PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL PADA PT JASA RAHARJA

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, manusia selalu berusaha untuk memperoleh kesejahteraan, baik kesejahteraan jasmani maupun kesejahteraan rohani. Namun di dalam mencapai kesejahteraan tersebut manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu hal yang tidak pasti dimana manusia hanya bisa merencanakan dan berusaha mendapatkan kesejahteraan tersebut. Oleh karena banyaknya hal-hal yang mungkin terjadi yang dianggap sebagai risiko baik yang berasal dari alam maupun yang berasal dari orang lain maka manusia berusaha untuk mencegah atau setidak-tidaknya mengalihkan risiko yang dihadapinya karena manusia tidak ingin menderita kerugian. Di Indonesia, setiap warga negara diberikan jaminan dan perlindungan untuk mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, sehingga setiap risiko yang terjadi di dalam masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah, hal ini merupakan pemikiran sosial. Namun melihat keadaan keuangan negara yang belum mampu untuk menanggung semua risiko yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah memberikan jaminan sosial yang merupakan asuransi wajib bagi setiap orang. Pada umumnya asuransi sosial meliputi jaminan keselamatan angkutan umum, keselamatan kerja dan pemeliharaan kesehatan. Pengangkutan mempunyai peranan yang sangat luas dan penting untuk pembangunan ekonomi bangsa yang dapat dilakukan melalui pengangkutan darat, laut dan udara, untuk mengangkut orang dan barang. Mustahil bila ada suatu usaha pemasaran yang mengabaikan segi pengangkutan ini, disamping mengenai pengangkutan benda-benda tersebut yang diperlukan di

Universitas Sumatera Utara

tempat-tempat tertentu dalam keadaan yang lengkap dan utuh serta tepat pada waktunya, tetapi juga mengenai pengangkutan orang-orang yang memberikan perantaraan pada pelaksanaan pengangkutan. 1 Pada pokoknya pengangkutan adalah perpindahan tempat pada baik mengenai benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Perkembangan peradaban manusia, khususnya dalam bidang teknologi telah membawa peradaban manusia kedalam suatu sistem transportasi yang lebih maju dibandingkan dengan era sebelumnya. Perkembangan tersebut disamping membawa manfaat bagi pemakai jasa perhubungan berupa kemudahan dan kenyamanan juga menimbulkan berbagai dampak negatif antara lain berupa kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan penumpang akibat alat pengangkutan umum yang mengalami musibah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 2 Dirlantas Polda Sumut, Kombes Frans Falayukan mengatakan, displin masyarakat Sumut berlalulintas sangat buruk sehingga kasus kecelakaan lalu lintas cenderung meningkat tiap tahun. Disebutkannya, data tahun 2006 mencatat angka kecelakaan lalulintas sekitar 1.000 kasus dengan jumlah korban meninggal sekitar 2.000-an orang. Tahun 2007, persentasi kasus kecelakaan bertumbuh yakni sekitar 1.000-1.200 kasus dengan jumlah korban sekitar 3.000 orang, sedangkan tahun 2008 hingga Oktober, sudah mencapai 1.500 kasus dengan jumlah korban meninggal hampir 5.000 orang. Sejak tahun 2008 hingga pertengahan tahun 2009, kecelakaan lalulintas di Medan telah merenggut nyawa 321 orang dengan kerugian materi Rp 306.260.000 (tiga ratus enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Hal itu diungkapkan Kasat Lantas Poltabes Medan Kompol Sabilul Alif, Jumat (31/7) sore. Disebutkannya, angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas di

1 2

Sinta Uli, Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda transport, (Medan: USU Press, 2006). hal. 1. Sution Usman Adji, et al., Hukum Pengangkutan di Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), hal. 1.


Medan tergolong memprihatinkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satlantas Poltabes Medan, pada tahun 2008 tercatat 272 jiwa melayang di jalan raya. Sedangkan luka berat sebanyak 978 orang, dengan menimbulkan kerugian materi Rp 306.260.000.. 3 Melihat banyaknya kecelakaan yang terjadi di Indonesia maka pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan untuk meringankan beban yang diderita oleh para korban kecelakaan dengan memberikan santunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Pelaksanaan dari Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang adalah dengan pembentukan dana-dana dari masyarakat yang pengumpulannya dengan mengadakan iuran-iuran wajib. Untuk memungut iuran wajib dari para penumpang untuk setiap kali perjalanan ditugaskan kepada pengelola alat pengangkutan umum yang bersangkutan dan biasanya di satukan dengan harga tiket, kemudian iuran wajib yang dipungut itu disetorkan oleh pengangkut kepada PT Jasa Raharja. Supaya penumpang mengetahui bahwa di dalam harga tiket telah termasuk iuran wajib, maka pada halaman depan tiket dicantumkan (dicap) perkataan “termasuk iuran wajib Jasa Raharja” atau cara lain untuk menunjukkan bahwa penumpang yang bersangkutan telah membayar iuran wajib untuk satu kali perjalanan itu. 4 Pengelolaan jaminan sosial oleh PT Jasa Raharja diterapkan sistem gotong royong yang merupakan unsur pokok dari falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Berpedoman kepada falsafah gotong royong tersebut, maka pemerintah Indonesia menjalankan program jaminan sosial melalui pola mekanisme asuransi sosial. 3

.Irsan, Angka Kecelakaan di Jalan Raya Tiap Tahun Meningkat, dalam http://www.antarasumut.com/tanpakategori/angka-kecelakaan-di-jalan-raya-tiap-tahun-meningkat diakses Tanggal 18 Desember 2009 4 Radiks Purba, Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara, (Jakarta: Djambatan, 1997), hal. 178.


Penerapan undang-undang dan peraturan pelaksananya dipercayakan oleh pemerintah Indonesia kepada PT Jasa Raharja, yang didirikan pada tanggal 28 februari 1981, sebagai hasil pengalihan perusahaan yang semula dikenal sebagai perusahaan umum (perum) asuransi kerugian Jasa Raharja. Misi pokoknya adalah mengelola dana-dana yang dipungut dari penumpang (iuran) dan sumbangan dari para pemilik kendaraan dalam mewujudkan pemberian jaminan sosial kepada masyarakat yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas, sebagai penumpang kendaraan/alat angkutan umum maupun bukan sebagai penumpang (korban lalu lintas jalan). Sesungguhnya masih banyak hal-hal yang tidak diketahui tentang asuransi terhadap kecelakaan penumpang sehingga perlu dan merasa tertarik untuk menelaah melalui skripsi ini, disamping itu masih banyak masyarakat awam yang tidak/belum mengetahui peranan dari asuransi kecelakaan penumpang. Mudah-mudahan melalui penulisan skripsi yang singkat ini dapat memberikan sedikit pemahaman tentang asuransi kecelakaan bagi penumpang alat angkutan khususnya di Medan.

B. Perumusan Masalah Seperti diketahui bahwa setiap penumpang umum baik melalui kendaraan umum, kereta api, pesawat terbang maupun melalui kapal laut untuk setiap perjalanan diwajibkan untuk membayar iuran, iuran wajib tersebut dibayarkan bersama-sama dengan pembayaran karcis atau tiket penumpang dan sebagai bukti telah dibayarnya iuran wajib tersebut penumpang mendapat kupon pertanggungan. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan dalam skripsi ini, sebagai berikut :


1. Bagaimanakah ruang lingkup pertanggungan asuransi kecelakaan penumpang pada PT Jasa Raharja di dalam memberikan pertanggungan apabila terjadi kecelakaan penumpang pada lalu lintas pengangkutan darat. 2. Bagaimanakan penentuan besarnya ganti rugi yang diterima dari PT Jasa Raharja apabila terjadi kecelakaan penumpang

serta apakah ada pengaturannya di dalam peraturan

perundang-undangan. 3. Bagaimanakah proses pengajuan ganti kerugian yang diterima dari PT Jasa Raharja oleh pihak tertanggung yang berhak mendapatkan biaya ganti rugi tersebut 4. Bagaimanakah penyelesaian tuntutan ganti kerugian asuransi kecelakaan penumpang pada PT Jasa Raharja agar pihak tertanggung dapat menerima ganti rugi secara pasti.

C. Tujuan Penelitian Banyaknya kecelakaan penumpang yang terjadi di Medan yang selalu meningkat dari tahun-ketahun menyebabkan pentingnya jasa perusahaan asuransi kecelakaan penumpang yaitu PT Jasa Raharja (persero) yang memberikan suatu jaminan asuransi sosial bagi masyarakat yang mengalami musibah sebagai akibat adanya kecelakaan dalam penggunaan alat angkutan umum. Namun dalam kenyataannya banyak masyarakat tidak atau kurang menyadari hak dan kewajibannya, disebabkan kurangnya pengetahuan hukum atau kurangnya penyuluhan dari PT Jasa Raharja (persero) tentang begitu pentingnya peranan asuransi kecelakaan diri bagi penumpang angkutan umum khususnya di Medan. Relevan dengan permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini pada dasarnya bertujuan, sebagai berikut :


1. Untuk mengetahui ruang lingkup pertanggungan asuransi kecelakaan penumpang pada PT Jasa Raharja (persero) cabang Medan. 2. Untuk mengetahui penentuan besarnya ganti rugi yang diterima dari PT Jasa Raharja (persero) oleh pihak tertanggung yang mengalami kecelakan tersebut untuk medapatkan kepastian hukum. 3. Untuk mengetahui proses pengajuan ganti kerugian kepada PT Jasa Raharja (persero), apabila terjadi kecelakaan penumpang untuk mempermudah masyarakat melakukan prosedur yang sebenarnya. 4. Untuk mengetahui penyelesaian kerugian asuransi kecelakaan penumpang oleh PT Jasa Raharja (persero) agar tertanggung tidak merasa khawatir di dalam mendapatkan dana pertanggungan tersebut. Sedangkan manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Sebagai sumbangan pikiran kepada pembaca serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 2. Untuk melatih diri dalam pengembangan cakrawala ilmu pengetahuan. 3. Sebagai sumbangan pikiran kepada instansi-instansi yang bersangkutan.

D. Tinjauan Kepustakaan Tinjauan yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini adalah tinjauan yuridis yaitu suatu kegiatan untuk mempelajari dan mengkaji sesuatu hal berdasarkan pandangan hukum atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1. Definisi Asuransi Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan


penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenement. 5 Sedangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dalam Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa “asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan dirinya kepada tertanggung dengan menerima premi asurani untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang.” 6 Unsur-unsur asuransi adalah para pihak, status para pihak, obyek asuransi, peristiwa asuransi dan hubungan asuransi yang dapat diuraikan sebagai berikut. Para pihak yaitu subyek dalam perjanjian asuransi adalah penangggung dan tertanggung, penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta yang diasuransikan.

7

Status para pihak yaitu penanggung harus berbentuk perusahaan badan hukum berupa PT perseroan, koperasi dan tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum dan harus pihak yang berkepentingan atas obyek yang diasuransikan. Obyek asuransi yaitu dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat kepada benda dan sejumlah uang yang disebut premi.

8

5

R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2000), hal. 74. 6 Redaksi Sinar Grafika, Usaha Perasuransian, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 343., Periksa Kembali Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. 7 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 8. 8 Ibid., hal. 8


Peristiwa asuransi yaitu merupakan perbuatan hukum berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dengan tertangggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (evenement) yang mengancam obyek asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku, persetujuan tersebut berbentuk tertulis yang disebut polis.

9

Hubungan asuransi adalah hubungan hukum yang terjadi antara penanggung dengan tertanggung timbul karena adanya kesepakatan bebas untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, apabila terjadi evenemen premi penanggung wajib membayar kerugian, sedangkan apabila tidak terjadi evenemen premi menjadi milik penanggung. 10 2. Asuransi pengangkutan darat Kendaraan yaitu kendaraan angkutan darat adalah kendaraan pengangkut yang digerakkan oleh motor mekanik seperti mobil sedan, bis umum, pick_up trailer, container kendaraan beroda tiga dan beroda dua, kereta api, trem dan sebagainya. Klasifikasi kendaraan yaitu kendaraan bermotor digolongkan kedalam 4 golongan. Penggolongan didasarkan kepada banyaknya roda, kegunaan atau tujuan penggunaan kendaraan bermotor, daya angkut dan kemungkinan besar kecilnya risiko. Golongan I terdiri dari mobil untuk penumpang, golongan II terdiri dari bis dan kendaraan pariwisata, golongan III terdiri dari kendaraan bermotor pengangkut barang seperti truck, trailer dan container. Golongan IV terdiri dari berbagai jenis dan tipe kendaraan bermotor beroda tiga dan beroda dua. 11 Obyek asuransi angkutan darat adalah kendaraan pengangkut darat dengan muatannya terhadap berbagai macam bahaya yang dapat menimbulkan kerusakan/kerugian pada kendaraan pengangkut maupun pada muatannya. Asuransi angkutan darat meliputi tiga macam asuransi,

9

Ibid., hal. 9 Ibid., hal. 9 11 Abbas Salim, Dasar-dasar Asuransi, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995), hal. 87. 10


yaitu asuransi keselamatan penumpang, asuransi barang yang diangkut dan asuransi kendaraan pengangkut. 12 Asuransi terhadap penumpang yaitu jaminan terhadap keselamatan penumpang ditutup asuransinya oleh pengangkut kepada perusahaan asuransi kerugian, di Indonesia jaminan diberikan oleh perusahaan asuransi kerugian PT Jasa Raharja (persero). Premi asuransi ditentukan sepihak oleh penanggung ditambahkan kepada harga karcis penumpang, premi yang dipungut oleh pengangkut disetor kepada penanggung.

13

Bila terjadi musibah sehingga penumpang menderita luka-luka atau meninggal atau menjadi cacat permanen (seumur hidup) maka penanggung memberikan santunan sebagai berikut, biaya perawatan dan pengobatan bagi yang luka-luka sampai sembuh, santunan sejumlah uang diberikan kepada ahli waris dari penumpang yang meninggal dan biaya perawatan dan pengobatan serta sejumlah uang yang diberikan sebagai santunan bagi penumpang yang menjadi cacat selamanya. 14 3. Asuransi Sosial Asuransi sosial adalah asuransi yang dikelola oleh pemerintah atau instansi atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengelola asuransi, berbeda dengan asuransi komersial dimana asuransi sosial hanya mencakup perlindungan dasar yang biasanya ditentukan dalam peraturan perundangan. 15 Asuransi sosial pada umumnya dikelompokan bagi masyarakat tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

12

Ibid.,, hal. 88. Ibid.,, hal. 88. 14 Ibid., hal. 88-89. 15 Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 168. 13


1. Semua pegawai negeri menjadi anggota asuransi kesehatan pegawai negeri (KepPres Nomor 230 Tahun 1968) dan untuk itu setiap bulan gaji pegawai negeri dipotong 2%. 2. Semua pegawai negeri wajib menjadi anggota tabungan dan asuransi pegawai negeri (TASPEN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963, untuk itu setiap pegawai negeri harus membayar iuran yang langsung dipotong sebesar 3,25% dari gaji setiap bulan. 3. Semua karyawan perusahaan swasta dan BUMN wajib menjadi anggota asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977, asuransi ini mencakup asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua dan asuransi kematian. 4. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan, berdasarkan UndangUndang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

E. Metode Penulisan Metode dapat diartikan sebagai jalan ke atau suatu cara atau jalan untuk mencapai sesuatu namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinankemungkinan sebagai berikut :16 1. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. 2. Cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud.

16

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999). Hal.652.


3. Prinsip dan praktek-praktek pengajaran bahasa. Dalam pembahasan skripsi ini metodologi penelitian hukum yang digunakan penulis meliputi: 1. Yuridis normatif (library research/penelitian kepustakaan) Yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara meneliti dari sumber-sumber bacaan atau bahan tertulis seperti karangan ilmiah, buku majalah, surat kabar serta peraturan perundangundangan yang berkaitan secara langsung dengan objek pembahasan skripsi dan dapat dipakai sebagai sandaran di dalam penelitian dan analisis terhadap masalah yang dihadapi. 17 2. Yuridis empiris (field research/penelitian lapangan) Yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah. 18 Metode penelitian lapangan (yuridis empiris) penulis lakukan dengan cara wawancara yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan staf di PT Jasa Raharja cabang Medan, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, nyata dan benar.

F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan menjadi salah satu metode yang dipakai penulis di dalam melakukan penulisan skipsi ini. Sistematika penulisan ini merupakan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dengan membahas beberapa pokok bahasan yang kemudian diuraikan menjadi beberapa bagian yang lebih khusus (sub-sub pokok bahasan). Hal ini bertujuan untuk 17

Abdul Muis, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, (Medan: Fakultas Hukum USU, 1990), hal. 47. 18

Abdurrahmat Fathoni, Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal.

96.


mempermudah penulis dalam menyusun serta mempermudah pembaca untuk memahami dan mengerti isi dari skripsi ini. Keseluruhan skripsi ini meliputi 5 (lima) bab yang secara garis besar bab-perbab diuraikan sebagai berikut: Bab I : Bagian Pendahuluan, pada bab ini dipaparkan hal-hal yang bersifat umum seperti, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, sistematika penulisan dan keaslian penulisan. Bab II : Pada bab ini dipaparkan tentang tinjauan umum asuransi yang meliputi pengertian asuransi, jenis-jenis asuransi, pengaturan hukum asuransi, pihak-pihak dalam asuransi dan tujuan asuransi. Bab III : Pada bab ini dipaparkan tentang tinjauan hukum asuransi sosial pada PT jasa Raharja yang meliputi pengertian asuransi sosial, PT Jasa Raharja (persero) sebagai asuransi sosial, sejarah PT Jasa Raharja (persero), peranan PT Jasa Raharja (persero) terhadap korban kecelakaan penumpang serta dasar hukum asuransi kecelakaan penumpang. Bab IV : Pada bab ini membahas tentang penelitian yang dilakukan terhadap PT Jasa Raharja (persero) meliputi ruang lingkup pertanggungan asuransi kecelakaan penumpang pada PT Jasa Raharja (persero), penentuan besarnya ganti rugi yang diterima dari PT Jasa Raharja (persero), proses pengajuan ganti kerugian kepada PT Jasa Raharja (persero) serta penyelesaian kerugian asuransi kecelakaan penumpang oleh PT Jasa Raharja (persero). Bab V : Bagian Penutup berisi tentang kesimpulan berdasarkan atas uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini dan sekaligus memberikan saransaran yang dianggap perlu yang berhubungan dengan skripsi ini. G. Keaslian Penulisan


Penulisan skripsi ini didasarkan oleh ide, gagasan maupun pemikiran secara pribadi dari awal hingga akhir berdasarkan penulusuran di perpustakaan Universitas Sumatera Utara. Penulisan mengenai Pelaksanaan Asuransi Sosial pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan Terhadap Korban Kecelakaan Penumpang dalam Lalu Lintas Pengangkutan Darat belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama, karena itu keaslian penulisan ini terjamin adanya, kalaupun ada pendapat atau kutipan dalam penulisan ini semata-mata adalah sebagai faktor pendukung dan pelengkap dalam penulisan yang memang sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan tulisan ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI


PELAKSANAAN ASURANSI SOSIAL PADA PT JASA RAHARJA

Recommend Documents