ANALISIS DATA PERKAWINAN USIA ANAK DI INDONESIA

Kemajuan yang Tertunda:

Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia

Katalog BPS : 4103014 Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia

BADAN PUSAT STATISTIK

i

KEMAJUAN YANG TERTUNDA: ANALISIS DATA PERKAWINAN USIA ANAK DI INDONESIA

Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 dan Sensus Penduduk 2010 ISBN: 978-978-064-963-6 Nomor Publikasi: 04210.1608 Katalog BPS: 4103014 Ukuran Buku: 18,2 x 25,7 cm Jumlah Halaman: vi + 86 halaman Naskah: Subdirektorat Statistik Rumah Tangga Gambar Kulit: Subdirektorat Statistik Rumah Tangga Diterbitkan oleh: Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia Didanai oleh: UNICEF Foto di halaman 5, 7, 11, 14, 17, 32, 34, 47, 48, 57: ©UNICEF Indonesia/2015

Dicetak oleh : Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia

iii


i

KATA PENGANTAR Laporan Kajian Perkawinan Usia Anak di Indonesia menyajikan informasi mengenai prevalensi perkawinan usia anak dan dampaknya terhadap kehidupan anak-anak perempuan di Indonesia. Sumber data utama yang digunakan adalah hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2008 – 2012 dan Sensus Penduduk (SP) 2010. Laporan ini merupakan hasil kerja sama antara United Nations Children’s Fund (UNICEF) dengan BPS. Data yang disajikan adalah perkawinan usia anak dan keterkaitannya denga naspek pendidikan dan tingkat kesejahteraan. Selain itu, juga memberikan daftar daerah di Indonesia yang dapat menjadi prioritas dalam melakukan intervensi untuk mengatasi perkawinan usia anak di Indonesia. Pembahasan di dalam laporan ini dilakukan dengan cara analisis deskriptif. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan yang tepat untuk menangani masalah perkawinan usia anak dan penetapan program yang efektif. Diharapkan juga dapat memberikan kontribusi positif untuk konsistensi data. Penghargaan yang tinggi disampaikan kepada tim yang telah menyusun publikasi ini. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi yang akan datang. Jakarta, Mei 2016 Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Dr. Suryamin, M.Sc.


i

UCAPAN TERIMA KASIH Laporan perkawinan usia anak ini adalah hasil kerjasama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saranga Jain Blaser (konsultan independen, analis, dan penulis) dan Dirk Westhof (ahli statistik). Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lauren Rumble, Severine Leonardi, Petra Hoelscher, Annisa Elok Budiyani, Ali Aulia Ramly, Bheta Andika Arsyad, Nadira Irdiana, M. Sairi Hasbullah, Teguh Pramono, Gantjang Amannullah, Nona Iriana, Ida Eridawaty Harahap, Aryago Mulia, Rini Sulistyowati, Sadwika Tiara Maulidiyah, Dwi Prastiwi, Asnita Ulfah, dan Siswi Puji Astuti. Kami juga berterima kasih kepada Stephen Blight, Amber Peterman, serta Anne Lockley untuk tinjauan laporan ini.


iii

ii


iv


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .........................................................................................

i

UCAPAN TERIMA KASIH ...............................................................................

iii

DAFTAR ISI .....................................................................................................

v

RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................

1

PENDAHULUAN ..............................................................................................

5

PREVALENSI GLOBAL DAN REGIONAL ..........................................................

7

DAMPAK PERKAWINAN USIA ANAK ............................................................. 11 ANALISIS PERKAWINAN USIA ANAK DI INDONESIA ..................................... 17 Latar Belakang .................................................................................................. 17 Metodologi ........................................................................................................ 21 Temuan Kunci.................................................................................................... 25 Stagnasi penurunan dan masih tingginya prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia ............................................................................................. 25 Perkawinan usia anak tertinggi di antara anak-anak perempuan usia 16 dan 17 tahun ................................................................................................ 29 Perkawinan usia anak dan pendidikan saling berhubungan.................... 31 Kemiskinan seringkali dijadikan alasan dibalik perkawinan usia anak. Nyatanya, perempuan yang melakukan perkawinan usia anak sebagian besar tetap hidup dalam kemiskinan .......................................... 37 Prevalensi perkawinan remaja perempuan yang sangat tinggi terdapat di kantong-kantong geografis di seluruh Indonesia ................... 41 REKOMENDASI ............................................................................................... 47 Meningkatkan cakupan layanan pendidikan dan dukungan lainnya bagi anak perempuan usia antara 15 dan 17 tahun ................................. 48 Menangani norma sosial dan budaya di tingkat lokal ............................... 50 Menangani kerentanan akibat kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi anak perempuan untuk mengakses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi .......................... 51


v

Menargetkan upaya-upaya ke provinsi, kabupaten dan kecamatan dengan prevalensi dan angka mutlak tertinggi perkawinan anak dan remaja perempuan ......................................................................................... 53 Mendukung riset lebih lanjut tentang isu perkawinan usia anak di Indonesia ........................................................................................................... 54 KESIMPULAN .................................................................................................. 57 LAMPIRAN ..................................................................................................... 59 REFERENSI ...................................................................................................... 87

vi


RINGKASAN EKSEKUTIF Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan dini, kawin paksa, dan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015

untuk

menghapus

perkawinan usia

anak.

Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota, termasuk Indonesia.1 Selain itu, lebih dari 100 komitmen untuk menghapus perkawinan usia anak dan mutilasi genital perempuan dideklarasikan pada KTT Anak Perempuan yang diselenggarakan oleh UNICEF dan Pemerintah Inggris. Pada tahun 2014, Uni Afrika juga meluncurkan Kampanye untuk menghapus Perkawinan Usia Anak di Afrika.2 Upaya untuk menghapus perkawinan usia anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut. Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah ketika masih anak-anak, dimana satu dari tiga diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun.3 Anak-anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, dan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Mereka mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan yang menunda usia perkawinan, termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan dapat berlanjut pada generasi yang akan datang. Di Indonesia, prevalensi perkawinan usia anak telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir tetapi masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik.4 Laporan kami


1

menunjukkan bahwa di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, 25 persen menikah sebelum usia 18 tahun menurut Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012.5Sementara itu, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, 17 persen perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun.6 Indonesia merupakan salah satu contoh dari kemajuan global menuju penghapusan praktik perkawinan usia anak dengan penurunan prevalensi lima persen antara SDKI yang diterbitkan di antara tahun 2007 dan 2012.7 Akan tetapi, tren prevalensi perkawinan usia anak di tingkat daerah dan perbandingannya dengan prevalensi nasional, masih sedikit diketahui atau dipublikasikan. Laporan ini merupakan upaya Pemerintah Indonesia dan UNICEF untuk menunjukkan pentingnya masalah perkawinan usia anak di Indonesia dan memberikan rekomendasi kunci untuk reformasi kebijakan dan investasi program oleh para pengambil keputusan. Tujuan laporan ini adalah untuk menginformasikan tindakan apa yang dapat mengurangi perkawinan usia anak di Indonesia, dengan memberikan bukti tentang prevalensi dan dampaknya terhadap kehidupan anak-anak perempuan di Indonesia. Laporan ini menunjukkan bahwa, prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia tidak hanya tetap tinggi (dengan lebih dari seperenam anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa (usia 18 tahun) atau sekitar 340,000 anak perempuan setiap tahunnya) tetapi prevalensi tersebut juga telah kembali meningkat.8 Selanjutnya, meskipun perkawinan anak perempuan di bawah usia 15 tahun telah menurun, tetapi prevalensi anak perempuan usia 16 dan 17 tahun masih mengalami peningkatan secara terus-menerus, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak-anak perempuan menurun ketika mereka mencapai usia 16 tahun. Perlu dicatat pula bahwa perkawinan anak di bawah usia 15 tahun mungkin tidak mencerminkan prevalensi sesungguhnya karena banyak dari perkawinan ini yang tersamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas usia 16 tahun atau tidak terdaftar.9

2


Laporan ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan yang kompleks antara perkawinan usia anak dan pendidikan di Indonesia. Anak perempuan yang menikah

sebelum

usia

18

tahun

(pengantin

anak)

memiliki

tingkat

pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak perempuan yang belum menikah, khususnya setelah sekolah dasar (SD). Selain itu, anak yang menikah lebih muda memiliki pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang menikah lebih tua. Anak perempuan cenderung tidak melanjutkan sekolah setelah mereka menikah. Persentase perkawinan usia anak perempuan usia 20-24 tahun semakin kecil sejalan dengan meningkatnya capaian pendidikan. Persentase perkawinan usia anak perempuan yang lulus SD (40,5 persen) berbeda sangat tajam dengan mereka yang melanjutkan sekolah sampai lulus sekolah menengah atas (5,0 persen). Angka-angka ini menunjukkan bahwa berinvestasi dalam pendidikan sekolah menengah untuk anak perempuan, khususnya untuk menyelesaikan sekolah menengah atas, adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan anak perempuan mencapai usia dewasa sebelum menikah. Analisis dalam laporan ini juga menunjukkan bahwa perkawinan usia anak sangat terkait dengan kemiskinan, tetapi prevalensi perkawinan usia anak yang tinggi terdapat pada provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah. Selain kemiskinan, praktik tersebut dapat dipengaruhi oleh faktorfaktor lain, termasuk norma-norma sosial dan budaya. Saat ini, UU Perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa usia terendah untuk perkawinan yang sah bagi anak perempuan adalah 16 tahun dan anak laki-laki 19 tahun.10 Undang-undang ini juga memungkinkan adanya dispensasi bagi anak perempuan dan anak laki-laki untuk menikah lebih awal – salah satu yang menjadi sorotan terkait pemenuhan hak anak di Indonesia yang disampaikan oleh

Komite

Internasional

tentang

Hak

Anak.

Undang-undang

ini

bertentangan dengan UU Perlindungan Anak 2002 (direvisi pada tahun 2014) yang menyatakan bahwa usia anak adalah di bawah 18 tahun dan orang tua bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan usia anak.11 Akhirnya, analisis data geografis dari hasil Sensus Penduduk menunjukkan bahwa banyak kecamatan dengan prevalensi tertinggi di Indonesia (yang secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata nasional) yang terabaikan karena


3

kecamatan-kecamatan ini berada di kabupaten dan provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak yang lebih rendah. Pada saat yang sama, beberapa kabupaten dan provinsi dengan prevalensi yang lebih rendah memiliki jumlah penduduk yang lebih besar sehingga prevalensi yang lebih rendah ternyata masih melibatkan jumlah anak perempuan yang sangat besar yang menikah sebelum usia 18 tahun. Penurunan perkawinan usia anak di Indonesia memerlukan pendekatan gabungan untuk menargetkan daerah-daerah dimana prevalensi perkawinan usia anak paling tinggi, dan juga daerah-daerah dimana jumlah populasi anak perempuan sangat besar, untuk memastikan Indonesia berada

pada

arah yang

tepat untuk

menangani target pasca-2015 yang baru untuk penghapusan praktik-praktik tradisional yang membahayakan seperti perkawinan usia anak pada tahun 2030. Laporan ini memberikan peringkat untuk seluruh provinsi, kabupaten, dan kecamatan menurut prevalensi dan merekomendasikan daerah-daerah 'hotspot' untuk menetapkan target intervensi. Akan tetapi, diperlukan lebih banyak riset untuk memberikan profil provinsi dan kabupaten yang lengkap untuk anak-anak, misalnya untuk memasukkan data kependudukan lainnya seperti pencatatan kelahiran dan status kesehatan. Laporan ini memberikan lima rekomendasi untuk membantu memastikan bahwa stagnasi dalam penurunan prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia dapat dipercepat kembali: 1) meningkatkan intervensi untuk perlindungan anak perempuan usia 15-17 tahun, dengan fokus utama penyelesaian sekolah menengah; 2) menangani norma sosial dan budaya yang menerima atau melestarikan praktik terssebut dengan orang tua, guru, keluarga besar, dan tokoh agama; 3) menangani kerentanan akibat kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi anak-anak perempuan untuk mengakses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi; 4) menargetkan upaya-upaya ke provinsi, kabupaten, dan kecamatan dengan prevalensi dan angka mutlak perkawinan usia anak paling tinggi dan 5) mendukung riset lebih lanjut tentang isu perkawinan usia anak di Indonesia.

4


PENDAHULUAN Tujuan laporan ini adalah untuk

melakukan analisis geografis guna

memberikan

menentukan

bukti

menunjukkan usia

anak

yang

skala di

dapat

perkawinan

Indonesia

dan

tempat-tempat

rawan (hotspot) perkawinan usia anak di tingkat daerah. Laporan ini

dampaknya terhadap pemenuhan

melengkapi

hak anak, khususnya bagi remaja

analisis

perempuan.

ini

SDKI dari 2007 dan 2012, yang

merupakan hasil dari kerja-sama

memberikan gambaran lebih luas

antara UNICEF Indonesia dan BPS

tentang

untuk

landasan

selama

advokasi

tersebut

Laporan

meletakkan

berbasis

bukti

bagi

dan

melalui

memperkuat

temuan-temuan

perkawinan lima

tahun

usia itu.

berfokus

anak Analisis

kepada

kebijakan di Indonesia. Laporan ini

keseluruhan prevalensi perkawinan

menggunakan data Susenas yang

usia anak, risiko perkawinan usia

dikumpulkan

anak menurut usia, dan hubungan

setiap

tahun

dan

Sensus Penduduk 2010 (SP 2010).

perkawinan

Data

faktor sosial ekonomi seperti faktor

Susenas

memberikan

digunakan

analisis

yang

untuk lebih

pendidikan,

usia

anak

dengan

kesejahteraan,sosial

lengkap tentang tren perkawinan

budaya, dan geografi. Kami juga

usia anak dari tahun 2008 sampai

memasukkan kajian literatur secara

2012,

Sensus

singkat tentang situasi perkawinan

Penduduk 2010 digunakan untuk

usia anak di Indonesia berdasarkan

sedangkan

data


5

laporan

yang

diterbitkan

oleh

diberlakukan

sejak

tahun

1964.

masyarakat sipil, pemerintah, dan

Konvensi ini menekankan bahwa

PBB. Laporan ini didasarkan pada

perkawinan

literatur

yaitu

dilakukan jika kedua pasangan

konferensi

yang

telah

dipresentasikan SMERU

dengan Susenas

oleh

pada

Lembaga tahun

menggunakan

data

meratifikasi

mendefinisikan

perkawinan usia anak, tetapi anak secara jelas didefinisikan sebagai tahun.13

bawah

Konvensi

PBB

usia

18

tentang

Persetujuan untuk Pernikahan, Usia Minimum untuk Pernikahan, dan Pencatatan

6

tetapi,

Indonesia

konvensi

belum

ini.

Untuk

tujuan laporan ini, perkawinan usia

tegas

di

persetujuan

mereka secara bebas dan penuh.14 Akan

Konvensi Hak Anak (KHA) tidak

seseorang

memberikan

2013

2010.12

secara

dapat

sebelumnya,

dokumen Riset

hanya

Pernikahan

telah

anak

didefinisikan

“perkawinan

yang

sebagai dilakukan

melalui hukum perdata, agama atau

adat,

tanpa

dan

dengan

pencatatan

atau atau

persetujuan resmi dimana salah satu atau kedua pasangan adalah anak-anak

di

bawah

usia

18

tahun.”15


PREVALENSI GLOBAL DAN REGIONAL Dalam

30

tahun

terakhir,

ini menikah sebelum mencapai

perkawinan usia anak di seluruh

usia dewasa yaitu usia 18 tahun,

dunia telah mengalami penurunan

dan sepertiga atau sekitar 250 juta

secara bertahap dari 33 persen

anak menikah sebelum usia 15

pada

tahun.19 Jika kecenderungan ini

tahun

persen

1985

pada

menjadi

tahun

26

2010.16

berlanjut,

diperkirakan

142

juta

Kemajuan terbesar terjadi pada

anak perempuan (atau 14,2 juta

anak-anak perempuan di bawah

per tahun) akan menikah sebelum

usia 15 tahun, dengan penurunan

usia 18 tahun dari tahun 2011

dari 12 persen pada

sampai 2020, dan 151 juta anak

sampai

8

2010.17

Akan

dengan

persen

tahun 1985 pada

tetapi,

kemajuan

ini,

tahun

perempuan atau 15,1 juta per

berbeda

tahun akan menikah sebelum usia

secara

18 tahun dari tahun 2021 sampai

keseluruhan prevalensi perkawinan

2030.20

usia anak tetap relatif konstan dari tahun

2000

kemajuan

sampai dalam

2010,

dan

Perkawinan usia anak paling umum

menangani

dipraktikkan di Asia Selatan dan

praktik tersebut tidak merata antar

Afrika

negara

Jumlah

memiliki prevalensi perkawinan usia

anak perempuan di bawah usia 18

anak sebesar 58 persen, atau lebih

tahun yang menikah setiap tahun

dari sepertiga jumlah perkawinan

tetap saja besar.18 Lebih dari 700

usia anak di seluruh dunia.21 Dari 10

juta perempuan yang hidup saat

negara

dan

kawasan.


Sub-Sahara.

dengan

India,

yang

prevalensi

7

perkawinan usia anak tertinggi, 6

memungkinkan perempuan untuk

negara

di

menikah lebih awal daripada laki-

yang

laki, yang tidak memiliki batasan

diantaranyaberada

Afrika,

termasuk

Nigeria,

memiliki prevalensi tertinggi yaitu

usia

perkawinan,

77 persen.22

memungkinkan perkawinan

dispensasi

usia

anak.

untuk Semua

Di kawasan Asia Timur dan Pasifik,

kebijakan

16 persen perempuan usia 20-24

mempertahankan

penerimaan

tahun diperkirakan akan menikah

perkawinan

anak

sebelum mereka mencapai usia 18

melanggar

tahun.

yang

lengkap tentang kerangka hukum

tersebut

mengenai perkawinan usia anak

menunjukkan bahwa kawasan ini

dan bentuk-bentuk kekerasan serta

mewakili sekitar 25 persen dari

diskriminasi lainnya terhadap anak-

jumlah

anak tidak diberikan di sini, tetapi

Jumlah

besar

di

penduduk

kawasan

perkawinan

usia

anak

ini

atau

usia hak

dapat

anak.24

dalam

dan Analisis

secara global, meskipun data tidak

tersedia

kajian-kajian

tersedia untuk beberapa negara di

terbaru dan laporan-laporan dari

kawasan itu.23 Kesenjangan riset

kawasan tersebut.25

dan data terdapat di sebagian besar

kawasan

negara,

ini.

Di

banyak

prevalensi

Risiko

perkawinan

usia

anak

yang

berbeda-beda antara satu negara

sesungguhnya sulit untuk diketahui

dengan negara lainnya, dengan

karena praktik tersebut seringkali

anak perempuan perdesaan dan

terjadi

miskin

sesuai

dengan

norma-

sebagai

kelompok

yang

norma lokal di daerah perdesaan

paling rentan terhadap praktik ini.

dan

Misalnya,

terpencil.

Dengan

demikian,akan

secara

global

anak

terdapat

perempuan yang berada dalam

yang

20 persen peringkat kesejahteraan

sesungguhnya dengan prevalensi

terendah 2,5 kali lebih berisiko

yang

survei

untuk dinikahkan pada usia anak

rumah tangga. Banyak negara di

dibandingkan dengan 20 persen

kawasan ini yang menetapkan usia

peringkat kesejahteraan tertinggi.

minimum perkawinan yang lebih

Perempuan dan anak perempuan

rendah

dengan

perbedaan

dilaporkan

minimum

8

prevalensi

dari

usia

dalam

perkawinan

internasional.

Hal

ini

sarana

ekonomi

yang

lebih baik rata-rata menikah pada


usia yang lebih tua di seluruh

laki. Secara global, 720 juta anak

dunia.26 Prevalensi perkawinan usia

perempuan menikah sebelum usia

anak juga berbeda-beda secara

18 tahun, dibandingkan dengan

geografis di dalam suatu negara.

156

Dibeberapa

Ketidakstabilan

tersebut

daerah

di

negara

masyarakatnya

menerima

praktik

maupun

juta

lebih

nasional

usia

peluang

anak

laki-laki.28

regional

juga

dan

meningkatkan

terjadinya

perkawinan

perkawinan yang lebih muda untuk

usia anak. Keluarga di daerah

anak

yang

perempuan

masyarakat

di

dibandingkan daerah-daerah

lainnya.27

baru

terkena

konflik,

bencana alam, atau terusir dari daerah tempat tinggalnya lebih memungkinkan untuk menikahkan

Jumlah anak perempuan yang

anak perempuan mereka lebih

terkena dampak dari perkawinan

cepat

usia

atau untuk melindungi perempuan

anak

tidak

proporsional

dibandingkan dengan anak laki-

karena

alasan

ekonomi

dari kekerasan seksual.29

Hak Anak Perempuan yang Tercuri oleh Perkawinan Usia Anak Perkawinan usia anak merupakan

KHA mendefinisikan setiap orang di

pelanggaran dasar terhadap hak

bawah usia 18 tahun sebagai anak

anak perempuan. Perkawinan usia

dan

anak

melanggar

Hak

perlindungan anak.31 Perkawinan

Anak

(KHA),

Konvensi

tentang

usia anak melanggar sejumlah hak

Penghapusan

Segala

Bentuk

asasi manusia yang dijamin oleh

Diskriminasi terhadap Perempuan

KHA yang di antaranya sebagai

(CEDAW), dan Deklarasi Universal

berikut:

Hak

 Hak

Asasi

Hukum

Konvensi

Manusia HAM

(DUHAM).

berhak

atas

atas

semua

pendidikan32

internasional

perkawinan

menyatakan bahwa perkawinan

mengingkari

hak anak untuk

merupakan perjanjian formal dan

memperoleh

pendidikan,

mengikat antara orang dewasa.

bermain, dan memenuhi potensi

CEDAW

mereka

menyatakan

bahwa

usia

:

karena

anak

dapat

perkawinan usia anak tidak boleh

mengganggu atau mengakhiri

dinyatakan sah menurut hukum

pendidikan mereka

(Pasal 16 (2)).30 Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia

9

 Hak untuk hidup bebas dari kekerasan

dan

dengan keinginan mereka)36 : perkawinan

usia

anak

pelecehan(termasuk kekerasan

memisahkan anak perempuan

seksual)33

dari

: perkawinan usia anak

keluarga

mereka

dan

meningkatkan kerentanan anak

menempatkan mereka dalam

perempuan terhadap kekerasan

hubungan dan lingkungan yang

fisik, seksual, dan mental

asing dimana mereka mungkin

 Hak

atas

kesehatan34

:

tidak dirawat atau dilindungi,

perkawinan usia anak dapat

dan

meningkatkan

anak

memiliki suara atau kekuasaan

perempuan terhadap penyakit

dalam pengambilan keputusan

dan

atas kehidupan mereka sendiri

risiko

kematian

yang

berhubungan

dimana

mereka

tidak

dengan

kehamilan dan persalinan dini.

Dengan

Selanjutnya,

kesehatan,

perkawinan

usia

membatasi

pendidikan,

pemberdayaan

anak membatasi kontrol anak

ekonomi,

perempuan atas tubuh mereka

memperoleh penghasilan di masa

sendiri, termasuk kemampuan

yang akan datang, keamanan,

seksual dan reproduksi mereka

aktivitas dan kemampuan anak

 Hak

untuk

dilindungi

dari

kesempatan

perempuan, serta status dan peran

eksploitasi35 : perkawinan usia

mereka

anak

maupun

di usia

seringkali

terjadi

tanpa

untuk

baik

persetujuan

anak

atau

perkawinan

melibatkan

pemaksaan

yang

dasarnya

di

dalam

rumah

masyarakat; anak

melanggar

hak

pada anak

menghasilkan keputusan yang

perempuan atas kesetaraan dan

ditujukan

mengambil

menghambat kemampuan anak

keuntungan dari mereka atau

perempuan untuk hidup setara

merugikan

dalam

untuk mereka

memastikan kepentingan

terbaik

daripada

masyarakat.

Untuk

bahwa

memenuhi hak anak perempuan,

mereka

diperlukan

terpenuhi

bahwa

 Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua mereka (dipisahkan

adanya

anak

kepastian

perempuan

tidak

menikah ketika dia masih anakanak.

dari orang tua bertentangan

10


DAMPAK PERKAWINAN USIA ANAK Perkawinan usia anak mengakhiri

memasuki masa dewasa.37 Praktik

masa remaja anak perempuan,

perkawinan usia anak seringkali

yang seharusnya menjadi masa

menimbulkan

bagi

terhadap

perkembangan

fisik,

dampak status

buruk

kesehatan,

emosional dan sosial mereka. Masa

pendidikan, ekonomi, keamanan

remaja ini juga sangat penting

anak perempuan dan anak-anak

bagi mereka karena ini adalah

mereka,

masa

dampak

dimana

serta

mereka

dapat

diri

untuk

masyarakat.

dan

perempuan

mempersiapkan

yang

menimbulkan merugikan

bagi

Bagi anak perempuan Kondisi

yang

fatal

belum

sepenuhnya

mengancam jiwa akan dialami

matang untuk melahirkan.39Anak

oleh 14,2 juta anak perempuan di

perempuan

seluruh

memiliki risiko lima kali lebih besar

dunia

yang

menjadi

pengantin anak setiap tahunnya

untuk

selama

kehamilan

periode

Perkawinan

2011-2020.38

usia

usia

meninggal dan

10-14 dalam

tahun kasus

persalinan

anak

daripada perempuan usia 20-24

dan

tahun, dan secara global kematian

persalinan dini, yang berhubungan

yang disebabkan oleh kehamilan

dengan

merupakan

menyebabkan angka

kehamilan kematian

yang

penyebab

utama

tinggi dan keadaan tidak normal

kematian anak perempuan usia

bagi

15-19 tahun.40 Anak perempuan

ibu

karena

tubuh

anak


11

menghadapi

risiko

tingkat

perempuan

komplikasi yang terkait dengan

pendidikan

persalinan yang jauh lebih tinggi,

lebih tidak siap untuk memasuki

seperti

infeksi,

masa dewasa dan memberikan

perdarahan hebat, anemia dan

kontribusi, baik terhadap keluarga

eklampsia.41Terdapat

mereka

fistula

obstetri,

kajian yang

dengan yang

tingkat

lebih

maupun

rendah

masyarakat.46

menunjukkan bahwa perkawinan

Mereka memiliki lebih sedikit suara

usia

anak

di

Indonesia

dalam

berhubungan

dengan

buruknya

dalam rumah tangga dan kurang

kesehatan

reproduksi

dan

mampu mengadvokasi diri mereka

kurangnya

kesadaran

anak

sendiri atau anak-anak mereka.

terhadap

risiko

Mereka juga kurang mampu untuk

perempuan persalinan dini.42 Anak

perempuan

menikah tingkat

yang

cenderung pendidikan

rendah.43

Hal

perkawinan dianggap

telah

memiliki

yang

lebih

ini

disebabkan

dan

pendidikan

bertentangan

ketika

pengambilan

keputusan

memperoleh

penghasilan

memberikan

kontribusi

bagi

keluarga.

dapat

dan

finansial

Hal-hal

tersebut

meningkatkan

angka

kemiskinan.47 Perkawinan

pada

usia

anak perempuan yang menikah

membebani

menghadapi

dengan tanggung jawab menjadi

keterbatasan

mobilitas,

kehamilan

tanggung

jawab

anak

muda

perempuan

dan

seorang istri, pasangan seks, dan

terhadap

ibu, peran-peran yang seharusnya

perawatan anak. Menurut salah

dilakukan orang

satu

anak

belum siap untuk dilakukan oleh

Indonesia

anak perempuan. Perkawinan ini

laporan,

perempuan mengakhiri

85

persen

di pendidikan

mereka

juga

dewasa, yang

menimbulkan

setelah mereka menikah, namun

psikologis

keputusan

hebat bagi mereka. Selain itu juga

untuk

menikah

dan

mengakhiri pendidikan juga dapat

terdapat

diakibatkan

dimana

kesempatan

kurangnya kerja.44

Terdapat

dan

beban

emosional

kesenjangan anak

perempuan

yang usia, jauh

lebih muda dari pasangan mereka.

sekolah di Indonesia yang menolak

Berbagai

anak

telah

bahwa

Anak

menikah pada usia dini memiliki

perempuan

menikah untuk

12

yang

bersekolah.45

kajian anak

menunjukkan

perempuan

yang


risiko

tinggi

untuk

mengalami

seksual, psikologis, dan emosional,

kecemasan, depresi, atau memiliki

serta

pikiran untuk bunuh diri, sebagian

merupakan akibat dari kurangnya

dapat disebabkan mereka tidak

status dan kekuasaan mereka di

memiliki

dalam rumah tangga mereka.50

status,

dukungan,

kekuasaan,

dan

kontrol

atas

isolasi

Pengantin

sosial,

muda

yang

lebih

sering

kehidupan mereka sendiri.48 Selain

mengalami

itu mereka juga kurang mampu

Indonesia, kekerasan dalam rumah

untuk menegosiasikan hubungan

tangga

seks

sehingga

sebagian besar orang muda: 41

meningkatkan kerentanan mereka

persen anak perempuan usia 15-19

terhadap infeksi menular seksual

tahun

seperti

aman,

HIV.49

kekerasan.

dianggap

percaya

Di

wajar

oleh

bahwa

suami

Kajian

lain

juga

dapat dibenarkan dalam memukul

bahwa

pengantin

istrinya karena berbagai alasan

anak memiliki peluang lebih besar

termasuk ketika istri memberikan

untuk mengalami kekerasan fisik,

argumen yang bertentangan.51

menunjukkan

Bagi anak-anak mereka Perkawinan

usia

anak

memiliki

berhubungan

langsung

dampak antargenerasi. Bayi yang

perempuan menikah yang pada

dilahirkan oleh anak perempuan

saat

yang menikah pada usia anak

masih berusia sangat muda, ketika

memiliki

mereka

risiko

kematian

lebih

kehamilan sendiri

dan

persalinan

memiliki

tingkat

tinggi, dan kemungkinannya dua

kekurangan gizi yang lebih tinggi

kali lebih besar untuk meninggal

dan tubuh mereka belum tumbuh

sebelum

sempurna.53

usia

1

tahun

Ketika

anak

dibandingkan dengan anak-anak

perempuan masih dalam proses

yang dilahirkan oleh seorang ibu

pertumbuhan,

yang

pada

telah

berusia

dua

puluh

tubuhnya

tahunan. Bayi yang dilahirkan oleh

dengan

pengantin

janinnya.54

anak

kemungkinan

juga

yang

memiliki

kebutuhan akan

kebutuhan

gizi

bersaing

gizi

pada

lebih tinggi

untuk lahir prematur, dengan berat badan

lahir

kekurangan

rendah, gizi.52

Hal

dan ini


13

rendah di antara anak-anak ketika ibu mereka berusia kurang dari 20 tahun.55Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang berusia kurang dari 19 tahun memiliki 30-40 persen peningkatan

risiko

hambatan

pertumbuhan (stunting) selama 2 tahun

dan

kegagalan

menyelesaikan

untuk sekolah

menengah.56

Selanjutnya,

ada

kemungkinan bahwa dampak dari perkawinan

usia

anak

yang

dialami oleh anak perempuan juga akan

dialami

mereka, kesempatan

oleh

anak-anak

dengan

kecilnya

untuk

mencapai

Menurut kajian di antara 5 negara

tingkat

pendidikan

berpenghasilan

tinggi,

besarnya

rendah

dan

yang

lebih

kemungkinan

menengah, terdapat 20-30 persen

untuk

peningkatan

risiko

rentan terhadap kekerasan dalam

prematur

berat

dan

kelahiran bayi

lahir

tetap

miskin,

dan

lebih

rumah tangga.57

Bagi Masyarakat Perkawinan usia anak tidak hanya

Meskipun

mendasari, tetapi juga mendorong

mengetahui dampak perkawinan

ketidaksetaraan

usia anak terhadap masyarakat

gender

dalam

kajian-kajian

masyarakat. Perkawinan usia anak

sangat sedikit, tetapi

dapat

terhadap

menyebabkan

kemiskinan

yang

siklus

berkelanjutan,

topik

untuk

perhatian

tersebut

terus

berkembang.

peningkatan buta huruf, kesehatan yang buruk kepada generasi yang

Kajian yang dilakukan oleh The

akan

World Bank memperkirakan bahwa

datang,

produktivitas lebih

luas

dan

merampas

masyarakat baik

dalam

yang jangka

pendek maupun jangka panjang.

14

perkawinan usia anak di beberapa negara

di

memberikan

sub-Sahara kontribusi

Afrika

terhadap


seperlima pelajar perempuan yang

untuk memenuhi kebutuhan orang-

putus sekolah menengah. Kajian

orang termiskin di dunia melalui

tersebut menghitung bahwa setiap

delapan tujuan umum, berakhir

penundaan

perkawinan

pada tahun 2015. Tujuan khusus

untuk

bagi remaja perempuan tidak ada

satu

dapat

berpotensi

meningkatkan kemungkinan melek

di

huruf dan menyelesaikan sekolah

beberapa

menengah

persen.

kelemahan ini secara langsung

menyimpulkan

menghalangi pencapaian enam

Kajian

beberapa

tersebut

bahwa

"investasi

perempuan

pada

sampai

anak mereka

dalam

dari

MDGs

menurut

kelompok

delapan

Akan

dan

tetapi,

advokasi,

tujuan

tersebut.60

selama

dekade

menyelesaikan tingkat pendidikan

terakhir, telah ada pengakuan dan

selanjutnya

dukungan

akan

menghasilkan

yang

semakin

kuat

pendapatan seumur hidup dari

untuk menghapus perkawinan usia

kelompok anak perempuan saat ini

anak sebagai isu penting yang

yang setara dengan 68 persen

mendasari ketidaksetaraan gender

produk

bruto

dan kemiskinan global. Agenda

yang

pembangunan pasca 2015 secara

domestik

tahunan."58Kajian

lain

dilakukan oleh UNICEF di Nepal

khusus

menyatakan

hilangnya

perkawinan usia anak, dini, dan

kesempatan bersekolah sebagai

paksa. Laporan yang dikeluarkan

akibat dari perkawinan usia anak

oleh Sekretaris Jenderal PBB pada

adalah sebesar 3,87 persen dari

bulan

Produk

menyatakan

bahwa

Domestik

Bruto

(PDB).59

telah

mulai

menangani

Desember

2014,

bahwa

"praktik

Kajian-kajian dengan temuan yang

perkawinan usia anak, dini, dan

sama

paksa harus diakhiri di mana saja."

telah

dilakukan

di

Bangladesh dan di negara-negara

Beberapa

organisasi

lain, dan lebih banyak riset sedang

dunia telah mendesak negara-

dilakukan untuk lebih memahami

negara

kerugian ekonomi dari perkawinan

menangani perkawinan usia anak

usia anak.

secara

anggota

di PBB

komprehensif

seluruh untuk dan

strategis.61Indikator sasaran untuk Millenium (MDGs),

Development yang

Goals

merupakan

komitmen masyarakat internasional

menangani perkawinan usia anak berada

di

Pembangunan


bawah

Tujuan

Berkelanjutan

15

nomor 5 yang ditujukan untuk

sampai

mencapai kesetaraan gender dan

meningkatkan

memberdayakan

pada

semua

perempuan.

20

tahun 1,70

tahun

persen

2014.

menunjukkan

dapat Hasil

bahwa

PDB ini

investasi

pada anak perempuan memiliki Kajian

tentang

pembiayaan

eksploratif

yang

dilakukan

UNICEF

mengkaji

oleh

dampak

dampak

besar

terhadap

perekonomian Indonesia selama masa

produktif

mereka

dan

perkawinan usia anak dan remaja

penundaan

terhadap perekonomian Indonesia

mendukung potensi ini. Hasilnya

dengan memperkirakan dampak

menunjukkan bahwa kurangnya

penundaan

perkawinan

anak

investasi

perempuan

terhadap

pasar

perkawinan

bagi

remaja

tersebut

perempuan

dan

hilangnya

tenaga

kerja.

menjelaskan

Kajian kelompok

anak

perkawinan

dalam

kesempatan

penundaan

pendidikan

perempuan menikah usia 15-19

hilangnya

tahun selama 36 tahun ke depan.

hidup yang diakibatkannya akan

Dengan menggunakan perkiraan

terus

konservatif,

negatif

kajian

tersebut

menunjukkan bahwa penundaan

penghasilan

dan

menimbulkan yang

perekonomian

kuat

seumur dampak terhadap

Indonesia.62

usia perkawinan anak perempuan

16


ANALISIS POLA PERKAWINAN USIA ANAK DI INDONESIA Latar Belakang Prevalensi Perkawinan Usia Anak di Indonesia Berdasarkan hasil SDKI 2012, 17

Angka prevalensi perkawinan usia

persen perempuan pernah kawin

anak sebesar 17 persen dalam

yang

perbandingan global menunjukkan

berusia

melaporkan

20-24 bahwa

tahun mereka

bahwa

di

Indonesia

menikah sebelum usia 18 tahun63.

pengurangan

Pernikahan

anak lebih dari dua kali lipat dalam

diantara

perempuan

berusia

anak

15

tahun

tiga

perkawinan

terjadi

dekade

terakhir,

adalah 3 persen64. Hal tersebut

mungkin

sebagian

menunjukkan

disebabkan

oleh

bahwa

risiko

perkawinan usia anak meningkat

akses

pada

perempuan.65

remaja

yang

lebih

tua.

usia yang besar

meningkatnya

pendidikan

anak

Ketidaksetaraan gender dan budaya Perkawinan usia anak disebabkan

beranggapan

oleh ketidaksetaraan gender dan

perempuan adalah sebagai istri

bagaimana perempuan dan anak

dan

perempuan

dalam

kemungkinannya untuk dinikahkan

komunitas,

dan

pada usia muda. Selain itu, lebih

sebagian

besar

dipandang

masyarakat, keluarga.

Jika

kecil


ibu,

bahwa

mereka

lebih

kemungkinannya

peran besar

untuk

17

mendapatkan

akses

meningkatkan

dalam

pendidikan

keterampilan

yang

dapat

membantu

mereka

kontributor

keuangan

perekonomian

dan

menjadi atau

beberapa

kajian

telah

menyebabkan

perubahan

sosial

dan

secara

budaya

seperti

signifikan

penurunan

prevalensi

perkawinan usia anak.68

rumah

tangga

Dibandingkan

dengan

Akan tetapi, pada tahun 2013

anak laki-laki, anak perempuan

Indonesia menduduki peringkat ke-

terkena dampak yang lebih berat

103 dari 152 negara di seluruh

karena mereka melahirkan anak

dunia dalam Indeks Pembangunan

dan bertanggung jawab terhadap

Gender

mereka.

rumah

tangganya.66

Program

PBB. Indeks tersebut merupakan ukuran

Di

tingkat

kebijakan

Indonesia

telah

perkembangan dalam telah

nasional,

menunjukkan

yang

menangani

gender.

gabungan

mencerminkan dalam

yang

"ketidaksetaraan

pencapaian

hasil

beragam

pembangunan antara perempuan

kesetaraan

dan laki-laki" dalam tiga bidang:

Pemerintah

meratifikasi

Pembangunan

Indonesia

reproduksi,

(The

pemberdayaan, dan pasar tenaga

Convention on the Elimination of all

kerja.69 Kekerasan berbasis gender-

Forms

yang

of

CEDAW

kesehatan

Discrimination

Against

ditandai

dengan

Women) pada tahun 1984, dan

adanya

keadilan

menerbitkan Keputusan Presiden

stereotip

gender

pada

menerus, dan hubungannya yang

tahun

memberikan

2000

mandat

yang kepada

bagi

tidak

secara

erat dengan kemiskinan

pelaku, terustetap

lembaga-lembaga

pemerintah

endemik di Indonesia meskipun

untuk

melakukan

perkiraan prevalensi nasional yang

pengarusutamaan

berbagai

dapat dipercaya belum tersedia.70

program, kebijakan, dan anggaran untuk

menghapus

gender.67 juga

diskriminasi

Meskipun perkawinan usia anak

Indonesia

merupakan masalah penting di

Pemerintah

telah

dianggap

berhasil

Indonesia,

tetapi

tingkat

dan

praktik

dalam meningkatkan akses anak

penerimaan

perempuan ke pendidikan dalam

perkawinan usia anak berbeda-

limadekade terakhir, yang menurut

beda di seluruh Indonesia secara

18


geografis, budaya, dan agama.

untuk

Usia

sangat

orang tua mereka karena stigma

adat-istiadat

tentang perempuan dewasa yang

atau kepercayaan setempat dan

tidak menikah, kekhawatiran akan

agama. Misalnya, di beberapa

kehamilan atau pengenalan seks

daerah di Indonesia, adat-istiadat

pranikah, dan kemiskinan.72 Oleh

setempat banyak menyebabkan

karena itu, praktik perkawinan usia

anak perempuan menikah dengan

anak di Indonesia bersifat kompleks

perkawinan

dipengaruhi

oleh

pria yang jauh lebih tetapi,

riset

juga

tua.71Akan

menunjukkan

dan

menikah

atas

mencerminkan

keinginan

keragaman

nilai dan norma sosial di Indonesia.

bahwa beberapa remaja memilih Undang-Undang Perkawinan Perkawinan

usia

anak

sampai

perkawinan

atau

pengadilan

tingkat tertentu juga dianggap sah

negeri agama untuk memberikan

di Indonesia. Permohonan untuk uji

dispensasi.73 Akan tetapi, uji materi

materi Pasal 7 Undang-Undang

tersebut ditolak oleh Mahkamah

Perkawinan Indonesia tahun 1974

Konstitusi pada tanggal 18 Juni

tentang usia minimum perkawinan

2015.74

telah

menyatakan

menimbulkan

perdebatan

Mahkamah bahwa

yang intensif di Indonesia. Menurut

usia

perkawinan

Undang-Undang Perkawinan saat

wewenang DPR.75

Konstitusi perubahan merupakan

ini, persetujuan orang tua dapat diajukan untuk mendukung semua

UU

perkawinan

21

memberikan

tahun. Dengan persetujuan orang

pembuktian

tua, perempuan dapat menikah

pernikahan

secara sah pada usia 16 tahun dan

pejabat

hukum

laki-laki

sehingga

sulit

Bahkan,

di

pada

bawah

usia

orang

usia

19

tahun.

tua

anak

Perkawinan

juga

petunjuk usia

tidak tentang

pemohon

perkawinan atau

atau agama,

untuk melindungi

anak perempuan dari perkawinan

perempuan yang berusia di bawah

yang

16 tahun dapat menikahkan anak

yang memberikan dispensasi sama

perempuan mereka walau masih

halnya dengan tidak mengizinkan

sangat muda dengan mengajukan

anak-anak

permohonan

atas diri mereka sendiri. Lebih dari

kepada

petugas


terlalu

muda. Pengadilan

untuk

berpendapat

19

90 persen permintaan dispensasi

juga

diterima dan jumlah permohonan

Tahun 2002 tentang Perlindungan

telah meningkat dalam beberapa

Anak, yang mengharuskan orang

terakhir.76

tahun

Perkawinan

bertentangan

dengan

UU

tua untuk mencegah perkawinan

seringkali dikehendaki oleh orang

usia

tua, anak perempuan, dan anak

mendefinisikan

laki-laki karena hubungan seksual

setiap orang di bawah usia 18

dan kehamilan.77Terdapat laporan

tahun

yang menunjukkan bahwa oknum

Perkawinan juga menetapkan usia

pejabat

telah

perkawinan

untuk

untuk anak perempuan daripada

mengubah usia anak sehingga

anak laki-laki. Oleh karena itu, anak

mereka dapat menghindari batas

perempuan lebih rentan terhadap

usia

ditetapkan

akibat buruk dari perkawinan usia

undang-undang

anak daripada anak laki-laki. Usia

setempat

memalsukan

dokumen

minimum

dalam perkawinan.

yang

Hampir

(Pasal

(Pasal

26,

1c) dan

anak

sebagai

1

ayat

yang

1).

lebih

UU

rendah

persen

minimum yang berbeda antara

perkawinan usia anak melibatkan

anak perempuan dan anak laki-

seseorang tanpa akta kelahiran,

laki

sehingga sulit untuk mengetahui

pandangan

dan menangani kasus perkawinan

merugikan

karena

usia anak di Indonesia.78 Angka-

perempuan

boleh

angka ini menunjukkan perlunya

dengan usia yang lebih rendah

sistem perlindungan anak yang

daripada anak laki-laki didorong

lebih

dapat

oleh peran-peran yang diharapkan

merespon

dari mereka dalam keluarga dan

kuat

mengidentifikasi

90

anak

untuk dan

juga

mencerminkan diskriminatif

dan anak

menikah

kasus perkawinan usia anak di

masyarakat.79Adanya

dispensasi

Indonesia secara lebih baik.

yang secara resmi diterapkan di Indonesia berkaitan dengan usia

UU Perkawinan tidak hanya gagal

minimum untuk perkawinan telah

memenuhi ambang batas usia 18

dikaji

tahun

tentang

untuk

perkawinan

yang

oleh

Komite Hak

Internasional

Anak

dalam

direkomendasikan oleh KHA yang

Komentar Akhirnya pada tahun

diratifikasi oleh Indonesia, tetapi

2014.80

20


Kemiskinan Riset

terakhir

di

Indonesia

rumah tangga kaya.81 Beberapa

menunjukkan bahwa anak-anak

orang

perempuan

miskin

perempuan

terpinggirkan

di

dan Indonesia

tua

strategi

menikahkan mereka untuk

menghadapi risiko paling tinggi

kelangsungan

terhadap

mengalami

perkawinan

usia

anak

sebagai

mendukung hidup

kesulitan

ketika ekonomi.

anak.Kehamilan remaja juga jauh

Orang tua juga menikahkan anak

lebih umum di antara anak-anak

perempuan mereka lebih cepat

perempuan yang berpendidikan

karena mereka percaya bahwa ini

rendah yang berasal dari rumah

merupakan cara terbaik secara

tangga

ekonomi bagi anak dan keluarga

dengan yang

miskin

dibandingkan

anak-anak

berpendidikan

perempuan tinggi

mereka.82

dari

Metodologi Sumber data dan analisis Laporan

ini

tambahan

memberikan tentang

data

prevalensi

usia

perkawinan

anak-anak

perempuan berusia di bawah 15

perkawinan usia anak di Indonesia

tahun

pada dua kelompok usia yaitu

karena seringkali perkawinan ini

untuk anak perempuan berusia di

tidak dapat terlihat dari dokumen

bawah 15 tahun dan untuk anak

resmi.

perempuan berusia 15-19 tahun

memasukkan

sesuai dengan analisis global terkini

perempuan berusia di bawah 15

dan tren data untuk periode 2008

tahun.

sampai merupakan

2012.83Laporan analisis

ini

tentang

tidak

mudah

Banyak

Dalam

diperoleh

survei

tidak

anak-anak upaya

untuk

menghitung prevalensi perkawinan usia

anak

secara

lebih

tepat,

perkawinan usia anak di Indonesia.

laporan ini menggunakan sampel

Adapun definisi perkawinan usia

perempuan pernah kawin yang

anak adalah perkawinan sebelum

pada saat survei berusia 20-24

usia 18 tahun. Akan tetapi, data

tahun dan menyatakan bahwa

tentang status perkawinan atau


21

mereka pernah kawin sebelum usia

Meskipun data SusenasdanSP2010

18 tahun.

memasukkan

informasi

tentang

status perkawinan dan Susenas Untuk

memberikan

terkini

tentang

antara

gambaran

perkawinan

anak-anak

di

perempuan,

memasukkan data tentang umur perkawinan

pertama,

indikator-indikator

tetapi

ini

belum

kajian ini menggunakan prevalensi

tersusun

sebelumnya

perkawinan remaja perempuan,

validitasnya

atau prevalensi anak perempuan

dalam kajian dan analisis yang

yang saat ini menikah pada usia15-

akan datang.

perlu

dan

dikaji

ulang

19 tahun. Kajian ini memasukkan anak-anak perempuan usia 18 dan

Analisis untuk laporan ini dilakukan

19 tahun yang berada di atas usia

pada tahun 2014 dan 2015, namun

perkawinan sah internasional, dan

tidak memakai data Susenas tahun

tidak

2013, yang diterbitkan pada tahun

memasukkan

perempuan tahun

di

yang

anak

bawah

masih

usia

15

berpeluang

2014.

Analisis

berdasarkan data dari 33 provinsi

untuk menikah sebelum usia 18

untuk

tahun.

prevalensi

Meskipun

tidak

sama

dilakukan

menentukan untuk

peringkat menentukan

dengan prevalensi perkawinan usia

wilayah geografis yang prioritas

anak,

perkawinan

untuk dilakukan intervensi. Pada

remaja perempuan memberikan

saat survei dilakukan, Kalimantan

gambaran tentang tren saat ini

Utara belum diakui sebagai provinsi

yang tidak dapat ditemukan pada

tersendiri. Data dalam analisis ini

indikator

lainnya.

SP2010

berasal dari tiga sumber: Susenas

digunakan

untuk

menghitung

2008-201284 dan Sensus Penduduk

prevalensi

prevalensi

remaja

Indonesia 2010.85 Referensi juga

perempuan, dengan pembobotan

dibuat dari Survei Demografi dan

untuk

anak

Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007

yang

dan 2012 serta kajian dan survei

memperhitungkan

perempuan belum

perkawinan

15-19

tetapi

tahun

masih

mungkin

khusus terkait lainnya.

menikah sebelum umur 20 tahun.

22


Keterbatasan penelitian Data yang digunakan memberikan

pendidikan

informasi yang terbatas tentang

untuk

perkawinan dan topik terkait untuk

yang lebih luas tentang faktor-

analisis

faktor yang berhubungan dengan

yang

lebih

mendalam

tentang perkawinan usia Data

Susenas

dan

dan

kesejahteraan

menunjukkan

gambaran

anak.

perkawinan usia anak dan remaja.

SP2010

Keterbatasan lain adalah bahwa

mengajukan pertanyaan tentang

laporan

status

usia

analisis prevalensi perkawinan usia

perkawinan pertama, tetapi tidak

anak di antara anak laki-laki. Riset

mengajukan

pertanyaan

lebih lanjut diperlukan untuk kedua

perkawinan

jenis

perkawinan

tambahan atau

tentang

isu-isu

dan

yang

ini

tidak

kelamin

memasukkan

untuk

dikaitkan

terkait.

dengan prevalensi, dampak, dan

Keterbatasan ini diatasi dengan

faktor pendorong perkawinan usia

menghubungkan data yang ada

anak.

dengan indikator lainnya seperti


23

24


Temuan Kunci Temuan 1: Stagnasi penurunan dan masih tingginya prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia Dilihat

dari

angka

mutlak,

pernah kawin, menikah sebelum

prevalensi perkawinan usia anak

usia 18 tahun87; dengan prevalensi

melibatkan jumlah pengantin anak

tertinggi

yang

perdesaan.

sangat

mengejutkan.

besar

dan

Berdasarkan

data

terdapat

di

daerah

Selanjutnya,

analisis

data Susenas menunjukkan bahwa

SDKI, 17 persen perempuan usia 20-

penurunan

24

perkawinan usia anak di Indonesia

tahun

yang

pernah

kawin,

menikah sebelum usia 18

tahun86.

hanya

tren

terjadi

prevalensi

dari

sampai

di Indonesia terjadi pada anak

perkawinan usia anak mengalami

perempuan berusia dibawah 18

kenaikan

pada

tahun. Sementara itu, berdasarkan

kemudian

mengalami

data

pada tahun 2012.

2012,

25

persen

2010.

2008

Hal ini berarti 340,000 perkawinan

Susenas

tahun

tahun

Prevalensi

tahun

2011

stagnasi

perempuan usia 20-24 tahun yang Gambar 1. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yangMenikah Sebelum Usia 18 Tahun di Indonesia, 2008 - 2012 30.0

27.4

25.8

25.0

24.5

24.7

25.0

2010

2011

2012

20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

2008

2009

Sumber: Susenas 2008-2012

Salah

satu

menjanjikan

temuan pada

yang

laporan

ini

adalah bahwa perkawinan anak

yang

sangat

dini

(perkawinan

sebelum usia 15 tahun di antara semua


perempuan

usia

20-24

25

tahun

pernah

menurun

yang mungkin tercatat dengan

sebanyak sepertiga, dari 3,0 persen

umur yang palsu. Temuan terbaru

menjadi

Plan

2,0

kawin) persen.

Daerah

International

menunjukkan

perdesaan memiliki kontribusi yang

bahwa terdapat oknum pejabat

lebih besar pada penurunan ini.

daerah yang mengubah usia anak

Akan tetapi, temuan ini sebaiknya

dalam

diinterpretasikan

perkawinan.88

dengan

tepat,

proses

pencatatan

karena banyak anak yang rentan Tabel 1. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 15 Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2008 - 2012 Daerah Tempat Tinggal

2008

2009

2010

2011

2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Perkotaan

1,4

1,6

1,3

1,4

1,4

Perdesaaan

4,1

3,2

3,4

3,2

2,5

Perkotaan+ Perdesaan

3,0

2,5

2,5

2,4

2,0


Perkawinan usia anak di daerah

dari 33,5 persen pada tahun 2008

perdesaan sepertiga lebih tinggi

menjadi 29,2 persen pada tahun

dibandingkan di daerah perkotaan

2012, sementara daerah perkotaan

(masing-masing 29,2 persen dan

malah

19,0 persen pada tahun 2012).

kenaikan, yaitu dari 18,8 persen

Akan tetapi, daerah perdesaan

menjadi

telah

periode tahun yang sama (Tabel

menunjukkan

penurunan

persentase perkawinan usia anak

menunjukkan 19,0

persen

sedikit selama

2).

Tabel 2. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20 - 24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2008-2012 Daerah tempat tinggal

2008

2009

2010

2011

2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Perkotaan

18,8

18,7

18,3

18,6

19,0

Perdesaan

33,5

31,0

29,3

29,0

29,2

Perkotaan + Perdesaan

27,4

25,8

24,5

24,7

25,0


26


Provinsi

Sulawesi

Barat,

Papua,

memiliki

tren

yang

Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,

menurun,

dan Papua Barat merupakan lima

tersebut tetap memiliki angka anak

provinsi

perempuan

yang

tertinggi

memiliki

untuk

rata-rata

persentase

tetapi

cenderung

sebelum

cenderung

tahun.

tahun.

nasional

Meskipun

pada

persentase

tingkat

perkawinan

usia anak di bawah 15 tahun

yang

umur

perkawinan usia anak di bawah 15

kelima

15

tinggi:

Prevalensi

provinsi menikah

tahun 50,000 juga

yang per tinggi

dengan persentase di antara 3,8 dan 5,5 persen.

Tabel 3. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 15 Tahun Menurut Lima Provinsi dengan Rata-Rata Persentase Tertinggi, 2008 – 2012 Provinsi

2008

2009

2010

2011

2012

Rata-rata

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Sulawesi Barat

7,8

4,0

5,5

5,4

4,7

5,5

Papua

6,5

8,3

5,2

3,6

3,1

5,1

Sulawesi Tengah

4,5

3,7

6,5

2,7

3,2

4,0

Papua Barat

2,9

4,8

4,6

2,5

4,4

3,9

Sulawesi Selatan

4,4

3,7

5,0

3,1

3,2

3,8


Temuan-temuan ini menunjukkan

baik di antara remaja yang lebih

bahwa

kerja

muda (berusia di bawah 15 tahun)

keras untuk menurunkan prevalensi

maupun remaja yang lebih tua

perkawinan usia anak di Indonesia,

(berusia 15-18 tahun).

masih

dibutuhkan


27

Temuan 2: Perkawinan usia anak tertinggi di antara anak-anak perempuan usia 16 dan 17 tahun Analisis data Susenas menunjukkan

kenaikan,dari 24,5 persen pada

bahwa

penurunan

tahun 2010 menjadi 25,0 persen

perkawinan usia anak sebelum usia

pada tahun 2012. Perbedaan ini

16 tahun di antara tahun 2008 dan

menunjukkan

2010, yaitu dari 7,2 persen menjadi

persentase

perempuan

5,9 persen. Kemudian penurunan

kawin

20-24

lebih lanjut terjadi pada tahun 2012

menikah sebelum usia 16 tahun

yaitu menjadi sebesar 5,4 persen.

lebih sedikit, tetapi setelah mereka

terdapat

bahwa

usia

meskipun

tahun,

pernah yang

mencapai usia 16 tahun, jumlah Sementara

usia

yang menikah dalam dua tahun ke

tahun

depan akan semakin meningkat,

menunjukkan prevalensi yang lebih

sebelum mereka mencapai usia 18

tinggi

tahun.

anak

itu

perkawinan

sebelum dan

Gambar 2.

usia

18

mengalami

sedikit

Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 15, 16, atau 18 Tahun 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

2008

2009

2010

2011

2012

<18 Tahun

27.4

25.8

24.5

24.7

25.0

<16 Tahun

7.2

6.1

5.9

5.5

5.4

<15 Tahun

3.0

2.5

2.5

2.4

2.0


Seperti terlihat dalam tren nasional

perdesaan memiliki proporsi yang

secara keseluruhan dan di antara

relatif

anak-anak perempuan di bawah

perkawinan sebelum usia 16 tahun

usia

(Tabel 1). Peningkatan perkawinan

28

15

tahun,

masyarakat

besar

atas

penurunan


setelah mencapai

anak usia

perempuan

anak perempuan usia 16 dan 17

16

tahun masih dianggap wajar di

tahun


banyak daerah di Indonesia.


29

Temuan 3: Saat

ini,

Perkawinan usia anak dan pendidikan saling berhubungan Indonesia

mewajibkan

anak usia 13-15 tahun. Sekolah

semua anak untuk menyelesaikan

Menengah

Atas

pendidikan dasar sembilan tahun

(SMA)/sederajatdiberikan di dalam

yang meliputi enam tahun Sekolah

pendidikan umum untuk anak usia

Dasar (SD) untuk anak usia 7-12

16-18 tahun, namun saat ini belum

tahun dan tiga tahun Sekolah

diwajibkan.

Menengah Pertama (SMP) untuk Tabel 4. Partisipasi Pendidikan Perempuan Usia 15-19 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Status Perkawinan, 2012 Klasifikasi Daerah Tempat Tinggal

Status Perkawinan

Masih sekolah

(1)

(2)

(3)

Perkotaan

Perdesaan

Perkotaan + Perdesaan

Pernah kawin

9,8

Belum kawin

70,4

Total dari kelompok umur

66,6

Pernah kawin

4,7

Belum kawin

66,7


56,0

Pernah kawin

6,1

Belum kawin

68,7


61,5

Sumber: Susenas, 2012

Meskipun tidak ada pertanyaan

pencapaian

yang dimasukkan dalam salah satu

lebih rendah dan perkawinan usia

survei untuk menanyakan kepada

anak.

responden tentang kehadiran di

pencapaian

pendidikan

sekolah

lebih

akan

sebelum

menikah

untuk

dan

setelah

menentukan

pendidikan

Sebaliknya, tinggi

penundaan

yang tingkat yang

mendorong

perkawinan

sampai

hubungan sebab akibat langsung,

dewasa. Tabel 4 memperlihatkan

analisis

dan

tingkat partisipasi sekolah remaja

status perkawinan untuk seluruh

perempuan usia 15-19 tahun yang

responden menunjukkan adanya

belum kawin sekitar sebelas kali

hubungan

lebih tinggi dibandingkan dengan

30

status

pendidikan

antara

tingkat


perempuan usia 15-19 tahun yang

besar

pernah

perempuan belum kawin (masing-

kawin

(masing-masing

68,7persen dan 6,1 persen).

dibandingkan

dengan

masing 7,6 persen dan 3,1 persen). Selanjutnya, hampir sepertiga lebih perempuan

pernah

kawin

melaporkan SD (Sekolah Dasar) sebagai

tingkat

pendidikan Angka

pencapaian

tertinggi

tersebut

mereka.

lebih

tinggi

dibandingkan dengan persentase perempuan

24,1 persen). Rendahnya capaian

dengan

pendidikan

menggunakan data Susenas 2012

pernah

menunjukkan bahwa perempuan pernah

kawin

pencapaian lebih

memiliki pendidikan

rendah

terlihat

Sekolah

Menengah

Persentase

perempuan

kawinusia

terutama pada tingkat sekolah

15-19

menyelesaikan

menengah (Tabel 5). Persentase

maupun

perempuan pernah kawin yang atau

kawin

perempuan dari

Sekolah Menengah Pertama dan

yang

dibandingkan

bersekolah

remaja

persentase capaian pada jenjang

tingkat

dengan perempuan belum kawin,

tidak

yang


pernah kawin usia 15-19 tahun dan kawin

kawin

telah menyelesaikan sekolah dasar

Perbandingan antara perempuan belum

belum

Atas. pernah

tahun

yang

pendidikan

SMA

lebih

SMP kecil

dibandingkan dengan perempuan

tidak

belum kawin.

menamatkan sekolah dasar lebih

Tabel 5. Persentase Perempuan Usia 15-19 Tahun Menurut Status Perkawinan dan Capaian Pendidikan, 2012 Capaian Pendidikan Status Perkawinan

Tidak pernah bersekolah/ tidak lulus Sekolah Dasar

Lulus Sekolah Dasar

Lulus Sekolah Menengah Pertama

Lulus Sekolah Menengah Atas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

7,6 3,1

35,4 24,1

44,7 55,5

12,3 17,3

100 100

Pernah kawin Belum kawin Sumber: Susenas, 2012


Total

31

Beberapa

laporan

media

melanjutkan pendidikan mereka.89

sekolah-

Hal ini mungkin menjadi salah satu

melarang

faktor rendahnya angka kehadiran

anak perempuan dan anak laki-

dan capaian pendidikan seperti

laki yang sudah menikah untuk

yang dipaparkan sebelumnya.

menyebutkan sekolah

di

bahwa

Indonesia

Kota versus desa Analisis

data

tempat

menurut

tinggal

daerah

(Tabel

4)

meskipun

pernah

Sementara

kawin.

itu,

prevalensi

menunjukkan bahwa persentase

perempuan belum kawin usia 15-19

perempuan pernah kawin usia 15-

tahun

yang

masih

19 tahun yang masih bersekolah di

sedikit

lebih

tinggi

daerah

kali

perkotaan dibandingkan dengan

lebihbesar dibandingkan dengan

daerah perdesaan (masing-masing

daerah perdesaan (masing-masing

70,4 persen dan 66,7 persen). Hal

9,8 persen dan 4,7 persen).Hal ini

tersebut


penundaan

dan pendidikan lebih diperhatikan

meningkatkan

di daerah perkotaan. Meskipun

perempuan usia 15-19 tahun untuk

begitu,

tetap bersekolah di kedua daerah

perkotaan

kurang

dua

dari

satu

dari

sepuluh perempuan di perkotaan tetap

melanjutkan

bersekolah di

daerah

menunjukkan

bahwa

perkawinan kemungkinan

tersebut.

sekolah

Sekolah Menengah merupakan Kunci untuk Pencegahan Sama

seperti

perkawinan

perkawinan usia anak yang lebih

bagi

anak

tinggi. Pada tahun 2012, sebesar

perempuan, pendidikan berfungsi

46,7 persen perempuan yang tidak

untuk

perkawinan.

pernah

bersekolah

perempuan

pernah

menyelesaikan

mengakhiri

Analisis

sekolah

menunda terhadap

atau

tidak

sekolah

pernah kawin berdasarkan data

dasar menikah sebelum usia 18

Susenas

tahun (Tabel 6). Angka tersebut

dari

menyatakan pendidikan

tahun

2008-2012

bahwa yang

lebih

tingkat

mengalami

rendah

meningkatnya

berhubungan dengan prevalensi

32

penurunan

seiring capaian

pendidikan. Penyelesaian jenjang


pendidikan Pertama

Sekolah (SMP)

Menengah

Penurunan

paling

tajam,yaitu

menyebabkan

pada jenjang pendidikan sekolah

penurunan prevalensi perkawinan

menengah atas, ketika prevalensi

sebelum usia 18 tahun dari 40,5

turun

persen menjadi 26,5 persen.

Pendidikan ke arah yang lebih

menjadi

tinggi

5,0

mendorong

persen.

perempuan

untuk menikah setelah usia 18 tahun. Hal ini dapat disebabkan oleh

meningkatnya

akses

dan

dukungan untuk pendidikan anak perempuan. Data ini juga dapat dikaji dengan cara lain untuk lebih memahami peran

pendidikan

pencegahan

dalam

perkawinan

usia

anak. Tabel 6 menunjukkan bahwa prevalensi usia

18

perkawinan tahun

pendidikan banyak

menurut

tidak

perubahan

sebelum tingkat

mengalami di

antara

tahun 2008 dan 2012. Hal ini dapat dilihat melaluicapaian pendidikan dari perempuan usia 20-24 pernah kawin yang lulus SD dan SMP yang relatif tetap (tidak berbeda jauh) selama lima tahun.


33

Tabel 6. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20 - 24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Capaian Pendidikan, 2008-2012 Capaian Pendidikan

2008

2009

2010

2011

2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tidak sekolah atau tidak lulus sekolah dasar

53,0

46,3

46,3

44,7

46,7

Lulus sekolah dasar

40,7

40,1

39,7

38,9

40,5

Lulus sekolah menengah pertama

26,6

25,5

24,9

26,2

26,5

Lulus sekolah menengah atas

4,4

5,1

4,9

4,9

5,0

Lulus pendidikan tinggi

1,3

3,3

0,7

1,3

1,8

27,4

25,8

24,5

24,7

25,0

Jumlah Sumber: Susenas, 2008-2012

Meskipun

begitu,

ada

sedikit

periode

tersebut.

Penurunan

penurunan pada perkawinan usia

perkawinan usia anak di antara

anak di antara perempuan yang

perempuan pernah kawin usia 20-

tidak

24 tahun yang tidak bersekolah

dan

mendapatkan ada

pencapaian

pendidikan

kenaikan sekolah

pada

menengah

atas dan pendidikan tinggi selama

34

atau

tidak

lulus

sekolah

dasar

hanya terjadi dari 2008 sampai tahun 2011.


Temuan 4:

Kemiskinan seringkali dijadikan alasan dibalik perkawinan usia anak. Nyatanya, perempuan yang melakukan perkawinan usia anak sebagian besar tetap hidup dalam kemiskinan.

Perkawinan

usia

keterkaitan

dengan

anak

memiliki

setidaknya

si

anak

dapat

kemiskinan.

mempunyai taraf kehidupan yang

Kemiskinan mendorong orang tua

lebih baik. Akan tetapi, analisis

untuk

menunjukkan bahwa perempuan

menikahkan

terlebih

lagi

pendidikan

anaknya,

ketika tinggi.

menikahkan

anak

diharapkan

biaya

usia

20-24

yang

melakukan

Dengan

perkawinan usia anak sebagian

perempuan,

besar masih hidup dalam rumah

perekonomian

tangga miskin.

keluarga menjadi lebih baik atau

Kemiskinan Secara

umum,

data

Susenas

dan distribusi pengeluaran rumah

menunjukkan adanya hubungan

tangga (gambar 3 dan gambar 4).

antara perkawinan usia anak dan

Indikator tersebut dikembangkan

status

oleh UNICEF dan BPS untuk tujuan

ekonomi,

berdasarkan

yang

kondisi

dilihat

perumahan

analisis ini.

Kondisi perumahan Gambar 3. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Kondisi Perumahan, 2012 50.0

36.1

40.0 30.0

40.1

21.5

20.0 10.0 -

Perumahan layak huni

Perumahan rawan layak huni

Perumahan tidak layak huni



35

Prevalensi perkawinan usia anak

yang sedikit lebih baik (rawan

yang

pada

layak huni). Ternyataperempuan

perempuan yang sekarang tinggal

yang melakukan perkawinan usia

dengan kondisi perumahan tidak

anak lebih sedikit yang tinggal

layak huni (40,1 persen). Angka

pada perumahan dengan kondisi

tersebut lebih rendah yaitu 36,1

layak

tertinggi

terjadi

huni

(21,5

persen).

persen pada kondisi perumahan

Tingkat Kesejahteraan Di tingkat nasional, perkawinan

pada 20 persen rumah tangga

usia anak berhubungan dengan

dengan

tingkat kesejahteraan yang lebih

(Kuintil 1), hampir dua kali lipat

rendah.

mengkaji

lebih tinggi dibandingkan dengan

perbedaan tingkat kesejahteraan,

perempuan dari 20 persen rumah

analisis

tangga

Dengan tersebut

menunjukkan

bahwa prevalensi perkawinan usia

pengeluaran

dengan

terendah

pengeluaran

tertinggi (Kuintil 5).

anak untuk perempuan dari rumah tangga miskin yaitu yang berada Gambar 4. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Tingkat Kesejahteraan, 2012 35.0 30.0

29.9

28.8

26.7

25.0

20.0

20.0

16.1

15.0 10.0 5.0 -

Kuintil 1

Kuintil 2

Kuintil 3

Kuintil 4

Kuintil 5


36


Data

menunjukkan

perempuan

yang

perkawinan

pada

semakin sejalan

rendah

bahwa melakukan

usia

anak,

persentasenya

dengan

tingkat

mereka dari tingkat kesejahteraan Kuintil

3

persen,

(masing-masing

28,8

persen,

29,9

dan

26,7

persen untuk tingkat kesejahteraan Kuintil 1, Kuintil 2, dan Kuintil 3).

kesejahteraan yang semakin baik.

Perbedaan

Pada gambar 4, perempuan yang

antara kelompok Kuintil 3 dan

menikah pada usia anak dengan

Kuintil

tingkat kesejahteraan Kuintil 1 dan

kesejahteraan Kuintil 4 dan Kuintil 5

Kuintil 2 mempunyai persentase



16,1 persen pada tahun 2012).

tinggi

dibandingkan

4,

terbesar serta

terdapat

antara

tingkat

dengan

Tren di tingkat provinsi Tiga

provinsi

(Sulawesi

Barat,

karena

dan

Papua)

dalam

provinsi

teratas

kesejahteraan bergantung pada

Sulawesi

Tengah,

diantara

lima

dalam prevalensi perkawinan usia

dapat

berbeda-beda

setiap

kelompok

lokasi dan kondisi geografis.

anak (Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua,

Di antara provinsi-provinsi dengan

dan


Kalimantan

Selatan)

juga

termasuk dalam kategori sepuluh

yang

besar

adalah

provinsi

tertinggi

dalam

dengan hal

ranking

tinggi, pola

yang

persentase

umum

perempuan

persentase


penduduk usia 10-24 tahun yang

anak cenderung lebih tinggi di

tinggal di rumah tidak layak huni.

empat

Namun,

pertama

provinsi

dengan

kelompok dan

kesejahteraan

kemudian

persentase penduduk miskin yang

kelompok

tinggi, seperti Nusa Tenggara Timur

lebih

(NTT), ternyata memiliki prevalensi

Kalimantan

Tengah,

persentase


perempuan

yang

melakukan

rendah. Oleh karena itu, hubungan

perkawinan


namun tetap relatif sama di antara

dengan

empat kuintil pertama (37,7 persen;

kemiskinan

lebih

rumit


kelima

pada

rendah.

usia

persentasenya Misalnya,

anak

di

fluktuatif

37

47,2 persen; 40,8 persen; dan 41,5

kuintil 5 (23,2 persen), seperti yang

persen) dan lebih rendah pada

ditunjukkan pada Gambar 5.

Gambar 5. Prevalensi Perkawinan Usia Anak Menurut TingkatKesejahteraan: Indonesia Dibandingkan dengan Tiga Provinsi, 2012 60.0

55.9 47.2 46.2

50.0

30.0

29.9

28.8

24.9

41.5

40.8

37.7

40.0

25.4

26.7 26.4

23.4

20.0

24.3 20.0

23.2 17.9 16.1 10.8

22.7

10.0 0.0

Kuintil 1

Indonesia

Kuintil 2

Kuintil 3

Sulawesi Barat

Kalimantan Tengah

Kuintil 4

Kuintil 5

Nusa Tenggara Timur


Gambar 5 menunjukkan bahwa

terjadi pola yang sama dengan

padaProvinsi Nusa Tenggara Timur

provinsi-provinsi

dengan penduduk miskin


tinggi,

persentase

yang

perempuan

tertinggi.

Hal

yang ini

memiliki

menunjukkan


bahwa

anak lebih rendah dibandingkan

melakukan perkawinan usia anak

dengan provinsi lain yang lebih

sebagian besar terdapat pada

rendah

kuintil 1 dan kuintil 2.

persentase

miskinnya. dalam

38

Meskipun

kelompok

penduduk

perempuan

yang

demikian,

kesejahteraan


Temuan 5: Prevalensi perkawinan anak perempuan yang sangat tinggi terdapat di kantong-kantong geografis di seluruh Indonesia Analisis ini mengkaji data Susenas

yang lebih serius, daerah-daerah

2012 untuk menentukan dimana

tersebut akan terabaikan. Laporan

prevalensi tertinggi

ini menunjukkan bahwa prevalensi

perkawinan

remaja perempuan ditemukan di

perkawinan

usia

tingkat provinsi. Selain itu, data SP

umumnya

berbeda-beda

2010 juga digunakan untuk melihat

seluruh Indonesia dan bergantung

prevalensi tingkat kabupaten dan

pada kondisi geografis. Kabupaten

kecamatan. Hal ini memungkinkan

dan

untuk

kantong-

prevalensi yang jauh lebih tinggi

kantong prevalensi tinggi dalam

dari rata-rata nasional tidak selalu

provinsi

memerlukan

berada di provinsi-provinsi dengan

lebih

prevalensi yang tinggi.

mengidentifikasi yang

penanganan

yang

serius.

anak

kecamatan

pada di

dengan

Apabila tidak ada penanganan

Provinsi Analisis data provinsi yang tertera

dibandingkan

pada Lampiran 3 menunjukkan

yang rata-rata prevalensinya di

rata-rata

perkawinan

bawah rata-rata nasional (masing-

usia anak dari tahun 2008 hingga

masing 19 dan 14 provinsi). Rata-

2012. Rata-rata nasional sebesar

rata prevalensi perkawinan usia

25,0 persen menunjukkan satu dari

anak tertinggi terdapat di Sulawesi

empat perempuan pernah kawin

Barat (37,0 persen). Empat

usia 20-24 tahun menikah sebelum

lainnya

usia

itu,

Tengah, Sulawesi Tengah, Papua,

rata-rata

dan Kalimantan Selatan. Provinsi

rata-rata

dengan

prevalensi

18

provinsi

tahun. yang

prevalensi

Sementara

memiliki

melebihi

nasional jumlahnya lebih banyak

dengan

adalah

rata-rata

provinsi

besar

Kalimantan

prevalensi

terendah adalah DI Yogyakarta.


39

Tabel 7. Daftar peringkat provinsi menurut prevalensi tertinggi dan terendah serta rata-rata prevalensi perkawinan usia anak (perempuan 20-24 tahun yang pernah menikah sebelum umur 18 tahun), 2008-2012 No. (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Provinsi (2) Sulawesi Barat Kalimantan Tengah Sulawesi Tengah Papua Kalimantan Selatan Gorontalo Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Jawa Barat Jambi Kalimantan Barat Kep. Bangka Belitung Jawa Timur Maluku Utara Papua Barat Kalimantan Timur Banten Sumatera Selatan Bengkulu Nusa Tenggara Barat Sulawesi Utara Maluku Jawa Tengah Riau Nusa Tenggara Timur Lampung Sumatera Barat Aceh Kepulauan Riau Bali Sumatera Utara DKI Jakarta DI Yogyakarta

Minimum (3) 35,5 34,6 30,7 30,1 30,1 27,9 29,9 28,0 28,0 28,2 28,2 25,4 26,3 24,5 22,2 23,5 23,3 21,6 22,1 22,8 22,9 16,4 19,8 18,5 18,6 15,8 13,2 15,2 6,8 14,5 14,0 12,0 10,6

Maksimum

Rata-rata

(4) 40,6 38,2 38,0 39,7 34,5 35,3 35,1 34,8 33,1 32,2 31,1 29,9 29,5 30,7 33,0 31,1 29,4 28,3 29,6 27,5 25,4 28,0 23,0 25,3 22,5 22,6 20,6 19,5 36,9 16,5 16,8 14,9 14,9

(5) 37,0 36,3 34,9 33,6 32,7 32,2 31,8 30,5 30,5 30,3 29,8 28,1 27,8 27,7 27,3 26,6 26,1 25,7 25,6 25,4 24,7 22,2 21,1 20,7 20,5 18,6 17,5 17,4 17,2 15,6 15,2 13,0 12,2


40


Tabel 8.

Daftar Peringkat Provinsi Menurut Prevalensi Perkawinan Remaja Perempuan (15-19 tahun), 2012

No.

Provinsi

Prevalensi

(1) (2) 1. Kepulauan Bangka Belitung 2. Kalimantan Selatan 3. Jawa Timur 4. Nusa Tenggara Barat 5. Gorontalo 6. Sulawesi Barat 7. Kalimantan Tengah 8. Sulawesi Tengah 9. Jambi 10. Sulawesi Tenggara 11. Kalimantan Barat 12. Jawa Tengah 13. Papua Barat 14. Sulawesi Utara 15. Papua 16. Lampung 17. Jawa Barat 18. Sulawesi Selatan 19. Bali 20. Sumatera Selatan 21. Maluku Utara 22. Bengkulu 23. Kalimantan Timur 24. Banten 25. Riau 26. DI Yogyakarta 27. Maluku 28. Nusa Tenggara Timur 29. Sumatera Barat 30. Sumatera Utara 31. DKI Jakarta 32. Aceh 33. Kepulauan Riau Sumber: Susenas 2012

Tabel

8

peringkat prevalensi perempuan

memberikan provinsi perkawinan dari

(3) 18,2 17,6 16,7 16,3 15,7 14,6 14,6 14,6 14,2 13,8 13,7 13,5 13,5 13,2 12,7 12,4 12,3 11,4 11,3 11,3 10,6 10,2 9,9 9,5 7,7 7,2 7,0 6,9 3,9 3,6 3,3 3,3 3,1

Jumlah remaja perempuan pernah kawin (4) 8.479 26.980 236.404 32.253 7.560 8.053 13.446 15.273 18.659 14.329 25.922 160.273 4.200 11.381 14.913 37.606 220.501 40.500 15.090 35.105 5.045 7.424 13.731 45.564 18.898 9.769 4.799 14.497 8.011 20.835 12.520 6.824 1.882

daftar

tertinggi sampai dengan terendah.

menurut

Selanjutnya, tabel tersebut juga

remaja

memberikan informasi mengenai

prevalensi

jumlah remaja perempuan pernah


41

kawin di masing-masing provinsi.

220.501).

Secara

prevalensi

memiliki angka absolut perkawinan

perempuan

remaja perempuan dengan jumlah

nasional

perkawinan

remaja

usia

tahun

15-19

sebesar

11,5

besar,

Jawa

yaitu

Tengah

160.273.

persen. Angka prevalensi setiap

Bangka

Belitung

provinsi

berada

daerah

perkawinan

persen

sampai

di

antara

18,2

3,1

persen.

perempuan

Meskipun merupakan remaja

dengan

prevalensi

Prevalensi perkawinan remaja di

tertinggi,

perempuan

tahun

remaja perempuan yang pernah

terendah di DKI Jakarta, Aceh, dan

kawin adalah salah satu yang

Kepulauan Riau dengan prevalensi

terendah di Indonesia. Pendekatan

masing-masing sebesar 3,3 persen,

ganda

3,3

persen.


Sementara itu, prevalensi tertinggi

diperlukan dari para pengambil

berada

keputusan

usia

persen,

15-19

dan

di

3,1

Kepulauan

Bangka

tetapi

juga

angka

untuk

jika

mutlak

menangani

Indonesia

ingin

Belitung, Kalimantan Selatan, dan

mengalami

kemajuan

dalam

Jawa Timur. Dilihat dari angka

mencapai

target

tujuan

absolut, Jawa Timur dan Jawa

pembangunan

berkelanjutan

Barat

(SDG’s)

baru,

memiliki

jumlah

tertinggi

yang

yaitu

remaja perempuan pernah kawin

menghapus perkawinan usia anak

(masing-masing

pada tahun 2030.

236.404

dan

Kabupaten dan Kecamatan Hasil

Sensus

menunjukkan

Penduduk bahwa

201090

terdapat

sebanyak 106 kabupaten dari total 497kabupaten

hasil Susenas 2012 terdapat di Bangka

Belitung,

Kalimantan

Selatan, dan Jawa Timur.

diidentifikasi

memiliki prevalensi perkawinan usia

Angka provinsi dapat menutupi

anak yang sangat tinggi di antara

kabupaten-kabupaten

remaja

prevalensi

tertinggi

ditemukan.

tahun, yaitu 20 persen atau lebih

Misalnya,

meskipun

prevalensi

tinggi

Jawa Tengah sebesar 13,5 persen,

perempuan

usia

dibandingkan

prevalensi Prevalensi

tingkat

dengan nasional.

tetapi

prevalensi

Wonosobo

remaja

sebesar 63 persen. Di Jawa Timur,

perempuan tertinggi berdasarkan

prevalensi provinsi dalam rentang

42

perkawinan

15-19

dimana


usia

ini

sebesar

16,7

persen,

Indonesia,

1.085

kecamatan

sedangkan kabupaten-kabupaten

memiliki prevalensi di atas rata-rata

ada di antara 5 - 35 persen dan

nasional, yaitu 25 persen. Analisis

kecamatan berkisar antara 2 - 64

kecamatan menunjukkan bahwa

persen.

Kabupaten-kabupaten

meskipun sebagian besar provinsi

dengan

prevalensi

memiliki

tertinggi

kecamatan

dengan

(Bondowoso sebesar 35 persen,

prevalensi

Probolinggo sebesar 35

persen,

perempuan lebih tinggi dari 25

Situbondo sebesar 34 persen, dan

persen, tetapi Jawa Timur, Jawa

Sumenep

Tengah, dan Kalimantan Selatan

sebesar

memiliki

32

persen)

kecamatan-kecamatan

dengan

prevalensi

yang

lebih

perkawinan

memiliki

jumlah

kecamatan

dengan

remaja

terbesar prevalensi

tinggi, seperti Sumbermalang di

tinggi. Di antara 84 kecamatan

Probolinggo sebesar 64

dengan

persen.

prevalensi

25

tinggi

di

Akan tetapi, kecamatan tertinggi

persen

kedua di Jawa Timur (Lumbang

Kalimantan Selatan, 4 kecamatan

sebesar

di

memiliki prevalensi lebih dari 50

Pasuruan, yaitu kabupaten dengan

persen. Paramasan adalah yang

prevalensi

tertinggi,

63

persen) yang

berada jauh

lebih

rendah,yaitu sebesar 19 persen.

atau

sebesar

lebih

dengan

prevalensi

remaja

perempuan

perkawinan

sebesar 62 persen. Sebanyak 163 Demikian

pula

dengan

Provinsi

kecamatan di Jawa Timur memiliki

Nusa Tenggara Timur yang memiliki

angka

prevalensi

persen

yang

relatif

rendah

prevalensi atau

sebesar lebih

25

tinggi.

dalam rentang usia tersebut, yaitu

Sementara itu, 10 kecamatan di

sebesar 6,9 persen dan kabupaten-

Jawa Tengah memiliki prevalensi

kabupaten di provinsi ini berkisar di

perkawinan

antara

lebih

4

-

14

persen.

Akan

remaja

tinggi

dari

perempuan kecamatan

tetapi,salah satu kecamatan di

dengan

prevalensi

Nusa Tenggara Timur, yaitu Mahu

Jawa

Timur

memiliki

prevalensi

perkawinan

dengan

prevalensi

remaja

perempuan

sebesar

persen). Bahkan, 6 dari kecamatan

46

tertinggi

di

(Sumbermalang

tertinggi

64

persen dalam rentang usia ini.

dengan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk

Jawa Tengah memiliki prevalensi

2010, dari 6.651 kecamatan di

sebesar 70 persen atau lebih tinggi.


prevalensi

sebesar

di

43

Perlu

diketahui

bahwa

Jawa

sebesar 35 persen; 33 persen; dan

Tengah memiliki kabupaten dan

32 persen) tidak berada di antara

kecamatan

tiga kabupaten teratas dengan

dengan

prevalensi

tertinggi dalam hal perkawinan

prevalensi

remaja perempuan, tetapi bukan

Bangka Belitung memiliki prevalensi

merupakan

perkawinan

salah

satu

dari

10

provinsi teratas dengan prevalensi

tertinggi,

sedangkan

remaja

perempuan

tertinggi di Indonesia.

tertinggi. Di Jawa Barat, empat dari lima Analisis di setiap tingkat geografis

kecamatan

dengan

menunjukkan

perkawinan

remaja

bahwa

beberapa

prevalensi perempuan

provinsi dan kabupaten dengan

tertinggi, antara 39 dan 43 persen,

prevalensi

memiliki

berada di Kabupaten Sukabumi,

dengan

yang

tinggi

juga

kecamatan-kecamatan prevalensi Jambi

tertinggi.

yang

tinggi

Misalnya,

memiliki

prevalensi

perkawinan

remaja

memiliki

prevalensi

kabupaten sebesar 18 persen dan tidak

dimasukkan

kabupaten

dalam

dengan

prevalensi

perempuan sebesar 14,2 persen,

tinggi (lebih tinggi dari 20 persen).

memiliki

Selain

itu,

yang

merupakan

kecamatan-kecamatan

dengan

prevalensi

tinggi

yang

kecamatan

salah

satu

berada di kabupaten-kabupaten

kecamatan

dengan prevalensi tinggi seperti

tinggi, terletak di Cianjur, yang

Bungo

(masing-

merupakan

masing 25 persen dan 24 persen).

kabupaten

Akan

dengan prevalensi tinggi di Jawa

dan

Merangin

tetapi,

dalam

kasus

kecamatan-kecamatan prevalensi

tertinggi

lain

dengan

Barat.

Jawa

dengan

Takokak prevalensi

satu-satunya yang Barat

diidentifikasi merupakan

merupakan

contoh provinsi dimana lebih dari

kabupaten

setengah

kabupaten

dan provinsi dimana kecamatan-

kecamatan

memiliki

kecamatan

berada.

perkawinan remaja perempuan di

Sebagai contoh, Kecamatan Air

bawah rata-rata nasional namun

Gegas,

juga

pengecualian

untuk tersebut

Pulau

Besar,

dan

memiliki

Membalong di Bangka Belitung

kecamatan

(dengan prevalensi masing-masing

yang sangat tinggi.

44

dengan

dan

prevalensi

kecamatanprevalensi


REKOMENDASI Temuan-temuan dari laporan ini

memperoleh

menunjukkan

perlindungan sangat penting bagi

bahwa

meskipun

hak-hak

dan

telah ada penurunan persentase

pemberdayaan


pengembangan

khususnya di antara anak-anak

efektif dan tepat terhadap praktik

perempuan usia 15 tahun atau

tersebut

lebih muda, akan tetapi masih

ditunjukkan oleh sejumlah kajian

banyak hal yang harus dilakukan.

global.91

Secara

Program

khusus,

laporan

ini

serta respon

yang

sebagaimana

sebaiknya

telah

memberikan

memberikan 5 rekomendasi untuk

informasi,

membantu memastikan anak-anak

jejaring yang diperlukan oleh anak-

perempuan

anak perempuan untuk menuntut

mencapai

keterampilan,

kedewasaan sebelum mengambil

hak-hak

tanggungjawab layaknya orang

pengetahuan

dewasa,

dari perkawinan usia anak bagi

yaitu

memasuki

mereka,

dan

termasuk

tentang

perkawinan dan menjadi seorang

hak-hak

ibu.

untuk melakukan komunikasi dan

Prinsip

dasar

untuk

rekomendasi

ini

perempuan

harus

seluruh

adalah

anak

mereka,

dampak

keterampilan

negosiasi tentang hak-hak ini, dan jejaring

di

antara

anak-anak

diikutsertakan

perempuan dan perempuan untuk

pada semua tahap dalam upaya

membangun kepercayaan diri dan


berfungsi

anak,

pendukung.

termasuk

pelaksanaan,

perencanaan, dan

sebagai

sistem

evaluasi

intervensi. Partisipasi mereka dalam Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia

45

Rekomendasi 1: Meningkatkan cakupan layanan pendidikan dan dukungan lainnya bagi anak perempuan usia 15-17 tahun

Analisis

dalam

menunjukkan

laporan

peningkatan

ini

kelompok

usia

16-17

tahun

di

yang

Indonesia menunjukkan perlunya

tajam pada prevalensi perkawinan

peningkatan upaya-upaya guna

usia anak pada saat usia 16 – 17


tahun.

terjadi

melalui penundaan perkawinan,

penurunan

yang dimulai lebih awal. Banyak

Peningkatan

bersamaan

dengan

ini

tajam

pencapaian

pendidikan

anak perempuan yang menikah

anak

perempuan.

Akibatnya,

pada

usia

tersebut

banyak anak perempuan gagal

mengambil

mengikuti

menengah

perkawinan ketika mereka telah

pertama dan sekolah menengah

mencapai usia 15 tahun. Pada

atas.

perkawinan

umumnya,

usia

perempuan

merupakan

waktu

16

tahun

perempuan mengalami transisi dari

luas

sekolah menengah pertama ke

terhadap perkawinan usia anak di

sekolah menengah atas. Usia 15

Indonesia. Hal ini juga merupakan

tahun ini juga merupakan waktu

indikasi kurangnya perhatian untuk

yang penting bagi perkembangan

melindungi anak-anak perempuan

fisik

pada kelompok usia 16-17 tahun

perempuan.

dari perkawinan usia anak.

tersebut,

Prevalensi yang besar pada anak

merupakan waktu yang sangat

perempuan yang menikah pada

penting untuk intervensi.

sekolah

Peningkatan

setelah mencapai

anak usia

mencerminkan

46

penerimaan

dan

keputusan

mulai tentang

15 ketika

tahun anak

psikologis

remaja

Karena

alasan

usia

15-17

tahun


Pendidikan

memberikan

sekolah;

meningkatkan

sekolah

seperti

perlindungan paling kuat terhadap

menghubungkan

perkawinan

sekolah

usia

anak

dan

penyelesaian sekolah menengah

untuk

fasilitas

toilet;

dan

para

lulusan

bekerja

melalui

sistem pendidikan.

atas merupakan cara terbaik untuk mengantarkan perempuan menjadi

anak-anak

usia

orang

Strategi

lain

untuk

mengurangi

15-17

tahun

prevalensi perkawinan usia anak di

dewasa

yang

antara anak-anak perempuan usia

belum menikah. Secara khusus,

15-17 tahun meliputi:

program

harus

 Mendidik pekerja sosial, pejabat

kesempatan

hukum, tokoh masyarakat, tokoh

anak-anak

agama, orang tua, dan anak-

dan

kebijakan

meningkatkan pendidikan

bagi

perempuan,

termasuk

anak

perempuan

tentang

mengkomunikasikan

pentingnya

dampak dari perkawinan dan

pendidikan

orang

kehamilan

usia

dini

serta

mendukung

hubungan

saling

kepada

masyarakat,

dan

perempuan;

tua,

anak-anak

membuat

sekolah

menghormati antara anak laki-

yang biayanya terjangkau dan mengatasi kendala keuangan bagi para sekolah

orang

tua;

sebagai

laki dan anak perempuan;  Meningkatkan

memastikan tempat

informarsi

dan

pendidikan tentang hak asasi

yang

manusia,

kesetaraan

gender,

aman dan tempat pemberdayaan

dan hak-hak kesehatan seksual

bagi

dan reproduksi di antara remaja

anak-anak

memastikan relevan

perempuan;

kurikulum bagi

perempuan; kesetaraan

sekolah anak-anak

 Bekerja

mempromosikan

hukum

dan pemuka

untuk

menindak

gender;

membantu

anak-anak

perempuan

mendaftar

di

mendaftarkan mereka

laki-laki dan remaja perempuan;

sekolah kembali

menikah

atau

untuk

penegak agama

pihak-pihak

yang masih menikahkan anak-

dan

anak

setelah

umur;

hamil;

bersama

perempuan

dibawah

 Memberikan layanan kepada

termasuk kecakapan hidup dan

anak-anak

perempuan

pendidikan kesehatan seksual dan

menikah

dini,

reproduksi

mengenai kesehatan reproduksi,

dalam

kurikulum


yang

khususnya

47

layanan

kesehatan

ibu,

dan

layanan bagi korban kekerasan;  Mempermudah

Perlu

juga

diperhatikan

meskipun

kelompok

bahwa

usia

16-17

remaja

tahun adalah yang paling berisiko

perempuan dalam mengakses

terhadap perkawinan usia anak,

program-program

penguatan

tetapi upaya pencegahan harus

kemampuan

dimulai sejak dini dengan para

finansial, bantuan sosial, dan

remaja perempuan dan remaja

intervensi

laki-laki

ekonomi

seperti

pekerjaan

yang

bermanfaat; dan

yang

lebih

muda

(15

tahun) dengan menjelaskan apa

 Advokasi untuk meningkatkan penerimaan

anak-anak

saja

dampak

negatif

dari

perkawinan

usia

anak,

dimana

perempuan yang telah menjadi

mencari

dukungan,

dan

ibu dan yang sedang hamil

bagaimana

dalam lingkungan pendidikan.

mempertimbangkan

mereka

dapat hubungan

berpacaran yang baik dan aman.

Rekomendasi 2: Menangani norma sosial dan budaya di tingkat lokal Upaya-upaya perkawinan

usia

merespon sosial

untuk

pada

dan

melestarikan

menangani anak

harus

norma-norma

budaya praktik

yang

perkawinan

Strategi

khusus

yang

dapat

dilakukan untuk menangani norma sosial

dan

budaya

di

tingkat

lokal,diantaranya:  Melibatkan tokoh masyarakat,

tersebut. Temuan-temuan dalam

tokoh

laporan ini menunjukkan bahwa

pemangku kepentingan lainnya

perkawinan usia anak diterima dan

yang

dipraktikkan

menggalang

Indonesia. sosial

disemua

provinsidi

Meskipun keragaman

dan

merupakan

budaya

Indonesia

tantangan

untuk

agama,

dan

berpengaruh

membantu

dukungan

para untuk dan

mereka berbicara

untuk menolak perkawinan usia anak;

menargetkan norma-norma sosial

 Memahami kendala keuangan

dan budaya secara luas, tetapi

orang tua, tekanan sosial, dan

upaya-upaya

keyakinan

yang

ditargetkan

budaya

untuk

dapat merespon dengan baik di

bekerja dengan mereka guna

tingkat lokal.

melakukan investasi yang lebih

48


baik

bagi

anak-anak

untuk melindungi hak mereka

perempuan mereka;  Bekerja

sendiri,

dengan laki-laki

mempelajari

informasi

dan

dan keterampilan yang mereka

anak laki-laki untuk membantu

butuhkan, berpartisipasi dalam

mereka

dialog

menjadi

pendukung

tentang

kehidupan

kesetaraan gender, mengubah

perempuan

cara

nilai

perempuan dalam masyarakat,

anak

dan membantu mereka untuk

mengurangi

dapat meminta dukungan yang

pandang

tentang

perempuan

dan

perempuan, permintaan

untuk

pengantin

anak, dan mengubah peran perempuan

di

masyarakat

dan

di

 Membuat

rumah

dengan

anak jejaring

Rekomendasi 3:

Analisis kemiskinan praktik

untuk

dialog

dan

norma-norma

aksi dan yang

membahayakan.

terlibat

Menangani kerentanan akibat kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi anakanak perempuan untuk mengakses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi

dalam

menjelaskan

kepemimpinan

keyakinan

yang

mereka

dalam

tentang

dan

sosial

perempuan

mendorong

dengan

membantu

mendukung

program mobilisasi masyarakat

 Memberdayakan

kelompok

dan

dalam

peran

menciptakan

anak

mereka perlukan; dan

mereka; perempuan

dan

laporan

pengaruh dalam

perkawinan

ini

terhambat oleh kendala keuangan

dari

yang mendorong mereka untuk

melestarikan

menikahkan

usia

Kesempatan

anak.

anak-anak

mereka.

pemberdayaan

Investasi dalam pendidikan anak

ekonomi yang diperuntukkan bagi

perempuan

terhambat

anak perempuan sangat penting

oleh kemiskinan yang dialami oleh


anak perempuan dan keluarga

anak,

mereka

perlindungan

sangat

serta

tidak

adanya

dalam

kerangka yang

kesempatan untuk masa depan

mempromosikan

mereka.

mereka serta keterampilan dalam

Orang

tua

sering


pendidikan

49

penguasaan

keuangan.

upaya

akan

ini

Upaya-

mengubah

samping menyiapkan anak-anak untuk

sekolah.

Memprioritaskan

bagaimana perempuan dihargai

anak perempuan untuk program

dalam

anak

masyarakat

bagaimana

dan

perempuan

usia

dini

membantu

mengubah norma gender tentang

menghargai diri mereka sendiri.

anak-anak sejak usia dini.

Kesempatan untuk meningkatkan

Kesempatan

pendidikan dan ekonomi dengan

diperuntukkan baik untuk anak-

target

anak

remaja

sebaiknya tinggi,

perempuan

meliputi:

pelatihan

pendidikan

kepemimpinan,

ini

harus

perempuan

menyelesaikan mereka

yang

sekolah

yang

maupun

terpaksa

putus

pelatihan keterampilan kejuruan,

sekolah sebagai alternatif untuk

pelatihan manajemen bisnis dan

menikah

keuangan, pelatihan peningkatan

tersebut juga harus diperuntukkan

pendapatan,

bagi anak-anak perempuan yang

dan

kelompok

muda.

keuangan mikro dan tabungan.

telah

Perlunya

memperoleh

diadakan

keterampilan target

pelatihan

ekonomi

anak

dengan

perempuan

perempuan

muda

dan untuk

Kesempatan

menikah,

yang

akan

manfaat

dari

pemberdayaan kesempatan, serta sarana

keuangan

membantu

untuk

membebaskan

membantu mereka mendapatkan

keluarga mereka dari kemiskinan.

pekerjaan yang tepat dan upah

Perlindungan sosial bagi keluarga

yang

merupakan strategi pencegahan

sama

mereka

untuk

di

masa

pekerjaan depan.

yang

sama

pentingnya.

Selanjutnya, para perempuan ini

Perlindungan ini akan memastikan

akan dapat merasakan kemajuan

bahwa

di dalam masyarakat.

mengakses program perlindungan

keluarga

miskin

dapat

sosial nasional seperti PKH atau Program-program keluarga penting

perempuan

"Program

Keluarga

pusat

bantuan

pendidikan

seperti

pengembangan juga

dukungan anak

usia

dini

untuk

membantu

muda

memasuki

angkatan kerja di masa depan, di

50

menengah

untuk

Harapan", sekolah

memastikan

bahwa kemiskinan di tingkat rumah tangga

mengalami

penurunan.

Upaya Indonesia untuk mencapai


perlindungan

sosial

menyeluruh,

misalnya melalui dana bantuan

Rekomendasi 4:

anak, juga memberikan manfaat dalam

jangka

panjang.

Menargetkan upaya-upaya ke provinsi, kabupaten, dan kecamatan dengan prevalensi dan angka mutlak tertinggi untuk perkawinan usia anak dan remaja perempuan

Kajian ini menunjukkan pentingnya

masalah

tersebut

untuk

terburuk

di

mengetahui

prevalensi

adalah

Indonesia.

Upaya-

perkawinan usia anak dan remaja

upaya

perempuan

tingkat

ditargetkan

karena

khususnya untuk provinsi dengan

prevalensi berbeda-beda secara

jumlah terbesar kabupaten dan

luas

kecamatan

geografis di

menurut dan

lokasi,

antara

provinsi,

dan

di

dalam

kabupaten,

kecamatan.

Kabupaten

kecamatan

dengan

tersebut

yang

di

sebaiknya

tingkat

provinsi,

yang

dan

prevalensi

dan

perhatian perlu diberikan kepada

prevalensi

tinggi.

memiliki

provinsi-provinsi

dengan

angka-

sangat tinggi terkadang berada di

angka

provinsi dengan prevalensi rendah

perkawinan remaja perempuan.

dan

dapat

terabaikan.

dengan Provinsi

mutlak

Selanjutnya,

tertinggi

untuk

mudah dengan

Strategi

gabungan

sebaiknya upaya


digunakan

agar

yang tinggi dan memiliki jumlah

penghapusan

perkawinan

penduduk

anak

yang

besar

akan

menjadi

responsif

usia pada

memiliki jumlah anak perempuan

tingkat geografis yang ditargetkan,

yang menikah sebelum usia 18

dengan pendekatan yang lebih

tahun dalam jumlah besar.

luas untuk menangani prevalensi yang besar di tingkat provinsi dan

Oleh

karena

itu,

upaya-upaya

pendekatan

yang

lebih

spesifik

untuk menangani perkawinan usia

dan responsif secara lokal untuk

anak sebaiknya ditargetkan pada

menangani masalah yang lebih

kabupaten dan kecamatan yang

terkonsentrasi di tingkat kabupaten

diidentifikasi

dan kecamatan.

dalam

laporan

ini

sebagai tempat-tempat dimana


51

Penetapan

target

program

seluruh Indonesia. Respon di setiap

geografis

tingkat geografis akan memerlukan

kepada

sumber daya dan sistem untuk

daerah dimana prevalensi dan

memastikan bahwa kantor-kantor

angka

pemerintah,

menurut

tingkat

seharusnya

ditujukan

mutlak

perkawinan

usia

organisasi,

anaknya adalah yang tertinggi.

pemimrpin

Strategi

akan

pelatihan tentang isu perkawinan

memastikan bahwa sumber daya

usia anak dan didukung dalam

akan

upaya advokasi untuk menghapus

gabungan digunakan

efisien

juga secara

untuk

lebih

mengurangi

prevalensi perkawinan usia anak di

masyarakat

dan

perkawinan

usia

diberi

anak

dalam

komunitas mereka.

Rekomendasi 5: Mendukung riset lebih lanjut tentang isu perkawinan usia anak di Indonesia Riset tentang isu perkawinan usia

menikah

anak relatif baru di Indonesia. Oleh

status

karena itu, masih banyak yang

lebih lanjut tentang orang tua

harus dipelajari. Investasi untuk riset

yang menyimpang secara positif

berbasis

lanjut

(positive deviant) dalam konteks

meningkatkan

ini, yaitu orang tua yang tidak

program

dan

mendukung

riset

dan budaya yang ada dengan

data

diperlukan respon

lebih

untuk

terhadap

kebijakan.

Misalnya,

guna

sosial

meningkatkan

mereka.92

Informasi

norma-norma

mendalam untuk lebih memahami

berinvestasi

bagaimana

orang

tua,

anak

perempuan lebih baik dari rekan-

perempuan,

orang-orang

yang

rekan mereka, pada umumnya

berpengaruh, mengambil

dan

masyarakat

keputusan

perkawinan

juga

pada

sosial

dapat

anak

memberikan

tentang

pandangan tentang bagaimana

anak-anak

norma-norma sosial dan budaya

perempuan yang diperlukan untuk

yang

lebih menyesuaikan pendekatan

diubah.

dan pesan-pesan kunci.

diperlukan untuk lebih memahami

Laporan ini menunjukkan bahwa

praktik dispensasi perkawinan dan

sejumlah anak-anak perempuan

pemberian mahar/mas kawin di

dan

Indonesia. Ada keterbatasan data

laki-laki

menyatakan

52

di

Indonesia

keinginan

untuk

membahayakan Riset

lebih

lanjut

dapat juga

tentang aspirasi dan harapan anak


perempuan untuk masa depan

diperlukan riset lebih lanjut tentang

mereka; pengalaman anak-anak

biaya

muda ketika mereka mengalami


transisi untuk menjadi dewasa; dan

serta

perubahan

ketika

berhubungan perempuan

tren dengan dan

yang remaja bagi

sosial manfaat

dan yang

perempuan

perempuan

ekonomi

mampu

diperoleh

dan

anak

memenuhi

potensi mereka.

kesejahteraan mereka. Akhirnya,


53

54


KESIMPULAN Laporan

ini

memberikan

bukti

Laporan

ini

juga

menunjukkan

bahwa komitmen baru diperlukan

bahwa


terjadi pada semua wilayah di

anak

Indonesia,

di

Indonesia.

Analisis

perkawinan yang

usia

anak

menunjukkan


bahwa praktik ini mengakar dalam

usia anak di Indonesia tetap tinggi

norma-norma sosial dan budaya

dan

yang

secara kuat. Upaya-upaya yang

tadinya menurun telah meningkat.

dilakukan harus melibatkan tokoh

Prevalensi di antara anak-anak

masyarakat dan agama, laki-laki,

perempuan

anak laki-laki, perempuan, dan

bahwa

prevalensi

di

bawah

usia

15

tahun telah mengalami penurunan

anak

terbesar, tetapi di antara anak-

menangani

anak perempuan usia 16 dan 17

membahayakan

tahun prevalensi perkawinan usia

dukungan

anak

perempuan.

mengalami

peningkatan.

perempuan

untuk

norma-norma dan

bagi

yang

mencari anak-anak

Akan

tetapi,

Anak-anak perempuan usia 15-17

kemiskinan merupakan pendorong

tahun

kuat terjadinya perkawinan usia

harus

menjadi

target

intervensi untuk terus mengurangi

anak

prevalensi perkawinan usia anak.

dilakukan

Sekolah menengah memberikan

bahwa

dampak besar untuk membantu

dapat mengejar pendidikan tinggi,

anak-anak

keterampilan

menunda

perempuan perkawinan

mereka dewasa.

ini hingga

dan

upaya-upaya harus

anak-anak

yang

memastikan perempuan

kejuruan,

dan

menyiapkan peluang masa depan untuk memperoleh penghasilan.


55

Analisis geografis dalam laporan ini

informasi lain mengenai apa yang

menunjukkan

dapat dilakukan untuk mencegah

pendekatan

perlunya gabungan

menargetkan kecamatan,

untuk

kecamatan-

anak

dalam

yang

penuh

Indonesia

keragaman.

provinsi dimana jumlah penduduk

untuk

riset

yang besar mengakibatkan jumlah

perkawinan

pengantin

tinggi.

membantu memberikan jawaban

menginformasikan

tentang bagaimana menimbulkan

anak ini

nama-nama

yang

daerah

dan

konteks

usia

dengan

Laporan

kabupaten,

perkawinan

dimana

Dukungan

baru usia

tentang

anak

akan

dampak

yang

lebih

besar


terhadap

upaya-upaya

untuk

tertinggi ditemukan sebagai titik

menghapus

awal untuk menetapkan target

usia anak tersebut.

praktik

perkawinan

dan upaya-upaya yang dilakukan untuk penghapusan perkawinan

Laporan ini mendorong komitmen

usia anak.

yang

kuat

dari

pemerintah,

organisasi, dan masyarakat untuk Pada akhirnya, masih ada banyak


hal

ketahui

melalui perundang-undangan dan

tentang perkawinan usia anak di

penetapan program yang efektif.

Indonesia,

termasuk

Perkawinan usia anak perempuan

keputusan

yang

yang

belum

kita

bagaimana

diambil

untuk

menjadi

rintangan

bagi

anak

menghapus perkawinan usia anak

perempuan, keluarga, dan negara

dan

untuk

siapa

yang

mengambil

keputusan-keputusan

tersebut.

mengembangkan

potensinya.

Indonesia

memiliki

Selain itu, perlu dilakukan riset lebih

kemampuan yang cukup untuk

lanjut

melakukan

untuk

bagaimana

mengetahui

praktik

tersebut

investasi

yang

lebih

baik di masa yang akan datang

memengaruhi anak laki-laki dan

dengan

pendorong perkawinan usia anak

terarah

di tingkat individu, keluarga, dan

kehidupan anak-anak perempuan

masyarakat.

dan perempuan Indonesia.

56

Diperlukan

pula

upaya-upaya untuk

yang

meningkatkan


LAMPIRAN Lampiran 1. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20 - 24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 15 Tahun Menurut Provinsi, 2008-2012 Provinsi (1)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Tahun

Rata-rata

2008

2009

2010

2011

2012

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1,0 0,6 2,1 1,6 4,4 3,1 5,0 2,0 2,1 12,0 0,7 4,2 1,6 0,0 3,9 2,6 0,9 1,9 1,0 2,9 2,6 3,9 3,1 2,0 4,5 4,4 4,9 3,6 7,8 2,3 2,2 2,9 6,5 3,0

1,1 0,7 1,5 1,8 2,8 2,4 1,2 0,9 2,6 0,9 0,0 3,5 1,2 0,0 3,2 2,3 1,0 1,4 1,6 3,7 4,7 5,3 3,7 2,0 3,7 3,7 3,1 4,6 4,0 1,4 5,0 4,8 8,3 2,5

1,9 0,9 1,1 1,7 3,6 2,4 2,5 1,1 2,5 0,7 0,3 2,5 0,8 0,0 4,0 3,0 1,0 1,5 0,9 3,2 4,2 3,4 2,8 0,8 6,5 5,0 3,5 3,0 5,5 3,4 3,2 4,6 5,2 2,5

1,6 1,0 1,6 2,1 3,4 2,2 1,5 0,9 3,7 0,3 0,3 3,5 1,0 1,5 3,7 2,7 1,1 1,5 1,0 2,6 3,8 2,3 2,7 1,7 2,7 3,1 1,3 2,7 5,4 1,8 3,5 2,5 3,6 2,4

0,3 1,1 1,2 2,1 2,7 1,6 1,4 1,0 1,1 0,8 0,0 3,1 0,9 0,0 2,1 1,8 1,0 1,3 1,4 4,0 3,6 4,2 3,0 1,0 3,2 3,2 3,9 3,8 4,7 2,2 1,9 4,4 3,1 2,0

1,2 0,9 1,5 1,8 3,4 2,3 2,3 1,2 2,4 3,6 0,3 3,3 1,1 0,3 3,3 2,5 1,0 1,5 1,2 3,3 3,8 3,8 3,1 1,5 4,0 3,8 3,3 3,5 5,5 2,2 3,1 3,9 5,1 2,5

Sumber : Susenas 2008-2012


57

Lampiran 2. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20 - 24Tahun yang Menikah Sebelum Usia 16 Tahun Menurut Provinsi, 2008-2012 Provinsi (1)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Tahun

Rata-rata

2008

2009

2010

2011

2012

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3,4 1,9 4,6 5,7 9,4 7,7 10,1 4,7 5,7 19,1 2,0 9,7 4,0 1,6 8,2 8,5 2,2 7,5 2,8 6,3 9,0 9,4 8,3 4,5 11,3 11,5 10,8 8,4 15,7 5,2 8,4 7,3 13,2 7,2

2,9 3,0 4,6 5,0 8,0 6,1 5,6 2,5 5,9 1,6 0,3 8,0 2,9 1,8 7,2 6,8 2,4 5,0 3,7 8,0 9,9 10,5 8,1 5,0 9,7 9,8 7,8 10,4 9,3 6,8 8,8 8,7 17,2 6,1

3,9 2,8 3,2 3,9 6,9 6,3 6,3 2,9 7,1 1,2 1,6 6,4 2,4 1,4 8,4 7,6 3,6 7,0 3,6 6,5 8,7 9,7 6,5 4,2 13,1 9,6 8,8 6,6 12,4 6,9 6,2 10,2 12,5 5,9

4,0 2,7 4,3 4,8 7,7 5,4 4,0 3,1 6,9 3,0 1,5 7,4 2,5 1,5 6,6 5,3 2,2 4,0 2,5 8,2 10,9 6,9 5,3 4,5 6,4 7,9 5,4 6,8 15,0 3,4 9,0 7,6 9,1

3,4 2,2 2,1 4,0 9,2 6,3 5,6 2,6 6,2 3,4 1,9 7,8 2,7 1,5 5,1 5,0 2,9 5,5 4,2 8,7 10,2 9,2 6,1 3,5 8,3 7,2 8,7 8,9 13,1 5,9 5,8 7,7 8,7

3,5 2,5 3,7 4,6 8,2 6,4 6,3 3,2 6,4 6,6 1,5 7,8 2,9 1,6 7,0 6,6 2,7 5,8 3,4 7,6 9,7 9,1 6,8 4,3 9,7 9,1 8,3 8,1 13,3 5,6 7,6 8,3 11,8

5,5

5,4

6,0

Sumber : Susenas 2008-2012

58


Lampiran 3. Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20 - 24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 Tahun Menurut Provinsi, 2008-2012 Provinsi

Tahun

Rata-rata

2008

2009

2010

2011

2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

19,5 14,0 19,0 22,4 32,2 28,3 29,6 22,6 29,3 36,9 12,8 33,1 23,0 13,8 29,5 29,4 15,9 27,5 19,8 28,2 37,5 33,9 29,0 25,0 38,0 34,8 35,1 32,1 40,6 23,6 25,1 22,2 38,2 27,4

16,9 14,1 16,8 25,3 28,9 25,5 22,1 18,3 29,9 8,4 12,0 30,4 22,4 14,9 28,5 26,9 15,4 26,2 20,1 31,1 36,3 32,1 26,4 25,3 37,8 29,9 32,1 33,9 36,0 28,0 27,4 33,0 39,7 25,8

15,2 16,5 18,0 19,0 28,2 25,6 25,7 17,1 25,4 13,1 12,2 28,0 20,1 11,6 28,0 26,8 15,6 25,6 18,6 29,0 34,6 30,1 23,5 25,4 37,2 31,3 30,7 27,9 36,4 23,7 24,5 24,5 33,0 24,5

18,1 16,8 20,6 18,5 31,3 21,6 25,3 15,8 28,0 13,1 13,4 30,2 20,4 10,6 27,3 24,1 14,5 22,8 21,0 30,6 34,9 32,9 23,5 22,9 30,7 29,2 29,9 31,9 36,7 16,4 30,0 27,1 30,1 24,7

17,5 14,8 13,2 19,0 30,9 27,6 25,4 19,3 28,6 6,8 14,9 30,9 19,8 10,7 26,3 23,3 16,5 25,0 22,5 29,9 38,2 34,5 31,1 25,0 32,0 28,0 31,1 35,3 35,5 21,1 30,7 29,0 30,1 25,0

17,4 15,2 17,5 20,7 30,3 25,7 25,6 18,6 28,1 17,2 13,0 30,5 21,1 12,2 27,8 26,1 15,6 25,4 20,5 29,8 36,3 32,7 26,6 24,7 34,9 30,5 31,8 32,2 37,0 22,2 27,7 27,3 33,6 25,4

Sumber : BPS RI - Susenas 2008-2012


59

Lampiran 4.

Persentase Perkawinan Kabupaten, 2010

Remaja

Perempuan

Menurut

Provinsi

Kabupaten

Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%)

(1)

(2)

(3)

Aceh Sumatera Utara

Deli Serdang

31

Medan

30

Nias Utara

29

Nias Selatan

24

Nias Barat

23

Batu Bara

23

Padang Lawas

22

Pematang Siantar

21

Padang Lawas Utara

20

Gunungsitoli

20

Bungo

25

Tebo

24

Merangin

24

Sarolangun

21

Kerinci

21

Ogan Komering Ilir

23

Musi Banyuasin

22

Sumatera Barat Riau Jambi

Sumatera Selatan

Bengkulu

Musi Rawas Ogan Komering Selatan Mukomuko

Lampung

Mesuji

22

Kepulauan Bangka Belitung

Bangka Selatan

29

Bangka Barat

23

Belitung Timur

22

Jakarta Utara

33

Jakarta Barat

32

Jawa Barat

Cianjur

22

Jawa Tengah

Wonosobo

63

Purworejo

23

Banjarnegara

23

Temanggung

23

Magelang

22

Blora

20

21 Ulu 21 22

Kepulauan Riau DKI Jakarta

D,I, Yogyakarta

60


Provinsi

Kabupaten


(2)

(3)

(1) Jawa Timur

Banten

Bondowoso

35

Probolinggo

35

Situbondo

34

Sumenep

32

Lumajang

26

Jember

25

Pamekasan

23

Tuban

20

Lebak

30

Tangerang

29

Serang

24

Serang

23

Lombok Tengah

21

Lombok Timur

20

Sintang

24

Ketapang

23

Kapuas Hulu

23

Sanggau

22

Melawi

20

Gunung Mas

29

Lamandau

28

Katingan

28

Murung Raya

27

Barito Selatan

26

Seruyan

26

Sukamura

25

Kotawaringin Timur

25

Barito Utara

25

Barito Timur

24

Kotawaringin Barat

23

Kapuas

21

Pulang Pisau

20

Tapin

33

Tanah Bumbu

29

Tanah Laut

28

Balangan

28

Kota Baru

28

Hulu Sungai Selatan

26

Hulu Sungai Tengah

25

Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan


61

Provinsi

Kabupaten


(2)

(3)

(1)

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Banjar

24

Tabalong

21

Hulu Sungai Utara

20

Barito Kuala

20

Tana Tidung

24

Kutai Barat

23

Berau

20

Paser

20

Bolaang Mongondow Bolaang Mongondow Timur Tojo Una-Una

22

Parigi Moutong

22

Banggai Kepulauan

20

Sigi

20

Morowali

20

Wajo

21

Sidenreng Rappang

20

Konawe Utara

23

Konawe Selatan

22

Bombana

22

Pohuwato

22

Gorontalo Utara

21

Boalemo

20

Mamuju Utara

23

Tambrauw

29

Teluk Bintuni

24

Manokwari

20

Asmat

34

Puncak Jaya

27

Puncak

25

Mappi

24

Pegunungan Bintang

23

Boven Digoel

22

Mamberamo Raya

20

20 23

Maluku Maluku Utara Papua Barat

Papua

Sumber : Sensus Penduduk 2010 Keterangan: Persentase perkawinan remaja perempuan yang kurang dari 20 persen tidak ditampilkan dalam tabel

62


Lampiran 5.

Persentase Perkawinan Kecamatan, 2010 Provinsi (1)

Aceh

Sumatera Utara

Remaja

Kecamatan (2) Rusip Antara Pulo Aceh Lauser Sitolu Ori Alasa Talu Muzoi Hamparan Perak Batang Kuis Medan Marelan Medan Labuhan Medan Deli Medan Kota Belawan Pantai Labu Lolomatua Medan Polonia Iembah Tanjung Muda HI Beringin Tuhemberua Gunungsitoli Alo Oa Umbunasi Tanjung Tiram Lolofitu Moi Simangambat Alasa Medan Maimun Namohalu Esiwa Percut Sei Tuan Kutambaru Susua Sunggal Medan Barat Huta Raja Tinggi Medan Sunggal Gunungsitoli Utara Lolowa'u Siantar Martoba Tanjung Morawa Huristak Batang Lubu Sutam Medan Denai Mazo Mandhere Utara Bangun Purba Patumbak Medan Area Labuhan Deli Medan Amplas Medan Helvetia


Perempuan

Menurut

Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%) (3) 30 28 25 51 50 47 45 45 44 43 43 42 41 40 39 39 38 37 36 35 35 35 34 34 34 34 34 33 33 33 32 32 32 32 31 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 28 28

63

Provinsi

Kecamatan


(1)

(2) Medan Timur Sawo Maniamolo Siantar Barat Gunungsitoli Idanoi Galang Hibala Siantar Sitalasari Medan Perjuangan Medang Deras Medan Johor Medan Tembung Deli Tua Siantar Utara Asam Jujuhan Pagai Selatan Pagai Utara Seberut Barat Daya Ix Koto Sangir Balai Jango Siberut Tengah Siberut Barat Tigo Lurah Bajanjang Koto Besar Logas Tanah Darat Batang Cenaku Pendalian IV Koto Bonai Darussalam Pelalawan Kemuning Langgam Rakit Kulim Sungai Tenang Bathin II Pelayang Bathin III Ulu Tabir Ilir Tabir Timur Rantau Pandan Renah Mendaluh Bangko Barat Lembah Masurai VII Koto Ilir Muara Papalik Limbur Lubuk Mengkuang Gunung Kerinci Tiang Pumpung Tanah Sepenggal Tanah Tumbuh Gunung Tujuh Tabir Ulu

(3) 28 27 27 27 27 26 26 26 26 25 25 25 25 25 41 40 37 33 32 29 29 27 26 25 27 26 26 26 26 25 25 25 51 50 45 43 43 37 37 36 36 35 34 34 34 34 34 33 33 32

Sumatera Barat

Riau

Jambi

64


Provinsi (1)

Sumatera Selatan

Kecamatan (2) Pelepat Ilir Tengah Ilir Muko-Muko Bathin VII Pelepat VII Koto Muara Tabir Air Hitam Cermin Nan Gedang Muara Siau Pamenang Selatan Tebo Ulu Mersam Serai Serum Batang Asam Pauh Bathin II Babeko Tanah Sepenggal Lintas Jangkat Air Hangat Timur Tabir Sumay Rimbo Ulu Merlung Mandiangin Margo Tabir Tabir Selatan Kayu Aro Pamenang Barat Mesuji Makmur Buay Pemaca Batanghari Leko Gumay Ulu Pedamaran Timur Muara Lakitan Cengal Mekakau Ilir Air Salek Kisam Tinggi Nibung Sungai Keruh Sungai Menang Kisam Ilir Mesuji Raya Bayung Lencir Muara Sugihan Abab Belitang Jaya Ulu Rawas Plakat Tinggi Keluang


Presentase Perkawinan Remaja Perempuan (%) (3) 32 32 32 32 31 31 31 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28 28 28 27 27 26 26 26 26 26 25 25 38 38 37 34 33 33 33 32 32 32 32 31 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29

65

Provinsi (1)

Bengkulu

Lampung

66

Kecamatan (2) Mesuji Jaya Loka Belitang II Sinar Peninjauan Rambang Lembak Rembang Dangku Semendawai Timur Cambai Lempuing Jaya Penukal Lempuing Bulan Tengah Suku Ulu Penukal Utara Madang Suku III Ulu Ogan Tuah Negeri Buay Runjung Belitang III Muaradua Kisam Sungai Are Madang Suku I Muara Sahung Padang Bano Malin Deman Seluma Utara Selagan Raya Padang Guci Hulu Air Rami Ulu Talo Nasal V Koto Napal Putih Penarik Merigi Kelindang Sindang Dataran Topos Muara Kemumu Teramang Jaya Ulubelu Bengkunat Belimbing Pematang Sawa Suoh Gedung Surian Belalau Rawajitu Utara Mesuji Muara Sungkai Bandar Mataram Panca Jaya



Provinsi (1) Kepulauan Bangka Belitung

Kepulauan Riau DKI Jakarta

Jawa Barat

Kecamatan


(2) Air Gegas Pulau Besar Membalong Tukak Sadai Dendang Simpang Rimba Simpang Pesak Simpang Renggiang Payung Simpang Teritip Riau Silip Lubuk Besar Toboali

(3) 35 33 32 31 30 30 30 29 28 28 27 26 25

Pademangan Tambora Cengkareng Cilincing Penjaringan Tanjung Priok Koja Taman Sari Palmerah Kali Deres Grogol Petamburan Kelapa Gading Kebon Jeruk Curugkembar Tegal Buleud Takokak Cidadap Cidolog Agrabinta Puspahiang Kali Bunder Mekarmukti Cisewu Naringgul Maniis Campaka Mulya Pabuaran Caringin Pasirkuda Cidaun Tanjungsari Rancabali Kertasari Cikadu Pagelaran Ciemas

40 40 36 34 34 33 33 33 32 31 31 27 26 43 41 41 41 39 38 37 37 37 36 35 35 34 34 34 33 33 32 32 32 32 32 31


67

Provinsi (1)

Jawa Tengah

68

Kecamatan (2) Rongga Cikedung Waluran Bojongmangu Kadupandak Talegong Gununghalu Ciwidey Pasirjambu Cimerak Purabaya Cibitung Sukamakmur Campaka Pamulihan Sukanagara Kutawaringin Sukajaya Jatigede Cariu Sukasari Cipatujah Karangjaya Sukaresmi Surian Tanjungmedar Leles Sagaranten Kabandungan Cijati Jampang Tengah Kertajati Pengalengan Taraju Cisarua Pancatengah Cikalong Cibinong Langkaplancar Watumalang Sukoharjo Kejajar Kalikajar Garung Kalibawang Sapuran Kepil Bruno Kertek Wadaslintang



Provinsi (1)

Kecamatan (2) Leksono Kaliwiro Bener Mojotengah Loano Salaman Selomerto Borobudur Kemiri Wonosobo Salaman Pituruh Pandanarum Petungkriono Ngluwar Selo Lebakbarang Pagentan Tretep Gemawang Kledung Todanan Pecalungan Karangtengah Gebang Pulosari Karangjambu Japah Watukumpul Pejawaran Butuh Ngaringan Pakis Wanayasa Wonoboyo Karangreja Banjarmangu Tlogomulyo Karangkobar Kandangserang Kembang Kunduran Gabus Pagedongan Kalibening Sawangan Ngablak Kajoran Bejen Gudem



69

Provinsi (1)

D,I, Yogyakarta Jawa Timur

70

Kecamatan (2) Kaliangkrik Jumo Cepogo Karimunjawa Gunung Wungka Bogorejo Keling Kaloran Banjarharjo Sadang Reban Patean Punggelan Sumowono Kradenan Pakis Aji Dayeuhluhur Pulokulon Belik Sumber Jati Batur Candiroto Saptosari Tepus Sumbermalang Lumbang Rubaru Kuripan Pakem Dungkek Tiris Batuputih Krucil Jangkar Botolinggo Bantaran Sumber Arjasa Lumbang Taman Krocok Jatibanteng Cermee Wonomerto Mlandingan Dasuk Sumberjambe Nonggunong Manding Ledokombo



Provinsi (1)

Kecamatan (2) Gayam Sempol Wringin Talango Kapongan Ranuyoso Pasongsongan Mangaran Batang Batang Gucialit Ambunten Binakal Kendit Tlogosari Gading Tegalampel Padang Pakuniran Mayang Klabang Wongsorejo Batu Marmar Arjasa Mumbulsari Maesan Suboh Bendungan Pragaan Pakusari Grabagan Sukowono Tanggung Gunung Tamanan Sumber Wringin Sukosari Banyuglugur Sukapura Pasrepan Silo Jelbuk Besuk Wonosari Pager Wojo Randuagung Montong Grujugan Arjasa Kerek Kedungjajang Pujer



71

Provinsi (1)

72

Kecamatan (2) Lenteng Puspo Pasean Kotaanyar Senduro Giligenteng Kampak Bangsalsari Bubulan Tongas Sekar Jambesari Darus Sholah Klakah Pasrujambe Kangayan Nawangan Raas Bandar Prajekan Tegalsiwalan Sokobanah Kadur Sumber Baru Curah Dami Pucang Laban Wonotirto Tosari Gapura Dongko Tapen Kalisat Licin Bungatan Pudak Tempurejo Margomulyo Ajung Pengantenan Ampelgading Pujon Sukorambi Pule Sukorame Pronojiwo Banyuanyar Tanggul Asembagus Panggungrejo Ganding Panji



Provinsi (1)

Banten

Kecamatan (2) Ketapang Yosowilangun Kenduruan Bluluk Munjungan Jenggawah Leces Sendang Tutur Saronggi Kunir Bakung Rembang Sumbermanjing Sumberasih Gondang Maron Banyuates Rowokangklung Winongan Panti Sukosewu Sugihwaras Panarukan Sawahan Kepoh Baru Krejengan Kalipuro Pasirian Kalibaru Tambakrejo Suruh Tegalombo Gedangan Wonosalam Kejayan Tirto Yudo Songgon Lebakgedong Pakuhaji Sepatan Timur Cibeber Maja Leuwidamar Sobang Legok Curug Cikeusik Muncang Cirinten



73

Provinsi (1)

74

Kecamatan (2) Sindang Jaya Bojongmanik Gunung Kaler Cigemblong Warunggunung Kemiri Kosambi Jayanti Cibitung Kronjo Sukadiri Teluknaga Cisauk Cipanas Pagedanan Rajeg Cilograng Sukamulya Walantaka Kasemen Cihara Angsana Mauk Cibaliung Waringinkurung Pamarayan Mancak Jambe Gunung Kencana Cisoka Jawilan Cikulur Sajira Solear Sindangresmi Wanasalam Ciomas Kresek Cimanggu Sukaresmi Cikeusal Panimbang Panggarangan Cibadak Panongan Sumur Cigeulis Bandung Bojonegara Cileles



Provinsi

Kecamatan


(1)

(2) Tigaraksa Cimarga Patia Ciruas Binuang Neglasari Balaraja Pupuan Jerowaru Labangka Suela Sekotong Tengah Praya Timur Pekat Sakra Timur Montong Gading Keruak Terara Batukliang Utara Mahu Katala Hamu Lingu Kambata Mapambuhang Raijua Kahaungu Eti Empanang Singkup Air Upas Danau Sentarum Silat Hilir Marau Simpang Hulu Hulu Kapuas Sepauk Tempunak Boyan Tanjung Sungai Melayu Rayak Serawai Pemahann Binjai Hulu Simpang Dua Puring Kencana Jelai Hulu Silat Hulu Sandai Menukung Tumbang Titi Meliau Lembah Bawang Sungai Tebelian Kendawangan

(3) 26 26 26 25 25 25 25 28 36 33 29 29 28 27 26 26 26 25 25 46 28 26 26 25 39 39 37 36 36 35 35 34 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 31 31 31 30 30 30 30 29

Bali Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat


75

Provinsi (1)

Kalimantan Tengah

76

Kecamatan (2) Tayan Hulu Parindu Kayan Hulu Dedai Subah Manis Mata Nanga Tayap Badau Mukok Ketungau Tengah Sungai Laur Tujuhbelas Bonti Pinoh Selatan Belitang Batang Lupar Bika Kayan Hilir Ketungau Hulu Ketungau Hilir Kelam Permai Suhaid Belitang Hilir Arut Utara Miri Manasa Antang Kalang Timpah Telawang Barito Tuhup Raya Permata Kecubung Cempaga Hulu Patangkep Tutui Rakumpit Marikit Danau Sembuluh Parenggean Dusun Hilir Pasak Talawang Bulik Timur Tanah Siang Petak Malai Batangkawa Bukit Santuai Rungan Hulu Teweh Timur Mentaya Hulu Katingan Tengah Gunung Purei Damang Batu Kapuas Hulu



Provinsi (1)

Kalimantan Selatan

Kecamatan (2) Kamipang Lamandau Menthobi Raya Gunung Bintang Awai Manuhing Raya Montalat Paju Epat Sanaman Mantikei Pangkalan Banteng Dusun Utara Wang Sangalang Garii Lahei Kahayan Hulu Utara Balai Riam Kapuas Tengah Delang Sepang Tanah Siang Selatan Sematu Jaya Gunung Timang Raren Batuah Hanau Karau Kuala Sumber Barito Laung Tuhup Manuhing Katingan Hulu Pulau Malan Bukit Raya Mantangai Sungai Babuat Seribu Riam Banamatingang Tewah Awang Seranau Rungan Kapuas Kuala Kotawaringin Lama Kurun Permata Intan Cempaga Belantikan Raya Jenamas Paramasan Telaga Bauntung Hatungun Piani Sungai Pinang Sungai Durian



77

Provinsi (1)

78

Kecamatan (2) Bungur Loksado Hampang Pamukan Barat Batang Alai Timur Salam Babaris Pamukan Utara Bajuin Kelumpang Barat Halong Kintap Hantakan Mantewe Daha Barat Kuranji Karang Bintang Simpang Empat Sambung Makmur Muara Uya Kusan Hulu Tambang Ulang Candi Laras Utara Batu Ampar Bakarangan Tapin Tengah Sampanahan Pengaron Jorong Telaga Langsat Kelumpang Hulu Kelumpang Tengah Aranio Juai Karang Intan Padang Batung Lokpaikat Angsana Pamukan Selatan Pulau Sebuku Paminggir Pulau Laut Timur Labuan Amas Utara Kuripan Tabukan Panyipatan Pulau Laut Tengah Awayan Satui Sungai Loban Batu Mandi



Provinsi (1)

Kalimantan Timur

Kecamatan (2) Tabunganen Bati-bati Upau Mataraman Pulau Laut Barat Daha Selatan Sungai Raya Candi Laras Selatan Kelumpang Hilir Haruyan Kurau Bumi Makmur Angkinang Binuang Pulau Laut Selatan Batang Alai Utara Banjang Jaro Tapin Selatan Batu Licin Paringin Selatan Labuan Amas Selatan Simpang Empat Bintang Ara Sungai Tabukan Kelumpang Selatan Tebing Tinggi Danau Panggang Batu Putih Kelay Tabalar Bentian Besar Sekatak Muara Samu Biatan Batu Engau Sebuku Karangan Pulau Derawan Long Mesangat Manor Bulatin Laham Jempang Pujungan Rantau Pulung Muara Lawa Segah Long Pahangai Kenohan Bengalon



79

Provinsi (1)

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

80

Kecamatan (2) Tanjung Palas Tengah Bongan Tanjung Palas Utara Muara Wis Muara Komam Kembang Janggut Tanjung Harapan Muara Kaman Muara Muntai Kaubun Tanjung Palas Timur Kaliorang Sekolaq Darat Kayan Hilir Damai Penyinggahan Batu Sopang Sesayap Malinau Selatan Touluaan Selatan Ratatotok Kalongan Lembean Timur Passi Timur Bilalang Lolayan Sangkub Soyo Jaya Ulubongka Batui Selatan Lore Tengah Kulawi Selatan Pipikoro Mamosalato Banggai Selatan Bolano Lambunu Lindu Nuhon Lampasio Kinovaro Rio Pakava Poso Pesisir Utara Basidondo Toribulu Taopa Bokan Kepulauan Totikum Selatan Sojol Utara Tiloan Bungku Utara



Provinsi (1)

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Kecamatan (2) Bulagi Selatan Ampana Tete Nokilalaki Palolo Bualemo Bahodopi Marawola Barat Pasilambena Parigi Belawa Ponre Lamuru Watang Sidenreng Takkalalla Seko Pitu Riase Pitu Riawa Mario Riawa Keera Mata Usu Asinua Latoma Routa Tolala Porehu Rarowatu Kep, Masaloka Raya Basala Langgikima Sawa Tinondo Marobo Lambadia Tontonunu Kapoiala Ngapa Lalembuu Ranomeeto Barat Rarowatu Utara Polinggona Abuki Mowila Poleang Utara Onembute Molawe Wolasi Laonti Poleang Selatan Landono Lantari Jaya



81

Provinsi (1)

Gorontalo

Sulawesi Barat

Maluku Maluku Utara

Papua Barat

82

Kecamatan


(2) Lainea Kabaena Utara Taluditi Patilanggio Asparaga Tolinggula Wanggarasi Bulawa Dengilo Gentuma Raya Wonosari Tikke Raya Pedongga Sampaga Tommo Bulu Taba Balla Baras Tobadak

(3) 25 25 37 34 27 27 27 27 26 25 25 36 33 29 27 27 26 26 25

Taliabu Timur Bacan Barat Utara Taliabu Selatan Obi Timur Obi Barat Maba Tengah Kasiruta Barat Gane Timur Tengah Tobelo Barat Taliabu Utara Moskona Timur Kwoor Tahosta Testega Moskona Utara Aranday Sururey Meyado Hingk Didohu Masyeta Nenei Dataran Isim Merdey Syujak Tembuni Waigeo Barat Abun Biscoop Naikere

34 30 30 29 27 27 26 26 26 25 70 58 57 56 54 51 50 46 46 44 42 41 41 40 40 39 38 38 37 36


Provinsi (1)

Papua

Kecamatan (2) Anggi Gida Menyambouw Nikiwar Tanah Rubu Soug Jaya Sidey Manimeri Tuhiba Anggi Membey Irorutu/ Fafurwar Oransbari Wayer Kambrau Warmare Klayili Moswaren Kuri Wamesa Wamesa Senopi Moskona Barat Yamo Dorman Sebang Yogosem Sukikai Selatan Mewoluk Menou Kawor Pepera Awinbon Ok Bape Yaniruma Ok Aon Doufo Firiwage Airu Soba Kolomdol Egiam Suator Suru-Suru Rofaer Nalca Kombay Serambakon Apawer Hulu Wangbe Sawa Erma Citakmitak



83

Provinsi

Kecamatan


(1)

(2)

(3)

Sinak 46 Kayo 45 Bime 43 Fayit 40 Pantai Kasuari 39 Benuki 39 Agisiga 38 Kaibar 37 Passue 37 Fawi 36 Sesnuk 35 Kosarek 35 Mulia 34 Kaureh 33 Yaro 33 Ilugwa 33 Wosak 33 Epumek 33 Pantai Barat 32 Senggi 31 Jila 31 Tarup 31 Hitadipa 31 Biandoga 30 Kenyam 30 Jair 29 Gamelia 28 Kona 28 Kurima 28 Towe Hitam 28 Waris 28 Kamu 27 Inggerus 27 Mapia 27 Sugapa 26 Yahuliambut 26 Haju 26 Atsy 26 Unurum Guay 25 Assue 25 Sumber : Sensus Penduduk 2010 Keterangan: Persentase perkawinan remaja perempuan yang kurang dari 25 persen tidak ditampilkan dalam tabel

84


United Nations General Assembly.(2014). The Road to Dignity by 2030: Ending poverty, transforming all lives and protecting the planet – Synthesis report of the Secretary-General on the post-2015 sustainable development agenda. New York: United Nations A/69/700; and United Nations General Assembly. Resolution Adopted by the General Assembly 69/XX: Child, early and forced marriage. Agenda Item 65(a), Version 14, New York: United Nations. 2 Minchew, Thompson and Kennedy. (2014). The Summer of the Summit – Now what for child, early and forced marriage? Girls Not Brides. Available from: http://www.girlsnotbrides.org/summer-summit-now-child-early-forced-marriage/, Accessed 28 January 2015. 3 United Nations Children’s Fund. (2014). Ending Child Marriage: Progress and prospects. New York: UNICEF, p. 1. 4Ending Child Marriage: Progress and prospects, p.5; United Nations Children’s Fund. (2014). The State of the World’s Children 2014 In Numbers: Every child counts – Revealing disparities, advancing human rights. 5 National Statistics Bureau (BPS). (2013). Indonesia’s National Socioeconomic Survey (Susenas) 2012. Jakarta: Indonesia. 6National Statistics Bureau (BPS), National Population and Family Planning Board (BKKBN), Ministry of Health (Kemenkes - MOH) and ICF International. (2013). Demographic Health Survey (DHS) 2012. Jakarta: Indonesia. 7Ending Child Marriage: Progress and prospects, p.5. 8National Statistics Bureau (BPS), National Population and Family Planning Board (BKKBN), Ministry of Health (Kemenkes - MOH) and ICF International. (2013). Demographic Health Survey (DHS) 2012. Jakarta: Indonesia. 9 Evenhuis, Mark and Jennifer Burn. (2014). Just Married, Just a Child: Child marriage in the IndoPacific region. Melbourne: Plan International Australia, p. 26. 10 Marriage Law no. 1/1974, article 7 (1). 11 Child Protection Law no. 23/2002, article 26, 1 (c). 12 Marshan, Rakhmadi and Rizky. (2013). Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia. Conference paper presented at the Child Poverty and Social Protection Conference, 10 September 2013. Supported by UNICEF Indonesia, the National Development Planning Agency (BAPPENAS) and the SMERU Institute. 13 The Convention on the Rights of the Child, Article 1. 14The Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages, Article 1. 15 Plan Asia. (2012). Asia Child Marriage Initiative. Bangkok: Plan Asia Regional Office. 16 Ending Child Marriage: Progress and prospects, p. 5. 17 Ibid. 18United Nations Population Fund. (2012). Marrying Too Young: End child marriage. New York: UNFPA, p. 26. 19Ending Child Marriage: Progress and prospects, p. 2. 20Marrying Too Young: End child marriage, p. 44. 21Ending Child Marriage: Progress and prospects, p. 2. 22Ending Child Marriage: Progress and prospects, p. 2. 23Ending Child Marriage: Progress and prospects, p. 2. 24 Evenhuis and Burn, Just Married, Just a Child. 17. 25 CORAM International and UNICEF East Asia and the Pacific. (2015). Legal protection from violence: Analysis of domestic laws relating to violence against children in ASEAN States. Bangkok, Thailand. 26Ending Child Marriage: Progress and prospects, p. 3; and World Bank. (2012), World Development Report on Gender Equality and Development. p. 154, fig. 4.3. 1


85

Jain, S. and K. Kurz. (2007). New Insights on Preventing Child Marriage, Washington, D.C.: International Centre for Research on Women (ICRW). p. 24. 28Ending Child Marriage: Progress and prospects, p. 2. 29 World Vision. (2013). Untying the Knot: Exploring early marriage in fragile states. Research Report. London: World Vision UK. 30 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Article 16. 31 The Convention on the Rights of the Child, Article 1, p. 2. 32 The Convention on the Rights of the Child, Article 28 and 31, pp. 8-9. 33 The Convention on the Rights of the Child, Article 19 and 34, pp. 5 and 10.; and United Nations Children’s Fund.(2014). Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children. New York: UNICEF, pp. 131-133. 34 The Convention on the Rights of the Child, Article 24, p. 7. 35 The Convention on the Rights of the Child, Article 36, p. 10. 36 The Convention on the Rights of the Child, Article 9, p. 3. 37 Plan International. (2012). Because I am a Girl: The state of the world’s girls 2012: Learning for life. London: Plan International, p. 22. 38Marrying Too Young: End Child Marriage, pp. 11, 44. 39 Centre for Reproductive Rights. (2013). Accountability for Child Marriage: Key U.N. Recommendations to Governments in South Asia on Reproductive Health and Sexual Violence (Fact Sheet). New York: CFRR, p. 4; and Kim, M. et al., (2013). When Do Laws Matter? National Minimum-Age-of-Marriage Laws, Child Rights, and Adolescent Fertility, 1989–2007. Law & Society Review, 47, (3), pp. 589, 591. 40WHO. (2014). World Health Statistics 2014. Geneva, Switzerland: World Health Organization; Raj, A. (2010). When the mother is a child: The impact of child marriage on the health and human rights of girls. Boston. Archives of disease in childhood. 95, (11), p. 931. 41Accountability for Child Marriage, p. 4 42 Evenhuis and Burn. Just Married, Just a Child, p. 26. 43Ending Child Marriage: Progress and prospects, p. 4. 44 Evenhuis and Burn. Just Married, Just a Child, p. 25. 45 Simanjuntak, H. (2015). Aceh student expelled from school over marriage. Jakarta: The Jakarta Post. Available from: http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/23/aceh-studentexpelled-school-over-marriage.html. Accessed 23 June 2015. 46Because I am a GirlThe state of the world’s girls 2012: Learning for life. p. 22. 47 ICRW. (2005). Development Initiative on Supporting Health Adolescents (DISHA) Project: Analysis of quantitative baseline survey data conducted in 2004. Washington, D.C: ICRW and Mathur, Greene and Malhotra. (2003). Too Young to Wed: The lives, rights and health of young married girls. Washington, D.C.: ICRW. 48 Raj, A. When the mother is a child, p. 931; Gage, A.J. (2013). Association of child marriage with suicidal thoughts and attempts among adolescent girls in Ethiopia. Journal of Adolescent Health, 52, (5), p. 654; and Evenhuis and Burn, Just Married, Just a Child, p. 20. 49Ending Child Marriage: Progress and prospects, p. 4. 50 Jain and Kurz, New Insights on Preventing Child Marriage, p. 8; ICRW. Development Initiative on Supporting Health Adolescents (DISHA) Project; and Raj When the mother is a child, p. 931. 51UNICEF. (2012). Progress for Children: A report card on adolescents: Number 10. New York: New York: UNICEF. p. 47. 52 Jain and Kurz, New Insights on Preventing Child Marriage, p. 8. 53 Mason, J. B., et al. (2014). The first 500 days of life: policies to support maternal nutrition. Global Health Action, 7..; and Prentice, A.M. et al. (2013). Critical windows for nutritional interventions against stunting, American Journal of Clinical Nutrition. 97, (5), pp. 911-8. 54Fall, C.H.D., et al. (2015). Association between maternal age at childbirth and child and adult outcomes in the offspring: a prospective study in five low-income and middle-income countries (COHORTS collaboration). Lancet Glob Health 2015; 3: e366-77, p. 366. 27

86


55Fall,

et al. Association between maternal age at childbirth and child and adult outcomes in the offspring: a prospective study in five low-income and middle-income countries (COHORTS collaboration), p. 374. 56Fall, et al. Association between maternal age at childbirth and child and adult outcomes in the offspring: a prospective study in five low-income and middle-income countries (COHORTS collaboration), p. 375. 57 International Planned Parenthood Foundation and United Nations Population Fund. (2006). Ending Child Marriage: A guide for global policy action, UNFPA, p. 14. 58 Chaaban, J. and W. Cunningham. (2011). Measuring the Economic Gains of Investing in Girls: The girl effect dividend. Policy Research Working Paper. The World Bank, Washington, D.C.: The World Bank. 59 Rabi, A. (2014). Cost of Inaction: Child and adolescent marriage in Nepal. UNICEF. 60 Girls Not Brides. (2015). What is the impact? Available from: http://www.girlsnotbrides.org/what-is-the-impact/ Accessed 28 January 2015. 61 Girls Not Brides. (2015). Post-2015 Advocacy Toolkit. London: Girls Not Brides. 62 Rabi, A. (2015). Technical Note. Cost of Inaction: Child and adolescent marriage in Indonesia. UNICEF Indonesia (unpublished). 63The State of the World’s Children 2014 In Numbers. 64 Ibid. 65Ending Child Marriage: Progress and prospects, p.5; Evenhuis and Burn. Just Married, Just a Child, p. 26. 66 AIPJ. (2014). Baseline study on legal identity: Indonesia's missing millions. Jakarta, Indonesia: AIPJ. 67 UN Women. Indonesia Fact Sheet. New York: UN Women. 2011. 68 Evenhuis and Burn. Just Married, Just a Child. p. 26. 69 United Nations Development Programme. (2014). Human Development Report 2014. New York: UNDP. 70Indonesia Fact Sheet. 71 Evenhuis and Burn, Just Married, Just a Child, p.15. 72 Evenhuis and Burn, Just Married, Just a Child, p. 26. 73 Ibid. 74 Sitepu, A. and Y. Meilissa. (2015). Salvaging the Marriage Law. Jakarta: The Jakarta Post. Available from: http://www.thejakartapost.com/news/2015/06/23/salvaging-marriagelaw.html. Accessed 23 June 2015. 75Middleton, R. (2015). Indonesia: Constitutional Court throws out petition to raise girls’ minimum age to 18. IBTimes. Available from: http://www.ibtimes.co.uk/indonesia-constitutional-courtthrows-out-petition-raise-girls-minimum-marriage-age-18-1507855. Accessed 25 June 2015. 76Evenhuis and Burn, Just Married, Just a Child, p. 26. . 77 Nurlaelawati, E. (2015). Under Age Marriage: Attitude of Judges and Civil Registrar to Requests for Registration and Dispensation. Yogyakarta: Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta (unpublished). 78 Evenhuis and Burn, Just Married, Just a Child, p. 26. . 79 Coram Children’s Legal Centre. (2015). Legal Protection from Violence: analysis of domestic laws relating to violence against children in ASEAN States (draft), pp. 124-126, (unpublished). 80 Committee on the Rights of the Child. (2014). Concluding observations for the combined third and fourth periodic reports of Indonesia. Geneva, Switzerland: Committee on the Rights of the Child. Available from: http://www.refworld.org/publisher,CRC,CONCOBSERVATIONS,,541bef294,0.html Accessed 22 June 2015. 81 Adioetomo, Posselt & Utomo. (2014). UNFPA Indonesia Monograph Series: No. 2,Youth in Indonesia, pp. 105-106. 82 Mathur, Greene and Malhotra, Too Young to Wed, p. 6. 83Ending Child Marriage: Progress and prospects.


87

84National

Statistics Bureau (BPS). (2013a). Indonesia Socio-Economic Survey 2012. Jakarta: Indonesia. Susenas is a series of large-scale, nationally representative socioeconomic surveys conducted by the BPS nearly every year since 1963-1964. They include questions on age, sex, marital status, age of first marriage and educational attainment for all household members, as well as questions on aspects of socio-economic status such as food, clothing, shelter, education, health, security and employment. 85 National Statistics Bureau (BPS). (2013). The Indonesia Population Census 2010. Jakarta: Indonesia. The Indonesia Population Census has been conducted every 10 years since 1961, with the last census in 2010. The census covers all residents in all of Indonesia’s geographical territory. It is conducted in two stages, with a complete enumeration to collect data on name, sex and age, and a sample enumeration to collect more detailed information including marital status, socio-economic characteristics, education, fertility, and housing conditions. For this report, analysis was conducted on the marital status of women between the ages of 15-19 years. Because the census is conducted with all households and collects data by geographical level, this study undertook a geographical analysis both by geographical area and level (national, provincial, district and sub-district). 86Demographic Health Survey (DHS) 2012. 87National Statistics Bureau (BPS). (2013a). Indonesia Socio-Economic Survey 2012. 88 Plan International & CPPS GMU. (2011). Child marriage in Indonesia. Jakarta, Indonesia: Plan International. 89Aceh student expelled from school over marriage. 90 Estimasi data Susenas hanya mencapai level kabupaten/kota, dan akan lebih baik jika estimasinya untuk level provinsi saja.Oleh karena itu, dalam analisis regional, data SP2010 digunakan untuk mendapatkan angka prevalensi level kabupaten dan kota. 91 Lee-Rife, Malhotra and Glinski. (2012). What works to prevent child marriage: a review of the evidence.Studies in Family Planning, 43(4): pp. 287-303. doi: 10.1111/j.1728-4465.2012.00327.x. 92 Marcoes, L. (2015).Kawin Anak dan Fenomena Yatim Piatu Sosial (Child Marriage and Social Orphanage Phenomenon), Australian Indonesian Partnership for Justice (AIPJ) (unpublished).

88


Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan dini, kawin paksa, dan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota, termasuk Indonesia. Upaya untuk menghapus perkawinan usia anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut. Di Indonesia, prevalensi perkawinan usia anak telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir tetapi masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Laporan kami menunjukkan bahwa di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, 25 persen menikah sebelum usia 18 tahun menurut Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012. Ini berarti lebih dari seperenam anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa atau sekitar 340.000 anak perempuan setiap tahunnya. Prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia tidak hanya tetap tinggi tetapi prevalensi tersebut juga telah kembali meningkat. Anak-anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk dari sisi sosial dan ekonomi. Laporan ini menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara perkawinan usia anak dengan pendidikan dan kemiskinan di Indonesia. Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun (pengantin anak) memiliki tingkat pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak perempuan yang belum menikah, khususnya setelah sekolah dasar (SD). Perkawinan usia anak sangat terkait dengan kemiskinan, tetapi prevalensi perkawinan usia anak yang tinggi terdapat pada provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah. Kemiskinan seringkali dijadikan alasan dibalik perkawinan usia anak. Nyatanya, perempuan yang melakukan perkawinan usia anak sebagian besar tetap hidup dalam kemiskinan. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan dapat berlanjut pada generasi yang akan datang. Analisis data geografis dari hasil Sensus Penduduk menunjukkan bahwa banyak kecamatan dengan prevalensi tertinggi di Indonesia (yang secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata nasional) yang terabaikan karena kecamatan-kecamatan ini berada di kabupaten dan provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak yang lebih rendah. Laporan ini disusun sebagai upaya Pemerintah Indonesia dan UNICEF untuk menunjukkan pentingnya masalah perkawinan usia anak di Indonesia dan memberikan rekomendasi kunci untuk reformasi kebijakan dan investasi program oleh para pengambil keputusan.

BADAN PUSAT STATISTIK Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710 Telp.: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 Fax.: (021) 3857046 Homepage: http://www.bps.go.id E-mail: [email protected]

WTC 6, Lt.10 Jl. Jend. Sudirman Kav 31, Jakarta 12920 Telp: (021) 2996 8000 Fax: (021) 571 1326 Homepage: http://www.unicef.org Juni 2016

ANALISIS DATA PERKAWINAN USIA ANAK DI INDONESIA

Recommend Documents