PENGARUH KARAKTERISTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) NIKE NUR AINI NUR CAHYONOWATI, SE., MSi., Akt.
ABSTRACT
This research aims to analyze the Corporate Governance charactheristics to the Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesian public listed non financial companies. The Corporate Governance charactheristics which are examined are Board of Commissioner size, Board of Commissioner Independence, Audit Committee Independence, Managerial Ownership, Institutional Ownership, Foreign Ownership, Concentrated Ownership, and firm size as control variable. The extent of CSR Disclosure based on Key Success for Social Performance from Nor Hadi. The population in this research are non financial companies in Indonesian Stock Exchange 2009. Total sample which are examined are 123 companies that selected with judgment sampling methode. Collective data with content analysis and then analyzed with multiple linear regression method. Result of this research indicates that board of commissioner size, institutional ownership, foreign ownership, and firm size had significant effect to corporate social disclosure in Indonesia. While other variabel do not have significant effect to corporate social responsibility disclosure in Indonesia. Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Board of Commissioner, Audit Committee, Ownership Structure.
1
PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu konsep akuntansi yang menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. CSR timbul sebagai akibat dari keberadaan perusahaan-perusahaan yang aktivitasnya sering kali menimbulkan dampak negatif. Praktik dan pengungkapan CSR jika dilakukan secara berkesinambungan oleh perusahaan akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Berdasarkan csrnetwork.org (2006), salah satu konsultan CSR terkemuka di Inggris (dikutip dari Said, et al., 2009), menyatakan bahwa keterlibatan perusahaan atas tanggung jawab sosialnya dapat meningkatkan akses modal, memperbaiki kinerja keuangan, mengurangi biaya operasi, meningkatkan citra dan reputasi, meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas. Di Indonesia, praktik CSR telah mendapat perhatian yang cukup besar. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus yang terjadi seperti penggundulan hutan, meningkatnya polusi dan limbah, buruknya kualitas dan keamanan produk, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dll. Selain itu, dikeluarkannya beberapa peraturan pemerintah juga mendorong praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia. Salah satunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pasal 66 dan 74. Pasal 66 ayat (2) bagian c berisi bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan Pasal 74 berisi tentang kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, selain untuk mendorong praktik dan pengungkapan CSR, juga untuk memenuhi tuntutan akan penerapan Good Corporate Governance dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik. Good Corporate Governance (GCG) merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan stakeholders lainnya agar seimbang hak dan kewajibannya 2
(publikasi FCGI). GCG bertujuan untuk mengatur perusahaan agar dapat menciptakan nilai tambah bagi semua stakeholders-nya. Perusahaan harus memperhatikan hal tersebut karena dalam operasionalnya perusahaan tidak hidup sendiri, melainkan bersama lingkungan sekitar. Oleh karena itu perusahaan harus menjaga lingkungannya agar secara timbal balik, baik perusahaan maupun masyarakat tidak ada yang dirugikan. Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG, yaitu transparancy, accountability, responsibility, dan fairness. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip good corporate governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga mampu mengurangi aktivitas menyimpang seperti rekayasa isi laporan keuangan yang tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya (Kaihatu, 2006). Selain itu, prinsip responsibility dalam penerapan GCG juga dapat mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa aktivitas CSR tidak bisa terlepas dari penerapan GCG. Beberapa penelitian yang menguji hubungan dan pengaruh antara kedua hal tersebut telah dilakukan baik di Indonesia maupun luar negeri. Salah satunya dilakukan oleh Said, et al (2009) yang meneliti perusahaanperusahaan di Malaysia yang telah terdaftar sebagai objek penelitiannya. Dalam penelitiannya, Said, et al mengambil delapan karakteristik corporate governance yang diuji hubungannya dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility. Hasil penelitian Said, et al (2009) menunjukkan hanya dua variabel yang berhubungan positif dengan CSR disclosure, yaitu kepemilikan oleh pemerintah dan independensi komite audit. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Amran dan Devi (2008) yang menemukan bahwa semakin besar kepemilikan oleh pemerintah dapat meningkatkan pengungkapan CSR. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Huafang dan Jianguo (2007) yang menemukan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Struktur
kepemilikan
lain
selain
government
ownership
adalah
kepemilikan manajerial dan kepemilikan terkonsentrasi. Penelitian oleh Anggraini (2006) dan Rosmasita (2007) menemukan hubungan positif antara kepemilikan 3
manajerial dan pengungkapan CSR. Manajer yang memiliki saham perusahaan akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dan sebagai pemegang saham (Rustiarini, 2009). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan pengungkapan CSR. Hasil ini berbeda dengan penelitian Said, et al (2009) yang menemukan kepemilikan manajerial tidak berhubungan positif dengan luas pengungkapan CSR. Kepemilikan terkonsentrasi diteliti oleh Matoussi dan Chakroun (2006) yang menemukan hubungan positif antara kepemilikan terkonsentrasi dengan pengungkapan CSR. Hasil berbeda terlihat pada hasil penelitian Halme dan Huse (1997) serta Ghazali dan Wheetman (2006) dalam Said, et al (2009) menemukan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara kepemilikan yang terkonsentrasi dengan pengungkapan CSR. Kepemilikan terkonsentrasi mengakibatkan hak pemegang saham minoritas tidak memiliki kekuatan untuk berperan dalam menentukan keputusan strategi perusahaan. Selain struktur kepemilikan di atas, terdapat pula kepemilikan oleh asing. Rustiarini (2009) menyebutkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Menurut Said, et al (2009), perusahaanmenggunakan pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai strategi untuk mendapatkan arus masuk modal lanjutan dari investor asing. Namun, hasil berbeda ada pada penelitian Amran dan Devi (2008), dan Said, et al (2009) yang menemukan hubungan negatif antara kepemilikan asing dan luas pengungkapan CSR. Karakteristik corporate governance yang lain adalah ukuran dewan komisaris. Dewan komisaris memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan yaitu untuk mengawasi pengelola perusahaan atau manajemen bertindak dengan benar. Veronica dan Sumin (2009) menemukan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris, akan semakin besar pula pengungkapan CSR. Berbeda dengan Raheja (2003) dalam Said, et al (2009) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan maka semakin menurun kemampuan pengendalian perusahaan akibat kurangnya komunikasi yang efektif, sulitnya koordinasi, serta sulitnya 4
pengambilan keputusan dan cenderung dikendalikan oleh CEO. Hal-hal itulah yang akan menyebabkan rendahnya kualitas pengungkapan sosial perusahaan karena ketidakmampuan melaksanakan peran secara efisien. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh karakteristik corporate governance terhadap pengungkapan CSR. Enam variabel bebas dari karakteristik corporate governance diambil dari penelitian Said, et al (2009) yaitu ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, independensi komite audit, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing. Penelitian ini tidak menggunakan variabel dualitas CEO (jabatan rangkap sebagai CEO dan chairman yang dipegang satu orang) karena di Indonesia menggunakan two-tiers board system. Sedangkan variabel kepemilikan oleh pemerintah tidak digunakan dan digantikan dengan kepemilikan institusional. Kepemilikan Institusional adalah jumlah saham yang dimiliki oleh suatu institusi (oleh perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana, dan institusi lain) dalam sebuah perusahaan. Penelitian Khodadaddi, et al (2010) menemukan adanya hubungan positif antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR. Hal tersebut karena institusi akan memantau perkembangan investasinya pada suatu perusahaan, yang akhirnya akan meningkatkan pengendalian yang tinggi atas tindakan manajemen (Rustiarini, 2009).
TELAAH PUSTAKA Teori Agensi Teori agensi menjelaskan hubungan keagenan antara dua pihak dimana satu atau lebih orang (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk melaksanakan jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pembuatan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976). Perbedaan kepentingan antara dua pihak tersebut dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena kemungkinan agent tidak bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Selain itu, konflik timbul juga dikarenakan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan agent atau sering disebut sebagai 5
asimetri informasi. Ketidakseimbangan atas informasi ini dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan oportunis seperti manajemen laba. Terjadinya konflik kepentingan antara principal dan agent akan menimbulkan biaya keagenan (agency cost). Corporate Governance dapat membantu mengurangi biaya agensi yang mungkin terjadi. Biaya agensi yang muncul karena konflik kepentingan antara agent dan principal dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang dapat menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan (Rustiarini, 2010). Mekanisme pengawasan yang dimaksud adalah mekanisme Good Corporate Governance (GCG). GCG dianggap mampu mengurangi masalah keagenan karena dengan adanya pengawasan maka perilaku oportunis manajer dan kecenderungan untuk menyembunyikan informasi demi keuntungan pribadi dan dapat mengarah pada peningkatan pengungkapan perusahaan.
Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Draft ISO 26000 , 2007, Guidance on Social Responsibility, dalam Waryanto (2009) CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab dari organisasi untuk dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan aktivitas di masyarakat dan lingkungan melalui transparansi dan perilaku etis yang konsisten dengan perkembangan berkelanjutan dan kesejahteraan dari masyarakat, pertimbangan harapan stakeholders, sesuai dengan ketentuan hukum yang bisa diterapkan dari norma-norma internasional yang konsisten dari perilaku dan terintegrasi sepanjang organisasi. Sedangkan menurut menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), CSR merupakan suatu komitmen bisnis yang berkelanjutan dari perusahaan dengan bertindak sesuai etika dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan, keluarga mereka, dan juga masyarakat sekitar dan masyarakat lainnya yang lebih luas. Menurut Gray, et al (1987) dalam Murwaningsari (2007), ruang lingkup tanggung jawab sosial (CSR) mencakup tiga hal, yaitu: (1) Basic Responsibility, tanggung jawab yang muncul karena keberadaan perusahaan. (2) Organizational 6
Responsibility, tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi kepentingan stakeholders, dan (3) Societal Responsibility, tanggung jawab yang menjelaskan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan masyarakat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.
Pengungkapan Corporate Social Responsibility Corporate Social Reporting adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Gray, et al., 1987 dalam Rosmasita, 2007).
Pengungkapan
(disclosure) terhadap aspek social, ethical, environmental dan sustainability merupakan
suatu
cara
bagi
perusahaan
untuk
menyampaikan
bentuk
akuntabilitasnya kepada para stakeholders. Di Indonesia praktik pengungkapan tanggung jawab sosial diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Paragraf 9, yang menyatakan menyatakan bahwa selain laporan keuangan, perusahaan dapat menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup. Selain itu, pengungkapan tanggung jawab sosial juga terdapat dalam keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. kep- 38/PM/1996 peraturan No. VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan yang berisi mengenai kebebasan bagi perusahaan untuk memberikan penjelasan umum (seperti kegiatan bakti sosial dan amal) mengenai perusahaan, selama hal tersebut tidak menyesatkan dan bertentangan dengan informasi yang disajikan dalam bagian lainnya (Murwaningsari, 2007).
Corporate Governance Definisi Good Corporate Governance menurut Cadbury Committee yaitu suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan mengatur hubungan berbagai pihak di dalam maupun luar perusahaan (seperti pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, dan karyawan) sehingga terpelihara kepentingan dan tujuan masing-masing pihak. Definisi yang tidak jauh 7
berbeda juga dinyatakan oleh OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), menyatakan bahwa Corporate Governance merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengarahkan peusahaan agar dapat mendistribusikan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan dengan baik sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang kepentingan (stakeholders). Inti dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Kaihatu, 2006). Pengimplementasian GCG memerlukan komitmen dari seluruh elemen organisasi dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang mengikat di dalamnya. Terdapat lima prinsip yang terkandung dalam GCG yang disebutkan dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yaitu transparancy, accountability, responsibility, fairness, dan independency.
Struktur Corporate Governance Struktur Corporate Governance diperlukan agar pelaksanaan Corporate Governance mudah untuk dilaksanakan. Ada dua pola struktur Corporate Governance yang digunakan dalam mengelola perusahaan, yaitu: 1. One Tier System One Tier System juga disebut sebagai sistem satu tingkat (Single Board System). Sistem ini digunakan oleh negara Anglo-Saxon seperi Amerika dan Inggris. Dalam sistem satu tingkat, peran dewan komisaris dan dewan direksi dijadikan dalam satu wadah, yang disebut dengan Board of Director. Dewan direksi terdiri dari direktur eksekutif dan direktur non-eksekutif. 2. Two Tiers System Two Tiers System disebut juga Sistem Dua Tingkat yang berasal dari Sistem Hukum Kontinental Eropa. Dalam sistem ini peran dewan komisaris dan dewan direksi dipisah secara jelas. Dewan Direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan Dewan Komisaris. Sedangkan dewan komisaris bertugas mengawasi tugas-tugas dewan direksi. 8
Negara-negara yang menggunakan Two Tiers System adalah Belanda, Jerman, dan Indonesia.
Perkembangan GCG di Indonesia Perhatian terhadap GCG yang lebih besar berawal dari terjadinya krisis besar yang melanda Asia. Di Indonesia krisis terjadi dalam jangka waktu yang lama jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurut kajian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) dikutip dari Kaihatu (2006) terdapat beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia. Yaitu, konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi, tidak efektifnya fungsi pengawasan dewan komisaris, inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan, tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal, dan tidak memadainya pengawasan oleh para kreditur. Melihat kondisi di atas, pemerintah berusaha mendorong penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui beberapa peraturan yang dikeluarkan. Tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor:
KEP/31/M.EKUIN/08/1999 mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Berdasarkan pemikiran bahwa suatu sektor ekonomi tertentu cenderung memiliki karakteristik yang sama, maka pada awal tahun 2004 dikeluarkan Pedoman GCG Perbankan Indonesia dan pada awal tahun 2006 dikeluarkan Pedoman GCG Perasuransian Indonesia. Selain itu, terdapat pula Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/MMBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara. Surat keputusan tersebut menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap 9
memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. Selain peraturan-peraturan tersebut, organisasi-organisasi independen juga mendukung implementasi GCG di Indonesia, seperti Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).
Hipotesis 1. Ukuran
Dewan
Komisaris
dan
Pengaruhnya
terhadap
Luas
Pengungkapan CSR Ukuran dewan komisaris yang lebih besar berarti lebih besar pula keahlian yang dimiliki oleh dewan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan (Akhtaruddin, et al, 2009 dalam Waryanto, 2009). Jika dikaitkan dengan teori agensi, anggota dewan yang lebih besar akan memudahkan pengendalian terhadap agen dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif sehingga dapat mengurangi tindakan menyimpang dari agen. Selain itu, tekanan yang lebih besar terhadap manajemen akan mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih besar. Berdasarkan penjelasan di atas, maka ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. Hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan Corporate Social Responsibility.
2. Independensi Dewan Komisaris dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR Komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Penelitian oleh Forker (1992) dalam Said, et al (2009) menyatakan bahwa 10
eberadaan komisaris independen dapat mendorong Dewan Komisaris mengambil keputusan secara objektif yang melindungi seluruh pemangku kepentingan dari tindakan agen yang menyimpang. Jika pengawasan telah dilakukan dengan efektif, maka pengelolaan perusahaan akan dilakukan dengan baik pula, dan manajemen akan mengungkapkan semua informasi yang ada, termasuk tanggung jawab sosial. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua yang akan diuji adalah: H2: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan Corporate Social Responsibility.
3. Independensi
Komite
Audit
dan
Pengaruhnya
terhadap
Luas
Pengungkapan CSR Menurut KNKG (2006), salah satu tugas komite audit adalah untuk memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik. Adanya anggota independen dalam komite audit dapat menjadi alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan sehingga dapat mengurangi biaya agensi, meningkatkan pengendalian internal dan akan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan (Forker, 1992 dalam Said, et al., 2009). Anggota independen dapat secara objektif membantu dewan komisaris melaksanakan tugas pengawasan terhadap manajemen. Dengan tercapainya pengawasan yang efektif, maka dapat dipastikan pengendalian internal dilakukan dengan baik. Sehingga akan mengurangi konflik dan biaya agensi yang pada akhirnya dapat mendorong agen untuk mengungkapkan seluruh informasi perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: H3: Proporsi Independensi dalam Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan Corporate Social Responsibility
4. Kepemilikan Manajerial dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR 11
Menurut teori keagenan, adanya kemungkinan permasalahan yang timbul diantara pemegang saham dan manajer disebabkan karena kecilnya kepemilikan oleh agen di perusahaan (Said, et al 2009). Hal ini dapat menjadi penyebab tindakan oportunis yang dilakukan oleh manajer. Rawi dan Munawar (2010) dan Murwaningsari (2009) menemukan adanya hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan luas pengungkapan CSR. Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen, maka manajemen akan ikut serta aktif dalam pengambilan keputusan. Mereka akan memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya, namun juga akan menanggung resiko secara langsung bila keputusan itu salah. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan cara mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan. Dengan demikian, manajemen tidak akan bertindak yang akan merugikan perusahaan, sehingga dapat mengurangi pengawasan dan agency cost. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis kelima yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: H4: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan Corporate Social Responsibility
5. Kepemilikan
Institusional
dan
Pengaruhnya
terhadap
Luas
Pengungkapan CSR Kepemilikan oleh institusi dapat meningkatkan pengendalian terhadap manajemen dan mengurangi peluang tindak kecurangan yang mungkin dilakukan (Murwaningsari,
2009).
Institusi
secara
profesional
akan
memantau
perkembangan investasinya agar dapat menghasilkan keuntungan yang ingin mereka capai. Monitoring yang dilakukan oleh institusi inilah yang akan menekan manajemen agar tidak bertindak menyimpang. Menurut Murwaningsari (2009), investor institusional memiliki power dan experience untuk bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip corporate governance untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham, sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan. 12
Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis berikutnya yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: H5: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan Corporate Social Responsibility.
6. Kepemilikan Asing dan Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan CSR Perusahaan
yang
memiliki
kepemilikan
saham
asing
cenderung
memberikan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan yang tidak, dikarenakan beberapa alasan (Puspitasari, 2009 dalam Rustiarini, 2008). Alasan pertama karena perusahaan asing terutama dari Eropa dan Amerika lebih lama mengenal konsep praktik dan pengungkapan CSR, kedua karena perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri, ketiga karena perusahaan tersebut mungkin mempunyai sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk, dan alasan keempat adanya kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok dan masyarakat umum. Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Rustiarini (2008) menemukan bahwa kepemilikan saham oleh pihak asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang akan diuji adalah: H6:
Kepemilikan
Asing
berpengaruh
positif
terhadap
luas
pengungkapan Corporate Social Responsibility.
7. Kepemilikan
Terkonsentrasi
dan
Pengaruhnya
terhadap
Luas
Pengungkapan CSR Kepemilikan terkonsentrasi berarti kepemilikan sebagian besar saham perusahaan dimiliki oleh suatu kelompok atau individu. Penelitian oleh Matoussi dan Chakroun (2006) menemukan pengaruh positif kepemilikan terkonsentrasi terhadap pengungkapan CSR. Kepemilikan yang terkonsentrasi akan mengurangi kuantitas pemegang saham di perusahaan, sehingga dapat mengurangi konflik 13
antara manajemen dengan stakeholders. Semakin sedikit kuantitas stakeholders maka semakin sedikit variasi kepentingan yang berasal dari stakeholders, dengan demikian manajemen akan lebih mudah mengelola kepentingan yang lebih sedikit tersebut. Hal ini juga dapat mengurangi konflik sehingga pengawasan pun akan mudah dilakukan, dan pengungkapan CSR akan semakin luas. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Said, et al (2009), yang menemukan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: H7 = Kepemilikan Terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan Corporate Social Responsibility
METODE PENELITIAN Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Variabel dependen dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan CSR. Metode analisis yang digunakan adalah content analysis method dimana peneliti akan mengamati ada tidaknya item informasi yang diungkapkan dalam annual report. Item-item tersebut didasarkan pada Key Success Factors for Social Performance yang berisi 123 indikator pengukuran pengungkapan CSR yang disusun oleh Nor Hadi. Jika item diungkapkan dalam annual report maka diberi skor “1”, namun jika item tidak diungkapkan maka diberi skor “0”. Luas pengungkapan CSR dinyatakan dalam Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) yang dirumuskan dengan: CSRD = Jumlah item yang diungkapkan 123 item pengungkapan Variabel independen dalam penelitian ini yaitu: 1. Ukuran Dewan Komisaris Ukuran dewan komisaris dalam penelitian adalah jumlah seluruh anggota yang duduk dalam dewan komisaris yang bertugas mengawasi dan memberi
14
nasihat pada direksi. Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan komisaris yang dilihat dari annual report masing-masing perusahaan. 2. Independensi Dewan Komisaris Variabel Independensi dewan komisaris dilihat dari proporsi komisaris independen yang ada dalam dewan komisaris di perusahaan. Hasilnya berupa persentase yang dihitung dari rumus berikut: Komisaris Independen =
Jumlah anggota komisaris independen Jumlah seluruh anggota dewan komisaris
3. Independensi Komite Audit Independensi komite audit adalah anggota yang ada di luar emiten atau perusahaan publik. Hasilnya berupa persentase yang dihitung dari rumus berikut: Independensi Komite Audit =
jumlah anggota independen Jumlah seluruh anggota komite audit
4. Kepemilikan Manajerial Kepemilikan manajerial merupakan besarnya kepemilikan saham oleh manajemen di perusahaan. Variabel ini dihitung dengan rumus berikut: Kepemilikan Manajerial = jumlah saham yang dimiliki manajemen Jumlah saham beredar 5. Kepemilikan Institusional Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh investor institusional seperti bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, perseroan terbatas dan lembaga keuangan lainnya. Kepemilikan ini diperoleh dengan menghitung rumus di bawah ini: Kepemilikan Institusional = jumlah saham yang dimiliki institusi Jumlah saham beredar 6. Kepemilikan Asing Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor asing, baik perorangan maupun lembaga. Kepemilikan asing diukur berdasarkan rumus: Kepemilikan Asing = jumlah saham yang dimiliki pihak asing Jumlah saham beredar 15
7. Kepemilikan Terkonsentrasi Kepemilikan saham terkonsentrasi merupakan kepemilikan lebih dari 50% saham dalam perusahaan yang dimiliki oleh satu pihak (baik perorangan atau lembaga). Variabel ini diukur menggunakan variabel dummy, dengan pemberian skor “1” jika perusahaan memiliki kepemilikan terkonsentrasi, dan skor “0” jika kepemilikan perusahaan tidak terkonsentrasi.
Variabel Kontrol Variabel control dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan yang diambil dengan menggunakan total asset perusahaan, kemudian dirumuskan dengan log: Ukuran perusahaan = log (total asset)
Populasi dan Sampel Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009. Sampel diambil dengan metode judgement sampling, yaitu mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian. Populasi berjumlah 326 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2009. Perusahaan tersebut memiliki tipe industri yang berbeda, sehingga sampel yang diambil harus mewakili tiap-tiap industri tersebut.
Jenis dan Sumber Data Jenis data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, berupa annual report yang diperoleh dari Pojok BEI Fakultas Ekonomi UNDIP, situs resmi BEI, dan website perusahaan.
Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Pengumpulan data dilakukan dengan dengan melihat data-data yang diperlukan, mencatat, dan menganalisis annual report perusahaan tahun 2009. 16
Metode Analisis Data Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik harus dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data memenuhi asumsi klasik atau tidak. Tujuannya untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias, karena tidak semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian
meliputi
uji
normalitas,
uji
multikolinearitas,
dan
uji
heteroskesdastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z (1- Sample K-S (Ghozali, 2009). Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari
nilai
tolerance
dan
lawannya
variance
inflation
factor
(VIF).
Multikolinearitas diihat dari nilai tolerance < 0.10 atau VIF > 10. Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas digunakan uji Glejser yang meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika hasilnya menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang signifikansinya < 5%, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).
Analisis Regresi Berganda Setelah seluruh data yang dibutuhkan untuk peneitian ini diperoleh, maka akan dilakukan serangkaian tahap untuk menghitung dan mengolah data tersebut, yaitu: 1. Menghitung karakteristik corporate governance yang diproksikan dalam Ukuran Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Independensi 17
Komite
Audit,
Kepemilikan
Manajerial,
Kepemilikan
institusional,
Kepemilikan asing, dan kepemilikan Terkonsentrasi. 2. Menghitung indeks CSR dengan membandingkan item-item yang diungkapkan perusahaan dalam annual report dengan 123 item yang diwajibkan. 3.
Metode regresi linier berganda (multiple regression) dilakukan terhadap model yang diajukan peneliti dengan menggunakan Software SPSS Versi 16.0. Hubungan antara karakteristik GCG dengan pengungkapan CSR perusahaan, diukur dengan rumus sebagai berikut:
CSRD = βo + β1UDKOM + β2KOMIND + β3INDKOA + β4KMENJ + β5KINST + β6KASG + β7KKONS + β8SIZE + ɛ i
Keterangan: CSRD
: Indeks Pengungkapan CSR perusahaan
UDKOM : Ukuran Dewan Komisaris KOMIND : Proporsi Komisaris Independen INDKOA : Proporsi komite audit independen KMENJ
: Persentase kepemilikan manajerial
KINST
: Persentase kepemilikan institusional
KASG
: Persentase kepemilikan asing
KKONS
: Konsentrasi kepemilikan saham
SIZE
: Ukuran Perusahaan (Log total Aset)
ɛi
: error term
Pengujian Hipotesis Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengujian statistik parametrik. Statistik parametrik digunakan apabila peneliti mengetahui fakta yang pasti mengenai sekelompok data yang menjadi sumber sampel (Waryanto, 2009). Uji regresi merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik, untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti maka akan dilakukan uji pengaruh simultan (F test), uji koefisien determinasi, dan uji pengaruh parsial (t test). Uji pengaruh simultan bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang 18
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%). Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Uji parsial bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi vaiabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%). Bila nilai signifikansi t < 0.05, maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
HASIL DAN PENELITIAN Deskripsi Objek Penelitian Jumlah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 326 perusahaan. Dari jumlah tersebut yang diambil sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 123 perusahaan. Jumlah akhir sampel diambil berdasarkan metode judgment sampling dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel 4.1. Sampel berasal dari 23 jenis industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dijabarkan pada tabel 4.2. Perusahaan yang paling banyak berasal dari industri real estate and property yaitu sebanyak 28 perusahaan atau sebesar 23%.
Analisis Data Statistik Deskriptif dan Pengujian Asumsi Klasik Analisis statistik deskriptif menggambarkan nilai maksimum, minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil statistik 19
deskriptif masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3. Begitu pula dengan distribusi masing-masing variabel yang disajikan dalam yang menunjukkan distribusi dari tiap-tiap variabel pada interval yang telah ditentukan. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas menggunakan analisis grafik histogram, grafik normal probability plot, dan analisis statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov. Dapat dilihat dari gambar 4.1, gambar 4.2 dan tabel 4.13. Pola grafik menunjukkan pola distribusi normal, begitu pula dengan nilai sig. pada Kolmogorov-Smirnov Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2009) dilihat dari nilai tolerance < 0.10 atau VIF > 10. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dari tabel 4.14. Sedangkan Uji Heteroskedastisitas yang dianalisis dengan menggunakan uji Glejser dilihat dari nilai signifikansi > 5%. Hasil uji glejser dapat dilihat pada tabel 4.15.
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian Uji hipotesis dilakukan dengan melakukan uji pengaruh simultan (F Test), Uji Koefisien Determinasi (R2), dan uji parsial (t). Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Nilai R2 sebesar 0,375 berarti sebanyak 37,5% pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dipengaruhi oleh ketujuh variabel independen dan satu variabel kontrol. Sedangkan sisanya 62,5% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Sedangkan hasil Uji t menunjukkan nilai t yang dapat dilihat pada tabel 4.16. Untuk hasil uji F, menghasilkan nilai F sebesar 10,136 dan signifikan pada 0,000, maka H0 ditolak yang berarti koefisien regresi signifikan, artinya bahwa variabel UDKOM, KOMIND, INDKOA, KMENJ, KINST, KASG, KKONS, SIZE secara simultan mempengaruhi variabel dependen CSRD.
20
Interpretasi Hasil Setelah dilakukan pengujian, keputusan terhadap masing-masing hipotesis dapat disimpulkan. Hipotesis 1 menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh
positif
terhadap
pengungkapan
CSR.
Hasil
uji
hipotesis
menunjukkan koefisien positif sebesar 0,005 dan sig. 0,027. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR atau Hipotesis 1 diterima. Hipotesis berpengaruh
2
positif
menyatakan terhadap
bahwa
independensi
pengungkapan
CSR.
dewan
Hasil
uji
komisaris hipotesis
menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,051 dan sig. 0,215. Karena nilai signifikasinya di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR atau Hipotesis 2 ditolak. Hipotesis 3 menyatakan bahwa independensi komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hasil uji hipotesis menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,034 dan sig. 0,351. Karena nilai signifikansinya di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR atau Hipotesis 3 ditolak. Hipotesis 4 menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruhh positif terhadap pengungkapan CSR. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa koefisien negatif sebesar -0,002 dan sig. 0,048. Karena nilai signifikansi berada di bawah 0,05 dan koefisien negatif, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR atau Hipotesis 4 ditolak. Hipotesis 5 menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa koefisien positif sebesar 0,000 dan sig. 0,00. Karena nilai signifikansi berada di bawah 0,05 dan koefisien negatif, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR atau Hipotesis 5 diterima. 21
Hipotesis 6 menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa koefisien positif sebesar 0,000 dan sig. 0,007. Karena nilai signifikansi berada di bawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa
kepemilikan asing berpengaruh positif
terhadap pengungkapan CSR atau Hipotesis 6 diterima. Hipotesis 7 menyatakan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa koefisien positif sebesar 0,012 dan sig. 0,142. Karena nilai signifikansinya di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR atau Hipotesis 7 ditolak. Hasil uji terhadap variabel kontrol berupa ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan koefisien positif sebesar 0,010 dan sig. 0,00. Karena nilai signifikansinya di atas 0,05 dan koefisien positif, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
PENUTUP Simpulan Hasil uji menunjukkan bahwa pengungkapan dan praktik Corporate Social Responsibility di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dapat terlihat dari kecilnya persentase rata-rata jumlah pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan non keuangan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009. Selain itu, jika dilihat dari nilai adjusted R square menunjukkan hanya 37,5% dari pengungkapan Corporate Social Responsibility yang dipengaruhi oleh tujuh variabel penelitian. Hasil penelitian menemukan hanya tiga variabel yaitu ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Ketiga variabel ini berhasil mendukung teori agensi dimana ketiganya berpengaruh terhadap mekanisme pengawasan terhadap agen. Adanya pengawasan yang baik akan mengurangi agency cost dan asimetri informasi sebab agen akan bertindak sesuai kepentingan prinsipal dan mengungkapkan segala informasi perusahaan kepada prinsipal termasuk 22
pengungkapan CSR. Namun, di Indonesia rata-rata jumlah dewan komisaris, kepemilikan saham oleh institusi dan pihak asing masih rendah, karena itu ketiga karakteristik GCG tersebut belum mampu mendorong peningkatan pengungkapan CSR di Indonesia.
Keterbatasan Dilihat dari hasil penelitian, rendahnya Adjusted R2 (37,5%), menunjukkan bahwa variabel independen kurang mendukung pengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility. Selain itu, metode tabulasi data menggunakan content analysis kurang memadai, karena tidak ada crosscheck/verifikasi dari pihak lain dan analisis item pengungkapan dibandingkan dengan 123 indikator pengungkapan Nor Hadi masih bersifat subjektif.
Saran Melihat hasil penelitian yang menunjukkan rendahnya pengungkapan CSR di Indonesia, maka disarankan penelitian selanjutnya menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang agar dapat lebih menggambarkan perkembangan pengungkapan CSR di Indonesia. Serta penambahan variabel lain yang lebih besar pengaruhnya terhadap variabel pengungkapan Corporate Social Responsibility, salah satunya seperti kompetensi anggota dewan komisaris dan komite audit.
23
DAFTAR PUSTAKA Amran, Azlan dan S. Susela Devi. 2008. “The Impact Of Government And Foreign Affiliate Influence On Corporate Social Reporting (The Case Of Malaysia)”. Accounting, Auditing and Accountability Journal. Vol. 23, No. 4, hal. 386-404. Anggraini, Fr. RR. 2006. “Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Infromasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar pada Bursa Efek Jakarta)”. Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang. Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI). 2006. Governance Publication Test 1. Jakarta. Ghozali, Imam. 2007. SPSS. Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Undip: Semarang. Hadi, Nor. 2011. Corporate Social Responsibility. Graha Ilmu: Yogyakarta. Huafang, Xiao dan Yuan Jianguo. 2007. “Ownership Structure, Board Composition and Corporate Voluntary Disclosure: Evidence from listed companies in China”. Managerial Auditing Journal Vol. 22 No. 6. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. Standar Akuntansi Keuangan. 19 Juni 2009. Jensen, Michael C., dan Meckling William H. 1976. “Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure”. Journal of Financial Economics 3. Hal 305-360. Kaihatu, Thomas S. 2006. “Good corporate governace dan penerapannya di Indonesia”. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.8 No.1 Maret 2006. Khodadadi, Vali, Soheila Khazami, Abbas Aflatooni. 2010. “The Effect of Corporate Governance Structure on The Extent of Voluntary Disclosure in Iran”. Business Intelligence Journal. Juli Vol. 3 No. 2. Komite Nasional Kebijakan Governace (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia. Jakarta. Matoussi, Hamadi dan Raida Chakroun. 2006. “Board Composition, Ownership Structure and Voluntary Disclosure in Annual Reports: Evidence from 24
Tunisia”. Laboratoire Interdisciplinaire De Gestion Université-Entreprise (LIGUE). Mulia, Rizky. 2010. “Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility”. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponergoro. Murwaningsari, Etty. 2009. “ Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibility dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continum”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 11, No. 1, hal 30-41. Purwati, Atik Sri. 2006. “Pengaruh Karakteristik Komte Audit terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Publik yang tercatat di BEJ”. Tesis Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro. Rawi dan Munawar Muchlis. 2010. “Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusi, Leverage, dan Corporate Social Responsibility”. Simposium Nasional Akuntansi 10. Purwokerto. Rosmasita, H. 2007. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) Dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaa Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta”. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Islam Indonesia. Rustiarini, Ni Wayan. 2009. “Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility”. Universitas Mahasaraswati Depansar. Said, Roshima., Yuserrie Hj Zainuddin., dan Hasnah Haron. 2009. “The Relationship between Corporate Social Responsibility and Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies”. Social Responsibility Journal. Vol. 5, No. 2, hal. 212-226. Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. “Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia”. Simposium Nasional Akuntansi 8. Solo. Siregar, N. P. Sylvia Veronica, dan Siddharta Utama. 2005. “Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management)”. Simposium Nasional Akuntansi 8. Solo. Sitepu, Andre Christian dan Hasan Bakti Siregar. 2008. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Tahunan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta”. Jurnal Akuntansi. 25
Ujiyantho, Muh. Arief, dan Bambang Agus Pramuka. 2007. “Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan”. Simposium Nasional Akuntansi 10. Makasar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66 ayat (2) bagian c dan 74. Veronica, Theodora Martina dan Agus Sumin. 2009. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Universitas Gunadharma Jakarta. Wahidahwati. 2002. “Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional pada Kebijakan Tentang Perusahaan: Sebuah Perspektif Theory Agency”. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Januari. Vol. 5 No. 11-16. Waryanto. 2009. “Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia”. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro. World Business Council for Sustainable Development. “Meeting Changing Expectations“. WBCSD’s first report on Corporate Social Responsibility. Geneva - Switzerland.
26
DAFTAR LAMPIRAN Daftar Indikator Pengungkapan CSR menurut Nor Hadi Key Success Factors for Social Performance Bantuan perbaikan jalan sekitar perusahaan Community Bantuan penerangan jalan lingkungan sekitar Prioritas penerimaan tenaga kerja masyarakat sekitar perusahaan Bantuan peningkatan kesejahteraan & ekonomi masyarakat sekitar perusahaan Bantuan stimulan modal untuk UKM dan koperasi Bantuan kesehatan masyarakat Bantuan pendidikan & pelatihan-pelatihan Bantuan penyediaan air bersih Bantuan organisasi dan kegiatan-kegiatan kepemudaan Bantuan pengembangan dan pelestarian seni dan budaya Bantuan untuk pengembangan prestasi olahraga baik regional, nasional maupun internasional Bantuan korban bencana alam Bantuan untuk pengadaan dan perbaikan sarana ibadah Kerjasama dengan lembaga nasional & interbasional terkait peningkatan masyarakat Membantu mempelopori dan memfasilitasi harmonisasi hubungan antarpenganut agama Bantuan kegiatan-kegiatan keagamaan & hari besar Mempelopori dan memfasilitasi terjadinya hubungan harmonis dan kedekatan dengan masyarakat sekitar Bantuan untuk anak yatim piatu dann panti jompo Membantu menangani masalah anak jalanan Kampanye dan ikut aktif dalam pemberantasan narkoba dan HIV Membuka sarana pasar di daerah terpencil Membuka akses jalan di daerah terpencil Memperoleh penghargaan atas perhatian terhadap masyarakat sekitar Environmental Memiliki program untuk pengelolaan dan pengolahan limbah Melakukan investasi peralatan dalam rangka pengolahan limbah Program rehabilitasi dan reklamasi lingkungan Melakukan riset berkelanjutan untuk pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan Memiliki manajemen tata lingkungan yang baik Berusaha melakukan kegiatan prefentif dan represif dalam pencegahan dalam rangka proses produksi Ikut berpartisipasi menjaga keamanan & ketenangan lingkungan sekitar Ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar 27
Energy
Employee
Customer
Berusaha melakukan perlinduungan lingkungan Memperoleh penghargaan dalam rangka ikut menjaga, melestarikan, penghijauan dan sejenisnya Selalu patuh terhadap peraturan lingkungan Mengedepankan etika bisnis dalam rangka pengelolaan lingkunga Program penghematan energi dalam proses produksi Membantu sumber energi alternatif secara mandiri ramah lingkungan Menggunakan sumber energi alternatif dengan bahan ramah lingkungan Konservasi energy Melakukan penggantian peralatan dalam rangka penghematan energy Mengikuti seminar dan pelatihan saving energy Ikut menyelenggarakan konvensi penghematan energy Mnegembangkan produk bio-diesel untuk mendukung program energi ramah lingkungan Memperoleh penghargaan dalam keberhasilan konservasi dan penghematan energy Memiliki program pemberian insentif, imbalan pasca kerja dan pension Jaminan kesehatan karyawan Peningkatan keterampilan karyawan lewat studi lanjut dan pelatihanpelatihan Bantuan kesejahteraan dan kesehatan untuk istri dan anak karyawan Bantuan pendidikan untuk anak-anak karyawan Mendukung efektifnya serikat pekerja Memiliki corporate of conduct, dan dijadikann sebagai dasar operasional dan hubungan interpersonal Memiliki program Lingkungan, Kesehatan, & Keselamatan Kerja (LK3) Memiliki sistem manajemen promosi, motivasi, & renumerasi Berusaha menciptakan suasana kerja kondusif, harmonis dan kebersamaan Program pengembangan hobi dan bakat karyawan baik dalam seni dan olahraga Memiliki program rekreasi untuk karyawan dan keluarga karyawan Memiliki program cuti untuk karyawan Bersikap adil dan berusaha untuk tidak bias gender Memiliki sitem rekrutmen yang bagus Membangun hubungan baik dan dekat terhadap media masa sebagai media socila control Perusahaan memiliki fasilitas-fasilitas lain seperti masjid, kantin dan sejenisnya untuk karyawan Pengahrgaaan yang diperoleh dalam keberpihakan terhadap karyawan Menjalin etika bisnis dengan karyawan Melakukan penelitian lewat research & development untuk kualitas, kesehatan dan pengembangan produk & jasa 28
Supplier
Bankers
Marketforce
Memiliki SOP produksi untuk menjamin kualitas & kesehatan produk &jasa Memiliki standar kualitas produk yang dijadikan parameter kesehatan dan kualitas produk & jasa Menjalin pihak ketiga (POM, Depkes, Lab. Perlindungan konsumen, dan sejenisnya) sebagai pihak ketiga untuk menjaga kesehatan produk Memilki standar dan fasilitas serta laboratorium untuk pengendalian dan penjaminan mutu produk Memiliiki SOP untuk menjamin kualitas bahan baku Memiliki jaminan legal menurut Undang-Undang & peraturan yang berlaku Menjamin kesehatan dan kualitas produk yang beredar, termasuk produk out of date Jaminan sertifikat halal baik produk maupun jasa yang dijual Layanan aduan kualitas produk Melakukan promosi dan pendidikan masyarakat tentang penggunaan, dan hal lain tentang produk Berupaya meningkatkan customer satisfaction Bersifat integritas dalam menjalankan etika bisnis Penghargaan-penghargaan yang diperoleh perusahaan terkait jaminan kualitas dan kesehatan produk Menjalin etika bisnis dengan konsumen Meiliki SOP untuk menentukan supplier Memiliki standar dan kriteria berikut implement dalam penentuan supplierasinya Mengedepankan etika bisnis terkait dengan supplier Memiliki kontrak kerja jelas & berusaha melakukan kontrak kerja dengan supplier Berusaha melakukan komunikasi dengan baik, fair& transparan terhadap supplier Melakukan hak dan kewajiban secara tepat terhadap supplier Menjaga etika bisnis dengan supplier Keterbukaan & kualitas pelaporan keu. saat pengajuan kredit (pinjaman) Kebenaran dan ketepatan syarat pendukung secara legal formal saat pengajuan kredit (pinjaman) Kebenaran, ketepatan dan kejujuran nilai agunan yang disampaikan Upaya mematuhi perjanjian kredit Tepat pembayaran pokok angsuran dan bunga Menjalin hubungan baik dan kooperatif dengan bank Menjaga etika bisnis dengan bankers Menjaga persaingan secara sehat dan fair Keterbukaan dalam penyampaian produk Menggunakan format promosi dengan kampanye pendidikan, kegiatan sosial, kesehatan, dan pembelajaran masyarakat lainnya 29
Government
Shareholder
Directors
Menjaga kestabilan harga tanpa melakukan manipulasi Promosi yang mengedepankan etika, tidak eksploitasi wanita Promosi dengan kegiatan sosial kemasyarakatan Menghindari tindakan-tindakan monopoli terselubung Menjaga etika bisnis dengan marketforce Mengikuti segala bentuk peraturan & perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah Mengikuti segala anjuran pemerintah Mendukung program-program pemerintah Menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah setempat Membantu mempercepat pembangunan bersama pemerintah Mendukung proses otonomi daerah Bersama pemerintah mendukung kemandirian daerah Mendukung peningkatan pendapatan daerah Membayar pajak dan retribusi secara tepat Mendukung pembangunan berkelanjutan Menjalin etika bisnis dengann pemerintah Menjalin komunikasi dengan para pemegang saham Menjalin komunikasi dengan para investor dan calon investor Berkomitmen meningkatkan pembagian dividen secara tepat waktu Melaksanakan good governance Menjalin etika bisnis terkait dengan shareholder Meningkatkan kesejahteraan denngann pemberian renumerasi Pemberian bonus Pemberian bonus saham Menjaga harkat, martabat dan hak asasi Pemenuhan kontrak kerja dengan baik Mengikuti segala aturan yang berlaku Menjaga etika bisnis terhadap directors bawahnnya
30
Tabel 4.1 Tahapan Perolehan Sampel KETERANGAN
JUMLAH
Jumlah perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI th. 2009 Data yang tidak diperoleh dari BEI maupun Website Data yang diperoleh
326 (136) 190
Data yang tidak memenuhi kriteria, tidak lengkap Total data yang digunakan sebagai sampel Sumber : Data sekunder yang telah diolah
(67) 123
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tabel 4.2 Distribusi Sampel berdasarkan Jenis Industri Jenis Industri Jumlah Agriculture, Forestry and Fishing 6 Animal Feed and Husbandry 4 Mining and Mining Services 8 Constructions 6 Food and Baverage 5 Tobacco Manufacturers 2 Lumber and Wood Products 1 Chemical and Allied Products 6 Cement 2 Metal and Allied Productss 2 Stone, Clay, Glass, and Concrete Products 1 Cables 2 Electronics and Office Equipment 2 Automotive and Allied Products 7 Photograpic Equipment 2 Pharmaceuticals 4 Consumer Goods 1 Transportation Services 5 Telecommunication 1 Wholesale and Retail Trade 13 Real Estate and Property 28 Hotel and Travel Services 8 Others 7 Jumlah 123
Persentase 5% 3% 7% 5% 4% 2% 1% 5% 2% 2% 1% 2% 2% 6% 2% 3% 1% 4% 1% 11% 23% 7% 6% 100% 31
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
KOMIND
123 .142857142857 .666666666667 .39642857142857 .008233707127974 .091316229485880
INDKOA
123 .333333333333 .800000000000 .63004258614015 .009388960806010 .104128612576300
KMENJ
123
.0000
26.0300
1.820649E0
.4074103
4.5183985
KINST
123
.0000
99.8900
3.724988E1
2.7910283E0
30.9540015
KASG
123
.0000
99.8600
2.926757E1
2.8277791E0
31.3615873
CSRD
123 .032520325203 .235772357724 .10582325335448 .004517923868330 .050106199594896
SSIZE
123
(listwise)
4.58
Statistic
123
22.66
10
Std. Deviation
UDKOM
Valid N
2
Mean
32.21
28.1510
.164
1.824
.15621
1.73247
123
Gambar 4.1 Grafik Histogram
32
Gambar 4.2 Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Tabel 4.13 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal Parameters
123 a
Mean Std. Deviation
Most Extreme Differences
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
.0000000 .03830232
Absolute
.101
Positive
.101
Negative
-.074 1.122 .162
a. Test distribution is Normal.
33
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Std. Error
Collinearity Statistics
Model
B
Beta
Tolerance
VIF
1(Constant)
-.130
.080
UDKOM
.005
.002
.178
.807
1.239
KOMIND
-.051
.041
-.093
.919
1.088
INDKOA
-.034
.036
-.070
.913
1.096
KMENJ
-.002
.001
-.157
.829
1.207
KINST
.000
.000
-.427
.426
2.350
KASG
.000
.000
-.294
.438
2.281
KKONS
.012
.008
.115
.842
1.188
SSIZE
.010
.002
.358
.698
1.433
a. Dependent Variable: CSRD
Tabel 4.15 Hasil Uji Glejser Standardized Unstandardized Coefficients Model 1
B
Std. Error
(Constant)
.021
.045
UDKOM
.002
.001
KOMIND
.009
INDKOA KMENJ
Coefficients Beta
t
Sig. .467
.641
.149
1.481
.141
.023
.039
.412
.681
-.005
.020
-.025
-.265
.792
.000
.000
-.137
-1.381
.170
KINST
4.119E-5
.000
.058
.417
.677
KASG
9.623E-5
.000
.136
1.002
.319
.002
.004
.043
.442
.659
-8.817E-5
.001
-.007
-.064
.949
KKONS SSIZE
a. Dependent Variable: AbsRES1
34
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) b
Model Summary
Model
R
1
.645
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
R Square a
.416
.375 .039623475704472
a. Predictors: (Constant), SSIZE, KASG, KOMIND, INDKOA, KKONS, KMENJ, UDKOM, KINST b. Dependent Variable: CSRD
Hasil Uji Pengaruh Simultan (F Test) b
ANOVA Model 1
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
.127
8
.016
Residual
.179
114
.002
Total
.306
122
F
Sig.
10.136
.000
a
a. Predictors: (Constant), SSIZE, KASG, KOMIND, INDKOA, KKONS, KMENJ, UDKOM, KINST b. Dependent Variable: CSRD
Hasil Uji Parsial (t Test) Coefficients
a
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error
1 (Constant)
-.130
.080
UDKOM
.005
.002
KOMIND
-.051
INDKOA
Beta
T
Sig.
-1.621
.108
.178
2.236
.027
.041
-.093
-1.246
.215
-.034
.036
-.070
-.937
.351
KMENJ
-.002
.001
-.157
-2.000
.048
KINST
.000
.000
-.427
-3.887
.000
KASG
.000
.000
-.294
-2.723
.007
KKONS
.012
.008
.115
1.479
.142
SSIZE
.010
.002
.358
4.181
.000
a. Dependent Variable: CSRD
35
