PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA MEDAN H. Surya Perdana1 Abstrak Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 merupakan upaya untuk menanggulangi reskiko sosial ekonomi yang dapat terkena kepada seluruh lapisan pekerja seperti pekerja tetap, pekerja harian, pekerja borongan dan pekerja kontrak, karena menderita sakit, kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia. Tujuan Jamsostek adalah untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja, oleh sebab itu, majikan wajib mengikutsertakan pekerja dalam program Jamsostek. Adapaun yang menjadi permasalahn dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Undangundang Nomor 3 Tahun 1992 pada perusahaan sasta di Kota Medan dan bagaimana hambatan serta upaya-upaya penyelesaiannya. Sifat dan bentuk penelitian ini adalah deskriptif-analistik-preskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan UU Jamsostek sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kekurangan, terutama mengenai kepesertaan program Jamsostek karena jumlah penduduk dan angkatan kerja dan program. Hambatan yang ditemukan adalah banyaknya pihak yang belum mendukung Program Jamsostek dan terkesan tanggungjawabnya hanya di PT. Jamsostek (Persero) saja, sehrusnya melibatkan berbagai pihak termasuk aparat pemerintah Kota Medan. Upaya penyuluhan dan pembinaan sudah dilakukan tetapi penegakan hukumnya belum berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Jamsostek. Kata Kunci: Jamsostek, Perusahaan Swasta, Kota Medan A. Pendahuluan Perkembangan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasr 1945 (UUD 1945) dalamrangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1

Penulis adalah Dosen Kopertis Wilayah I Medan, Dpk pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Jurusan Hukum Perdata (1985), S2 pada program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan konsentrasi Hukum Perdata (2001) dan saat ini dalam proses penyelesaian S3 Ilmu Hukum di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

Media Hukum, Volume XIV, Nomor 2, Juli – Desember 2005

GBHN Republik Indonesia Tahun 1999 – 2004 butir ke-18 menyebutkan …..” mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan pengupahan, penjamin kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat”. Pelaksanaan tujuan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. Soepomo menyebutkan bahwa hubungan kerja merupakan hubungan antara pekerja dan majikan yang menyebarluaskan hak-haknya dan kewajiban pekerja dan majikan. Salah satu kewajiban majikan adalah memberikan perlindungan bagi pekerja2, Pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan bagi pekerja, dengan menyelenggarakan program perlindungan seperti asuransi sosial yang wajib diikuti oleh setiap perusahaan. Hubungan kerja antara majikan dengan pekerja, terjadi setelah adanya perjanjian kerja.3 Perjanjian kerja yang diatur dalam Bab 7 a Buku III KUH Perdata dapat dianggap sebagai hukum pelengkap, karena hukum perjanjian dalam KHU Perdata bersifat terbuka berdasarkan Pasal 1233, Pasal 1313 dan Pasala 1338 KUH Perdata. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesepakatan kerja bersama (Perjanjian antara pekerja dan majikan). Meningkatny jumlah pekerja yang hubungan kerjanya berbeda, percepatan industry, pemanfaatan teknologi, membawa konsekuensi semakin meningkatnya masalah yang dapat menggangu stabilitas perusahaan dan stabilitas nasional pada

2

Imam Soepmo, Pengantar Hokum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1990, hlm. 10. Lihat juga Abdul Khkim, Pengantar Hokum Ketenagakerjaan Indonsia Berdasarkan Undangundang nomor 13 tahun 2003, Cintra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 25. Lalu Husni, Pengantar Hokum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 39. Zainal Asikin, et.al., Dasar-dasar Hokum Perburuhan, Cetakan Keempat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 51. 3 Berdasarkan Pasal 1601 a Bab 7A KUH Perdata menyebutkan perjanjian kerja adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu buruh (pekerja) mengikatkan diri untuk dibawahi pimpinan pihak lain (majikan), untuk waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.


umumnya.

Perhatian

terhadap

peningkatan

kesejahteraan

pekerja

perlu

ditingkatkan dan hubungan harmonis antara para pelaku dalam proses juga perlu diperlihara. Perlindungan kerja yang dimaksud di atas adalah perlindungan terhadap pekerja yang bekerja pada majikan dalam suatu bidang usaha, dengan perlindungannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan Sosial Tenagakerja (selanjutnya disingkat dengan UU Jamsostek). Tujuan dari Jamsostek adalah untuk memberika perlindungan terhadap

pekerja,

yang

berarti

suatu

kewajiban

bagi

majikan

untuk

mengikutsertakan pekerja dalam program Jamsostek, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jamsostek merupakan kebutuhan masyarakt yang mendasar karena menyangkut kelangsungan hidup baik bagi pekerja maupun keluarganya, namun demikian diakui bahwa Jamsostek, saat ini merupakan kebutuhan yang memperoleh prioritas bagi masyarakat, yang pelaksanaannya masih belum berjalan seperti yang diharapkan. Pada

hakekatnya

program

Jamsostek4

memberikan

kepastian

berlangsungnya arus penerima penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang berkurang, selain sebagai pelayanan akibat peristiwa yang dialami oleh pekerja. Program Jamsostek yang telah diatur dalam berbagai tingkat peraturan perundang-undangan, perlu diadakan pendekatan secara yuridis. Pendekatan tersebut sangat perlu karena melalui pendekatan ini “akan dinilai konstitusional dari segala tindakan yang berlaku, apalagi jika

4

Program Jamsostek merupakan bentuk perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial. Dikatakan demikian, karena program ini memberikan perlindungan dalam bentuk Santunan berupa uang atas berkurangnya penghasilan dan perlindungan dalam bentuk pelayanan perawatan/pengobatan pada saat seorang pekerja tertimpa resiko-resiko tertentu. Abdul Khakim, Op.Cit., hlm. 68.


konstitusionalismenya politiknya”.

telah

berkembang

secara

luas

dalam

masyarakat

5

Pendekatan secara yuridis yang dilakukan pengaturannya dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, mengandung makna bahwa setiap orang yang bekerja harus memperoleh penghasilan yang memadai dengan adanya suatu perlindungan agar dapat hidupnya yang layak. Bentuk perlindungan dimaksud adalah : 1. Perlindungan hukum. 2. Perlindungan sosial ekonomi. 3. Perlindungan pisik yang berkaitan dengan keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lain sebagainya. Pasal 1 ayat (2) UU Jamsostek menyebutkan “Pekerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Adapun yang dimaksud majikan atau pengusaha adalah : 1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri 2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perushaan bukan miliknya. 3. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 dan 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Setiap pekerja dapat juga mengalami cacat tetap dan total karena sakit atau kecelakaan sehingga tidak bisa bekerja lagi, maka pekerja dan penghasilan juga dihentikan. Pekerja juga dapat menderita sakit, mulai dari yang ringan sampai yang berat, sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit. Peristiwa ini memerlukan pembiayaan yang akan menambah beban hidup pekerja, lebih-lebih apabila seorang pekerja tersebut sebagai pencari 5

M. Solly Lubis, Serba Serbi Politik dan Hukum, Mandar Maju, Jakarta, 1989, hlm. 187.


nafkah mendapat musibah sampai meninggal dunia maka penghasilannya dihentikan dan keluarga yang ditinggalkan akan kehilangan sumber penghasilan. Oleh karena resiko-resiko tersebut di atas akan selalu dihadapi leh setiap pekerja dan bersifat universal maka hal ini perlu ditanggulangi secara sistematis, terencana dan teratur, oleh karena itu perlu diberi perlindungan terhadap pekerja melalui program yang disebut Jamsostek. Jamsostek merupakan suatu upaya untuk menanggulangi resiko-resiko sosial ekonomi yang dapat terkena kepada seluruh jenis atau macam lapisan pekerja seperti pekerja tetap, pekerja harian, pekerja borongan dan pekerja kontrak, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia. Di dalam memberikan perlilndungan hukum dan perlindungan sosial ekonomi terhadap pekerja, maka diselenggarakan program jamsosetek prosedur proses6 yang penyelenggaranya dilaksanakan dengan system asuransi. Setiap pekerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja tersebut yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan yang melakukan pekerjaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, pada saat ini di Kota Medan masih terdapat

alasan-alasan

tertentu,

sehingga

tenaga

kerjanya

belum

didaftarkan menjadi peserta. Hal ini yang menjadi latar belakang untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek pada perusahaan swasta di Kota Medan? 6

Prosedur dan proses adalah: tahapan-tahapan yang harus dialalui dengan baik oleh organisasi Negara maupun warga masyarakat sebelum keputusan diterbitkan, sedangkan proses hanyalah semata-mata memberikan gambaran kerja dari prosedur itu sendiri. Dengan mengikuti prosedur yang bekenaan dengan keputusan tertentu, maka akibat hukum yang dikehendaki dikeluarkannya suatu keputusan akan semakin tertib. Muhammad Abduh, “Prosedur”, dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dinamika, No.11 Tahun ke VII, Medan, 1999, hlm. 1. Lihat juga Muhammad Abduh, Profil Hukum Administrasi Negara Indonesia (HANI) Dikaitkan Dengan Undang-undang Tentang PEradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), FH. USU, Medan, 1998, hlm. 12.


2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Jamsostek pada perusahaan swasta di Kota Medan dan upaya penyelesaiannya. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tentang pelaksanaan Jamsostek pada perusahaan swasta di Kota Medan adalah : 1. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek pada perusahaan swasta di Kota Medan. 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Jamsostek pada perusahaan swasta dan upaya penyelesaiannya.

B. Metode Penelitian Sifat dan bentuk penelitian ini adalah deskriptif-analitis-preskriptif. Maksudnya, deskriptif merupakan suatu analisis data yang tidak keluar dari lingkup sampel, yang bersifat deduktif berdasarkan teori-teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dalam hubungan dengan seperangkat data yang lain.7 Analitis merupakan suatu analisis data yang mengarah ke populasi dan berdasarkan data dari sampel dgeneralisasikan menuju kedata populasi.8 Sedangkan preskriptif merupakan suatu bentuk penelitian untuk memberikan saran-saran mengenai hal-hal yang harus

dilakukan

untuk

memecahkan

atau

mengatasi

masalah-masalah9

pelaksanaan Jamsostek pada perusahaan swasta di Kota Medan. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam tujuan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologi yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari terlebih dahulu bahan-bahan kepustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan juga terhadap pelaksanaan Jamsostek, hambatan dan upaya penyelesaiannya.

7

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 38. 8 Ibid., hlm. 39. 9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.


Penelitian dilaksanakan di Kota Medan khususnya pada Kantor Jamsostek Cabang Medan. Pertimbangan dipilihnya Kota Medan sebagai lokasi penelitian adalah sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam perlindungan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara khususnya yang menyangkut dengan Jamsostek. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibag langsung dalam penyelenggaraan Program Jamsostek yaitu; peserta (pengusaha dan tenaga kerja). Badan penyelenggara dan Departemen Tenaga Kerja. Dengan demikian, sampel yang dijadikan sebagai objek penelitian ini akan dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: 1. Kelompok pertama adalah para pejabat dari Departemen Tenaga Kerja dan PT. Jamsostek (Persero), penarikan smapel dilakukan dengan cara purposive. 2. Kelompok kedua adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang ke atas, dan sampel yang akan diambil adalah 5 perusahaan. Pendistribusian sampel dilakukan berdasarkan bentuk badan usaha dari perusahaan dengan memperhatikan maksud dari pengertian perusahaan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) UU Jamsostek, yang berbunyi; “perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untuk atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara”. Hal ini dilakukan karena populasi terdiri dari atas beberapa sub populasi yang tidak homegen. 3. Kelompok ketiga adalah tenaga kerja, sampel yang akan diambil adalah 100 orang tenaga kerja dari 5 perusahaan yang dijadikan sebagai sampel dalam kelompok kedua. Pada setiap perusahaan yang dijadikan sampel dipilih 20 orang tenaga kerja. Penarikan sampel kepada pekerja dilakukan secara random. Data sekunder yang dibutuhkan terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian dipelajari sehingga permasalahan dan penyelesaiannya semakin jelas. Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara:


1. Mempelajari/meneliti bahan-bahan hukum primer yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti; undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi menteri dan lain-lain. 2. Mempelajari/meneliti bahan-bahan hukum sekunder, seperti; buku, hasil penelitian, makalah, artikel, jurnal dan lain-lain. Data primer akan diperoleh dari 100 (seratus) orang responden tenaga kerja dengan cara mengirimkan kuesioner, yang jawabannya diberikan secara kombinasi terbuka dan tertutup. Metode pengamatan dengan menggunakan alat (check list) pada tenaga kerja maupun pengusaha akan dilakukan di kantor PT. Jamsostek (Persero) dan wawancara langsung dengan pengusaha. Di dalam melengkapi data, maka wawancara langsung akandilakukan terhadap organisasi pekerja (SPSI) 3 (tiga) orang, pengusaha 5 (lima) orang pejabat dari Depnaker 1 (satu) orang dan PT. Jamsostek (Persero) 3 (tiga) orang, yang jumlahny 12 (dua belas) orang yang dianggap berwenang dan berkaitan dengan objek penelitian, dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sebagai pedoman wawancara. Penelitian ini menggunakan teknik analitis data kualitatif, yaitu dengan cara mempelajari, memahami dan memeriksa validalitas data, diberi nomor, kode, ditabulasi dan kemudian dianlisis dengan cara membuat kategori jawaban responden secara sistematis, baik terhadap jawaban yang diperoleh melalui kuisioner maupun wawancara. Kemudian sesuai dengan sifat penelitian ini, maka analisis yang dilakukan hanya bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan penelitian yang ingin ditemukan jawabannya. Kemudian untuk mengkonstruksi seluruh penelitian, maka akan dilakukan analisis data dengan metode deduktif dan induktif. Deduktif maksudnya ketentuan hukum mengenai Jamsostek akan dijadikan pedoman dan dilihat pelaksanaannya dalam praktek. Metode induktif maksudnya dari data yang khusus (tebatas) akan ditarik kesimpulan umum setelah


dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai Jamsostek. Dengan kedua metode tersebut maka akan diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan Jamsostek dalam memberika perlindungan bagi tenaga kerja, yang disajikan secara deskriptif. C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Pelaksanaan Jamsostek pada perusahaan swasta di Kota Medan. Berdasarkan hasil penenlitian dengan

para responden pelengkap

disebutkan bahwa pelaksanaan program Jamsostek sebenarnya sudah dikenal di lingkungan masyarakat khususnya masyarakat tenaga kerja, mulai dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja, yang dikenal dengan istilah program ASTEK dan program ini terdiri dari program tabungan hari tua yang dikaitkan dengan asuransi kematian dan program asuransi kecelakaan kerja. Setelah berlakunya UU Jamsostek terdapat penambahan perlindungan kepada tenaga kerja dengan adanya penyelenggaraan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) serta di samping penggantian nama program menjadi jaminan Hari Tua (JH), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sistem program Jamsostek tersebut, bertujuan untuk memberika perlindungan kepada tenaga kerja berserta keluarganya dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat dari atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Dalam arti bahwa undang-undang ini memberika kepastian jaminan bersifat dasar kepada tenaga kerja apabila upah terganggu karena kecelakaan kerja, perawatan pada waktu sakit baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, jaminan pada usia tua ataupun saat meninggal dunia, sehingga akan terdapat rasa aman karena adanya jaminan sosial yang akan diterima pada saat dibutuhkan.


Pelaksanaan Jamsostek berdasarkan UU Jamsostek sebahagian besar telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini sebagaimana hasil penelitian kepada para responden, yang dapat digambarkan dalam table di bawah ini.

Tabel 1 Pelaksanaan Jamsostek pada Perusahaan-Perusahaan Swasta di Kota Medan

No 1.

Uraian Dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Tidak sepenuhnya dilaksanakan 4. Pelayanan yang baik Jumlah Sumber: Data primer yang diolah Tahun 2005.

F 70

n = 100 % 70,00

5

5,00

20 5 100

20,00 5,00 100,00

Apabila diperatiak table di atas, maka dapat dipahami dengan jelas bahwa Jamsostek telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu 70 orang responden (70,00%) dan yang menyatakan tidak sepenuhnya Jamsostek dilaksanakan 20 orang (20,00%), sedangkan tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pelayanan yang baik masing-masing 5 orang (5,00%). Sehubungan dengan uraian di atas, para responden lengkap menyebutkan dari hasil wawancara bahwa pada umumnya Jamsostek sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, masih banyak ditemukan di lapangan bahwa pihak perusahaan masih mendaftarkan sebahagian tenaga kerja atau upah kepada badan penyelenggara, selain itu masih banyak program Jamsostek yang belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam program Jamsostek. Kemudian juga masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan


kata lain, pelasanaan program Jamsostek belum sepenuhnya berjalan, sebab berdasarkan UU jamsostek dan Peratruan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 bahwa perusahaan yang diwajibkan menjadi peserta Jamsostek adalah Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Modal Asing ataupun Perusahaan Modal Dalam Negeri, Koperasi dan Yayasan yang mempekerjakan minimal 10 (sepuluh) orang tenaga kerja dan atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan. Sedangkan untuk pengaturan tenaga kerja harian lepas, musimandan borongan diatru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-196/MEN/1999. Selain itu, sistem yang digunakan oleh badan penyelenggara Jamsostek dilakukan dengan sistem sosial asuransi terhadap pekerja dan keluarganya. Sedangkan prosedur pendaftaran adalah pengusaha mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerja ke badan penyelenggara dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh badan penyelenggara (PT. Jamsostek setempat). Kemudian pembayarannya juga dilakukan oleh pengusaha untuk membayarkan iuran ke badan penyelenggara melalui PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan bila terlambat satu hari dalam pendaftaran iuran akan didenda 20% dari jumlah dana yang diserahkan dan begitu seterusnya. Sedangkan jumlah iuran dihitung sendiri oleh perusahaan berdasarkan jumlah tenaga kerja, upah dan status keluarga. Adapun rincian kepesertaan Jamsostek dimaksud terdiri dari peserta aktif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, yang tercatat 1.821 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 167.669 orang dan peserta untuk tenaga harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada jasa konstruksi menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-196/MEN/1999 sebanyak 2.898 proyek dengan jumlah tenaga kerja 143.780 orang. Jumlah penambahan peserta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 selama tahun 2002 sampai dengan Pebruari 2004 tercatat 216 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 142.538 orang. Sedangkan penambahan


peserta jasa konstruksi tercatat 2.332 proyek dengan jumlah tenaga kerja 5.636 orang, terjadi kenaikan jumlah perusahaan dan penurunan jumlah tenaga kerja dari realisasi tahun 2003 sebanyak 2.566 proyek dengan jumalh tenaga kerja 149.416 orang. Perkembangan kepesertaan dari tahun 2002 s/d Pebruari 2004 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2 Data Kepesertaan Program Lengkap (PP No. 14 Tahun 1993) PT. Jamsostek (Persero) se Provinsi Sumatera Utara Posisi: Tahun 2002 s/d Pebruari 2004 Tahun 2002 Tahun 2002 PP No. 14/1993 PP No. 14/1993 No Kacab Aktif Non Aktif Aktif Non Aktif Prs T. Kerja Prsh T. Kerja Prsh T. Kerja Prsh T. Kerja h 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Medan 1.6 142.538 410 140.003 1.82 167.669 412 40.098 05 1 2 Belawan 51 79.466 78 92.502 493 87.972 79 93.261 6 3 Tj. 35 92.606 35 96.360 328 66.195 46 117.136 Morawa 0 4 P. Siantar 40 59.430 137 81.834 406 54.932 139 52.079 7 5 Kisaran 33 49.618 231 57.686 341 55.042 193 51.004 7 6 Sibolga 22 9.922 117 16.479 247 14.295 123 16.527 4 Se Sumatera 3.4 433.580 1.00 486.864 3.63 446.105 992 370.105 Utara 39 8 6 Sumber: Data primer dari Kanwil PT. Jamsostek, Medan Tahun 2005


Tabel 3 Data Kepesertaan Program Jasa Kontruksi PT. Jamsostek (Persero) se Provinsi Sumatera Utara Posisi: Tahun 2002 s/d Pebruari 2004 Tahun 2002 Tahun 2002 Jasa kontruksi Jasa kontruksi N Kacab Aktif Non Aktif Aktif Non Aktif o T. Prsh Prsh T. Kerja Prsh T. Kerja Prsh T. Kerja Kerja 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Medan 1.992 110.10 5 39.315 2.63 129.320 260 14.460 1 74 8 2 Belawan 3 Tj. Morawa 4 471 4 P. Siantar 629 13.725 33 3.565 791 31.495 67 7.039 5 Kisaran 502 15.403 67 3.372 352 12.055 6 Sibolga 529 3.786 76 3.568 561 21.442 Se Sumatera 3.652 148.01 750 49.820 4.34 194.783 327 21.499 Utara 5 6 Sumber: Data primer dari Kanwil PT. Jamsostek, Medan Tahun 2005 Selanjutnya, data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dinyatakan para responden bahwa apabila perusahaan melakukan penyelenggara terhadap Jamsostek, maka tata cara yang dilakukan terhadap tuntutan jaminan, dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4 Tata Cara Yang dilakukan Terhadap Tuntutan Jaminan

No 1. 2. 3. 4.

Uraian Mengajukan tuntutan ke Depnaker Mengajukan tuntutan ke Perusahaan Melakukan unjuk rasa Melakukan ke PT. Jamsostek Jumlah Sumber: Data primer yang diolah Tahun 2005.

F 30 50 5 15 100

n = 100 % 30,00 50,00 5,00 15,00 100,00

Dari tabel di atas, dapat diperoleh suatu gambaran bahwa para pekerja lebih dominan mengajukantuntutanhaknyake perusahaan di mana mereka bekerja, sebanyak 50 orang responden (50,00%). Kemudian ada juga sebagian mereka


mengajukan tuntutan ke Depnaker setempat sebanyak 30 orang responden (30,00%). Sedangkan tuntutan yang diajukan ke PT. Jamsostek hanya 15 orang (15%), da nada yang menyatakan unjuk rasa yaitu 5 orang responden (5,00%). Namun tuntutan tersebut sering dipenuhi dengan sejumlah iuran jaminan yang mereka terima. Penerimaan

iuran

tahun

2003

s/d

Pebruari

2004

sebesar

Rp.

55.746.627.688 dengan perincian sebagai berikut: a.

Program Paket Lengkap (PP No. 14 Tahun 1993) 1) Jaminan kecelakaan kerja

Rp. 12.335.777.926

2) Jaminan hari tua

Rp. 17.660.904.583

3) Jaminan kematian

Rp. 5.822.322.332

4) Jaminan pemeliharaan kesehatan

Rp. 19.927.622.847

Bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2002 sebesar Rp. 55.033.517.000 berartti terdapat kenaikan sebesar Rp/. 713.110.688. Untuk lengkapnya penerimaan iuran paket PP No. 14 Tahun 1993 dari tahun 2002 s/d 2004 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5 Realisasi Penerimaan Iuran Program Lengkap (PP No. 14 Tahun 1993) Se Provinsi Sumatera Utara Dibandingkan Target Periode: Tahun 2002 s/d 2004

No

1

Tahun 2002

Kacab

2

Tahun 2003 s/d Pebruari 2004

Target

Realisasi

Target

Realisasi

5

6

7

8

1

Medan

29.032.733.000 56.033.517.000 37.946.501.000

56.746.627.688

2

Belawan

14.463.744.000

5.167.772.000 17.400.000.000

26.809.626.478

3

Tj. Morawa

14.499.564.000

5.046.527.000 17.216.045.000

24.939.130.411


9.116.259.000 11.297.309.000 13.142.776.000

20.381.657.116

5

P. Siantar Kisaran

8.157.865.000 10.563.214.132 11.184.735.000

15.633.499.666

6

Sibolga

1.473.219.000

4

1.906.002.259

2.436.539.000

3.492.760.787

Se Sumatera 76.743.374.000 89.014.341.391 99.326.596.000 147.003.202.136 Utara Sumber: Data primer dari Kanwil I PT. Jamsostek, Medan Tahun 2005 b. Program Jasa Kontruksi (Permenaker No: KEP-196/MEN/1999) Iuran yang diperoleh sebesar Rp. 1.436.355.258. Untuk lengkapnya penerimaan iuran jasa kontruksi pada tahun anggaran 2002 s/d Pebruari 2004 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 6 Realisasi Penerimaan Iuran Program LengkapKhusus Se Provinsi Sumatera Utara Dibandingkan Target Periode: Tahun 2002 s/d 2004

No

1

Tahun 2002

Kacab

2


Target

Realisasi

Target

Realisasi

5

6

7

8

1

Medan

-

- 1.553.499.000 1.436.355.258

2

Belawan

-

-

-

-

3

-

-

141.000.000

301.1356631

359.149.000

672.242.000

789.296.000

937.369.010

5

Tj. Morawa P. Siantar Kisaran

202.780.000

255..780.373

173.048.000

304.567.564

6

Sibolga

208.110.000

392.287.150

340.250.000

568.126.931

4

Se Sumatera 770.039.000 1.320.609.523 2.997.093.000 3.537.565.394 Utara Sumber: Data primer dari Kanwil I PT. Jamsostek, Medan Tahun 2005


Pembayaran Jamsostek tahun 2003 s/d Pebruari 2004 tercatat 156.312 kasus dengan nilai penerimaan sebesar Rp. 32.277.044.625 yang terdiri dari: a. Program paket lengkap (PP No. 14 Tahun 1993) sebanyak 156.31 kasus Rp. 32.277.044.625 denga perincian : 1) Jaminan Kecelakan Kerja (JKK)

Rp. 8.032.586.730

2) Jaminan Hari Tua (JHT)

Rp. 9.919.879.343

3) Jaminan Kematian (JKM)

Rp. 3.024.000.000

4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Rp. 11.300.578.552

Bila dibandingkan dengan pembayaran jaminan tahun 2002 sebesar 316.072 kasus dengan nilai penerimaan sebesar Rp. 31.932.670.000, berarti terdapat kenaikan sebesari Rp. 344.374.625 pembayaran jaminan program lengkap PP 14 Tahun 1993 dari tahun 2002 s/d Pebruari 2004 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 7 Realisasi Pembayaran Jaminan (PP No. 14 Tahun 1993) PT. Jamsostek (Persero) Se Provinsi Sumatera Utara posisi: Tahun 2002 s/d 2004

No

Tahun 2002

Kacab


Kasus

Jaminan

Kasus

Jaminan

5

6

7

8

1

2

1

Medan

2

Belawan

3.066

2.330.268.000

86.564 10.118.949.528

3

Tj. Morawa

2.607

2.247.514.000

76.910

4

P. Siantar

66.738

5.542.938.000

86.323 12.542.313.714

5

Kisaran

4.893

4.953.568.000

3.721

5.771.779.503

6

Sibolga

1.043

781.944.700

1.268

1.386.106.874

Se Sumatera Utara

316.072 31.932.670.000

394.419 47.758.892.700

156.312 32.277.044.625

7.747.893.919

411.088 69.834.038.163

Sumber: Data primer dari Kanwil I PT. Jamsostek, Medan Tahun 2005


b. Pembayaran Jaminan Program Jasa Konstruksi (Permenaker No: KEP196/MEN/1999) tahun 2003 s/d Pebruari 2004 sebanyak 22 kasus, Rp. 97.740.800 bila dibandingkan dengan pembayaran tahun 2002 terdapat 20 kasus sebesar Rp. 126.587.840 berarti terdapat penurunan pembayaran jaminan sebesar Rp.28.847.040 dan untuk realisasi tahun 2002 s/d 2004 dapat dilihat pada tabel berikut ini.. Tabel 78 Realisasi Pembayaran Jaminan Program Khusus PT. Jamsostek (Persero) Se Provinsi Sumatera Utara posisi: Tahun 2002 s/d 2004

No

1

Kacab

2

Tahun 2003 s/d Pebruari

Tahun 2002

2004

Kasus

Jaminan

Kasus

Jaminan

5

6

7

8

1

Medan

-

-

22

97.740.800.00

2

Belawan

-

-

-

-

3

Tj. Morawa

-

-

-

-

4

P. Siantar

72

39.483.000

5

Kisaran

42

41.945.000

-

-

6

Sibolga

2

5.259.300

18

1.821.980.00

116

86.697.300

Se Sumatera Utara

140 154.285.016.00

180 253.347.766.00

Sumber: Data primer dari Kanwil I PT. Jamsostek, Medan Tahun 2005 Kemudian, terhadap kesalah pada perusahaan, sebenarnya dapat dikenakan sanksi hukum, yaitu hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Dalam hal pengulangan tindak pidana untuk kedua kalinya atau lebih dipidana kurangan selama-lamanya 8 bulan, atau apabila PT. Jamsostek melakukan kelalaian pembayaran klaim, maka sesuai dennga Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 pihak PT. Jamsostek dikenakan sanksi sebesar 1% dari jumlah jaminan untuk setiap hari keterlambatan yang dibayarkan langsung kepada tenaga kerja. Media Hukum, Volume XIV, Nomor 2, Juli – Desember 2005

Jaminan yang pernah ditanggung dan diberikan oleh perusahaan terhadap tenaga kerjanya adalah berupa uang dan berupa pelayanan. Yang berupa uang yaitu JKK, JKM, JHT. Sedangkan yang berupa pelayanan yaitu JPK. Maka selama ini dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Sistem yang digunakan oleh badan pengawasan ketenagakerjaan dan terhadap Jamsostek dapat digambarkan secara jelas dalam tabel berikut ini. Tabel 9 Badan Pengawasan Ketenagakerjaan NO

Uraian

F

%

1

Ada

40

40,00

2

Tidak

32

32,00

3

Kadang-kadang

28

28,00

Jumlah

100

100,00

Sumber: Data primer yang diolah Tahun 2005

Berdasarkan uraian tabel di atas, 40 orang responden (40,00%) mengatakan

ada

dilakukan

pengawasan

oleh

badan

pengawasan

ketenagakerjaan, kemudian responden yang mengatakn tidak ada pengawasan sebanyak 32 orang (32,00%), dan yang mengatakan kadang-kadang sebanyak 28 orang (28,00%). Pengawasan tersebut dilakukan secara bervariasi yaitu dengan melakukan kunjungan berkala, sosialisasi dan penyuluhan lainnya, seperti pembinaan dan penyuluhan perusahaan, melalui nota peringatan, dan dengan BAP (pro justita), serta pendataan dalam rangka penengakan hukum sesuai dengan UU Jamsostek. 2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Jamsostek pada perusahaan swasta di Kota Medan dan upaya penyelesaiannya


Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Jamsostek di Kota Medan dapat digambarkan secara jelas dalam tabel di bawah ini, berdasarkan dari para responden adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Jamsostek pada perusahaan swasta di Kota Medan NO

Uraian

F

%

1

Tingkat kesadaran para pengusaha masih

33

33,00

27

27,00

15

15,00

25

25,00

100

100,00

kurang Dan masih banyak tunggakan iuran macet 2

Tingkat kesadaran tenaga kerja masih rendah

3

Masih banyak perusahaan yang mempersulit tenaga Kerja bila terjadi kecelakaan dan penyelesaian Jaminan sering terlambat

4

PT. Jamsostek sering kali terlambat dalam Membayar klaim Jumlah

Sumber: Data primer yang diolah Tahun 2005

Dari tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa hambatan yang dianggap dominan terhadap pelaksanaan Jamsostek adalah tingkat kesadaran para pengusaha masih kurang dan masih banyak tunggakan iuran yang macet, hal ini diungkapkan oleh 33 orang responden (33,00%). Kemudian tingkat kesadaran tenaga kerja masih sangat rendah, yang diungkapkan oleh 27 orang responden (27,00%). Sedangkan yang diungkapkan oleh responden PT. Jamsostek sering lalai dan lamban dalam membayar klaim terdapat 25 orang (25,00%), serta masih banyak pengusaha yang mempersulit tenaga kerja bila


terjadi kecelakaan dan penyelesaian jaminan sering terlambat, dinyatakan oleh 15 orang responden (15,00%). Selanjutnya para responden pelengkap atau informan menjelaskan bahwa hambatan-hambatan lain adalah terdapat pihak yang menyoroti supaya program Jamsostek dilaksanakan secara otonomi daerah karena dipandang tidak sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undangundang Nomor 32 tahun2004, hal ini disebabkan tidak dihayaitnya bahwa pekerja Jamsostek yang memberika perlindungan dasar kepada pekerja adalah koridor pengendaliannya berada di tangan pemerintah pusat, seperti yang dilaksanakan umumnya diberbagai Negara. Kemudian masih banyak pihak yang belum mengetahui tentang arti dan manfaat program Jamsostek sehingga tidak memberika dukungan mengenai pelaksanaan program Jamsostek yang seharusnya merupkan tugas dan tanggung jawab bersama untuk mensukseskannya. Tingkat

kesadaran

para

pengusaha

belum

sepenuhnya

melaksanakan program Jamsostek, sehingga masih ditemukan: a. Perusahaan mendaftarkan sebahagian tenaga kerja, mendaftarkan sebahagian upah dan mendaftarkan sebahagian program. b. Masih banyak perusahaan yang belum menjadi peserta terutama pada sektor pendidikan, masih kecil. c. Pengusaha berdalil tidak mendaftarkan karyawan yang berstatus musiman, borongan dan harian lepas karena tingkat mutasi (keluar masuk) cukup tinggi serta alasan lain didaftarkan menjadi peserta setelah masa percobaan selesai. d. Karyawan/tenaga kerja masih kurang mendorong pengusaha untuk masuk program Jamsostek. e. Pemahaman akan program Jamsostek belum sepenuhnya membudaya di kalangan masyarakat maupun pengusaha dan dianggap beban tambahan. f. Terdapat tunggakan iuran macet anatar lain diakibatkan perusahaan kesulitan keuangan atau produksi tidak berjalan.


g. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran program Jamsostek sesuai dengan UU Jamsostek belum berlaku sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan yang berlaku. h. Masih terdapat perusahaan-perusahaan yang belum memberikan Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) kepada tenaga kerja, sehingga sering timbul keraguan peserta mengenai kepesertaannya. i. Penyelesaia jaminan sering terlambat, disebabkan antar lain karena: 1) Kekurangan data pendukung yang tidak dilengkapi perusahaan walaupun telah diberitahu melalui surat maupun telepon atau kunjungan langsung ke perusahaan. 2) Pengajuan klaim tidak secara langsung disampaikan ke PT. Jamsostek (Persero) dan kadang-kadang terlambat diterima. 3) Petugas administrasi untuk urusan Jamsostek di perusahaan peserta masih ada yang belum mengerti tata cara pengajuan klaim terutama karena petugas sering berganti, bahkan perusahaan kecil tidak mempunyai petugas administrasi. Selain itu, pelaksanaan JPK masih sering dikeluhkan disebabkan: a. Tenaga kerja/keluarga yang mendapat kartu pemeliharaan kesehatan (KP) beranggapan bahwa dengan adanya kartu KPK berarti bebas berobat ke mana saja. b. Kunjungan secara langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan yang maksimal, padahal prosedur pelayanan JPK sudah diatru secara berurutan/berjenjang. c. Dengan sitem yang ada, karyawan sering menyalahgunakan izin istirahat dari dokter sehingga menggangu tugas-tugas di perusahaan. d. Masih ada anggapan pihak pengusaha bahwa program JPK membebani perusahaan sehingga sering memberika alasan telah melaksanakan program kesehatan lebih baik dari program JPK Jamsostek. Bila diamati hambatan tersebut, jelas bahwa kurangnya kesadaran hukum baik bagi pengusaha maupun tenaga kerjanya sendiri. Kemudian


perusahaan tidak transparan dalam pelaporan upah tenaga kerja yang didaftarkan ke PT. Jamsostek, dalam arti tidak sesuai gaji yang diterima oleh tenaga kerja dengan didaftarkan ke PT. Jamsostek. Masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak mendaftarkan kayawannya secara keseluruhan. Kemudian masih ada juga beberapa perusahaan wajib daftar menjadi peserta Jamsostek tetapi tidak didaftarkan, sehingga peraturan Jamsostek tidak sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat dibuktikan dari hambatan yang terjadi yaitu: a. Penegakan hukum belum berjalan b. Sosialisai program Jamsostek terhadap pengusaha masih kurang c. Tingkat manfaat jaminan sosial belum sesuai dengan yang diharapkan atau belum memadai. d. Tidak ada tenaga khusus yang menangani masalah administrasi Jamsostek diperusahaan. e. Urusan adminstrasi terlalu berbelit-belit. Jamsostek pada hakikatnya adalah program yang bersifat wajib secara nasional sehingga termasuk hukum publik yang diatur melalui UU Jamsostek beseta peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur program Jamsostek juga menyebutkan adanya suatu aturan mengenai sanksi pidana yang merupakan tindak pidana pelanggaran bagi yang tidak mengikutinya. Di dalam Pasal 29 UU Jamsostek jelas disebutkan bahwa pengusaha yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perundangundangan Jamsostek diancam dengan hukuman selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan setingi-tingginya Rp. 50 juta (lima puluh juta rupiah). Dalam hal pengulangan tindak pidana kedua kalinya atau lebih setelah putusan akhir telah mempunyai kekuatan hukum akan dikenakan pidanan kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan. Selanjutnya, dalam Pasal 47 point 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 menyebutkan bahwa pengusaha


yang telah diberikan peringatan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Pembayaran iuran oleh pengusaha kepada PT. Jamsostek (Persero) berdasarkan Pasal 47 point b Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 dilakukan setiap bulan pada tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan. Bagi pengusaha yang terlambat membayar iuran akan dikenakan denda sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayar. Sanksi berupa denda ini diperlukan agar diperoleh keadilan di antara seluruh peserta karena keterlambatan pembayaran iuran mengakibatkan kendala dalam pengembangan dana. Akibatnya dapat mengurangi hasil investasi yang akan dialokasikan untuk meningkatkan bunga jaminan hari tua. Hasil jawaban perusahaan yang dijadikan responden ternyata menunjukkan keinginan pengusaha untuk membayar iuran sebelum lewat tanggal jatuh temponya. Ini disebabkan adanya denda bagi pengusaha yang terlambat membayar iuran mengakibatkan beban pengusaha menjadi bertambah. Sanksi hukuman bukan saja ditujukan kepada pengusaha tetapi juga kepada badan penyelenggara PT. Jamsostek (Persero). Pasal 26 UU Jamsostek menyatakan bahwa badan penyelenggara wajib membayar jaminan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Apabila PT. Jamsostek (Persero) membayar jaminan lebih dari 1 (satu) bulan setelah bukti pendukung lengkap, maka berdasarkan Pasal 47 point c Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 akan dikenakan ganti rugi sebesar 1% dari jumlah jaminan setiap hari keterlambatan kepada yang berhak. Tindakan tegas terhadap pengusaha yang melanggar peraturan perundang-undangan Jamsostek belum pernah dilaksakan Depnaker Kota Medan bagi perusahaan yang belumj mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek.


Menyikapi permasalahan di atas, adapun upaya-upaya yang dilakukan Depnaker Kota Medan berdasarkan hasil penelitian yang dapat dari para responden terungkap beberapa hal dalam tabel berikut ini. Tabel 11 Upaya penyelesaian Hambatan Yang Terjadi n = 100 NO

Uraian

F

%

1

Melakukan koordinasi secara menyeluruh

24

24,00

2

Menerapkan sistem paket

16

16,00

3

Melakukan kerja sama antar instansi Terkait

30

30,00

Melakukan pendidikan dan penyuluhan

30

30,00

100

100,00

4

Jumlah Sumber: Data primer yang diolah Tahun 2005

Berdasarkan gamabaran tabel di atas, bahwa upaya penyelesaian hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Jamsostek pada perusahaan swasta di Kota Medan, dilakukan dalam bentuk kerja sama antar instansi terkait dan melakukan pendidikan serta penyuluhan tentang Jamsostek, masing-masing dinyatakan oleh 30 orang responden (30,00%), kemudian yang menyatakan dengan melakuakn koordinasi secara menyeluruh 24 orang responden (24,00%), dan menerapkan sistem paket hanya 16 orang responden (16,00%). Hasil penelitian yang diungkapkan oleh responden pelengkap atau informan adalah telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan dan kepesertaan program Jamsostek di Medan sebagai berikut: a. Meningkatkan koordinasi fungisonal dengan instansi/lembaga terkait dalamm rangka sosialisasi program Jamsostek yang bertujuan untuk memberika pemahaman kepada pengusaha dan pekerja agar lebih mengerti hak dan kewajibannya.


b. Secara khusus telah dilakukan kerjasama antara Kantor Wilayah I PT. Jamsostek (Persero), Kantor Wilayah Departeman Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara dengan kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam rangka pembinaan dan penyuluhan hukum. c. Berperan aktif dan tanggap untuk menyelesaikan tuntutan pekerjaan terhadap program Jamsostek baik yang disampaikan melalui Depnaker, PT. Jamsostek (Persero) selaku badan penyelenggara dan tuntutan terhadap perusahaan. d. Membrikan pelayanan terbaik sistem jemput bola dalam hal pembayaran jaminan yaitu membayarkan jaminana langsung ke alamat tenaga kerja. e. Mengadakan penyuluhan langsung melalui petugas lapangan kepada perusahaan-perusahaan baik bagi yang sudah maupun belum memenuhi ketentuan program Jamsostek. f. Mendakan publikasi program Jamsostek melalui media cetak, elektronik, poster dan brosur. Dari upaya-upaya tersebut di atas, kiranya dapat diupayakan peningkatan pelayanan kepada para peserta tenaga kerja, baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga bagi tenaga kerja benar-benar merasa menemukan kehidupan yang layak dengan penghasilan yang memadai dalam memenuhi hidup dan kehidupan ini. D.

Penutup Berdasarkan hasil penilitan dan pembahasan yang telah diuraikan di atas,

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut: 1. Kesimpulan a. Pelaksanaan UU Jamsostek pada perusahaan swasta di Kota Medan sudah berjalan dengan baik, walaupun di sana-sini masih terdapat kekurangan atau belum sepenuhnya berjalan dengan baik, terutama pelaksanaan Jamsostek terhadap kepesertaan program Jamsostek, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk dan angkatan kerja masih minim anatar lain disebabkan masih adanya perusahaan wajib daftar, tetapi belum mendaftar, perusahaan yang


sudah wajib menjadi peserta hanya mendaftarkan sebahagian upah, sebahagian tenaga kerja dan sebahagian program. b. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Jamsostek pada perusahaan swasta di Kota Medan dan upayan penyelesaiannya masih banyak pihak-pihak yang belum memberikan dukungan sepenuhnya terhadap keberadaan program Jamsostek untuk memberikan perlindungan yang mendasar kepada pekerja dan terkesan tanggungjawabnya hanya di PT. Jamsostek (Persero) saja selaku badan penyelenggara, tetapi seharusnya melibatkan berbagai pihak termasuk aparat pemerintah di Kota Medan. Upaya penyuluhan dan pembinaan sudah dilakukan, tetapi masalah penegakan hukum belum berjalan sebagaimana yang diamantakan dalam UU Jamsostek. 2. Saran a. Disarankan kepada pihak perusahaan, PT. Jamsostek dan Depnaker supaya perlu adanya dukungan Kepala Daerah, Walikota dan DPRD untuk membuat peraturan daerah tentang pengikatan tenaga kerja dalam program Jamsostek yang dapat dilaksanakan dengan lancer sesuai dengan UU Jamsostek. Kemudian kehadiran otonomi daerah diharpakan menjadi peluang untuk meningkatkan kepesertaan Jamsostek karena disadari peranan pemerintah daerah cukup signifikan dan dapat memberika pengawasan secara langsung. b. Perlu sosialisaikan program Jamsostek kepada semua pihak agar dapat lebih memahami bahwa program ini harus disukseskan secara nasional, di mana pemerintah daerah harus memberikan kontribusi kepada pemerintah pusat untuk memberikan perlindungan yang mendasar kepada tenaga kerja dan juga disarankan kepada PT. Jamsostek supaya ada peningkatan pelayanan yang baik kepada tenaga kerja, baik kualitas maupun kuantitasnya.


Daftar Pusataka A. Buku Abdul Khakim. 2003. Pengantar Hukum Ketenagkerjaan Indonesia Berdasrakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Citra Aditya Bakti, Bandung. Bambang Sunggono, 1997. Metedologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Imam Soepomo. 1990. Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta. Lalu Husni. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan Ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta. M. Solly Lubis. 1989. Serba Serbi Politik dan Hukum, Mandar Maju, Jakarta. Muhammad Abduh. 1988. Profil Hukum Administrasi Negara Indonesia (HANI) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUNI), FH. USU, Medan. Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Zainal Asikin, et.al. 2002. Dasar-dasar Hukum Perburuhan,Cetakan Keempat, RajaGrafindo Persada, Jakarta. B. Jurnal Muhammad Abduh, “Prosedur”, dalam jurnal Ilmiah Hukum Dinamika, No.11 Tahun ke VII, Medan, 1999

C. Peraturan-peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenagakerja. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagkerjaan di Perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Penyelnggaraan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Perusahaan yang Diwajibkan Menjadi Peserta Jamsostek. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-196/MEN/1999 tentang Tenaga Kerja Harian Lepas, Musiman dan Borongan.



PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA

Recommend Documents