MENELAAH POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL PASCA AMANDEMEN UNDANG – UNDANG DASAR 1945. 0LEH : DRS. H. SURAJI, MSi DOSEN KOPERTIS WILAYAH VI JAWA TENGAH. ABSTRAK Politik dan Strategi Nasional merupakan landasan operasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber dari Ketahanan Nasional, Wawasan Nusantara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sejak tahun 2004 Politik dan Strategi Nasional merupakan kewenangan Presiden dan Wakil Presiden, dijabarkan melalui Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk jangka waktu lima tahun. Politik dan Strategi Naional merupakan pencerminan masalah kesejahteraan, dan pertahanan keamanan sebagai wujud politik pembangunan yang dilaksanakan melalui visi dan misi pemerintah. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut diperlukan telaahan strategis, perkiraan strategis dan batas waktu perkiraan strategis. A. PENDAHULUAN Politik dan Strategi Nasional
sebagai landasan
operasional disusun
berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Politik dan Strategi Nasional bisa berjalan di Indonesia atas dasar kebijakan dasar negara Republik Indonesia yang menetapkan tiga kekuasaan yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sejak amandemenUndang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Repubik Indonesia sistem ketatanegaraan negara mengalami perubahan yang cukup mendasar, tujuannya tidak lain agar terwujud tatanan keseimbangan antar lembaga negara. Harapan dari penataan hubungan antar lembaga adalah agar tidak ada lagi terjadi pemusatan kekuasaan dan kewenangan pada salah satu institusi saja. Sebelum terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 alat-alat kelengkapan negara ada enam lembaga meliputi: MPR, DPR, DPA, BPK, Lembaga Kepresidenan, dan Kekuasaan Kehakiman. Setelah terjadinya amandemen alat-alat kelengkapan negara menjadi delapan lembaga yakni: MPR, DPR, DPA, BPK, Lembaga Kepresidenan, DPD, MK, KY. Kedudukan masingmasing lembaga tinggi negara tersebut sama atau setara yang memiliki korelasi
satu sama yang lain dalam menjalankan tugasnya. Tugas pokok dan fungsi lembaga-lembaga
tinggi
negara
tersebut
di
atas
dikelompokan
dalam
kelembagaan legislatif, eksekutif, dan yudikatip. Di Indonesia DPR, DPD dan MPR termasuk dalam kelembagaan legislatif. DPR merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memgang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR mem punyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsinya DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak protekoler,serta hak imunitas. DPD merupkan lembaga baru setelah terjadinya amandemen UdangUndang
Dasar
1945,
yakni
sebagai
lembaga
negara
dalamn
sistem
ketatanegaraann Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah propinsi dan dipilih melalui pemilihan umum. DPD memiliki fungsi antara lain pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan dalam bidang legislasi tertentu dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu. Sedangkan sebelum amandemen UUD 1945 dinamakan anggota DPR dari Utusan Daerah. MPR merupakan lembaga khas Indonesia yang merupakan perwujudan dari sila ke empat dari Pancasila, yakni sila” kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat,
kebijaksanaan
dalam
permusyahwaratan
“..
maka
prinsip
permusyahwaratan tercermin dalam kelembagaan MPR dan prisip perwakilan akan tercermin pada DPR. Di Indonesia pengertian dewan perwakilan mencakup DPR dan DPD yang kedua-duanya secara bersama-sama dapat disebut MPR. Di Indonesia Presidan dan Wakil Presiden yang dibantu para menterimenteri negara merupakan pelaksana tugas pemerintahan dengan kata lain sebagai sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Kedudukan presiden dangan MPR adalah setara karena presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR. Presiden adalah kepala pemerintahan yang bertugas
melaksanakan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar. Presiden dan Wakil Presiden merupakan pasangan yang secara langsung dipilih oleh rakayat sedangkan sebelum amandemen Presiden dipilih oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR.
Kekuasaan kehakiman berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial merupakan lembaga baru dari hasil amandemen UndangUndang Dasar 1945, komisi ini bersifat mandiri yang berada pada wilayah penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Tujuan dibentuknya Komisi Yudisial dalam wilayah kekuasaan kehakiman adalah agar warga negara Indonesia yang berada di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengakatan, penilaian kinerja dan pemberhentian para hakim. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku para hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga menghasilkan lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Nafas lahirnya lembaga baru ini karena di Indonesia sudah tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, sehingga apabila terjadi perselisihan atau persengketaan antara lembaga tinggi negara maka lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menangani masalah tersebut. Menurut UUD 1945, lembaga ini berwenang mengadili pada tingikat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutuskan perubahan partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum. Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. BPK adalah lembaga negara Republik Indonesia yang mempunyai wewenang memeriksa sumber dan penggunaan dana anggaran , keuangan negara serta memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK termasuk lembaga negara yang indenpenden yang memiliki tugas dan wewenang
memeriksa tanggung jawab keuangan negara, memeriksa semua pelaksanaan APBN, dan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada DPR, dan DPD. Lembaga-lembaga tersebut di atas di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suprastruktur politik, yakni DPR, DPD, MPR, PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN, BPK, MA, MK, KY sedangkan badan-badan yang berada di masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang meliputi pranata politik yang ada di dalam masyarakat, antara lain : partai politik, media masa, organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Mekanisme
penyusunan
politik
dan
strategi
nasional
ditingkat
suprastruktur politik di Indonesia merupakan kewenangan lembaga eksekutip, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden. Sejak dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum pada tahun 2004, Presiden dan wakil Presiden bukan lagi menjadi mandataris MPR. Presiden dan Wakil presiden di dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi Presiden yang disampaiikan pada waktu sidang MPR, yakni setelah acara pelantikan dan pengambilan sumpah dan janjin Presiden dan Wakil Presiden. Visi dan misi yang disampaikan Presiden dan Wakil Presiden tersebut merupakan politik dan strategi nasioanal negara Indonesia di dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Sedangkan sebelumnya politik dan strategi nasional Indonesia mengacu pada Garis-Garis Besar Haluan Negara yang dibuat dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada infrastruktur politik proses penyusunan Politik dan Strategi Nasional merupakan sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah di dalam mencapai tujuan secara nasional. Masyarakat memiliki peran yang besar di dalam mengawasi pemerintah mengenai jalannya Politik dan Strategi Nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh lembaga eksekutip. Sesuai dengan kebijakan politik secara nasional, penyelenggara negara memang harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua unsur lapisan masyarakat dengan mencantumkan
sasaran masing-masing sektor atau bidang yakni; bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan.
B. STRATIFIKASI
POLITIK
NASIONAL
DAN
TATA
URUTAN
PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA. Stratifikasi politik naional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 1.
Tingkat penentu kebijakan puncak Penentu kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh
secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar. Menitik beratkan pada masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan tingkat puncak dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakayat. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti yang tercantum di dalam pasal 10 sampai 15 Undang-Undang Dasar 1945 , tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan Presiden sebagai kepala Negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara yakni berupa dekrit presiden, peraturan atau piagam kepala negara. 2.
Tingkat Kebijakan Umum Kebijakan umum posisinya berada di bawah tingkat kebijakan puncak,
yang lingkupnya secara menyeluruh di tingkat nasional. Tingkat kebijakan umum berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. 3.
Tingkat Penentu Kebijakan Khusus Tingkat penentu kebijakan khusus merupakan kebijakan terhadap suatu
bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan khusus ini berada pada menteri berdasarkan nkebijakan tingkat di atasnya. 4.
Tingkat penentu kebijakan teknis
Pada tingkat penentu kebijakan teknis ini kebijakan teknis meliputi kebijakan dalamn satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan yang akan dilakukan. 5.
Tingkat penentu kebijakan di daerah. Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan opemerintah pusat di daerah
terletak pada Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut dapat berbentuk peraturan daerah tingkat I, atau peraturan daerah tingkat II. Berdasarkan kebijakan yang berlaku sekarang, jabataan gubernur dan bupati atau wali kota dan kepala daerah tingkat I atau kepala daerah tingkat II disatukan dalam satu jabatan yang disebut Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atau Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.
B. KONSTITUSI INDONESIA Konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara dan bagimana suatu pemerintahan deselenggarakan dalam suatu masyarakat. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalanakan sebuah organisasi pemerintahan negara, berdasarkan kesepakatan para pakar ilmu hukum maupun pakar ilmu poltik pengertian konstitusi dapat diartikan sebagai kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, distribusi dan alokasi, dengan berbagai ragam bentuk dan kompleksitasnya termasuik di dalamnya konstitusi ekonomi, selain konstitusi hukum dan konstitusi politik. F. Lasele membagi pengertian konstitusi menjadi dua, pertama, sosiologis dan politis, dalam pengertian ini konstitusi adalah sintesa faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Kedua, yuridis, dalam arti yuridis konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Di dalam penjelasan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka. Menurut kepustakaan ilmu hukum istilah negara hukum merupakan terjemahan dari rechsstaat dan the rule of law. Konsep sebagai negara yang berdasarkan atas hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : a. adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, b. adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. c. pemerintahan berdasarkan peraturan. d. adanya peradilan administrasi. Di Indonesia untuk menciptakan keteraturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tertib hukum yang berbentuk adanya tata urutan perundang-undangan menjadi suatu keniscayaan di dalamn penyelenggaraan negara atau pememerintahan. Tata urutan perundang-undangan dalam kaitannya dengan implementasi konstitusi negara kesatuan Republikn Indonesia adalah merupakan bentuk tingkatan perundang-undangan. Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, pada lampiran 2 disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah : 1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Ketetapan MPR 3. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. 4. Peraturan Pemerintah 5. Keputusan Presiden 6. Peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti : peraturan menteri, instrusksi Menteri, dan lain-lainnya. Kemudian berdasarkan ketetapan MPR No.III tahun 2000, tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Ketetapan MPR 3. Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 5. Peraturan Pemerintah 6. Keputusan Presiden 7. Peraturan Daerah. Pada tanggal 24 Mei 2004 terjadi penyempurnaan terhadap tata urutan perundangundangan Indonesia. Sejak bulan Nopember 2004 berlaku Undang-undang No.10
tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti ketetapan MPR No.III tahun 2000. Tata urutan peraturan Perundang-undangan ini adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Presiden 5. Peraturan Daerah yang meliputi: Peraturann Daerah Propinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Desa. Dengan ditetetapkannya tata urutan perundang-undangan tersebut di atas, maka semua peraturan dalam hierarki perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, tidak bisa dilaksanakan dan batal demi hukum.
C. POLITIK NASIONAL DAN STRATEGI NASIONAL 1. POLITIK NASIONAL Di dalam fase mingisi kemerdekaan bangsa Indonesia pada saat ini sudah memasuki masa kontruksi. Maka pada fase ini strategi nasional merupakan bagian yang terpenting dalam proses pemantapan untuk mencapai cita-cita secara nasional, sebab setiap mekanisme yang dibentuk akan diputuskan secara politik. Konsepsi politik ini berdasarkan atas pola dan orientasi pada daya dan upaya untuk mengatur negara sebaik-baiknya dan memberikan kesejahteraan serta keamanan rakyat Indonesia. Hakekat dari politik nasional sama dengan kebijaksanaan nasional, yakni menjadi landasan serta arah bagi penyusun konsep strategi nasional. Kebijakan nasional merupakan manipulasi dimana tujuan nasional yang hendak dicapai melalui rumusanrumusan pokok yang dapat dijamin tercapainya tujuan nasional tersebut. Di dalamnya tergambar pendirian dan sikap nasional terhadap persoalan luar negeri baik yang menyankut kepentingan sendiri atau keselamatan dan kesejahteraan dunia. Politik nasional dapat diartikan sebagai alat perjuangan dan konsepsi perjuangan dua hal sebagai berikut: pertama, pencerminan ideologi aspirasi dan sikap suatu
bangsa, sebagai konsepsi juang. Kedua, manifestasi dari ide dan sikap ke arah tindakan yang nyata, sebagai alat juang. Dalam menyusun politik nasional pada dasarnya terdapat tiga problem pokok yang harus dipecahkan yang meliputi: pertama, kebutuhan pokok nasional antara lain masalah kesejahteraan dalam bentuk material dan ideal serta masalah pertahanan dan keamanan secara nasional. Kedua, hal-hal yang timbul dari lingkungan sendiri yang mencakup situasi kondisi politik, ekonomi, sosial budaya. Kekuatan/kelemahan, pendalaman dan kepemimpinan yang berpengaruh bagi perumusan dan pelaksnaan politik nasional yang baik. Ketiga, hal-hal yang timbul dari luar lingkungan negara yang bisa bersifat membantu atau sebaliknya menghambat cita-cita bangsa Indonesia. Pertimbangan dalam merumuskan dan memikirkan politik nasional ada beberapa masalah yang bisa menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut: pertama, menilai secara tepat ancaman dari luar serta hambatan dari dalam, kedua, menilai faktor-faktor dinamik/statis dari wilayah nasional dan negara sekitar kita yang berpengaruh terhadap pelaksanaan politik nasional. Ketiga, menilai secara tepat kemampuan yang tersedia yakni:faktor ideologi, politik, sosial budaya, jiwa bangsa. Faktor material dan keungan, faktor sumber daya manusia, faktor manajemen serta prasarana yang ada. Keempat, menilai pengalaman-pengalaman masa lalu. Politik nasional pada saat ini adalah politik pembangunan yang pelaksanaannya melalui tahap-tahap pembangunan. Tahap-tahap pembangunan ini di tuangkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah, jangka waktu lima tahun, pola umum pembangunan nasional terdiri dari program-program yang dapat dikelompokkan dalam empat bidang sebagai berikut: a.Pembangunan bidang ekonomi Strategi dalam bidang ini adalah “strategi of unbalanood grouth” artinya bahwa perbandingan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh pada semua sektor dibidang ekonomi dan intensitas dan volume yang sama dan waktu yang sama. Diprioritaskan di salah satu bidang akan memberikan “leverage efect” yaitun mendorong menarik bidang-bidang yang lain merupakan pendukung dan penunjang dari pada bidang yang dipilih atau yang diprioritaskan. b.Pembangunan di bidang sosial budaya
Pembangunan di bidang sosial budaya meliputi : keluarga berencana, kesehatan, transmigrasi, pendidikan, tenaga kerja, kesejahteraan sosial, kebudayaan dan agama. c.Pembangunan dibidang politik Pembangunan di bidang politik secara strategis dipusatkan padan pembangunan kekuasaan berdasar atas hukum, menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dua unsur yakni : pembangunan kepemimpinan nasional dan pembangunan partisipasi rakyat, semuanya didukung oleh komponen-komponen komplementer yaitu: pembangunan pembinaan kekuatan sosial politik, pemerintahan, hukum, hubungan luar negeri. d.Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional Realisasi pembangunan pertahanan dan keamanan nasional tergantung pada kondisi yang dapat diciptakan oleh pelaksanaan rangkaian rencanan jangka menengah dalam bidang ekonomi yang menjadi sumber dan penyediaan sarana prasarana pembangunan. Pelaksanaan politik nasional yang baik harus diimbangi dengan pengendalian suasana nasional yang baik pula sehingga mutu kepemimpinan sangat dipengaruhi gerak dinamis politik nasional, karena dari segi kepemimpinan dan segi negaarawan maupun sifat-sifat dari rakyat dapat menentukan gagal atau berhasilnya pelaksanaan politik nasional yang akan berpengaruh secara langsung pada kehidupan bangsa maupun kepentingan bangsa lain.
2. STRATEGI NASIONAL Strategi nasionalk adalah cara melaksanakan politik nasional tersebut dalam mencapai tujuan dan sasaran nasional. Cara untuk melaksanakan politik nasional dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran nasional ini dibutuhkan antara lain: pertama, telaahan strategi. Kedua, perkiraan strategi, ketiga, menganalisa kekuatan nasional, keempat, batas waktu perkiraan strategi yang selalu berubah dan dinamis. Telaahan strategi adalah suatu kajian terhadap lingkungan yang akan berpengaruh pada strategi yang ditempuh, antara lain meliputi: a.Pembidangan, politik nasional mencakup sektor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
b.Sasaran masing-masing bidang ditentukan sehingga tujuan politik nasional dapat dicapai. c.Pedoman
pelaksanaan,
yang
mencakup
:
usaha
pembibingan,
pengadaan,
pengembangan, pengarahan, sumber-sumber materiil, sumber daya manusia, dan kebutuhan in-material. Pengerahan usaha-usaha dan tindakan dantara sikap umum terhadap pengadaan modal, penentuan periode waktu pelaksanaan. d.Sikap dan pendirian terhadap masalah-masalah nasional dan internasional. e.Pengendalian perencanaan yang dituangkan dalam strategi naional, seperti : sikap Indonesi terhadap masalah pertahanan dan keamanan dari Asia Tenggara, sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktip terhadap berbagai masalah dunia, sikap Indonesia terhadap perkembangan rumah tangga sektor nasional dan masalah peranan sektor wilayah Asia Tenggara. Perkiraan strategi yaitu suatu analisis yang menghasilkan nsasaran alternatifn yang ditetapkan serta beberapa alternatif c ara bertindak yang akan digunakan mencapai sasaran. Perkiraan strategi meliputi bagaimana mempelajari keadaan lingkungan seperti: kekuatan, kecenderungan, adanya kesempatan yang terbuka masalah yang dihadapi. Adanya ciri dan kecenderungan kekuatan penyusun stategi akan mampu membuat perkiraan mengenai pertumbuhan dan pengaruh kekuatan itu terhadap lingkungan nasional/internasional dan mendapat gambaran mengenai adanya kesempatan baik yang tersedia, begitu pula masalahmasalah yng timbul bila kecenderungan yang diramalkan itu terjadi dalamn periode strategis yang ditentukan. Pada masa lalu, mengidentifikasi kekuatan nasional lebih mudah, karena yang dipakai sebagai ukuran adalah kekuatan militer seperti tipe dan jumlah persenjataan atau peralatan organisasi, mutu latihan, kepemimpinan dan sebagainya. Pada perkembangan dewasa ini kekuatan suatu bangsa atau negara tidak hanya dilihat dari segi kuantitatif tetapi juga dari segi kualitatif dan kekuatan persenjataan sebagai kekuatan nasional bersifat relatif dan senantiasa situasi dan kondisi selalu mengalami perubahan sesuai dengan tututan mas;yarakat sehingga perlu diteliti secara berlanjut. Mengingat bahwa globalisasi akan selalu mempengaruhi keadaan Indonesia, perubahan yang ada pada negara-negara lain akan mempengaruhi kondisi nasional bangsa Indonesia juga, maka penilaian strategi dalam perkiraan strategi disusun dalam kebutuhan
yang sesuai dengan tahapan keperluan rencana pembangunan nasional untuk jangka pendek dan jangka menengah. Program nasional adalah dokumen induk dan waktu yang dapat direvisi sesuai dengan kondisi dewasa ini, perencanaan tingkat nasional menyangkut permasalahan organisasi serta distribusi sumber dana yang tersedia untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok dan keamanan nasional serta pembangunan prasarana bagi peningkatan kesejahteraan umum. Dilema pada tingkat perencanaan adalah bahwa penentuan prioritas untuk semua sektor akan selalu ada atas dasar pengembangan sektor lainnya dimana program kesejahteraan rakyat di utamakan. Dibutuhkan sistem perencanaan, penyusunan maupun pengendalian strategi secara terpusat oleh sebuah badan perencanaan pusat yang mampu menjamin koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, selanjutnya Presiden menugaskan Badan perencanaan pusat untuk merumuskan pelaksanaan politik dan strategi nasional. Departemen-departemen, swasta dan lembaga masyarakat lainnya memberikan data kepada Badan tersebut untuk penyusunan perencanaan yang terkoordinasi, sinkron dan terpadu. Untuk dapat menyusun perencanaan yang baik, selain dikehendaki adanya stabilitas pemerintah, perlu pula diperhatikan seperti: saat mulainya perencanaan, waktu yang dibutuhkan untuk menyusun rencana, waktu yang dibutuhakn oleh eselon-eselon pelaksana untuk dapat mengetahui dan memahami rencana. Saat dimulainya perencanaan untuk program tahunan adalah selambat-lambatnya setengah tahun sebelum program berikutnya. Anggaran juga tidak kalah pentingnya di dalam menunjang strategi nasional, karena anggaran bertujuan untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara nasional, dengan langkah-langkah sebagai berikut: a.Mempelajari
pertumbuhan historis pola perkembangan nasional dan mengadakan
evaluasi terhadap validitas dari proyeksi. b. Meramalkan laju pertumbuhan dan memperkirakan suatu pertumbuhan ekonomi melalui suatu rencana strategis. c.Memperkirakan penerimaan dari pemerintah pada setiap tahun dari jangka waktu strategis, antara lain memperkirakan suatu kelanjutan yang terus menerus dari perbandingan rata-rata GNP yang lampau dengan perencanaan GNP yang akan datang.
Memperkirakan setiap perubahan dalam arus tax rate dan pengumpulan dana setiap prosedur kemudian dibuat perkiraan tentang kenaikan penerijmaan yang dihasilkan. a.Menentukan prosentase setiap anggaran yang akan dimasukkan ke dalam kategori biaya yang lebih besar. b.Perlu ditentukan dalam suatu usul kebijakan nasional apakah biaya dari nseluruh kategori dilanjutkann di dalam suatu proyeksi yang lama atau sebagian saja yang relatip meningikat atau menurun dalam jangka waktu periode strategis. Untuk mendapatkan hubungan timbal balik yahg baik antara strategi dan teknologi maka diperlukan usaha penelitian dan pengembangan yang intensif. Hasil penemuan teknologi diteliti untuk dapat diterapkan dalam konteksn strategi dan sebaliknya keinginan strategi perlu dirumuskan untuk dapat tanggapan dari teknologil. Oleh karena itu dalam usaha penelitian pengembangan harus ada organisasi yang cakap memahami masalah-masalah strategi dan diperlukan sumber daya manusia yang memahami masalah teknologi.
D. KESIMPULAN 1. Sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara nasional Indonesia mengalami banyak perubahan terutama di tingkat suprastruktur, yakni sebelum amandemen ada enam lembaga tinggi negara, setelah amandemen terdapat delapan lembaga tinggi negara. 2. Perubahan lain terjadi pada hubungan antar lembaga tinggi negara, terutama pada lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. Presiden dan Wakil Presiden sebagai lembaga eksekutif tidak lagi diangkat dan dipilih oleh MPR, akan tetapi langsung dipilih oleh rakyat. 3. Lembaga Yudikatif sebagai lembaga yang independen berdasarkan amandemen UndangUndang Dasar 1945 dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai lembaga baru bersifat mandiri. 4. Politik dan Strategi Nasional Indonesia berdasarkan hasil amandemen merupakan kewenangan Presiden dan Wakil Presiden. Sejak tahun 2004 Presiden dan Wakil Presiden di dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi untuk jangka waktu lima tahun kedepan.
5. Stratifikasi politik nasional yang di jalankan Indonesia pasca amandemen adalah: pertama, tingkat penentu kebijakan puncak, kedua, tingkat kebijakan umum, ketiga, tingkat penentu kebijakan khusus, keempat, penentu tingkat kebijakan teknis, kelima, tingkat penentu kebijakan di daerah. 6. Tata urutan perundang-undangan yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan sebagai pengganti ketetapan MPR Nomor III tahun 2000. 7. Politik nasional merupakan pencerminan konsepsi juang dan alat juang yang meliputi: masalah kesejahteraan secara nasional, pertahanan keamanan, dan hal-hal yang timbul dari lingkungan sendiri serta di luar lingkungan negara. Politik nasional saat ini adalah politik pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. 8. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional tersebut di atas. Untuk melaksanakan poltik nasional diperlukan telaahan strategis, perkiraan strategis, menganalisis kekuatan nasional, dan batas waktu perkiraan strategis.
DAFTAR PUSTAKA Asshiddiqy, Jimly, 2005, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Yogyakarta, UII Press. Attamimi, A.. Hamid S., 1990, Peranan Keputusan Presiden republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi UI, Jakarta. Effendi, NK, 1991, Politik dan Strategi Nasional (Suatu Pengantar Pengkajian Mendukung Implementasi Wawasan Nusantara-Ketahanan Nasional), Lemhannas. Fiqih, Mansour, dkk, 2003, Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan Untuk Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Insist Press. Hikam, Muhammad AS, 2000, Fiqih Kewarganegaraan, Jakarta, PB-PMII Iswara, 1982, Ilmu Politik, Bandung, Bina Cipta. Lemhannas, 2000, Naskah Hasil Konferensi Nasional Membangun Indonesia Baru, Tentang Reformulasi Format Penyelenggaraan Negara dalam Rangka Memperkokoh Persatuan Indonesia, Jakarta. Mahfudz MD, Mohammad, 2000, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta.
Malian, Sobirin, 2001, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, Yogyakarta, : UII Pres, Cetakan pertama. Manan Bagir, 2005, DPR, DPD, dan MPR dalam Undang-Undang Dasar 1945 Baru, Yogyakarta, FH UII Press, Mei , Cetakan ketiga. Nasution, Adnan Buyung, 1995, Aspirasi Pemerintah Konstitusional di Indonesia, Penerjemah Sylvia Tiwon, Jakarta, Grafiti. Strong, CF., 2004, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, Nusa Media, Jakarta, Cetakan pertama. Sulaiman, M. Munandar, 1995, Ilmu Sosial Dasar, : Teori dan Konsep Ilmu Sosial, PT Aresco, Bandung. Tutik, Titik Triwulan, 2006, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Prestasi Pustaka Indonesia, Jakarta.
