Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 1- 14
14 Pages
PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS INFORMASI KEUANGAN SKPD DI KOTA BANDA ACEH Azlim1, Darwanis2, Usman Abu Bakar3 1)
Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Abstract: The purpose of this study are to analyze: the influence of implementation good governance and implementation of accounting standards of goverment on the quality of financial information SKPD in Banda Aceh. The population in this study where 26 SKPD in Banda Aceh and each represented by three person namely the Head SKPD, Financial Administration Officer (PPK), and financial reporting staff as respondents. The study is a census of research and data collection is done directly by using a questionnaire containing 28 statements. While the tools of analysis used was multiple regression with SPSS program. The results show that the variable application of the good governance and the Governmental Accounting Standards simultaneously have influence to the quality of financial information SKPD in Banda Aceh. The results show that the partial implementation of good governance and the Governmental Accounting Standards has influence to the quality of financial information SKPD in Banda Aceh. Keywords: Good Governance, Government Accounting Standards (SAP), and the Quality of Financial Information Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh penerapan good governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini yaitu 26 SKPD di Kota Banda Aceh dan tiap SKPD diwakili oleh 3 orang yaitu Kepala SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPK) serta staf pelaporan keuangan sebagai responden. Penelitian ini merupakan penelitian sensus, dan pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner yang berisikan 28 pernyataan. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan good governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa penerapan good governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Kata Kunci : Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Kualitas Informasi Keuangan
PENDAHULUAN
Perkembangan
1-
Selain itu, maraknya globalisasi yang akuntansi
sektor
menuntut daya saing di setiap negara juga
publik, khususnya di Indonesia semakin
menuntut daya saing di setiap Pemerintah
pesat dengan adanya era reformasi dalam
daerahnya. Daya saing Pemerintah Daerah
pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi
ini diharapkan akan tercapai melalui
daerah dan desentralisasi fiskal yang
peningkatan
menitik beratkan pada Pemerintah Daerah.
Daerah yang dapat diraih melalui adanya
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
kemandirian
Pemerintah
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala otonomi daerah. Dengan
keuangan pemerintah Kota Banda Aceh
adanya
otonomi
daerah,
masih terdapat penyimpangan penggunaan
pengelolaan keuangan sepenuhnya berada
keuangan Negara, penyimpangan yang
ditangan
pemerintah
daerah.
Sejalan
terjadi hingga saat ini adalah masih adanya
pelaksanaan
otonomi
daerah,
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
diperlukan suatu penataan lingkungan dan
Sehingga diperlukan pembenahan data atau
sistem akuntansi yang baik, karena kedua
laporan yang berkaitan dengan keuangan,
hal
terutama
dengan
tersebut
merupakan
pendukung
untuk
menghindari
terciptanya pengelolaan keuangan daerah
penyimpangan
yang accountable, dalam rangka mengelola
Pemerintah
dana dengan sistem desentralisasi secara
menjalankan tatakelola pemerintah, namun
transparan, efisien, efektif, dan dapat
korupsi, kolusi dan nepotisme masih saja
dipertanggung jawabkan.
terjadi (www.analisadaily.com).
Perkembangan teknologi dan ekonomi merupakan
acuan
dasar
dalam
tersebut.
Kota
Banda
Walaupun Aceh
telah
Permasalahan lain yang timbul adalah terlambatnya
penyampaian
laporan
mewujudkan pengelolaan keuangan daerah
keuangan dari perangkat kerja, hal tersebut
tersebut,
terciptanya
disebabkan adanya kendala dibeberapa
pemerintahan yang baik atau sering disebut
sektor, diantaranya dokumentasi maupun
Good Governance. Pemerintahan yang
sinerginitas.
baik
bentuk
permasalahan tersebut, pemerintah Kota
keberhasilan dalam menjalankan tugas
Banda Aceh telah membentuk Asistensi
untuk membangun daerah sesuai dengan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
tujuan yang telah direncanakan. Untuk
Pemerintah (LAKIP) sekaligus melakukan
pencapaian
ini
sehingga
merupakan
pemerintahan
tujuan
suatu
Untuk
tersebut
setiap
penetapannya.
harus
dapat
dalam tujuan mewujudkan good goverment,
daerah
Hal
dilakukan
mengelola sumber daya yang ada di
sebagai
daerahnya sendiri, salah satunya yang
terhadap visi, tujuan, sasaran, program dan
terpenting adalah keuangan.
kegiatan yang tercantum pada rencana
Namun
pada
kenyataannya,
strategi
wujud
tersebut
menyikapi
pertanggungjawaban
(arsipkorankita.blogspot.com).
permasalahan didalam laporan keuangan
Selain sebagai wujud partisipasi dalam
daerah
pengelolaan keuangan yang baik, LAKIP
sebagai
bentuk
pertanggungjawaban pemerintah terhadap
juga
publik/ masyarakat masih menyisakan
pemerintah dalam meningkatkan kinerja,
permasalahan
akan
menghasilkan laporan keuangan yang lebih
kebenarannya. Seperti yang dikutip dari
berkualitas serta memfasilitasi manajemen
media online, diungkapkan bahwa laporan
keuangan/aset yang lebih transparan dan
dan
keraguan
diharapkan
dapat
membantu
Volume 1, No.1, Agustus 2012
-2
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala akuntabel.
bahwa
Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan
bahwa
Kepala
bertanggungjawab
SKPD
sesuai
dengan
penerapan
system
keuangan.
dalam
organisasi.
Tujuannya
agar
pengelolaan uang rakyat (public money) dilakukan
mengelola
governance
merupakan tuntutan dari pembaharuan
wewenang yang dilimpahkan kepadanya pelaksanaan
good
secara
transparan
dengan
tanggung
jawab
berdasarkan konsep value for money
Kepala
SKPD
sehingga
tercipta
akuntabilitas
publik
dipercayakan untuk mengelola sumber-
(public accountability) yang pada akhirnya
sumber daya publik dan yang bersangkutan
dapat
dengannya untuk dapat menjawab hal-hal
masyarakat.
yang menyangkut pertanggungjawabannya. Kepala
SKPD
melaksanakan
pertanggungjawaban
keuangan
yang
menciptakan
kesejahteraan
Selanjutnya penelitian Nugraheni dan Subaweh (2008) dengan hasil bahwa terdapat
pengaruh
penerapan
standar
berhubungan dengan integritas keuangan,
akuntansi pemerintahan terhadap kualitas
pengungkapan
laporan
dan
ketaatan
terhadap
keuangan,
dimana
sebelum
peraturan perundang - undangan yang
diterapkan standar akuntansi pemerintahan
tercermin
laporan
di
dalam
Laporan
keuangan
Inspektorat
Jendral
Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan
Departemen Pendidikan Nasional tahun
dipertanggung jawabkan kepada bupati/
2006
walikota/ gubernur.
permasalahan pencatatan keuangan dan
Penelitian Permana (2011) dengan Judul
Pengaruh
Penerapan
Standar
belum
dapat
memecahkan
belum ada cara untuk menyelesaikannya. Namun
setelah
diterapkan
standar
Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas
akuntansi pemerintahan maka
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
keuangan
Dan
memenuhi karakteristik laporan keuangan
Implikasinya
(Survei
Pada
Pada
Dinas
Akuntabilitas
Kota
Bandung).
Kesimpulan dari penelitan tersebut adalah Standar
Akuntansi
Pemerintahan
yang
tahun
baik
laporan
berikutnya
(relevan,
andal,
telah
dapat
dibandingkan dan dapat dipahami). Dari
permasalahan,
uraian
dan
berpengaruh signifikan terhadap kualitas
beberapa penelitian yang telah dijelaskan
laporan keuangan pemerintah daerah di
peneliti
dinas Kota Bandung. Standar Akuntansi
kualitas informasi keuangan SKPD dapat
Pemerintahan
pengaruh
dipengaruhi oleh adanya penerapan good
sebesar 31,1% terhadap kualitas laporan
governance yang meliputi transparansi,
keuangan pemerintah daerah pada dinas
partisipasi dan akuntabilitas. Kemudian
Pemerintah Kota Bandung.
pengaruh lain terhadap kualitas informasi
Batubara 3-
memberikan
(2006)
menyimpulkan
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
menarik
kesimpulan
bahwa
keuangan SKPD adalah dilaksanakannya
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala system keuangan daerah yang berdasarkan
memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu
Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai
relevan, andal, dapat dibandingkan dan
acuan
dapat dipahami.
dalam
menyelesaikan
laporan
keuangan daerah. Penerapan Good Governance Pengertian good governance sering
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian
diartikan sebagai kepemerintahan yang
yang telah diuraikan, maka perumusan
baik.
masalah dalam penelitian ini adalah,
menyatakan
Apakah penerapan Good Governance dan
upaya pemerintahan yang amanah dan
Standar
untuk
Akuntansi
Pemerintahan
(Sumodiningrat, good
1999:
251)
governance
adalah
menciptakan
good
governance
berpengaruh terhadap kualitas informasi
pemerintahan perlu didesentralisasi dan
keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.
sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang penelitian
Sementara
itu
World
Bank
yang telah diuraikan sebelumnya, maka
mendefinisikan good governance sebagai
penelitian ini dilakukan dengan tujuan, Untuk
suatu
menguji
pembangunan yang solid dan bertanggung
pengaruh
Governance
dan
penerapan Standar
Good
Akuntansi
jawab
penyelenggaraan
yang
sejalan
dan
pasar
manajemen
dengan
prinsip
yang
efisien,
Pemerintahan terhadap kualitas informasi
demokrasi
keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.
penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik
KAJIAN KEPUSTAKAAN
maupun administrasi, menjalankan disiplin
Kualitas Informasi Keuangan Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan,
anggaran
serta
penciptaan
political
framework
bagi
legal
and
tumbuhnya
aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002: 18).
untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pemakainya, maka informasi yang terdapat dalam laporan tersebut harus berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas
laporan
tercermin
dari
keuangan
karakteristik
tersebut kualitatif.
Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan
keuangan
pemerintah
dapat
Penerapan
Standar
Akuntansi
Akuntansi
Pemerintahan
Pemerintahan Standar
(SAP) merupakan pelaksanaan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan
bahwa
standar
akuntansi
pemerintahan disusun oleh suatu komite Volume 1, No.1, Agustus 2012
-4
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala standar yang independen dan ditetapkan
Penatausahaan Keuangan (PPK). Populasi
dengan
penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.
PP
setelah
terlebih
mendapat
pertimbangan
dari
Pemeriksa
Keuangan
(BPK).
dahulu Badan SAP
merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk
mewujudkan
transparansi
dan
akuntabilitas dapat tercapai. Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam
rangka
penyusunan
laporan
Tabel 1. Data Responden Penelitian No Nama SKPD/ Entitas Akuntansi 1 Sekretariat Daerah 2 Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Kota
N
3 3
3 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah
Raga 4 Dinas Kesehatan 5 Dinas Pekerjaan Umum 6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika 7 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
3 3 3 3 3 3
9 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Pemerintah Daerah. Dengan demikian
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 3 Kelautan, Perikanan dan Pertanian 3 11 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3 12 Dinas Kebersihan dan Keindahan 3 Kota 13 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3 14 Dinas Syariat Islam 3 15 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 16 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 3 17 Badan Pemberdayaan Masyarakat 3 18 Badan Kesatuan Bangsa Politik, Perlindungan Masyarakat dan 3 Penanggulangan Bencana 19 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 3 20 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 3 21 Kantor Perpustakaan dan Arsip 3 22 Kantor Pemadam Kebakaran 3 23 Kantor Lingkungan Hidup 3 24 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 3 25 Inspektorat 3 26 Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa 3 Jumlah 78
terdiri dari 26 SKPD dan untuk masing-
Keterangan: N = Jumlah Responden
pertanggungjawaban
pelaksanaan
APBN/APBK berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), neraca, Laporan Operasional (LO)¸ Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). METODE PENELITIAN
Populasi Penelitian Populasi penelitian ini adalah seluruh institusi/lembaga yang meliputi kantor, dinas dan badan Banda
pada Pemerintah Kota
Aceh.
diikutsertakan
Kecamatan dalam
tidak
pengambilan
populasi dengan asumsi bahwa tidak termasuk
sebagai
instansi
teknis
10 Dinas
masing SKPD akan dijadikan responden sebanyak 3 orang yaitu kepala SKPD, Pengguna Anggaran (PA), dan Pejabat 5-
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
Sumber: Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 3 Perangkat Daerah Kota Banda Aceh
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala meningkatkan keterbandingan laporan
Teknik Pengumpulan Data Teknik
dalam
keuangan baik terhadap anggaran,
penelitian
antar periode, maupun antar entitas.
lapangan (field research), yaitu data atau
PP No.71 tahun 2010 tentang Standar
kuesioner
Akuntansi Pemerintahan.
penelitian
pengumpulan ini
data
merupakan
diberikan
langsung
kepada
responden dengan menggunakan item-item
c.
Kualitas
informasi
keuangan,
pertanyaan yang telah dibatasi dalam
merupakan ukuran-ukuran normatif
pemberian
yang
jawaban.
Untuk
setiap
perlu
diwujudkan
dalam
pernyataan dalam kuesioner diberi bobot 1
informasi akuntansi sehingga dapat
sampai 5 terhadap tingkat setuju atau
memenuhi
ketidaksetujuannya.
kebutuhan bersama pengguna laporan
tujuannya
sebagai
keuangan (PP Nomor 71 Tahun 2010). Operasionalisasi Variabel Dalam penelitian ini terdiri dari
Metode Analisis
variabel independen yaitu penerapan good
Dalam penelitian ini data dianalisis
governance (X1) dan Standar Akuntansi
dengan menggunakan metode kuantitatif,
Pemerintahan (X2), sedangkan variabel
dimana kuesioner yang telah terkumpul
dependen
adalah
informasi
diolah dalam bentuk tabulasi dengan
keuangan
pemerintah
Berikut
memberikan bobot jawaban pada masing-
dijelaskan definisi dan operasionalisasi
masing pernyataan. Dari tabulasi data
variabel yaitu:
tersebut
a.
Penerapan good governance, adalah
berupa angka yang selanjutnya dianalisis
penyelenggaraan pemerintahan yang
melalui program SPSS (Statistical Package
solid dan bertanggung jawab serta
for Social Science).
kualitas (Y).
efisien dan efektif dengan menjaga kesinergiaan
b.
interaksi
yang
dihasilkan
keluaran-keluaran
Setelah kuesioner terkumpul untuk melakukan analisis data perlu dilakukan uji
konstruktif diantara domain-domain
validitas
(state, private sector and society)
pengujian ini dilakukan untuk mengetahui
(Osborne and Geabler, 1992, OECD
apakah alat ukur yang digunakan sesuai
and World Bank, 2000, LAN dan
dengan yang diukur dan juga konsistensi
BPKP, 2000; 6).
dengan data yang dikumpulkan.
Penerapan
Standar
Pemerintahan,
a. Uji
uji
validitas
reliabilitas.
dilakukan
Kedua
untuk
mengatur
mengetahui apakah alat ukur yang
penyajian laporan keuangan untuk
telah disusun benar-benar mengukur
tujuan
apa yang perlu diukur. Koefisien
umum
adalah
Akuntansi
dan
(general
purpose
financial statements) dalam rangka
validitas
menggambarkan
Volume 1, No.1, Agustus 2012
tingkat -6
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kemampuan
instrumen
untuk
reliabel,
mengungkap data atau informasi dari variabel
yang
pengujian
diukur.
validitas
dan
diatas
0,8
suatu
instrumen dikatakan baik.
Teknik
menggunakan
Rancangan Pengujian Hipotesis
teknik korelasi product moment dari
Pengujian hipotesis dalam penelitian
pearson dengan tingkat signifikansi
ini menggunakan statistik parametrik untuk
5%
keeratan
menguji hipotesis (H). Dalam penelitian ini
bebas
digunakan tingkat signifikansi (α) 0,05
dengan variabel terikat dengan cara
atau 5% untuk menguji apakah hipotesis
mengkorelasikan antara skor item
yang
pernyataan
total.
diterima atau ditolak dilakukan dengan
pearson
cara menguji nilai F. Untuk menguji
untuk
pengaruh
Apabila
mengetahui antara
variabel
terhadap nilai
skor
total
diajukan
dalam
penelitian
correlation > 0,3, atau probabilitas
masing-masing
kurang dari 0,05 maka item tersebut
terhadap
valid (Arikunto, 2002 : 146 ).
menguji nilai t dengan uji dua sisi pada
b. Uji
reliabilitas
bertujuan
untuk
tingkat
keakuratan,
ketepatan,
kestabilan
atau
dependen
Pengujian
regresi
gejala
sebagai berikut:
sekelompok
dengan
hipotesis
berganda.
matematis
dari
dilakukan
dalam
penelitian ini menggunakan alat analisis
konsistensi dalam mengungkapkan tertentu
independen
tingkat signifikansi (α) 0,05 atau 5%.
apakah alat ukur yang digunakan menunjukan
variabel
ini
analisis
Adapun regresi
bentuk berganda
individu, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Uji ini dilakukan
Y = + 1X1 + 2 X 2 + e ..................... (1)
pada
Keterangan:
pernyataan-pernyataan
yang
sudah valid. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Cronbach
alpha
masing-masing
instrumen. Variabel tersebut akan dikatakan reliabel
bila
Cronbach
Y X1 X2
e
= Kualitas informasi keuangan = Penerapan good governance = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan = Konstanta = Koefisien regresi = error
alpha-nya memiliki nilai lebih besar dari 0,60 Sekaran (2003: 257) yang
HASIL PEMBAHASAN
menyatakan bahwa pada umumnya
Lingkup Pengembalian Kuesioner
reliabilitas yang nilai r-nya kurang
Data dalam penelitian ini merupakan
dari 0,6 dikatakan kurang reliabel,
data primer yang diberikan langsung
antara 0,6 sampai 0,8 adalah cukup
kepada responden dalam bentuk kuesioner. Jumlah
7-
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
kuesioner
yang
disebarkan
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Tabel 2.
sebanyak 78 kuesioner dan masing-masing
Karakteristik
SKPD terdiri dari 3 orang yang akan menerima
dan
menjawab
kuesioner.
Namun jumlah yang diterima kembali sebanyak 74 kuesioner. Hal ini disebabkan ada beberapa responden yang tidak berada ditempat semenjak diberikannya kuesioner hingga pengambilan kembali kuesioner selama 1 minggu. Kemudian juga terdapat beberapa
kuesioner
yang
rusak.
Berdasarkan hal tersebut, jumlah kuesioner yang terkumpul dan dapat diolah sebanyak 74 kuesioner.
Data Karakteristik Responden
-
Responden
Jumlah (N)
46 28
74
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Usia 26-30tahun 31-35 tahun 36-40 tahun >40 tahun Pendidikan SLTA D3 S1 S2 S3 Disiplin Ilmu Akuntansi Lainnya - EKP - Manajemen - Tekhnik
19 21 12 22
74
13 46 15 -
74
45 10 13 6
74
Analisis Data Hasil Penelitian Bab ini menjelaskan hasil perhitungan dan analisis serta pembahasannya secara keseluruhan
guna
menjawab
rumusan
hipotesis penelitian yang telah diutarakan sebelumnya dan ketentuan data yang harus dipenuhi
untuk
keperluan
analisis.
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data primer dengan menggunakan kuesioner yang
disampaikan
langsung
kepada
responden yaitu Kepala Dinas, PPK, dan
Hasil Uji Validitas Berdasarkan output komputer dari 28 pernyataan dinyatakan valid karena nilai korelasi yang diperoleh masing-masing pernyataan untuk 28 item berada di atas nilai kritis korelasi product moment. Dari hasil yang diperoleh nilai kritis 5% (untuk N=74) yaitu 0,227. Jika nilai korelasi > nilai kritis maka pernyataan-pernyataan tersebut adalah signifikan dan pernyataanpernyataan tersebut adalah valid.
staf pelaporan keuangan. Setelah kuesioner terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan program SPSS.
Hasil Uji Reliabilitas Pengujian reliabilitas juga dilakukan secara
Karakteristik Responden Karakteristik responden berdasarkan kuesioner yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 2.
statistik
dengan
menghitung
besarnya nilai Cronbach’s alpha. Hasil seperti yang terlihat pada tabel 4.6 yang menunjukkan bahwa instrumen dalam penelitian ini realible (handal) karena nilai Cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60.
Volume 1, No.1, Agustus 2012
-8
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2.
Hasil Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis dilakukan untuk
Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,255
artinya
kualitas
informasi
menguji serta menganalisis rumusan hipotesis
keuangan sebesar 25,5% dipengaruhi
berdasarkan
oleh penerapan good governance dan
struktur
model.
Pengujian
hipotesis tersebut dilakukan sesuai dengan
Standar
hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.
sedangkan sebesar 74,5% dipengaruhi
Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah
oleh
dari 74 responden pada 26 SKPD, diperoleh
dimasukkan dalam penelitian ini.
informasi yang memadai tentang pengaruh
3.
Akuntansi
variabel
Pemerintahan,
lain
yang
tidak
Konstanta sebesar 2,319 artinya jika
penerapan good governance (X1), Standar
penerapan
good
governance
Akuntansi Pemerintahan (X2), dan kualitas
Standar
informasi keuangan (Y). Hasil pengujian
dianggap konstan, maka besarnya
hipotesis dapat dilihat pada Tabel 3.
nilai kualitas informasi keuangan
Akuntansi
dan
Pemerintahan
adalah 2,319 pada satuan skala likert. Tabel 3.
Hasil Pengujian Hipotesis Coefficientsa
a. Koefisien regresi (β1) sebesar 0,122 menunjukkan bahwa setiap
Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients
Model
B
Std. Error
1 (Constant) 2.319
.343
X1
.122
t
Sig.
kenaikan
penerapan
good
governance sebesar 1% maka
Beta 6.757 .000
akan kualitas
.072
.195
1.679 .098
X2 .304 .092 Dependent Variable: Y
.384
3.309 .001
diikuti
dan persamaan regresi berganda, dapat
kenaikan
informasi
keuangan
sebesar 12,2%. Dengan asumsi variabel
Berdasarkan Tabel pengujian hipotesis
oleh
independent
lainnya
tetap (konstan). b. Koefisien regresi (β2) sebesar
diketahui hasil-hasil penelitian yaitu:
0,304 menunjukkan bahwa setiap
1.
Koefisien korelasi (R) sebesar 0,505
kenaikan
menunjukkan
Akuntansi Pemerintahan sebesar
bahwa
derajat
Standar
hubungan (korelasi) antara variabel
1% maka
independen dengan variabel dependen
kenaikan
sebesar 50,5%. Artinya penerapan
keuangan sebesar 30,4%. Dengan
good
asumsi
governance
dan
Standar
Akuntansi Pemerintahan mempunyai hubungan terhadap kualitas informasi keuangan sebesar 50,5%.
9-
penerapan
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
akan diikuti oleh kualitas
variabel
informasi
independent
lainnya tetap (konstan).
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pengaruh Penerapan Good Governance
keuangan pada SKPD dengan ketentuan
dan Standar Akuntansi Pemerintahan
dalam
terhadap Kualitas Informasi Keuangan
Pemerintahan (PSAP) akan menghasilkan
Pengujian secara simultan dilakukan
Pernyataan
Standar
Akuntansi
laporan keuangan yang buruk. Walaupun
dengan melihat nilai Koefisien determinasi
Pemerintah
(R2). Hasil pengujian variabel independen
mendapatkan
opini
Wajar
Tanpa
terhadap dependen diperoleh nilai R2
Pengecualian
(WTP)
oleh
Badan
sebesar
Pemeriksa Keuangan (BPK), namun masih
0,255
atau
25,5%.
Artinya
Kota
Banda
telah
penerapan good governance dan Standar
terdapat
Akuntansi
berpengaruh
ditemukan dari hasil audit BPK. Hal
secara simultan terhadap kualitas informasi
tersebut akan menjadi peringatan bahwa
keuangan. Hasil penelitian ini mendukung
seluruh SKPD di Kota Banda Aceh harus
hipotesis
lebih
Pemerintahan
pertama
yang
menyebutkan
beberapa
Aceh
giat
permasalahan
dalam
menciptakan
bahwa penerapan good governance dan
pemerintahan
Standar
governance) serta menerapkan Standar
Akuntansi
Pemerintahan
yang
yang
baik
berpengaruh terhadap kualitas informasi
Akuntansi
keuangan.
keuangan yang dihasilkan SKPD maupun
Pada SKPD di Kota Banda Aceh, penerapan
good
laporan
LKPD lebih berkualitas.
telah
Hasil penelitian ini sesuai dengan
dilakukan dengan baik yang meliputi
hasil penelitian yang dilakukan oleh Zeyn
transparansi informasi keuangan dan non
(2011) yang menyebutkan bahwa secara
keuangan, partisipasi masyarakat dalam
simultan penerapan good governance dan
menyusun kebijakan dan pelayanan kepada
standar
media
berpengaruh
pers
governance
Pemerintahan agar
(good
serta
telah
melakukan
akuntansi
pemerintahan
terhadap
akuntabilitas
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
keuangan. Selanjutnya dalam penelitian
Instansi
bentuk
Zeyn menyimpulkan bahwa penerapan
Pemerintah
sebagai
pertanggungjawaban
dan
prinsip
good
akuntabilitas
kepada
publik.
pemahaman dan penggunaan SAP mutlak
Penyusunan laporan pertanggungjawaban
dilakukan agar laporan keuangan yang
atas pelaksanaan keuangan daerah yang
dihasilkan lebih berkualitas.
instansi
governance
yang
baik
dan
baik harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan
sebagai
pedoman
Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap Kualitas Informasi Keuangan
penyusunan laporan keuangan. Pemahaman dan implementasi SAP
Pengujian secara parsial dilakukan
sangat mempengaruhi laporan keuangan,
dengan melihat nilai koefisien regresi (β)
ketidak
variabel independen. Hasil output SPSS
sesuai
penyusunan
laporan
Volume 1, No.1, Agustus 2012
- 10
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menunjukkan bahwa nilai β untuk X1
pelaporan keuangan dengan berdasarkan
adalah
rumusan
konsep value for money sehingga tercipta
hipotesis terhadap pengujian secara parsial
akuntabilitas publik yang pada akhirnya
ditentukan bahwa jika β1 ≠ 0 : H0 ditolak
dapat
dan menerima Ha artinya penerapan good
masyarakat.
governance berpengaruh terhadap kualitas
Pengaruh
Penerapan
Standar
informasi keuangan. Hasil penelitian ini
Akuntansi
Pemerintahan
terhadap
mendukung hipotesis kedua yang telah
Kualitas Informasi Keuangan
0,122.
dirumuskan
Berdasarkan
bahwa
penerapan
good
menciptakan
kesejahteraan
Pengujian secara parsial yang kedua
governance berpengaruh terhadap kualitas
antara
informasi keuangan.
variabel dependen diperoleh nilai koefisien
Pelaksanaan Good governance pada
regresi
variabel
(β)
independen
untuk
terhadap
X2 adalah
0,304,
SKPD di Kota Banda Aceh dijalankan
berdasarkan rumusan hipotesis ditentukan
dengan
prinsip-prinsip
jika β2 ≠ 0 : H0 ditolak dan menerima H a
pengelolaan yang baik, seperti transparansi
artinya Standar Akuntansi Pemerintahan
(keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi,
berpengaruh terhadap kualitas informasi
keadilan,
sehingga
keuangan. Hasil penelitian ini mendukung
sumber daya daerah yang berada dalam
hipotesis ketiga yaitu Standar Akuntansi
pengelolaan
Pemerintahan
mengikuti
dan
kemandirian,
pemerintah
benar-benar
mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
dan
Penerapan
prinsip-prinsip
terhadap
kualitas informasi keuangan.
rakyat.
PP 71 Tahun 2010 menyebutkan
good
Standar Akuntansi Pemerintahan adalah
penyelenggaraan
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan
kepemerintahan juga tidak lepas dari
dalam menyusun dan menyajikan laporan
masalah
keuangan pemerintah. Selanjutnya dalam
governance
dalam
kemajuan
berpengaruh
dalam
akuntabilitas pengelolaan
dan
tranparansi daerah
PP tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka
sebagai acuan dalam menghasilkan laporan
peningkatan kualitas informasi pelaporan
keuangan yang berkualitas.
keuangan
Hasil
penelitian
keuangan
dan
untuk
mendukung
menghasilkan pengukuran kinerja yang
penelitian yang dilakukan oleh Batubara
lebih baik, serta memfasilitasi manajemen
(2006),
bahwa
keuangan/aset yang lebih transparan dan
penerapan good governance merupakan
akuntabel, maka perlu diterapkannya SAP.
tuntutan
Penerapan
yang
dari
ini
pemerintah
menyebutkan
pembaharuan
system
SAP
yang
keuangan. Tujuannya agar pengelolaan
pemenuhan
uang rakyat dilakukan secara transparan
pertanggungjawaban
dan 11 -
dipertanggungjawabkan
dalam
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
sesuai
kewajiban keuangan
dalam
pelaopran daerah
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala merupakan penentu atas kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Tahun
2006
sebelumnya. 1. Penerapan Good Governance dan
Kota
Banda
Aceh
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
mendapat opini TMP oleh BPK, tahun
berpengaruh secara simultan terhadap
2007 naik mendapatkan opini WDP dan
kualitas informasi keuangan SKPD di
tahun 2008 hingga tahun 2010 Kota Banda
Kota Banda Aceh.
Aceh telah berhasil mendapatkan opini WDP.
Pemberian
opini
tersebut
2. Penerapan
good
berpengaruh
governance
terhadap
kualitas
merupakan bukti bahwa pemahaman dan
informasi keuangan SKPD di Kota
penerapan SAP oleh entitas akuntansi pada
Banda Aceh.
SKPD di Kota Banda Aceh sudah ada
3. Penerapan
Standar
Akuntansi
peningkatan dan lebih baik. Hal ini secara
Pemerintahan berpengaruh terhadap
umum menggambarkan perbaikan kualitas
kualitas informasi keuangan SKPD di
laporan keuangan yang disajikan oleh
Kota Banda Aceh.
seluruh SKPD di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini sesuai dengan
Keterbatasan
penelitian yang dilakukan oleh Permana
Beberapa
keterbatasan
yang
ada
(2011) dengan hasil Standar Akuntansi
dalam penelitian ini dapat dijelaskan
Pemerintahan
signifikan
sebagai berikut:
keuangan
1. Instrumen
terhadap
berpengaruh
kualitas
laporan
dan
daftar
pemerintah daerah di dinas Kota Bandung.
dalam
Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh
dikembangkan sendiri oleh peneliti
hasil penelitian yang dilakukan oleh
dengan
Nugraheni dan Subaweh (2008) yang
pernyataan dari penelitian sebelumnya
menyebutkan
dan dari literatur-literatur tinjauan
bahwa
terdapat
kuesioner
pernyataan
penelitian
mengadopsi
kepustakaan
keuangan yang lebih berkualitas setelah
penelitian ini sehingga dirasa masih
menerapkan
banyak kelemahan-kelemahan
dengan
sebelum
menerapkan SAP.
bab
item-item
perubahan/perbedaan atas hasil laporan
SAP
pada
ini
II
dalam
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah dua
KESIMPULAN DAN SARAN
variabel yaitu good governance dan
Kesimpulan Setelah
SAP, padahal masih banyak variabel dilakukan
pengujian
dan
analisis data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan
lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas informasi keuangan SKPD. Hal tersebut dapat dilihat dengan kecilnya nilai koeisien determinasi Volume 1, No.1, Agustus 2012
- 12
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (R2) yang dihasilkan dari pengaruh
Penelitian ini dapat dijadikan acuan
variabel independen terhadap variabel
untuk
peneliti
selanjutnya.
Untuk
dependen.
perbaikan selanjutnya peneliti memberi beberapa saran yaitu: 1. Memperbaiki
Saran Dalam kaitannya
terlebih
dahulu
terhadap kualitas
kuesioner
yang digunakan dalam
audit, peneliti ingin memberikan saran-
penelitian
ini
saran sebagai berikut:
kuesioner yang tingkat validitas dan
atau
menggunakan
reliabilitasnya lebih tinggi. Saran untuk SKPD di Kota Banda Aceh Dalam upaya peningkatan kualitas informasi
keuangan
peneliti
memberi
2. Menambah
jumlah
penelitian,
responden
mengingat
dalam
penelitian ini hanya 3 orang yang
beberapa saran:
dijadikan responden dalam menjawab
1.
Para penyusun laporan keuangan yang
kuesioner, sebaiknya perlu ditambah 1
terdiri dari PPK dan staf pelaporan
atau 2 orang lagi dalam entitas
keuangan pada masing-masing SKPD
akuntansi sebagai penanggungjawab
memiliki latar belakang disiplin ilmu
proses
yang
menghasilkan laporan keuangan.
berbeda-beda
berasal
dari
(tidak
latarbelakang
hanya ilmu
penyusunan
hingga
3. Mempertimbangkan variabel-variabel
akuntansi). Dengan demikian apabila
lain
pegawai yang bukan berasal dari
terhadap kualitas informasi keuangan,
disiplin ilmu akuntansi ditempatkan
misalnya
sebagai PPK dan staf pelaporan
informasi, pengalaman kerja aparatur,
keuangan pada SKPD hendaknya
kegiatan pengendalian maupun peran
dapat diberikan pembekalan yang
internal auditor.
yang
diduga
pemanfaatan
berpengaruh
teknologi
cukup mengenai dasar-dasar akuntansi. 2.
Entitas akuntansi pada setiap SKPD perlu
mengimplementasikan
secara
menyeluruh
SAP dengan
memperhatikan peraturan perundangundangan
yang
relevan
dalam
penyusunan laporan keuangan serta terus melakukan penelaahan dalam rangka perbaikan SAP.
Saran untuk Peneliti Selanjutnya 13 -
Volume 1, No. 1, Agustus 2012
DAFTAR KEPUSTAKAAN Arikunto,S., 1997. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT.Rineka Cipta, Batubara, A. H., 2006. Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonommi Daerah. Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan. Vol. 3, No. 1. Baridwan, Z., 2004. Intmediate Accounting. Yogyakarta: BPFE. Carino, 1991. Accountability, Corruption and Democracy: A Clarification of Concepts, in the Asian Review of Public Administration. Vol. III. No. 2. Cooper, D. R., Boca R. and Pamela S. Schindler. 2006. Business Research Methods. International Edition. Nineth
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Edition. Singapore: Mc-Graw-Hill Co. Gunawan, E., 2012. Penerapan Sap Pernyataan N0.02 Laporan Realisasi Anggaran Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Fakultas Pendidikan Ekonomi. Universitas Sumatera Utara. Hopwood, A. dan Tomkins, C., 1984. Issues In Public Sector Accounting. Oxford: Philip Allan. LAN, BPKP. 2001. Pengukuran kinerja instansi pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. , Yogyakarta: Andi. Nugraheni, P., 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi Bisnis. Vol. 13, No. 1. Osborne, D., and Gaebler. 1992. Reinveting Government: How the entrepreneurial spirit is Transforming the Public Sektor. New York: Penguinsc Book. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Schiavo-Campo, S., and Tomasi, D., 1999. Managing Government Expenditure. Manila: Asia Development Bank. Sekaran, U., 2006. Research Methods for Business. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Penerbit Salemba. Sumodiningrat, G., 1999. Pemberdayaan Masyarakat & JPS. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Ulum, I. MD. 2009. Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar. Penerbit Bumi Aksara. World Bank. 2004. Mainstreaming Anticorruption Activities in World Bank Assistance: A Review of Progress since 1997. Washington, DC: World Bank. Zeyn, E., 2011. Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan. Vol.1, No. 1. Hal: 21-37. www.analisadaily.com www.arsipkorankita.blogspot.com
Volume 1, No.1, Agustus 2012
- 14
