ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT XYZ Oleh: Anggraini Darise Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo email:
[email protected]
Abstrak
Anggraini, Darise. 2014. Skripsi. Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT XYZ. Program Studi S1 Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I : Rio Monoarfa, SE. Ak, M.Si dan Pembimbing II : Usman, S.Pd, SE, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam mendapatkan data adalah metode dokumentasi dari transaksi-transaksi penjualan dan pembelian yang ada pada PT XYZ dan untuk menetukan PPN yang harus dibayar. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa perhitungan akuntansi pajak pertambahan nilai yang ada pada PT XYZ menggunakan sistem perhitungan PK - PM (Pajak Keluaran & Pajak Masukan). Sehingga dapat dengan mudah menetukan besar pajak yang akan dibayar oleh perusahaan dan kemudian membandingkan antara perhitungan perusahaan dan perhitungan pajak. sebab ada transaksi yang tidak dapat diakui oleh pajak tetapi diakui oleh perusahaan berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 dan begitu pula sebaliknya. Kata Kunci : Akuntansi Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, Analisis perbandingan
ABSTRACT Anggraini , Darise . , 2014. Thesis . Accounting Analysis of Value Added Tax ( VAT ) at PT XYZ . S1 Accounting Studies Program . Accounting Department . Faculty of Economics and Business . Gorontalo State University . Supervisor I : Rio Monoarfa , SE . Ak , M.Si and Advisor II : Usman , S. Pd , SE , M.Sc. This study aims to determine the calculation and recording of Value Added Tax Accounting at PT XYZ . The methods used by the author in getting data is a method of documentation of sales transactions and purchases that exist in XYZ and to determine the VAT to be paid . The results of the study came to the conclusion that the accounting calculation of the value added tax is in XYZ system uses computation PK - PM ( Output Tax and Input Tax ) . Allowing you to easily determine much tax will be paid by the company and then compared between the calculation and the calculation of corporate taxes . because there is a transaction that can not be recognized by the tax but is recognized by the company pursuant to Act No. 42 of 2009 and vice versa . Keywords : Accounting Tax , Value Added Tax , Value Added Tax Accounting , A comparative analysis
Anggraini Darise
Page 1
1.
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi sumber penerimaan negara, dalam
pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Penerimaan pajak yang kurang maksimal dikhawatirkan menyebabkan pemerintahan mengalami kesulitan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara, Pengeluaran Negara yang dibiayai dari pajak yakni
berhubungan dengan pembangunan atau penyediaan fasilitas-
fasilitas umum berupa jalan, jembatan, Rumah sakit dan lain sebagainya. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara yakni berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari harga beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan. Sesuai dengan pasal 15 A ayat 1 UU Nomor. 42 Tahun 2009 batas akhir penyetoran/pembayaran PPN adalah akhir bulan berikutnya. Permasalahan yang peneliti temukan dilapangan melalui wawancara pada PT XYZ dari bagian pajak yakni terjadinya kesalahan dalam menentukakan PPN yang dibayar. Pada saat terjadinya transaksi penjualan barang dari perusahaan maka perusahaan telah melakukan pencatatan mendebet kas dan mengkredit penjualan dan PPN Keluaran ,Perusahaan telah memungut pajak keluaran yakni untuk disetorkan ke kas negara, dan pembeli telah mendapatkan faktur pajak dari Perusahaan PT XYZ sebagai bukti dari telah dipungutnya PPN, akan tetapi pada akhir bulan yang sama setelah disetorkan PPN oleh perusahaan konsumen memutuskan untuk membatalkan pembelian yang diakibatkan karena ketidak sesuai barang dengan yang diharapkan. Jadi perusahaan mengembalikan uang kepada konsumen dan menerbitkan retur, disatu sisi pembeli mengembalikan barang yang sudah diambil sekaligus dengan faktur pajaknya. Sehingga dari transaksi pembatalan diatas Perusahaan mengalami kerugian pada saat membayar PPN yang disebabkan oleh PPN keluaran lebih besar dari pada PPN Masukan selisih dari PPN tersebut mengakibatkan PPN kurang bayar yang harus disetorkan ke kas negara oleh perusahaan. Kejadian tersebut sering terjadi setiap tahun dan Anggraini Darise
Page 2
masa pajak PPN sehingga menyebabkan perusahaan merugi pada saat pembayaran pajak PPN hal ini dikarenakan Perusahaan harus mengeluarkan kembali biaya pajak sebesar PPN terhutang (kurang bayar) tersebut . Berdasarkan permasalahan yang dibahas diatas maka peneliti menggambil judul yakni “ Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT XYZ “ 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah
yakni “bagaimana perhitungan dan pencatatan pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan akuntansi pajak pada PT XYZ? 1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yakni
untuk mengetahui perhitungan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan akuntansi pajak pada PT XYZ. 1.4
Manfaat Penelitian
1.
Bagi penulis, memberikan pengetahuan yang lebih lagi tentang Akuntansi Pajak Petambahan Nilai (PPN) yang nantinya kelak akan dimanfaatkan atau digunakan apa bila penulis telah terjun langsung dalam dunia pekerjaan.
2.
Bagi perusahaan, Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini bagi PT XYZ dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi tentang tata cara pencatatan dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Akuntansi Pajak yang berlaku sebagai dasar dalam mengevaluasi Akuntansi Pajak Pertamabahan Nilai (PPN) Pada PT XYZ.
3.
Bagi pembaca, Diharapkan dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan tentang bidang-bidang ilmu yang terkait,yakni tentang Akuntansi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta untuk membandingkan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
2. Tinjauan Pustaka 2.1
Pengertian Akuntansi Perpajakan Muljono (2009: 1) Akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi pada
umumnya mengacu pada Prinsip Akuntansi atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dalam pengertian ini disebut akuntansi komersial. Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan
Anggraini Darise
Page 3
perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya disebut Akuntansi Pajak. 2.2
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Mardiasmo (2009 : 269) Pajak Pertamabahan Nilai merupakan penggantian dari pajak
penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. 2.3
Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Kelebihan lain dari Pajak Pertambahan Nilai yakni sebagai berikut : (mardiasmo: 2009: 269) 1.
Menghilangkan pajak berganda
2.
Menggunakan tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaan
3.
Netral dalam persaingan dalam negeri
4.
Netral dalam perdagangan internasional
5.
Netral dalam pola konsumsi
6.
Dapat mendorong ekspor
Kelemahan dari Pajak Pertambah an Nilai yang diambil dalam jurnal yang dibuat oleh Mandey (2013) yakni sebagai berikut : 1.
Biaya administrasi relative tinggi bila dibandingkan dengan Pajak Tidak Langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak.
2.
Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.
3.
PPN sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak. Kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.
2.4
Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Subjek pajak pertambahan nilai adalah pengusaha yaitu orang pribadi atau badan orang
pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar pabean. Anggraini Darise
Page 4
2.5
Mekanisme Perhitungan Pajak Pertamabahan Nilai (PPN)
Pajak pertambahan nilai dikenakan (Pasal 4 (1), pasal 16 C, dan 16 D UU PPN) atas : (Wahono: 2012: 267-268) 1.
Penyerahan kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2.
Impor barang kena pajak
3.
Penyerahan jasa kena pajak di dalam dearah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
4.
Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
5.
Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
6.
Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak
7.
Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak
8.
Kegiatan membangun sendiri (KMS) ( Pasal 16 C UU PPN)
9.
Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan (pasal 16D) \
2.6
Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
Mardiasmo (2008: 284) mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut : 1.
Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak
2.
Pada saat menjual/menyerahan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib dimemungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut meruapakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak
3.
Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada jumlah pajak masukan. Selisihnya harus disetorkan ke kas negara
4.
Apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya
5.
Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT masa PPN)
Mardiasmo (2008: 285) Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut : PPN = Dasar Pengenaan Pajak X Tarif Pajak
Anggraini Darise
Page 5
2.7
Faktur Pajak Faktur adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang
melakukan penyerahan BKP/JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh direktorat Jendral Bea dan Cukai. (Herry Purwono : 2010 : 284) 2.8
Pajak Masukan yang tidak dapat Dikreditkan Mardiasmo (2009: 293) Pajak masukan pada dasarnya dapat dikreditkan terhadap Pajak
Keluaran. Akan tetapi tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk: 1.
Perolehan BKP/JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
2.
Perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
3.
Perolehan dan pemeliharaan kenderaan bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi, kecuali barang dagangan atau disewahkan.
4.
Pemanfaatan BKP tidak berwujud ataupun pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
5.
Perolehan BKP/JKP yang bukti pungutan pajaknya berupa faktur pajak sederhana.
6.
Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) UUN PPN, yang biasanya disubut dengan faktur pajak cacat.
7.
Pajak masukan yang dibayar untuk Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahan barangnya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.
8.
Perolehan BKP/JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketettapan pajak
9.
Perolehan BKP atau jkp yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang ditemukan pada saat waktu pemeriksaan.
10.
Berkenaan dengan :
•
Penyerahan kenderaan bermotor bekas
•
Penyerahan jasa yang dilakukan oleh pengusaha biro perjalanan atau pariwisata
•
Jasa pengiriman paket
•
Jasa angkat piutang
•
Kegiatan membangun sendiri
2.9
Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai
Anggraini Darise
Page 6
Pencatatan atas transaksi yang melibatkan PPN masih mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pencatatan perkiraan PPN yakni sifat PPN masukan (PM). Jika PM dapat dikreditkan, maka pencatatannya dilakukan sebagai uang muka pajak. Sebaliknya, jika PM tidak dapat dikreditkan, maka pencatatannya langsung dibebankan sebagai biaya. (Purwon: 2010: 308)
3
Metode Penelitian
3.1
Jenis dan Sumber Data
3.1.1 Jenis Data Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yaitu data-data pembelian dan penjualan yang terjadi pada perusahaan. 3.1.2 Sumber Data Menurut Kuncoro (2009:145), Sumber data terdiri atas Data Kualitatif dan Data Kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis adalah Sumber Data Kuantitatif. 3.2
Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu: Dokumentasi 3.3
Metode Analisis
Analisis data dilakukan dengan metode deskritif. 3.4
Teknik Analisis Data
Berikut ini adalah Tahapan-tahapan teknik analisis data akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Menggumpulkan data-data transaksi-transaksi pembelian dan penjualan .
2.
Menghitung PPN masukan dan PPN keluaran. Berdasarkan ketentuan perpajakan yakni undang-undang No 42 Tahun 2009.
3.
Menghitung dan Menentukan PPN yang harus dibayar atau yang direstitusi dan kompersasi menurut perusahaan. untuk menentukan PPN yang kurang bayar atau yang lebih bayar dapat digunakan rumus sebagai berikut : Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (4)
PPN keluaran
Rp XXX
PPN masukan
Rp XXX
PPN yang harus dibayar
Rp XXX
Keterangan : Apabila PPN Masukan Lebih besar dari PPN Keluaran maka PPNnya lebih bayar, dan Anggraini Darise
Page 7
Apabial PPN Masukan Lebih Kecil dari PPN Keluaran maka PPNnya kurang bayar 4.
Menghitung dan Menentukan PPN yang harus dibayar atau direstitusi/kompersasi menurut Perpajakan. PPN yang harus dibayar rumusnya sama dengan yang digunakan oleh perusahaan yakni berpedoman pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (4), akan tetapi yang akan membedakan adanya pembalian yang diakui oleh pajak dan ada juga yang tidak diakui oleh pajak berdasarkan undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 pasal 4a mengenai obyek pajak .
5.
Membandingkan perhitungan PPN yang menurut Perusahaan dan Peraturan Pajak kemudian dideskripsikan.
4
Hasil Penelitian
4.1
Hasil Penelitian
4.1.1
Sejaraha Singkat Perusahaan PT XYZ adalah sebuah perusahaan bedding nasional terkemuka di Indonesia , didirikan
pada tahun 1983 . Hal ini didasarkan di ibukota Indonesia , Jakarta dengan lebih dari 1000 karyawan . Ia bekerja sama dengan atas seprai perusahaan USA dalam membawa yang terbaik kasur merek dan inovasi produk kepada keluarga Indonesia dan berbagai jaringan hotel internasional . 4.1.2
Visi Dan Misi Perusahaan
Visi PT XYZ Untuk menjadi 50 kali lebih besar pada tahun 2020 Misi PT XYZ Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga di Masyarakat dengan Integritas, Peningkatan yang sangat baik dan terus-menerus. 4.1.3
Struktur Organisasi
Untuk mengatur jalannya perusahaan dengan baik diperlukan suatu struktur organisasi. Bentuk struktur organisasi tergantung besar kecilnya perusahaan. Struktur organisasi perusahaan ini perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar tujuan perusahaan dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. 4.1.4 Menggumpulkan Data dari Transaksi-Transaksi Pembelian dan Penjualan Dibawah ini adalah tabel tentang jumlah keseluruhan dari transaksi-transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi pada PT XYZ selama Bulan Agustus, september dan Oktober tahun 2013. Anggraini Darise
Page 8
Tabel 2 : Tabel Pembelian dan Penjualan Perusahaan pada Bulan Agustus, September, dan Oktober. No
Transaksi
Bulan Agustus
Bulan
Bulan
September
Oktober
1
Pembelian
1.549.922.033
1.233.808.490
1.946.733.424
2
Penjualan
2.369.977.217
1.993.107.894
2.788.941.159
Sumber : PT XYZ dan Data Olahan (2013) 4.1.5 PPN Masukan dan PPn Keluaran Dibawah ini adalah tabel tentang jumlah dari PPN Masukan dan PPN keluaran yang terjadi pada PT XYZ selama Bulan Agustus, september dan Oktober tahun 2013. Tabel 3 : Data PPN Masukan dan PPN keluaran PT XYZ No
Transaksi
1
PPN Masukan
2
PPN Keluaran
Bulan Agustus
137.819.062
215.452.474
Bulan
Bulan
September
Oktober
110.109.144
157.537.914
181.191.627
253.540.105
Sumber : PT XYZ dan Data Olahan (2013)
4.2 Pembahasan 4.2.1 Menghitung dan Menentukan PPN yang harus dibayar atau yang direstitusi dan kompersasi menurut perusahaan. Setelah dilakukannya perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Pada Tabel 3, maka dibawah ini adalah adalah tabel PPN yang akan dibayar menurut Perusahaan: Tabel 4 : Tabel Perihitungan PPN yang akan Dibayar Oleh Peusahaan No
Transaksi
1
PPN Masukan
2
PPN Keluaran
Anggraini Darise
Bulan Agustus 137.819.062
215.452.474
Bulan September
Bulan Oktober
110.109.144
157.537.914
181.191.627
253.540.105 Page 9
PPN ng dibayar
77.633.412
71.082.483
100.482.775
Sumber : PT XYZ dan Data Olahan (2013) 4.2.2 Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan PPN pada Perusahaan Mekanisme pembayaran dan pelaporan PPN pada PT XYZ yakni telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang PPN Nomor 42 tahun 2009 pasal 15 A ayat (1) dan (2) 4.2.3 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT XYZ Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT XYZ menggunakan sistem pencatatan, pencatatan yang dilakukan yakni dengan memisahkan
transaksi-transaksi
pembelian dan transaksi-transaksi penjualan. Hal ini dapat dilihat melalui salah satu contoh transaksi penjualan dan transaksi pembelian yang terjadi pada PT. XYZ : 1.
Pada bulan agustus PT XYZ menjual Busa Kepada Toko Pelangi dengan harga Rp. 949.909 (belum termasuk PPN). Dari transaksi tersebut maka jurnalnya adalah sebagai berikut : PPN = Rp. 949.909 x 10% PPN = Rp. 94.991
Jurnal : Transaksi Penjualan Kas
2.
Rp. 1.044.900
Penjualan
Rp 949.909
Pajak Keluaran
Rp 94.991
Pada bulan agustus yang sama PT XYZ membeli bahan baku kepada PT Wahana dengan harga Rp. 377.382 (belum termasuk PPN). Dari transaksi tersebut maka jurnalnya adalah sebagai berikut : PPN = Rp. 377.382 x 10% PPN = Rp. 37.738
Jurnal : Transaksi Pembelian Pembelian
Rp 377.382
Pajak Masukan Rp 37.738 Kas
Anggraini Darise
Rp. 415.120
Page 10
3.
Menghitung dan menjurnal atas transaksi penjulan dan pembelian PT XYZ diatas menurut Undanga-Undang No 42. Tahun 2009 Pasal 9 ayat (4): Pajak Keluaran
Rp 94.991
Pajak Masukan
Rp 37.738
Pajak yang kurang bayar
Rp 57.253
Jurnalnya : Pajak Keluaran
Rp 94.991
Pajak Masukan
Rp 37.738
Kas
Rp 57.253
4.2.4 Koreksi Fiskal PT XYZ tidak melakukan koreksi fiskal pada pajak pertambahan nilai (PPN) yang ada. Hal itu dikarenakan perusahaan menganggapnya sudah tidak perlu sebab pada saat terjadinya transaksi pembelian maupun penjualan perusahaan langsung mengeluarkan faktur pajak sebagai dasar penguat telah dipungutnya PPN. 4.2.5 Menghitung dan Menentukan PPN yang harus dibayar atau yang direstitusi dan kompersasi menurut Perpajakan. Setelah menghitung PPN yang akan dibayarkan menurut perusahaan , maka pada tabel 5 dibawah ini adalah perhitungan PPN Masukan dan PPN keluaran menurut perpajakan untuk mendapatkan PPN yang akan dibayar. Tabel 5 : Tabel PPN Masukan dan PPN Keluaran Menurut Perpajakan No
Transaksi
1
PPN Masukan
2
PPN Keluaran
PPN yang akan dibayar
Bulan Agustus
Bulan September
Bulan Oktober
82.512.955
48.590.379
112.665.733
220.657.004
185.096.486
258.020.689
138.144.049
136.506.107
145.354.956
Sumber : PT XYZ dan Data Olahan (2013)
4.2.6 Membandingkan perhitungan PPN yang menurut Perusahaan dan Peraturan Pajak
Anggraini Darise
Page 11
Setelah dilakukannya perihitungan PPN yang dibayar menurut perusahaan dan PPN yang dibayar Menurut Pajak, maka dibawah ini adalah Tebel Perbandingan PPN Yang harus dibayar menurut Perusahaan dan pajak . Tabel 6: Tabel Perbandingan Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran menurut Perusahaan dan Perpajakan No
Keterangan
1
PPN
Perusahaan
Perpajakan
Agustus
Sptember
Oktober
Agustus
137.819.062
110.109.144
157.537.914
215.452.474
181.191.627
253.540.105
220.657.004 185.096.486 258.020.689
71.082.483
100.482.775
138.144.049 136.506.107 145.354.956
82.512.955
Sptember
Oktober
48.590.379
112.665.733
Masukan
2
PPN Keluaran
3
PPN Kurang 77.633.412 Bayar
Sumber : PT XYZ dan Data Olahan (2013) Dari tabel diatas maka selisih antara pehitungan perusahaan dan pajak dari Bulan Agustus, September sampai dengan Oktober dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 7 : Data selisih Perhitungan Pembayaran PPN menurut Perusahaan dan Pajak No
Transaksi
Bulan Agustus
Bulan September
Bulan Oktober
1
Perusahaan
77.633.412
71.082.483
100.482.775
2
Perusahaan
138.144.049
136.506.107
145.354.956
Selisih
60.510.637
65.423.624
44.872.181
Sumber : PT XYZ dan Data Olahan (2013) Dari tabel diatas menunjukan perbedaan antara pajak yang dihitung perusahaan dengan pajak yang dihitung menurut perpajakan, bulan agustus memiliki selisih Rp. 60.510.637, september Rp. 65.423.624 dan bulan oktober Rp. 44.872.181. Hal perbedaan diatas dapat diuraikan dari hasil penemuan peneliti yakni bagaimana menurut peraturan perpajakan dan peraturan perusahaan adalah sebagai berikut : 1.
Menurut Perusahaan batas pengekreditan PPN masukan 3 bulan berjalan ada dalam undang-undang PPN No 42 Tahun 2009 pasal 9 ayat (9) sehingga pada transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan peneliti menemukan tanggal transaski yang sudah melewati ketentuan perpajakkan misalnya transaksi pembelian pertama
Anggraini Darise
Page 12
dilakukan pada bulan juni (sudah mendapatkan faktur) akan tetapi dimasukan dalam pembayaran masa pajakan PPN bulan agustus, sebenarnya hal tersebut telah dibayarkan pada masa PPN bulan Juli. Penedapat tersebut tidaklah salah sebab perusahaan ini dianggap dalam perencanaan pajak perusahaan. Menurut Perpajakan Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak yang penerbitannya telah melebihi batas waktu Masa pajak 1 bulan (PER - 159/PJ./2006) atau menurut Undang-undang No 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (8) point i yakni perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Dalam arti lain apa bila terdapat pemeriksaan PPN tanggal faktur bulan juni yang telah lewat namun dengan sengaja perusahaan masukannya dalam kegiatan pembayaran PPN bulan agustus maka itu tidak dianggap sebab pajak berasumsi bahwa perusahaan dengan sengaja menggunakan faktur pajak tersebut untuk meminimalkan pembayaran PPN. 2.
Selain hal diatas terdapat perbedaan pemahaman yakni menurut perusahaan managemen fee yang mempunyai faktur pajak sehingga dapat dimasukan dalam kredit pajak PPN tetapi menurut perpajakan (Ortax) manajemen fee hanya masuk dalam PPh pasal 23 tentang penghasilan sehingga perusahaan tidak perlu memasukan maanajemen fee sebagai PPN masukan hanya membayar PPh pasal 23 saja. Hal ini dilakukan perusahaan sebagi perencanaan pajak.
3.
Untuk PPN keluaran ada beberapa transaksi yang dikeluarkan perusahaan untuk memperkecil pajak keluaran yang akan dibayar akan tetapi peneliti memasukan kembali transaksi tersebut sebab menurut pajak segala transaksi yang dipungut PPN keluaran wajib untuk disetorkan ke kas negara sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009 tentang objek pengenaan pajak. Perpajakan dan Perusahaan memiliki padangan tersendiri dalam menentukan
pembayaran pajak. Bagi perusahaan pembayaran pajak bisa direndahkan untuk kemakmuran perusahaan yang disebut dalam perencanaan pajak, akan tetapi disisi lain para fisuk harus meninggikan pajak suatu perusahaan sesuain dengan pengahsilan brutonya dan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam undang-undang Perpajakan untuk kelangsungan masyarakat umum. Dari pendapat kedua sis tersebut tidak ada yang salah sebab pada dasarnya perusahaan memiliki pedomannya sendiri dan pajak memiliki pedomannya sendiri. Hal ini dapt terlihat dari adanya perbedaan cara penentuan PPN yang akan dibayar menurut Pajak dan menurut perusahaan. Anggraini Darise
Page 13
5.
PENUTUP
5.1
Kesimpulan Setalah melakukan analisis perhitungan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari
transaksi-transaksi pembelian dan penjualan yang terjadi pada PT XYZ, maka peneliti dapat menarik kesimpulan secara umum dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi perusahaan. Adapun kesimpulan yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut : a.
Perhitungan PPN menurut perusahaan menghasilkan PPN kurang bayar yakni pada bulan agustus sebesar Rp 77.633.412, pada bulan September Rp 71.082.483 dan pada bulan Oktober Rp 100.482.775, sedangkan menurut perpajakan menghasilkan PPN kurang bayar juga yakni pada bulan agustus sebesar Rp. 138.144.049, bulan september Rp. 136.506.107 dan pada bulan Oktober sebesar Rp. 145.354.956.
b.
Dari Penjabaran perhitungan pada poin a, terjadi perbedaan menurut perusahaan karena pencatatan PPN menurut perusahaan berbeda dengan pencatatan yang dinilai oleh perpajakan sebab menurut pajak tanggal transkasi yang sudah lewat dari satu bulan masa pajak sudah tidak bisa dimasukan kedalam perihitungan PPN dan untuk maanjemen fee yang dikeluarkan oleh pajak itu termasuk dalam PPh pasal 23 sehingga tidak dapat dimasukan pada PPN yang hasilnya akan jadi berbeda.
5.2
Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, maka selanjutnya akan ada beberapa saran sebagai
bahan pertimbangan bagi perusahaan. adapun beberapa saran daripenulis yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : a.
Untuk perusahaan dalam perhitungan PPN harus konsisten berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku, bagi karyawan yang ditempatkan dibagian pajak harus selalu mengikuti pelatihan , atau selalu berkonsultasi dengan AR (Account Recevable) bersangkutan dan update peraturan terbaru tentang perpajakan terutama PPN
b.
Sistematika pencatatan perusahaan sudah baik akan tetapi peneliti mengusulkan perusahaan menggunakan sistem pembukuan agar lebih memudahkan bagian Pajak untuk memperoleh data dari transaski-transaksi .
DAFTAR PUSTAKA Christine. Penerapan Akuntansi Pajak Pertamabahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan neraca Pada CV. Camdatu Palembang. Jurnal STIE MDP.
Anggraini Darise
Page 14
Darmoko, Nurharibnu Wibisono dan Nanang Jantan JP. 2013, Perlakuan Akuntansi PPN dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan Pada Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun. Jurnal Ekomaks. Vol. 2, No. 1. Diana, Anastasia dan lilis setiawan. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: penerbit Andi. Gunandi. 2007 . Akuntasi Pajak . Cetakan 11, jakarta: PT Gramedia. Hasan, Sabaruddin. 2013. Accounting and Tax. (Online), (http://www.google.com/jurnaltransaksi.html, diakses 22 Desember 2013) Kuncoro, Mudjarad. 2009. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga. Mardiasmo. 2009. Perpajakan . Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Andi. Mandey H Aldie. 2013. Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Hasjrat Abadi Manado . Jurnal EMBA. Vol. 1, No. 3. Hal. 99-109. Muljono, Djoko. 2009. Akuntansi Perpajakan . Yogyakarta: Penerbit Andi. Pakpahan H, Andre. 2010, Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Enam Enam Group Medan . Skripsi Universitas Sumatera Utara. Peraturan Kementrian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak” tantang Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak penjualan atas Barang Mewah. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per-24/pj/2012 tanggal 22 november 2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Purwono, Herry. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak . Jakarta: Penerbit Erlangga. Rudianto. 2009. Pengantar Akuntansi . Jakarta: Penerbit Erlangga. Sekaran, Uma. 2007. Research Methods For Business. Jakarta: Penerbit salemba Empat. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Penerbit Alfabeta. Yunus. Hamzah. 2010. Bahan Ajar Metodologi Penelitian : Universitas Negeri Gorontalo Wahono, sugeng. 2012. Mengurus Pajak itu Mudah . Jakarta: PT. Alex Media Komputindo. Wenas A, Puput. 2013, Analisis Metode Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Usaha Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan . Skripsi Universitas Negeri Gorontalo.
Anggraini Darise
Page 15
