AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) (Studi Kasus: Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal dan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar) I Gusti Agung Ayu Kartika Sari Dewi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana 1021205022
[email protected]
ABSTRACT Accountability is one of many indicators in good governance. Government Institutions that implement public accountability means that institutions always be responsible for their activities in public. In the reality, most of public administration in Indonesia still having problem in the system of government that have not been effective and efficient. The problem that may come is the difficulty of dealing with constructure permission that make many people who want to construct the buildings break the existing rules. this research will examine the public service accountability in Licensing Service Agency One Stop Investment coordinated with Department of Housing and Spatial Planning in Denpasar by using descriptive qualitative research method. The results of this study indicate that the Denpasar Government has not accountable in providing services for users of those services, can be seen from the interests of the service user is not yet a major priority of public officials. Therefore the government need to increase transparency and accountability in providing services, especially in how long the proccess of the services that complained by service user take time. Keywords: Apparatus, Goverment, Service pemerintah yang dapat dilihat dari semakin
PENDAHULUAN
keterpihakkannya
Latar Belakang Pada
umumnya
tugas
pokok
pemerintah
kepentingan-kepentingan
terhadap masyarakat
aparatur negara yang juga abdi negara
hanya saja dalam kenyataannya semakin
tercermin dalam tugas pokoknya di bidang
meluasnya praktek-praktek kolusi, korupsi
pemerintahan umum, pembangunan dan
dan nepotisme (KKN) dalam sistem
pelayanan kepada masyarakat. Sejak pasca
birokrasi publik di Indonesia berimbas
reformasi diharapkan akan berdampak
buruk terhadap tatanan dan citra birokrasi
positif terhadap sistem penyelenggaraan
dihadapan masyarakat.
Kelembagaan pemerintahan yang
Berdasarkan konfirmasi dari Dinas Tata
menerapkan akuntabilitas publik berarti
Ruang dan Perumahan (DTRP) Kota
lembaga
dapat
Denpasar menyatakan bahwa pelanggaran
mempertanggung jawabkan aktivitasnya
yang di data selama ini, terbanyak di
kepada
realitanya
Denpasar Barat sebanyak 60 Bangunan,
publik
selanjutnya disusul oleh Denpasar Timur
khususnya di Indonesia rata-rata masih
sebanyak 18 bangunan, Denpasar Selatan
bermasalah pada sistem pemerintahahan
sebanyak 48 bangunan dan Denpasar Utara
yang belum efektif dan efisien. Persoalan
16 bangunan (denpostnews.com di akses
yang timbul saat ini adalah sulitnya
tanggal 13 Januari 2014).
tersebut
selalu
publik.
Pada
penyelenggaraan
pelayanan
mengurus izin IMB, sulitnya mengurus
Fenomena tersebut menunjukkan
Izin Mendirikan Bangunan di Denpasar
bahwa
membuat
hendak
pelayanan di bidang Izin Mendirikan
mendirikan bangunan banyak melanggar
Bangunan (IMB) di Kota Denpasar bisa
aturan yang ada. Pada realitanya banyak
dikatakan
masyarakat
bangunan
menjelaskan bahwa desentralisasi yang
terlebih dahulu sedangkan mengurus Izin
berjalan selama 15 tahun di Indonesia
belakangan.
sering
khususnya
di
mengurus
Berangkat
dari
dijumpai
masyarakat
yang Hal
yang
membuat inilah
yang
dilapangan.sulitnya
akuntabilitas
belum
penyelenggaraan
optimal,
Bali
ini
belum
juga
optimal.
permasalahan tersebut
Izin Mendirikan Bangunan di Denpasar
penulis
membuat
hendak
penelitian dengan judul: Akuntabilitas
mendirikan bangunan di Denpasar banyak
Pelayanan Publik Pada Penyelenggaraan
melanggar
aturan
prakteknya
banyak
membuat
pihak-pihak
bangunan
yang
yang
tertarik
untuk
melakukan
ada.
Pada
Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
masyarakat
yang
(IMB), Studi Kasus: Badan Pelayanan
terlebih
dahulu,
Perijinan
Terpadu
Satu
Pintu
dan
sedangkan mengurus izin belakangan. Hal
Penanaman Modal dan Dinas Tata Ruang
inilah yang sering dijumpai dilapangan.
dan
Rumusan Masalah
Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota
Bagaimana penyelenggaraan
akuntabilitas pelayanan
mengkaji
Kota
Denpasar.
Denpasar ?
Izin Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota
Tujuan Penelitian untuk
Perumahan
penerapan
Akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan
Denpasar.
merupakan Kepemerintahan perhatian
hal utama
indikasi
governance utama
bagi
terselenggaranya manajemen pemerintahan
Good Governance merupakan
good
Pencapaian
TINJAUAN PUSTAKA
yang
yang
baik
dan proses pembangunan yang efektif,
menjadi
fokus
efisien, dan bebas dari korupsi, kolusi dan
dalam
pengelolaan
nepotisme.
Namun sepertinya upaya
administrasi publik hingga kini. Tuntutan
dalam pencapaian hal tersebut tampaknya
dari masyarakat kepada pemerintah dalam
masih
kaitan
kondisi birokrasi masih belum mampu
penyelenggaraan
pemerintahan
mengalami
kesulitan
yang baik terus gencar dilaksanakan
mengembangkan
sistem
ditandai dengan meningkatnya tingkat
dengan dinamika masyarakat.
dimana
yang
sesuai
pengetahuan dan kepedulian masyarakat
Dari persepsi tersebut, akuntabilitas
terhadap pelayanan publik. Masyarakat
memiliki pengaruh yang signifikan dalam
senantiasa menginginkan reformasi atau
rangka pencapaian good governance.
perubahan pada pelayanan publik yang selama ini dalam pelaksanaanya masih dianggap kurang baik. akuntabilitas proses dimana akan menitik
Konsep Akuntabilitas Pada
dasarnya
akuntabilitas
merupakan suatu konsep yang baik dalam
beratkan pada pembahasan : 1.
Adanya
kepatuhan
terhadap
memperbaiki birokrasi publik agar sesuai
prosedur yang di tetapkan terhadap
dengan harapan- harapan publik.
pelayanan
Itulah
Izin
Mendirikan
alasan mengapa dalam pencapaian good
Bangunan (IMB) di BPPTSP&PM
governance diperlukan kontrol penuh dari
Kota Denpasar dan Perumahan
seluruh stakeholder terhadap birokrasi agar
Kota Denpasar.
dapat akuntabel. Selain itu akuntabilitas
2.
Adanya pelayanan publik yang
dapat menjadi acuan dalam pengelolaan
responsif terhadap pelayanan Izin
dan pengendalian sumber daya aparatur
Mendirikan Bangunan (IMB) di
dalam penerapan kebijakan publik dalam
BPPTSP&PM Kota Denpasar dan
rangka pencapaian good governance.
Dinas Tata Ruang dan Perumahan
Indikator penelitian
ini
akuntabilitas akan
berfokus
pada pada
Kota Denpasar. 3.
Adanya hubungan antara dimensi Administrasi
Publik
terhadap
kebijakan, kinerja dan manajemen
Kota Denpasar dan Dinas Tata
penyelenggara publik sudah sesuai
Ruang
dengan tuntutan masyarakat dalam
Denpasar.
pelayanan
Izin
Mendirikan
4.
publik
menurut
Kota
Izin Mendirikan Bangunan. pelaksanaan
Pelayanan
Perumahan
Adanya upaya hukum atas kasus
Bangunan (IMB) di BPPTSP&PM Pelayanan Publik
dan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Sinambela (2005:5) adalah sebagai setiap
Dari definisi pelayanan publik di
yang dilakukan oleh pemerintah terhadap
atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan
sejumlah manusia yang memiliki kegiatan
publik sebagai suatu fungsi aparat negara
yang
suatu
sebagai pelayan masyarakat merupakan
kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait
pemerintah
pada suatu produk secara fisik.
Pelayanan
menguntungkan
dalam
Definisi pelayanan publik menurut
dengan tersebut
sebaik-baiknya. diberikan
untuk
memenuhi hak masyarakat, baik itu yang
Pendayagunaan
merupakan layanan civil maupun layanan
Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 25
publik, artinya kegiatan pelayanan pada
Tahun
dasarnya menyangkut pemenuhan suatu
Keputusan
Menteri
2004
pelayanan
adalah
kegiatan oleh
hak. Hak itu melekat pada setiap orang,
penyelenggara pelayanan publik sebagai
baik secara pribadi maupun berkelompok
upaya pemenuhan kebutuhan penerima
(organisasi).
layanan,
yang
segala
dilaksanakan
maupun
dalam
rangka
terlaksanakannya asas good governance
Kerangka Pikir Adapun kerangka pemikiran dari penelitian
terkait
penyelenggaraan
akuntabilitas
pelayanan
Izin
terutama mengenai akuntabilitas layanan Izin
Mendirikan
Denpasar.
Penulis
Mendirikan Bangunan pada BPPTSP&PM
apakah
Kota Denpasar dan Dinas Tata Ruang dan
diimplementasikan
Perumahan Kota Denpasar diawali dengan
intansi
mendapatkan informasi dari pihak terkait
mencerminkan
mengenai adakah kebijakan dalam intansi
governance.
tersebut
yang
telah
mencerminkan
Bangunan
kebijakan terkait
akan
di
menganalisis
tersebut dengan
Kota mampu
baik
oleh
sehingga
telah
terlaksananya
good
Selanjutnya
peneliti
juga
menganalisis beberapa indikator mengenai
manajemen aparatur publik yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.
akuntabilitas dalam pelayanan izin publik, meliputi
apakah pelaksanaan pelayanan
izin mendirikan bangunan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh intansi terkait. Selain itu juga mengkaji apakah aparatur dalam pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Denpasar sudah responsif dalam menanggapi semua keluhan/komplain
pengguna
layanan
publik, karena hal ini merupakan aspek penting
dalam
akuntabilitas
karena
menyangkut pertanggungjawaban aparatur dalam melayani publik. Lebih jauh juga menjelaskan apakah ada hubungan dimensi dalam ilmu administrasi publik terhadap kebijakan-kebijakan,
dan
kinerja
Selain itu apakah BPPTSP&PM Kota Denpasar dan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar turut serta berperan dalam pelaksanaan upaya hukum terhadap pelanggaran yang terjadi pada kasus IMB. Selanjutnya output yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberi gambaran umum
apakah
Denpasar
BPPTSP&PM
Kota
dan Dinas Tata Ruang dan
Perumahan dalam memberikan pelayanan izin
mendirikan
Denpasar
bangunan
sudah
di
Kota
mencerminkan
akuntabiliitasnya sebagai salah satu unsur penting dalam good governance. mendalam terhadap masalah proses dan
METODE PENELITIAN
makna dengan mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian ini bersifat Deskriptif
Jenis Penelitian Dalam menggunakan Penelitian
penelitian
ini
pendekatan
kualitatif
penulis kualitatif.
bertujuan
untuk
yaitu untuk menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti
(Sugiono,
2011:11).
mengungkap informasi dan pemahaman Fokus dari Penelitian ini adalah
Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi dilakukan
oleh
penelitian penulis
yang
akan
berlokasi
di
Pemerintahan Kota Denpasar. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
pada BPPTSP&PM Kota Denpasar dan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar. Data Primer yaitu sumber data yang ditemukan di lokasi penelitian atau objek penelitian (Sugiyono, 2011:156). Data Sekunder yaitu diperoleh melalui beberapa majalah ilmiah, sumber
arsip dokumen pribadi, data on line,
berkaitan
dokumen resmi buku dan jurnal yang
penelitian ini (Sugiyono, 2011:156).
Informan Penelitian
2.
Yang menjadi informan data dalam
dengan
permasalahan
Sekretaris
BPPTSP&PM
pada Kota
Denpasar.
penelitian ini antara lain:
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Staf.
1. Kepala BPPTSP&PM Kota Denpasar.
4.Pengguna
Jasa
Izin
Mendirikan
meliputi
pemusatan
Baungunan. Observasi
Teknik Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik sebagai berikut:
perhatian terhadap suatu objek. Observasi dilakukan pada lokasi penelitian dengan
Wawancara merupakan cara untuk
mengidentifikasi
dari
permasalahan
memperoleh informasi dengan bertanya
penelitian
yaitu
akuntabilitas
langsung dengan yang yang diwawancarai.
penyelenggaraan
ini
pelayanan
izin
mendirikan bangunan di Kota Denpasar. dilakukan
Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini teknik analisis
analisis
(interactive
model
of
interaktif
analysis)
yang
data dilakukan pada saat pengumpulan
dikembangkan oleh Miles dan Huberman
data berlangsung, data yang diperoleh akan
(1992) yang terdiri dari tiga komponen
diorganisasikan dan diurutkan ke dalam
analisis, yaitu :
pola, kategori dan satuan uraian dasar
1. Reduksi data
sehingga
2. Sajian data
ditemukan
uraian
tentang
permasalahan yang diteliti. Data yang
3. Penarik kesimpulan
diperoleh dari teknik wawancara akan HASIL DAN PEMBAHASAN Pintu
Analisis Hasil Temuan A. Akuntabilitas Pelayanan Publik Pelaksanaan Mendirikan
Pelayanan Bangunan
Izin Kota
Denpasar Terkait
dan
Penanaman
Modal
(BPPTSP&PM) Kota Denpasar dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Denpasar seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan dan seluruh
dengan
pelaksanaan
rangkaian kegiatan dalam pelayanan
penyelenggaraan perizinan pada Badan
Izin
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu
diatur
Mendirikan dalam
Bangunan
Peraturan
sudah
Walikota
Denpasar Nomor 53 Tahun 2007
Mendirikan Bangunan, meskipun telah
tentang
Pelayanan
Pemerintah
Kota
Perijinan
Pada
sesuai prosedur namun pelaksanaan
Denpasar
pada
pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
dasarnya, Peraturan Walikota tersebut
di
telah
pelayanan
sangat tidak efisien dari segi waktu
sebagaimana Undang-Undang no 25
pengurusan dan penyelesaian izin, hal
tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
ini membuat para user cenderung
yang meliputi persyaratan prosedur
menggunakan
pelayanan,
mengatur
standar
waktu,
prasarana,
dan
BPPTSP&PM Kota Denpasar
“calo”
jasa
untuk
biaya,
sarana
mempermudah
.dan
mempercepat
lain,
namun
kepengurusan
Izin
Mendirikan
lain
berdasarkan hasil observasi penulis ke
Bangunan.
lapangan dan berdasarkan wawancara
Berdasarkan hasil observasi dan
penulis kepada pemohon pengguna
temuan di lokasi penelitian, yang
jasa, dalam realisasinya masih terdapat
menyebabkan
banyak
sehingga
pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
pemerintah yang dalam hal ini adalah
berdasarkan hasil wawancara dengan
BPPTSP&PM Kota Denpasar belum
user rata-rata lama saat berada pada
sepenuhnya
pemeriksaan
penyimpangan
memberikan
pelayanan
lamanya
berkas
proses
advice
di
yang akuntabel kepada user/pemohon
planning, petugas pemeriksa advice
pengguna jasa.
planning
Peraturan Walikota tersebut
tidak
teliti
dalam
memberikan pelayanan, kekurangan
merupakan acuan dan pedoman dasar
dan
kelengkapan berkas pemohon
BPPTSP&PM Kota Denpasar dalam
izin
tidak
melaksanakan
kepada pemohon jasa Izin Mendirikan
Pelayanan
Publik
sekaligus
khususnya pelayanan Izin Mendirikan
Bangunan,
Bangunan. Menurut hasil wawancara,
Mendirikan
informan
adalah
berulangkali mengurus legislasi ke
pemohon Izin Mendirikan Bangunan
Kantor Kelurahan dan Kecamatan hal
mengatakan bahwa seluruh rangkaian
ini
kegiatan
dengan
terbatasnya Sumber Daya Manusia
Peraturan Walikota tersebut. Namun
dalam pelaksanaan penyelenggaraan
dalam
pelayanan perizinan Izin Mendirikan
dalam
sudah
hal
sesuai
pelaksanaanya
wawancara
ini
dengan
berdasarkan beberapa
user/pemohon pengguna jasa Izin
jadi
disampaikan
Bangunan
disebabkan
Bangunan. menyebabkan
pemohon
harus
karena
Selain lamanya
Izin
sangat
itu
yang
pelayanan
adalah gambar yang diberikan oleh
dan
user/pemohon pengguna jasa tidak
mempersulit
sesuai dengan kenyataan yang ada dan
pengguna jasa meskipun persyaratan
berbagai
mereka
persyaratan
yang
masih
tidak
berbelit-belit kepada
dan
masyarakat
tidak
lengkap.
kurang, seperti revisi gambar planning
Ketidaklengkapan berkas tidak hanya
rumah yang berulangkali. Dan petugas
merupakan kesalahan dari masyarakat
sendiri tidak sekaligus mengatakan
pengguna
salah dan kekurangan pada berkas
merupakan kesalahan dari
sehingga tidak hanya waktu tetapi
yang
juga biaya yang dikeluarkan oleh
memberikan
pemohon Izin Mendirikan Bangunan
masyarakat. Secara ideal, transparansi
menjadi
sehingga
itu diartikan sebagai keterbukaan,
user/pemohon pengguna jasa terpaksa
mudah dan dapat diakses oleh semua
harus
pihak yang yang membutuhkan dan
membengkak beberapa
kali
mendatangi
Kantor BPPTSP&PM Kota Denpasar. Adanya penolakan pelayanan yang terjadi
di
dengan
birokrasi
alasan
pemerintahan
berkas
dokumen
jasa,
akan
kurang
juga
birokrasi
transparan
dalam
informasi
disediakan secara mudah
tetapi
kepada
memadai serta
dimengerti.
Transparansi
merupakan hal yang vital dalam pelaksanaan
pelayanan
publik,
pengguna jasa yang dibawa tidak
pelaksana pelayanan publik harus
lengkap dengan persyaratan pelayanan
terbuka
pada
yang
haruslah
siap
telah
ditentukan
seringkali
setiap
tindakannya
menerima
kritikan
membuat pemohon pengguna jasa
maupun masukan dari masyarakat dan
harus
memberikan respon terhadap kritikan
berulang
kali
mendatangi
Kantor BPPTSP&PM Kota Denpasar.
tersebut,
Hal ini telah mencerminkan gagalnya
aspirasi riil dari masyarakat, selain itu,
misi
keterbukaan
pemberian
informasi
secara
karena
akurat kepada masyarakat pengguna
diperlukan
jasa
publik.
timbulnya
publik
dapat
oleh
Penyelenggaraan
aparatur pelayanan
yang akuntabel akan selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik
sendiri untuk
merupakan sangatlah mengurangi
perilaku aparatur yang
merugikan
masyarakat.
ini
negara
dan
Izin
B. Pelayanan Pengaduan Komplain Aparatur
Publik
sudah
pelayanan Izin Mendirikan Bangunan. Keluhan dari masyarakat langsung
masyarakat, aparatur publik dalam hal
mendapatkan respon dari penyedia
ini adalah penyelenggaraan layanan
kebijakan,
di
cukup responsif dalam memberikan
Untuk menanggapi pengaduan dari
Administrasi
Bangunan
BPPTSP&PM Kota Denpasar
kepada
Masyarakat
C. Hubungan
Mendirikan
antara Publik
Dimensi
atau lembaga pemerintah maupun swasta,
terhadap
dan adanya sarana yang digunakan oleh
dan
sekelompok/lembaga dalam melaksanakan
kinerja
manajemen
layanan jasa.
penyelenggara
tujuan yang hendak dicapai.
publik
Kaitanya dimensi tersebut dengan
Perihal
dimensi
Administrasi
kebijakan,
kinerja
dan
manajemen
Publik pada dasarnya kerap dibahas dalam
pelayanan publik sebenarnya telah banyak
sub materi mengenai etika administrasi
dibahas pada bagian sebelumnya, dimana
publik, secara aplikatif Admnistrasi publik
seluruh rangkaian kebijakan yang disusun
diartikan sebagai serangkaian pekerjaan
oleh Pemerintah Kota Denpasar terkait
terencana yang dilakukan oleh sekelompok
Izin Mendirikan Bangunan adalah untuk
orang dalam bekerja sama untuk mencapai
mencapai output yaitu efektifitas dan
tujuan yang efektif, efisien dan rasional
efisiensi dalam pelayanan publik yang
atas dasar pemenuhan
sesuai dengan konsep strategis good
kepentingan-
kepentingan publik. Secara
garis
governance besar
dimensi
administrasi publik terdiri atas dua garis besar dimensi, yaitu dimensi karakteristik yang
menekankan
pada
efisiensi,
efektifitas dan rasional. Serta dimensi unsur-unsur
administrasi
publik
yang
terdiri dari yang menekankan pada adanya tujuan
atau
sasaran yang
ditentukan
sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, adanya kerjasama baik kelompok orang
dalam
pelayanan
publik.
misalnya kebijakan dalam Izin Mendirikan Bangunan di BPPTSP&PM Kota Denpasar seperti dengan merealisasikan kebijakan Pemerintah
Kota
Denpasar
dalam
penyederhanaan perizinan dengan one stop service pelaksanaanya sendiri tentunya perlu bersifat rasionalitas, sehingga setiap hal
yang
dilakukan
dalam
melayani
kepetingan publik masih masuk akal, sesuai dengan norma dan aturan sehingga seluruh
rangkaian
pelayanan
yang
dilakukan oleh aparatur publik
dapat
diterima dengan baik oleh publik. Sedangkan
dalam
kaitannya
publik yang terpengaruh langsung adalah dari sisi kinerja dan manajemen aparatur Dimana
seluruh
dalam
aktivitas
memperlancar
pelayanan
Izin
Mendirikan Bangunan aparatur publik senantiasa bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk user/pemohon pengguna jasa
dalam
melaksanakan
seluruh
rangkaian pelayanan publik. Selain itu D. Upaya Hukum atas kasus Izin
Suatu lembaga penegakan hukum merupakan salah satu lembaga yang vital dalam terlaksananya upaya penegakan karena
memiliki penegakan
hak
lembaga dan
yuridis
inilah
wewenang setiap
hukum di indonesia
Denpasar
untuk
masyarakat Pemerintah Kota Denpasar melalui
Bagian
Daerah
Kota
Organisasi
Denpasar
Sekretaris
melaksanakan
kerjasama dengan John Robert Powers yang
memberikan
peningkatan
pendidikan
professionalisme
dalam aparatur
pemerintah. Kerjasama ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan professionalisme
aparatur
pelayanan
publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Mendirikan Bangunan sehingga bersifat mengikat kepada masyarakat dan
Mendirikan Bangunan
hukum
Kota
memberikan pelayanan yang prima kepada
dengan dimensi unsur-unsur administrasi
publik.
Pemerintah
yang dalam
pelanggaran
baik yang bersifat
pidana maupun perdata. Lembaga hukum sendiri terdiri dari aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk menyelesaikan
juga
memberikan kapasitas terhadap instansi pelaksanaan dalam menjalankan tugas dan fungsi
sesuai
diberikan.
dengan
Oleh
karena
bidang
yang
itu
secara
konstitusional, dengan adanya peraturan tersebut
sangat
mendukung
dalam
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, karena akan memberi arah dan sasaran yang jelas dalam mewujudkan kualitas pelayanan yang baik.
perkara hukum. Dalam kaitanya dengan
Menurut hasil wawancara penulis
pelanggaran hukum pada Peraturan Daerah
kepada narasumber Bapak A.A Gde Rai
Izin Mendirikan Bangunan sudah diatur
Soryawan, SH, M.Si selaku BPPTSP&PM
dalam Peraturan Walikota Nomor 53
Kota Denpasar dalam pengawasan yang
Tahun 2007 tentang Pelayanan Perijinan
berkaitan dengan tindakan hukum terhadap
Pada Pemerintahan Kota Denpasar
ini
pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan
yang
dilaksanakan oleh Dinas Ketentraman dan
pelayanan Izin
Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini sudah
merupakan
legalitas
mendasari pelaksanaan
formal
diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar
sebagai penyelenggara pelayanan Izin
Nomor 53 Tahun 2007 BPPTSP&PM Kota
Mendirikan Bangunan .
Denpasar
hanya
menjalankan
tupoksi
dalam memberikan pelayanan. Hal ini
PENUTUP
dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan
Kesimpulan Surat
oleh aparat birokrasi belum sepenuhnya
Izin
Mendirikan
Bangunan
berorientasi kepada pemohon/pengguna
adalah salah satu bentuk fungsi pengaturan
jasa Izin Mendirikan Bangunan seperti
dan bersifat pengawasan yang dimiliki
lamanya waktu layanan yang diberikan
oleh Pemerintah Kota Denpasar terhadap
oleh aparat publik dan solusi yang
kegiatan Izin Mendirikan Bangunan yang
diberikan
dilakukan oleh masyarakat. Pelayanan
memberikan kemudahan kepada pengguna
yang diberikan oleh BPPTSP&PM Kota
jasa.
petugas
belum
sepenuhnya
Denpasar belum sepenuhnya akuntabel ketepatan informasi yang disampaikan
Saran Adapun saran dari peneliti adalah
kepada masyarakat.
sebagai berikut:
Agar lebih meningkatkan kualitas
Aparatur
birokrasi
layanan
yang
sebagai
penyedia
berorientasi
kepada
masyarakat pengguna layanan harus lebih memprioritaskan pengguna layanan publik untuk memperbaiki citra aparatur birokrasi
Sumber
pembuatan
Surat
dalam
pelayanan
Izin
Mendirikan
Bangunan di BPPTSP&PM Kota Denpasar harus lebih meningkatkan kejelasan dan
DAFTAR PUSTAKA
Manusia
agar
dapat
tercapainya pelayanan yang efektif dan efisien
dalam
Good
Governance
mendukung
terciptanya
dalam
pelayanan
publik.
yang kurang baik kepada masyarakat. Komunikasi
Daya
Pemerintah Kota Denpasar agar ebih kepada
banyak
mengadakan
masyarakat,
kepemilikan Bangunan
Surat sebagai
kepemilikan bangunan.
sosialisasi
akan
pentingnya
Izin
Mendirikan
kekuatan
hukum
Siagian, Sondang, 2010. Administrasi
BUKU REFERENSI Agus
Dwiyanto,
Good
Governance
2006.
“Mewujudkan
Melalui
Pelayanan
Pembangunan
Konsep,
Dimensi,
dan
Strategi. Jakrta:
Publik”.
Bumi Aksara
Yogyakarta:
Gadjah
Mada
Lijan
Poltak
Sinambela,
University Press.
Reformasi
Raba, Manggaukan, 2006. Akuntabilitas
Kebijakan, dan
Konsep dan Implementasi. Malang: UMM Press.
Pelayanan
Implementasi.
dkk,
2006.
Publik
Teori,
Jakarta:
Bumi
Aksara.
SANKRI, 2004. Landasan dan Pedoman Pokok
Penyelenggaraan
dan
Pengembangan Sistem Administrasi
PERATURAN Negara.
Jakarta:
PERUNDANG-
UNDANGAN
Lembaga Administrasi Negara.
Keputusan
Widodo, Joko, 2010. Etika Birokrasi
26/KEP/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman
dalam Pelayanan Publik, CV CITRA
Umum
MALANG. Robert,
Menteri
PAN
Nomor.
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
1996,
Pelayanan
publik,
PT
Keputusan
Menteri
PAN
Nomor.
GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA.
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman
LAN RI dan BPKP, 2001. “Akuntabilitas
Umum
dan
Good
Governance,
Lembaga
Administrasi
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 6
Negara dan Badan Pengawasan
Tahun 2001 tentang Tata Bangunan.
Keuangan dan Pembangunan”, Jakarta.
Peraturan MENDAGRI Nomor 32 tahun
Miriam Budiarjo, “Menggapai Kedaulatan
2010 tentang Pedoman Pemberian Izin
Rakyat, Mizan”, Jakarta 1998.
Mendirikan
Drs.
H.
Surjadi,
“Pengembangan
M.
Kinerja
Si.
2009.
Pelayanan
Publik”, PT Refika
Bangunan. Peraturan MENDAGRI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Aditama, Bandung. Soesilo
Zauhar,
Administrasi Aksara.
1996.
Konsep,
Strategi. Jakarta: Bumi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Reformasi
Dimensi,
dan
SKRIPSI : Andi Ni’mah Sulfiani, “Kualitas pelayanan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wejo”
Ade Irma Suryani, SH., “Implementasi
(Skripsi; Universitas Hasanuddin Makasar,
Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan
2012)”
(IMB) dalam
Nurul
Mukhilda,
“(Akuntabilitas
Pelayanan Publik di Kota
Makasar”
(Skripsi; Universitas
Pemerintahan Kabupaten
Hasanuddin, 2013)” Publik
di
Azas-Azas yang
Umum baik
Sukamara”
di
(Tesis;
Universitas Diponegoro Semarang,
Muhammad Safitrah Arifin, “(Efektivitas Pelayanan
Perspektif
2008)”.
Kecamatan
Maritengngae
WEBSITE :
Kabupaten Sidenreng Rappang)” (Skripsi; Universitas Hasanuddin, 2012)”
www.denpasarkota.go.id www.perijinan.denpasarkota.go.id http://www.unrisd.org/80256B3C005BCC F9/%28httpPublications%29/5F280B19C6
TESIS : Armunanto.Anang.
“
Akuntabilitas
Pelayanan publik di kantor Kecamatan Purwodadi kabupaten Grobongan.
125F4380256B6600448FDB?OpenDocum ent) di akses pada tanggal 13 Januari 2014 pukul 10.28 WITA.
(Tesis; Universitas Diponegoro semarang,
http://denpostnews.com/metro-
2005)”
denpasar/di-balik-sulitnya-urus-imb-dihttp://eprints.undip.ac.id/14771/1/i
denpasar.html di akses pada tanggal 13
mg-517091352.pdf. di akses pada
Januari 2014 pukul 12.00 WITA.
tanggal 13 Oktober 2012.
www.unrisd.org di akses pada tanggal 13 Januari 2014 pukul 14.30 WITA http://bali.tribunnews.com
