KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
OLEH : Ir. GUNAWAN, MA DIREKTUR PENINGKATAN KAPASITAS DAN EVALUASI KINERJA DAERAH DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Tujuan Nasional Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia Hak Warga Negara Ps. 27, 28 H, Ps. 34 UUD 1945 Pendidikan, Kesehatan, Hak atas Pekerjaan, Hak atas penghidupan yg layak, dan Jaminan Sosial Indonesia Negara Kesatuan Yg Terdesentralisasi Dgn Presiden Memegang Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4 UUD 1945)
Pasal 18, 18 A dan 18 B UUD 1945 -NKRI dibagi atas Prov, Kab & Kota. -Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan -Dipimpin Gub, Bupati, Walkot yg dipilih demokratis – memiliki DPRD dipilih melalui Pemilu -Menjalankan Urusan Pemerintahan -Hub. wewenang antar tingkatan Pemerintahan -Hub. Keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA & SDA lainnya dilaks. adil & selaras diatur dgn undang-undang. -Negara mengakui & menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yg bersifat khusus atau istimewa yg diatur dgn undang-undang
Otonomi Daerah Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI
Tujuan Demokrasi Memposisikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal, yang akan menyumbang terhadap pendidikan politik nasional demi terwujudnya civil society.
Kesejahteraan Pemda menyediakan pelayanan publik yg efektif, efisien dan ekonomis untuk masyarakat lokal.
Selaras dgn tujuan Otda penyelenggaraan Pemda diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, & peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI Daerah Otonom Bagian Pem. Nasional: 34 Provinsi 415 Kab dan 93 Kota
DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESRA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PELAYANAN PUBLIK & PENINGKATAN DAYA SAING
MENGOPTIMALKAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DLM PENCAPAIAN TUJUAN OTDA MEMPERKUAT ASPEK REGULASI UU NO. 23 THN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SOSIALISASI, EVALUASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN & PENINGKATAN KAPASITAS
PEMBAGIAN URUSAN BERDASARKAN UU 32/2004
PEMBAGIAN URUSAN BERDASARKAN UU 23/2014
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT 1. 2. 3. 4. 5. 6.
KONKURENT
PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLUGRI AGAMA
WAJIB SPM
PILIHAN
ABSOLUT 1. 2. 3. 4. 5. 6.
PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLUGRI AGAMA
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KONKUREN
WAJIB YAN DASAR
PILIHAN
NON YAN DASAR
SPM
urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada gubernur dan bupati/walikota di wilayahnya masing-masing, misalnya urusan menjaga 4 konsensus dasar
TERKAIT URUSAN PEMERINTAHAN YG DISERAHKAN KPD DRH & MENIMBULKAN DAMPAK EKOLOGIS MELEWATI BATASBATAS ADMIN DRH KAB/KOTA MENJADI KEWENANGAN DRH PROVINSI.
U R U S A N P E M E R I N TA H A N KO N K U R E N
WAJIB berkaitan dengan pelayanan dasar
1. 2. 3. 4. 5.
Pendidikan Kesehatan PU PR Sosial Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman 6. Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
PILIHAN
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Pertahanan Lingkungan hidup Adm. Kependdkan dan pencatatan sipil; Pengendalaian penduduk dan KB; Perhubungan Kominfo Koperasi dan UKM; Penanaman modal Kepemudaan dan olahraga PMD Statistik Persandian Kebudayaan Perpustakaan dan Arsif Tenaga kerja PP PA Ketahanan pangan
Potensi dan keunggulan daerah 1. Kelautan dan perikanan; 2. Pariwisata; 3. Pertanian; 4. kehutanan; 5. Energi dan sumberdaya mineral; 6. Perdagangan; 7. Perindustrian; dan 8. Tansmigrasi.
Urusan berbasis ekosistem Kehutanan; pertambangan; kelautan dan perikanan.
Provinsi
Kab/Kota Dapat bagi hasil
PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN KESEHATAN UPAYA KESEHATAN SDM KESEHATAN SEDIAAN FARMASI, ALKES, & MAKANAN MINUMAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PUSAT
PROVINSI
KAB/KOTA
Berdasarkan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH PEMERINTAH PUSAT
DAERAH
1. menetapkan NSPK, paling lama 2 (dua) 1. dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, tahun terhitung sejak peraturan Pusat belum menetapkan NSPK, pemerintah mengenai pelaksanaan Pemda melaksanakan Urusan urusan pemerintahan konkuren Pemerintahan yang menjadi diundangkan serta melaksanakan kewenangan Daerah; pembinaan dan pengawasan; 2. membatalkan kebijakan Daerah yang 2. menetapkan kebijakan Daerah untuk tidak berpedoman pada NSPK; menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada NSPK; 3. menetapkan SPM 3. memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM
URUSAN KESEHATAN • Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah; • Pelaksanaan pelayanan dasar urusan kesehatan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM); • Penyelenggaraan jaminan kesehatan; • Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji; • pendanaan urusan kesehatan dapat bersumber dari APBN dan APBD.
KEWAJIBAN DAERAH DALAM URUSAN KESEHATAN Siapkan Infrastruktur/ Sarpras Peralatan Kesehatan
Tersedianya Dokter / Tenaga Medis
Tersedianya Obat-Obatan/murah
- RSUD - Puskesmas - + bangun/perbaiki Siapkan tenaga dokter sesuai kebutuhan (pola penyakit) beasiswa Pengadaan Obat-obatan
Tersedianya Pengembangan Sistem Infomasi (Sistem Rujukan)
KEWENANGAN DINAS KESEHATAN Melaksanakan Urusan Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah
1 1. Pengelolaan UKP 2. Pengelolaan UKM 3. Izin RS kelas B, C & D
2
3
1. Pengakuan pedagang farmasi & Alkes 2. Obat tradisional 3. Makanan dan minuman industri rumah tangga 4. Pengawasan post market
1. Perenanaan dan pengembangan SDM Kesehatan 2. Izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan
4
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
* Secara lengkap termuat dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PEMENUHAN ANGGARAN KESEHATAN Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah
Reformasi Pembangunan Kesehatan : 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 % (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.
ALOKASI BELANJA URUSAN KESEHATAN PROVINSI TA. 2015 (HASIL EVALUASI RANCANGAN PERDA APBD) NO.
PROVINSI
1
Aceh
2
TOTAL APBD
BELANJA URUSAN KESEHATAN
PERSENTASE TERHADAP TOTAL APBD
12.755.643.725.149.00
1.731.832.673.868.40
13.58
Sumatera Utara
8.679.942.294.100.00
400.331.385.496.00
4.61
3
Sumatera Barat
4.051.128.491.300.00
554.743.910.240.00
13.69
4
Riau
10.718.616.466.418.20
880.021.250.523.70
8.21
5
Jambi
3.513.160.756.557.81
336.691.007.000.00
9.58
6
Sumatera Selatan
6.303.404.424.576.00
478.025.623.272.00
7.58
7
Bengkulu
2.258.697.036.011.25
290.855.805.233.80
12.88
8
Lampung
4.106.843.248.665.77
394.495.977.309.00
9.61
9
Jawa Barat
24.753.758.333.100.00
644.192.997.558.00
2.60
10 Jawa Tengah 11 DI Jogjakarta
17.337.686.334.000.00
1.887.535.859.000.00
10.89
3.669.426.462.513.24
193.737.896.979.00
5.28
12 Jawa Timur 13 Kalimantan Barat
23.720.919.803.000.00
1.905.724.299.798.00
8.03
4.571.000.932.843.00
349.218.832.960.00
7.64
3.652.064.714.929.00
297.506.969.688.00
8.15
5.271.601.442.000.00
659.335.218.000.00
18.20
14 Kalimantan Tengah 15 Kalimantan Selatan
Lanjutan... NO. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROVINSI Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Papua Maluku Utara Banten Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Papua Barat Sulawesi Barat Kalimantan Utara DKI Jakarta Sulawesi Tenggara Bali
TOTAL APBD 9.327.562.000.000.00 2.641.789.104.310.00 2.837.564.141.400.00 6.167.110.898.573.19 2.993.637.551.600.00 3.287.626.340.000.00 2.355.234.811.760.29 12.091.125.348.943.00 1.824.427.649.000.00 9.047.936.131.816.00 2.134.888.718.609.90 1.444.389.205.222.25 3.570.455.273.330.00 6.423.740.104.013.80 4.051.128.491.300.00 2.183.697.471.760.27 67.446.955.296.451.00 2.321.892.890.432.00 5.021.195.581.782.07
* Sumber : Ditjen Keuda Kemendagri
BELANJA URUSAN KESEHATAN 847.072.700.492.00 178.939.288.000.00 226.783.877.850.00 694.122.582.165.62 381.037.018.683.00 194.502.896.979.00 230.653.340.219.26 783.899.546.815.00 143.613.499.612.00 876.517.000.000.00 145.525.150.800.84 98.662.750.360.00 271.856.775.995.00 205.967.056.000.00 554.743.910.240.00 44.700.149.758.72 6.611.960.767.735.00 201.734.884.150.00 511.455.166.346.36
PERSENTASE TERHADAP TOTAL APBD 9.08 6.77 7.99 11.26 12.73 5.92 9.79 6.48 7.87 4.16 6.82 6.83 7.61 3.21 13.69 2.05 9.80 8.69 10.19
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Memperkuat kualitas terhadap fasiltas pelayanan kesehatan; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD; FKTP Milik Pemda yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 (terkait Dana Kapitasi); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
URGENSI SPM DALAM IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN • Negara berkewajiban menjamin hak-hak tertentu setiap warga, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan dasar dengan mutu atau standar tertentu. • Kewajiban negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. • Pemerintah menetapkan SPM sebagai “instrumen” agar pelayanan dasar menjadi perhatian dan “prioritas penyelenggaraan pemerintahan daerah”.
PENERAPAN SPM
Dalam mendukung kemandirian dan daya saing daerah RPJMN tahun 2015-2019, penerapan SPM sebagai
“Prioritas Nasional” Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan
SPM
mempedomani yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TERIMA KASIH
Designed by Anshori ‘10
Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PROSES INTEGRASI JAMKESDA KE BPJS Kes 86,4 juta peserta dikelola BPJS Kesehatan 96,7 juta jiwa miskin (2011) 10,3 juta belum tercover
2012
2013
2014
Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, PJKMU ke BPJS Kesehatan
semua penduduk dikelola BPJS Kesehatan
KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan
2015
2016
2017
2018
Integrasi Kepesertaan Jamkesda ke BPJS Kesehatan
APBD mencover penduduk miskin di luar cakupan BPJS
2019
DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI DAERAH Penegasan pengaturan anggaran pada sektor kesehatan dan pelaksanaan bidang kesehatan, antara lain : a.Konsitensi pemenuhan APBD pada urusan kesehatan min 10%, diluar gaji. b.Percepatan penerapan PPK BLUD bagi Puskesmas dan RSUD sesuai Permendagri 61/2007. c.Program pencapaian target MDGS : air minum/bersih, HIV, Malaria, penyediaan asuransi kesehatan bagi PNSD/pensiunan dll d.Pengaturan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja bagi tenaga kesehatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah e.Fasilitasi pencapaian SPM bidang kesehatan di daerah f.Fasilitasi pemerataan tenaga dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah daerah
KEWAJIBAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. c. d. e. f. melaksanakan program g.
strategis nasional; dan
Yang dimaksud dengan “program strategis nasional” adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
SANKSI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan
program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturutturut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan. Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT 1. melakukan pembinaan dan pengawasan secara nasional yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum, Menteri teknis dan Kepala LPNK melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis 3. Pembinaan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. 4. Pengawasan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya
DAERAH PROVINSI 1. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum dan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. 2. Pembinaan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan 3. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 4. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mampu melakukan pengawasan, meminta bantuan untuk melaksanakan pengawasan kepada Pemerintah Pusat
