1 ANALISIS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BERBASIS

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 (2014)

ANALISIS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BERBASIS KINERJA PADA DISPENDA KOTA SURABAYA Abdurrohman Wiro Handoko [email protected]

Sutjipto Ngumar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya ABSTRACT This research is carried out by using qualitative approach in which the researcher conducts a direct approach by collecting the data in the field. The purpose of this research is to find out how the preparation of performance based budgeting identifying the budget realization report on the Department Revenue of Surabaya city which consists of local revenue and expenditure that has been implemented as the efficiency level to achieve the objective of the Department of Revenue of Surabaya city. The problem analysis in this research is efficient and effective in analyzing the budget realization report in the Department of Revenue of Surabaya city which consists of local revenue and expenditure as the comparison of efficiency level. The significant obstacle has not been found in all work programs of Department of Revenue of Surabaya city. The result of the study shows that in the budget realization report analysis on Department of Revenue of Surabaya city the percentage of budget difference in 2011 and 2012 is tend to increase or improve either from the effectiveness or the efficiency. The Department of Revenue of Surabaya city should give bonus or promotion to their employees in order to make them more motivated in working to achieve the effectiveness and efficiency level since to maintain good performance, the granting of bonus is not enough. Position promotion should be granted by the Department of Revenue of Surabaya city in order to make the employees feel that their future is assured. Keywords:

Budget, Performance, Effectiveness and Efficient, Qualitative Research

PENDAHULUAN Anggaran merupakan salah satu komponen dalam melaksanakan suatu program ataupun kegiatan. Sebelum melaksanakan kegiatan, harus ada perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Salah satunya dengan anggaran. Di lingkungan pemerintahan maupun sektor publik anggaran merupakan alat untuk mencapai target dan sasaran yang ingin dicapai untuk kegiatan pada periode tertentu. Di lingkungan pemerintahan maupun di organisasi sektor publik anggaran merupakan hal yang rumit, berbeda dengan anggaran pada organisasi swasta yang mencari laba atau keuntungan. Pada sektor swasta anggaran merupakan hal yang dirahasiakan, namun hal ini tidak berlaku pada sektor publik, anggaran yang disusun harus diinformasikan kepada publik untuk dievaluasi dan diperbaiki pada periode yang akan datang. Transparansi ini mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi dalam hal administrasi publik, termasuk untuk mengubah sistem anggaran. Anggaran Berbasis Kinerja adalah Suatu Anggaran yang menghubungkan anggaran pemerintah dengan hasil yang diinginkan (output dan outcome) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan manfaatnya. Performance based budgeting (Anggaran Berbasis Kinerja) dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektifitas dalam penggunaan anggaran belanja publik dengan output dan outcome yang jelas sesuai dengan prioritas pembangunan sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawaabkan secara transparan kepada masyarakat luas. Dibandingkan dengan sistem anggaran yang lama yaitu line item budgeting anggaran berbasis kinerja lebih memberikan kepastian tentang jumlah anggaran yang akan digunakan, karena adanya standar biaya yang ada. Dalam sistem Line Item Budgeting penekanan utama adalah terhadap input, di mana perubahan terletak pada jumlah anggaran yang meningkat disbanding tahun sebelumnya dengan kurang menekankan pada output yang hendak dicapai dan kurang mempertimbangkan prioritas dan kebijakan yang ditetapkan (Sancoko 2008). Dalam Line Item Budgeting pengeluaran – pengeluaran yang tidak terukur secara jelas jumlah yang dikeluarkan, hanya sebatas pada penambahan maupun pengurangan anggaran

1


2 berdasarkan jumlah anggaran pada tahun sebelumnya, tidak adanya standar biaya menyebabkan anggaran ini kurang obyektif dan rawan dimanipulasi. Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu bentuk organisasi sektor publik yang mengatur jalannya pemerintahan di Surabaya, sebagai sektor publik pemerintah kota Surabaya harus menyediakan layanan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga Surabaya, termasuk mengatur pengelolaan keuangan daerah dan menggunakan hasil dari pengelolaan tersebut untuk memaksimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan pembangunan kota Surabaya. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan (Irafahmi, 2009). Pemerintah kota Surabaya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Surabaya termasuk daerah otonom yang menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dan terdesentralisasi. Oleh karena itu, adanya desentralisasi pada pemerintah daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, maka pemerintah harus menyelenggarakan sistem pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja serta dilakukan secara tertib,taat pada peraturan dan bertanggung jawab (Asmoko, 2006). Penganggaran berbasis kinerja pada pemerintahan merupakan cara yang tepat untuk mencapai suatu efektivitas dan efisiensi anggaran. Anggaran kinerja yang berorientasi input, output dan outcome memungkinkan program yang akan disusun dan digunakan untuk mencapai hasil (outcomes) yang akan diinginkan. Program yang disusun berdasarkan anggaran kinerja prioritas yang berkaitan erat dengan visi, misi dan rencana srategis yang ingin dicapai. Sehingga hasil (outcomes) yang dicapai mencerminkan visi, misi suatu organisasi. Komponen anggaran berbasis kinerja adalah indikator kinerja, standar biaya dn pengukuran kinerja. Ketiga hal tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menilai input, output dan outcomes suatu program yang disusun berdasarkan kinerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Apabila efektivitas dan efisiensi kinerja telah tercapai maka akan tercipta akuntabilitas kinerja yang merupakan visi dari seluruh organisasi sektor publik. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja dan Hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Pendapatan Kota Surabaya. Sesuai dengan pokok permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk Memahami realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja dan Memahami dan menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pendapatan Kota Surabaya TINJAUAN TEORETIS Pengertian Dari Fungi Anggaran Daerah Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah Suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peratutan daerah.” (Permendagri No. 22 Tahun 2011). APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait (Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3, 2005). Sumber – Sumber Anggaran Belanja Dan Pendapatan Belanja Daerah Sumber-sumber anggaran pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari Retribusi, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Cukai, Pajak Penghasilan 1. Retribusi Dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan, tujuan utamanya adalahuntuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan bagi penyedia


3 layanan publik dan memastikan apa yang disediakan oleh penyedialayanan publik minimal sebesar tambahan biaya (Marginal Cost) bagi masyarakat.Ada tiga jenis retribusi, antara lain: a. Retribusi Perizinan Tertentu Seperti penerbitan surat izin (pernikahan, bisnis, kendaraan bermotor) dan berbagai macam biaya yangditerapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan.Pemberlakuan biaya/tarif kepada masyarakat atas sesuatu yang diperlukanoleh hukum tidak selalu rasional. b. Retribusi Jasa Umum Penerimaan pemerintah daerah atas hasil penjualan barang-barang privat dan jasa. Semua penjualan jasa yang disediakan di daerah untuk dapat diidentifikasi secara pribadi dari biaya manfaat publik untuk memberikan tarif atas fasilitashiburan/rekreasi. Biaya tersebut seharusnya diatur pada tingkat kompetisiswasta, tanpa pajak dan subsidi, dimana itu merupakan cara yang palingefisien dari pencapaian tujuan kebijakan publik, dan akan lebih baik lagi jika pajak subsidi dihitung secara terpisah. c. Retribusi Jasa Usaha secara teori, merupakancara untuk memperoleh keuntungan dari pembayar pajak yang kontrasseperti pajak bahan bakar minyak atau pajak Bumi dan Bangunan 2. Pajak Bumi Dan Bangunan Pajak Property (PBB) memiliki peranan yang penting dalam hal keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah di kebanyakan negara berkembang akanmampu mengelola keuangannya tapi hak milik berhubungan dengan pajak property. Jika pemerintah daerah diharapkan untuk memerankan bagian pentingdalam keuangan sektor jasa (contoh: pendidikan, kesehatan), sebagaimana seharusnya mereka akan membutuhkan akses untuk sumber penerimaan yang lebih elastis. 3. Pajak Cukai Pajak cukai berpotensi signifikan terhadap sumber penerimaan daerah, terutama pada alasan administrasi dan efisiensi. Terutama cukai terhadap pajak kendaraan. Pajak tersebut jelas dapat dieksploitasi lebih lengkap daripada yang biasanya terjadi di sebagian besar negara yaitu dari perspektif administrative berupa pajak bahan bakar dan pajak otomotif.Pajak bahan bakar juga terkait penggunaan jalan dan efek eksternal sepertikecelakaan kendaraan, polusi dan kemacetan. Swastanisasi jalan tol pada prinsipnya dapat melayani fungsi pajak manfaat, didasarkan pada fitur umur dan ukuran mesin kendaraan (mobil lebih tua dan lebih besar biasanya memberikan kontribusi lebih kepada polusi), lokasi kendaraan (mobil di kota-kota menambah polusi dan kemacetan), sopir catatan (20 persen dari driver bertanggung jawabatas 80 persen kecelakaan) 4. Pajak Penghasilan Di antara beberapa negara di mana pemerintah subnasional memiliki peran pengeluaran besar dan sebagian besar otonom fiskal. Pajak pendapatan daerah ini pada dasarnya dikenakan pada sebuah flat, tingkat daerah didirikan pada basis pajak yang sama sebagai pajak pendapatan nasional dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat. Sional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Menurut Anggraini dan Puranto (2010) adalah arah pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh suatu daerah dalam kurun waktu 5 tahun sesuai masa jabatan walikota yang terpilih dan disusun berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah. Fungsi RPMJD adalah untuk menjadi pedoman bagi kepala SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan juga menjadi bahan utama penyusunan RKPD. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Menurut Sumpeno (2012) Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja


4 pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyusunan Renstra Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang akan dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dalam perumusan strategi, meriview mana strategi yang berhasil. Perencanaan strategis juga menetapkan arah dan tujuan pelayanan SKPD akan dikembangkan, apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun yang akan datang, bagaimana mencapainya dan langkah – langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan dapat tercapai atau terwujud. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Menurut Anggraini dan Puranto (2010) Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan masing – masing SKPD yang memuat kebijakan program dan kegiatan yang disusun sesuai tupoksi SKPD. Renja memberikan informasi tentang program prioritas, ususlan kegiatan serta keluaran (output) maupun sumber pendanaan yang bersifat indikatif. Renja SKPD merupakan masukan utama dalam penyusunan RKPD. Rencana Kerja SKPD berpedoman terhadap Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan SKPD dalam jangka waktu lima tahun. Kebijkan Umum Aggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kebijakan Umum APBD adalah Sasaran dan kebijakan umum daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan APBD dan RKA. KUA memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun (Anggraini dan Puranto, 2010). Kebijakan Umum APBD disusun berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program – program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Prioritas adalah proses dalam pembuatan keputusan yang dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut. Sedangkan Plafon Anggaran Sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap – tiap SKPD. PPAS disusun berdasarkan KUA yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. KUA dan PPAS yang telah ditetapkan oleh kepala daerah menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. Rencana Kerja dan Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 RKA SKPD disusun menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan kinerja dalam RKA SKPD ini berdasarkan indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) adalah Prosedur atau mekanisme untuk mengaitkan dana yang diberikan kepada instansi / lembaga pemerintah dengan outcome dan output, melalui pengalokasian anggaran yang didasarkan pada informasi formal tentang kinerja (Anggraini dan Puranto, 2010). Pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang digunakan termasuk efisien dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Proses penyusunan anggaran berbasis kinerja merupakan perencanaan kinerja yang terdiri dari program, kegiatan dan


5 indikator kinerja yang ingin dicapai oleh entitas pengguna anggaran. Sehingga organisasi tidak hanya menyusun program, kegiatan dan indikator kinerja saja tetapi juga merencanakan keluaran dan hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Analisis Standar Belanja Analisis standar belanja (ASB) adalah Standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu SKPD dalam satu tahun anggaran. Analisa Standar Belanja merupakan pendekatan yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan dan anggaran setiap SKPD dengan cara menganalisis beban kerja dan biaya dari usulan program atau kegiatan yang bersangkutan. Penilaian terhadap kewajaran beban kerja dikaitkan dengan kebijakan anggaran, komponen dan tingkat pelayanan yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaannya serta kapasitas SKPD untuk melaksanakannya. Value For Money (Nilai Untuk Uang) Menurut Mardiasmo (2002) Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Pengukuran kinerja value for money merupakan bentuk pengukuran kinerja yang spesifik dan unit pada organisasi sektor publik. Menurut Mahmudi (2010) ekonomi, efisiensi dan efektivitas adalah a. Ekonomi. Konsep ekonomi sangat terkait dengan kosep biaya untuk memperoleh unit input. Sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga yang lebih rendah dengan mendekati harga pasar (spending less). Untuk memenuhi prinsip ekonomi dapat dilakukan survey harga pasar agar mengetahui perbandingan harga sehingga organisasi bisa menentukan harga terendah suatu input dengan kualitas tertentu. Suatu ekonomi merupakan konsep yang relatif. Relativitas tersebut dipengaruhi oleh tempat dan waktu. Input yang sama mungkin dapat berbeda harga karena adanya perbedaan tempat dan waktu. ekonomi = b. Efisiensi Konsep efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Efisiensi merupakan perbandingan anatar output dengan input atau istilah lainnya adalah output per unit input. Suatu organisasi dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah – rendahnya atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar – besarnya (spending well). Untuk mengukur efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Dalam organisasi sector public setiap pengeluaran perlu dibuat standar belanjanya sebagai standar biaya. efisiensi =

c. Efektivitas Efektivitas merupakan hubungan antara ouput dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output dengan tujuan yang akan dicapai, semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.


6 Suatu organisasi program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan (spending wisely). efektivitas = Gambar dari konsep value for money

ekonomi

nilai input (rp)

efisiensi

input

efektivitas

input

outcome

Sumber : Mardiasmo, 2002 : Akuntansi Sektor Publik Gambar 1 Konsep Value for money Manfaat Implementasi Konsep Value For Money pada organisasi sektor publik menurut Mardiasmo (2002) antara lain : a. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. b. Meningkatkan mutu pelayanan publik. c. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadi penghematan input. d. Alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik. e. Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai pelaksanaan akuntabilitas publik. Pengukuran Kinerja Value For Money (Nilai Untuk Uang) Menurut Rasul (2008) Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan oleh seseorang atau kelompok kepada pihak yang berkepntingan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil yang dihubungkan dengan visi yang ditetapkan dan mengetahui berhasil tidaknya kebijakan operasional yang dijalankannya. Kinerja juga diartikan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijaksanaan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan rencana strategis suatu organisasi. Jadi berdasarkan dari definisi – definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja memiliki beberapa unsur – unsur antara lain : a. Hasil dari suatu pekerjaan. b. Salah satu faktor yang menjadi prestasi dari karyawan. c. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. d. Periode waktu tertentu.

Indikator Kinerja Menurut Bastian (2006) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif berhasilnya suatu program atau kegiatan yang memperhitungkan indikator masukan,


7 keluaran, hasil, dampak dan manfaat. Indikator kinerja bukan hanya indikator keuangan saja tetapi juga non keuangan. Indikator efektivitas dalam value for money berorientasi pada hasil, sedangkan indikator efisiensi dan efektivitas berorientasi pada proses. Indikator efektivitas lebih bersifat kualitatif sedangkan indikator ekonomi dan efisiensi bersifat kuantitatif (Mahmudi, 2010). Indikator kinerja memliki peran penting sebagai proses pembentukan organisasi pembelajaran (learning organization). Jika organisasi terus menerus belajar, memperbaiki kinerja, meningkatkan kepuasan pelanggan dan mencapai target, maka indikator kinerja akan bersifat mendorong dan memotivasi dalam cara yang positif. Untuk menentukan efektivitas dan efisiensi kinerja dilakukan perhitungan terhadap indikator input, output dan outcome. 1. Input merupakan Semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses untuk menghasilkan output. Input terdiri dari dua jenis antara lain input primer dan input sekunder. Input Primer adalah kas, sedangkan input sekunder adalah bahan baku, orang, infrastruktur dan masukan lainnya untuk proses menghasilkan suatu output. Input primer diubah menjadi input sekunder. Kas diperlukan untuk membeli sumber daya input sekunder untuk diolah menjadi output. Pengukuran input adalah Suatu pengukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu proses untuk menghasilkan output. Pengukuran input dilakukan dengan membandingkan input sekunder dengan input primer. Biaya input dikaitkan dengan output agar membebankan ke anggaran program. Indikator input digunakan untuk mengukur tingkat ekonomi. 2. Output adalah hasil langsung dari suatu proses. Hal ini juga merupakan suatu yang diharapkan agar dapat diperoleh dari kegiatan yang berwujud maupun tidak. Selain itu output adalah “barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung suatu pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan” (Permendagri nomor 13 tahun 2006). Pengukuran output adalah pengukuran keluaran langsung suatu proses. Pengukuran output berbentuk kuantitatif dan keuangan atau kualitatif non keuangan 3. Outcome adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau aktivitas dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dapat berupa target kinerja yang diinginkan, sedangkan outcome adalah hasil nyata yang telah dicapai. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan – kegiatan dalam suatu program. Pengukuran outcome untuk mengukur nilai dari aktivitas atau program. Outcome mengukur kualitas dari output yang artinya dampak terhadap masyarakat. Pengukuran outcome tidak dapat dilakukan sebelum hasil yang diharapkan dan ditetapkan, karena pada dasarnya outcome mengukur hasil yang dapat dicapai dengan hasil yang diinginkan. Rerangka Pemikiran Ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa proses yang menganalisis laporan realisasi anggaran pendapatan kota Surabaya yang terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya yang dianalisis dengan menggunakan realisasi anggaran dan penilaian kinerja efisien dan efektifitas, dapat diketahui tingkat efisiensi Dinas Pendapatan Kota Surabaya

Dari uraian diatas maka dapat disusun rerangka pemikiran gambar sebagi berikut:

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya


8

APBD

Kinerja

Menganalisis

Anggaran

Penilaian Kinerja Efisiensi dan Efektivitas Gambar 2 Rerangka Pemikiran

Proposisi Penelitian Proposisi akan mengarahkan perhatian peneliti kepada sesuatu yang harus diselidiki dalam ruang lingkup studinya. Proposisi di samping mencerminkan isi teoritis juga menyatakan di mana harus mencari bukti yang relevan. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian dapat disajikan sebagai berikut: Rumusan Masalah

1. Bagaimana Realisasi Anggaran Berbasis Kinerja di Dinas Pendapatan Kota Surabaya ? 2. Hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Pendapatan Kota Surabaya dalam melakukan realisasi anggaran yang berbasis kinerja ?

Proposisi Penelitian 1. Realisasi

Permasalahan

anggaran pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya menjadi efisien dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan menggunakan pedoman kinerja instansi pemerintah.

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek Penelitian)

1. Apakah realisasi anggaran pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya sudah sesuai dengan pedoman kinerja instansi pemerintah? 2.

Apakah hambatan Dinas Pendapatan Kota Surabaya dalam melakukan realisasi anggaran yang berbasis kinerja?


9 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan karena penelitian yang berjudul Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan angka – angka dan perhitungan statistik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas dan menganalisis berbagai kondisi dan situasi atau fenomena realitas yang ada di masyarakat sehingga dijadikan obyek penelitian yang menarik sebagai gambaran kondisi tersebut (Bungin, 2007). Menurut Somantri (2005) Metode penelitian adalah sebuah cara sistematik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan dalam proses pengidentifikasian dan penjelasan masalah yang akan diteliti. Teknik Pengambilan Sampel Didalam penelitian ini penulis tidak menggunakan sampel sebab penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya, dimana data yang diterima penulis adalah laporan realisasi anggaran. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui catatan serta dokumen. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dan dihimpun dari Dinas Pendapatan Kota Surabaya berupa laporan realisasi anggaran. Satuan Kajian Satuan kajian (unit of analysis) yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah Suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peratutan daerah (Permendagri No. 22 Tahun 2011). APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. 2. Efisiensi adalah berdaya guna, membersihkan hasil yang baik dalam bekerja dengan tidak menghamburkan-hamburkan uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Dikatakan efisiensi jika dengan biaya yang sama bisa dicapai hasil (output) yang lebih besar. 3. Menurut Bastian (2006) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif berhasilnya suatu program atau kegiatan yang memperhitungkan indikator masukan, keluaran, hasil, dampak dan manfaat. Indikator kinerja bukan hanya indikator keuangan saja tetapi juga non keuangan. Teknik Analisis Data Teknik analisis data merupakan cara untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Analisis Data adalah Salah satu proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari beberapa sumber dengan prosedur pengumpulan data yang bermacam – macam. Pengumpulan data tersebut dilakukan sampai datanya selesai. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan dan selama di lapangan. Perhitungan yang digunakan untuk mengukur kinerja:

Ekonomi :


10 Efisiensi :

Efektivitas: HASIL PENELITIAN Analisis Masalah Dalam penelitian yang penulis lakukan tentang analisis laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya yang terdiri dari pendapatan dan belanja daerah diterapkan sebagai perbandingan tinkat efisiensi. Laporan realisasi anggaran pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan hasil daerah yang dipisahkan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga yang digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

No

Kode Kegiata n

I

Tabel 1 Struktur LRA Dinas Pendapatan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011 Target Realisasi Uraian Anggaran Anggaran Rp Rp PENDAPATAN

1

1.1.1

2

1.1.2

Pendapatan Retribusi Daerah

3

Selisih Anggaran Rp

1.488.358.147.73

(201.191.852.2)

209.834.317.887

(55.962.925.69)

1.1.3

Pendapatan hasil pengelolaan 77.019.175.680 kekayaan daerah yang dipisahkan.

75.962.115.305

(1.057.060.374)

1.1.4

Lain – lain pendapatan asli 105.259.156.201 daerah yang sah.

112.359.720.633

7.100.564.432

1.886.514.301.50

(253.111.273.8)

4

Pendapatan Pajak 1.691.550.000.000 Daerah 265.797.243.579

Jumlah Pendapatan Asli 2.139.625.575.460 Daerah II

BELANJA

1

2.1.1

Belanja Pegawai

1.965.502.958.749

1.715.112.525.98

(250.390.432.8)

2

2.1.2

Belanja dan Jasa

1.485.269.598.540

1.164.991.205.53

(320.278.393.0)

3

2.1.3

Belanja Bunga

7.102.500.000

2.903.307.374

(4.199.192.626)

Barang


11 Jumlah Belanja 3.457.875.057.289 Operasi Sumber: Dinas Pendapatan Kota Surabaya

No

Kode Kegiata n

I

Tabel 2 Struktur LRA Dinas Pendapatan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012 Target Realisasi Uraian Anggaran Anggaran Rp Rp

(574.868.018.4)

Selisih Anggaran Rp

PENDAPATAN

1

1.1.1

2

1.1.2

Pendapatan Retribusi Daerah

3

2.882.007.038.85

1.852.977.636.86

(56.585.213.11)

183.482.993.434

(20.238.983.94)

1.1.3

Pendapatan hasil pengelolaan 97.652.321.173 kekayaan daerah yang dipisahkan.

97.696.057.372

43.736.199

1.1.4

Lain – lain pendapatan asli 130.328.533.331 daerah yang sah.

145.457.161.138

15.128.627.807

Jumlah Pendapatan Asli 2.341.265.681.882 Daerah

2.279.613.848.82

(61.651.833.04)

4

II

Pendapatan Pajak 1.909.561.850.000 Daerah 201.721.977.378

BELANJA

1

2.1.1

Belanja Pegawai

2.130.113.763.032

1.908.805.098.30 8

(221.308.664.72 3)

2

2.1.2

Belanja dan Jasa

1.525.064.821.291

1.210.639.630.53 9

(314.425.190.75 1)

3

2.1.3

Belanja Bunga

5.464.336.544

2.223.619.192

(3.422.717.352)

3.121.668.348.09

(539.156.573.8)

Barang

Jumlah Belanja 3.660.642.920.867 Operasi Sumber: Dinas Pendapatan Kota Surabaya

Pembahasan Pada struktur Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada tahun 2011 yang tercantum pada tabel 1. Penjelasannya sebagai berikut :


12 1. Pendapatan Pajak Daerah yang bertugas adalah Semua UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 1 sampai dengan UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 8. Target Anggaran sebesar Rp. 1.691.550.000.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.488.358.147.753. Sehingga selisih anggaran mencapai sebesar Rp. 203.191.852.246. Penyebab realisasi lebih kecil dari pada anggaran adalah karena belum semua yang melaporkan Nomor Obyek Pajak nya (NOP) apabila merenovasi tempat tinggalnya. 2. Pendapatan Retribusi Daerah yang bertugas adalah Semua UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 1 sampai dengan UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 8 . Target Anggaran sebesar Rp. 265.797.243.579, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 209.834.317.887. Sehingga selisih anggaran mencapai sebesar Rp. 55.962.925.691. Penyebab realisasi lebih kecil dari pada anggaran adalah karena belum semua pengguna jasa parkir berani dalam meminta karcis parkir. 3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bertugas adalah Semua UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 1 sampai dengan UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 8. Target Anggaran sebesar Rp. 77.019.175.680, sedangkan target realisasinya sebesar Rp. 75. 962.115.305. Sehingga selisih Anggaran mencapai sebesar Rp 1.057.060.374. Penyebab realisasi lebih kecil dari pada anggaran adalah karena ada hasil dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan ada hasil audit dari Kantor Akuntan Publik ( KAP). 4. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertugas adalah Semua UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 1 sampai dengan UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 8. Target Anggaran sebesar Rp. 105.259.156.201, sedangkan Target Realisasinya sebesar Rp. 112.359.720.633. Sehingga Selisih Anggaran mencapai sebesar Rp. 7.100.564.432. Penyebab realisasi lebih besar dari pada anggaran adalah karena untuk membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang penerimaannya dianggarkan dalam jenis pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah. Sedangkan pada belanja tahun 2011 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Bunga yang bertugas adalah Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan lebih tepatnya pada Kepala Seksi Anggaran Belanja. 1. Belanja Pegawai. Target Anggaran sebesar Rp. 1.965.502.958.749, sedangkan Target Realisasinya sebesar Rp. 1.715.112.525.938. Sehingga Selisih Anggaran mencapai sebesar Rp. 250.390.432.811. 2. Belanja Barang dan Jasa Target Anggaran sebesar Rp. 1.485.269.598.540, sedangkan Target Realisasinya sebesar Rp. 1.164.991.205.503. Sehingga selisih anggaran mencapai sebesar Rp. 320.278.393.036. 3. Belanja Bunga Target Anggaran sebesar Rp. 7.102.500.000, sedangkan Target Realisasinya sebesar Rp. 2.903307.374. Sehingga selisih anggaran mencapai sebesar Rp. 4.199.192.626. Penyebab realisasi lebih kecil dari anggaran yaitu ada 2 (dua) permasalahan, Pertama di karenakan adanya sisa anggaran yang tidak terpakai, kedua adanya sisa lelang. Sisa lelang disini yaitu penjualan barang di muka umum dengan cara melakukan penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha peminat atau calon pembeli. Sisa tersebut akan dikembalikan ke kas daerah.

Pada struktur Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada tahun 2012 yang tercantum pada tabel 2. Penjelasannya sebagai berikut : 1. Pendapatan Pajak Daerah yang bertugas adalah Semua UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 1 sampai dengan UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 8. Target


13 Anggaran sebesar Rp. 1.909.562.850.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.852.977.636.886. Sehingga selisih anggaran mencapai sebesar Rp. 56.585.213.113. Penyebab realisasi lebih kecil dari anggaran yaitu karena belum semua yang melaporkan Nomor Obyek Pajak (NOP) apabila ada renovasi yang baru sehingga NOP nya masih tetap satu seharusnya NOP nya ada 2 (dua) dengan yang direnovasi tersebut. 2. Pendapatan Retribusi Daerah yang bertugas adalah Semua UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 1 sampai dengan UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 8. Target Anggaran sebesar Rp. 203.721.977.378, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 183.482.993.434. Sehingga selisih anggaran mencapai sebesar Rp. 20.238.983.943. Penyebab realisasi lebih kecil dari pada anggaran yaitu karena belum semua pengguna jasa parkir berani dalam meminta karcis parkir. 3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bertugas adalah Semua UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 1 sampai dengan UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 8. Target Anggaran sebesar Rp. 97.562.321.173, sedangkan target realisasinya sebesar Rp. 97.696.057.372. Sehingga selisih Anggaran mencapai sebesar Rp 43.736.199. Penyebab realisasi lebih besar dari pada anggaran adalah karena dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan. 4. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertugas adalah Semua UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 1 sampai dengan UPTD Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 8. Target Anggaran sebesar Rp. 130.328.533.331, sedangkan Target Realisasinya sebesar Rp. 145.457.161.138. Sehingga Selisih Anggaran mencapai sebesar Rp. 15.128.627.807. Penyebab realisasi lebih besar dari pada anggaran adalah karena untuk membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang penerimaannya dianggarkan dalam jenis pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah. Sedangkan pada belanja tahun 2012 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Bunga yang bertugas adalah Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan lebih tepatnya lagi pada Kepala Seksi Anggaran Belanja. 1. Belanja Pegawai. Target Anggaran sebesar Rp. 2.130.113.763.032, sedangkan Target Realisasinya sebesar Rp. 1.908.805.098.308. Sehingga Selisih Anggaran mencapai sebesar Rp. 221.308.664.723. 2. Belanja Barang dan Jasa Target Anggaran sebesar Rp. 1.525.064.821.291, sedangkan Target Realisasinya sebesar Rp. 1.210.639.630.539. Sehingga selisih anggaran mencapai sebesar Rp. 314.425.190.751. 3. Belanja Bunga Target Anggaran sebesar Rp. 5.646.336.544, sedangkan Target Realisasinya sebesar Rp. 2.223.619.192. Sehingga selisih anggaran mencapai sebesar Rp. 3.422.717.352. Penyebab realisasi lebih kecil dari anggaran yaitu ada 2 (dua) pertama adanya reintender yang dilakukan selama 1 tahun, kedua adanya sisa lelang. Sisa lelang disini yaitu penjualan barang yang dilakukan di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha peminat atau calon pembeli. Sisa tersebut akan dikembalikan ke kas daerah. Berdasarkan struktur anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 1, terlihat bahwa jumlah anggaran pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp. 2.139.625.575.460 dan Realisasinya sebesar Rp. 1.886.514.301.580. Selisih antara Anggaran dengan Realisasi sebesar Rp. 253.111.273.879. Hal ini dapat menunjukkan bahwa anggaran yang sudah digunakan oleh Dinas Pendapatan Kota Surabaya dengan baik, sehingga selisih tersebut dapat dilihat kinerja Dinas Pendapatan Kota Surabaya telah mencapai hasil yang baik juga.


14 Pada jumlah anggaran belanja pada tahun 2011 di targetkan sebesar Rp. 3.457.875.057.289 dan Realisasinya sebesar Rp 2.882.007.038.815. Sehingga selisih anggaran antara Target Anggaran dan Realisasi sebesar Rp 574.868.018.473. Hal ini juga sudah digunakan dengan baik sesuai dengan apa yang ditargetkan. Penyebab realisasi lebih kecil dari pada anggaran ada 2 (dua) yaitu Pertama, karena adanya sisa anggaran yang tidak terpakai dan Kedua, adanya sisa lelang. Sisa lelang disini yaitu penjualan barang di muka umum dengan cara melakukan penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha peminat atau calon pembeli. Maka sisa anggaran yang tidak terpakai akan dikembalikan lagi ke kas daerah. Sedangkan struktur Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2, terlihat bahwa jumlah anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 2.341.265.681.882 dan realisasi yang digunakan sebesar Rp. 2.279.613.848.832 Selisih antara anggaran dan realisasi yang digunakan mencapai Rp 61.651.833.049. Dengan demikian, anggaran telah digunakan dengan efektif dan efisien sehingga semua pogram atau kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pada jumlah anggaran belanja Dinas Pendapatan Kota Surabaya tahun 2012 sebesar Rp 3.660.642.920.867 dan realisasi telah mencapai sebesar Rp 3.121.668.348.039. Selisih antara anggaran dengan realisasi anggaran sebesar Rp 539.156.573.836. Program ini telah digunakan oleh Dinas Pendapatan Kota Surabaya telah sesuai dengan target, sehingga dapat dilihat bahwa kinerja Dinas Pendapatan Kota Surabaya telah mencapai hasil yang baik. Penyebab Realisasi lebih kecil dari pada Anggaran sama seperti tahun 2011 yang Pertama, karena adanya sisa anggaran yang tidak terpakai. Dan kedua, karena adanya sisa lelang. Sisa lelang disini yaitu penjualan barang di muka umum dengan cara melakukan penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha peminat atau calon pembeli. Sehingga sisa anggaran yang tidak terpakai akan dikembalikan lagi ke kas daerah. Dari analisis dan pembahasan yang mengenai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pendapatan Kota Surabaya telah diuraikan maka, dapat dikatakan bahwa secara umum kinerja Dinas Pendapatan Kota Surabaya selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dapat dinilai secara efektif dan efisien. Sehingga dapat dikatakan efisien karena Dinas Pendapatan Kota Surabaya tersebut dalam menjalankan program atau kegiatan mampu menghasilkan input tertentu dengan hasil yang serendah – rendahnya dengan menggunakan output yang sebesar – besarnya. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara input dengan output, dimana rencana program kerja dan kegiatan instansi dapat dicapai dan direalisasikan sesuai dengan target yang diharapkan. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan kita dapat mengacu bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 2. Dalam penulisan penelitian ini, Sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan survey pendahuluan dan survey lapangan. Sebagaimana Survey pendahuluan adalah melakukan suatu kunjungan awal pada objek penelitian untuk mengetahui gambaran umum perusahaan serta situasi, kondisi, dan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan survey lapangan adalah melakukan tinjauan langsung pada perusahaan guna memperoleh data-data yang diperlukan dengan melakukan pengumpulan data melalui beberapa cara, seperti wawancara dan dokumentasi.


15 3. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap dan benar agar pihak lain lebih mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) obyek dari data tersebut. 4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam menyajikan penerapan anggaran sudah mengacu dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kuangan Kota Surabaya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dalam menyajikan penyusunan anggaran berbasis kinerja sudah efisien dilihat dari perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dan dimana rencana program kerja dapat dicapai sesuai dengan target yang telah direncanakan. 6. Hambatan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 tidak mengalami hambatan yang berarti. Saran 1. Diharapkan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja pada periode – periode mendatang lebih dimatangkan lagi sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan yang ada di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 2. Diharapkan di dalam pencapaian output maupun outcome lebih ditingkatkan lagi sehingga dalam mencapai tujuan organisasi akan lebih meningkat dari tahun ke tahun. 3. Di dalam pengalokasian penerapan anggaran dari tahun ke tahun ditekan seminimal mungkin, dan dengan realisasi yang lebih kecil dibandingkan dengan anggaran. Sehingga di harapkan di dalam anggaran untuk tahun mendatang bisa lebih minimal juga seperti realisasi dari tahun sebelumnya. 4. Keberhasilan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya selama tahun 2011 sampai dengan 2012 lebih dijadikan motivasi bagi seluruh pegawai dinas agar selalu meningkatkan kinerjanya secara terus menerus untuk memberikan kepuasaan pelayanan serta untuk mencapai tujuan yang diharapkan. DAFTAR PUSTAKA Asmoko, Hindri. 2006. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2 (2): 53-64. Anggraini dan Puranto. Anggaran Berbasis Kinerja, UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Bastian, I. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Airlangga. Mardiasmo.2002. Akuntansi Sektor Pubik. Yogyakarta: Penerbit Andi Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Irafahmi, Diana Tien. 2009. Studi Komparasi Pengukuran Kinerja Finansial Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dan Blitar. Modernisasi 5 (2): 82-91. Rasul, Sjahruddin. 2008. Akuntabilitas Kinerja, Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Akuntansi XII (3): 324-338. Republik Indonesia. 2002. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. .2005. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3 tentang Penyusunan APBD . 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.


16 . 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. . 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Sumpeno, W. 2012. Penyusunan Renstra SKPD. Aceh: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Aceh.

1 ANALISIS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BERBASIS

Recommend Documents