PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 - lampungprov.go.id

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

VISI : Lampung Maju dan Sejahtera 2019 Misi : 1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah; 2. Meningkatkan infrstruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial; 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, budaya masyarakat dan toleransi kehidupan beragama; 4. Meningkatkan kelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5. Menegakkan

supremasi

meningkatkan tata

hukum,

membangun

peradaban

demokrasi

kelola pemerintah yang baik.

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

dan

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG (LKJ)

Kata Pengantar

((LLLAMPUNGPEMERINTAH DAERAH (LKJ)

Kami haturkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah menegaskan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Negara dan Pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Inspektorat Provinsi Lampung ini disusun berdasarkan Peraturan Mentri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 Tentang

Petunjuk Tekhnis

Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviue Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Adapun laporan dimaksud adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Tahun 2015 yang berupa pertanggungjawaban unit kerja terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan pada Tahun 2015 sesuai dengan Rencana Strategis (renstra) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Dengan tersusunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2015 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dokumen ataupun referensi untuk menilai kinerja dalam mewujudkan program, kegiatan, kebijakan, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan Visi, Misi Inspektorat Provinsi Lampung. Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) ini belum optimal, oleh karenanya kami sangat berterima kasih jika pihak yang terkait bersedia memberikan masukan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun atas kerjasamanya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) ini dapat tersusun.

Kata Pengantar


((LLLAMPUNGPEMERINTAH DAERAH (LKJ)

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ)

ini dapat bermanfaat bagi

peningkatan kinerja Inspektorat Provinsi Lampung. .

Bandar Lampung,

2015

INSPEKTUR,

SUDARNO EDDI, SH, MH Pembina Utama Madya NIP. 19560911 197906 1 001

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG (LKJ) (LKJ)

PEMERINTAH DAERAH (LKJ)

lampiran


Hal KATA PENGANTAR

i

IKHTISAR EKSKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR TABEL

iii vii viii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 1.4 Struktur Organisasi SKPD 1.5 Isu Strategis/Permasalahan SKPD

1 1 2 3 4

RENCANA STRATEGIS 2.1 Rencana Strategis 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan 2.3 Rencana Anggaran

6 9 10

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 3.2 Capaian Kinerja antara target dan realisasi Tahun 2015 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja SKPD (2012-2015) 3.4 Perbandingan Capaian KinerjaTahun 2015 dengan Target Renstra 3.5 Analisis Keberhasilan dan Permasalahan Kinerja 3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 3.8 Realisasi Anggaran Kinerja Tahun 2015

11 13 13 15 15 16 17

PENUTUP 4.1 Kesimpulan dan Saran



lampiran


Tabel Tabel

Keterkaitan Misi, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Provinsi Lampung

Tabel

Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi Lampung 2015 – 2019

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015

Tabel 2.2

Rencana Belanja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015

Tabel 3.1

Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tunggakan Selama Tahun 2015

Tabel 3.2

Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun 2015

Tabel 3.3


Tabel 3.4


Tabel 3.5

Kerugian Negara/Daerah dan kewajiban setor negara / daerah (Reguler )

Tabel 3.6

Kerugian Negara/Daerah dan kewajiban setor negara / daerah (panjab)

Tabel 3.7

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015

Tabel 3.8

Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tahun 2012-2015

Tabel 3.9

Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tahun 2012-2015

Tabel 3.10

Kerugian Negara/Daerah dan kewajiban setor negara / daerah Tahun 2012-2015 (Pemeriksaan Reguler)

Tabel 3.11

Kerugian Negara/Daerah dan kewajiban setor negara / daerah Tahun 2012-2015 (Pemeriksaan Berkala/Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota

Tabel 3.12

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 Dengan Target Renstra

Tabel 3.13

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.14

Realisasi Anggaran Kinerja Tahun 2015



LAMPIRAN – LAMPIRAN : 1. Struktur Organisasi 2. Rencana Strategis (Renstra) 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 4. Penetapan Kinerja (PK) 5. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 6. Rekapitulasi Tindak Lanjut 7. Rekap Temuan Kerugian dan Kewajiban Setor

lampiran


1.1 Latar Belakang Terwujudnya pemerintahan Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam

rangka

itu

diperlukan

pengembangan

dan

penerapan

sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kondisi tersebut tentunya perlu disikapi secara transparan dan bertanggung jawab, mengingat hal tersebut merupakan tuntutan masyarakat akan kebutuhan transparasi serta akuntabilitas instansi pemerintah dalam penyelenggaraan keperintahan yang baik, maka untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Upaya tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut

dinyatakan bahwa asas untuk peneyelenggaraan negara harus mengedepankan asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proposionalisme, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai

pasal

tersebut,

dirumuskan bahwa

asas

akuntabilitas adalah asas yang menuntut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan

Peraturan

merupakan

Perundang-undangan

perwujudan

kewajiban

untuk

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan

dan

sasaran

yang

telah

yang

berlaku.

Akuntabilitas

mempertanggungjawabkan

misi organisasi dalam mencapai

ditetapkan

melalui

suatu

media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan LAKIP Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015 adalah :


BAB I

a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015 sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019; b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dan menilai keberhasilan Inspektorat Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2015; c. Sebagai informasi atas implementasi penerapan sistem manajemen akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Lampung; d. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang; e. Sebagai bukti akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan lain atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun anggaran.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat merupakan instansi pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secera teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Badan

Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Lampung, Inspektur Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pclaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Guberrrur, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

dan

pelaksanaan

urusan

pemerintahan

di

daerah

Kabupaten/Kota serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Provinsi menye1enggarakan fungsi : a. perencanaan program pengawasan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. pembinaan, pengendalian dan koordinasi; d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; e. pengawasan tcrhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubemur; 2


f. pengawasan terhadap

BAB I

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; g. pembinaan dan pengawaean terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; h. pembinaan

dan

pengawasan

pelaksanaan

Refonnasi

Birokrasi

dan

pencegahan korupsi; 1. pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian internal pemerintah; J. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan akuntansi dan kinerja pemerintah; k. pemeriksaan dan pengusutan kasus pengaduan masyarakat di Provinsi dan Kabupaten/Kota; I. pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di lingkungan Inspektorat; dan m. pelayanan administrasi.

1.4 Struktur Organisasi Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Provinsi Lampung memiliki Struktur Organisasi (terlampir) sebagai berikut : a. Inspektur b. Sekretaris 1. Sub Bagian Administrasi Umum 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 3. Sub Bagian Bagian Perencanaan c. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV d. Kelompok jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

3


BAB I

INSPEKTUR

SEKRETARIS

Sub Bagian Administrasi dan Umum

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

Sub Bagian Perencanaan

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1.5 Isu Strategis / Permasalahan SKPD Issue Strategis yang muncul dan dihadapi Inspektorat Provinsi Lampung adalah : a. Pembinaan profesi atau Diklat fungsional pengawasan bagi Aparatur Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) belum memadai dan keterbatasan dalam hal biaya penyelenggaraan pendidikan dan latihan pengawasan fungsional tersebut; b. Profesionalisme

Sumber

Daya

Manusia

kurang

optimal,

mengingat

terbatasnya anggaran, sehingga aparatur yang dapat mengikuti pendidikan teknis terbatas; c. Tebatasnya sarana dan prasarana mobilitas yang mengakibatkan pencapaian target belum optimal, terutama untuk melakukan pengawasan yang obyeknya berada dalam lingkup lintas Kabupaten/Kota; d. Masih seringnya terdapat overlap antara sesama APFP baik mengenai obyek pemeriksaan maupun jadwal pemeriksaan; e. Belum seluruhnya obyek pemeriksaan menyadari bahwa tujuan pemeriksaan adalah pembinaan sebagai upaya membantu pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan pada obyek pemeriksaan dapat lebih terarah;

4


BAB I

f. Masih terdapat persepsi negatif terhadap kinerja Inspektorat Provinsi diantaranya adalah belum maksimalnya kinerja yang sesuai dengan standar audit, karena kertabatasan kualitas Sumber Daya Manusia. Hasil pelaksanaan kegiatan Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2015, diantaranya pemeriksaan reguler terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Lampung, pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan pemeriksaan berkala Kabupaten/Kota Tahun 2015 serta pemeriksaan terhadap kasus-kasus pengaduan masyarakat. Selain itu Inspektorat Provinsi Lampung juga melakukan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis serta Inspektorat Provinsi Lampung.

5

Dokumen perencanaan kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Lakip serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan penetapan kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri.

2.1. Rencana Strategis Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung maka disusunlah Rencana Strategik Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat arah, kebijakan dan strategi serta program – program pembangunan yang akan dilaksanakan langsung oleh Inspektorat Provinsi Lampung maupun mendorong Inspektorat Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat. Perumusan Renstra Inspektorat mencakup visi, misi, tujuan, serta cara pencapaian tujuan, yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut: a. Visi Pada periode Renstra 2015 – 2019 tidak ada lagi visi SKPD namun mengikuti Visi Gubernur yaitu : “ Lampung Maju dan Sejahtera 2019” Visi tersebut merupakan upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi, desa/kampung/pekon tertinggal yang ada di Provinsi Lampung memiliki porsi relatif besar dari jumlah penduduk yang ada. Untuk menjadi daerah yang maju syarat yang harus dipenuhi adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan inventasi, peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan yang mendukung terwujudnya organisasi berkewirausahaan, pemanfaatan iptek dan inovasi secara optimal.

b. Misi Pada periode Renstra 2015 – 2019 tidak ada lagi misi SKPD namun mengikuti Misi Gubernur, yaitu: 1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah ; 2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial ;

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran ; 4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif. Dari kelima misi diatas, Inspektorat Provinsi Lampung berperan dalam mewujudkan misi kelima yaitu “Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif”. c. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan merupakan penjabaran atau implemantasi dari visi yang diwujudkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Inspektorat Provinsi Lampung yang hendak dicapai dalam periode 2015 – 2019 adalah Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif. Sasaran adalah hasil yg akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yg lebih pendek. Sesuai dengan tujuan organisasi maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. d. Strategi Dan Kebijakan Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Di dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran secara maksimal maka strategi yang akan ditempuh adalah : 1. Strategi 1 : Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel; 2. Strategi 2 : Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi; 3. Strategi 3 : Implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota. 4. Strategi 4 : Pengintegrasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh SKPD Provinsi Lampung; 5. Strategi 5 : Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran; 6. Strategi 6 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran; 7. Strategi 7 : Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pengawasan; 8. Strategi 8 : Pengintensifan koordinasi dengan APIP dan instansi terkait.

7

Kebijakan diartikan sebagai tindakan secara operasional dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Arah kebijakan pengawasan yaitu : 1. Menjadi mitra SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka asistensi, konsultasi, dan reviu; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan; 3. Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis TI; 4. Meningkatkan keefektifan sistem pengawasan di SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan; 6. Melibatkan PFA dan P2UPD Inspektorat Kab/Kota dalam peningkatan mutu SDM; 7. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan; 8. Implementasi aksi difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi pengadaan barang/jasa Pemerintah Tabel Keterkaitan Misi, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Provinsi Lampung MISI

Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif

SASARAN

Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN

STRATEGI

KEBIJAKAN

Peningkatan sistem tata kerja birokrasi yang transparan dan akuntabel

Meningkatkan keefektifan sistem pengawasan di SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota

Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi

Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis TI

Implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Provinsi dan seluruh Kabupaten/ Kota

Implementasi aksi difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran, serta transparansi pengadaan barang/jasa Pemerintah

Pengintegrasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh SKPD Provinsi Lampung

Menjadi mitra SKPD Provinsi dan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam rangka assurance dan konsultasi

Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Melibatkan JFA dan P2UPD Inspektorat Kabupaten/ Kota dalam peningkatan mutu SDM

Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pengawasan

Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan

Pengintesifan koordinasi dengan APIP dan instansi terkait

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

8

Tabel Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi Lampung 2015 – 2019 Target Capaian Sasaran Tujuan

Sasaran

Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Mengembangkan Pemerintahan yang baik dan antisipatif

2.2

Indikator Sasaran

2015

2016

2017

2018

2019

Persentase Hasil Audit APIP yang terselesaiakan

50%

60%

70%

80%

90%

Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar atas Pelaksanaan Tugas SKPD sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan

50%

40%

30%

20%

10%

Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Provinsi Lampung Didalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan,

akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Inspektorat Provinsi, yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2015. Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam Evaluasi Kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut : Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015. No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Persentase Hasil terselesaiakan 1

Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Audit

Target

APIP

yang


50%

No

Program

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

548.008.800 APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa Jumlah

259.450.000 APBD

3 4 5 6

7

Anggaran

50%

9

Ket.

1.250.076.500 APBD

62.500.000 APBD

63.000.000 APBD 6.160.654.200 APBD

91.930.500 APBD 8.435.620.000

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2015 Jumlah anggaran Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp.

23.157.620.000,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, secara rinci rencana anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.2 Rencana Belanja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 No.

Uraian

1

Belanja tidak langsung

2

Belanja langsung

Rencana (Rp)

Jumlah

%

14.722.000.000

63.57

8.435.620.000

36.43

23.157.620.000

Sumber : DPA Perubahan Inspektorat TA. 2015

Dari jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp. 8.435.620.000,00, untuk pencapaian indikator kinerja utama sebesar Rp. 6.160.654.200,- (73.03%) dan untuk kegiatan rutin Rp. 2.274.965.800,00 (256.97%)

10

3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Hasil pengukuran kinerja selama tahun 2015 Inspektorat Provinsi Lampung dalam pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Provinsi Lampung dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : a. Capaian Persentase Hasil Audit APIP yang Terselesaikan Selama Tahun 2015, Inspektorat Provinsi Lampung telah melaksanakan evaluasi

berkala

terhadap

temuan

dan

rekomendasi

hasil

pengawasan/pemeriksaan dan mendorong penyelesaian tindak lanjutnya dengan persentase hasil audit APIP (Inspektorat Provinsi Lampung) yang terselesaikan sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut : 1) Pemeriksaan Reguler Tabel 3.1


No

Tahun Pemeriksaan

1

2014

Tabel 3.2

Sisa Rekomendasi yang belum TL Per 1 Januari 2015 274

TL

Prosentase TL

210

77%


No 1

Tahun Pemeriksaan 2015

Jumlah Rekomendasi 568

TL 334

Prosentase TL 59 %

2) Pemeriksaan Berkala/Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota Tabel 3.3


No

Tahun Pemeriksaan

1

2014

Sisa Rekomendasi yang belum TL Per 1 Januari 2015 517

TL

300

Prosentase TL 58 %


Tabel 3.4

BAB III


No 1



TL

Prosentase TL 24 %

206

Capaian Persentase Hasil Audit APIP yang Terselesaikan selama tahun 2015 adalah (77+59+58+24)/4)% = 54,5 %

b. Capaian Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar atas Pelaksanaan Tugas SKPD sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pelanggaran terhadap Standar atas Pelaksanaan Tugas SKPD sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan lebih dititikberatkan pada aspek keuangan dengan kode rekomendasi 01 dan 02 yaitu : Kerugian Negara/Daerah dan kewajiban setor negara/daerah. Kondisi awal sebagai pembanding adalah kondisi tahun 2014 yang merupakan tahun ke - 0 (nol) dalam Renstra Inspektorat Provinsi Lampung 2015-2019. 1)

Pemeriksaan Reguler Tabel 3.5 Kerugian Negara/Daerah dan kewajiban setor negara / daerah N Tahun Kerugian kewajiban setor Jumlah (Rp) o Pemerik- Negara/Daerah negara / daerah saan (Rp) (Rp) 1

2014

83.701.213,52

952.152.240,13

1.035.853.453,65

2

2015

113.724.744,00

563.354.450,00

677.079.194,00

2)

Pemeriksaan Berkala/Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota Tabel 3.6 Kerugian Negara/Daerah daerah No Tahun Kerugian PemerikNegara/Daerah saan (Rp) 544.508.408,00 1 2014 2

2015

2.243.355,00

dan kewajiban setor negara / kewajiban setor negara / daerah (Rp)

Jumlah (Rp)

279.995.251,00

824.503.659,00

215.610.140,00

217.853.495,00

Capaian Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar atas Pelaksanaan Tugas SKPD sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan tahun 2015 adalah selisih jumlah rekomendasi 01 dan 02 tahun 2014 dengan tahun 2015 dibagi jumlah rekomendasi 01 dan 02 tahun 2014 x 100 % = ((1.035.853.453,65 + 824.503.659,00)-( 677.079.194,00 + 217.853.495,00)/ (1.035.853.453,65 + 824.503.659,00)) x 100 % = 51.89 % 12


3.2

BAB III

Capaian Kinerja antara Target dan Realisasi Tahun 2015 Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut diilustrasikan dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.7 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015 No 1

Indikator Kinerja Persentase Hasil Audit APIP yang terselesaiakan

2

Target

Capaian

%

50 %

54,5 %

109

50 %

51,89 %

103,78

Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar atas Pelaksanaan Tugas

SKPD

sesuai

Aspek

Pembinaan dan Pengawasan

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut : No Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Kinerja 1 91 ≤ Sangat Tinggi 2 76 ≤ 90 Tinggi 3 66 ≤ 75 Sedang 4 51 ≤ 65 Rendah 5 ≤ 50 Sangat Rendah Dari 2 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015 menunjukkan capaian lebih dari 91, sehingga menunjukkan capaian sangat tinggi.

3.3

Perbandingan Capaian Kinerja SKPD (2012-2015) Perbandingan capaian kinerja SKPD sejak tahun 2012 s.d 2015 disajikan tanpa memperhatikan besarnya anggaran. Rincian perbandingan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator

sasaran tersebut diilustrasikan

dalam tabel dibawah ini : a. Capaian Persentase Hasil Audit APIP yang Terselesaikan Perbandingan capaian persentase hasil audit APIP yang terselesaikan sejak tahun 2012 s.d 2015 tidak dapat disajikan karena tunggakan tunggakan tindak lanjut per tahun ditindaklanjuti ditahun berikutnya, sehingga data yang disajikan adalah data komulatif, sampai dengan 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut : 1) Pemeriksaan Reguler

13


BAB III

Tabel 3.8 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tahun 2012-2015 No 1


2

2014

3 4


TL 334

Prosentase TL (%) 59

718

501

70

2013

529

483

91

2012

617

598

97

2) Pemeriksaan Berkala/Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota Tabel 3.9 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tahun 2012-2015 No 1


2

2014

3 4


TL 206

Prosentase TL(%) 24

718

501

70

2013

715

649

91

2012

1.117

1.096

98

b. Capaian Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar atas Pelaksanaan Tugas SKPD sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Kondisi awal sebagai pembanding adalah kondisi tahun 2014 yang merupakan tahun ke - 0 (nol) dalam Renstra Inspektorat Provinsi Lampung 2015-2019. 1) Pemeriksaan Reguler Tabel 3.10 Kerugian Negara/Daerah dan kewajiban setor negara / daerah Tahun 2012-2015 No

Tahun Pemeri ksaan

Kerugian Negara/Dae rah (Rp)

kewajiban setor negara / daerah (Rp)

1

2015

113.724.744

563.354.450

677.079.194

65

2

2014

83.701.213

952.152.240

1.035.853.453

100

3

2013

84.653.501

6.164.332.579

6.248.986.080

603

4

2012

181.017.267

5.740.593.241

5.921.610.508

571

14

Jumlah (Rp) Prosentase terhadap tahun 2014 (%)


BAB III

2) Pemeriksaan Berkala/Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota Tabel 3.11 Kerugian Negara/Daerah dan kewajiban setor negara / daerah Tahun 2012-2015

3.4

No

Tahun Pemeri ksaan

Kerugian Negara/Daera h (Rp)

kewajiban setor negara / daerah (Rp)

1

Jumlah (Rp) Prosentase terhadap tahun 2014 (%)

2015

2.243.355

215.610.140

217.853.495

26

2

2014

544.508.408

279.995.251

824.503.659

100

3

2013

103.607.645

453.382.760

556.990.405

67

4

2012

158.615.521

780.116.330

938.731.850

113

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 Dengan Target Renstra Perbandingan capaian kinerja SKPD tahun 2015 dengan target Renstra 20152019 adalah sebagai berikut : Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 Dengan Target Renstra No

1

Indikator Kinerja


2

Persentase

Penurunan

Target Renstra s.d 2019

Capaian Tahun 2015

%

90 %

54.5

60.55

10 %

51.89

53.45

Pelanggaran

Terhadap Standar atas Pelaksanaan Tugas SKPD sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan

Rumus yang dipakai untuk menghitung perbandingan capaian kinerja Tahun 2015 dengan target Renstra adalah sebagai berikut : a. Persentase Hasil Audit APIP yang terselesaiakan : 54.5/90 x 100 % b. Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar atas Pelaksanaan Tugas SKPD sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan : (10051.89)/(100-10) x 100%

3.5

Analisis Keberhasilan dan Permasalahan Kinerja Secara umum pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, namun demikian terdapat beberapa hal perlu mendapat perhatian dan perbaikan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas kerja dimasa mendatang, yaitu :

15


BAB III

 Kondisi dinamis dimana kebijakan pengawasan yang selalu berganti dalam setiap tahunnya, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi APIP menjadi sangat penting.  Lambatnya tanggapan dan tindak lanjut dari obyek pemeriksaan atas laporan hasil pemeriksaan.  Waktu dan metode yang dirasa kurang memadai atas pelaksanaan tugas pemeriksaan.  Masih lemahnya SPIP di SKPD Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota.Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 

Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari Watchdog menjadi Quality Assuarance dan Consulting Partner memerlukan komitmen semua pihak terkait. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada SKPD sebagai mitra audit (customer satisfaction). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai watchdog, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder. Perbedaan paradigma lama (pendekatan tradisional) dengan paradigma baru (pendekatan baru)

3.6

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran serta sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satu indikatornya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

16


BAB III

Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Sasaran Persentase Hasil Audit APIP yang terselesaiakan Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar atas Pelaksanaan Tugas SKPD sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan

Kinerja

Anggaran

Target

Realisasi

%

Target

50

54.5

109

1.360.404.100

954.881.220

70,19

50

51.89

103.78

4.800.250.100

4.294.454.337

89,46

6.160.654.200

5.249.335.557

79,83

Jumlah

Realisasi

%

Analisa Efisiensi No

Sasaran

1

Indikator

Capaian Kinerja (%)

Penyerapan Anggaran (%)

Tingkat Efisiensi (%)


109

70,19

29,81


103.78

89,46

10,54

Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan

2

3.6

Bebas KKN

Realisasi Anggaran Kinerja Tahun 2015 Realisasi Anggaran Kinerja Tahun 2015 Inspektorat Provinsi Lampung terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebagai berikut: Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Kinerja Tahun 2015 No 1 2

7

Program Belanja Tidak Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

8

Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa

3 4 5 6

Jumlah

17

Anggaran 14.722.000.000 1.250.076.500 548.008.800

Realisasi 11.844.637.987 1.125.224.556 468.350.266

62.500.000 259.450.000

62.500.000 245.017.990

63.000.000

48.040.500

6.160.654.200

5.249.335.557

91.930.500

69.321.100

23.157.620.000

19.112.427.956


BAB IV

A. Kesimpulan Berdasarkan

hasil evaluasi terhadap pengukuran kinerja Inspektorat Provinsi

Lampung secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Capaian

kinerja

program/kegiatan yang berada di lingkungan Inspektorat

Provinsi Lampung telah sesuai rencana yang ditetapkan, namun masih perlu dioptimalkan di tahun mendatang. 2. Kinerja Bidang Pengawasan perlu terus di upayakan untuk mencapai hasil yang optimal. 3. Pada Tahun 2015 masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan, mengingat keterlambatan obyek pemeriksaan

untuk

menindaklanjuti temuan yang ada.

B. Saran 1. Perlu diupayakan peningkatan pelaksanaan program/kegiatan secara bertahap, terarah dan berkelanjutan. 2. Perlu diupayakan kerjasama dan koordinasi serta pemberdayaan Sumber Daya yang ada secara optimal untuk mewujudkan kinerja pengawasan yang memadai 3. Perlu diupayakan kerja sama dan koordinasi dengan obyek pemeriksaan dalam menindaklanjuti hasil temuan atas rekomendasi, sehingga temuan dapat diselesaikan dan tuntas serta temuan sejenis tidak terulang lagi di masa yang akan datang. 4. Perlu diupayakan peningkatan kompetensi personil pengawas melalui diklat yang berkesinambungan.


BAB IV

Demikian laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kinerja Inspektorat Provinsi Lampung dan kiranya dapat menjadi referensi untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Bandar Lampung,

2016

INSPEKTUR

SUDARNO EDDI, SH, MH. Pembina Utama Madya NIP. 19560911 197906 1 001

IKHTISAR


Laporan Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015 memuat akuntabilitas kinerja berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 Sebesar Rp. 8.435.620.000 mencakup beberapa kegiatan inti yaitu : 1.

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

2.

Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

3.

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

4.

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

5.

Koordinasi pengawasan komprehensif

6.

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

7.

Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Sebagaimana penjabaran atau penerapan dari misi Inspektorat Provinsi Lampung, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019 sebagai berikut : Tujuan utama Inspektorat Provinsi Lampung yang hendak dicapai dalam periode 2015 – 2019 adalah Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif. Sasaran adalah hasil yg akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yg lebih pendek. Sesuai dengan tujuan organisasi maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu

5 tahun ke depan adalah

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Issue Strategis yang muncul dan dihadapi Inspektorat Provinsi Lampung adalah : a. Inspektorat Provinsi merupakan perangkat daerah yang harus memiliki integritas dan komitmen pimpinan. Apabila pimpinan tidak memilki komitmen terhadap pelaksanaan pengwasan maka Inspektorat tidak akan mendapat dukungan secara politis dan moral sehingga kurang integritasnya dan pelaksanaan pengawasan tidak akan mencapai hasil optimal; b. Pembinaan profesi atau Diklat fungsional pengawasan bagi Aparatur Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) belum merata dan keterbatasan dalam hal biaya penyelenggaraan pendidikan dan latihan pengawasan fungsional tersebut; c. Profesionalisme Sumber Daya Manusia kurang optimal , mengingat terbatasnya anggaran , sehingga aparatur yang dapat mengikuti pendidikan teknis terbatas; d. Tebatasnya sarana dan prasarana mobilitas yang mengakibatkan pencapaian target fungsional belum optimal, terutama untuk melakukan pengawasan yang obyeknya berada dalam lingkup lintas Kabupaten/Kota;


IKHTISAR

e. Masih seringnya terdapat overlap antara sesama APFP baik mengenai obyek pemeriksaan maupun jadwal pemeriksaan; f. Belum seluruhnya obyek pemeriksaan menyadari bahwa tujuan pemeriksaan adalah pembinaan sebagai upaya membantu pencapaian target fungsional dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan pada obyek pemeriksaan agar dapat lebih terarah dan pertanggungjawabannya standar audit; g. Masih terdapat persepsi negatif terhadap kinerja Inspektorat Provinsi diantaranya adalah belum

maksimalnya kinerja yang

standar audit, karena kertabatasan

Sumber Daya Manusia;

Hasil pengukuran kinerja selama tahun 2015 Inspektorat Provinsi Lampung dalam pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Provinsi Lampung dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : a. Capaian Persentase Hasil Audit APIP yang Terselesaikan b. Capaian Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Standar atas Pelaksanaan Tugas SKPD sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Dari 2 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015 menunjukkan capaian lebih dari 91, sehingga menunjukkan capaian sangat tinggi.

Struktur Organisasi

Rencana Strategis (Renstra)

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Kinerja (PK)

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rekapitulasi Tindak Lanjut

Rekap Temuan Kerugian dan Kewajiban Setor

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 - lampungprov.go.id

Recommend Documents