PENGARUH KARAKTERISTIK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL CHARACTERISTICS OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY REPORT LOCAL GOVERNMENT FINANCE MAROS
Indah Windrastuti¹, H. Rahardjo Adisasmita², R.A. Damayanti²
¹Staf Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maros, ²Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar
Alamat Korespondensi : Indah Windrastuti Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Hp : 085320307778 Email :
[email protected]
Abstrak Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam PP No. 24 tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar karakteristik laporan keuangan yang berupa informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Maros. Penelitian adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Analisis data menggunakan SEM ( Structural Equation Modelling ) dengan aplikasi program AMOS ver 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) informasi yang relevan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, yang berarti informasi yang relevan mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan; 2) informasi yang andal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, berarti informasi yang andal mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan; 3) informasi yang dapat dibandingkan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, berarti informasi yang dapat dibandingkan mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan; 4) informasi yang dapat dipahami memunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, berarti informasi yang dapat dipahami mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan; dan 5) transparansi memunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan, berarti transparansi mendukung akuntabilitas laporan keuangan. Kata Kunci : Karakteristik laporan keuangan, transparansi, akuntabilitas
Abstract If the information contained in the financial statements of local governments meet the criteria of the characteristics of the government's financial statements as required by the PP 24 in 2005, means that local government is able to bring transparency and accountability in financial management. This study aims to determine how the characteristics of financial statements in the form of information that is relevant, reliable, comparable and understandable effect on the transparency and accountability of local government financial statements Maros. Research is descriptive quantitative research. Data analysis using SEM (Structural Equation Modelling) by the application program AMOS ver 5. The results showed that: 1) relevant information has a positive and significant impact on financial reporting transparency and accountability, which means that the relevant information to support transparency and accountability in the financial statements; 2) reliable information has a positive and significant impact on the transparency and accountability of financial statements, means that reliable information to support transparency and accountability in the financial statements, and 3) information that can be compared to having a positive and significant effect on the transparency and accountability of financial statements, means information that can be compared to support transparency and accountability of financial statements; 4) information that can be understood memunyai positive and significant impact on the transparency and accountability of financial statements, means information that can be understood to support transparency and accountability in the financial statements, and 5) transparency memunyai positive and significant impact on accountability reports financial means to support accountability transparency of financial statements. Keywords: Characteristics of the financial statements, transparency, accountability
PENDAHULUAN Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Dalam teori keagenan, yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi, DeGeorge (1992) dalam Smith, dkk. (1998) dalam Abdullah, dkk. (2006). Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agent) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang dinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang) dalam Halim, dkk.(2006). Besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. World Bank (Bank Dunia)
mendefinisikan good governance sebagai suatu
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan tatanan hukum dan politik yang jelas bagi tumbuhnya aktivitas usaha dalam Renyowijoyo (2010). Berdasarkan definisi tersebut UNDP mengemukakan 9 karakteristik prinsip-prinsip good governance yang saling terkait dalam Adisasmita (2011), yaitu: partisipasi, taat hukum, transparansi, responsive, berorintasi pada kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi stratejik. Sukhemi (2010) mengatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan negara tidak lepas dari masalah transparansi pengelolaan
keuangan
negara.
Badjuri,
dkk.
(2009),
dan akuntabilitas dalam
mengatakan
bahwa
tujuan
diberlakukannya PP No.24 tahun 2005 adalah agar laporan keuangan lebih accountable dan berkualitas. Sedangkan, Aliyah, dkk. (2012) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat dalam pengertian dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai (Huang dkk., 1999 dalam Xu dkk., 2003).
Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam PP No. 24 tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dalam Galuh (2010). Penyusunan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami dalam Mardiasmo (2006). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memeroleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan, transparansi mengisyaratkan bahwa laporan keuangan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah menjalankan amanat rakyat dalam Mardiasmo (2004). Pemerintah Daerah Kabupaten Maros merupakan salah satu entitas pelaporan yang diwajibkan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, penyajiannya masih mengalami kendala-kendala atau masalah-masalah ini dibuktikan pada pembentukan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan dari tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2010. Namun, pada tahun anggaran 2011, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang menunjukkan peningkatan opini dikarenakan pemerintah kabupaten Maros telah melakukan pembenahan terhadap kelemahan dan ketidakpatuhan dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan karakteristik laporan keuangan yang berpengaruh terhadap kewajaran penyajian LKPD (BPK-RI, 2012). Reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah terus bergulir yang ditandai dengan keluarnya PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari PP yang mendahuluinya (PP No. 105 Tahun 2000). Hal ini merupakan upaya sinkronisasi menyusul keluarnya paket undang-undang pengelolaan keuangan negara (UU 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2004) dan revisi paket undang-undang otonomi daerah (UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004) serta PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 17 tahun 2003, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam
mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang harus disampaikan tepat waktu, dan disusun sesuai dengan PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Bastian (2006), keempat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, terdiri atas (a) relevan; (b) andal; (c) dapat dibandingkan; dan (d) dapat dipahami. Indriasari, dkk., (2008), membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatwaktuan dan keterandalan.Tujuan peneiltian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakteristik laporan keuangan (informasi laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami) terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros.
METODE PENELITIAN Lokasi dan Jenis Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros, sebagai salah satu entitas pelaporan yang diwajibkan menyajikan laporan keuangan. Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kuantitatif berdasarkan data primer dan data sekunder. Desain kuisioner dalam penelitian ini diambil dari PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk kriteria laporan keuangan. Kuisioner transparansi dan akuntabiltas berdasarkan peran karakteristik akuntansi sektor publik menurut UNDP yang diadaptasi dari karakteristik prinsip-prinsip good governance yaitu transparansi dan akuntabilitas. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD Kabupaten Maros yang berjumlah 50 (lima puluh) unit. Jenis penelitian ini adalah sensus, Peneliti menggunakan seluruh elemen Populasi menjadi data penelitian maka disebut sensus, sensus digunakan jika elemen populasi
relatif sedikit dan bersifat heterogen. Seluruh populasi yaitu kuasa pengguna anggaran (kepala SKPD), Kepala bagian keuangan SKPD, dan bendahara penerimaan/pengeluaran SKPD yang secara struktural bertanggung jawab dan terlibat dalam pembuatan dan penyajian laporan keuangan pada SKPD yang berjumlah 150 (seratus lima puluh) orang. Pengumpulan Data Dalam rangka penyusunan penulisan ini, penulis mengambil cara dalam mendapatkan data dan informasi yang ada hubungannya dengan materi pembahasan. Adapun metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dan informasi adalah sebagai berikut : Kuesioner, artinya dengan membagikan daftar pertanyaan yang berhubungan variabel yang diteliti yaitu karakteristik laporan keuangan, serta kriteria-kriteria yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Kuesioner diberikan dengan mengantar langsung dan dititipkan kepada staf di kantor, dengan mengadakan perjanjian pengambilannya setelah waktu yang dijanjikan tiba. Wawancara (interview), yang dilakukan secara interview bebas terkontrol, artinya wawancara
dilakukan
dengan
menggunakan
catatan-catatan
pokok
yang
masih
memungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Studi kepustakaan (library research),suatu metode yang dilakukan dengan cara melihat, dan memelajari berbagai bahan-bahan bacaan, seperti buku-buku teoritis, makalah ilmiah, jurnal, dokumen dan laporan-laporan, termasuk berbagai peraturan yang berkaitan dengan variabel penelitian. Dokumentasi data sekunder, merupakan metode pelengkap dalam mendukung hasil penelitian. Dokumentasi data sekunder merupakan dokumentasi yang berbentuk data permanen (hasil penelitian) yang berisi tentang segala sesuatu tentang catatan, rekaman suatu peristiwa dan objek atau aktivitas yang fakta, dan dianggap penting dan berharga. Metode Analisis Data Setelah melakukan pengumpulan data, tahap berikutnya adalah menganalisis data tersebut dengan menggunakan SEM (Structural Equation Modelling) dengan aplikasi program AMOS ver 5. Operasionalisasi Variabel Variabel independen dalam penelitian ini adalah karakteristik laporan keuangan (X1 = relevan, X2 = andal, X3 = dapat dibandingkan dan X4 = dapat dipahami). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Pengukuran variabel menggunakan skala likert yaitu di mana responden menyatakan tingkat
setuju atau tidak setuju mengenai keberadaan pernyataan mengenai perilaku, obyek, atau kejadian (Kuncoro, 2003). Karakteristik laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki sehingga dapat memenuhi tujuannya yaitu: relevan (X1), andal (X2), dapat dibandingkan (X3), dan dapat dipahami (X4). Faktor transparansi laporan keuangan (Y1) adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memeroleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Faktor akuntabilitas laporan keuangan (Y2) adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (checks and balances system) . HASIL Berdasarkan cara penentuan nilai dalam model, maka variabel pengujian model pertama ini dikelompokkan menjadi variabel eksogen (exogenous variabel) dan variabel endogen (endogenous variable). Variabel eksogen adalah variabel yang nilainya ditentukan di luar model. Sedangkan, variabel endogen adalah variabel yang nilainya ditentukan melalui persamaan atau dari model hubungan yang dibentuk. Termasuk dalam kelompok variabel eksogen adalah pengukuran faktor karakteristik laporan keuangan berupa informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, sedangkan yang tergolong variabel endogen adalah transparansi dan akuntabilitas. Model dikatakan baik bilamana pengembangan model hipotetik secara teoritis didukung oleh data empirik. Hasil analisis SEM secara lengkap dapat dilihat pada gambar 1 pada lampiran. Hasil uji model disajikan pada gambar 1, dievaluasi berdasarkan goodness of fit indices pada tabel 1 dengan diberikan penjelasan kriteria model serta nilai kritisnya yang memiliki kesesuaian data. Dari evaluasi model menunjukkan dari delapan kriteria goodness of fit indices terlihat nilai chi-squarenya masih besar, sedangkan nilai untuk probabilitas, RMSEA, GFI dan CFI telah sesuai dengan nilai cut off yang ditentukan, sedangkan CMIN/DF, AGFI, TLI dan CFI tidak sesuai dengan nilai cut off yang ditentukan, sehingga
dilakukan modifikasi model dengan melakukan korelasi antar error indikator sesuai dengan petunjuk dari modification indices. Hasil analisis setelah model akhir yang didapatkan pada gambar 2 (lampiran). Hasil uji model disajikan pada gambar 2 dalam lampiran dievaluasi berdasarkan goodness of fit indices pada tabel 2, dengan disajikan kriteria model serta nilai kritisnya yang memiliki kesesuaian data. Dari evaluasi model menunjukkan delapan kriteria goodness of fit indices telah memenuhi kriteria cut off value, sehingga model dapat dikatakan telah sesuai dengan kriteria goodness of fit indices untuk di analisis. Berdasarkan model empirik yang diajukan dalam penelitian ini dapat dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan melalui pengujian koefisien jalur pada model persamaan struktural. Tabel 3 merupakan pengujian hipotesis dengan melihat nilai p value, jika nilai p value lebih kecil dari 0.05, maka hubungan antara variabel signifikan. Selain itu menjelaskan pengaruh langsung (direct effect) artinya terdapat pengaruh yang positif secara langsung antara variabel, pengaruh tidak langsung (indirect effect) artinya terdapat pengaruh yang positif secara tidak langsung antara variabel, dan pengaruh total (total effect) yaitu akumulasi dari pengaruh langsung dan tidak langsung. Hasil pengujian disajikan pada tabel 3.
PEMBAHASAN Penelitian ini menunjukkan bahwa dari keseluruhan model lima jalur signifikan memberikan pengaruh yang signifikan. Adapun interpretasinya dari tabel 3 dapat dijelaskan sebagai berikut; informasi yang relevan memunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan dengan p = 0.000 < 0.05, dengan nilai pengaruh langsung sebesar 0.894, berarti informasi yang relevan mendukung transparansi laporan keuangan; informasi yang andal memunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan dengan p = 0.000 < 0.05, dengan nilai pengaruh langsung sebesar 0.254, berarti informasi yang andal mendukung transparansi laporan keuangan. Informasi yang dapat dibandingkan memunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan dengan p = 0.000 < 0.05, dengan nilai pengaruh langsung sebesar 0.478, berarti informasi yang dapat dibandingkan mendukung transparansi laporan keuangan; demikian pula informasi yang dapat dipahami memunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan dengan p = 0.000 < 0.05, dengan nilai pengaruh langsung sebesar 0.377, berarti informasi yang dapat dipahami mendukung transparansi laporan keuangan
Selain itu dari informasi yang relevan memunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan dengan p = 0.000 < 0.05, dengan nilai pengaruh langsung sebesar 0.329, berarti informasi yang relevan mendukung akuntabilitas laporan keuangan; informasi yang andal memunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan dengan p = 0.000 < 0.05, dengan nilai pengaruh langsung sebesar 0.391, berarti informasi yang andal mendukung akuntabilitas laporan keuangan; informasi yang dapat dibandingkan memunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan dengan p = 0.000 < 0.05, dengan nilai pengaruh langsung sebesar 0.622, Informasi yang dapat dibandingkan mendukung akuntabilitas laporan keuangan; informasi yang dapat dipahami memunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan dengan p = 0.000 < 0.05, dengan nilai pengaruh langsung sebesar 0.513, berarti informasi yang dapat dipahami mendukung akuntabilitas laporan keuangan; dan transparansi memunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan dengan p = 0.000 < 0.05, dengan nilai pengaruh langsung sebesar 0.801, berarti transparansi mendukung akuntabilitas laporan keuangan. Secara tidak langsung karakteristik laporan keuangan memunyai pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas melalui transparansi dengan p < 0.05, yang berarti akuntabilitas laporan keuangan ditentukan oleh informasi yang transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
KESIMPULAN DAN SARAN Informasi yang relevan memunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, yang berarti informasi yang relevan mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Informasi yang andal memunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, berarti informasi yang andal mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Informasi yang dapat dibandingkan memunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, berarti informasi yang dapat dibandingkan mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Informasi yang dapat dipahami memunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, berarti informasi yang dapat dipahami mendukung transparansi dan akuntabilitas
laporan keuangan. Transparansi memunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan, berarti transparansi mendukung akuntabilitas laporan keuangan. Memertahankan penyajian informasi yang relevan atas laporan keuangan yang memungkinkan untuk mudah diakses oleh masyarakat sebagai wujud transparansi dan pertanggung jawaban pemerintah atas laporan keuangan. Meningkatkan keandalan dalam penyajian informasi yang senantiasa berorientasi pada publik bukan pada pihak tertentu secara transparan dan akuntabel. Melakukan perbandingan laporan keuangan periode sebelumnya yang selanjutnya dipublikasikan kepada media massa sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah dalam melaporkan keuangan pemerintah daerah. Meningkatkan penyajian laporan keuangan dengan bahasa dan penjelasan yang dapat dipahami oleh masyarakat luas, transparan dan akuntabel yang berarti dapat dipertanggungjaabkan. Meningkatkan pemahaman pengguna informasi dengan menerapkan sistem informasi keuangan daerah, sehingga para pengguna memahami dan dapat membaca laporan keuangan secara transparan serta memahami tanggung jawab pemerintah atas audit laporan keuangan yang diterapkan.
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, S. dan Asmara, J.A. (2006). Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah; Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. Padang. Adisasmita, R. (2011). Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta. Graha Ilmu. Aliyah dan Nahar. (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara. Arbuckle, Mowly. (1997). Statistic Program Application in Quantitative Analysis. Published by Prentice Hall Ohio Press. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). (2012). Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba.(28/05/2012). Makassar. http://makassar.bpk.go.id/ Diunduh 01/04/2012. Badjuri, A. dan E. Trihapsaria. (2009). Audit Kinerja pada Sektor Publik Pemerintah. http://hardiyantowb.worldpress.com. Diunduh 16 Maret 2009. Bastian. (2006). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Erlangga. Galuh, F.D. (2010), Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Padang), Universitas Negeri Padang. Halim A. dan Abdullah, S. (2006). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: Sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1): 53-64. Artikel ini juga dimuat diblog berikut:
http://kelembagaandas.wordpress.com/teori-agensi-principal-agent-theory/abdulhalim-dan-syukriy-abdullah/. Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. (2008). Pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota palembang dan kabupaten ogan ilir). SNA XI Pontianak. Kuncoro,Mudrajat.(2003). Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta. Erlangga. Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Revisi. Yogyakarta. Penerbit ANDI. _________. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2 No. 1. Mei, 1-17. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta. Dirjen PUOD. ________________, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah Jakarta. Dirjen PUOD. ________________, Undang-undang Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Jakarta. Dirjen PUOD. ________________, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta. Dirjen PUOD. ________________, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta. Dirjen PUOD. Renyowijoyo, M. (2010). Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Jakarta. Mitra Wacana Media. Sukhemi. (2010). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Volume 5, April: 85-100 Xu, Hongjiang, Jeretta H.N., G. Daryl Nord, Binshan Lin. (2003). “Key issue of accounting information quality management : Australian case studies”. Industrial Mangaement & Data System 103/7, 461- 470
Gambar 1 Pengukuran Model Hubungan Variabel Tahap 1
Gambar 2 Pengukuran Model Hubungan variable
Tabel 1 Evaluasi kriteria Goodness of Fit Indices Overall Model Goodness of fit Cut-off Value index Diharapkan kecil 2 – Chi-square Probability 0.05 CMIN/DF 2.00 RMSEA 0.08 GFI 0.90 AGFI 0.90 TLI 0.95 CFI 0.95 Sumber : Hair (2006), Arbuckle (1997)
Hasil Model*
Keterangan
9.776 0.064 2.114 0.052 0.901 0.895 0.903 0.951
Baik Baik Kurang Baik Baik Baik Kurang Baik Kurang Baik Baik
Tabel 2 Evaluasi kriteria Goodness of Fit Indices Overall Model Goodness of fit index
Cut-off Value Diharapkan 2 – Chi-square kecil Probability 0.05 CMIN/DF 2.00 RMSEA 0.08 GFI 0.90 AGFI 0.90 TLI 0.95 CFI 0.95 Sumber : Hair (2006), Arbuckle (1997)
Hasil Model*
Keterangan
7.276
Baik
0.064 1.819 0.047 0.924 0.922 0.972 0.965
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Tabel 3 Direct Effect, Indirect Effect dan Total Effect Variabel Variabel Independen Informasi Relevan
Variabel Intervening
Variabel Dependen
P-Value
Direct
Indirect
Total
Ket.
-
Transparansi
0.000
0.894
-
0.894
Sig.
Informasi Andal
-
Transparansi
0.000
0.254
-
0.254
Sig.
-
Transparansi
0.000
0.478
-
0.478
Sig.
-
Transparansi
0.000
0.377
-
0.377
Sig.
-
Akuntabilitas
0.000
0.329
0.206
0.535
Sig.
-
Akuntabilitas
0.000
0.391
0.255
0.646
Sig.
-
Akuntabilitas
0.000
0.622
0.264
0.886
Sig.
-
Akuntabilitas
0.000
0.513
0.233
0.746
Sig.
Transparansi
Akuntabilitas
0.000
0.801
-
0.801
Sig.
Informasi Dapat Dibandingkan Informasi Dapat Dipahami Informasi Relevan Informasi Andal Informasi Dapat Dibandingkan Informasi Dapat Dipahami -
Sumber: Data diolah, 2013.
