61 PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERBANKAN

Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Penyelesaian…

PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERBANKAN

61

.

Oleh : Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Abstract Bad credit or loan is the credit problem experienced repayment difficulties due to the factors or elements of intentional or due to conditions beyond the ability of debtors. bad credit is highly feared by every bank, because it would interfere with the bank's financial condition, may even result in the cessation of business activities of the bank. The emergence of non-performing loans including bad credit, basically does not occur suddenly, but through a process. Bad credit can be caused either by the creditors (banks) and debtors. If bad credit happens because the debtor does not carry out his achievements as contained in the credit agreement, then before execution collateral, the debtor must first be declared in default, which is done through a court decision. For the creditor must sue the debtor on the basis of default. But before suing the debtor, the creditor must first subpoena the contents so that the debtor fulfill his achievements. If the debtor does not also meet the performance, then the lender can sue the debtor on the basis wanpretasi, whereby if the court decides that the debtor was in default, then the lender can execute on the collateral provided by borrowers. Keywords: Bad credit or loan, Dedtor and Creditor, Wanprestasi. Abstrak Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank. Munculnya kredit bermasalah termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur. Apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanpretasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur Kata Kunci: Kredit Macet, Kreditur dan Debitur, Wanprestasi.


Beberapa macam usaha perbankan yang ditawarkan, usaha perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat baik perseorangan maupun badan usaha adalah jasa dibidang perkreditan. Kredit yang dicairkan oleh bank adalah dalam bentuk uang kontan (Fresh money), kemudian kredit tersebut dimanfaatkan oleh penerima kredit (debitur) untuk kepentingan pribadi, misalnya tambahan modal usaha, konsumsi barang kebutuhan, dan lain sebagainya. Disisi yang lain, yaitu bagi pihak bank, pencairan kredit dapat

dikatakan

penghasilan perputaran

sebagai

yang uang

salah

satu

menguntungkan, yang

lancar

tersebut. Di Indonesia yang mengatur mengenai perbankan adalah UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan UndangNomor

10

Tahun

1998.

Pengertian bank dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah : "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk

menyalurkannya

simpanan kepada

yurisprudensi,

dan

masyarakat

dalam rangka meningkatkan taraf hidup

perundang-undangan doktrin

dan

lain-lain

sumber hukum yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatan yang harus dipatuhi oleh suatu bank. Pengertian kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

dan

mengindikasikan tingkat kesehatan bank

Undang

.

peraturan

A. PENDAHULUAN

62

Dari pengertian tersebut dapat ditarik

kesimpulan

bahwa

hubungan

hukum yang terjadi dalam pemberian kredit adalah hubungan hukum perdata antara bank dengan nasabahnya, karena kesepakatan bank dengan nasabah untuk menyediakan

dana

guna

memenuhi

kebutuhan nasabah yang pada umumnya dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Selain itu Kredit atau credit berasal dari kata credere artinya kepercayaan. Dapat dipahami bahwa orang akan berhati-hati dalam menerima atau mengajukan kredit.1 Dalam hal ini seorang nasabah debitur

rakyat banyak". 1

Hukum

perbankan

merupakan

seperangkat kaidah hukum dalam bentuk

Nasrun Tamin, Kiat Menghindari Kredit Macet, Cetakan Pertama, Dian Rakyat, Jakarta, 2012, hal. 2.


63

.

yang memperoleh kredit dari bank adalah

a.

Potensi pertumbuhan usaha.

tentu

b.

Kondisi pasar dan posisi debitur

seseorang

kepercayaan

dari

yang

mendapat

bank.

Hal

ini

menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit nasabah

debitur

dalam persaingan. c.

oleh bank kepada adalah

kepercayaan.

Kualitas

manajemen

dan

permasalahan tenaga kerja. d.

Dukungan dari grup atau afiliasi.

Secara umum enam unsur-unsur kredit

Upaya yang dilakukan debitur dalam

diantaranya adanya kepercayaan, waktu,

rangka memelihara lingkungan hidup

resiko, prestasi, kreditur dan debitur.2 Tujuan

penetapan

Kedua, Kinerja Debitur. Penilaian

kolektibilitas

terhadap kinerja (performance) debitur

kredit adalah untuk mengetahui kualitas

meliputi penilaian terhadap komponen-

kredit sehingga bank dapat mengantisipasi

komponen sebagai berikut:

risiko secara dini karena risiko kredit

a.

dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank.

Disamping

kolektibilitas

kredit

itu

penetapan

digunakan

Ketepatan pembayaran pokok dan bunga.

b.

untuk

Ketersediaan

dan

keakuratan

informasi keuangan debitur.

menetapkan tingkat cadangan potensi

c.

Kelengkapan dokumentasi kredit.

kerugian

bermasalah.

d.

Kepatuhan terhadap perjanjian kredit.

Penetapan kualitas kredit mengacu pada

e.

Kewajaran

akibat

kredit

ketentuan Bank Indonesia yaitu PBI

sumber

pembayaran

kewajiban.

nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian

Berdasarkan parameter tersebut

Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI

maka kualitas kredit ditetapkan menjadi

nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005

lancar, dalam Perhatian Khusus, Kurang

Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank

Lancar, Diragukan dan Macet. Penetapan

Umum. Sesuai PBI tersebut, kualitas

kualitas

kredit

mempertimbangkan

dapat

ditentukan

berdasarkan

kredit

dilakukan materialitas

dengan dan

parameter yang terdiri dari Pertama,

signifikansi dari faktor penilaian dan

Prospek

terhadap

komponen tersebut terhadap karakteristik

prospek usaha meliputi penilaian terhadap

debitur yang bersangkutan.Untuk kredit

komponen-komponen sebagai berikut:

mikro, kecil

Usaha.

Penilaian

dan menengah

dengan

jumlah tertentu, penetapan kualitas kredit 2

Rachmat Firdaus, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Cetakan Kelima, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 3.

dapat hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran. Kasus kredit bermasalah


64

.

sering kali justru membawa kerugian yang

Ketentuan tersebut seolah-olah Bank juga

lebih besar bagi kreditur padahal undang-

tidak

undang

pencairan

menentukan

peradilan

dilakukan

bahwa

proses

kredit.

jaminan

Namun

dalam

kemudian

cara

diakomodir dalam Pasal 8 Undang-

sederhana, cepatdan biaya ringan, namun

undang Nomor 10 tahun 1998 bahwa

kenyataannya kreditur tidak mendapat

penerapan 5 c

jaminan perlindungan hukum. Apa saja

capital, collateral, condition of economy)

yang

demikian

menjadi

dengan

mementingkan

kendala

dalam

menyelesaikan kredit macet.

bagaimana

cara

penting

mencairkan

Berdasarkan latar belakang diatas menyelesaikan

bila

(character, capacity,

bagi

kredit.

Bank

Pasal

untuk tersebut

menegaskan bahwa dalam memberikan kredit

atau

pembiayaan

debitur melakukan wanprestasi dalam hal

prinsip

ini sudah tergolong kreditnya macet

mempunyai

berdasarkan kreteria Peraturan BI Nomor

analisis yang mendalam atas iktikad baik

14/15/PBI/2012

dan

tentang

Penilaian

syariah,

Bank

berdasarkan umum

keyakinan

kemampuan

serta

wajib

berdasarkan

kesanggupan

Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI

nasabah debitor untuk melunasi utangnya

nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005

atau

Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank

dimaksud

Umum.

diperjanjikan. Kemudian diperkuat lagi

mengembalikan sesuai

pembiayaan dengan

yang

perihal pentingnya penerapan prinsip 5 c dalam penjelasan pasal 8 ayat 1 “untuk

B. PEMBAHASAN

memperoleh keyakinan tersebut, sebelum Melihat dari arti kredit tidak semata-mata Bank berani mengeluarkan kredit

kemudian

hanya

dengan

kepercayaan yang ada atau bersumber dari nasabah

saja.

diperhatikan

Demikian apa

yang

juga

jika

ditegaskan

Menurut Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

tahun

1992

merumuskan

Tentang pengertian

Perbankan, kredit..

memberikan melakukan terhadap

kredit, penilaian

watak,

Bank yang

kemampuan,

harus seksama modal,

agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor”. Aturan

Perbankan

telah

diintegrasikan teori hukum prinsip 5 C ke dalam beberapa ketentuan pasal-pasal Perbankan untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi Bank dalam mencairkan kredit. Prinsip 5 C bertujuan untuk


65

.

mengetahui kemampuan dan kemauan

Semua prinsip-prinsip yang harus

nasabah untuk mengembalikanb pinjaman

diperhatikan dan dilaksankan oleh Bank

dengan tepat waktu. Menurut Sutedi

sebelum mencairkan kredit di atas penting

(2010, 13, lih juga Kashmir, 2004: 134)

untuk mencegah terjadinya kualitas kredit

mengemukakan

dalam

yang kurang lancer apalagi macet (lih.

permohonan kredit, Bank perlu mengkaji

PBI No. 7/ 2/ PBI/ 2005). Oleh karena

permohonan kredit. Hal yang penting pula

Bank dalam melakukan perjanjian kredit

dan bagi Bank dalam mencairkan kredit

juga melakukan perjanjian pengikatan

adalah

dan

jaminan (accesoir) sebagai penerapan

perkreditan

salah satu prinsip 5 c (collateral) agunan,

bahwa

Bank

wajib

menerapkan

di

memiliki

pedoman

sebagaimana

yang

ditetapkan

oleh

maka Bank dalam mencairkan kredit dan

ketentuan Pasal 8 ayat 2 yang diatur lebih

diikat dengan jaminan, terutama jaminan

lebih lanjut dengan SK Direksi BI No 27/

hak tanggungan yang biasa objeknya

162/ KE/ DIR. Semua Bank umum wajib

adalah tanah, juga dilakukan penilaian

untuk

oleh Bank.

memiliki

Kebijaksanaan

dan

Perkreditan

(disingkat

KPB)

kegiatan

perkreditannya

melampirkan

dalam

Pedoman

Kebijaksanaan (PPKPB).

menerapkan

dan

juga

Penyusunan Bank

mencantumkan

beberapa hal yang sekurang-kurangnya harus dimuat dalam ketentuan KPB yaitu: a.

Prinsip

kehati-hatian

dalam

perkreditan. b.

Organisasi

manajemen

Kredit yang diberikan dengan jaminan berupa hak atas tanah, pengikatan jaminan

tidak

diperkenankan

untuk

dituangkan dalam akta di bawah tangan. Hal ini disebabkan pengikatan jaminan atas tanah, dimana setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah memberikan suatu hak baru atas tanah,

dibuat oleh menteri Agraria. Dalam hal pemberian kredit yang didasari dengan

c.

Kebijaksanaan persetujuan kredit.

d.

Dokumentasi dan administrasi kredit.

e.

Pengawasan kredit.

bermasalah.

Pengikatan Jaminan Kebendaan

harus dibuktikan dengan suatu akta yang dan

perkreditan.

f. Penyelesaian

1.

pelaksanaan

Perkreditan PPKPB

Bank

suatu perjanjian kredit, maka perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur

kredit

yang

maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena

perjanjian

fungsi

yang

kredit

sangat

mempunyai

penting

dalam


pemberian,

66

.

pengelolaannyamaupun

seorang kreditur tertentu, yaitu pemegang

penatalaksanaan kredit itu sendiri. Hak

hak jaminan itu didahulukan terhadap

Tanggungan

kekuatan

kreditur lain apaila debitur cedera janji.

eksekutorial yang dapat dipersamakan

Hak Tanggungan hanya menggantikan

dengan

apabila

hipotik sepanjang yang menyangkut tanah

dikemudian hari kredit yang dicairkan

saja, sedangkan hipotik atas kapal laut dan

tersebut

pesawat

mempunyai

putusan

pengadilan,

bermasalah

hingga

akhirnya

udara

tetap

berlaku.

Hak

macet maka kreditur dapat mengeksekusi

tanggungan tidak timbul sebagai akibat

jaminan

hak

adanya perjanjian pokok atau awal yaitu

tanggungan tersebut. Pasal 9 UU no. 4

perjanjian utang piutang antara kreditur

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

dengan

mengatur

hak

bersedia memberikan jaminan berupa

perseorangan

obyek tidak bergerak yang dipasang hak

atau badan hukum yang berkedudukan

tanggungan. Sekalipun kreditur adalah

sebagai pihak yang berpiutang dan yang

pemegang hak tanggungan atas benda

dapat menjadi pemegang hak tanggungan

yang dijaminkan namun kreditur tidak

adalah siapapun juga yang berwenang

dapat

melakukan

bangunan

yang

telah

bahwa

dibebani

pemegang

tanggungan adalah orang

perbuatan

perdata

untuk

utang,

yaitu

baik

memberikan

debitur,

begitu

yang

saja

yang

Secara

mana

menguasai

dijaminkan

yuridis

debitur

fisik

tersebut.

penguasaan

dan

perseorangan warga negara Indonesia

penggunaan tahan yang bersangkutan

maupun orang asing.

tetap berada pada pihak pemeganghak.

Hak Tanggungan dalam UUHT

Sedangkan

pihak

kreditur

tidaklah dibangun dari suatu yang belum

mempunyai

ada, hak tanggungan dibangun dari suatu

mengeksekusi tahah yang bersangkut dan

yang

apabila

belum

ada,

hak

tanggungan

wewenang

hanya

nantinya

debitur

untuk

melalaikan

dibangun dengan mengambil alih atau

kewajibannya atau tidak dapat memenuhi

mengacu asas-asas dan ketentuan pokok

kewajibannya.

dari hipotik yang diatur dalam KUH

pemegang

Perdata. Hak Tanggungan adalah salah

dikatakan istimewa, mengingat kreditur

satu jenis dari hak jaminan Hipotik, gadai,

mempunyai

dan fidusia. Hak jaminan dimaksudkan

mengambil pelunasan atas piutangnya

untuk menjamin utang seorang debitur

lebih dahulu dibanding kreditur lainnya.

yang memberikan hak utama kepada

Hak

Kewenangan Tanggungan

kewenangan

kreditur dapat

untuk


2.

.

eksekusi. Hal ini berarti jika nasabah bank

Eksekusi Jaminan Kredit Secara fakta sejarah perbankan di

Indonesia telah mewariskan senjata yang paling

ampuh

dan

cepat

dalam

memberantas kredit macet yaitu melalui Parate

eksekusi

atau

mengeksekusi

sendiri/langsung (melelang) agunan tanpa

melakukan

Menurut Sri Soedewi Mascjhoen

kreditor serta merta

yang dilaksanakan tanpa mempunyai title eksekutorial (GrosseAkta Notaris atau

eksekusi

(eksekusi

pemegang adanya

Hak janji

melalui

parate

langsung)

yaitu

Tanggungan untuk

dengan

menjual

atas

kekuasaan sendiri dapat melaksanakan haknya secara langsung tanpa melalui keputusan

hakim

atau

grosse

akta

Debitur yang dijadikan barang jaminan atau agunan dengan perantara kantor pelayanan

piutang ini

dan dapat

lelang dilakukan

tanpa media Pengadilan Negeri. Pengertian Parate eksekusi ini menjadi kabur sebagai akibat dari adanya putusan pengadilan yang menerapkan ketentuan eksekusi Grosse Akta dalam sengketa parate eksekusi. Dari Pasal 6 UUHT dan Pasal 1178 ayat (2) KUHpdt tersebut diketahui bahwa Undang-undang memberikan kepada pemegang hipotek pertama untuk menjual langsung atas kekuasaan sendiri barang objek hipotek

Dapat disimpulkan bahwa untuk

Dari beberapa arti dan definisi mengenai

Parate

eksekusi,

dapat

disimpulkan bahwa tidak hanya keputusan hakim yang dapat dieksekusi, tetapi terdapat ketentuan yang memberikan hak kreditor

sendiri

dapat langsung

tanpa melalui pengadilan.

notaris”.4

kepada

wanprestasi,

melaksanakan penjualan barang milik

Sofwan parate eksekusi adalah “Eksekusi

Hakim)

perbuatan

negara,penjualan

campur tangan pengadilan.3

Keputusan

67

eksekusi

untuk

melaksanakan

tanpa

perantara

pengadilan yang disebut dengan Parate

melakukan

eksekusi

terhadap

hak

tanggungan yang telah dibebankan atas tanah dapat dilakukan tanpa harus melalui proses ligitimasi)

gugat-menggugat apabila

debitur

(proses telah

melakukan cidera janji. Hal ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 14 UUHT. Kredit bermasalah terutamanya

3

Bachtiar Sibarani, Parate Eksekusi dan Paksa Badan, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.15, September 2001, hal. 22. 4 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, Hukum Perdata : Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, hal. 32.

golongan kredit macet pada bank milik negara merupakan salah satu bentuk yang dikategorikan sebagai piutang negara karena bank milik negara merupakan


68

.

salah satu badan yang secara langsung

suatu pernyataan bersama yang

atau tidak langsung dikuasai negara (pasal

memuat jumlah dan kewajiban

12

penanggung

Peraturan

Pemerintah

Undang-undang

No.49

Pengganti

tahun

1960

tentang Panitia Urusan Piutang Negara).

utang

untuk

melunasinya. b.

Pernyataan bersama ini mempunyai

Penyelesaian kredit bank milik negara

kekuatan pelaksanaan, seperti suatu

dapat diusahakan melalui Panitia Urusan

putusan

Piutang Negara (anggotanya wakil dari

berkekuatan hukum pasti. Dengan

Depatemen

demikian,

Keuangan,

Departemen

Hankam, Kejaksaan Agung dan dari Bank Indonesia;

sedangkan

struktur

hakim

yang

PUPN

telah

mempunyai

kewenangan parate executie. c.

Pelaksanaannya dilakukan oleh ketua

organisasinya terdiri atas PUPN Pusat,

panitia dengan surat paksa melalui

wilayah

cara penyitaan, pelelangan barang-

dan

cabang).

Mekanisme

penanganan piutang negara oleh PUPN,

barang

yaitu apabila piutang negara tersebut telah

utang/penjamin

diserahkan

kepadanya

penyaderaan terhadap penanggung

oleh pemerintah atau bank milik negara

utang/penjamin utang dan pernyataan

terssebut. Piutang yang diserahkan adalah

lunas piutang negara.

pengurusannya

piutang yang adanya dan besarnya telah pasti

menurut

hukum,

Dalam

hal

penanggung utang

dan

penyitaan

khusus

yang

khususnya terhadap kekayaan yang

penanggung utangnya tidak melunasinya

tersimpan di lembaga perbankan,

sebagaimana

maka sesuai dengan ketentuan pasal 4

mestinya.

tetapi

d.

kekayaan

Mekanisme

penyelesaian pengurusan piutang negara

Keputusan

paling tidak melalui tahapan:

No.376/KMK.09/1995, maka PUPN

a. Setelah dirundingkan oleh panitia

dapat

Menteri

Keuangan

melakukannya

dengan penanggung utang dan

memerlukan

diperoleh kata sepakat tentang

Menteri Keuangan. Adapun hasil dari

jumlah utangnya yang masih harus

penyitaan tersebut untuk digunakan

dibayar, termasuk bunga uang,

pembayaran atau pelunasan hutang

denda, serta biaya-biaya yang

penanggung utang/penjamin utang.

bersangkutan dengan piutang ini, oleh ketua panitia dan penanggung utang atau penjamin utang dibuat

izin

terlebih

tanpa dari


2.

Penyelesaian Kredit Macet melalui Pengadilan Dalam hal debitur tidak memenuhi

kewajibannya,

setiap

kreditur

dapat

mengajukan gugatan untuk memperoleh

Pengadilan

Negeri,

69

.

dari

penetapan

tersebut kemudian dilanjutkan dengan petunjuk

dari

Pengadilan

Panitera kepada

Sekretaris pegawai/staf

pengadilan untuk melakukan tugasnya.

keputusan pengadilan. Peradilan yang

Hambatan yuridis adalah prosedur

dapat menangani kredit bermasalah yaitu

penanganan permohonan eksekusi hak

peradilan umum melalui gugatan perdata

tanggungan harus melalui banyak tahap

dan peradilan niaga melalui gugatan

sehingga penanganannya rumit, memakan

kepailitan.Apabila

ditetapkan

waktu lama dan banyak celah yang dapat

keputusan pengadilan yang kemudian

dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi.

mempunyai

untuk

Apalagi dari beberapa kasus sangat

dilaksanakan atas dasar perintah dan

dimungkinkan satu debitur mempunyai

dengan pimpinan ketua pengadilan negeri

kredit/utang

yang memeriksa gugatannya pada tingkat

memungkinkan juga digugat di Pengadian

pertama,

ketentuan-ketentuan

Niaga. Dengan kata lain penanganan

HIR pasal 195 dan selanjutnya. Atas

perkara kredit macet melalui badan

perintah

ketua

peradilan melalui badan peradilan melalui

dilakukanlah

proses yang berbelit-belit dan tidak

penyitaan harta kekayaan debitur, untuk

sederhana. Menurut M. Yahya Harahap5,

kemudian

ditinjau

sudah

kekuatan

menurut

ketua

pengadilan

hukum

pengadilan

tersebut

dilelang

dengan

perantara

ditempat

dari

kantor lelang. Dari hasil pelelangan itu

mengandung

kreditur

menurut

memperoleh

pelunasan

piutangnya. Pada

penanganan

Yuridis

makna

hukum

menjalankan hakekatnya

segi

lain

yang

asas

ini

bahwa

eksekusi

perdata

adalah

putusan

yang

telah

berkekuatan hukum tetap. Namun tidak

perkara kredit macet melalui pengadilan

semua

melalui proses yang tidak sederhana.

dilaksanakan

Dalam

fiat

prinsipnya hanya putusan yang telah

eksekusi atas perkara kredit macet melalui

berkekuatan hukum tetap sajala yang

pengadilan negeri ada beberapa tahapan

dapat

yang harus dijalani. Setiap akan berganti

vangewijsde). Selanjutnya tidak semua

tahap,

penanganan

harus

permohonan

didahului

dengan

dikeluarkannya Penetapan oleh Ketua

putusan

pengadilan

dieksekusi

dilaksanakan

5

sebab

(in

dapat pada

kracht

M. Yahya Harahap, 2007, Hukum acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.


70

.

putusan hakim dapat dilaksanakan hanya

artinya proses penyelesaian perkara kredit

putusan condemnatoir sajalah yang dapat

macet

dilaksanakan.

Demikian

Menurut

Sudikno

di

Pengadilan juga

berjalan

lama.

dalam

dunia

halnya

Mertokusumo6 putusan hakim mempunyai

praktek, biaya tidak resmi sering dijumpai

kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan

di lingkungan pengadilan, biaya tersebut

untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan

dikenakan oleh pihak tertentu selaku

dalam putusan itu secara paksa oleh alat-

penjual jasa hukum. Sebagai contoh,

alat negara, kekuatan eksekutorial yang

biaya pengambilan berkas di Pengadilan,

dimaksud dalam hal ini adalah kepala

pengalaman menunjukkan bahwa berkas

putusan yang berbunyi : Demi Keadilan

tersebut

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

diserahkan

tidak

akan

bila

dikerjakan pemohon

atau hanya

Prosedur penanganan permohonan

membayar biaya resmi saja, jadi harus

Fiat Eksekusi melalui badan peradilan

membayar pula biaya tidak resmi. Dalam

kurang ideal dan harus menempuh waktu

kasus kredit macet yang banyak ditangani

yang cukup lama, padahal perhitungan

hambatan yuridis yang banyak ditemui

kerugian bank (bunga) berjalan terus dan

dalam praktek, adalan rawan sekali

tidak dapat ditangguhkan sehingga pada

muncul upaya hukum perlawanan pihak

umumnya

Fiat

ketiga (derden verzet) atau perlawanan

Eksekusi atas kasus kredit macet tidak

dari pihak debtitur yang tidak puas

dapat ditempuh dalam waktu yang cepat,

obyeknya akan dieksekusi.

proses

penanganan

hal ini dapat dilihat sejak diberlakukannya Undang-Undang terdapat

banyak

permohonan

Fiat

Hak

Tanggungan

perkara Eksekusi

tentang untuk

Selain hambatan

yuridis

yang

banyak timbul dalam proses penanganan fiat

eksekusi,

Pengadilan

hak

tanggungan

di

Negeri, maka dari hasil

menyelesaikan kasus kredit macet yang

pemantauan

diajukan

Negeri

hambatan non yundis dapat menyebabkan

memakan waktu cukup lama yaiturata-

hambatan dalam proses penanganan fiat

rata memakan waktu hingga2 tahun

eksekusi. Umumnya para penegak hukum

bahkan ada juga yang sudah berjalan lebih

di Pengadilan masih kurang dedikasinya

dari 4 tahun tapi belum dapat dituntaskan,

maupun

kepada

Pengadilan

yang

dilakukan

pengabdiannnya

maka

pada

masyarakat, dalam arti penegak hukum 6

Sudikno Mertokusumo, 2010, Hukum Acara Perdata, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

tersebut punya orientasi pribadi apabila ada orang yang berpengara di pengadilan


71

.

dapat memenuhi semua keinginan si

dengan pelelangan harus antre dan rela

penegak hukum maka segala urusannya di

mengalah dengan sidang-sidang yang lain,

Pengadilan akan diperlancar, tapi kalau

terutama sidang perkara pidana yang

tidak dapat mengerti kemauan penegak

jumlahnya sehari bisa belasan perkara,

hukumnya maka urusannya di Pengadilan

ditambahlagi dengan kurang efektifnya

bisa menjadi berbelit-belit, hal ini benar-

pengaturan jadwal sidang.

benar nyata terjadi, jadi isu “mafia

Di Indonesia, ditemukan bahwa

peradilan” masih berjalan. Di sisi lain

tidak semua wilayah hukum memiliki

masih ada penegak hukum advokad,

kantor lelang, dalam arti masih banyak

apabila

Pengadilan

prinsipal

memberikan

yang

kuasa

bersangkutan

yang

mempunyai

seorang

Kantor lelang di luar kota. Misalnya suatu

Advokat untuk mengurusi perkaranya

daerah Kabupaten yang tidak mempunyai

maka kepiawaian dan kemahiran advokat

kantor lelang sendiri, sehingga apabila

dalam beracara di pengadilan sangat

akan

menentukan kelancaran suatu perkara.

memberitahu

Faktor niat dan itikad Advokat yang

didaerah lain yang ada kantor lelangnya.

memang ingin membantu atau bahkan

Keengganan orang untuk ikut serta dalam

tidak jarang pula Advokat yang sengaja

lelang atau untuk menjadi pembela dalam

mengulur-ulur waktu dengan berbagai

pelaksanaan lelang dapat menghambat

macam trik yang bertujuan menghambat

proses fiat eksekusi. Kadang kala peserta

suatu perkara demi kepuasan kliennya.

lelang

Selain itu sering ruang pengadilan yang

menempati obyek lelang karena harus

dapat digunakan beracara masih kurang,

mengajukan gugatan perdata namun ada

sehingga ketika akan mengadakan lelang

pula orang yang berpegangan pada mitos

terhadap obyek jaminan kredit macet,

bahwa orang yang menempati barang

maka tidak jarang para pihak terkait

yang dibeli dari lelang kelak akan

masih harus menunggu ruang sidang yang

mengalami nasib yang sama, yaitu usaha

bisa digunakan, sekalipun ada ruang

nya akan rugi dan tanahnya akan dilelang

sidang yang kosong tetapi ukurannya

juga, animo masyarakat untuk menjadi

kurang

peserta

memadai

kepada

Negeri

dan

tidak

bisa

mengadakan Kantor

mengalami

lelang

lelang

harus

Lelang

Negara

kesulitan

tidak

terlalu

untuk

tinggi.

menampung jumlah peserta lelang atau

Akibatnya sering terjadi dimana dalam.

penonton yang jumlahnya tidak bisa

suatu

dibilang

peminatnya.

sedikit.

Pihak

yang

terkait

pelaksanaan

lelang

Budaya

tidak

masyarakat

ada di

Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Penyelesaian… .

Indonesia yang lebih suka praktisnya saja

pelunasan

dan tidak suka repot, apalagi sistem

jaminan khusus yang bersifat kebendaan.

hukum yang berlaku di Indonesia saat ini

Tata

adalah adopsi dari sistern pemerintahan

Tanggungan secara jalur hukum antara

Hindia Belanda. Ketimpangan dalam

lain melakukan eksekusi atas kekuasaan

peradilan

sendiri dan melakukan eksekusi atas

lebih

disebabkan

karena

kredit

cara

tersebut,

72

eksekusi

obyek

perintah

menjadi budaya dalam kehidupan sehari-

berdasarkan sertifikat hak tanggungan,

hari yang umumnya masyarakat tidak

namun dapat juga dilakukan penyelesaian

suka dengan birokrasi dan administrasi,

kredit bermasalah dengan cara melakukan

kurang memikirkan artinya pencegahan

penjualan dibawah tangan, dengan catatan

kredit macet, yang panting dapat bantuan

selama pihak debitur bersikap kooperatif.

ditangani nanti saja.

Pengadilan

Hak

masyarakat belum memiliki hukum yang

kredit sudah senang, kalau ada masalah

Ketua

terutama

Penyelesaian

kasus

Negeri

kredit

bermasalah sering kali justru membawa

Selain itu kelemahan bank dalam

kerugian yang lebih besar bagi kreditur

menerapkan analisa kredit yang harus

(bank),

benar-benar memenuhi 7P dan 5 C, selain

menentukan

prinsip-prinsip kehati-hatian bank. Salah

dilakukan dengan cara sederhana, cepat

satu unsure dari 7P dan 5c itu adalah

dan biaya ringan, namun kenyataannya

jaminan atau adanya jaminan yang diikat

kreditur

alam perjanjian kredit. Banyak terjadi

perlindungan hukum. Bahkan praktek

penyelesaian kredit bermasalah dengan

penyelesaian

menempuh jalur hukum menempuh waktu

lapangan

yang lama, melewati jalan yang terjal, dan

peradilan sering sekali dialami hambatan-

menghabiskan biaya yang cukup besar,

hambatan yang justru mengakibatkan

bahkan terkadang memberikan hasil yang

kerugian bagi kreditur.

kurang menjanjikan. Kondisi ini jelas tidak

menguntungkan

bahwa

tidak

undang-undang proses

mendapat

kredit

terutama

peradilan

jaminan

bermasalah di

di

lingkungan

Hambatan non yuridis dimaksud

lembaga

adalah upaya hukum perlawanan dapat

perbankan. Dalam rangka menjalankan

ditempuh oleh termohon eksekusi untuk

usaha bank untuk menyalurkan dana

menghambat

kepada masyarakat sebagaimana yang

penegak

telah

bank

motivasi pribadi serta kurangnya kualitas

memandang pentingnya meminta jaminan

hakim dan pegawai pengadilan dibidang

dijelaskan

diatas

bagi

padahal

maka

proses

hukum

fiat

cenderung

eksekusi, mengejar

Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Penyelesaian… .

73

hukum perbankan, kurangnya jumlah

perjanjian

kredit,

maka

sarana lelang dan tidak adanya kantor

melakukan

eksekusi

barang jaminan,

lelang

negara

masyarakat

di

kurang

sebelum

daerah,

budaya

debitur harus terlebih dahulu dinyatakan

mengerti

hukum

wanprestasi,

yang

dilakukan

melalui

terutama mengenai hak dan kewajibannya

putusan pengadilan. Untuk itu kreditur

daam

harus menggugat debitur atas dasar

perjanjian

kredit.

Selanjutnya

upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk

wanprestasi.

Akan

mengatasi hambatan dalam pelaksanaan

menggugat

debitur,

flat eksekusi Hak Tanggungan yang

melakukan somasi terlebih dahulu yang

berupa hambatan yuridis dengan adanya

isinya agar debitur memenuhi prestasinya.

perlawanan pihak ketiga yang sewaktu-

Apabila debitur tidak juga memenuhi

waktu dapat timbul dimuka persidangan

prestasinya,

dengan memberi bukti-bukti dan saksi-

menggugat debitur atas dasar wanpretasi,

saksi.

dengan

Sedangkan

upaya

mengatasi

maka

mana

tetapi

sebelum

kreditur

kreditur

apabila

harus

dapat

pengadilan

hambatan non yuridis antara lain minta

memutuskan

bahwa

debitur

telah

petunjuk kepada tingkat hukum yang

wanprestasi,

maka

kreditur

dapat

lebih tinggi yakni Pengadilan Tinggi atau

melakukan eksekusi atas barang jaminan

Mabkamah Agung ataupun komisi hukum

yang diberikan oleh debitur.

berkenan dengan pengeluaran kebijakan yang kepada

sesuai, aparat

melakukan penegak

pendekatan hukum

di

pengadilan tentang kepastian hukum yang seharusnya diterapkan dalam penanganan fiat eksekusi, memberikan pemahaman pada masyarakat terutama tentang hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian kredit.

2.

Saran Dalam

penyelesaian

kredit

bermasalah, disarankan terjadi kerjasama yang baik antara pihak nasabah, bank dan pihak ketiga yang membantu penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Pengawasan dan pembinaan yang telah dengan baik dilakukan oleh pihak bank perlu terus ditingkatkan,

C. PENUTUP 1.

mencampuri

Simpulan

tanpa terlalu

tangga” debitur. Apabila

kredit

macet

tersebut

terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam

bermaksud dalam

“rumah


DAFTAR PUSTAKA Buku M. Yahya Harap, 2007, Hukum acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta. Nasrun Tamin, 2012, Kiat Menghindari Kredit Macet, Cetakan Pertama, Dian Rakyat, Jakarta. Rachmat Firdaus, 2011, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Cetakan Kelima, Alfabeta, Bandung. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, Hukum Perdata : Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta. Sudikno Mertokusumo, 2010, Hukum Acara Perdata, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Jurnal Bachtiar Sibarani, Parate Eksekusi dan Paksa Badan, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 15 September 2001. Bahan Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Urnum. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

74

.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/6/PBI/2002 Tanggal 6 September 2002, Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesian Nomor 31/147/KEP/DIR, Tanggal 12 Nopember 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Menteri Keuangan Republik Indonesia.

61 PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERBANKAN

Recommend Documents