ANALISIS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA

Download pengenaan tarif pajak Pajak Penghasilan atas usaha dengan peredaran bruto tertentu. Pengaturan dalam PP No. 46 tahun 2013 ini adalah pengen...
0 downloads 473 Views 270KB Size
Download PDF
Love PNG Images
ANALISIS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERUSAHAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 (Studi Komparatif Pada Perusahaan Dagang CV. ABCdan Perusahaan Jasa PT. XYZ) I Wayan Suka Negara Universitas Hindu Indonesia [email protected] Abstract The Government’s effort to increase the fulfillment of voluntary tax obligations and to encourage the contribution of state revenues from the MSME sector with the issuance of Government Regulation No. 46 of 2013. This new Taxation Regulation has advantages, ie the tariff adopted is less than the previous tariff of 1% of turnover. This research was conducted with the aim to describe the comparison of the application of Corporate Income Tax according to the application of Government Regulation No. 46 of 2013 and Law No. 36 Year 2008 on CV. ABC (Trading Company) and PT XYZ (Services Company). This study is based on the calculation of Corporate Income Tax Payable with the application of Final Income 1% and Income Tax Article 25. This research is a comparative quantitative descriptive study by describing, explaining or making predictions and getting results from a problem to be solved by doing a comparison to be able to draw conclusions from the observed facts. Data collection method used in this research is the method of observation, interview, documentation study and literature study. The results showed that the tax obligations with the application of Government Regulation no. 46 Year 2013 for PT XYZ become more profitable, while for CV. ABC is more disadvatage than using previous implementations during 2013 and 2014. Keywords: Tax Obligation, Corporate Income Tax, Final Income Tax 1%, Income Tax Article 25. I. PENDAHULUAN Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan yang langsung dipungut dari berbagai objek pajak, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan penerimaan negara diantaranya memaksimalkan pemungutan pajak bagi wajib pajak mulai dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga usaha besar. Namun, permasalahan ekonomi yang semakin bermunculan di kalangan masyarakat yang dapat dilihat dari perkembangan harga barang-barang kebutuhan pokok yang tidak stabil dan secara tiba-tiba berubah melambung tinggi dan berubah menurun kembali yang meperlihatkan keadaan ekonomi yang belum mempunyai standar atau belum bisa stabil, harga rupiah melemah, hingga tingkat kemampuan pengolahan sumber daya alam yang masih bergantung dengan pengolahan dari negara lain. Di tengah Permasalahan Vol.7 No.2,September 2017

ekonomi yang terjadi, negara tetap mengupayakan peningkatkan pembangunan negara yang tentunya berdampak pada peningkatan pembiayaan negara yang menuntut peningkatan penerimaan negara, secara langsung tertuju pada penerimaan pajak negara sebagai salah satu alternatifnya. Instansi pemerintah yang bertugas mengelola sistem perpajakan di Indonesia di bawah Departemen Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan peningkatan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pelaksanaan sistem perpajakan. Perubahan yang dilakukan untuk Undang-Undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan mengganti official assessment system menjadi self assessment system yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan mengoptimalkan potensi perpajakan yang Jurnal Riset Akuntansi

JUARA

151

tersedia dengan menunjang asas keadilan sosial. Peraturan pajak penghasilan di Indonesia salah satunya adalah Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Perubahan undang-undang tersebut menimbang upaya untuk mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparasi. Namun dalam pelaksanaannya bagi sektor UMKM masih sulit untuk dilakukan, terkait dengan kemampuan dari pencatatan akuntansi masih tergolong minim sebagaimana yang tercantum pada undangundang pajak penghasilan. Upaya perbaikan dan kemudahan sistem perpajakan untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela dan mendorong kontribusi penerimaan negara, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pajak baru tentang Pajak Penghasilan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013 yang mengatur perlakuan khusus tentang pengenaan tarif pajak Pajak Penghasilan atas usaha dengan peredaran bruto tertentu. Pengaturan dalam PP No. 46 tahun 2013 ini adalah pengenaan PPh final 1 % dari peredaran bruto setiap bulannya, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam Satu Tahun Pajak. Peraturan PemerintahNo. 46 tahun 2013 khusus diberlakukan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ) yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000,- dengan pertimbangan bahwa untuk UMKM dari segi pembuatan laporan keuangan masih sangat minim, sehingga bagi usaha yang sudah memiliki peredaran bruto di atas Rp 4.800.000.000,- diwajibkan untuk menggunakan perhitungan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, dimana dengan pertimbangan bahwa usaha tersebut sudah memiliki manajemen yang baik dan terstruktur, sehingga dari segi pembuatan laporan keuangan tentunya sudah cukup baik. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mempunyai tiga tujuan utama yaitu kemudahan tertib administrasi, transparasi, dan peningkatan

152

kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Namun dengan diberlakukannya peraturan tersebut ternyata menuai pro dan kontra di tengah masyarakat terutama UMKM sendiri . Evaluasi mengenai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini terus dilakukan seiring dengan sosialisasi yang semakin gencar dilakukan oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu, telah ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013. Demi kesempurnaan dari peraturan tersebut, Pemerintah kembali menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 32/PJ/2013 tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu, diterbitkan pada tanggal 17 September 2014. Penelitian ini menggunakan jenis kegiatan usaha yang bergerak dibidang jasa dan dagang. Kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa adalah industri yang kegiatan usahanya melakukan penjualan jasa sedangkan kegiatan usaha dagang adalah industri yang kegiatan usahanya melakukan penjualan berupa barang/benda. Dalam sistem pembukuan suatu perusahaan tentunya untuk jenis laporan yang dibuat hampir sama, seperti laporan neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan sebagainya. Tujuan pembuatan laporan keuangan tersebut yang paling utama adalah untuk mengetahui perkembangan asset dan perolehan laba rugi dari perusahaan tersebut sehingga antara penerimaan dan pengeluaran atau biaya dalam perusahaan tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk laporan. Laba rugi perusahaan menentukan kewajiban pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan sebagaimana perhitungan pajak pada Undang-Undang No.36 Tahun 2008, yaitu pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 setiap bulan. Sedangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2013,

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERUSAHAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 (Studi Komparatif Pada Perusahaan Dagang CV. ABCdan Perusahaan Jasa PT. XYZ)

pajak penghasilan ditentukan dari penghasilan bruto setiap bulannya dengan pengenaan PPh final 1%. Adanya perubahan-perubahan pada peraturan perpajakan dilakukan untuk memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam penerapan kebijakan tarif final atas peredaran usaha khususnya untuk UMKM dimana para pengusaha bisa memilih untuk menghitung terlebih dahulu apakah mereka akan menerapkan tarif tersebut atau malah memilih menggunakan pembukuan secara terstruktur dan mengikuti alur akuntansi yang sesuai standar yang berlaku . Oleh karena itu, perlunya mengkaji lebih lanjut dengan melakukan perbandingan apakah mendapatkan pajak terutang lebih tinggi atau lebih rendah jika menerapkan tarif kebijakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, yaitu dengan pembayaran PPh Final setiap bulannya dan/ atau sebaliknya lebih nyaman di kondisi tarif normal yang sesuai dengan undangundang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang setiap bulannya atau membayar angsuran pajak yang disebut dengan PPh Pasal 25, sehingga dapat dilihat perbedaan perolehan Pajak Penghasilan terutang dari masing-masing perusahaan. II.

METODE PENELITIAN Penelitian ini menerapkan metoda penelitian deskriptif dengan pendekatan studi komparatif, yaitu merupakan penarikan kesimpulan dari fakta yang akan diamati dan telah diuji kebenarannya dengan membandingkan antara teori yang merupakan kebenaran umum dengan data dari lapangan berupa perbandingan penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dan penerapan tarif normal Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 terhadap kewajiban perpajakannya, melalui Laporan Keuangan yaitu Laporan Laba Rugi. Atas penghasilan yang diterima dari Perusahaan Dagang CV. ABC dan Perusahaan jasa PT XYZ yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang hanya menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00, maka kedua perusahaan tersebut dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif pajak 1% sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat 1 dan 2 pada Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Lokasi penelitian adalah Perusahaan dagang CV. ABC yang terletak di Jl. Pulau Vol.7 No.2,September 2017

Kawe, Denpasar dan Perusahaan Jasa PT. XYZ yang terletak Jl. Dewi Sri Legian, Kuta. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara langsung ke perusahaan yang bersangkutan. Sesuai dengan perjanjian dengan pihak pengusaha maka peneliti tidak akan mengungkap identitas perusahaan yang diteliti dalam tulisan ini, sehingga digunakan nama samaran. Objek penelitian dari penelitian ini adalah Laporan Keuangan pada Perusahaan Dagang CV. ABC dan Perusahaan Jasa PT. XYZ yaitu Laporan Rugi Laba serta data mengenai perhitungan PPh Final dan PPh Pasal 25 serta dokumen pemenuhan kewajiban perpajakan pada perusahaan tersebut selama tahun 2012, 2013, dan 2014. Data yang terkumpul berupa data keuangan yang disusun oleh perusahaan. Data dianalisis dengan langkah-langkan sebagai berikut: A. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar data yang telah dikumpulkan di lapangan atas kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh PT. XYZ dan CV. ABC. Diantaranya pembayaran pajak setiap bulannya dan pelaporan dari pembayaran pajak. B. Menganalisa perhitungan-perhitungan Pajak Penghasilan badan pada PT. XYZ dan CV. CV. ABC dengan menyesuaikan laporan keuangan perusahaan tahun 2012, 2013, dan 2014 menerapkan kebijakan peraturan perpajakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Dengan tujuan untuk mengetahui perolehan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan pada tahun 2013 dan 2014 dari kedua penerapan pada masing-masing perusahaan. C. Melakukan analisis perbandingan dan menarik kesimpulan dengan menerapkan kebijakan PPh final 1% atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dibandingkan yang tidak menerapkan kebijakan Peraturan Pemerintah PP No. 46 Tahun 2013 yaitu pengenaan tarif normal, PPh Pasal 25 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pada PT. XYZ dan CV. ABC. III. HASIL PEMBAHASAN Adapun perubahan dalam menentukan besarnya Pajak Penghasilan Badan terutang yang ditampilkan sebagai berikut : Jurnal Riset Akuntansi

JUARA

153

Berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan badan terutang tahun 2013 dan 2014 pada PT. XYZ dengan menggunakan penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun akan lebih menguntungkan, dimana Pajak Penghasilan terutang lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan penerapan dari Undang-Undang pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dengan jenis usahanya yaitu jasa wedding organiser yang dapat dilakukan pada saat ada permintaan dan dengan waktu yang tertentu. Sedangkan berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan badan terutang tahun 2013 dan 2014 pada CV. ABC dengan menggunakan penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun masih dirugikan, dimana Pajak Penghasilan terutang lebih besar karena perolehan peredaran bruto yang besar namun laba pada CV. ABC belum maksimal. Mengingat jenis usaha dagang yaitu rumah makan yang secara rutin menerima penghasilan bruto tentunya dengan adanya penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun, maka Pajak Penghasilan badan terutang akan tinggi apabila peredaran bruto CV. ABC tinggi. Perbedaan hasil dari PT. XYZdan CV. ABC berdasarkan perhitungan besarnya Pajak penghasilan terutang selama 2 tahun yaitu

154

tahun 2013 dan 2014, dimana pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan badan dengan penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014 lebih menguntungkan yang diterapkan pada perusahaan jasa namun masih merugikan perusahaan dagang untuk penerapan peraturan tersebut. Perolehan Pajak Penghasilan badan terutang dengan penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dihitung berdasarkan laba yang diperoleh oleh suatu badan usaha, dimana semakin besar laba yang diperoleh semakin besar pajak penghasilan yang dibayarkan. Sebaliknya semakin kecil laba yang diperoleh, maka semakin kecil pajak penghasilan yang dibayarkan. Sedangkan perolehan Pajak Penghasilan badan terutang dengan penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2104 dihitung berdasarkan peredaran bruto yang diperoleh setiap bulannya. Semakin tinggi peredaran bruto yang diperoleh, maka semakin tinggi pajak penghasilan yang dibayarkan. Oleh karena itu, penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 apabila diterapkan pada suatu badan usaha baik yang bergerak di bidang industri jasa maupun dagang dengan memperoleh laba yang kecil dari usahanya akan merasa dirugikan dengan adanya Peraturan Pemerintah

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERUSAHAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 (Studi Komparatif Pada Perusahaan Dagang CV. ABCdan Perusahaan Jasa PT. XYZ)

No. 46 Tahun 2013, namun bagi badan usaha yang memperoleh laba yang besar dari usahanya akan merasa diuntungkan dengan adanya Peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 tersebut. Namun dalam penerapannya, baik PT. XYZ maupun CV. ABC tetap menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ditentukan oleh Pemerintah. IV.

SIMPULAN Berdasarkan pembahasan mengenai pajak penghasilan terutang, maka dapat disimpulkan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dapat mempermudah dalam perhitungan Pajak Penghasilan terutang pada Wajib Pajak badan karena tidak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal kembali dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah peredaran bruto. Suatu perusahaan yang mempunyai peredaran bruto yang besar belum tentu akan mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga bagi perusahaan yang memperoleh laba kecil akan masih merasa dirugikan dengan adanya peraturan tersebut. Oleh karena itu, setiap perusahaan baik dagang maupun jasa tetap melakukan pertimbangkan lagi atau diperhitungkan kembali untuk harga jual dan transaksi-transaksi yang mempengaruhi laba perusahaan serta tetap mengkuti perkembangan informasi perpajakan sehingga perusahaan dapat siap dalam keadaan menghadapi setiap perubahan. DAFTAR PUSTAKA PP. No. 46 Tahun 2013.Direktorat Jenderal Pajak.Tentang Pajak Penghasilan dari usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.Tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-Undang Republik Indonesia RI No. 28 Tahun 2007: Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013. Tentang Tata Cara Penghitungan, Vol.7 No.2,September 2017

Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilab Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER – 37/PJ/2013. Tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE – 42/PJ/2013. Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterma Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE – 32/PJ/2013.TentangPenegasanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterma Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Mardiasmo.2011.Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta.Andi. Hermanto, Bambang dan Mulyo Agung.2012. Analisa Laporan Keuangan.Jakarta. Lentera Ilmu Cendikia. Kasmir.2008.Analisis Laporan Keuangan. Jakarta:PT Raja GrafindoPersada. Harapan, Sofyan Syafri.2011.Analisis Krirtis Atas Laporan Keuangan.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Susilo, Eunike Jacklyn dan Betri Sirajuddin.2013.Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 Tentang Pajak UKM.dari :http://eprints.mdp. ac.id/1134/1/97jurnal.pdf Diatmika, I Putu Gede.2013.Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pph Atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.dari : http:// ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/ article/view/2005 Corry, Astri.2013.Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun2013 Terhadap Tingkat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan).dari : www.google.co.id Butar, Etha Yuni Agustina. 2014.Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM (Studi Kasus Pada CV. Lestari Malang).dari: Jurnal Riset Akuntansi

JUARA

155

www.goegle.co.id Badan Pusat Statistik.Tabel Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2011-2014. Diperoleh 3Maret 2015.dari http://www. bps.go.id Muljono, Djoko.2010.Panduan Brevet PajakPajak Penghasilan Edisi I.Yoyakarta:ANDI Sugiyono.2012.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.Cetakan ke-17.

156

Bandung:Alfabeta Sunyoto,Danang.2013.Metode Penelitian Akuntansi.Cetakanke-1. Yogyakarta:ADITAMA . 2014. Buku Pedoman Penulisan Usulan Proposal dan Skripsi Program Studi Manajemen dan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Hindu Indonesia, Denpasar.

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERUSAHAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 (Studi Komparatif Pada Perusahaan Dagang CV. ABCdan Perusahaan Jasa PT. XYZ)