Download No. Uraian. Waktu / Biaya. Keterangan/Prasyarat. 1. Pengaduan Masyarakat. 1. Pengaduan terkait Perselisihan Hubungan Industrial akan ditangani langsung oleh Petugas dengan Datang. Langsung ke Kantor Disnakertrnas Kabupaten Banyuwangi;.
Download No. Uraian. Waktu / Biaya. Keterangan/Prasyarat. 1. Pengaduan Masyarakat. 1. Pengaduan terkait Perselisihan Hubungan Industrial akan ditangani langsung oleh Petugas dengan Datang. Langsung ke Kantor Disnakertrnas Kabupaten Banyuwangi;.
Download Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Hubungan Industrial, ... Kata Kunci: Penyelesaian, Hubungan Industrial, Arbitrase Hubungan Industrial.
Download kesuksesan mereka. Kami memberikan selamat kepada Departmen Tenaga Kerja dan. Transmigrasi khususnya Direktonat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dan Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan. Industrial ata
Download kesuksesan mereka. Kami memberikan selamat kepada Departmen Tenaga Kerja dan. Transmigrasi khususnya Direktonat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dan Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan. Industrial ata
posita atau fundamental petendi dan petitum atau tuntutan. b. jawaban tergugat (gugatan rekonpensi) c. replik penggugat d. duplik tergugat e. pembuktian,
Download kesuksesan mereka. Kami memberikan selamat kepada Departmen Tenaga Kerja dan. Transmigrasi khususnya Direktonat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dan Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan. Industrial ata
Download UU No. 2 tahun 2004 mengenai penyelesaian perselisihan hubungan dengan tepat menbentuk sistem penyelesaian perselisihan yang terdirii dari perundingan bipartit sebagai langkah pertama, penyelesaian diluar pengadilan. (mediasi, konsilia
Download UU No. 2 tahun 2004 mengenai penyelesaian perselisihan hubungan dengan tepat menbentuk sistem penyelesaian perselisihan yang terdirii dari perundingan bipartit sebagai langkah pertama, penyelesaian diluar pengadilan. (mediasi, konsilia
Download Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi yang diatur dalam Pasal 8 UU No.2 ... sorcing) dalam Hukum Ketenagakerjaan”, Jurnal Dina- .
Download 30 Mar 2017 ... JURNAl WAwASAN YURidikA. Vol. 1 | No. 1 | Maret 2017. 1. MODEL. PENYELESAIAN. PERSELISIHAN. HUBUNGAN. INDUSTRIAL DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN SETELAH. LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004. Ujang Charda S. Fakultas H
Download 30 Mar 2017 ... JURNAl WAwASAN YURidikA. Vol. 1 | No. 1 | Maret 2017. 1. MODEL. PENYELESAIAN. PERSELISIHAN. HUBUNGAN. INDUSTRIAL DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN SETELAH. LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004. Ujang Charda S. Fakultas H
Download Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, persel
Download Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, persel
Download PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL. BERBASIS WIN-WIN SOLUTION. Oleh: Meria Utama. Iza Rumesten RS. Irsan. Abstrak: Hubungan antara pekerja daan pengusaha seringkali dalam prakteknya mengalami hambatan dan seringkali juga bisa me
Download PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL. BERBASIS WIN-WIN SOLUTION. Oleh: Meria Utama. Iza Rumesten RS. Irsan. Abstrak: Hubungan antara pekerja daan pengusaha seringkali dalam prakteknya mengalami hambatan dan seringkali juga bisa me
Download daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. Oleh karena itu, pada perkembangannya kaidah hukum ketenagakerjaan tersebut telah bergeser dari
Download Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan ... Kata Kunci : Hubungan industrial, serikat pekerja, pemutusan hubungan kerja. ABSTRACT. Building and maintaining ..
Download daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. Oleh karena itu, pada perkembangannya kaidah hukum ketenagakerjaan tersebut telah bergeser dari
Download daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. Oleh karena itu, pada perkembangannya kaidah hukum ketenagakerjaan tersebut telah bergeser dari
UKP. 8 Cost 1. Peningkatan Kerjasama Faskes 2. ... Auditor Internal dan Evaluasi ... Tahun 2016 tentang Pedoman Audit Klaim
Download penyelesaian industrial, dan pengenalan hubungan industrial bagi masyarakat ... hubungan industrial. Ketiga, pemerintah sebagai representasi dari berbagai kepentingan publik. Pemerintah bisa berperan sebagai regulator dengan mengeluark
Download Hubungan-kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan yaitu suatu perjanjian di mana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri
Download Hubungan-kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan yaitu suatu perjanjian di mana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No.
Uraian
Waktu / Biaya
Keterangan/Prasyarat
1.
Pengaduan Masyarakat
1. Pengaduan terkait Perselisihan Hubungan Industrial akan ditangani langsung oleh Petugas dengan Datang Langsung ke Kantor Disnakertrnas Kabupaten Banyuwangi; 2. Mengisi Form yang sudah disediakan (terlampir) oleh Disnakertrnas Kabupaten Banyuwangi.
2.
Tindak Lanjut Pengaduan
1. Membaca dan Meneliti Surat Pengaduan yang Masuk ; 2. Mencatat Pengaduan Masyarakat terkait Perselisihan Hubungan Industrial; 3. Melakukan Pemanggilan kepada Kedua belah pihak, baik Pelapor/Pengadu dan yang diadukan/terlapor untuk dilaksanakan Mediasi, (Surat Panggilan).
3.
Mediasi
1. Mediasi dilaksanakan dengan syarat yaitu; - Mediator Hadir dan Konsiliator Hadir dalam Mediasi - Konfirmasi Aduan kepada Pengadu/Pelapor
A)
B)
C)
4.
Pihak I (Pengadu/Pelapor)
Pihak II (Teradu/Terlapor)
Proses Mediasi Permasalahan
Kesepakatan Bersama/Perjanjian Bersama
a) -
Pihak Pelapor hadir dalam Mediasi Penyampaian Kronologis Pengaduan oleh Pengadu/Pelapor (Pengaduan Hak dan Pengaduan Kepentingan); Membawa Bukti-Bukti Pengaduan (Pelapor)
b) -
Pihak Terlapor hadir dalam Mediasi Penyampaian Tanggapan/Sangggahan Membawa Bukti-Bukti Sanggahan(Terlapor);
2. Mediasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan Kesepakatan Bersama/Perjanjian Bersama antara Kedua belah pihak yang berselisih; 3. Mediasi dilaksanakan Maksimal 7 hari dari hari Pengaduan; 4. Mediator Menyampaikan Informasi Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan Permasalahan (Berlaku / Mengatur); 1. Jika sudah menemukan kesepakatan, Maka akan dibuatkan Kesepakatan / Perjanjian Bersama antara Kedua belah Pihak; 2. Perjanjian Bersama harus ditandatangani oleh kedua belah pihak yang Bersepakat dengan Mengetahui
Jika belum mendapat Kesepakatan Bersama/Perjanjian Bersama
1. Mediator membuatkan Surat Anjuran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Jika kedua belah Pihak belum menemukan Kesepakatan/Perjanjian Bersama. 2. Jika Surat Anjuran tidak dapat diterima oleh salah satu Pihak yang Berselisih, maka dapat Melanjutkan Kasus Perselisihan ke Tingkat yang lebih Tinggi (Tingkat Provinsi) yaitu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ISI FORMULIR PENGADUAN
PENGADUAN MASYARAKAT
TINDAK LANJUT PETUGAS
PEMANGGILAN PIHAKPIHAK YANG BERSELISIH
PROSES MEDIASI
KONFIRMASI/KLARIFIKASI PERMASALAHAN OLEH PELAPOR
TANDATANGAN KESEPAKATAN/ PERJANJIAN BERSAMA
KONFIRMASI/KLARIFIKASI PERMASALAHAN OLEH TERLAPOR
KESEPAKATAN/ PERJANJIAN BERSAMA
BELUM ADA KESEPAKATAN
SURAT ANJURAN OLEH MEDIATOR/KONSILIATOR PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN KESEPAKATAN/ PERJANJIAN BERSAMA DILANJUTKAN KE TINGKAT PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PROVINSI
