PERANAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Setri Hiyanti Siregar dan Marhaini: Strategi Pengembangan Industri…

PERANAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERDESAAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Edita D.B. Siburian*, Erlina**, Rujiman** *Alumnus S2 PWD SPs USU **Dosen SPs USU Abstract: The objective of the research was to describe the role of APBDesa (village budget) in rural development in Serdang Bedagai District.The research used qualitative method by conducting validity and reliability test in order to determine the quality of questionnaires. Some indications in the research were the planning for APBDesa, the fulfillment of basic needs, the strengthening of institutions, the improvement of infrastructure, and rural development. The research was conducted at Firdaus village, Sei Rampah Subdistrict, Serdang Bedagai District. The sample consisted of 96 respondent.The result of the research showed that APBDesa played an important role in rural development at Firdaus village, Sei Rampah Subdistrict, Serdang Bedagari District. The planning for APBDesa, the fulfillment of basic needs, the improvement of infrastructure, and rural development had been implemented effectively by the existence of APBDesa. However, the role of the non government organizations was not optimal since the lack of fund allocation for performing their activity. Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran APBDesa (anggaran desa) dalam pembangunan pedesaan di Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk menentukan kualitas kuesioner. Beberapa indikasi dalam penelitian ini adalah perencanaan untuk APBDesa, pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan institusi, peningkatan infrastruktur, dan pembangunan pedesaan. Penelitian ini dilakukan di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Serdang Bedagari District. Sampel terdiri dari 96 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APBDesa memainkan peran penting dalam pembangunan pedesaan di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Serdang Bedagari District. Perencanaan untuk APBDesa, pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan infrastruktur, dan pembangunan pedesaan telah dilaksanakan secara efektif dengan adanya APBDesa. Namun, peran organisasi-organisasi non pemerintah tidak maksimal karena kurangnya alokasi dana untuk melakukan aktivitas mereka. Kata kunci: Perencanaan APBDesa, infrastruktur, pembangunan desa PENDAHULUAN Desa sebagai kesatuan wilayah otonom dengan pemberlakuan desentralisasi tidak terlepas dari perwujudan demokratisasi. Upaya implementasi desentralisasi desa haruslah dilakukan secara sistematis dan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu difasilitasi dengan pendekatan partisipatif sehingga berbagai gagasan dan ide dari masyarakat dapat diakomodir dalam konsep dan model desentralisasi desa. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam

92

membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah diwilayahnya. Pada setiap desa ditetapkan deliniasi desa, yaitu wilayah yang dijadikan pemukiman dan wilayah budidaya. Pembagian didasarkan atas jumlah penduduk, luas wilayah, fasilitas yang tersedia dan kemudahan untuk mencapai desa tersebut. Kebijakan yang diterapkan untuk desa dalam rangka meningkatkan

Edita D.B. Siburian, Erlina, Rujiman: Peranan Anggaran Pendapatan…

status desa dengan bantuan yang seminimum mungkin dari pemerintah daerah yang berarti sedapat mungkin meningkatkan partisipasi masyarakat. Disamping pemerintahan desa dengan otonomi yang dimiliki mempunyai peranan yang sangat strategis dan berpeluang dalam pengembangan desa sesuai dengan potensi yang dimiliki, namun sampai saat ini hanya sebagian kecil desa yang ada di Sumatera Utara yang mampu mengembangkan potensinya dan jumlah dana yang diperoleh karena pengembangan potensi desa sangat kecil dan belum memberikan jumlah yang signifikan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didalamnya menetapkan kebijakan tentang desa dimana penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka perwujudan desentralisasi diimplementasikan di desa dengan adanya otonomi asli desa. Pemerintah desa memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Demikian juga halnya dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban daerah. Salah satu aspek implementasi otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya dana untuk pemerintah desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempatberdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi otonomi desa akan menjadi kekuatan bagipemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumahtangganya sendiri, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan desa memerlukan dukungan dana yang memadai agar tugas-tugas pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa memiliki dukungan dana yang memadai, pemerintah desa tidak akan mampu membayai program-program pembangunan desa sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, karena pengelolaan program-program pembangunan desa tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus dibiayai dari anggaran pemerintahan desa. Tingkat-tingkat perencanaan wilayah di Indonesia pada umumnya mengikuti tingkat-tingkat pemerintahan yang ada, yaitu tingkat pemerintahan yang memiliki sumber pendapatan sendiri dan penggunaannya dapat mereka atur sehingga mereka harus membuat anggaran pendapatan dan belanja. Tingkat pemerintahan di Indonesia yang memiliki anggaran adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa, namun pemerintah desa mempunyai jumlah anggaran yang sangat kecil. Mengingat rendahnya tingkat kemampuan keuangan desa dan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka ditetapkan desa memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta bagian dari dana perimbangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung kemampuan pemerintahan desa dalam membiayai penyelenggaraan tugastugas pemerintahan desa.

93

Jurnal Ekonom, Vol 17, No 2, April 2014

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang/jasa yang dapat dijadikan barang milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan merupakan rencana tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan desa baik untuk belanja operasional pemerintah desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, maka berdasarkan uraian di atas perlu untuk diteliti Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pengembangan Wilayah Perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan APBDesa terhadap pengembangan wilayah perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai? METODE Penelitian dilakukan di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Alasan pemilihan Desa Firdaus sebagai lokasi penelitian karena merupakan desaberprestasi dan menjadi desa terbaik tingkat Serdang Bedagai tahun 2010 sertatelah menerapkan APBDesa serta menyelenggarakan pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah tentang Desa dandesa mempunyai beberapa sumber pendapatan yang akan digunakan desa.Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan cara studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen, observasi dan melakukan wawancara dengan pemerintah desa Firdaus, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan serta masyarakat desa yang relevan yaitu masyarakat yang mengetahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Populasi penelitian adalah pemerintah desa dan masyarakat desa Firdaus sebanyak 11.579 jiwa atau 2.735 Kepala Keluarga.Pengambilan sampel dengan menggunakan Rumus FrankLynksehingga jumlah sampel

94

sebanyak 96 orang.Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis komponensial yang merupakan tehnik analisis data kualitatif melalui analisis terhadap unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan kontras satu sama lain dalam domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci. HASIL Gambaran Umum Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Serdang Bedagai terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai dan resmi menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai pada Januari 2004.Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri atas17 Kecamatan, 237 Desa, 6 Kelurahan, 1.222 Dusun dan 37 Lingkungan. Desa Firdaus merupakan salah desa di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.Luas wilayah Desa Firdaus sebesar578.065 m2yang dibagi dalam 15 dusun.Jumlah penduduk sebanyak 11.579 Jiwa dengan komposisi laki-laki 6.278 jiwa dan perempuan sebanyak 5.301 jiwa dengan Kepala Keluarga sebanyak 2.735.Mata Pencaharian penduduk adalah pertanian (perladangan dan peternakan), jasa perdagangan dan industri kecil. Gambaran Umum Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Firdaus APBDesa Firdaus tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Firdaus dimana APBDesa memperoleh pendapatan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah atau Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten yang penggunaannya antara lain untuk operasional pemerintahan desa yaitu kegiatan operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sedangkan pemberdayaan masyarakat untuk kegiatankelembagaan masyarakat, pengadaan infrastruktur perdesaan, sarana kantor desa, kesehatan masyarakat, pendidikan/peningkatan kapasitas aparatur


desa dan masyarakat, musyawarah pembangunan desa, keagamaan, pemuda, sosial, dan penyertaan modal desa.Pengalokasian APBdesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan dan Retribusi Daerah digunakan 30% untuk operasional pemerintah desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Sesuai pedoman pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Serdang Bedagai bahwa Sekretaris Desa merupakan Ketua Tim pelaksana tingkat desa untuk bidang pemerintahan desa sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat ketua tim pelaksana adalah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai wadah partisipasi dan mitra pemerintah desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Variabel pada penelitian ini adalah Perencanaan APBDesa, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Infrastruktur PerdesaandanPengembangan Wilayah Perdesaan. Hasil setiap kelompok pertanyaan dapat disajikan deskriptif data sebagai berikut :Indikator Perencanaan APBDesa terdiri atas 4 (empat) butir pertanyaan dimana jawaban maksimum yang ingin dicapai adalah bernilai 20. Nilai

rata-rata jawaban mencapai 19.30 dengan deviasi standar dari rata-rata sebesar 1.06 sedangkan untuk indikator Kebutuhan Masyarakat ada 4 butir pertanyaan dimana jawaban maksimum yang ingin dicapai adalah bernilai 20. Nilai rata-rata jawaban mencapai 18.08 dengan deviasi standar dari rata-rata sebesar 2.19.Untuk indikator Penguatan Kelembagaan terdapat 5 butir pertanyaan dimana jawaban maksimum yang ingin dicapai adalah bernilai 25.Nilai rata-rata jawaban mencapai 17.11 dengan deviasi standar dari rata-rata sebesar 3.18.Dan untuk IndikatorPeningkatan Infrastrukturada 7 butir pertanyaan dimana jawaban maksimum yang ingin dicapai adalah bernilai 35.Nilai rata-rata jawaban mencapai 28.51 dengan deviasi standar dari rata-rata sebesar 3.09.Sedangkan untuk IndikatorPengembangan Wilayah perdesaan terdapat6 butir pertanyaan dimana jawaban maksimum yang ingin dicapai adalah bernilai 35.Nilai rata-rata jawaban mencapai 24.5 dengan deviasi standar dari rata-rata sebesar 3.99. Analisis Hasil Pelaksanaan Kegiatan Berdasarkan hasil tanggapan 96 responden terhadap pelaksanaan APBDesa Firdaus dapat dideskripsikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1 : Hasil Tanggapan Responden No. I.

II.

Uraian Perencanaan APBDesa Masyarakat mengetahui APBDesa 1. setiap tahun yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa Masyarakat berpartisipasi dalam 2. musyawarah desa untuk perencanaan penyusunan APBdesa Penyusunan APBDesa telah sesuai 3. dengan yang direncanakan Masyarakat mengetahui APBDesa 4. telah dibahas Kepala Desa bersama BPD Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pelaksanaan APBdesa telah efektif 1. dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa Pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan dengan efisien dimana 2. biaya operasional Pemerintah Desa telah memadai Mutu pelayanan semakin meningkat 3. dengan adanya peningkatan Sumber

STS %

TS %

1.0

N %

S %

SS Kesimpulan % (S+SS)%

9.4

90.6

100

10.4

89.6

100

16.7

83.3

100

33.3

66.7

100

2.1

11.4

86.5

97.9

4.2

17.7

77.1

94.8

2.1

57.3

40.6

97.9

95


Pendapatan Desa Alokasi belanja yang digunakan 4. untuk operasional BPD telah memadai III. Penguatan Kelembagaan Alokasi belanja untuk Lembaga 1. Kemasyarakatan memadai Alokasi belanja untuk Lembaga 2. Pemberdayaan Masyarakat telah memadai Alokasi belanja untuk biaya PKK 3. telah memadai Alokasi belanja untuk biaya 4. Posyandu telah memadai Alokasi belanja untuk biaya PAUD 5. telah memadai IV. Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Belanja untuk peningkatan 1. sarana/prasarana kantor desa telah efektif Belanja untuk peningkatan 2. sarana/prasarana Pertemuan/Balai Desa telah efektif Belanja untuk peningkatan prasarana 3. jalan telah efektif Belanja untuk peningkatan 4. prasarana pemukiman telah efektif 5. Belanja untuk peningkatan prasarana irigasi telah efektif Belanja untuk peningkatan 6. prasarana air bersih telah efektif Belanja untuk pengembangan 7. lembaga ekonomi masyarakat V. Pengembangan Wilayah Perdesaan APBDesa memberikan 1. pengembangan kualitas hidup masyarakat APBDesa telah memberikan 2. peningkatan kesejahteraan masyarakat desa APBDesa telah memberikan 3. peningkatan ekonomi masyarakat desa APBDesa telah memberikan 4. perbaikan terhadap lingkungan pemukiman penduduk APBDesa telah dimanfaatkan 5. untuk pengembangan wilayah perdesaan APBDesa telah memberikan 6. peningkatan Sumber Daya Manusia di desa Sumber : Data Primer Olahan

Perencanaan APBDesa Sistem perencanaan pembangunan desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

96

8.3

52.1

39.6

91.7

5.2

64.6

21.9

8.3

29.7

4.2

80.2

11.4

4.2

15.7

1.0

61.5

13.5

24.0

37.5

1.0

64.4

10.4

24.0

34.4

4.2

55.2

32.3

8.3

40.6

7.3

39.6

53.1

92.7

7.3

37.5

54.2

91.3

11.5

39.5

49.0

88.5

6.3

32.3

26.0

35.4

61.4

8.3

26.0

54.2

11.5

65.7

2.1

33.3

61.5

3.1

64.6

1.0

10.4

77.1

11.5

88.6

1.0

4.2

10.4

52.1

33.3

85.4

3.1

12.5

54.2

30.2

84.4

5.2

13.5

49.0

32.3

81.3

32.3

40.6

27.1

67.7

26.0

40.6

33.4

74.0

10.4

51.1

35.4

86.5

3.1

pembangunan desa dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur pemerintahan desa dan masyarakat desa yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah


Desa (RPJMdesa) untuk lima tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)untuk rencana tahunan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten yang disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.Namun disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa dokumen rencana yang dimiliki desa belum menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pembuatan rencana desa cendrung ad hoc (informal, hanya syarat administratif) dan rencana pada umumnya usulan prasarana fisik serta belum mencerminkan kebutuhan desa secara menyeluruh dan usulan masyarakat sangat kecil kemungkinan di respon menjadi keputusan APBD sehingga masyarakat dan pemerintah desa dihadapkan pada ketidakpastian penganggaran. Untuk itu rencana pembangunan desa harus memiliki kualitas sehingga menjamin kesinambungan program/kegiatan. Dokumen perencanaan desa yang merupakan rencana program/kegiatan merupakan dasar dari penyusunan APBDesa yang dilaksanakan secara partisipatif dimana masyarakat mengetahui dan terlibat dalam penyusunannya. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait proses perencanaan APBDesa bahwa masyarakat Desa Firdaus berpendapat bahwa perencanaan 100 %masyarakat mengetahui penyusunan rencana pembangunan melalui APBDesa telah melibatkan partisipasi masyarakat desa yang kemudian rencana tahunan desa tertuang dalam Peraturan Desa tentang APBdesa yang disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dan APBdesa telah tersosialisasikan kepada masyarakat dan dilaksanakan dengan baik. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa bahwa ada 3 lembaga di desa yakni Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkatnya),

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan. Masing-masing lembaga tersebut memiliki kedudukan, tugas dan fungsinya dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu kedudukan lembaga desa mencerminkan peran yang akan diembannya dan tugas sertafungsinya yangmerupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa sehingga semua kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga tersebut. Kejelasan pembagian tugas antar lembaga desa yang bersumber dari satu kesatuan sistematik kewenangan desa akan melahirkan bentuk-bentuk hubungan kerja antara lembaga-lembaga desa.Pemenuhan kebutuhan dasar atau operasional lembaga pemerintahan desa meliputi operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang diimplementasikan dalam tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa yang mampu meningkatkan pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat desa dan dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Berdasarkan hasil tanggapan masyarakat bahwa 91.0% s/d 97% kegiatan desa melalui pengalokasian dana APBDesa untuk operasional pemerintah desa dan BPDsudah cukup serta mutu pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa telah dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar melalui APBdesa Firdaus, terhadap operasional pemerintah desa dan BPD sudah cukup memadai dan dapat digunakan dengan efektif dan efisien dalam pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Penguatan Kelembagaan Di desa Firdaus, kelembagaan masyarakat yang dibentuk di desa antara lain (a) LPM mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memelihara dan melestarikan hasil-hasil pembangunan dan sesuai pedoman umum pengelolaan keuangan desa kabupaten Serdang Bedagai merupakan tim pelaksana tingkat desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat. (b) PKK mempunyai tugas untuk membantu pemerintah desa dalam

97


pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, (c) Karang taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitative maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya, (d) pos pelayanan terpadu (posyandu) sebagai lembaga kesehatan ibu dan anak serta lanjut usia, (e) lembaga pendidikan adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan (f) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat melalui posyandu dan PAUD. Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya memperoleh dana dari APBDesa. Berdasarkan tanggapan masyarakat terhadap penguatan kelembagaan desa yaitu LPM, PKK, Karangtaruna, Posyandu dan PAUD melalui alokasi belanja yang digunakan masing-masing lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa bahwa masyarakat didominasi jawabannetral atau ragu-ragu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dana yang dianggarkan untuk lembaga kemasyarakat masih belum cukup memadai/kurang sehingga peran, tugas dan fungsinya belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Peningkatan Infrastruktur Pedesaan Penyediaan sarana/prasarana merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.Peningkatan infrastruktur perdesaan merupakan sarana yang paling dibutuhkan masyarakat dalam rangka mempermudah akses, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.Infrastruktur perdesaan yang didanai dari APBDesa adalah infrastruktur skala desa misalnya jalan desa dan prasarana yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat desa, lingkungan pemukiman masyarakat serta prasarana pelayanan masyarakat desa.Infrastruktur perdesaan dapat dibiayai dari APBD Provinsi, Kabupaten dan APBDesa. Dana APBDesa Firdaus masih sangat terbatas dan banyaknya urusan yang harus didanai APBdesa sehingga danauntuk infrastruktur sangat kecil sementara di sisi lain infrastruktur perdesaan sangat beragam

98

yang perlu mendapat perhatian. 61.4% s/d 92.7 % tanggapan responden terhadap belanja untuk Peningkatan sarana/prasarana kantor desa, balai desa, prasarana jalan, pemukiman, irigasi air bersih dan lembaga ekonomi. Dengan demikian disimpulkan bahwa pengalokasian APBDesa Firdaus untuk belanja sarana prasarana kantor desa, balai pertemuan, prasarana jalan dan lembaga ekonomiberarti sudah memadai dan efektif sedangkan belanja untuk prasarana pemukiman, irigasi, air bersih, masyarakat memberi tanggapan setuju yang berarti bahwa dana untukprasarana pemukiman, irigasi, air bersih untuk masa yang akan datang agar lebih diprioritaskan dibandingkan kantor desa, balai pertemuan dan jalan. Pengembangan Wilayah Perdesaan Pengembangan wilayah adalah membangun masyarakat atau pengembangan wilayah perdesaan adalah membangun masyarakat sesuai potensi dan prioritas yang terdapat di daerah tersebut.Pengembangan wilayah perdesaan dapat digambarkan dari kualitas hidup masyarakat, kesejahteraan masyarakat, peningkatan sosial ekonomi masyarakat, perbaikan lingkungan pemukiman, pemanfaatan wilayah perdesaan dan peningkatan sumber daya masyarakat desa. Tanggapan responden terhadapAPBDesa telah memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat, ekonomi masyarakat, perbaikan lingkungan pemukiman, pengembangan wilayah dan sumber daya manusia, mayoritas responden menjawab 67.7% sampai dengan 86.5%. Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa masyarakat Desa Firdaus yakin dengan adanya APBDesa dapat tercapai pengembangan wilayah perdesaan untuk peningkatankualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, pengembangan lingkungan pemukiman, wilayah, peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia di desa. Namun yang menjadi prioritas dalam pengembangan wilayah ini adalah perbaikan lingkungan pemukiman dan kenyataan bahwa di desa Firdaus masih terdapat rumah-rumah kumuh dan saluran pembuangan yang belum memadai.


PEMBAHASAN Peranan APBDesa terhadap Pengembangan Wilayah Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan Perencanaan APBDesa, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Perdesaan telah dilaksanakan secara efektif di Desa Firdaus Kabupaten Serdang Bedagai. Namun di desa Firdaus masih membutuhkan optimalisasi peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan, peningkatan infrastruktur perdesaan dan peningkatan fungsi lembaga perekonomian yang ada di desa melalui peningkatan APBDesa. APBDesayang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi APBDesa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa.Atau secara ringkas APBDesa Firdaus sebagai berikut :

Tabel 2 : Alokasi APBDesa Firdaus Tahun 2009-2013 Peningkatan Tahun Jumlah (Rp) 205,614,642.00 2009 243,841,500.00 2010 18.59% 2011

225,997,698.99

-7.32%

2012

255,389,100.00

13.01%

2013 Sumber

284,533,000.00 11.41% : APBDesa Firdaus Kabupaten Serdang Bedagai 2009-2013.

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan ABDesa tahun 2011 disebabkan karena adanya penurunan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Serdang Bedagai sedangkan peningkatan APBDesa secara rata-rata setiap tahunnya peningkatan sebesar 7.14%. Apabila ditinjau dari perkembangan APBDesa dibandingkan dengan aspek pengembangan desa yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan peningkatan infrastruktur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 : Alokasi APBDesa Firdaus berdasarkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Infrastruktur Tahun 2009-2013 Tahun

Jlh APBDes

% Peningkatan

2009

205,614,642.00

-

2010

243,841,500.00

18.59

2011 2012 2013

225,997,698.99

-7.32 13.01 11.41

255,389,100.00 284,533,000.00

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Jlh 96,639,318 147,668,348

% 0.53

Penguatan Kelembagaan Desa Jlh % 52,716,018 47,596,115 -0.10

141,499,356

-0.04

34,476,969

171,543,000 193,076,010

0.21 0.13

43,130,658 40,715,422

Peningkatan Infrastrutur Perdesaan Jlh 56,259,306 48,577,037

% -0.14

-0.28

50,021,374

0.03

0.25 0.25

40,715,442 37,600,000

0.81 -0.08

Sumber : APBDesa Firdaus Kabupaten Serdang Bedagai 2009-2013. Berdasarkan tabel di atas dilihat bahwa, perkembangan APBDesa untuk pemenuhan kebutuhan dasar mengikuti perkembangan APBdesa sedangkan untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan infrastruktur tidak mengikuti perkembangan APBDesa. Tahun 2010 perkembangan APBDesa untuk penguatan kelembagaan desa dan peningkatan infrastruktur perkembangannya bernilai negatif disebabkankarena penambahan pemenuhan kebutuhan dasar yang signifikan yaitu

penambahan Tunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAD) yang menyesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa TPAD minimal sama dengan UMK. Sedangkan Tahun 2011, adanya penurunan APBDesa karena penurunan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mengakibatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan kelembagaan desa perkembangannya

99


bernilai negatif namun peningkatan infrastruktur perkembangannya positif. Tahun 2012, pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagan desa dan peningkatan infrastruktur perkembangan mengikuti perkembangan APBDesa bernilai positif sedangkan tahun 2013, perkembangan APBDesa bernilai positif diikuti dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan kelembagan desa bernilai positif namun untuk peningkatan infrastruktur perdesaan bernilai negatif, hal ini disebabkan oleh peningkatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar karena adanya kegiatan insidental desa yaitu pemilihan Kepala Desa, BPD dan LKMD. Sedangkan APBDesa terhadap Pengembangan Wilayah di Desa Firdaus berupa adanya pembangunan lokasi wilayah tertentu dari yang sifatnya tidak ada menjadi ada. Adapun bentuk pengembangan Desa Firdaus meliputi : Tabel 4 : Pengembangan Desa Firdaus No Peruntukan Jumlah 1 Jalan 3.500 meter 2 Sawah 3 Hektar 3 Ladang 140 Hektar 4 Bangunan Umum 2 Hektar 5 Pemukiman 160 Hektar Perumahan 6 Industri Rumah Tangga 11 Hektar 7 Petokoan dan 7 Hektar Perdagangan 8 Perkantoran 13 Hektar 9 Pasar Desa 1 Hektar 10 Tanah Wakaf 4 Hektar 11 Tanah Sawah 3 Hektar 12 Tanah Perladangan 140 Hektar Sumber : Data diolah. 2013. Pengembangan wilayah sebagai pelaksanaan pembangunan nasional di wilayah Desa Firdaus yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan sosial wilayah serta menghormati perundang-undangan yang berlaku. Untuk wilayah perdesaan terutama Desa Firdaus yang selalu identik dengan petani dan masih terdapatnya masyarakat miskin, maka dibutuhkan pembangunan di sektor pertanian. Desa Firdaus, pola pengembangan wilayah dalam bentukpengembangan dan meningkatkan hubungan inter-dependensi dan interaksi antara sistem ekonomi

100

(economic system) manusia/masyarakat (social system) dan lingkungan hidup serta sumber daya alam (ecosystem). Ini diterjemahkan dalam bentuk pembangunan ekonomi, sosial, politik, budaya maupun keamanan yang seharusnya berada dalam konteks keseimbangan, keselarasan dan kesesuaian. Adapun pemusatan kegiatan pada suatu tempat atau daerah akan mendorong terjadinya pemusatan aktivitas, sarana dan fasilitas yang mendukung kehidupan penduduk yang ada di tempat tersebut. Lebih jauh pemusatan tersebut akan menciptakan peningkatan produksi di daerah tersebut. Jadi selain dilihat dari sisi jumlah penduduk di Desa Firdaus, sarana serta fasilitas pelayanan, dapat mencerminkan tingkat efisiensi dari pemusatan itu umumnya dan produktivitas, faktor-faktor produksi khususnya. Strategi pengembangan wilayah di desa Firdaus yang berkelanjutan dilakukan secara bertahap antara lain : (a) Redistribusi asset (tanah, modal, lainnya), (b) pengembangan lembaga ekonomi di wilayah perdesaan, (c) kebijaksanaan intensif lapangan kerja yang membatasi migrasi dari desa ke kota, (d) pengembangan desa berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam, (e) pembangunan sumber daya manusia dan modal sosial berbasis pedesaan, dan (i) industrialisasi berbasis wilayah pedesaan. Pemerintah melalui Departemen Dalam Negerimengakomodir pembangunan pedesaan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan desa baik untuk belanja operasional pemerintah desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai juga menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa dan Bagian Desa dari Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah dimana inti dari peraturan tersebut adalah mengatur Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dibagikan kepada Pemerintahan Desa untuk


mendukung kegiatan pembangunan yang merata ke desa sehingga pembangunan desa terpadu dapat memberikan dampak dari berbagi dimensi. Sejak digulirkannya Alokasi Dana Desa di Desa Firdaus pada tahun 2009, yang tampak dari kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pada pembangunan fisik, seperti rehab kantor desa, sarana pembuangan air limbah, dan jalan, kemudian pada tahun 2011 melanjutkan pembangunan fisik, di antaranya jalan, tanah pemakaman, rehab gedung pertemuan. Di tahun 2012 pembangunan fisik antara lain rehab kantor, jembatan, jalan sedangkan tahun 2013 ini sendiri Desa Firdaushanya penyertuan jalan, selain pembangunan fisik setiap tahunnya juga melaksanakan program non fisik yaitu peningkatan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat (LPM, PKK, Karangtaruna), kegiatan kesehatan melalui posyandu, peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan modal kepada kelompok ekonomi masyarakat (CU, Koperasi, UED-SP dan UP2-PKK), peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan Sumber Daya Aparatur Desa dan pembersihan lingkungan fasilitas umum dan pembelian peralatan untuk pembersihan lingkungan. Hal ini diprogramkan atau dilaksanakan dalam upaya memajukan dan memperbaiki dan meningkatkan fungsi wilayah di Desa Firdaus. KESIMPULAN Adapun kesimpulan pada penelitian ini bahwa APBDesa mempunyai peranan terhadap pengembangan wilayah perdesaan di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, peningkatan pelayanan lembaga pemerintahan desa, peningkatan kesejahteraan/kualitas hidupmasyarakat, peningkatan sumber daya masyarakat desa, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan infrastuktur perdesaan dan peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa dapat dicapai dengan adanya APBDesa, namun peranan lembaga kemasyarakatan yang belum optimal karena pengalokasian dana yang kurang terhadap lembaga kemasyarakatan desa.

SARAN Adapun saran pada penelitian ini adalah : 1. Melihat kondisi Desa Firdaus yang sangat potensial dalam pengembangan industri kecil dan adanya kelompok ekonomi masyarakat yang dibina pemerintahan desa melalui penyertaan modal, agar Pemerintah Desa mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang pada akhirnya menjadi sumber pendapatan asli desa yang harus ditetapkan dalam Peraturan Desa. 2. Agar mengalokasikan dana yang cukup untuk lembaga kemasyarakatan desa mengingat peran, tugas dan fungsinya dalam pembangunan yang partisipatif sangat besar dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan serta melestarikan pembangunan di desa. 3. AgarKepala Desa dan Perangkatnya mengembangkan kualitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dan studi banding dengan desa yang lebih berprestasi dari Desa Firdaus. 4. Agar Pemerintah Kabupaten lebih sungguh-sungguh dalam pembinaan dan pengawasanPemerintah Desa dan masyarakat desa sehingga fungsi Pemerintahan Desa sebagai penopang pemerintahan secara nasional dapat terealisasi. DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, Rahardjo, 2006, Membangun Desa Partisipatif, Graha Ilmu, Yogyakarta Badrudin Rudy, 2012, Ekonomika Otonomi Daerah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Erlina, Metodelogi Penelitian, 2011, Universitas Sumatera Utara Press, Medan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2002,Desentralisasi dan Tata Pemerintahan Desa, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi Brawijaya, Malang. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2002, Alokasi Dana Desa dan

101


Formulasi, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi Brawijaya, Malang. Jayadinata, 1992, Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah, ITB Bandung . Wasisitiono, Sadu dan Irwan Tahir, 2006, Prospek Pengembangan Desa.Jatinangor, Fokus Media HAW, Widjaja, 2002, Otonomi Dearah dan Daerah Otonom, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hariman Pamuji, 2011, Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pengembangan Ekonomi di Kecamatan Kota Pinang Labuhan Batu Selatan, Tesis PWD Pasca Sarjana, USU, Medan. Tidak dipublikasikan. I Nyoman Sumaryadi, 2005, Perencanaan Pembangunan dan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat, Citra Utama, Jakarta. Miraza, B.H. 2005. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. ISEI, Bandung. Myrdal, G, 1976, Arti dan Keabsahan Ilmu Ekonomi Institutional dalam Kurt Deptfer (ed), Ilmu Ekonomi di Masa Depan :Menuju Paradigma Baru ( terjemahan Goenawan Muhammad, 1983 ), LP3ES, Jakarta. Renyowijoyo Muindro, 2013, Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba, Mitra Wacana Media, Jakarta. Sandy, I, Made, 1992,Pembangunan Wilayah, Mimeograft, Bogor.

102

Sirojuzilam dan Kasyful Mahalli, 2010, Regional Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi, Universitas Sumatera Utara Press, Medan. Soemantri, Bambang T, 2011, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Fokus Media, Bandung. Soekartawi, 1994, Perencanaan Pembangunan, Penerbit Rajawali Press, Jakarta. Surjadi, 1995, Pembangunan Masyarakat Desa, Mandar Maju, Bandung. Tarigan Robinson, 2010, Perencanaan Pembangunan Wilayah, PT Bumi Aksara, Jakarta. Todaro, Michael, P, 1998, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Wira Gusni Simanjuntak, 2010, Analisis Alokasi Dana Desa APBD Serdang Bedagai terhadap Pengembangan Desa di Kecamatan Sei Rampah,Tesis PWD Pasca Sarjana, USU, Medan, Tidak dipublikasikan. Thomas, 2013,Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, eJournal Pemerintahan Integratif, 2013, (1): 51-64 ISSN 0000-0000, ejournal.pin.or.id

Prihatin Lumbanraja: Bersama UKM Membangun Ekonomi Rakyat…

Pedoman Penulisan Petunjuk Penulisan bagi Penulis

Jurnal EKONOM ISSN 0853-2435 1.

Artikel yang ditulis adalah merupakan hasil penelitian dan pemikiran analitisdi bidang ekonomi. Naskah diketik dengan huruf times new roman, font 12, satu spasi, kertas A4, maksimal 15 halaman, rangkap 3 eksemplar beserta disket dan file diketik dengan Microsoft Word.

2.

Nama penulis artikel ditulis tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel. Apabila artikel ditulis oleh lebih dari satu orang, maka penulis berikutnya diurutkan di bawah penulis utama. Alamat dan institusi penulis serta e-mail harus dicantumkam untuk mempermudah komunikasi.

3.

Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia yang bernar atau bahasa Inggeris dengan format essai. Judul bagian dicetak dengan huruf besar, bagian berikutnnya dengan huruf besar kecil dan bagian lain dengan huruf besar kecil miring.

4.

Format penulisan untuk hasil penelitian adalah : judul, nama penulis; abstrak (maks. 100 kata berisikan tujuan, metode dan hasil penelitian); kata kunci, pendahuluan (latar belakang, tinjauan pustaka dan tujuan penelitian; metode ; hasil ; pembahasan ; kesimpulan dan saran ; daftar rujukan

5.

Format penulisan untuk non penelitian (hasil pemikiran) adalah : judul, nama penulis; abstrak (maks. 100 kata berisikan tujuan, dan hasil penelitian); kata kunci, pendahuluan (latar belakang, tinjauan pustaka dan tujuan penelitian) ; pembahasan ; kesimpulan dan saran ; daftar rujukan.

6.

Daftar Rujukan memuat pustaka terbitan 10 tahun terakhir, bersumber dari buku-buku, jurnal dan laporan penelitian lain (skripsi, tesis dan disertasi). Setiap pengutipan rujukan dicantumkan nama dan tahun contoh (Samuelson, 2005: 202).

7.

Daftar Rujukan ditulis dengan ketentuan sebagai berikut : Buku : Hill, H. 2000. Unity and diversity Regional Economic Development : In Indonesia Since 1970, University Press, Oxford. Jurnal : Usmanto, 2002. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Dampaknya tehadap Lingkungan, Jurnal Ekonom, Vol. 6 /No.3,Fakultas Ekonomi USU, Medan. Koran (Surat Khabar) : Neraca. 29 Juli, 2006. Reformasi Ekonomi Dewasa Ini. Hal. 5. Skripsi, Tesis, Disertasi dan laporan Penelitian : Rahmansyah, A. 2004. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi-propinsi di Indonesia. Tesis tidak diterbitkan. Medan.SPs Universitas Sumatera Utara. Internet : Hitchkock, S. 1996. A Survey of STM Online Journals 1990-1995 : The Calm Before the Storm, (http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.html, diakses 12 Juni 1996).

103


8.

Semua artikel ditelaah oleh secara anonym oleh penyunting ahli yang ditunjuk berdasarkan kepakaran dan kompetensinya. Perbaikan dimungkinkan setelah artikel tersebut disunting dan pemberitahuan pemuatan tulisan atau ditolak akan diberitahukan kepada penulis.

9.

Proses penyuntingan terhadap draft tulisan dilakukan oleh penyunting dan atau melibatkan penulis.

10. Segala sesuatu yang menyangkut dengan HAKI seperti perizinan pengutipan dan penggunaan software computer dalam pembuatan artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis artikel.

104

PERANAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Recommend Documents