BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Kegiatan proyek konstruksi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara
yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas. Sumber daya proyek konstruksi merupakan kemampuan dan kapasitas potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan konstruksi yang terdiri dari biaya, waktu, sumber daya manusia, material, dan juga peralatan (Soeharto, 1997) Aspek sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dan paling dominan dalam sebuah organisasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pada umumnya yakni sebagai kunci
pencapaian
tujuan organisasi. Hal mendasar yang diinginkan oleh suatu organisasi adalah suatu keadaan dimana sumber daya manusianya dalam hal ini pegawai dapat menjalankan tugas yang diberikan sepenuhnya dengan baik. Pada suatu kondisi pegawai
tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, ada dua
kemungkinan yang menjadi penyebabnya, yaitu pegawai yang bersangkutan pada dasarnya tidak cukup mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya
atau pegawai tersebut tidak mempunyai
cukup motivasi untuk bekerja dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik karena tidak terpenuhinya beberapa kebutuhan yang diharapkan.
18
Dalam menunjang pembangunan yang semakin dibutuhkan di Kabupaten Jembrana seperti tersedianya prasarana perkantoran, jalan, jembatan dan jaringan irigasi diperlukan usaha bersama berbagai pihak dalam proses pembangunan prasarana tersebut.
Karena sebuah
industri konstruksi khususnya dibidang
Pekerjaan Umum tidak terlepas dari mekanisme / siklus terjadinya proyek. Siklus tersebut terdiri atas rangkaian kegiatan-kegiatan seperti perencanaan umum, pemrograman, perencanaan teknik, proses pelelangan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan, pendataan/pelaporan. Dari hasil pemeriksaan proyek oleh BPK, BPKP dan badan pemeriksa lainnya, faktor pengawasan dianggap memegang peranan penting dibandingkan dengan yang lainnya, karena terjadinya penyimpangan/temuan akibat perbedaan dari dokumen kontrak dengan realisasi dilapangan baik itu menyangkut administrasi maupun fisik seperti pembengkaan biaya proyek, keterlambatan waktu penyelesaian proyek, ketidaksesuaian kuantitas dan kualitas pekerjaan akibat pengawasan yang kurang ketat. Walaupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan konstruksi bisa juga disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti perencanaan yang kurang baik dan kemampuan pengerjaan oleh rekanan yang kurang profesional. Sistem pengawasan yang diterapkan adalah sistem pengawasan kinerja yang dilakukan oleh direksi karena dalam industri jasa konstruksi lebih mengutamakan ketrampilan tenaga kerja. Sebagai lini pengawasan terdepan yang berhadapan langsung dengan permasalahan di proyek direksi memegang peranan yang sangat penting sebagai penentu arah kualitas pengawasan yang dihasilkan. Apabila direksi karena sesuatu hal menutupi masalah-masalah yang timbul meskipun
19
hanya sementara hal ini akan sangat membahayakan, karena menyembunyikan permasalahan berarti jalur untuk pengambilan keputusan oleh pejabat yang terkait dengan proyek telah disumbatnya.
Direksi harus bersikap komunikatif dan
koperatif mewujudkan kerja sama tentang tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan evaluasi tetapi dilain pihak direksi hendaknya juga diberikan penghargaan sewajarnya berupa peningkatan kemampuan dan pemenuhan kebutuhan sesuai beban kerja yang dilakukan. Peningkatan kemampuan kerja dan pemenuhan kebutuhan kerja dapat mempengaruhi kinerja direksi dalam melakukan pengawasan proyek, yang akhirnya berpengaruh terhadap kualitas suatu proyek. Mengingat sangat berpengaruhnya kinerja direksi dalam pelaksanaan suatu proyek maka diperlukan pengelolaan yang baik
yang dapat menciptakan strategi yang tepat yaitu
menentukan bagaimana caranya agar setiap direksi dalam organisasi proyek memberi kontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan proyek. Tugas utama seorang direksi terbatas hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek untuk menghasilkan keluaran-keluaran berdasarkan pada kreteria dan spesifikasi yang sudah ditetapkan dan disepakati dalam kontrak. Namun dalam kenyataannya peran direksi juga dituntut untuk mencapai tujuan fungsional proyek sehingga begitu dipertanyakan masalah perencanaan program, penyusunan anggaran, mengapa menggunakan kreteria non standar, kenapa proyek tersebut harus dijalankan atau pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan tercapainya fungsional proyek direksi akan mengalami kesulitan.
20
Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pihak-pihak yang terlibat selaku pengelola pelaksanaaan pekerjaaan konstruksi pada dasarnya melibatkan sedikitnya tiga aktor utama yaitu ; a. Pengguna jasa/pemilik (owner) b. Konsultan pengawas/supervisi c. Penyedia jasa (kontraktor) Namun kebijakan Otonomi Daerah dengan alasan efesiensi anggaran, lebih merampingkan lagi tiga aktor utama tersebut menjadi dua aktor utama yaitu Pengguna jasa/pemilik dan penyedia jasa (kontraktor).
Hal ini jelas tidak
menguntungkan direksi karena kehilangan konsultan pengawas/supervisi yang biasanya selalu bersama didalam melakukan pengawasan proyek konstruksi Diera reformasi sekarang ini dengan masuknya instansi penegak hukum dalam pemeriksaan pengadaan barang/jasa khususnya jasa konstruksi semakin menambah berat tugas direksi karena sebagai pemberi penjelasan awal terhadap pelakasanaan proyek konstruksi. Dinas Pekerjaan Umum selaku instansi teknis bidang proyek konstruksi yang melibatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan proyek konstruksi perlu kiranya memahami kemampuan kerja dan pemenuhan kebutuhan kerja para pegawainya yang akan mempengaruhi keberhasilan proyek konstruksi. Dari uraian tersebut menjadikan suatu penyebab diperlukannya suatu kualitas pengawasan yang merupakan suatu pengendalian proyek agar hal-hal yang tidak diharapkan terjadi selama proses pelaksanaan konstruksi dapat dengan cepat diantisipasi sehingga dapat menghasilkan kinerja proyek yang baik.
21
Kualitas pengawasan yang dilakukan oleh direksi dipengaruhi banyak faktor, dalam penelitian ini yang diteliti hanya faktor kemampuan dan kebutuhan direksi karena dari observasi pendahuluan yang dilakukan faktor itulah yang dianggap paling berpengaruh terhadap kualitas pengawasan proyek konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagainana
pengaruh
dari kemampuan dan kebutuhan direksi terhadap
kualitas pengawasan proyek? 2. Faktor mana yang lebih dominan pengaruhnya terhadap kualitas pengawasan proyek?
1.3. Batasan Masalah Agar penelitian tidak terlalu luas sehingga menyimpang dari tujuannya, maka permasalahan dibatasi pada pelaksanaan pengawasan proyek kontsruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2010 yang melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Direksi. Masalah-masalah yang telah disebutkan diluar batasan masalah akan digunakan sebagai bahan refrensi untuk memproleh penulisan yang sistimatis dan komunikatif serta menyeluruh tanpa keluar dari permasahan utama
22
1.4. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1. Mengetahui pengaruh kemampuan dan kebutuhan direksi terhadap kualitas pengawasan proyek. 2. Mengetahui faktor yang lebih dominan pengaruhnya terhadap kualitas pengawasan proyek
1.5. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Manfaat Keilmuan Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, bahan bacaan dan referensi bagi semua pihak yang memerlukannya sebagai acuan melakukan penelitian lanjutan tentang direksi teknis dalam pengendalian proyek. 2. Manfaat Bagi Instansi Sebagai bahan informasi kepada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten
Jembrana untuk memahami kemampuan yang harus dimiliki dan kebutuhan yang ingin dicapai dari direksi dalam melakukan pengawasan proyek
23
