PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI BERBASIS BEBAN KERJA

Download antara lainadalah dengan lebih mengoptimalkan jumlah karyawan agarmelakukan aktivitas .... teknik untuk menentukan jumlah dan .... tenaga k...

0 downloads 539 Views 272KB Size
FORUM MANAJEMEN

Vol. 03 No. 3

PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI BERBASIS BEBAN KERJA Oleh : Dwi Heri Sudaryanto, S. Kom *)

ABSTRAK Beban kerja yang harus ditanggung dalam suatu unitorganisasi erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitasdi unit organisasi tersebut.Hal ini dikarenakan beban kerja tersebut termasukpada pengaturan sumber daya manusia yang merupakan sumberdaya penting unit organisasi. Banyak cara yang dapatdilakukan dalam hal efisiensi sumber daya manusia, antara lainadalah dengan lebih mengoptimalkan jumlah karyawan agarmelakukan aktivitas secara tepat. Dalam menghitung formasi pegawai perlu memperhatikan 3 (tiga) aspek pokok yaitu beban kerja, standar kemampuan rata-rata dan waktu kerja efektif (dalam hal ini hari kerja efektif dan jam kerja efektif) yang dibutuhkan.Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1995, Tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah ditetapkan bahwa hari kerja formal adalah 5 hari dan 6 hari, dimana masing-masing total hari kerja efektif dalam 1 tahun adalah 235 hari dengan total jam kerja efektif dalam 1 minggu adalah 37 jam 30 menit (untuk 5 hari kerja formal) dan 287 hari kerja efektif dalam 1 tahun (untuk 6 hari kerja formal) dengan total jam kerja efektif dalam 1 minggu disesuaikan dengan Peraturan Kepala Daerah setempat. Di dalam Kep.Men.PAN. Nomor: KEP/75/M.PAN/7/2004, waktu kerja yang hilang karena tidak bekerjaallowance diperkirakan rata-rata sekitar 30 % dari jumlah jam kerja formal. Kata Kunci : Beban Kerja, Hari kerja efektif, Jam kerja efektif. I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Di dalam Kep.Men. PAN Nomor : KEP/75/M.PAN/7/2004, mengamanatkan bahwa Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dituntut untuk bekerja secara professional. Namun, pada kenyataannya, profesionalisme yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Penyebab utamanya karena terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya. Ketidaksesuaian tersebut, disebabkan oleh komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum proporsional.Demikian pula pendistribusian PNS saat ini masih belum mengacu pada kebutuhan organisasi yang sebenarnya, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja yang ada. Menumpuknya pegawai di satu unit lain tanpa pekerjaan yang jelas dan kurangnya pegawai di unit lain

merupakan suatu contoh yang nyata dari permasalahan tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian kearah yang lebih baik, terarah, mempunyai pola yang jelas, serta berkesinambungan (sustainable).Salah satu komponen yang sifatnya mendesak untuk ditata saat ini adalah perencanaan pegawai, utamanya perencanaan untuk formasi pegawai.Selama ini perencanaan formasi PNS sebagai bagian manajemen kepegawaian belum sepenuhnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Dalam kaitannya dengan perencanaan formasi PNS, ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang nomor 43 tahun 1999 menyebutkan yaitu:  Pasal 1 ayat 1 : “ Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik

FORUM MANAJEMEN

Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Pasal 15 ayat 1: “ Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi”.  Sedangkan dalam ayat 2: “ Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan”.  Pasal 17 ayat 1: “ pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu”. Ketiga pasal diatas mengamanatkan bahwa seorang PNS adalah:  Seseorang yang duduk dalam suatu jabatan;  Dibutuhkan karena adanya beban kerja organisasi;  Ditempatkan dan dikembangkan untuk melakukan tugas sebagaimana yang uraian tugas jabatan;  Didayagunakan untuk memperoleh hasil kerja sebagaimana yang ditargetkan oleh jabatan tersebut. Oleh karena itu, perencanaan formasi harus didasarkan pada hasil perhitungan beban kerja organisasi sehingga formasi pegawai yang telah disusun dapat memenuhi kebutuhan organisasi untuk pelaksanaan tugas organisasi dalam mendukung pencapaian visi dan misinya. B. Maksud dan Tujuan Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran cara perhitungan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja yang ada di suatu instansi. Adapun tujuan penulisan adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan pegawai, khususnya penyusunan formasi yang rasioanal dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Vol. 03 No. 3

II. DASAR TEORI A. Pengertian Dalam perhitungan beban kerja pegawai terdapat beberapa pengertian, yaitu : 1. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 2. Persediaan pegawai adalah jumlah PNS yang dimiliki saat ini. Persediaan pegawai disebut juga dengan Bezetting. 3. Analisis kebutuhan pegawai adalah proses yang dilakukan secara logic, teratur, dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan. Analisis kebutuhan pegawai dilakukan agar pegawai memiliki pekerjaan yang jelas sehingga pegawai secara nyata terlihat sumbangan tenaganya terhadap pencapaian misi organisasi atau program yang telah ditetapkan. 4. Standar kemampuan Rata-rata pegawai adalah standar kemampuan yang menunjukkan ukuran enerji rata-rata yang diberikan seorang pegawai atau sekelompok pegawai untuk memperoleh satu satuan hasil. Standar kemampuan rata-rata pegawai disebut standar prestasi rata-rata pegawai. 5. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. 6. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi yang dilakukan secara sistematis menggunakan teknik analisis jabatan dengan memperhatikan, atau teknik manajemen lainnya B. Perencanaan Sumber Daya Manusia Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengambilankeputusan dalam menyewa dan menempatkan staf dalam perusahaan(Mangkuprawira, 2003). Perencanaan SDM merupakan langkah awal dalam menyiapkan SDM yang

FORUM MANAJEMEN

berkompeten sesuai bidangnya sehingga efisiensi dan efektifitas kerja dapat terwujud dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Salah satu definisi klasik tentang perencanaan yaitu perencanaan padadasarnya merupakan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akandilaksanakan di masa depan. Perencanaan SDM dengan demikian memiliki focus perhatian pada langkahlangkah tertentu yang diambil oleh manajemen gunamenjamin tersedianya SDM yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan,jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat pula. Hal tersebutdilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah danakan ditetapkan (Rivai dan Sagala, 2009). Berdasarkan informasi dari analisis pekerjaan dan desainnya, makaperencanaan SDM perusahaan dalam hal permintaan dan persediaan karyawanatau tenaga kerja untuk masa yang akan datang dapat diramal secara sistematis. Hal ini memungkinkan para manajer dan departemen SDM untukmengembangkan perencanaan penyusunan staf, didukung oleh strategi organisasiyang memberikan kesempatan untuk bertindak secara proaktif daripada reaktif(Rivai dan Sagala, 2009). Suatu perusahaan tanpa didukung karyawan yang sesuai baik segikuantitatif, kualitatif, strategi, operasional, dan fungsional maka perusahaan itutidak akan mampu mempertahankan keberadaan, mengembangkan, danmemajukannya di masa mendatang. Menurut Rivai (2006), ada beberapakeuntungan bagi perusahaan besar yang menggunakan perencanaan SDM, yaitu : 1. Integrasi yang strategis antara permintaan dan jumlah staf yang ada. 2. Pemanfaatan SDM yang tersedia secara efektif. 3. Persaingan SDM dan sasaran perusahaan masa depan secara tepat guna.

Vol. 03 No. 3

4. Hemat secara ekonomi dalam penerimaan para pegawai baru. 5. Memperluas informasi SDM sesuai dengan kegiatan SDM dan unit 6. organisasi lain. 7. Permintaan dalam jumlah besar pada pasar tenaga kerja lokal akan terpenuhi. 8. Koordinasi program SDM dan kebutuhan yang tersedia. C. Analisis Pekerjaan Suatu organisasi perlu menetapkan identifikasi atau uraian suatu pekerjaandan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaantersebut.Hal ini dilakukan sebelum seorang karyawan ditetapkan untukmelaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Penetapan uraian dan pengetahuan sertaketerampilan suatu pekerjaan akan memberikan kejelasan dalam hal prosespelaksanaan pekerjaan dan juga bermanfaat dalam penentuan jumlah karyawan. Analisis pekerjaan adalah prosedur yang dilalui untuk menentukantanggung jawab posisi-posisi dan karakteristik orang yang bekerja untuk posisitersebut. Beberapa terminologi tentang analisis pekerjaan salahsatunya yaitu analisis pekerjaan merupakan kegiatan atau proses menghimpun danmenyusun berbagai informasi yang berkenaan dengan setiap pekerjaan, tugastugas,jenis pekerjaan, dantanggung jawabnya secara operasional untukmewujudkantujuan organisasi atau bisnis sebuah perusahaan. Berdasarkan pengertian tentang analisis pekerjaan dapat diketahui bahwaanalisis pekerjaan tidak terlepas dari dua hal penting yaitu uraian pekerjaan danspesifikasi pekerjaan.Data yang dikumpulkan dari analisis pekerjaan dapatdigunakan untuk bermacam-macam tujuan salah satunya adalah untuk menulisdeskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Istilah-istilah yang berhubungan dengan pekerjaan atau job diantaranyaadalah element (unsur), dan task (tugas).Istilahistilah dalam analisis pekerjaanperlu untuk

FORUM MANAJEMEN

dibedakan agar analisis pekerjaan dapat dibicarakan secara jelas(Moekijat, 2008). • Element (unsur) Kesatuan paling kecil yang digunakan dalam kebanyakan analisis pekerjaan atau suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu disebut unsur atauelemen. Contohnya adalah mengeluarkan kertas dari laci meja adalah unsur dari tugas mempersiapkan suatu kuliah. • Task (tugas) Tugas dapat didefinisikan sebagai komponen dari suatu pekerjaan. Tugas dapat pula diartikan sebagai gabungan dari dua unsur (element) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap. Misalnya tugas-tugas untuk pekerjaan mengajarkan mata kuliah terdiri dari membuat ikhtisar mata kuliah, mempersiapkan kuliah, dan menilai ujian. D. Beban Kerja Beban kerja seseorang sudah ditentukan dalam bentuk standar kerja perusahaan menurut jenis pekerjaannya. Apabila sebagian besar karyawan bekerja sesuai dengan standar perusahaan, maka tidak menjadi masalah. Sebaliknya, jika karyawan bekerja di bawah standar maka beban kerja yang diemban berlebih. Sementara jika karyawan bekerja di atas standar, dapat berarti estimasi standar yang ditetapkan lebih rendah dibanding kapasitas karyawan itu sendiri. KebutuhanSDM dapat dihitung dengan mengidentifikasikan seberapa banyak output perusahaan pada divisi tertentu yang ingin dicapai. Kemudian hal itu diterjemahkan dalam bentuk lamanya (jam dan hari) karyawan yang diperlukan untuk mencapai output tersebut, sehingga dapat diketahui pada jenis pekerjaan apasaja yang terjadi deviasi negatif atau sesuai standar. Analisis beban kerja sangat erat kaitannya dengan fluktuasi permintaan pasar akan barang dan jasa perusahaan sekaligus dengan pemenuhan SDM yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar komoditi. Semakin tinggi permintaan

Vol. 03 No. 3

pasar terhadap komoditi tertentu, perusahaan akan segera memenuhinya dengan meningkatkan produksinya. Sejalan dengan itu jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan semakin banyak (Mangkuprawira, 2003). Moekijat (2008) menyatakan bahwa prosedur yang sering digunakan untuk menentukan berapa jumlah tenaga kerja yang diperlukan adalah dengan menganalisis pengalaman. Catatan-catatan tentang hasil pekerjaan dapat menunjukkan volume hasil rata-rata yang dicapai oleh setiap tenaga kerja. Rata-rata tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menaksir kebutuhan tenaga kerja. III. PERHITUNGAN ANALISIS BEBAN KERJA A. Aspek-aspek dalam perhitungan Dalam menghitung formasi pegawai terdapat 3 (tiga) aspek pokok yang harus diperhatikan. Ketiga aspek tersebut adalah: 1. Beban kerja Beban kerja merupakan aspek pokok yang menjadi dasar untuk perhitungan. Beban kerja perlu ditetapkan melalui program-program unit kerja yang selanjutnya dijabarkan menjadi target pekerjaan untuk setiap jabatan. 2. Standar Kemampuan Rata-rata Standar kemampuan rata-rata dapat berupa standar kemampuan yang diukur dari satuan waktu yang digunakan atau satuan hasil. Standar kemampuan dari satuan waktu disebut dengan Norma Waktu. Sedangkan standar kemampuan dari satuan hasil disebut dengan Norma Hasil. Norma waktu adalah satu satuan waktu yang dipergunakan untuk mengukur berapa hasil yang dapat diperoleh. Rumusnya adalah:

Norma Waktu 

orang x waktu hasil

FORUM MANAJEMEN

Contoh: Pengetik dalam waktu 30 menit dapat menghasilkan berapa lembar ketikan (misalnya 2 lembar ketikan). Norma Waktu 

1 orang pengetik x 30 menit 2 lembar ketikan

Dari contoh tersebut dapat ditetapkan bahwa rata-rata standar kemampuan seorang pengetik adalah 30 menit menghasilkan 2 lembar ketikan. Norma hasil adalah satu satuan hasil dapat diperoleh dalam waktu berapa lama. Rumusnya adalah:

Norma Hasil 

Hasil Orang x Waktu

Vol. 03 No. 3

 Untuk 5 hari kerja, total hari dalam 1 tahun = 235 hari  Untuk 6 hari kerja, total hari dalam 1 tahun = 287 hari • Jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (allowance) seperti buang air, melepas lelah, istirahat makan, dan sebagainya. Allowance diperkirakan rata-rata sekitar 30 % dari jumlah jam kerja formal. Dalam menghitung jam kerja efektif sebaiknya digunakan ukuran 1 minggu. Berdasar Keputusan Presiden Nomor 68tahun 1995, total jam kerja efektif dalam 1 minggu adalah 37 jam 35 menit (37,5 jam)

Contoh: Analisis jabatan untuk menghasilkan 1 uraian jabatan diperlukan waktu berapa lama untuk menyelesaikannya (misalnya 90 menit). 1Uraian Jabatan Norma Hasil  1 Analis Jabatan x 90 menit

Dari contoh tersebut dapat ditetapkan bahwa rata-rata standar kemampuan seorang analis Jabatan untuk menghasilkan 1 uraian jabatan diperlukan waktu 90 menit. 3. Waktu kerja Waktu kerja yang dimaksud di sini adalah waktu kerja efektif, artinya waktu kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja.Waktu kerja Efektif terdiri atas HARI KERJA EFEKTIF dan JAM KERJA EFEKTIF. • Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti. Perhitungannya adalah sebagai berikut: Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68tahun 1995, ditetapkan bahwa hari kerjaformal adalah 5 hari kerja dan 6 hari kerja.Perhitungan Hari Kerja Efektif adalah :

B. Prinsip Penyusunan Formasi Dalam penyusunan formasi hendaknya diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Setiap jenjang jabatan jumlah pegawainya sesuai dengan beban kerjanya. 2. Setiap perpindahan dalam posisi jabatan yang baik karena adanya mutasi atau promosi dapat dilakukan apabila tersedia posisi jabatan yang lowong. 3. Selama beban kerja organisasi tidak berubah komposisi jumlah pegawai tidak berubah. C. Perhitungan Kebutuhan Pegawai 1. Perhitungan dengan Metoda Umum Perhitungan dengan metoda umum adalah perhitungan untuk jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yang belum ditetapkan standar kebutuhannya oleh instasi Pembina.Perhitungan kebutuhan pegawai dalam jabatan tersebut menggunakan acuan dasar data pegawai yang ada serta peta dan uraian jabatan.Oleh karena itu, alat pokok yang dipergunakan dalam menghitung kebutuhan pegawai adalah uraian jabatan yang tersusun rapi. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghitung

FORUM MANAJEMEN

Vol. 03 No. 3

kebutuhan pegawai adalah mengidentifikasi beban kerja melalui:  Hasil kerja  Objek kerja  Peralatan kerja  Tugas per tugas jabatan a. Pendekatan Hasil Kerja Hasil kerja adalah produk atau output jabatan. Metoda dengan pendekatan hasil kerja adalah menghitung formasi dengan mengidentifikasi beban kerja dari hasil kerja jabatan.Metoda ini dipergunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya fisik atau bersifat kebendaan, atau hasil kerja non fisik tetapi dapat dikuantifisir. Perlu diperhatikan, bahwa metoda ini efektif dan mudah digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya hanya satu jenis. Dalam menggunakan metoda informasi yang diperlukan adalah:

ini,

b. Pendekatan Objek Kerja Objek kerja yang dimaksud disini adalah objek yang dilayani dalam pelaksanaan pekerjaan. Metoda ini dipergunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung dari jumlah objek yang harus dilayani. Sebagai contoh, Administrasi seritifikasi melayani peserta sertifikasi, maka objek kerja jabatan Administrasi seritifikasi adalah peserta sertifikasi. Banyaknya volume pekerjaan Administrasi seritifikasi tersebut dipengaruhi oleh banyaknya peserta sertifikasi. Metode ini memerlukan informasi:  wujud objek kerja dan satuan;  jumlah beban kerja yang tercemin dari banyaknya objek yang harus dilayani;  standar kemampuan rata-rata untuk melayani objek kerja.

 wujud hasil kerja dan satuannya;

Rumus menghitung dengan pendekatan metoda ini adalah:

 jumlah beban kerja yang tercemin dari target hasil kerja yang harus dicapai;

Objek kerja x 1 orang S tan dar kemampuanRata - rata

 standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja.

Contoh:

Rumus menghitung dengan pendekatan metoda ini adalah:

 Beban Kerja Stndar kemampuan Rata - rata

Objek kerja : Peserta sertifikasi Beban kerja : 80 peserta per hari

x 1 orang

Contoh: Jabatan : Pengentri Data Hasil kerja : Data entrain Beban kerja/ Target Hasil : 200 data entrain setiap hari Standar kemampuan pengentrian : 30 data per hari Perhitungannya adalah:

200 data entrian x 1 orang  6,67 orang 30 data entrian dibulatkan menjadi 7 orang

Jabatan : Administrasi sertifikasi

Standar kemampuan pelayanan : 25 peserta per hari Perhitungannya adalah :

80 peserta x 1 orang  3,2 orang administrasi 25 peserta dibulatkan menjadi 3 orang c. Pendekatan peralatan kerja Peralatan kerja adalah peralatan yang digunakan dalam bekerja. Metoda ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung pada peralatan kerjanya. Sebagai contoh, pengemudi beban kerjanya bergantung pada kebutuhan operasional kendaraan yang harus dikemudikan.

FORUM MANAJEMEN

Vol. 03 No. 3

Dalam menggunakan metoda informasi yang diperlukan adalah:

ini,

Informasi yang diperlukan untuk dapat menghitung dengan metoda ini adalah:  uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tugas;

 satuan alat kerja  jabatan yang diperlukan pengoperasian alat kerja;

untuk

 waktu penyelesaian tugas (WPT);

 jumlah alat kerja yang dioperasikan;

 jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata (WKE).

 rasio jumlah pegawai per jabatan per alat kerja (RPK);

Rumus perhitungan tugas per tugas jabatan adalah:

Rumus perhitungannya adalah: Perala tan kerja x 1 orang Rasiopenggunaanalat kerja

 Waktu penyelesaian tugas  Waktu kerja efektif

Contoh :

Contoh :

Satuan alat kerja : Bis Jabatan yang diperlukan pengoperasian alat kerja :

Jabatan: Pengadministrasi Umum untuk

- Pengemudi bis

N o. 1 1

- Kernet bis - Montir bis Jumlah alat kerja yang dioperasikan : 20 bis Rasio pengopersian alat kerja : - 1 pengemudi, 1 bis

2 3 4 5

- 1 kernet, 1 bis - 1 montir, 5 bis Jumlah pegawai yang diperlukan : • Pengemudi Bis : 20 bis x 1 pengengemudi  20 pengemudi 1bis

• Kernet Bis: 20 bis x 1 kernet bis i  20 kernet bis 1bis • Montir Bis: 20 bis x 1 montir  4 montir bis 5 bis

d. Pendekatan Tugas per tugas jabatan Metoda ini adalah metoda untuk menghitung kebutuhan pegawai pada jabatanyang hasil kerjanya abstrak atau beragam.Hasil beragam artinya hasil kerja dalamjabatan banyak jenisnya.

6 7

URAIAN TUGAS 2 Mengetik surat Mengagenda surat Mengarsip surat Melayani tamu Menyusun laporan daftar hadir Mengadminist rasi kepegawaian Dan seterusnya

BEBAN TUGAS 3 70 lbr/hari

SKR

WTP

24 surat /hari 24 surat /hari 4 tamu /hari 1 laporan /hari

4 12 menit /lbr 6 menit /surat 5 menit /surat 6 menit /tamu 30 menit /lap.

5 (3x4) 840 menit 144 menit 120 menit 24 menit

16 data /hari

90 menit /data

1.440 menit





n menit

 WTP

2.598 + n menit

30 menit

Jumlah waktu kerja rata-rata per hari yang ditetapkan sebagai waktu efektif adalah 270 menit. Jadi jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk jabatan pengadministrasi umum adalah:

2,598  n menit x 1 orang  ........ orang 270 menit Kebutuhan formasi yang telah dihitung, selanjutnya diperbandingkan dengan persediaan (bezetting) pegawai yang ada. Perbandingan antara kebutuhan dengan persediaan akan memperlihatkan

FORUM MANAJEMEN

kekurangan, kelebihan, atau kecukupan dengan jumlah yang ada. IV. KESIMPULAN Perencanaan formasi pegawai didasarkan pada hasil perhitungan beban kerja organisasi sehingga formasi pegawai yang telah disusun dapat memenuhi kebutuhan organisasi untuk pelaksanaan tugas organisasi dalam mendukung pencapaian visi dan misinya. Dalam menghitung formasi pegawai perlu memperhatikan 3 (tiga) aspek pokok yaitu beban kerja, standar kemampuan rata-rata dan waktu kerja efektif (dalam hal ini hari

Vol. 03 No. 3

kerja efektif dan jam kerja efektif) yang dibutuhkan. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pegawai adalah mengidentifikasi beban kerja melalui hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja dan tugas per tugas jabatan. Hasil perhitungan kebutuhan formasi selanjutnya dibandingkan dengan persediaan (bezetting) pegawai yang ada. Perbandingan antara kebutuhan dengan persediaan akan memperlihatkan kekurangan, kelebihan, atau kecukupan dengan jumlah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 68 Tahun 1995, TentangHari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah. KeputusanMenteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor : KEP/75/M.PAN/7/2004, TentangPedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai BerdasarkanBeban Kerja Dalam Rangka Penyusunan FormasiPegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang FormasiPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 54 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokkepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangNomor 43 Tahun 1999;

*) Penulis adalah Fungsional Widyaiswara Pusdiklat Migas.