Aspek Perpajakan Dalam Penggunaan Dana APBN/APBD
Bagi Bendahara
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, 2014
AGENDA SOSIALISASI PPh Pasal 22 PAJAK PENGHASILAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PPh Pasal 23/26 PPh Pasal 4 Ayat (2)
PPh Pasal 21/26
BENDAHARA PEMERINTAH
WAJIB
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS DANA YG BERASAL DARI APBN/APBD Objek
Penjelasan
PPh Pasal 21
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan
PPh Pasal 4 ayat (2)
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)
PPh Pasal 22
Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang
PPh Pasal 23
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21
PPh Pasal 26
Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.
PPN dan PPnBM
Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi, kontrak)
Bea Materai
PPh Pasal 22
5
DASAR HUKUM • Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012.
DEFINISI DAN OBJEK PPh ps. 22 Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.
Impor Barang Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintah pusat/daerah. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN/D yang dananya dari belanja negara/daerah. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar jenis Pertamax, Pertamax Super dan gas. Dan lain-lain ditentukan dengan UU.
BUKAN OBJEK PPh PASAL 22 Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak tidak terutang PPh. Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22.
Impor Barang yang dibebaskan dari Bea Masuk. Impor sementara jika akan di ekspor kembali. Pembayaran untuk pembelian barang atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pembayaran atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah yang jumlahnya paling banyak Rp.2.000.000 dan tdk merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Pembayaran oleh BUMN yang jumlahnya paling banyak Rp.10.000.000 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda pos. Atas impor emas batangan yg akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh KPN.
Re-impor barang-barang yg telah diekspor utk tujuan perbaikan, pengerjaan dan pengujian.
PEMUNGUT PPh PASAL 22 • Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang; • Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pusat maupun daerah, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; • Bendahara Pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP); • Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS); • PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. • Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri; • Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri; • Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; • Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
TARIF PPh PASAL 22 • • • • • • •
Importir yang memiliki API (angka pengenal importir); tarif 2.5% – PPh pasal 22 = 2.5% x Nilai Impor Importir yang tidak memiliki API, tarif 7.5% – PPh pasal 22 = 7.5% x Nilai Impor Barang impor yang tidak dikuasai; tarif 7.5% dari harga jual lelang – PPh pasal 22 = 7.5% x Harga Jual Lelang Atas pembelian barang yang dananya dari APBN/D; tarif 1.5% – PPh pasal 22 = 1.5% x Pembelian dalam negeri Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU swasta; tarif 0.3% – PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU Pertamina; tarif 0.25% – PPh pasal 22 = 0.25% x Penjualan Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, pelumas; tarif 0.3% – PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan BUMN tertentu atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan PPh pasal 22 = 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN; Industri farmasi, atas penjualan semua jenis obat kepada distributor di dalam negeri PPh pasal 22 = 0,3% dari DPP PPN; Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor PPh pasal 22 = 0,45% dari DPP PPN.
SAAT PEMUNGUTAN
PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN
TARIF 1,5% DARI HARGA/NILAI PEMBELIAN BARANG
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI 11
BUKTI PEMUNGUTAN SSP LEMBAR KE-1
WAJIB PAJAK REKANAN
LEMBAR KE-2
KPP MELALUI KPPN
LEMBAR KE-3
KPP SBG LAMPIRAN SPT MASA BENDAHARA
LEMBAR KE-4
KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN (BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO)
LEMBAR KE-5
PEMUNGUT PPh PSL 22 12
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 22 DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN
DISETOR PADA HARI YANG SAMA
KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN
DITANDATANGANI OLEH BENDAHARA
13
TATA CARA PELAPORAN PELAPORAN PPh PASAL 22 SPT MASA F.1.1.32.02
KE KPP/KP2KP SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIR JIKA JATUH PADA HARI LIBUR
PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
14
CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 22 Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 22 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsb dikalikan 100/110 Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka PPh pasal 22 terutang : Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,-
15
PPh Pasal 23
16
PEMOTONG PPh PASAL 23 Badan Pemerintah.
Subjek Pajak Dalam Negeri. Penyelenggara Kegiatan. Badan Usaha Tetap (BUT) Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya. Orang Pribadi sebagai WP yang ditunjuk oleh Kepala KPP.
PEMOTONG PPh PASAL 23/26 Peraturan Menkeu No.244/PMK.03/2008
BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH BADAN
YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS OBJEK PPh Pasal 23 18
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21 SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN: • JASA TEKNIK; • JASA MANAJEMEN; • JASA KONSULTAN HUKUM, • JASA KONSULTAN PAJAK, • JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21 YANG BERASAL DARI MODAL : • DEVIDEN • BUNGA • ROYALTI
19
TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI / BADAN
YG DAPAT MENUNJUKKAN SKB PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26
YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG DIDANAI HIBAH ATAU PINJAMAN LN
20
TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 A. B. C.
D.
F. G.
PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK; SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI; DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG DISETOR; BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI; SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA; PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN. 21
TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 23
HADIAH DAN PENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA DAN ROYALTI
SEWA DAN JASA LAINNYA
TARIF 15 %
TARIF 2%
JUMLAH BRUTO DASAR PEMOTONGAN
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
22
JUMLAH BRUTO OBJEK PPh PASAL 23 JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH PENGHASILAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA OLEH BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN, BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BENTUK USAHA TETAP.
TIDAK TERMASUK
1. PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN & PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YG DIBAYARKAN OLEH WP PENYEDIA TENAGA KERJA KEPADA TENAGA KERJA YG MELAKUKAN PEKERJAAN, BERDASARKAN Jasa KONTRAK DGN PENGGUNA JASA (HARUS DIBUKTIKAN DGN KONTRAK DAN DAFTAR Catering PEMBAYARAN GAJI DSB); & Jasa 2. PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN BARANG ATAU MATERIAL (HARUS Yg telah DIBUKTIKAN DGN FAKTUR PEMBELIAN); dikenakan 2. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA (SBG PERANTARA) UTK SELANJUTNYA kecuali PPh DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR TAGIHAN bersifat DARI PIHAK KETIGA DISERTAI PERJANJIAN TERTULIS ); final 4. PEMBAYARAN PENGGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT) YAITU PENGGANTIAN (konstruksi) PEMBAYARAN SEBESAR JUMLAH YG NYATA-NYATA TELAH DIBAYARKAN OLEH PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN FAKTUR DGN TAGIHAN ATAU BUKTI PEMBAYARAN DARI PIHAK KEDUA KE PIHAK KETIGA 23
Objek Pemotongan PPh Pasal 23 No
Objek
Batas waktu penyetoran
Batas waktu pelaporan
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
15%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
1. Jasa Penilai (appraisal)
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
2. Jasa Aktuaris
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan atestasi laporan keuangan
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
4. Jasa Perancanag (design)
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas,kecuali yg dilakukan BUT
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
6. Jasa penunjang di bidang penambangan Migas
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
1
jasa teknik, jasa manajemen, jasa Konstruksi, jasa konsultan
1.
Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah
2.
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan
3.
Imbalan Jasa Lain
*tidak termasuk PPN
Tarif
Dasar Penghitungan
2%
Sifat
24
Objek Pemotongan PPh Pasal 23 No
Objek
Tarif
Dasar Penghitungan
7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
2%
8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
Batas waktu penyetoran
Batas waktu pelaporan
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
9. Jasa penebangan hutan
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
10. Jasa pengelolaan limbah
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
11. Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service)
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
12. Jasa perantara atau keagenan
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
13. Jasa di bidang perdagangan suratsurat berharga, kecuali yg di lakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yg dilakukan KSEI
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau sulih suara
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
*tidak termasuk PPN
Sifat
…lanjutan
25
Objek Pemotongan PPh Pasal 23 No
Objek
Tarif
Dasar Penghitungan
16. Jasa mixing film
2%
17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
Sifat
…lanjutan Batas waktu penyetoran
Batas waktu pelaporan
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha konstruksi
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
19. Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sbg pengusaha konstruksi
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
20. Jasa maklon
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
21. Jasa penyelidikan dan keamanan
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
26 *tidak termasuk PPN
Objek Pemotongan PPh Pasal 23 No
Objek
Tarif
Dasar Penghitungan
22. Jasa penyelenggara kegiatan
2%
23. Jasa pengepakan
Sifat
Batas waktu penyetoran
Batas waktu pelaporan
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
25. Jasa pembasmi hama
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
26. Jasa kebersihan atau cleaning service
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
27. Jasa katering atau tata boga
2%
Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
*tidak termasuk PPN
27
TATA CARA PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN PENGHASILAN OLEH BENDAHARA & BADAN
BUKTI PEMOTONGAN
F.1.1.33.06 atau F.1.1.33.07
1 2 3
UNTUK REKANAN LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26 ARSIP BENDAHARA/BADAN 28
TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 23 JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM BUKTI PEMOTONGAN SELAMA SATU BULAN TAKWIM
DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP
PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK
APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
29
TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 23 MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03) RANGKAP 2
LAMPIRAN * LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26 * DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26 * LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
KE KPP/ KP2KP PD HARI KERJA BERIKUTNYA
SELAMBAT-LAMBATNYA 20 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIR JIKA JATUH PD HARI LIBUR
30
CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 23 Contoh 1 Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -. Penghitungan PPh Pasal 23 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka Rp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang : Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,Contoh 2 Drs. Yaumin, Bendahara Depdiknas menggunakan jasa biro Iklan untuk memasang Iklan di Media massa dan elektronik dengan total pembayaran Rp 1.100.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -. Penghitungan PPh Pasal 23 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka Rp 1.100.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 20.000.000,*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110 Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang : Rp1.100.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp4.000.000,-
31
PPh Pasal 4 ayat (2)
32
OBJEK PPh PASAL 4 (2) Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya (20% x Bruto). Penghasilan dr transaksi saham dan sekuritas lain dibursa efek (0.1%xBruto kecuali transaksi saham pendiri 0.6%xBruto) Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan (5% x Bruto).
Penghasilan tertentu lainnya. Diatur dengan Peraturan Pemerintah.
LAIN-LAIN TARIF FINAL Penghasilan yg diterima Orang Pribadi/Badan dari transaksi penjualan saham atau sekuritas lain di bursa efek: – Untuk transaksi semua jenis saham = 0.1% x Bruto. – Untuk transaksi saham pendiri = 0.6% x Bruto.
Penghasilan bunga deposito, tabungan, giro, SBI, obligasi dan penghasilan bunga deposito dari simpanan di luar negeri = 20% x Bruto. Penghasilan WP OP dari investor atas penyerahan bangunan dengan kontrak BOT (Build, Operate and Transfer) = 5% x Bruto. Penghasilan transaksi pengalihan hak atas tanah/bangunan= 5%xBruto. Penghasilan penyewaan tanah/bangunan = 10% x Bruto Penghasilan yg diterima WP perusahaan pelayaran DN = 1.2% x Bruto. Penghasilan yg diterima WP perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri = 2.64% x Bruto. Penghasilan perusahaan penerbangan dlm negeri berdasarkan perjanjian kontrak (charter) = 1.8% x Bruto (bersifat tidak final)
Pengadaan Jasa Konstruksi Kegiatan Jasa Kontruksi meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi diantaranya pembangunan gedung, jalan, jembatan, dll. Dipotong PPh Pasal 4 Ayat (2) Final dengan tarif sebagai berikut :
Tarif PPh Final Jasa Konstruksi JASA JASA PERENCANAAN PERENCANAAN &&PENGAWASAN PENGAWASAN
JASA JASA PELAKSANAAN PELAKSANAAN
YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL
2%
YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
4%
YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA MENENGAH ATAU KUALIFIKASI BESAR
3%
YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
4%
DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN
YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
6%
BUKAN OBJEK PPh PASAL 4 (2) Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Bunga deposito dan tabungan serta SBI, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tdk melebihi Rp 7.500.000,- bukan jumlah terpecah2. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemi-likan RS, RSS, kavling utk RS dan RSS, rumah susun sederhana utk dihuni. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yg diterima oleh bukan subjek pajak.
Contoh 1 PPh Pasal 4 ayat (2) : Instansi X (NPWP : 00.123.456.7-115.000) melakukan pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (pembangunan gedung) yang dilakukan oleh PT. Konstruksi (NPWP : 02.777.777.7-115.000) pengusaha yang memiliki kualifikasi sebagai usaha kecil dengan nilai Jasa sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 Juli 2011. Maka pajak yang harus dipotong oleh Instansi X atas jasa tersebut adalah : Nilai Kontrak Rp 500.000.000 PPN Rp 50.000.000 Total tagihan dari rekanan (PT. Konstruksi) Rp 550.000.000 PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong : Tarif X Nilai Jasa : 2% X Rp 500.000.000 = Rp 10.000.000 PPN dipungut : 10% X Rp 500.000.000 = Rp 50.000.000 Total PPN dan PPh dipungut/dipotong = Rp 60.000.000 Dibayar kepada rekanan (total tagihan dari rekanan – total PPN dan PPh dipungut/dipotong) : Rp 550.000.000 - Rp 60.000.000 = Rp
Contoh 2 PPh Pasal 4 ayat (2) : Instansi Y menyewa gedung untuk tempat belajar siswa kepada Pulan (NPWP : 07.777.777.7-115.000), selama 2 bulan dengan harga sewa sebesar Rp 4.000.000 pada tanggal 07 Juli 2013. Maka pajak yang harus dipotong oleh Instansi Y atas jasa tersebut adalah : PPh Pasal 4 ayat (2) = Tarif X Harga Sewa = 10% X 4.000.000 = Rp 400.000
Dibayar kepada Pulan (Harga sewa – PPh dipotong) : Rp 4.000.000 - Rp 400.000 = Rp 3.600.000.
PPN
40
PENGERTIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM)
PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG YG BERDSRKAN KMK TERGOLONG BRG MEWAH
PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG DAN JASA DI DALAM
DAERAH PABEAN
WILAYAH RI YG DI DALAMNYA BERLAKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN 41
SYARAT PEMUNGUTAN PPN :
• ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN; • YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK; • YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK. 42
BARANG KENA PAJAK (BKP)
BARANG BERWUJUD
BARANG TIDAK BERWUJUD
SIFAT/HUKUMNYA
BARANG BERGERAK
YANG DIKENAKAN PPN
BARANG TIDAK BERGERAK 43
JASA KENA PAJAK (JKP) SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM YANG MENYEBABKAN BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK, TERSEDIA UTK DIPAKAI TERMASUK
JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN
DIKENAKAN PPN
44
PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) ORANG PRIBADI/ BADAN DALAM BENTUK APAPUN DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA - MENGHASILKAN BARANG; - MENGIMPOR BARANG; - MENGEKSPOR BARANG; - MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN; - MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN; - MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU - MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN;
TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL
KECUALI
PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH 45 UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP.
PERHATIAN !!! Untuk memudahkan pengadministrasian penyetoran dan pelaporan pajak, dianjurkan kepada bendaharawan untuk bekerja sama/berbelanja HANYA dengan rekanan yang telah memiliki NPWP DAN telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Mintalah Faktur Pajak dari rekanan yang telah dikukuhkan sebagai PKP setiap melakukan transaksi pembelian barang. Rekanan Non PKP tidak boleh menerbitkan Faktur Pajak. Faktur Pajak dibuat/diterbitkan oleh rekanan, bukan oleh bendaharawan. Setiap rekanan yang telah memiliki NPWP BELUM TENTU berhak menerbitkan Faktur Pajak . Pastikan rekanan tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP.
Setiap rekanan/WP yang menerbitkan/membuat Faktur Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP, diancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak. (Pasal 39A huruf b UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009).
PENGUSAHA KECIL PMK No. 197/PMK.03/2013 Berlaku Mulai 1 Januari 2014 PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP
PEREDARAN BRUTO TDK LEBIH DARI Rp 4,8 MILYAR SETAHUN
Catatan : Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,- maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya 48 pada akhir bulan berikutnya.
DASAR PENGENAAN PAJAK
HARGA JUAL HARGA PENGGANTI NILAI IMPOR
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPN YANG TERUTANG
NILAI EKSPOR NILAI LAIN YG DITETAPKAN MENKEU 49
PEMUNGUT PPN (Sejak 1 Januari 2004) KMK No. 563/KMK.03/2003
BENDAHARA KPPN
BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
50
OBJEK PEMUNGUTAN PPn BM
PENYERAHAN BKP YANG BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH OLEH
PABRIKAN
51
TARIF PPN DAN PPn BM TARIF PPN
EKSPOR
10 %
PPN 0 %
PPn BM 10, 20
30, 40 50, 200
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH
5%
SERENDAHRENDAHNYA
15%
SETINGGITINGINYA
10% 200%
52
SAAT DAN DASAR PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA KEPADA PKP REKANAN DASAR PEMUNGUTAN PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM CONTOH TIDAK TERUTANG PPn BM PPN YG DIPUNGUT 10/110
TERUTANG PPn BM 20% YG DIPUNGUT • PPN 10/130 • PPn BM 20/130
DASAR PEMUNGUTAN
53
TATA CARA PEMUNGUTAN REKANAN MENYAMPAIKAN TAGIHAN KEPADA BENDAHARA
SSP
FAKTUR PAJAK
1
DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN
DITANDATANGI OLEH BENDAHARAWAN
2 3
KPP ARSIP PKP REKANAN BENDAHARA DICAP OLEH BENDAHARA DISETOR TGL ..... DAN DITANDATANGANI BENDAHARA
TATA CARA PENYETORAN
DISETOR
SSP
PKP REKANAN
1
KPP MELALUI BANK/POS
2
LAMPIRAN SPT MASA PPN
3
BANK PERSEPSI/POS & GIRO
4 5
ARSIP BENDAHARA
BANK PERSEPSI/ KANTOR POS DAN GIRO DLM HAL TGL 7 BERTEPATAN DGN HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PD HARI KERJA BERIKUTNYA
SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 7 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR
55
TATA CARA PELAPORAN PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA LAPORAN PEMUNGUTAN PPN/PPn BM
KPP DGN DILAMPIRI FP LEMBAR KE-3 ATASAN BENDAHARA)*
1 2 3
ARSIP BENDAHARA*) *) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM ADALAH BENDAHARAPEMERINTAH PUSAT, LEMBAR KE-2 ADALAH ARSIP BENDAHARA
SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR
DALAM HAL AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIRJATUH PADA HARI LIBUR PELAPORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
DLM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SBG “KASIR” DARI BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK DAN SSP DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARA. YG DIWAJIBKAN UTK MEMUNGUT 56 DAN MELAPOR ADALAH BANK YBS
PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN OLEH DALAM HAL PEMBAYARAN TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK DIPUNGUT
57
PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp 1.000.000,00 DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPn BM
CONTOH A
HARGA JUAL PPN= 10 % X Rp 800.000 PPn BM=20 % X Rp 800.000 HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM
Rp 800.000,00 Rp 80.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.040.000,00 DIPUNGUT PPN/PPn BM
Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,-
B
HARGA JUAL PPN= 10 % X Rp 800.000 PPn BM= 10 % X Rp 800.000 HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 960.000,- Rp 1.000.000,DIPUNGUT PPN/PPn BM : - PENYERAHAN OLEH BKN PKP - DENGAN PO/SPK
Rp 800.000,00 Rp 80.000,00 Rp 80.000,00 Rp 960.000,00 TIDAK DIPUNGUT PPN/PPn BM PPN/PPn BM TERUTANG DISETOR SENDIRI OLEH PKP
58
Cintailah Negeri dengan Membayar Pajak .....
www.pajak.go.id
