PENGADILAN TINGGI MEDAN

P U T U S A N Nomor 255 / PDT / 2017 / PT MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara Perdata dalam

ED AN

peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. HENDRY ABBAS SEMBIRING

: Tempat / Tanggal Lahir Medan / 22 Mei

1988,

Pekerjaan

Swasta,

Alamat Jalan Luku I No. 152 Kel.

IM

Kwala Bekala, Kec. Medan Johor Kota Medan Mewakili ahli waris dari Alm. Surong / Surung Sembiring dan

GG

Alm. Pulung Br. Sitepu. berdasarkan Surat Kuasa No. 112/L/NOT/DB/III/ 2015 tanggal 25 Maret 2015 dari

TIN

Kantor Notaris Dana Barus, SH,SpN. [1]. Dra. SRIALAM SITEPU dan Alm. Drs. REJEKI SEMBIRING (Ibu /

PE

NG

AD

ILA

N

Ayah

kandung

Hendry

Abbas

Sembiring) yang telah meninggal dunia tanggal 28 Juli 2013 beserta ahli warisanya : [a]. Rani Agustina Br. Sembiring yang masih dibawah umur

dimana

SITEPU

Dra.

selaku

SRIALAM ibu

yang

menjalankan kekuasaan orang tua atas anaknya yang masih dibawah umur, [2]. Hara Rika Br. Sembiring, [3]. Henry Abbas Sembiring [4]. Roy Cardo

Sembiring

keseluruhannya Sembiring/ Pulung

Br.

ahli Alm.

Surung Sitepu

waris Surong

Sembiring

/

memberikan

kuasa kepada HENDRY ABBAS SEMBIRING,

semula

disebut

Putusan Nomor 255/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 1 dari 34 halaman

sebagai

PENGGUGAT I sekarang

disebut sebagai PEMBANDING I

2. ANDI MARKO GINTING

: Tempa t/ Tanggal. Lahir Diski, 08 Mei 1990, Tidak bekerja, Alamat

ED AN

Pondok I Libo RT. 001/RW. 011 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak Mewakili ahli waris dari Alm. Surong / Surung Sembiring dan Alm. Pulung Br. Sitepu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Desember 2015 yang No.

IM

dilegalisasi

329/L/NOT/DB/

XII/2015 di kantor Notaris Dana

GG

Barus, SH Notaris Kabupaten Deli Serdang ahli waris dari pada Alm. TEPAT Br. SEMBIRING yang telah

TIN

meninggal dunia tahun 1995 dan suaminya SURYA GINTING (Ahli waris

Alm.

Surong

Sembiring

/

Surung Sembiring dan Alm. Pulung

PE

NG

AD

ILA

N

Br.

Sitepu)

kepada

memberikan HENDRY

kuasa ABBAS

SEMBIRING. yang semula disebut sebagai PENGGUGAT II sekarang sebagai PEMBANDING II ; Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh kuasanya HARAPENTA SEMBIRING, SH, MH Advokat,

SUHANDRI

UMAR

TARIGAN, SH yang berkantor di :Jln. Aliparinduri No. 14 Pancur Batu Kpos. 20353. Telp. (061) 8366749. HP. 081376379651, Jln. Setia Budi T. Sari No. 461 Telp (061) 8216079. HP. 081376379651 Medan Sumut berdasarkan

surat

kuasa

kusus

tertanggal 5 Januari 2016 yang telah didaftarkan

di

Kepaniteraan


Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 7 Januari 2016;

Lawan

Pasar

6

ED AN

1. NORMA BR. SEMBIRING DEPARI :bertempat tinggal di Sei Mencirim Dusun

XVI

Desa

Sei

Semayang Kec. Sunggal , semula disebut sebagai

TERGUGAT I

sekarang sebagai TERBANDING I : bertempat tinggal di Sei Mencirim,

IM

2. UNTUNG SITEPU

Pasar 6, Dusun XVI, Desa Sei Semayang, Kec. Sunggal, semula sebagai

TERGUGAT

II

GG

disebut

sekarang sebagai TERBANDING II

TIN

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

N

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

ILA

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk pakam pada tanggal 7 Januari 2016 dalam Register Nomor 2 / PDT.G / 2016 /

AD

PN.Lbp telah mengajukan gugatan sebagai berikut : Bahwa Alm. Surong / Surung Sembiring / Alm. Pulung Br. Sitepu memiliki 3

NG

orang anak yang bernama : A. Alm. Drs. REJEKI SEMBIRING B. NORMA Br SEMBIRING

PE

C. Alm. TEPAT Br. SEMBIRING 1. Bahwa kronologis gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : dimana setelah ayah Penggugat meninggal dunia penggugat merenovasi rumah kontrakan objek sengketa berhubung banyak seng dan teras telah roboh yang telah diserahkan Kakek dan nenek Penggugat kepada ayah Penggugat tepatnya bersebelahan dengan tempat tinggal dari Tergugat I


dan Tergugat II akan tetapi Tergugat I dan tergugat II tidak keberatan dan membiarkan perbaikan itu hingga selesai; 2. Bahwa pada bulan September 2013 Penggugat memanen Kelapa dari lahan tersebut atas saran dan suruhan dari saudara-saudara yang lain akan tetapi Tergugat I dan tergugat II mengeluarkan kata-kata yang kasar

ED AN

“Ini bukan tanah bapakmu, ini tanah bapakku, jadi kau selaku cucu tidak boleh kau ambil apapun dari sini” dikatakan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

3. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Penggugat memanen buah Rambutan dimana setiap tahunnya ayah Penggugat yang memanennya, akan tetapi

IM

tidak diperbolehkan oleh Tergugat I berhubung ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia sehingga terjadi keributan di lahan perladangan tersebut;

GG

4. Bahwa pada saat Penggugat ingin mengambil sewa kontrakan rumah di objek sengketa pada bulan Maret 2014 kepada para pengontrak dilahan yang telah diserahkan Kakek dan Nenek Penggugat kepada Ayah

TIN

Penggugat, Tergugat I dan tergugat II datang memarahi Penggugat dengan kata-kata yang tidak layak untuk dikeluarkan Bahasa Karonya bahasa kotor.

N

5. Bahwa semenjak ayah Pengguat meninggal dunia dan permasalahan

ILA

selalu timbul antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sehingga Penggugat selalu merasa ingin semua ini diakhiri dengan musyawarah selaku Orang Karo yang menjunjung tinggi adat istiadat

AD

Karo maka Penggugat selalu berusaha untuk berdamai dengan musyawarah

Anak

Beru,

Senina

dan

Kalimbubu

untuk

membicarakannya, akan tetapi tidak pernah berhasil dalam hal

NG

musyawarah adat istiadat Karo tersebut ;

6. Bahwa pada Bulan November 2014, Penggugat mencoba untuk memanen kembali Rambutan yang ada akan tetapi selalu dihalangi oleh

PE

Tergugat I dan tergugat II sehingga pada bulan Januari 2015 Penggugat melihat buah rambutan sudah kosong dan tidak tahu siapa yang memanennya.

7. Bahwa pada Bulan Maret 2015 sewaktu Penggugat ingin mengambil uang kontrakan rumah dari tanah yang telah diserahkan Kakek/nenek Penggugat kepada ayah Penggugat ternyata telah diambil lebih dulu oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga dalam hal ini Penggugat sudah Putusan Nomor 255/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 4 dari 34 halaman

dipermainkan oleh Tergugat I dan tergugat II dimana Tergugat I telah menguasai keseluruhan bundel Warisan yang belum dibagikan kepada Ahli Warisnya dan sekarang harta tersebut dikuasai Oleh Tergugat I dan tergugat II-; 8. Bahwa

bundle Warisan

dari

pada

Alm.

SURONG

/

SURUNG

ED AN

SEMBIRING dan Alm. PULUNG Br. SITEPU Kakek dan Nenek kandung dari pada Pemberi Kuasa (Hendry Abbas Sembiring) yang belum dibagikan kepada Ahli Warisnya dan sekarang dikuasai oleh Norma Br Sembiring Depari dan Untung Sitepu (Suami - Istri), dimana Norma Br. Sembiring Depari adalah adik kandung dari Alm. Rejeki Sembiring

IM

Depari (Ayah Kandung Pemberi Kuasa);

9. Bahwa Pemberi Kuasa adalah Anak kandung dari Dra. SRIALAM SITEPU beserta Alm. Drs. REJEKI SEMBIRING, dimana Alm. Drs. Rejeki

GG

Sembiring adalah Anak Kandung dan satu-satunya anak laki-laki dari Alm. SURONG / SURUNG SEMBIRING yang telah meninggal dunia tanggal 13 Agustus 2003 dan Ibunya Alm. PULUNG Br. SITEPU yang

TIN

telah meninggal dunia tanggal 23 April 1994 di Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang. Bahwa

SURONG/ SURUNG SEMBIRING ayah Kandung dari pada Alm.

N

Drs. Rejeki Sembiring orang tua kandung Pemberi Kuasa (Hendry Abbas Sembiring) memiliki harta warisan berupa tanah perladangan, sawah dan

ILA

Rumah yang terletak di Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang-Sumut, yang terdiri dari :

AD

1. Surat Keterangan Tanah No. 108771/A/I/23 atas nama Surong Sembiring yang terletak di Kampung Sei Semayang dengan Luas 12.000 M2 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang

NG

tanggal 6 Nopember 1975 sebagian sudah dijual oleh Kakek dan Nenek Penggugat yang terletak di Pasar 6.

2. Surat Keterangan Tanah No. 7265/A/I/23 Atas Nama Surung Sembiring

PE

yang terletak di Kampung Lorong Karang Rejo Sei Semayang Kecamatan Sunggal seluas 429,44 M2 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang tanggal 16 Juli 1973 yang terletak di Gang Jambu.

3. Surat Keterangan No. 435/5/1981 Atas Nama Surung Sembiring Seluas 0.8 HA yang terletak di Pasar VIII di Tepi Sei Gelugur Desa Sei


Semayang Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang, dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatas dengan Pasar VIII

-

Sebelah Selatan berbatas dengan Sahun Sembiring

-

Sebelah Timur berbatas tanah Surung Sembiring

-

Sebelah Barat Berbatas dengan Sei Gelugur.

ED AN

-

Surat Keterangan tanah No. 435/5/1981 Atas Nama Surung Sembiring Seluas 0.8 HA tersebut harus dibagi tiga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu sama hak anak laki-laki dan

IM

hak anak perempuan dimana tanah seluas 8.000 Meter dibagi tiga orang ahli waris (satu bagian untuk Tergugat I NORMA BR SEMBIRING, satu bagian untuk Penggugat I HENDRY ABBAS SEMBIRING Ahli waris dari

GG

Alm. REJEKI SEMBIRING, satu bagian kepada Penggugat II ANDI MARKO GINTING ahli waris TEPAT Br SEMBIRING) 4. Surat Pelepasan Hak/Ganti Rugi sesuai antara SURUNG SEMBIRING

TIN

dengan REJEKI SEMBIRING sesuai dengan SKT No. 108771/A/I/23 tanggal 6-11-1975 yang terletak di Dusun/Lingkungan pasar 6 Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang seluas ± 1.500 M2

N

dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Menuju Amplasmen sei

ILA

-

semayang

Sebelah Selatan berbatas dengan Norma Br. Sembiring

-

Sebelah Timur berbatas tanah Pabrik Arang (Sahman)

-

AD

-

Sebelah Barat Berbatas dengan Jl. Sei Gelugur

NG

Bahwa Surat Keterangan Tanah No. 108771/A/I/23 atas nama

Surong Sembiring yang terletak di Kampung Sei Semayang dengan Luas 12.000 M2 yang sebagian sudah dijual oleh Kakek dan Nenek Penggugat.

PE

yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang tanggal 6 Nopember 1975. Surat Keterangan Tanah No. 7265/A/I/23 Atas Nama Surung Sembiring yang terletak di Kampung Lorong Karang Rejo Sei Semayang Kecamatan Sunggal seluas 429,44 M2 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang tanggal 16 Juli 1973, Serta Surat Keterangan No. 435/5/1981 Atas Nama Surung Sembiring Seluas 0.8 HA yang terletak di Pasar VIII di Tepi Sei Gelugur Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang, Surat Pelepasan Hak/Ganti Rugi Putusan Nomor 255/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 6 dari 34 halaman

sesuai antara SURUNG SEMBIRING dengan REJEKI SEMBIRING sesuai dengan SKT No. 108771/A/I/23 tanggal 6-11-1975 yang terletak di Dusun/Lingkungan pasar 6 Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang seluas ± 1.500 M2 yang selama ini dikuasai oleh Norma Br Sembiring Depari dan Untung Sitepu (Suami - Istri) baik Sawah, tanah darat

ED AN

maupun rumah yang ada diatasnya, termasuk rumah yang ditempati sekarang agar segera dikosongkan dan dikembalikan kepada Pemberi Kuasa (Hendry Abbas Sembiring), dikarenakan rumah yang saudari tempati tersebut adalah milik Alm. SURONG / SURUNG Sembiring dan Alm. Pulung Br. Sitepu (Kakek dan Nenek dari Pemberi Kuasa);

IM

Bahwa Surat Keterangan Tanah No. 7265/A/I/23 Atas Nama Surung Sembiring yang terletak di Kampung Lorong Karang Rejo Sei Semayang Kecamatan Sunggal seluas 429,44 M2 yang dikeluarkan Bupati Kepala

GG

Daerah Kabupaten Deli Serdang tanggal 16 Juli 1973. Yang selama ini dikuasai oleh Pemberi Kuasa Agar tidak diganggu gugat oleh Saudari Norma Sembiring Depari baik siapapun juga, berhubung tanah tersebut adalah milik

TIN

dari pada Alm. Drs. Rejeki Sembiring ayah kandung Pemberi Kuasa yang telah ditebus dari orang lain.

Bahwa dari uraian Penggugat diatas, Penggugat banyak mengalami

ILA

A. Kerugian Materil :

N

kerugian baik Materi dan Moril yang terdiri dari :

1. Bahwa tanah milik Penggugat beserta ahli warisnya yang dikuasai oleh Tergugat-I dan Tergugat-II yaitu Surat Keterangan Tanah No.

AD

108771/A/I/23 atas nama Surong Sembiring yang terletak di Kampung Sei Semayang dengan Luas 12.000 M2, Surat Keterangan Tanah No. 7265/A/I/23 seluas 429,44 M2, Surat Keterangan No. 435/5/1981 Atas

NG

Nama SURONG / SURUNG Sembiring Seluas 0.8 HA,

SKT No.

108771/A/I/23 tanggal 6-11-1975 yang terletak di Dusun / Lingkungan pasar 6 Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang seluas

PE

± 1.500 M2 apabila dijual = 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).-

2. Bahwa biaya yang tersita untuk persiapan proses hukum, transport, makan, pengumpulan bukti-bukti surat, menghadirkan saksi-saksi ke Pengadilan dan jasa lowyer Advokat sampai selesai di taksir Penggugat sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Total jumlah kerugian materil Penggugat sebanyak Rp. 700.000.000,(tujuh ratus juta rupiah); Putusan Nomor 255/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 7 dari 34 halaman

B. Kerugian Moril Bahwa secara moril sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan beragama Kristen Protestan yang patuh dan menjunjung tinggi adat istiadat karo di tengah-tengah keluarga, sehingga akibat dari gugatan ini menimbulkan pemikiran yang berat baik ditengah-tengah keluarga

ED AN

masyarakat, handaitolan sehingga akibat dari gugatan ini digelar ke Pengadilan maka kerugian yang diderita apabila dinilai dengan uang ditaksir Penggugat senilai Rp. 1.500.000.000 (satu setengah miliar rupiah).

Maka jika ditotal kerugian Materil dan kerugian Moril adalah sebanyak

IM

Rp. 700.000.000 + Rp. 1.500.000.000,- = Rp. 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah).

GG

1. Bahwa, atas perbuatan Tergugat –I dan Tergugat – II yang telah menguasai tanah objek sengketa tanpa hak. Maka Penggugat terhalang untuk memiliki, menguasai, mengusahai dan menikmati

TIN

tanah yang dipersengketakan sehingga sangat beralasan Tergugat – I dan Tergugat-II atau pihak manapun juga untuk meninggalkan dan meyerahkan tanah objek yang dipersengketakan kepada Penggugat beserta ahli warisnya dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani

N

sesuatu hak apapun juga diatasnya. 2. Bahwa dengan demikian Perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang

ILA

sewenang-wenang dan tanpa hak telah menguasai tanah yang dipermasalahkan milik Penggugat nyata-nyata dapat dikualifikasikan

AD

sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (on recth matigedaad).

3. Bahwa sangat beralasan secara hukum Penggugat mengajukan

NG

gugatan dalam perkara ini yang merupakan tuntutan mengenai pelaksanaan

hak

Perdata

(subjektif

Privat

Recth)

sehingga

selanjutnya agar Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim Pengadilan

PE

Negeri Lubuk Pakam menyatakan bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan tanpa hak dan

melawan hukum

menguasai dan mengusahai tanah milik Tergugat :-

4. Bahwa berdasarkan alasan diatas dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi yang dialami Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar dalam provisional membuat


penetapan agar memerintahkan Tergugat –I dan Tergugat-II atau pihak manapun juga untuk tidak mempergunakan, menguasai dan mengusahai tanah sengketa sampai gugatan dalam perkara ini mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tepat dan pasti.

ED AN

5. Bahwa agar putusan ini tidak ilusionir kelak, maka adalah wajar serta adil untuk menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II membayar uang paksa dwang soom kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, seandainya Tergugat-I dan

IM

Tergugat-II tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong .

6. Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tetap sedemikian rupa

GG

adanya dan dikawatirkan selama gugatan ini berjalan terhadap tanah sengketa yang dipindah tangankan atau dialihkan hak serta penguasaannya

maka

dengan

kewenangan

yang

ada

pada

TIN

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mohon kiranya diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah milik Penggugat beserta ahli warisnya yaitu Surat Keterangan Tanah No. 108771/A/I/23 atas

N

nama Surong Sembiring yang terletak di Kampung Sei Semayang dengan Luas 12.000 M2, Surat Keterangan Tanah No. 7265/A/I/23

ILA

seluas 429,44 M2, Surat Keterangan No. 435/5/1981 Atas Nama Surung Sembiring Seluas 0.8 HA, SKT No. 108771/A/I/23 tanggal 611-1975 yang terletak di Dusun/Lingkungan pasar 6 Sei Semayang

AD

Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang seluas ± 1.500 M2. 7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat dengan segala

NG

hormat memohon kepada Pengadilan Negeri cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar berkenan kirannya menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan memanggil para pihak

PE

yang berperkara dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya memberikan putusan hukum sebagai berikut:

DALAM PROVISI Memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-II dan pihak manapun juga untuk tidak mempergunakan, menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa milik Penggugat beserta ahli warisnya yaitu Surat Keterangan Tanah No. 108771/A/I/23 atas nama Surong Sembiring yang terletak di Kampung Sei Putusan Nomor 255/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 9 dari 34 halaman

Semayang dengan Luas 12.000 M2, Surat Keterangan Tanah No. 7265/A/I/23 seluas 429,44 M2, Surat Keterangan No. 435/5/1981 Atas Nama Surung Sembiring Seluas 0.8 HA,

SKT No. 108771/A/I/23 tanggal 6-11-

1975 yang terletak di Dusun/Lingkungan pasar 6 Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang seluas ± 1.500 M2.

ED AN

DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya. 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas:

IM

a. Surat Keterangan Tanah No. 108771/A/I/23 atas nama Surong Sembiring yang terletak di Kampung Sei Semayang dengan Luas 12.000 M2 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli

GG

Serdang tanggal 6 Nopember 1975.

b. Surat Keterangan Tanah No. 7265/A/I/23 Atas Nama Surung Sembiring yang terletak di Kampung Lorong Karang Rejo Sei

TIN

Semayang Kecamatan Sunggal seluas 429,44 M2 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang tanggal 16 Juli 1973 sesuai Kwitansi tanggal 09 Februari 1998 antara Rejeki Sembiring

N

kepada Hj. Hanipah Hanum pinjaman Alm. Surong/ Surung Sembiring sebanyak Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) pada Hj.

ILA

Hanipah Hanum dan Surat Keterangan atas nama Surung Sembiring telah dikembalikan Hj. Hanipah Hanum kepada Rejeki Sembiring sehingga tanah tersebut adalah milik Rejeki Sembiring Ayah

AD

kandung dari pada Penggugat. c. Surat Keterangan No. 435/5/1981 Atas Nama Surung Sembiring

NG

Seluas 0.8 HA yang terletak di Pasar VIII di Tepi Sei Gelugur Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang, dengan

PE

batas-batas : -

Sebelah Utara berbatas dengan Pasar VIII

-


-


-


Surat Keterangan tanah tersebut point C harus dibagi tiga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu (satu bagian untuk Tergugat I, satu bagian untuk Penggugat I Putusan Nomor 255/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 10 dari 34 halaman

HENDRY ABBAS SEMBIRING Ahli waris dari Alm. REJEKI SEMBIRING, satu bagian kepada Penggugat II ANDI MARKO GINTING ahli waris TEPAT Br SEMBIRING) d. Surat Pelepasan Hak/Ganti Rugi sesuai antara SURONG / SURUNG SEMBIRING dengan REJEKI SEMBIRING sesuai dengan SKT No.

ED AN

108771/A/I/23 tanggal 6-11-1975 yang terletak di Dusun/Lingkungan pasar 6 Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang seluas ± 1.500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Menuju Amplasmen sei semayang


-


-


IM

-

GG

e. Menyatakan dalam hukum point a,b,d yaitu : Surat Keterangan Tanah No. 108771/A/I/23 atas nama Surong Sembiring yang terletak di Kampung Sei Semayang dengan Luas 12.000 M2 yang

TIN

dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang tanggal 6 Nopember 1975 dan sebagian tanah tersebut telah dijual kepada Pihak lain.

N

f. Surat Keterangan Tanah No. 7265/A/I/23 Atas Nama Surung

ILA

Sembiring yang terletak di Kampung Lorong Karang Rejo Sei Semayang Kecamatan Sunggal seluas 429,44 M2 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang tanggal 16 Juli 1973

AD

sesuai Kwitansi tanggal 09 Februari 1998 antara Rejeki Sembiring kepada Hj. Hanipah Hanum pinjaman Alm. Surong/ Surung Sembiring sebanyak Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) pada Hj.

NG

Hanipah Hanum dan Surat Keterangan atas nama Surung Sembiring telah dikembalikan Hj. Hanipah Hanum kepada Rejeki Sembiring sehingga tanah tersebut adalah milik Rejeki Sembiring Ayah

PE

kandung dari pada Penggugat.

3. Menyatakan dalam hukum point a,b,d yaitu : A. Surat Keterangan Tanah No. 108771/A/I/23 atas nama Surong Sembiring yang terletak di Kampung Sei Semayang dengan Luas 12.000 M2 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang tanggal 6 Nopember 1975 dan sebagian tanah tersebut telah dijual kepada pihak lain. Putusan Nomor 255/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 11 dari 34 halaman

B. Surat Keterangan Tanah No. 7265/A/I/23 Atas Nama Surung Sembiring yang terletak di Kampung Lorong Karang Rejo Sei Semayang Kecamatan Sunggal seluas 429,44 M2 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang tanggal 16 Juli 1973 sesuai Kwitansi tanggal 09 Februari 1998 antara Rejeki Sembiring

ED AN

kepada Hj. Hanipah Hanum pinjaman Alm. Surong/ Surung Sembiring sebanyak Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) pada Hj. Hanipah Hanum dan Surat Keterangan atas nama Surung Sembiring telah dikembalikan Hj. Hanipah Hanum kepada Rejeki Sembiring sehingga tanah tersebut adalah milik Rejeki Sembiring Ayah

IM

kandung dari pada Penggugat.

C. Surat Pelepasan Hak/Ganti Rugi sesuai antara SURONG / SURUNG SEMBIRING dengan REJEKI SEMBIRING sesuai dengan SKT No.

GG

108771/A/I/23 tanggal 6-11-1975 yang terletak di Dusun/Lingkungan pasar 6 Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang seluas ± 1.500 M2 dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Menuju Amplasmen sei semayang

TIN

-


-


-


N

-

ILA

Adalah milik Penggugat beserta Ahli warisnya 4. Menyatakan dalam hukum point C Surat Keterangan No. 435/5/1981 Atas Nama Surung Sembiring Seluas 0.8 HA yang terletak di Pasar VIII

AD

di Tepi Sei Gelugur Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang, dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatas dengan Pasar VIII

-


-


PE

NG

-

-


Surat Keterangan tanah tersebut point C harus dibagi tiga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu sama hak anak laki-laki dan anak perempuan dimana tanah seluas 8.000 Meter dibagi tiga orang ahli waris (satu bagian untuk Tergugat I NORMA BR SEMBIRING, satu bagian untuk Penggugat I HENDRY ABBAS SEMBIRING Ahli waris dari Alm. REJEKI SEMBIRING, satu bagian Putusan Nomor 255/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 12 dari 34 halaman

kepada Penggugat II ANDI MARKO GINTING ahli waris TEPAT Br SEMBIRING) 5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II atau pihak manapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa yaitu

Surat Keterangan Tanah No.

ED AN

108771/A/I/23 atas nama Surong Sembiring yang terletak di Kampung Sei Semayang dengan Luas 12.000 M2, Surat Keterangan Tanah No. 7265/A/I/23 seluas 429,44 M2, Surat Keterangan No. 435/5/1981 Atas Nama Surung Sembiring Seluas 0.8 HA, SKT No. 108771/A/I/23 tanggal 6-11-1975 yang terletak di Dusun/Lingkungan pasar 6 Sei Semayang

IM

Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang seluas ± 1.500 M2 kepada Penggugat dan ahli warisnya dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun juga.

GG

6. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum (On Recht Matigedaad). 7. Menghukum Tergugat-I dan kerugian

Materil

dan

TIN

membayar

Tergugat-II secara tanggung renteng kerugian

Moril

sebanyak

Rp.

2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah); 8. Melatakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) oleh Pengadilan Negeri

N

Lubuk Pakam atas tanah sesuai Surat Keterangan Tanah No.

ILA

108771/A/I/23 atas nama Surong Sembiring yang terletak di Kampung Sei Semayang dengan Luas 12.000 M2, Surat Keterangan Tanah No. 7265/A/I/23 seluas 429,44 M2, Surat Keterangan No. 435/5/1981 Atas

AD

Nama Surung Sembiring Seluas 0.8 HA, SKT No. 108771/A/I/23 tanggal 6-11-1975 yang terletak di Dusun/Lingkungan pasar 6 Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang seluas ± 1.500 M2;

NG

9. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak tanggal

PE

putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, seandainya Tergugat-I

dan

Tergugat-II

tidak

bersedia

mengosongkan

dan

menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat.

10. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. SUBSIDAIR Putusan Nomor 255/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 13 dari 34 halaman

Apabila Pengadilan Negeri cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Ex Bono); Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 17 Maret 201 yang

ED AN

isinya sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili Secara Absolut. 1)

Bahwa Alm. Surung Sembiring dan isterinya Alm. Pulungen Sitepu

IM

merupakan suami isteri yang menganut agama islam yang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Pertama, Drs. Rejeki Sembiring (ayahnya Hendry Abbas Sembiring) yang telah meninggal sekitar tahun 2013

GG

yang dulu sebelum menikah menganut agama Islam tetapi setelah menikah menganut agama Kristen, Kedua, Norma Br. Sembiring Binti Surung Sembiring (Tergugat I) Beragama Islam,

TIN

Ketiga, Fatmawati (Tepat) Br Sembiring Binti Surung Sembiring (Ibunya Andi Marko Ginting) beragama Islam; 2)

Bahwa berhubung dalam Petitum Penggugat pada Point 4 paragraf

2

(dua)

halaman

9

(sembilan),

yang

N

(empat)

ILA

mengatakan "Surat keterangan tanah tersebut point C harus dibagi tiga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu sama hak anak laki-laki dan anak

AD

perempuan dimana tanah seluas 8000 Meter dibagi 3 (Tiga) orang ahli waris (satu bagian untuk Tergugat I Norma Br Sembiring, satu bagian untuk Penggugat I Hendry Abbas

NG

Sembiring ahli waris dari Aim. Rejeki Sembiring, satu bagian kepada Penggugat II Andi Marko Ginting ahli waris Tepat Br Sembiring)";

PE

3)

Bahwa dalam hal ini, sudah sangat jelas dan nyata bahwa maksud dan tujuan dari Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah untuk menuntut pembagian warisan harta peninggalan Aim. Surung Sembiring semasa hidupnya bersama Aim. Pulungen Br Sitepu;

4)

Bahwa oleh karena maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini untuk menuntut pembagian warisan, maka sesuai


dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Perubahan Pertama atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, maka seharusnya gugatan Para Penggugat tidak menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama

ED AN

Lubuk Pakam karena Aim. Surung Sembiring dan isterinya Alm. Pulungen Sitepu sebagai pewaris adalah beragama Islam, sehingga pembagian warisan harus dilakukan secara Islam di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Maka sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidak-tidaknya Tidak

IM

Dapat Diterima (Niet Ontvankelij Verklaarrd).

B. Eksepsi Obscuur Libelium (Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur). 1) Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dasar Hukumnya. Bahwa dalam Petitum Penggugat pada Point 4 (empat) paragraf

GG



2 (dua) halaman 9 (sembilan), yang mengatakan "Surat

"berdasarkan

tanah Surat

tersebut

Edaran

TIN

keterangan

point

C

harus

Mahkamah

dibagi

Agung

tiga

Republik

Indonesia" yaitu sama hak anak laki-laki dan anak perempuan dimana tanah seluas 8000 Meter dibagi 3 (Tiga) orang ahli waris

N

(satu bagian untuk Tergugat I Norma Br Sembiring, satu bagian untuk Penggugat I Hendry Abbas Sembiring ahli waris dari Aim.

ILA

Rejeki Sembiring, satu bagian kepada Penggugat II Andi Marko Ginting ahli waris Tepat Br Sembiring); Bahwa Penggugat dalam Petitumnya

diatas

tersebut

menuntut

agar

tanah

yang

AD

dimaksudkan oleh Surat Keterangan pada Point C dibagi 3 (Tiga) dengan mendasarkan pembagian pada "Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia”, sementara Surat Nomor

NG

berapa," Surat Edaran Mahkamah Agung tahun berapa tidak dicantumkan. Dalam arti kata lain bahwa dasar hukum yang

PE

dijadikan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat tidak jelas atau mengada-ada. Oleh karena Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menyebutkan SEMA nomor berapa, tahun berapa dan tentang apa maka berdasarkan Putusan MA Reg. No.:492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 gugatan Penggugat tersebut dikualisifir sebagai gugatan kabur, dan gugatan kabur menurut ketentuan Hukum Acara


Perdata yang berlaku hams dinyatakan tidak dapat diterima (Met Ontvankelij Verklaarrd). 

Bahwa Penggugat pada posita gugatannya point 4 (Empat) halaman 2 (dua) mengatakan bahwa pada saat Penggugat ingin mengambil sewa kontrakan rumah di objek sengketa pada bulan

diserahkan

Kakek

dan

Nenek

ED AN

Maret 2014 kepada para pengontrak di lahan yang telah Penggugat

kepada

Ayah

Penggugat... dst....., kemudian pada point 7 (tujuh) halaman 3 (tiga) posita gugatannya kembali mengatakan bahwa pada bulan 2015

kontrakan

sewaktu

Penggugat

rumah

dari

ingin

tanah

mengambil

uang

yang

telah

IM

Maret

diserahkan Kakek/Nenek Penggugat kepada Ayah Penggugat.... Dst.......

GG

Bahwa disisi lain pada kalimat akhir point 7 (tujuh) tersebut penggugat mengatakan dengan jelas bahwa Tergugat I telah menguasai keseluruhan bundle warisan yang belum dibagikan

TIN

kepada Ahli Warisnya dan sekarang harta tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya jelas-jelas sudah keliru dalam mengambil suatu kesimpulan bahwa tanah tersebut telah

N

diserahkan oleh Kakek dan Nenek Penggugat kepada Ayah

ILA

Penggugat, sementara Penggugat juga berani dengan tegas mengatakan bahwa harta peninggalan Kakek/Nenek Penggugat tersebut masih belum dibagikan kepada Ahli Warisnya. Oleh

AD

karena itu, gugatan Penggugat dalam hal ini terlalu mengadaada, tidak jelas atau kabur. Maka sudah selayaknya oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo menyatakan gugatan

NG

Penggugat Tidak Dapat Diterima (Met Ontvankelij Verklaarrd).



Bahwa pada point 1 (satu) Bagian A, point 1 (satu), point 2 (dua)

PE

halaman 5 (lima) dan point 3 (tiga) halaman 6 (Enam) pada posita gugatannya, Penggugat selalu mengatakan bahwa pada intinya Para Tergugat sudah menguasai tanah milik Penggugat, walaupun dalam kenyataannya Penggugat tidak ada dasar sama sekali untuk mengatakan bahwa objek perkara tersebut miliknya, terbukti juga bahwa pada kenyataannya Penggugat telah dengan jelas mengatakan bahwa harta atau objek perkara yang dikuasai

Para

Tergugat

merupakan

harta

peninggalan


Kakek/Nenek Penggugat yang belum dibagikan kepada Ahli Warisnya, oleh sebab itu Tergugat I, Tergugat II merasa bahwa Penggugat

dalam

mengajukan

gugatan

ini

sangat

tidak

berdasar, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan ditolak

ED AN

atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Met Ontvankelij Verklaarrd);

2) Gugatan Penggugat Mengandung Kontradiksi Antara Petitum Dengan Posita.

Bahwa pada posita gugatannya point 3 (Tiga) halaman 6 (enam)

IM

Penggugat meminta Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan tanpa hak dan

GG

melawan hukum menguasai dan mengusahai tanah milik Tergugat, sementara pada paragrap terakhir point 4 (empat) petitum gugatannya menuntut untuk pembagian warisan.

TIN

Dalam hal ini, Posita dan Petitum gugatan Penggugat terdapat kontradiksi yang jelas dan nyata dalam arti kata lain dalil-dalil Pengugat tidak selaras dengan petitum-petitumnya, karena posita gugatan yang dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan

N

gugatan ini mendasari dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II

ILA

telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (menurut Penggugat), akan tetapi apa yang diinginkan oleh Penggugat untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim adalah untuk pembagian warisan

AD

harta peninggalan Aim. Surung Sembiring semasa hidupnya. Oleh sebab itu melalui eksepsi ini Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim

NG

yang memeriksa perkara ini dengan penuh kerendahan hati sesuai dengan: Pertama, Putusan MA No.1075 K/Sip/1980 tertanggal 08 Desember 1982, dan Kedua Putusan MA Reg. No. 67 K/Sip/1972

PE

menegaskan bahwa apabila Petitum gugatan bertentangan dengan Posita gugatannya, atau dalil-dalil gugatannya tidak selaras dengan petitum-petitumnya, maka oleh Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Met Ontvankelij Verklaarrd).

3) Penggugat

Tidak

Konsisten

Terkait

Dengan

Luas

Tanah

Sebagaimana Dalam SKT No. 108771/A/I/23.


Bahwa Penggugat tidak konsisten mengatakan berapa sebenarnya luas tanah sebagaimana SKT No. 108771/A/I/23 (vide halaman 3 (tiga) point 1 (satu), halaman 4 (empat) point 4 (empat), halaman 5 (lima) point 1 (satu), halaman 6 (enam) point 6 (enam), halaman 7 (tujuh) tentang Provisi, halaman 7 (tujuh) point 2 (dua) huruf (a) dan

ED AN

huruf (b), halaman 8 (delapan) huruf (e), halaman 8 (delapan) point 3 (tiga) huruf (d), halaman 9 (Sembilan) point 5 (lima) dan Point 8 (delapan) dalam gugatan Penggugat) apakah luasnya 12000 M2 atau 1500 M2? Bagaimana mungkin sebuah SKT bernomor yang sama namun memiliki luas yang berbeda, sangat membingungkan. Oleh sebab itu sudah selayaknya gugatan Penggugat Tidak Dapat

IM

Diterima (Niet Ontmnkelif Verklaarrd).

4) Batas-batas Dan Luasnya Tanah Yang Dikuasai Tergugat I dan

GG

Tergugat II Tidak Sama Dengan Yang Tercantum Dalam Gugatan. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya yang memaparkan atau mencantumkan batas-batas dan luas objek perkara yang dikuasai

TIN

oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana batas-batas dan luas yang dicantumkan oleh Penggugat pada point 3 (tiga), point 4 (empat) halaman 4 (empat) posita gugatannya, yang kembali dicantumkan oleh Penggugat pada point (c), point (d) halaman 7

N

(tujuh), point (d) halaman 8 (delapan), point 4 (empat) halaman 9

ILA

(sembilan) petitum gugatannya memiliki perbedaan batas-batas dan luas tanah milik Aim. Surung Sembiring yang dikuasai oleh Tergugat I bersama suaminya (Tergugat II) sebelum adanya pembagian

AD

diantara ahli waris. Dan oleh karena adanya perbedaan antara batas-batas dan luas yang tercantum didalam gugatan Penggugat berbeda dengan batas-batas dan luas tanah yang dikuasai oleh

NG

Tergugat I bersama suaminya (Tergugat II) selaku ahli waris dari Aim. Surung Sembiring, maka berdasarkan Putusan MARI JVb. 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 gugatan Penggugat harus

PE

dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Met Ontvankelij Verklaarrd).

5) Tidak Jelas Apa Yang Dituntut. •

Bahwa memperhatikan Petitum gugatan Penggugat pada Point 4 (empat) paragraph terakhir mengatakan pada intinya bahwa Penggugat dalam hal ini menginginkan agar tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No.435/5/1981 atas nama Surung Sembiring seluas 0,8 HA yang terletak di Pasar VIII di Tepi Sei Glugur Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Putusan Nomor 255/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 18 dari 34 halaman

Kabupaten Deli Serdang, dibagi 3 (tiga). Dalam hal ini sudah sangat

jelas

Penggugat

mengajukan

Tuntutan

Pembagian

Warisan; •

Bahwa selanjutnya pada point 6 (enam) Petitum gugatannya juga meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat I dan

ED AN

Tergugat II telah melakukan perbuatan tanpa hak atau Perbuatan Melawan Hukum. Artinya bahwa karena Penggugat merasa bahwa obejek perkara in casu merupakan miliknya maka Tergugat I dan Tergugat II diminta untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Majelis Hakim; •

Bahwa dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II merasa

IM

Penggugat dalam mengajukan gugatan ini terlalu "keburu nafsu" untuk dapat memiliki semua objek perkara a quo sehingga secara

GG

tidak sadar Penggugat dalam gugatannya tidak memiliki satu arah yang jelas, apakah gugatan Penggugat bertujuan untuk menuntut Pembagian warisan atau gugatan Penggugat bertujuan untuk

TIN

meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu oleh karena ketidak jelasan apa yang dituntut oleh Penggugat

tersebut,

maka

sesuai

dengan

Putusan

MAM

N

No.582.K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975, Tergugat I dan

ILA

Tergugat U memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Met

AD

Ontvankelij Verklaarrd). C. Gugatan Penggugat Prematur. Bahwa pada posita gugatan Penggugat pada point 1 (satu), 2

NG

1)

(dua), 3 (tiga) halaman 3 (tiga) menuturkan dengan jelas bahwa

PE

semua objek perkara, yaitu Pertama, tanah yang terletak di Kampung Sei Semayang dengan Luas 12.000 M2 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang tanggal 6 Nopember 1975 sebagian sudah dijual oleh Kakek dan Nenek Penggugat yang terletak di Pasar 6 (enam) sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 108771/A/I/23, Kedua, Tanah yang terletak di Kampung Lorong Karang Rejo Sei Semayang Kecamatan Sunggal seluas 429,44 M2 yang terletak di Gang Jambu, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No. 7265/A/I/23; Ketiga tanah yang terletak di Putusan Nomor 255/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 19 dari 34 halaman

Pasar VIII di Tepi Sei Glugur Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No.435/5/1981; 2)

Bahwa dalam beberapa Surat Keterangan Tanah tersebut diatas apabila Keterangan Tanah tersebut selalu atas nama Surung

3)

ED AN

Sembiring, bukan atas nama Penggugat;

Bahwa disisi lain Penggugat pada point 3 (tiga) halaman 6 (enam) meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan

milik

Tergugat,

yang

IM

tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mengusahai tanah selanjutnya

kembali

dipertegas

oleh

Penggugat pada point 6 (enam) petitumnya meminta agar

GG

Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan point-point diatas sudah sangat jelas dan

TIN

4)

nyata bahwa semua objek perkara dalam perkara a quo bukan sebagai milik dari Penggugat tetapi masih merupakan milik dari Aim. Surung Sembiring, oleh karena itu penggugat dalam hal ini

N

masih belum bisa menggugat Tergugat I dan Tergugat II tentang

ILA

Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, karena belum ada pembagian warisan secara sah oleh Surung Sembiring kepada anak-anaknya;

Bahwa selain itu Penggugat pada posita gugatannya point 3 (tiga)

AD

5)

halaman 6 (enam) mengatakan "bahwa sangat beralasan secara

NG

hukum dst bahwa tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menguasai tanah “milik Tergugat". Dalam arti kata lain Penggugat dengan senang hati

PE

mengatakan tanah objek perkara tersebut merupakan milik

6)

Tergugat karena secara sadar dan dengan jelas Penggugat katakan "Milik Tergugat" selaku ahli waris dari Aim. Surung Sembring; Berdasarkan point-point tersebut diatas sudah dengan terang dan nyata bahwa Penggugat masih terlalu dini mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, karena objek perkara in casu masih belum sah menjadi milik Penggugat Putusan Nomor 255/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 20 dari 34 halaman

dengan kata lain Hak Penggugat Atas Objek Sengketa Tidak Jelas. Oleh sebab itu, menurut Putusan MARI No. 6. K/Sip/1973 tertanggal 21 Desember Tahun 1973 dan Putusan MARI No. 565. K/Sip/1973 tertanggal 21 Desember 1974 sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan

gugatan

Penggugat

tidak

dapat

ED AN

gugatan Penggugat ditolak atau sHdak-tidaknya menyatakan diterima

Verklaarrd).

(Met

Ontvankelij

D. Eksepsi Orang Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalam beberapa point gugatan Penggugat, objek perkara a

IM

1)

quo yaitu, tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 10877 l/A/I/23, dan tanah-tanah lain

GG

sebagaimana yang dimaksud pada Surat Keterangan Tanah lain sebagaimana yang di ungkapkan Penggugat pada point 2 (dua), 3 (tiga) halaman 3 (tiga) posita gugatannya; Bahwa Penggugat juga dengan jelas dan nyata mengatakan bahwa

TIN

2)

tanah yang dimaksudkan oleh Surat Keterangan Tanah No. 10877l/A/I/23 sebagian telah di miliki oleh orang lain sebagaimana dalam posita gugatannya point 1 (satu), halaman 3 (tiga), Paragraf

N

baru halaman 4 (empat), dan kembali dipertegas pada petitum

3)

ILA

gugatanya point 3 (tiga) bagian (a); Bahwa apabila kita melihat dan memahami secara teliti bahwa tanah yang dimaksudkan oleh Surat Keterangan Tanah No. 10877l/A/I/23

AD

tersebut bukan hanya milik salah seorang akan tetapi sudah menjadi milik beberapa orang. Maka dari itu seharusnya Penggugat dalam

NG

mengajukan gugatan ini tidak boleh tidak, pihak yang lain diluar dari pada Tergugat I dan Tergugat II yang memiliki hak di dalam tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah

PE

tersebut, harus ditarik sebagai para pihak dalam berperkara sehingga orang yang ditarik sebagai Tergugat lengkap. Oleh sebab Penggugat hanya menarik Tergugat I dan Tergugat U sebagi pihak Tergugat tanpa menarik pihak lain tersebut, maka menurut Putusan MARI No.601.K/Sip/1975 tertanggal 20 April 1977 menegaskan bahwa apbila orang gang ditarik sebagai Tergugat Tidak Lengkap maka gugatan tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Met Ontvankelij Verklaarrd). Putusan Nomor 255/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 21 dari 34 halaman

II. DALAM PROVISI 1)

Bahwa apa yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan pokok perkara ini, sehingga secara mutatis mutandis tidak perlu

2)

ED AN

untuk diulangi lagi; Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas tuntutan Penggugat Dalam Provisi yang meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Tergugat I dan Tergugat !I dan pihak manapun juga untuk tidak mempergunakan, menguasai,

IM

dan mengusahai tanah objek sengketa milik Pengugat beserta ahli warisnya dst

Karena objek perkara dalam perkara a quo bukan

milik kepunyaan Penggugat tetapi masih merupakan milik dari Aim.

3)

GG

Surung Sembiring yang belum dibagikan kepada ahli warisnya; Bahwa selain itu objek perkara dalam perkara a quo sebagian

TIN

sudah dijual oleh Aim. Surung Sembiring (Ayah Tergugat I/Kakek Penggugat) kepada orang lain semasa hidupnya; 4)

Bahwa karena sebagian objek perkara telah dijual oleh Aim.

N

Surung Sembiring, maka sisa dari objek perkara yang belum dijual tersebut selaku ahli waris berkewajiban untuk memelihara atau

ILA

mengusahainya dengan segala daya upaya sehingga objek sengketa dalam perkara ini tetap terpelihara atau tidak terlantar sebelum adanya pembagian diantara para ahli waris, karena

AD

menurut Pasal 1129 KUHPerdata mengatakan bahwa "bila setelah lampalihya waktii 3 tahlih terhituhg dari saat dibukanya warisan itu,

NG

tidak seorang waris pun memajukan diri, maka perhitungan penutup harus dilakukan kepada Negara, sedangkan Negara akan berkuasa sementara mengusahai harta peninggalannya;

PE

5)

Bahwa biasanya tuntutan Provisionil hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, bukan tuntutan yang mengenai pokok perkara, sedangkan tuntutan Penggugat Dalam Provisionil dalam gugatannya sudah mengenai pokok perkara, Maka tahun 1973 No. 1070 K/Sip/1972 Tuntutan Provisionil

tersebut

dinyatakan

Tidak

Dapat

Diterima

(Niet

Ontvankelij Verklaarrd).


III. DALAM POKOK PERKARA 1)

Bahwa apa yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi dan dalam Provisi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan pokok perkara ini, sehingga secara mutatis

2)

ED AN

mutandis tidak perlu untuk di ulangi lagi; Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali Tergugat I dan Tergugat II mengakuinya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu)

IM

3)

halaman 2 (dua) mengatakan dimana setelah Ayah Penggugat meninggal dunia Penggugat merenovasi rumah kontrakan objek

GG

sengketa berhubung banyak seng dan teras telah roboh yang telah diserahkan kakek dan nenek Penggugat kepada Ayah Penggugat tepatnya bersebelahan dengan tempat tinggal dari Tergugat I dan

TIN

Tergugat II akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak keberatan dan membiarkan perbaikan itu hingga selesai. Dalam hal ini, benar Penggugat telah merenovasi rumah kontrakan tersebut, yaitu kurang lebih seminggu setelah Ayah Penggugat meninggal dunia,

Penggugat

menggunakan

uang

tersebut

urituk

ILA

kemudian

N

Penggugat menagih uang kontrakan melalui Tergugat I, lalu

mempefbaiki 3 (tiga) lembar seng, atas keluhan penyewa kontrakan. Tentang kontrakan tersebut telah diserahkan oleh

AD

Kakek/Nenek Penggugat kepada Ayah Penggugat, itu sangat tidak benar karena Tergugat 1 adalah saudara kandung dari Ayah Penggugat yang telah menikah dengan Tergugat II, jadi jikalau ada

NG

penyerahan tersebut maka setidaknya Tergugat I selaku saudara kandung dari Ayah Penggugat sekaligus Anak Kandung dari

PE

Pewaris (ic. Surung Sembiring) pasti mengetahuinya. Akan tetapi karena Penggugat mengatakan bahwa telah diserahkan oleh Kakek dan Nenek Penggugat kepada Ayah Penggugat sebagaimana dikatakan pada point 1 (satu), 4 (empat) posita gugatannya halaman 2 (dua) maka melalui pefsidaiigan ini Tergugat I dan Tefgligat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Penggugat untuk membuktikan penyerahan tersebut dari Aim. Surung Sembiring kepada Aim. Rejeki Sembiring. karena sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat Putusan Nomor 255/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 23 dari 34 halaman

II semua objek sengketa dalam perkara a quo masih atas nama Pewaris (ic. Aim. Surung Sembiring); 4)

Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah melarang Penggugat untuk memetik (memanen) buah kelapa dan buah rambutan

(enam)

posita

gugatannya,

karena

ED AN

sebagai mana dalil Penggugat pada point 2 (dua), 3 (tiga) dan 6 sudah

merupakan

hal

sewajarnya karena Penggugat tanpa meminta izin dari Tergugat I dan Tergugat II untuk memanennya. Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini melarang Penggugat untuk memanen buah kelapa dan buah rambutan tersebut karena Pohon Kelapa dan Pohon

IM

Rambutan tersebut merupakan milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak diatas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sendiri, dan tanah tersebut tidak termasuk dalam objek perkara a quo baik sebagaimana

10877l/A/I/23,

SKT

yang dimaksud

GG

dalam tanah

No.

7265/A/I/23,

oleh SKT

maupun

tanah

No. yang

5)

TIN

dimaksudkan oleh SKT No.435/5/1981;

Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II marah kepada Penggugat pada saat Penggugat datang menagih uang sewa rumah sebagaimana yang dikatakan Penggugat pada point 4 (empat) dan

N

7 (tujuh) posita gugatannya halaman 2 (dua), karena pada saat itu

ILA

Penggugat datang untuk menagih uang sewa rumah tersebut kepada para penyewa pada waktu malam hari sekitar pukul 22.00 WIB dan tanpa koordinasi secara kekeluargaan atau minta izin

AD

kepada Tergugat I. Dan melalui jawaban Tergugat I dan Tergugat II ini Tergugat I dan Tergugat II memberitahukan kepada Mejelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa sebelum Ayah

NG

Penggugat (ic. Aim. Rejeki Sembiring) meninggal dunia, dalam pengambilan uang sewa rumah tersebut baik Tergugat I dan

PE

Tergugat II maupun Ayah Penggugat (ic. Aim. Rejeki Sembiring) selalu saling meminta izin antara satu dengan yang lain atau selalu adanya koordinasi secara kekeluargaan diantara Tergugat I dan Tergugat II (selaku suami Tergugat I) dengan Rejeki Sembiring (Ayah Penggugat) semasa hidupnya;

6)

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (suami Tergugat I) menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 5 (lima) halaman 3 (tiga) posita gugatannya yang mengatakan bahwa "Penggugat Putusan Nomor 255/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 24 dari 34 halaman

selalu merasa ingin semua ini diakhiri dengan musyawarah Orang Karo yang menjunjung tinggi adat istiadat Karo maka Penggugat selalu berusaha untuk berdamai dengan musyawarah Anak Bern, Senina, Kalimbumbu untuk membicarakannya, akan tetapi tidak pernah berhasil dalam hal musyawarah adat istiadat Karo

ED AN

tersebut". Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan bahwa usaha sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat tersebut diatas tidak pernah terjadi, justru Penggugat sendirilah yang tidak mau datang untuk membicarakan perdamaian atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Kepala Desa Sei Semayang telah

IM

mengundang kedua belah pihak sebagaimana Surat Undangan yang tertanggal 17 Maret 2014 dan Surat Undangan tertanggal 30

GG

April 2014, namun Penggugat tidak dating untuk menghadirinya sementara Tergugat I dan Tergugat II datang untuk menghadirinya; 7)

Bahwa Tergugat I bersama Tergugat II menolak dengan tegas apa

TIN

yang disampaikan Penggugat pada kalimat terakhir pada point 7 (tujuh) posita gugatannya yang mengatakan "Penggugat sudah dipermainkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana Tergugat I menguasai

keseluruhan

bundle

warisan

yang

belum

N

telah

dibagikan kepada ahli warisnya dan sekarang harta tersebut

ILA

dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat IF, Karena Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak menguasai keseluruhan bundle (berkas-berkas)

warisan

sebagaimana

yang

dimaksud

oleh

AD

Penggugat tersebut, bahkan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini tidak mengetahui tentang bundle warisan tersebut yang terdiri

NG

dari beberapa SKT sebagaimana yang dipaparkan oleh Penggugat dalam point 1 (satu) ,2 (dua) ,3 (tiga) halaman 3 (tiga) posita gugatannya, karena semasa hidupnya Ayah Tergugat I (Aim.

PE

Surung

Sembiring)

tidak

pernah

memperlihatkan

apalagi

menyerahkan semua surat tanah tersebut kepada Tergugat I, hanya saja dalam hal ini Tergugat I mengetahui semua harta peninggalan dari Ayahnya (ic. Aim. Surung Sembiring) dan harta peninggalan

tersebut

Tergugat

I

dan

Tergugat

II

yang

mengusahainya karena belum ada pembagian warisan diantara ahli waris;


8)

Bahwa semasa hidupnya Aim. Rejeki Sembiring (Ayah Penggugat) bersama dengan Tergugat I seia sekata untuk sama-sama menikmati hasil dari harta peninggalan tersebut, Tergugat I bersama suaminya (ic. Tergugat II) saling berkoordinasi dengan Ayah Penggugat untuk menagih atau mengambil uang sewa

ED AN

kontrakan dari para penyewa karena Tergugat I dengan Ayah Penggugat (ic. Aim Rejeki Sembiring) sadar bahwa harta peninggalan Orangtua tersebut merupakan kepunyaan bersama. Hanya saja setelah Aim* Rejeki Sembiring (Ayah Penggugat) meninggal dunia cara pengambilan uang sewa tersebut tidak lagi saling koordinasi, dimana oleh Penggugat sendiri dalam mengambil sewa

kontrakan

dengan

cara

IM

uang

diam-diam

tanpa

sepengetahuan Tergugat I, dan karena tindakan Penggugat

GG

tersebut Tergugat I dan Tergugat II melarangnya untuk jangan menagih uang kontrakan lagi dari para penyewa; 9)

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil

TIN

Penggugat yang mengatakan bahwa bundle (berkas-berkas) warisan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang dikatakan Penggugat pada point 8 (delapan) halaman 3 (tiga) gugatannya,

karena

bundle

warisan

(berkas-berkas)

N

posita

termasuk SKT yang dipaparkan oleh Penggugat tersebut oleh

ILA

Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui sama sekali. Tetapi harta peninggalan Aim. Surung Sembiring dalam fisiknya Tergugat I dan Tergugat II ketahui dan Tergugat I bersama Tergugat II

AD

mengusahainya karena belum adanya pembagian diantara para ahli wans, karena sesuai dengan Pasal 1129 KUHPerdata

NG

mengatakan "jika setelah lewatnya waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai hari terbukanya warisan, tidak seorang waris pun memajukan diri, maka perhitungan penutup harus dilakukan kepada Negara,

PE

sedangkan Negara akan berkuasa sementara menguasai harta peninggalannya*. Jadi dengan segala daya uapaya sebelum adanya pembagian diantara para ahli waris Tergugat I bersama suaminya

(Tergugat

II)

berusaha

untuk

mengusahai

dan

memeliharanya dengan selalu memperhatikan apa yang menjadi kewajiban kita selaku warga Negara Indonesia, yaitu membayar pajak, dimana sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2015 Tergugat I bersama dengan suaminya (Tergugat II) telah Putusan Nomor 255/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 26 dari 34 halaman

melakukan pembayaran pajak terhadap objek perkara atas nama Surung Sembiring sebagaimana dapat dibuktikan oleh Sufat Keterangan Kepala Desa Sei Semayang; 10) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan ini menolak dengan

ED AN

tegas dalil Penggugat pada point 4 (empat) halaman 4 (empat) posita gugatannya yang mengatakan adanya Surat Pelepasan Hak/Ganti Rugi sesuai antara Surung Sembiring dengan Rejeki Sembiring, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mendengar atau mengetahuinya; sangat

tidak

beralasan

secara

hukum

apa

yang

IM

11) Bahwa

disampaikan oleh Penggugat pada kalimat terakhir paragraph pertama halaman 4 (empat) posita gugatannya yang mengatakan

GG

pada intinya bahwa Tergugat I dan Tergugat II agar mengosongkan dan dikembalikan kepada Penggugat (ic. Hendry Abbas Sembiring) rumah yang ditepati oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dalam hal ini Penggugat

tersebut

TIN

permintaan

sangat

tidak

perlu

untuk

diperhatikan apalagi untuk dikabulkan, karena Penggugat dalam hal ini tidak berhak sama sekali atas rumah yang ditepati oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut karena rumah yang ditepati

N

oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah rumah yang dibangun oleh

ILA

Tergugat I dan Tergugat II sendiri; 12) Bahwa Tergugat I bersama dengan Tergugat II menolak dengan

AD

tegas dalil Penggugat dalam paragraph terakhir kalimat terakhir halaman 4 (empat) - 5 (lima) yang mengatakan bahwa Surat Keterangan Tanah dst yang selama ini dikuasai oleh Pemberi

NG

Kuasa agar tidak digangggu gugat oleh saudari Norma Sembiring Depart baik siapapun juga berhubung tanah tersebut adalah milik

PE

dari pada Aim. Rejeki Sembiring ayah kandung Pemberi Kuasa yang telah ditebus dari orang lain, sebagaimana yang diungkapkan Penggugat pada point B halaman 8 (delapan) petitum gugatannya bahwa "SKT No. 7265/A/I/23 atas nama Surung Sembiring yang terletak di

Kampung

Lorong

Karang

Rejo

Sei

Semayang

Kecamatan Sunggal seluas 429,44 M2 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang tanggal 16 Juli 1973 sesuai Kwitansi tanggal 09 Februari 1998 antara Rejeki Sembiring kepada Hj. Hanipah Hanum pinjaman Aim. Surung Sembiring Putusan Nomor 255/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 27 dari 34 halaman

sebanyak Rp.6.000.000,- (enamjuta rupiah) pada Hj. Hanipah Hanum dan SKT atas nama Surung Sembiring telah dikembalikan Hj. Hanipah Hanum kepada Rejeki Sembiring sehingga tanah tersebut adalah milik Rejeki Sembiring Ayah Kandung dari pada

ED AN

Penggugat". 13) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui tentang adanya utang Ayah Tergugat I (ic. Aim. Surung Sembiring) kepada Hj. Hanipah

Hanum

yang

telah

menjaminkan

SKT

tersebut

sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat apalagi mengetahui adanya penebusan SKT tersebut oleh Ayah Penggugat (ic. Rejeki

IM

Sembiring) dari Hj. Hanipah Hanum, karena sepengetahuan Tergugat I, Aim. Surung Sembiring (Ayah Tergugat I) tidak pernah meminjam uang dari sipapun apalagi meminjam uang dari Hj.

GG

Hanipah Hanum;

14) Bahwa jika seandainya betul Ayah Penggugat (ic. Surung

TIN

Sembiring) telah meminjam uang dari Hj. Hanipah Hanum dengan menjaminkan SKT sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dan kemudian memang benar telah ditebus oleh Ayah Penggugat (ic. Rejeki Sembiring), maka Penggugat sudah jelas sangat keliru

N

karena telah mendasari atau mendalilkan tindakan penebusan SKT

ILA

yang telah diserahkan oleh Aim. Surung Sembiring kepada Hj. Hanipah Hanum sebagai jaminan pembayaran utang Surung Sembiring sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Hj.

AD

Hanipah Hanum, dengan membayar utang Surung Sembiring tersebut kepada Hj. Hanipah Hanum sesuai dengan kwitansi tanggal 09 Februari 1998, maka serta merta menurut Penggugat

NG

dengan ditebusnya SKT tersebut dari Hj. Hanipah Hanum oleh Rejeki Sembiring maka SKT tersebut menjadi milik dari pada Rejeki

PE

Sembiring. Sedangkan menurut hukum seseorang yang telah memiliki sesuatu kebendaan hams dapat membuktikan bahwa seseorang itulah yang berhak atas kebendaan tersebut dengan bukti-bukti yang dia miliki, sementara objek perkara a quo sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat pada paragraph terakhir halaman 4 merupakan harta peninggalan Ayah Tergugat I yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, hanya saja (jika seandainya betul) SKT tersebut telah ditebus oleh Rejeki Sembiring dari Hj. Hanipah Hanum. Maka dari itu, sudah sangat patut dan Putusan Nomor 255/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 28 dari 34 halaman

layak

Majelis

Hakim

yang

memeriksa

perkara

ini

untuk

mengenyampingkan permintaan Penggugat tersebut; 15) Bahwa Aim. Surung Sembiring yang memiliki tiga orang anak yaitu Drs. Rejeki Sembiring Bin Surung Sembiring, Norma Br Sembiring

ED AN

Binti Surung Sembiring dan Fatmawati Br Sembiring Binti Surung Sembiring benar memiliki harta peninggalan, berupa Sawah seluas 0,8 Ha, dan ada satu rumah tempat tinggal yang telah direnofasi oleh

penyewa

menjadi

rumah

makan

sementara

sawah

sebagaimana yang dikatakan Penggugat tersebut pada paragraf

IM

baru halaman 3 (tiga) posita gugatannya itu tidak ada;

16) Bahwa dalam hal ini dasar bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat I dan Tergugat II terkesan mengada-

GG

ada serta hanya ingin memiliki semua harta peninggalan Orangtua Tergugat I (ic. Aim. Surung Sembiring) tanpa memberikan bagian sedikitpun kepada Tergugat I dan tanpa melalui jalur hukum yang

TIN

berlaku terhadap pembagian warisan atau harta peninggalan sebagaimana yang berlaku kepada semua warga Negara Indonesia yang menganut agama Islam pada umumnya;

kepada

Penggugat

sebagaimana

yang

dinyatakan

ILA

kerugian

N

17) Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan Penggugat pada bagian (a) dan bagian (b) halaman 5 (lima) posita gugatannya karena sudah sewajarnya selaku ahli waris yang masih

AD

hidup mengusahai harta peninggalan orangtua sebagai pewaris yang telah meninggal dunia agar tidak terlantar;

NG

18) Bahwa sangat tidak berdasar hukum apa yang dimintakan oleh Penggugat pada point 4 (empat) halaman 6 (enam) posita gugatannya yang meminta majelis hakim untuk memerintahkan

PE

dalam

Provisi

agar

Tergugat

I

dan

Tergugat

II

tidak

mempergunakan, menguasai dan mengusahai tanah objek perkara in casu. Karena objek perkara merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh Ayah Tergugat I/Kakek Penggugat yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

19) Bahwa sangat tidak berdasar hukum apa yang dimintakan oleh Penggugat yang meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara


ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar Uang Paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap seandainya Tergugat I dan Tergugat II tidak mengosongkannya. Karena objek perkara dalam perkara a quo adalah milik Aim. Surung Sembiring

ED AN

(Ayah Tergugat I) yang belum dibagikan kepada ahli warisnya yang selama ini dengan segala daya upaya Tergugat I bersama suaminya (Tergugat II) sebelum adanya pembagian berusaha untuk mengusahainya agar tidak terlantar;

20) Bahwa tidak berdasar hukum objek perkara in casu diletakkan Sita

IM

Jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena objek perkara a quo merupakan harta peninggalan orangtua Tergugat I yang belum

GG

dibagikan kepada ahli warisnya, dan sebagian tanah dari objek perkara ini telah dijualkan oleh Orangtua Tergugat I kepada orang

TIN

lain semasa hidupnya;

21) Bahwa tidak berdasar hukum permintaan Penggugat yang meminta agar semua objek perkara in casu dinyatakan sebagai milik Penggugat karena Penggugat dalam hal ini adalah Cucu dari Aim.

N

Surung Sembiring anak dari Aim. Rejeki Sembiring saudara

ILA

kandung dari Tergugat I. Pemilik objek perkara a quo adalah Aim. Surung Sembiring yang belum dibagikan kepada ahli warisnya berdasarkan hukum yang berlaku kepada setiap umat muslim di

AD

Negara tercinta ini;

22) Bahwa sebagaimana permintaan Penggugat yang meminta objek

NG

perkara khususnya tanah yang seluas 0,8 Ha dibagi, maka Tergugat I dan Tergugat II tidak menutup kemungkinan untuk

PE

membagikannya apabila dibagikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku kepada setiap umat muslim;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat I

dan Tergugat II memohon dengan segala kerendahan hati agar Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini antara lain sebagai berikut:


PRIMAIR: I.

DALAM EKSEPSI -

Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

-

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet

II. DALAM PROVISI

ED AN

Onvantkelijke Verklaard).

Menolak Tuntutan Penggugat Untuk Seluruhnya. II. DALAM POKOK PERKARA -

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan

gugatan

Penggugat

-

dapat

diterima

(Niet

IM

Onvantkelijke Verklaard);

tidak

Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam

GG

perkara ini. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang yang memeriksa serta menyidangkan

TIN

perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Putusan Sela Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Mei 2016

N

Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Lbp dengan amar putusan sebagai berikut ; 1. Menyatakan eksepsi sepanjang Kompetensi absolut yang diajukan oleh

ILA

Tergugat I dan Tergugat II ditangguhkan hingga putusan akhir. 2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk

AD

melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

NG

3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2/PDT.G/2016/PN

Lbp. tanggal 4 Agustus 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai

PE

berikut

DALAM ESKSEPSI: 1. Mengabulkan eksepsi Kompetensi absolut Tergugat I dan Tergugat II; 2. Menyatakan

Pengadilan

Negeri

Lubuk Pakam tidak

berwenang

mengadili perkara ini; 3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.891.000,- (lima juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah); Putusan Nomor 255/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 31 dari 34 halaman

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 02 / Pdt.G / 2016 / PN Lbp tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Lubuk pakam, yang menerangkan bahwa kepada Penggugat I dan II telah diberitahukan tentang isi putusan

ED AN

tersebut pada tanggal 25 Agustus 2016 ;

Membaca Relaas Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 02 / Pdt.G / 2016 / PN Lbp tanggal 25 Agustus

2016

dari kuasa Hukum

Penggugat I dan II / Pembanding I dan II yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk pakam, Relas Pemberitahuan Pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat I dan II /

IM

Terbanding, I dan II pada tanggal 19 Mei 2017 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara Putusan

GG

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2/PDT.G/2016/PN Lbp. tanggal 12 Mei 2016 kepada kuasa Hukum Penggugat I dan II / Pembanding I dan II pada tanggal 9 Agustus 2017, dan Kuasa Hukum Para Tergugat I dan II /

TIN

Terbanding, I dan II pada tanggal 22 Mei 2017 yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan

N

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2/PDT.G/2016/PN Lbp. tanggal 4 Agustus 2016 tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak

ILA

tanggal pemberitahuan tersebut ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM bahwa

AD

Menimbang,

permohonan

banding

dari

kuasa

Hukum

Penggugat I dan II / Pembanding I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan

NG

oleh Undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

PE

Menimbang, bahwa

Majelis hakim Pengadilan

Tinggi

Medan setelah

membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam Nomor 2/PDT.G/2016/PN Lbp. tanggal 4 Agustus 2016 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan

oleh para pihak, telah tepat dan

benar menurut hukum, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih alasan dan

pertimbangan

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang


dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2/PDT.G/2016/PN Lbp.

Menimbang,

bahwa

oleh karena

Penggugat berada di pihak yang

kalah

ED AN

tanggal 4 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan; Para Pembanding maka

semula

Para

dibebankan membayar

biaya

perkara dikedua tingkat pengadilan ;

Mengingat pasal - pasal dan ketentuan peraturan – peraturan

IM

Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

1.

Menerima Permohonan Banding dari kuasa Hukum Penggugat I dan II

Menguatkan

TIN

/ Pembanding I dan II ;

2.

GG

MENGADILI

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

2/PDT.G/2016/PN Lbp. tanggal 4 Agustus 2016, yang dimohonkan

3.

ILA

N

banding tersebut ;

Menghukum Para Pembanding

semula

Para Penggugat

untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam

AD

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh

NG

ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Permusywaratan Majelis Hakim

PE

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, oleh YANSEN PASARIBU SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Serta ADI SUTRISNO, SH.MH. dan NUR HAKIM, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat

Banding,

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Agustus 2017 Nomor : 255 / PDT / 2017 / PT.MDN. putusan mana telah diucapkan pada hari Senin tanggal 6 November 2017 dalam sidang Putusan Nomor 255/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 33 dari 34 halaman

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Anggota serta MARTHIN AP. SINAGA, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ; Hakim Ketua Majelis,

ED AN

Hakim-Hakim Anggota,

- TTD -

- TTD -

ADI SUTRISNO, SH.MH.

YANSEN PASARIBU, SH

- TTD -

GG

IM

NUR HAKIM, SH.MH.

Panitera Pengganti, - TTD -

TIN

MARTHIN A.P. SINAGA, SH. MH.

Biaya-Biaya :

PE

NG

AD

ILA

N

1. Meterai Rp. 6.000,2. Redaksi Rp. 5.000,3. Pemberkasan Rp 139.000,Jumlah Rp. 150.000,( seratus lima puluh ribu rupiah )


PENGADILAN TINGGI MEDAN

Recommend Documents