PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT - WNPG

Download sangat dibutuhkan sebagai masukan bagi penetapan kebijakan yang akan ... remaja. Upaya penanggulangan masalah stunting melalui peningkatan ...

0 downloads 521 Views 1MB Size
Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI 2018

Draft Rumusan Rekomendasi Bidang 1 WNPG XI 2018

PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT

Sekretariat Biro Kerja Sama Hukum dan Humas LIPI Sasana Widya Sarwono Lt.5 Jln. Jend Gatot Subroto Kav. 10 Jakarta 12710 Telp. 021-5225711 ext.1236, 1240, 1233 Fax. 021-5251834

Tim Bidang 1 WNPG XI Perumus 1. Prof. Hardinsyah PERGIZI PANGAN Tim Pakar 1. Ir. Doddy Izwardy, MA Kementerian Kesehatan 2. Galopong Sianturi, SKM, MPH Kementerian Kesehatan 3. Yuni Zahraini, SKM, MKM Kementerian Kesehatan 4. Dr. Agus Triwinarto, SKM, MKes Kementerian Kesehatan 5. Dr. Entos Zainal, SP, MPHM BAPPENAS 6. Ir. Sri Hartinah, MSi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 7. Ir. Umi Windriani, MM Kementerian Kelautan dan Perikanan 8. Dr. Tedy Dirhamsyah, SP, MAB Kementerian Pertanian 9. Prof. Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika, Apt., MSc Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

Sekretaris 1. Puguh Prasetyoputra, MHEcon Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2. Yuly Astuti, MA Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

DRAFT RUMUSAN REKOMENDASI WIDYAKARYA NASIONAL PANGAN DAN GIZI BIDANG 1: PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT

LATAR BELAKANG Ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan kemandirian pangan dapat saling berperan dalam menguatkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, keamanan dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ketahanan pangan yang holistik seharusnya juga berdampak pada peningkatan pembangunan ketahanan gizi. Hal ini direfleksikan dengan menjadikan pembangunan ketahanan pangan dan gizi sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005–2025. RPJP ini kemudian diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi serta Rencana Aksi Pangan dan Gizi melalui Peraturan menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018. Masalah gizi secara langsung dipengaruhi oleh faktor konsumsi pangan dan penyakit infeksi. Secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, sanitasi, ketersediaan dan konsumsi pangan, pengetahuan gizi, sosial ekonomi, budaya, dan politik. Masalah gizi ini tidak hanya terjadi pada keluarga tidak mampu, tapi juga pada keluarga mampu. Masalah gizi ini dapat menjadi faktor penghambat pembangunan nasional sehingga investasi gizi sangat diperlukan karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Tantangan penyediaan dan konsumsi pangan serta perbaikan gizi di masa depan semakin berat karena adanya perubahan lingkungan strategis, baik dari dalam maupun luar negeri. Meningkatnya jumlah penduduk akan menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan secara kuantitatif dan kualitatif serta keterjangkauannya untuk pemenuhan gizi seimbang. Oleh karena itu, ketahanan pangan dan gizi bagi setiap orang, keluarga dan daerah menjadi sangat penting diwujudkan untuk mencegah terjadinya kekurangan dan kelebihan gizi. Dampak langsung dari kerawanan pangan adalah kekurangan gizi yang menyebabkan weight faltering / at risk of failure to thrive atau gagal tumbuh. Jika kekurangan gizi berlangsung dalam jangka panjang akan mengakibatkan hambatan pertumbuhan linier (stunting), hambatan perkembangan (penurunan kemampuan berpikir), menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena infeksi, dan dalam jangka panjang meningkatkan risiko terjadinya penyakit tidak menular seperti obesitas, penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, dll yang dapat menurunkan daya saing bangsa. Kejadian ini sudah tampak jelas di Indonesia, dengan angka stunting yang cenderung tidak berubah, dan kejadian penyakit non infeksi yang semakin meningkat.

Kondisi ini kemudian mendorong gerakan Scaling-Up Nutrition (SUN Movement) yang di Indonesia disebut dengan Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yang menekankan perlunya penguatan intervensi yang bersifat spesifik dan sensitif dalam penanganan masalah gizi, khususnya masalah anak pendek atau stunting yang perlu ditangani sejak dini. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam percepatan perbaikan gizi, sesuai dengan target WHA pada tahun 2025 diharapkan Indonesia dapat: 1) Menurunkan proporsi anak balita stunting sebesar 40 persen; 2) Menurunkan proporsi anak balita yang menderita kurus (wasting) kurang dari 5 persen; 3) Menurunkan proporsi bayi berat lahir rendah sebesar 30 persen; 4) Tidak ada kenaikan proporsi anak yang mengalami gizi lebih; 5) Menurunkan proporsi wanita usia subur yang menderita anemia sebanyak 50 persen; 6) Meningkatkan presentase ibu yang memberikan ASI ekslusif selama 6 bulan paling kurang 50 persen. Indonesia diperkirakan pada tahun 2030 akan mengalami bonus demografi yang dicirikan atau ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif. Melihat kondisi Indonesia dengan jumlah penduduk yang bermasalah gizi sangat besar, kemungkinan potensi dari bonus demografi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga akan sulit dicapai. Perbaikan gizi pada anak usia dini menjadi penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas agar bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini merupakan modal dasar mewujudkan generasi sehat berprestasi menuju Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Peningkatan gizi masyarakat secara komprehensif dan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk dilakukan bersama. Oleh karena itu, rekomendasi hasil WNPG XI tahun 2018 akan sangat dibutuhkan sebagai masukan bagi penetapan kebijakan yang akan dituangkan dalam RPJMN. Selain itu juga harus menjadi agenda riset di masa depan agar dapat menyelesaikan masalah aktual di bidang pangan dan gizi. Salah satu masalah gizi yang menjadi prioritas kebijakan pemerintah adalah masalah stunting. Berdasarkan hasil PSG Tahun 2017, prevalensi stunting balita di Indonesia masih 29,6%. Bila dilihat dari ambang batas masalah gizi, saat ini posisi status gizi balita kita masih termasuk dalam masalah kesehatan masyarakat. Masalah gizi bervariasi dengan disparitas yang lebar antar provinsi dan antar kabupaten/kota (11%-70%). Stunting sering tidak dianggap masalah oleh masyarakat karena ketidaktahuan akan dampak buruknya dan cara mengidentifikasi. Data Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa 30,9% remaja putri usia 15-19 tahun yang belum menikah mengalami risiko Kurang Energi Kronis (KEK). Selain itu kejadian anemia gizi besi pada remaja putri diduga masih cukup tinggi. Sejumlah 2,6% remaja puteri menikah dini (<15 th). Kelompok ini berisiko mengalami gangguan gizi ketika hamil dan melahirkan anak yang mengalami masalah gizi. Oleh karena itu penting upaya pencegahan stunting dimulai sejak remaja. Upaya penanggulangan masalah stunting melalui peningkatan gizi masyarakat merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak termasuk lintas kementerian, mitra pembangunan, masyarakat madani, swasta, profesi dan akademisi. Dalam pelaksanaannya hingga kini masih

terjadi berbagai permasalahan seperti kesenjangan regulasi dan program baik antar sektor di pusat maupun di daerah. DASAR HUKUM 1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan Gizi 7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang Percepatan Perbaikan Gizi 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi 12. Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 13/A/2018 tentang Penyelenggaraan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI REKOMENDASI Standar dan Regulasi 1. Menerapkan penyempurnaan istilah dalam klasifikasi status gizi, dan penggunaan Standar Antropometri Anak untuk penilaian dan pemantauan status gizi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI. 2. Merekomendasikan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Acuan Label Gizi (ALG) hasil WNPG XI ini untuk ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI termasuk pedoman penggunaannya. 3. Merekomendasikan perbaruan (updating) Data Komposisi Pangan Indonesia (DKPI) yang meliputi tabel dan database secara berkelanjutan oleh institusi terkait dengan menggunakan pedoman analisis kandungan gizi yang terstandar dan dilakukan di laboratorium pangan terakreditasi. 4. Merekomendasikan agar Pangan untuk Keperluan Medis Khusus yang berfungsi sebagai obat / oligomerik formula, dimasukkan dalam Formularium Nasional dan skema pembiayaan JKN untuk pemenuhan hak setiap warga Negara untuk mendapatkan pengobatan. 5. Merekomendasikan Panduan Pengembangan Pangan Fungsional dan klaimnya yang berbasis bukti ilmiah dan terkini diarahkan pada pemenuhan dan peningkatan fungsi atau penurunan risiko penyakit dalam rangka upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan pemenuhan gizi seimbang. 6. Merekomendasikan kepada pemerintah dan dunia usaha untuk mendukung pengembangan pangan fungsional berbasis pangan lokal Indonesia yang bervariasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan nilai gizi seimbang dan keamanan pangan.

7. Merekomendasikan perlunya dibentuk sekretariat nasional standar pangan dan gizi untk melanjutkan tugas penyusunan standar mutu dan kecukupan gizi meliputi AKG, ALG, DKPI, serta Pangan Khusus dan Pangan Fungsional, di bawah koordinasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk membangun jejaring kerja yang aktif dan dinamis serta konvergen. 8. Merekomendasikan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perbaikan Gizi Masyarakat, sebagai salah satu tindak lanjut dari Pasal 141 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, termasuk didalam nya memperhatikan Undang Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, khususnya tenaga gizi sebagai anggota tim Program 1. Merekomendasikan definisi stunting adalah perawakan pendek patologis yang disebabkan oleh asupan gizi yang tidak optimal atau kebutuhan yang meningkat karena infeksi kronis yang berdampak jangka pendek pada kognitif dan jangka panjang pada kejadian penyakit tidak menular. Oleh karena itu diperlukan definisi operasional dan panduan penilaian dan pemantauan status stunting. 2. Merekomendasikan pencegahan stunting diprioritaskan pada upaya promotif dan preventif melalui perbaikan pola asuh, pola makan, air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan pada 1000 HPK. 3. Merekomendasikan perlunya surveilans kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak pada periode 1000 HPK yang real time berbasis Posyandu disertai peningkatan kapasitas kader, kelengkapan sarana deteksi stunting (alat ukur, kartu, buku KIA dll), kegiatan konseling dan edukasi gizi. Perlu penguatan integrasi pemantauan tumbuh kembang anak, yang membutuhkan kerjasama orang tua, guru, tenaga kesehatan, serta kader Posyandu dan kunjungan rumah. 4. Merekomendasikan untuk mengaktifkan kembali sistem kewaspadaaan pangan dan gizi secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, agar upaya pencegahan masalah gizi dapat dilakukan secara dini dan tersistem. 5. Merekomendasikan perbaikan perilaku gizi, aktifitas fisik, dan kesehatan secara berkelanjutan melalui sosialisasi, kampanye gizi seimbang dan isi piringku kepada seluruh masyarakat melalui kelembagaan yang ada disesuaikan dengan kondisi lokal dan kelompok sasaran, terutama remaja, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia dini. Upaya ini perlu dipantau dan dievaluasi kemajuannya menggunakan indeks gizi seimbang (Healthy Eating Index). 6. Merekomendasikan perlunya sosialisasi pesan dan materi gizi seimbang dan isi piringku yang diintegrasikan dalam kurikulum atau proses pembelajaran di pendidikan formal dan non formal mulai pra-sekolah hingga perguruan tinggi untuk mencegah obesitas dan penyakit tidak menular sebagai salah satu dampak stunting. 7. Merekomendasikan perlunya edukasi gizi seimbang, dan pemberian suplementasi Multiple Micronutrient (MMN) sebagai pengganti Tablet Tambah Darah (TTD) dalam penanggulangan anemia pada remaja puteri dan ibu hamil, disertai dengan sistem pemantauan yang lebih baik.

8. Merekomendasikan penguatan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi program fortifikasi zat gizi mikro 9. Merekomendasikan peningkatan formasi tenaga gizi di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari tingkat pratama, yang disertai peningkatan jumlah dan kualitas kader Posyandu. 10. Merekomendasikan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat termasuk padat karya tunai di daerah prioritas pencegahan stunting. 11. Merekomendasikan penguatan koordinasi, integrasi dan sinkronissi (KIS) dalam upaya perbaikan gizi masyarakat khususnya dalam penanggulangan stunting disetiap level pemerintahan (mulai dari pusat hingga desa) melalui pendekatan kemitraan antara Dunia Usaha, Akademisi, Pemerintah dan Masyarakat/ Public Private Profesional & People Partnership serta pemberdayaan 12. Merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi dan program perbaikan gizi antar sektor dan mitra pembangunan di pusat dan di daerah. Riset 1. Merekomendasikan penyusunan roadmap penelitian gizi nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Litbangkes. 2. Merekomendasikan program penelitian gizi secara berkala dan terstruktur mengikuti roadmap penelitian gizi nasional. Hasil penelitian ini digunakan sebagai basis informasi untuk perencanaan dan evaluasi program, serta sebagai basis perumusan standar AKG, ALG, DKPI, serta pangan khusus dan pangan fungsional 3. Merekomendasikan perlunya pemodelan penanggulangan stunting yang dibedakan secara spesifik melalui pendekatan wilayah. 4. Merekomendasikan pengembangan pangan lokal mempertimbangkan teknologi tepat guna, kearifan lokal dan bukti ilmiah melalui pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan akademisi, serta dunia usaha/ industri sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.

............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI 2018

Draft Rumusan Rekomendasi Bidang 1 WNPG XI 2018

PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT

Sekretariat Biro Kerja Sama Hukum dan Humas LIPI Sasana Widya Sarwono Lt.5 Jln. Jend Gatot Subroto Kav. 10 Jakarta 12710 Telp. 021-5225711 ext.1236, 1240, 1233 Fax. 021-5251834