KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL NO. 5 TAHUN 2014
(Persfektif UU ASN dan RPP Manajemen PNS)
Aba Subagja, S.Sos., M.AP. Kepala Bidang Standardisasi Jabatan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2016
1
Penataan Aparatur Sipil Negara
Permasalahan Pengelolaan SDM • Distribusi Pegawai yang belum merata • Promosi Jabatan bersifat Tertutup • Adanya Feodalisme, Kooptasi dan Intervensi Politik • Penempatan dan pengangkatan dalam jabatan belum berbasiskan kompetensi • Terbatasnya mobilitas PNS • Kualifikasi dan kompetensi PNS tidak sesuai kebutuhan • Rendahnya kinerja PNS • Terbatasnya Pengembangan Kompetensi • Kesejahteraan yang belum memadai • Belum optimalnya pengelolaan Sistem Informasi
PERENCANAAN ASN SESUAI ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL
PUSAT EKONOMI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA JALUR LAUT NASIONAL PRIMER GUNUNG API UTAMA (TOTAL 129 GUNUNG SEBARAN API AKTIF) EPICENTRUM GEMPA
SUMBER: SWANGSAATMAJA & BERBAGAI SUMBER, 2014
KORIDOR SUMATERA Kelapa Sawit, Karet , Batu Bara, Perkapalan , Besi Baja, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda
KORIDOR JAWA Makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, telematika, alutista, Jabodetabek area
KORIDOR BALI - NUSA TENGGARA Pariwisata, Perikanan, Peternakan
KORIDOR KALIMANTAN Minyak dan Gas, Batubara, Kelapa Sawit, Besi Baja, Bauksit, Perkayuan
KORIDOR SULAWESI Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu), Kakao , Perikanan , Nikel , Minyak dan Gas ,Bumi (Migas)
KORIDOR PAPUA – KEP. MALUKU Pertanian Pangan – MIFEE, Tembaga , Nikel, Minyak dan Gas Bumi , Perikanan
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KUALITAS ASN TRANSFORMASI BIROKRASI & PENGELOLAAN SDM APARATUR
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
2025
2018 DYNAMIC GOVERNANCE PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY
2013 RULE BASED BUREAUCRACY
MANAJEMEN SDM
PENGEMBANG AN POTENSI HUMAN CAPITAL
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Sumber: S_Wangsaatmaja
Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN
BERDASARKAN PADA KUALIFIKASI, KOMPETENSI, DAN KINERJA secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan
PRAKTEK DALAM SISTEM MERIT: DILARANG: 1. Diskriminatif (SARA dan Gender) 2. Kolusif, nepotisme, dan favoritisme 3. Menghalangi hak konstitusional 4. Mempergunakan aktivitas politik yang koersif 5. Menghalangi hak untuk berkompetisi
1. Melakukan rekrutmen, seleksi dan prioritas berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil; 2. Memperlakukan PNS secara adil dan setara; 3. Memberikan remunerasi yang setara dengan pekerjaan dan menghargai kinerja; 4. menjaga standar yang tinggi; 5. mengelola PNS secara efektif dan efisien; 6. Mempertahankan/memisahkan PNS berdasarkan kinerja ; 7. Memberikan kesempatan PNS mengembangkan kompetensi 8. Melindungi PNS dari politik; 9. PNS diberi perlindungan dari hukum yang tidak tidak adil dan tidak terbuka.
UU ASN SALAH SATU PILAR REFORMASI BIROKRASI RPP Manajemen PNS RPP KORPS PROFESI PEGAWAI ASN
RPP Jaminan Pensiun & Jaminan Hari Tua
6/16/2016
RPP Manajemen PPPK
UU ASN RPP Kinerja & Disiplin RPP Penggajian & Tunjangan 8
MANAJEMEN ASN
Presiden
MANAJEMEN PNS
• PEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI
PPK
• KEWENANGANGAN MENETAPKAN
PYB
• KEWENANGAN PEMBINAAN
MANAJEMEN PPPK
RPJMN 2015-2019 ADALAH RPJMN KE III DALAM RPJPN 2005-2025 Visi Pembangunan 2005-2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
ASN Human Capital
Good Governance
Reformasi Birokrasi & UU ASN
SMART ASN
(UU 17 TAHUN 2007)
SASARAN PEMBANGUNAN ASN 2015 - 2019 Tantangan Manajemen SDM ke Depan HIGHLY COMPETITIVE-AFTA-MEA • • • •
GLOBALISASI COMPETITIVE ANTAR NEGARA TEKNOLOGI INFORMASI & DIGITASI HIGH COLLABARATION
2015
SMART ASN
• Profil SDM ASN saat ini • Benchmark ASN Internasional
2019
Arah Strategis Pembangunan Nasional 2015-2019 (Perencanaan, Rekruitmen & Profesionalisme)
Tantangan SDM Internal • • • •
MISMATCH KETERSEDIAAN ASN DG STRATEGI PEMBANGUNAN MISMATCH SPESIFIKASI JABATAN & MAN QUALIFICATION PENEGAKAN DISIPLIN BLM SEPENUHNYA DIJALANKAN KESADARAN SDM SBG HUMAN CAPITAL MSH RENDAH
1. BERWAWASAN GLOBAL 2. MENGUASAI IT/DIGITAL DAN BAHASA ASING 3. DAYA NETWORKING TINGGI
PROVINSI
66,2 %
KOTA
SUMBER: SATYA-KEMENKEU, 2015
KABUPATEN
-3,8% (Rp 80 T)
Rp 707 Triliun (33,8%)
PENGANGKATAN CPNS NASIONAL TENAGA HONORER Vs PELAMAR UMUM (2005-2014) Asal Tenaga Honorer (THK1 + THK2)
Pelamar Umum
Jumlah Pengangkatan
Persentase (%)
Ratio Terhadap thd Total PNS
1.163.883 775.884
60%
26%
40%
17%
KOMPOSISI ASN BERDASAR JABATAN Guru
JUMLAH PNS (BKN) PER JUNI 2015
1.726.991
38,23 %
31.174
0,70 %
Paramedis
307.953
6,94 %
JF Profesional
219.853
4,80 %
1.906.306
42,19 %
324.849
7,14 %
4.517.126
100 %
Medis
JF U (Administrasi) J Struktural
TOTAL PNS
Peningkatan Kapasitas PNS Kualifikasi
Tuntutan Global
Diklat
Kompetensi
Kompetisi Yang Beragam & Semakin Tinggi
Tugas Belajar
Kinerja
Tuntutan Pelayanan Publik
Kursus, Seminar, dsb
PELAKSANAAN: Langkah/Tahapan Percepatan Penataan PNS Pemetaan Jumlah PNS pada Unit Organisasi
• Struktur Organisasi • Anjab dan ABK
Analisis Individu
PERBANDINGAN BEBAN KERJA DAN SDM
AUDIT ORGANISASI
• Kualifikasi • Kompetensi • Kinerja
PROFIL PNS
Hasil : Pemetaan dan Kalibrasi
• Matriks Talent • Rekomendasi & Tindak lanjut
Kategori Penilaian Kualifikasi Kompetensi Kinerja
• Sesuai • Tidak Sesuai • Memenuhi Syarat (MS) • Masih memenuhi Syarat (MMS) • Belum Memenuhi Syarat (BMS) • Baik (Istimewa) • Cukup (Memenuhi Harapan) • Kurang (Belum Memenuhi Harapan)
PETA-KUADRAN KUALIFIKASI-KOMPETENSI & KINERJA PEGAWAI ASN Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Wajib Melakukan Pemetaan Kualifikasi-Kompetensi & Kinerja ASN
KUALIFIKASIKOMPETENSI TIDAK SESUAI
KUALIFIKASIKOMPETENSI SESUAI
TIDAK BERKINERJA KOMPETENSI & KUALIFIKASI SESUAI NAMUN TDK BERKINERJA
ROTASI/MUTASI TDK KOMPETEN & KUALIFIKASI TDK SESUAI, SERTA TIDAK BERKINERJA
RASIONALISASI
BERKINERJA KOMPETEN, KUALIFIKASI SESUAI & BERKINERJA
SIAP PROMOSI KOMPETESI & KUALIFIKASI TIDAK SESUAI NAMUN BERKINERJA
DIKLAT
Rekomendasi • GOLDEN HANDSHAKE Dipertahankan
Tugas Belajar
Pengembangan Kompetensi Mutasi/Rotasi
Rasionalisasi/Pensiun Dini
2
Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. UndangUndang No. 43 Tahun 1999 • • •
JABATAN STRUKTURAL JABATAN FUNGSIONAL UMUM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
PNS DIANGKAT DALAM JABATAN DAN PANGKAT 6/16/2016
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara • JABATAN PIMPINAN TINGGI • JABATAN ADMINISTRASI • JABATAN FUNGSIONAL 2 0
PNS DIANGKAT DALAM PANGKAT DAN JABATAN 20
JABATAN:
kedudukan yg menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam suatu organisasi JABATAN PIMPINAN TINGGI
JABATAN ADMINISTRASI
• STRUKTUR ORGANISASI • KOMPETENSI KEPEMIMPINAN/MA NAJERIAL • KOMPETENSI TEKNIS • KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL • STANDAR KOMPETENSI JABATAN
• STRUKTUR ORGANISASI • KOMPETENSI KEPEMIMPINAN/MA NAJERIAL • STANDAR KOMPETENSI JABATAN • KOMPETENSI TEKNIS • KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL JABATAN PELAKSANA
JABATAN FUNGSIONAL • PENETAPAN MENPANRB • KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN TERTENTU • STANDAR KOMPETENSI JABATAN • KOMPETENSI MANAJERIAL • KOMPETENSI TEKNIS • KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL
DIISI DARI PEGAWAI ASN
JABATAN DI LINGKUNGAN KEM/LEMBAGA Jabatan Administrasi
Jabatan Fungsional Jabatan Pimpinan Tinggi
Jabatan Administrator Kabag, kasubdit dsb
Jabatan Pengawas Kasubag, Kasie dsb
Keahliah: Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Pertama • • • • • • • •
SEKJEN; DIRJEN; dan STAF AHLI KEPALA BIRO DIREKTUR KAPUS KEPALA BALAI KETUA
Jabatan Pelaksana Penganalisis, Pengadministrasi dsb
Keterampilan: Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia
JPT MADYA JPT PRATAMA
• SEKDA PROVINSI • KEPALA DINAS PROVINSI • STAF AHLI GUBERNUR • SEKDA KABUPATEN/KOTA • KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA • STAF AHLI BUPATI/WALIKOTA
JPT MADYA JPT PRATAMA
JPT PRATAMA
ASN ADALAH PROFESI
PNS
PPPK
• Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional; • Menduduki jabatan pemerintahan.
• Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan UU. • Melaksanakan tugas pemerintahan.
PENGISIAN KEBUTUHAN JABATAN
PELAKSANA
JF AHLI PERTAMA
JF PEMULA DAN JF TERAMPIL
• PEMBENTUKAN • PEMENUHAN KOMPETENSI
PENGISIAN KEBUTUHAN DARI JABATAN LAIN (INTERNAL & EKSTERNAL)
JABATAN ADMINISTRASI
JABATAN FUNGSIONAL • PEMENUHAN PERSYARATAN KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI
TRANSFORMASI JABATAN PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL
DAN PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL
Penataan Struktur Birokrasi
JABATAN FUNGSIONAL
Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Pelaksana Jabatan Pengawas Jabatan Admistrator
Perampingan Organisasi 6/16/2016
• Profesionalisasi PNS • Pelaksana Tugas Pokok Organisasi 26
JABATAN DAN PEJABAT FUNGSIONAL
6/16/2016
• Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. • Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 27
Jabatan fungsional
Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan tugas sesuai dengan keterampilan/keahliannya dan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang
Tugas Pokok pelaksanaan organisasinya
Jabatan tugas
sebagai pokok
harus mendapat surat penugasan dari pimpinan instansi pengawasan masing-masing 6/16/2016
28
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEJABAT FUNGSIONAL
6/16/2016
DUPAK
•TIM PENILAI ANGKA KREDIT
SKP
•ATASAN LANGSUNG 29
UNSUR YANG DINILAI • PP N0. 16 Tahun 1994 • Keppres No. 87 Tahun 1999 jo. Keppres No. 97 Tahun 2012
• UU NO. 5 TAHUN 2014 • PP No. 46 Tahun 2011
1. PENDIDIKAN 2. TUGAS POKOK 3. PENGEMBANGAN PROFESI
1. TUGAS POKOK
1.PENUNJANG
1. TUGAS TAMBAHAN
6/16/2016
30
1. PEMBEBASAN SEMENTARA 2. PEMBERHENTIAN 3. PENURUNAN JABATAN 6/16/2016
1. KENAIKAN JENJANG JABATAN 2. KENAIKAN PANGKAT 3. PENINGKATAN KESEJANTERAAN 31
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
INPANSSING/PENYESUAIAN
PENGANGKATAN PERTAMA
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN 6/16/2016
32
Diklat Penjenjangan 6/16/2016
Jenjang Jabatan Tertentu
33
Alih Kategori Terampil
Ahli D-IV/S-1, Diklat, AK
6/16/2016
34
6/16/2016
1. ANALISIS JABATAN 2. ANALISIS BEBAN KERJA
INDIKATOR
DASAR
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL JUMLAH, RUANG LINGKUP, LUAS WILAYAH DSB.
35
JABATAN DAN PANGKAT JABATAN ADMINISTRASI
1. 2. 3. 4.
5. 6.
Jenjang, Tanggung Jawab, dan Akuntabilitas Persyaratan dan Pengangkatan Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrasi Pemberhentian dari Jabatan Administrasi Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Administrasi
JABATAN FUNGSIONAL
1.
2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Kedudukan, Tanggung Jawab, Tugas, Kategori, Jenjang, Kriteria, dan Akuntabilitas Jabatan Fungsional Klasifikasi Jabatan Fungsional Penetapan Jabatan Fungsional Pengangkatan dan Persyaratan Jabatan Fungsional Tata Cara Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian Pendelegasian Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Rangkap Jabatan Instansi Pembina Organisasi Profesi
JABATAN PIMPINAN TINGGI
1. Jenjang, Fungsi, dan Akuntabilitas Jabatan Pimpinan Tinggi 2. Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi 3. Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi 4. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi karena Penataan Organisasi 5. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi 6. Target Kinerja dan Uji Kompetensi 7. Pejabat Pimpinan Tinggi 8. Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi 9. Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi 10.Jabatan ASN Tertentu yang dapat Diisi oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
PENYESUAIAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL Keppres No. 87 Tahun 1999 jo. Keppres No. 97 Tahun 2012
UU NO. 5 TAHUN 2014
1. 2. 3. 4.
Utama Madya Muda Pertama
1. 2. 3. 4.
Ahli Utama Ahli Madya Ahli Muda Ahli Pertama
1. 2. 3. 4.
Penyelia Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pelaksana Pemula
1. 2. 3. 4.
Penyelia Mahir Terampil Pemula
KOMPETENSI TEKNIS
MANAJERIAL
KHUSUS BAGI PEGAWAI ASN YANG MENDUDUKI JABATAN MANAJERIAL (DOMINAN) DAN PEGAWAI ASN LAINNYA DIUKUR DARI TINGKAT PENDIDIKAN, PELATIHAN STRUKTURAL ATAU MANAJEMEN, DAN PENGALAMAN KEPEMIMPINAN
SOSIAL KULTURAL
BAGI SELURUH PEGAWAI ASN
BAGI SELURUH PEGAWAI ASN
DIUKUR DARI TINGKAT DAN SPESIALISASI PENDIDIKAN, PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL, DAN PENGALAMAN BEKERJA SECARA TEKNIS
DIUKUR DARI TINGKAT DAN SPESIALISASI PENDIDIKAN, PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL, DAN PENGALAMAN BEKERJA SECARA TEKNIS
• • • • •
Tugas Belajar Pelatihan Struktural Pelatihan Teknis Pelatihan Fungsional Pelatihan Sosial Kultural
DIKLAT
Pertukaran PNS dan Swasta
Praktik Kerja Di Instansi Pusat dan Daerah selama 1 tahun
1. Jenis Kompetensi Yang Perlu Dikembangkan; 2. Target PNS Yang Akan Dikembangkan Kompetensinya; 3. Jenis Dan Jalur Pengembangan Kompetensi; 4. Penyelenggara Pengembangan Kompetensi; 5. Jadwal Atau Waktu Pelaksanaan; 6. Kesesuaian Pengembangan Kompetensi Dengan Standar Kurikulum Dari Instansi Pembina Kompetensi; Dan 7. Anggaran Yang Dibutuhkan.
PENATARAN
80 JP/Tahun SEMINAR SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI (LAN) KURSUS
Pengembangan Karier Jabatan Karier JPT Pratama
JPT Madya/Uta ma
JF / Pelaksana
Jabatan Fungsional Lainnya
Pengawas
Jabatan Fungsional Lainnya
Administrasi
• • • •
Kualifikasi Kompetensi Kinerja Moralitas dan integeritas
JPT Utama JPT Madya Sistem Karier Terbuka dan Kompetitif Sistem Karier PNS
JPT Pratama
Jabatan Administrator Jabatan Pengawas
Jabatan Pelaksana
JF Ahli Utamaa JF Ahli Madya
JF Ahli Muda JF Ahli Pertama
CPNS PPPK
SEKOLAH KADER PENGERTIAN Sekolah Kader adalah sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur percepatan peningkatan jabatan.
CPNS 1 Tahun Diklat Terintegrasi
PRAJABATAN
ADMINISTRATOR
SEKOLAH KADER 42
Penilaian Kinerja Berdasarkan Perencanaan Kinerja
Tingkat Individu
Memperhatikan Target, Capaian, Hasil, Dan Manfaat Yang Dicapai, Serta Perilaku PNS
Dilakukan Secara Objektif, Terukur, Akuntabel, Partisipatif, Dan Transparan
Tingkat Unit
TIM PENILAI KINERJA 1.PyB; 2.pejabat yang menangani bidang kepegawaian; 3.pejabat yang menangani bidang pengawasan internal; dan 4.pejabat pimpinan tinggi terkait.
• Tim penilai kinerja PNS) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan mekanisme kerja tim penilai kinerja PNS diatur dengan Peraturan Menteri.
Hasil Penilaian Kinerja PNS PENGANGKATAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
DIKLAT
MENJAMIN OBYEKTIVITAS
MUTASI DAN PROMOSI
PEMBERIAN TUNJANGAN DAN SANGSI
DIKENAKAN
YANG PENILAIAN KINERJANYA TIDAK MENCAPAI TARGET KINERJA
SANKSI ADMINISTRATIF PEMBERHENTIAN SANGSI LAIN SESUAI PUU
Kesejahteraan 1. 2. 3. 4.
GAJI, TUNJANGAN DAN FASILITAS. TUNJANGAN MELIPUTI TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN KEMAHALAN GAJI YANG ADIL DAN LAYAK DIBAYAR SESUAI DGN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB DAN RESIKO PEKERJAAN
Jabatan Administrasi
6/16/2016
Jabatan Fungsional
Jabatan Pimpinan Tinggi
BUP = 58 thn
BUP = 58-6065-70 thn
BUP = 60 thn
Tunjangan = sama
Tunjangan = masih berbeda
Tunjangan = sama
Fasilitas
Fasilitas
Fasilitas
47
PERLINDUNGAN Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: 1. jaminan kesehatan; 2. jaminan kecelakaan kerja; 3. jaminan kematian; dan 4. bantuan hukum.
mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya
Penghargaan satu PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan
dua 1. tanda kehormatan; 2. kenaikan pangkat istimewa;
tiga
PNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa 3. kesempatan prioritas untuk pengembangan pemberhentian tidak kompetensi; dan/atau dengan hormat dicabut 4. kesempatan menghadiri haknya untuk memakai kehormatan acara resmi dan/atau acara tanda kenegaraan. berdasarkan UndangUndang ini
Pemberhentian
Dengan Hormat
Tidak Dengan Hormat
Pegawai ASN yg Menjadi Pejabat Negara
URGENSI PENYESUAIAN JF : •
Perubahan Lingkungan Strategis
• Tuntutan Pelaksanaan Tugas
•
Pembentukan Jabatan Penyesuaian Jabatan Penghapusan Jabatan
TUGAS POKOK JABATAN
Peraturan Perundangan
Visi dan Misi Organisasi
KINERJA ORG
BEBERAPA PENGATURAN JF (RPP MGT PNS) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pemisahan JF Keterampilan dan Keahlian Jenjang Jabatan Fungsional Promosi Jabatan Fungsional Uji Kompetensi JF Pelantikan dan Pengambilan Sumpah JF Pembentukan Organisasi Profesi JF Penilaian Kinerja JF Inpassing JF Batas Usia Pensiun JF
Beberapa Pengaturan untuk Penyesuaian (Contoh): 1
• Sistematika • Nomenklatur Jabatan Fugsional • Rumpun Jabatan
2
• Instansi Pembina • Tugas Instansi Pembina
3
4
• • • • •
Tugas Pokok Jenjang Jabatan Uraian Kegiatan Output/Hasil Kegiatan Kompetensi
• BUP Perpindahan dan Pengangkatan Kembali • Pembebasan dan Pemberhentian • Formasi Jabatan
6/16/2016
53
PROSES USULAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL INSTANSI PEMBINA
INSTANSI PENGGUNA
TUGAS INSTANSI PEMBINA
K/L
PENETAPAN PERMENPANRB PERTEK KA. BKN PENY. DRAFT PERMENPAN RB UJI BEBAN KERJA RAPAT EKSPOSE NASKAH AKADEMIK/POKOK-POKOK REVISI USULAN PEMBENTUKAN/REVISI
HARAPANNYA: PROFESI KOMPETEN DAN KOMPETITIF LOYALITAS/DEDIKASI MORALITAS DAN INTEGERITAS PENGEMBANGAN KOMPETENSI KINERJA DAN PRODUKTIF POLA KARIER
TERIMAKASIH
