ANALISIS PENGGALIAN POTENSI PAJAK PENGHASILAN DAN

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ANALISIS PENGGALIAN POTENSI PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KPP PRATAMA SUKOHARJO STUDI KASUS TAHUN 2009-2010

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Konsentrasi Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Pembangunan

Oleh :

TONI WURYANTO S 4209145

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN SURAKARTA TAHUN 2011 i commit to user


digilib.uns.ac.id

commit iito user


digilib.uns.ac.id

commitiii to user


digilib.uns.ac.id

commit iv to user


digilib.uns.ac.id

MOTTO

“kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau” (Amsal 2 : 11) Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. (1 Kor 13)

Karya kecil ini saya persembahkan untuk: l

Allah Bapaku yang penuh kasih

l

Ayah dan Ibu sebagai tanda baktiku

l

Istri dan Anakku sebagai tanda cintaku

commit vto user


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

ANALISIS PENGGALIAN POTENSI PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KPP PRATAMA SUKOHARJO STUDI KASUS TAHUN 2009-2010 Untuk menyelenggarakan Pemerintahan umum dan melaksanakan pembangunan diperlukan dana yang relatif besar, salah satu sumber dana yang dimiliki pemerintah adalah dari pemungutan pajak. Pajak dalam pengertian ekonomis merupakan pengalihan sumber ekonomis dari sektor swasta ke sektor pemerintah sedangkan secara yuridis sesuai dengan Undang-Undang Dasar pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan Permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah kenaikan penerimaan pajak setiap tahun tidak diikuti oleh kenaikan tax ratio sesuai dengan yang diharapkan. Optimalisasi penerimaan pajak selalu dikaitkan dengan PDB dalam sebuah rasio yang disebut tax ratio. Tax Ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan besarnya Produk Domestik Bruto dari suatu negara. Rata-rata rasio pajak yang dimiliki Indonesia semenjak 1985-1999 adalah 11,31%, jauh di bawah Singapura (22,24%), Malaysia (20,17%), Thailand (17,28%) dan Filipina (14%). Tax ratio kita pada 2010 diperkirakan mencapai 12,4 persen terhadap PDB. Tax ratio 2010 ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 12 persen, tetapi lebih rendah dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 13,3 persen. Masih rendahnya tax ratio ini tentunya menjadi catatan tersendiri. Pada 2007, pemerintah pernah membuat target tax ratio pada akhir 2009 mencapai 16 persen. Berkaitan dengan pemakaian indikator Tax Ratio untuk mengetahui tingkat ukuran kinerja perpajakan sudah sejak lama mendapat kritikan dari beberapa pengamat ekonomi. Tidak validnya tax ratio sebagai ukuran kinerja penerimaan pajak kemudian memunculkan usulan untuk melihat kinerja penerimaan pajak melalui beberapa indikator lain, antara lain Tax Coverage Ratio. Tax Coverage ratio atau perbandingan antara penerimaan pajak dibanding potensi pajak yang sebenarnya ada. Hasil penelitian penggalian potensi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Sukoharjo dituangkan dalam matrik potensi. Dimana penelitian dilakukan atas dasar tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan tingkat kontribusinya terhadap penerimaan pajak per Klasifikasi Lapangan Usaha. Dalam penelitian ini matrik potensi penerimaan pajak dibagi menjadi empat area yaitu daerah prima, daerah potensial, daerah berkembang dan daerah terbelakang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemetaan (mapping) dari matrik potensi tadi sehingga dapat ditentukan langkah-langkah optimalisasi pengamanan penerimaan pajak baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak.

Kata kunci : Potensi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

commit vi to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT MINING ANALYSIS OF THE POTENTIAL INCOME TAX AND VALUE ADDED TAX IN CASE STUDY KPP PRATAMA SUKOHARJO YEAR 2009-2010 To carry out general administration and implementation of development required a relatively large fund, one government-owned funding source is from tax. Taxation in economical terms is a transfer of economic resources from the private sector into the government sector while juridically in accordance with the Constitution of the tax is a contribution that can be imposed The problem faced by Indonesia is the increase in tax revenue every year is not followed by the tax ratio increase as expected. Optimization of tax revenue is always associated with the GDP in a ratio called the tax ratio. Tax Ratio is the ratio between the amount of tax revenue to Gross Domestic Product of a country. Average tax ratio is owned by Indonesia since the 1985-1999 is 11.31%, well below Singapore (22.24%), Malaysia (20.17%), Thailand (17.28%) and Philippines (14%) . Our tax ratio in 2010 is estimated to reach 12.4 percent of GDP. Tax ratio of 2010 was higher than in 2009 which reached 12 percent, but lower than in 2008 which reached 13.3 percent. The low tax ratio is of course a separate note. In 2007, the government never makes the target tax ratio at the end of 2009 reached 16 percent. In connection with the use of Tax Ratio indicator to determine the level of performance measures of taxation has long been criticized by some economists. Not valid tax ratio as a measure of the performance of tax revenue then bring the proposal to see the performance of tax revenue through some other indicators, such as Tax Coverage Ratio. Tax Coverage ratio or the ratio between tax revenues compared to the actual potential of existing taxes. Results of research potential exploration of Income Tax and Value Added Tax in Sukoharjo STO set forth in the matrix potential. Where research is conducted on the basis of tax revenue growth rates and levels of contribution to tax revenue per Industrial Classification. In this study the matrix of potential tax revenue is divided into four areas, namely prime areas, potential areas, developed areas and underdeveloped regions. The conclusion of this study was mapping (mapping) of the matrix potential can be determined earlier that the optimization of the security measures of tax revenue either through extensification and intensification of tax.

Keywords: Potential Income Tax and Value Added Tax.

commitvii to user


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Berkat Tuhan Allah Bapa di Surga penulis persembahkan sebab dengan kekuatannya dan cinta kasih yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : “ANALISIS PENGGALIAN POTENSI PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KPP PRATAMA SUKOHARJO STUDI KASUS TAHUN 2009-2010” Tesis ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Magister Ekonomi dan Sudi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat segala keterbatasan kemampuan, pengetahuan maupun literatur yang digunakan. Karena itu penulis sungguh mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu sampai selesainya tesis ini. Dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak DR.J.J. Sarungu, MS selaku Ketua Program Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak DR Guntur Riyanto, MS selaku Dosen Pembimbing Tesis. 3. Bapak Drs Kresno Saroso Pribadi, MSi selaku Dosen Pembimbing Tesis. 4. Bapak Drs Yusron Purbatin Hadi, MSi selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.

commitviii to user


digilib.uns.ac.id

5. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan doa dan harapan terbaik buat saya. 6. Istri dan anakku tercinta yang setiap waktu mendampingi dalam suka dan duka. 7. Saudaraku dan sahabat-sahabatku yang memberikan dukungan moril dan doa. 8. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan yang terbatas ini Sebagai akhir kata penulis hanya bisa berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak pihak yang memerlukannya. Semoga Allah Bapa di Surga senantiasa memberkati kita semua.

Klaten,

Juli 2011

Penulis

commit ix to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i HALAMAN PENGESAHAN............................................................................... ii HALAMAN PERNYATAAN............................................................................... iv MOTTO & PERSEMBAHAN............................................................................ v ABSTRAK ............................................................................................................ vi ABSTRACT.......................................................................................................... vii KATA PENGANTAR.......................................................................................... viii DAFTAR ISI......................................................................................................... x DAFTAR GAMBAR............................................................................................ xii DAFTAR TABEL................................................................................................ xiii BAB I PENDAHULUAN..................................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah..................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah ............................................................................................. 5 C. Tujuan Penelitian .............................................................................................. 7 D. Manfaat Penelitian ............................................................................................ 8 E. Ruang Lingkup Penelitian ................................................................................ 8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 9 A. Pengertian Pajak................................................................................................ 9 B. Fungsi Pajak..................................................................................................... 11 C. Penggolongan Jenis Pajak................................................................................ 13 D. Asas Pemungutan Pajak .................................................................................. 15

commit xto user


digilib.uns.ac.id

E. Sistem Pemungutan Pajak .............................................................................. 18 F. Pajak Penghasilan .......................................................................................... 19 G. Subyek Pajak Penghasilan ............................................................................. 21 H. Obyek Pajak Penghasilan .............................................................................. 22 I. Jenis Pajak Penghasilan .................................................................................. 21 J. Pajak Pertambahan Nilai ................................................................................. 32 K. Obyek Pajak Pertambahan Nilai .................................................................... 33 L. Mekanisme dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai ............................................. 35 M. Hasil Penelitian Terdahulu ............................................................................ 36 N. Kerangka Pemikiran ...................................................................................... 37 O. Hipotesis ........................................................................................................ 38 BAB III METODE PENELITIAN.................................................................. 39 A. Metode Pendekatan ....................................................................................... 39 B. Lokasi Penelitian ........................................................................................... 39 C. Jenis dan Sumber Data................................................................................... 39 D. Definisi Operasional Variabel........................................................................ 40 E. Tehnik Analisis Data....................................................................................... 43 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................ 44 A. Gambaran penerimaan pajak nasional............................................................ 47 B. Gambaran penerimaan pajak KPP Pratama Sukoharjo................................... 53 C. Gambaran Organisasi dan Wilayah Kerja KPP Pratama Sukoharjo............... 55 D. Gambaran Kabupaten Sukoharjo.................................................................... 59

commit xi to user


digilib.uns.ac.id

E. Gambaran Kabupaten Wonogiri..................................................................... 61 F. Analisis penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo...................................... 62 BAB V PENUTUP............................................................................................. 100 1. Kesimpulan ................................................................................................... 100 2. Saran ............................................................................................................. 101 DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 103

commitxii to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar : 3.1 Matrik Potensi................................................................................ 44 Gambar : 4.1 Grafik Penerimaan Pajak dan Tax Ratio Tahun 2005-2010........... 48 Gambar : 4.2 Bagan organisasi KPP Pratama Sukoharjo.................................... 58

commitxiii to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel : 4.1 Perkembangan penerimaan PPh Migas dan Non Migas ................... 50 Tabel : 4.2 Perkembangan PPh Non Migas Sektoral........................................... 51 Tabel : 4.3 Perkembangan PPN dan PPnBM 2005-2010..................................... 53 Tabel : 4.4 Penerimaan pajak per KLU KPP Pratama Sukoharjo 2010.............. 54 Tabel : 4.5 Penerimaan pajak per KLU KPP Pratama Sukoharjo 2009............... 55 Tabel : 4.6 Data PDB Kabupaten Sukoharjo ...................................................... 60 Tabel : 4.7 APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009........................................... 62 Tabel : 4.8 Benchmark tingkat pertumbuhan dan kontribusi per KLU............... 62 Tabel : 4.9 Perkembangan penerimaan PPh KLU Pertanian, Peternakan............. Kehutanan dan Perikanan Tahun 2008-2010........................................ 64 Tabel : 4.10 Perkembangan penerimaan PPN KLU Pertanian, Peternakan.......... Kehutanan dan Perikanan Tahun 2008-2010....................................... 65 Tabel : 4.11 Perkembangan penerimaan PPh KLU Penggalian dan .................... Pertambangan Tahun 2008-2010........................................................ 67 Tabel : 4.12 Perkembangan penerimaan PPN KLU Penggalian dan ................... Pertambangan Tahun 2008-2010........................................................ 68 Tabel : 4.13 Perkembangan penerimaan PPh KLU Industri pengolahan ............. Tahun 2008-2010.............................................................................. 70 Tabel : 4.14 Perkembangan penerimaan PPN KLU Industri pengolahan ........... Tahun 2008-2010.............................................................................. 71

commitxiv to user


digilib.uns.ac.id

Tabel : 4.15 Perkembangan penerimaan PPh KLU Listrik, Gas dan Air ............ Tahun 2008-2010.............................................................................. 73 Tabel : 4.16 Perkembangan penerimaan PPN KLU Listrik, Gas dan Air ........... Tahun 2008-2010.............................................................................. 74 Tabel : 4.17 Perkembangan penerimaan PPh KLU Konstruksi ........................... Tahun 2008-2010.............................................................................. 76 Tabel : 4.18 Perkembangan penerimaan PPN KLU Konstruksi .......................... Tahun 2008-2010.............................................................................. 77 Tabel : 4.19 Perkembangan penerimaan PPh KLU Perdagangan, Hotel ............. dan Restoran Tahun 2008-2010........................................................ 79 Tabel : 4.20 Perkembangan penerimaan PPN KLU Perdagangan, Hotel ............ dan Restoran Tahun 2008-2010........................................................ 80 Tabel : 4.21 Perkembangan penerimaan PPh KLU Pengangkutan dan ............... Telekomunikasi Tahun 2008-2010................................................... 82 Tabel : 4.22 Perkembangan penerimaan PPN KLU Pengangkutan dan .............. Telekomunikasi Tahun 2008-2010................................................... 83 Tabel : 4.23 Perkembangan penerimaan PPh KLU Keuangan, Real Estate ........ dan Jasa Perusahaan Tahun 2008-2010............................................ 85 Tabel : 4.24 Perkembangan penerimaan PPN KLU Keuangan, Real Estate ....... dan Jasa Perusahaan Tahun 2008-2010............................................ 86 Tabel : 4.25 Perkembangan penerimaan PPh KLU Jasa Lainnya ..................... Tahun 2008-2010................................................................................ 88

commitxv to user


digilib.uns.ac.id

Tabel : 4.26 Perkembangan penerimaan PPN KLU Jasa Lainnya .................... Tahun 2008-2010................................................................................ 89 Tabel : 4.27 Perkembangan penerimaan PPh KLU Kegiatan yang belum ........ Jelas Batasannya Tahun 2008-2010.................................................... 91 Tabel : 4.28 Perkembangan penerimaan PPN KLU Kegiatan yang belum ......... Jelas Batasannya Tahun 2008-2010.................................................... 92 Tabel : 4.29 Matrik potensi penerimaan PPh per KLU........................................ 94 Tabel : 4.30 Matrik potensi penerimaan PPN per KLU....................................... 96 Tabel : 4.31 Pertumbuhan Penerimaan Pajak per Triwulan Tahun 2008............ 97 Tabel : 4.32 Pertumbuhan Penerimaan Pajak per Triwulan Tahun 2009............ 98 Tabel : 4.33 Pertumbuhan Penerimaan Pajak per Triwulan Tahun 2010............ 98 Tabel : 4.34 Proyeksi penerimaan Pajak Seluruhnya per KLU.......................... 99

commitxvi to user


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Untuk menyelenggarakan Pemerintahan umum dan melaksanakan pembangunan diperlukan dana yang relatif besar, salah satu sumber dana yang dimiliki pemerintah adalah dari pemungutan pajak. Pajak dalam pengertian ekonomis merupakan pengalihan sumber ekonomis dari sektor swasta ke sektor pemerintah sedangkan secara yuridis sesuai dengan Undang-Undang Dasar pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan karakteristik pajak merupakan : 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga Undang Undang Dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang." 2. Pembayaran pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung dalam arti bahwa pembayar pajak tidak bisa langsung menikmati hasil dari pembayarannya. Hasil pembayaran pajak baru bisa dinikmati oleh masayarakat ketika negara mendistribusikan lewat pembangunan fasilitas fasilitas masayarakat. 3. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan mengandung maksud bahwa apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

commit to user


digilib.uns.ac.id 2

Menurut data APBN penerimaan pajak merupakan sumber utama dari pembiayan negara selain sektor migas. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Secara umum pajak memiliki beberapa fungsi : 1. Fungsi anggaran (budgetair) yaitu pajak sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 2. Fungsi mengatur (regulator) mengandung maksud bahwa dengan Pajak pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara. 3. Fungsi stabilitas (Stabilisator) artinya dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga (Kebijakan Fiskal). 4. Fungsi redistribusi pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Pajak memiliki peran yang vital dalam perekonomian suatu negara tak terkecuali di Indonesia, hal ini bisa dilihat dari persentase penerimaan negara dalam APBN dari tahun ke tahun yang terbesar adalah dari sektor penerimaan pajak. Tidak hanya karena kontribusinya yang tinggi bagi penerimaan APBN, tetapi pajak juga bisa menjadi instrumen kebijakan fiskal yang efektif dan efisien dalam mengarahkan kebijakan perekonomian. Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Pajak, realisasi penerimaan pajak tahun 2009 yang dikelola Ditjen Pajak (termasuk PPh Migas) hingga 31 Desember

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

2009 mencapai Rp 565,77 triliun. Sementara itu, target penerimaan pajak Ditjen Pajak dalam APBN 2009 mencapai Rp 577,4 triliun, berarti masih kurang (Shortfall) Rp 11,6 triliun. Total target penerimaan perpajakan (termasuk penerimaan perpajakan dari Ditjen Bea Cukai) pada APBN 2009 mencapai Rp 652 triliun atau sekitar 75 persen dari Penerimaan Dalam Negeri atau sekitar 65,2 persen dari volume APBN 2009. Permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah kenaikan penerimaan pajak setiap tahun tidak diikuti oleh kenaikan tax ratio sesuai dengan yang diharapkan. Dalam menghitung penerimaan pajak faktor yang tidak bisa lepas adalah besarnya produk domestik bruto (PDB) dari negara. Optimalisasi penerimaan pajak selalu dikaitkan dengan PDB dalam sebuah rasio yang disebut tax ratio. Tax Ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan besarnya Produk Domestik Bruto dari suatu negara. Tax Ratio juga bisa menjadi parameter untuk melihat seberapa produktif sistem perpajakan suatu negara dalam mengumpulkan penerimaan negara, dimana semakin tinggi atau rendah nilai tax ratio, menjadi tolok ukur semakin maju atau rendah sistem perpajakan negara tersebut. Idealnya, setiap peningkatan PDB atau adanya pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak juga harus meningkat. Saat ini Indonesia memiliki rasio pajak terendah kedua setelah Myanmar diantara negara-negara Asean. Rata-rata rasio pajak yang dimiliki Indonesia semenjak 1985-1999 adalah 11,31%, jauh di bawah Singapura (22,24%), Malaysia (20,17%), Thailand (17,28%) dan Filipina (14%). Tax ratio pada 2010 diperkirakan mencapai 12,4 persen terhadap PDB. Tax ratio 2010 ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 12 persen, tetapi lebih rendah dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 13,3 persen. Masih rendahnya tax ratio ini tentunya menjadi

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

catatan tersendiri. Pada 2007, pemerintah pernah membuat target tax ratio pada akhir 2009 mencapai 16 persen. Berkaitan dengan pemakaian indikator Tax Ratio untuk mengetahui tingkat ukuran kinerja perpajakan sudah sejak lama mendapat kritikan dari beberapa pengamat ekonomi salah satunya Iman Sugema (Majalah Tempo, 7 September 2004), dimana Iman Sugema mempertanyakan ukuran keberhasilan ini bila hanya berdasarkan angka penerimaan pajak. Karena menurut Iman Sugema, hal itu tak diimbangi pertumbuhan tax ratio yang relatif konstan pada kisaran 13% dari PDB. Sugema (2004) juga mempertanyakan penerimaan pajak yang tinggi tetapi berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang rendah. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa selama masa Orde Baru, tax ratio sebesar 7,4 persen namun pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1 persen. Saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid rasio pajak mencapai 10,7 persen dari PDB dan pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 4,8 persen. Pada saat pemerintahan Presiden Megawati, saat rasio pajak mencapai 13,5 persen, pertumbuhan ekonomi justru terus turun mencapai 4,2 persen. Tidak validnya tax ratio sebagai ukuran kinerja penerimaan pajak kemudian memunculkan usulan untuk melihat kinerja penerimaan pajak melalui beberapa indikator lain, antara lain Tax Coverage Ratio. Tax Coverage ratio atau perbandingan antara penerimaan pajak

dibanding potensi pajak

yang sebenarnya ada, menggambarkan tingkat kejujuran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Rendahnya nilai tax coverage ratio mengindikasikan adanya banyak kewajiban pajak yang lolos dari penjaringan pajak. Dalam tesis ini hanya berkonsentrasi pada penggalian potensi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) karena untuk Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dilimpahkan ke Pemerintah Daerah sebagai Pajak Daerah. Berawal dari masalah ini maka penelitian ini mengambil judul “ ANALISIS PENGGALIAN

POTENSI

PAJAK

PENGHASILAN

DAN

PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI DI KPP PRATAMA SUKOHARJO STUDI KASUS TAHUN 2009-2010 “ B. Rumusan Masalah Berdasarkan kewenangan pemungutannya pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. 1. Pajak Pusat Pajak pusat adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Yang termasuk dalam pajak pusat adalah : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Materai, Cukai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB). 2. Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah. Pajak Daerah ini dibedakan menjadi 2 (dua) lagi yaitu pajak daerah tingkat I (propinsi) dan pajak daerah tingkat II (kabupaten). Yang termasuk pajak daerah tingkat I (propinsi) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

KBm) dan Kendaraan diatas air dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk dalam pajak daerah tingkat II (kabupaten) adalah Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan lain-lain. Kewenangan pemungutan pajak pusat dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Departemen Keuangan yang dilaksanakan secara teknis oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo yang merupakan bagian dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. Sebagai institusi yang menangani pemungutan pajak pusat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo memilki kewenangan melakukan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PpnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB). Dalam melaksanakan kewajiban pemungutan pajak KPP Pratama Sukoharjo mempunyai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Pajak. Untuk mencapai target penerimaan pajak perlu dilakukan penggalian seluruh potensi pajak yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Sukoharjo. Penggalian potensi pajak dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti potensi potensi pajak berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana melakukan pemetaan (mapping) potensi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

dalam setiap Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) di KPP Pratama Sukoharjo guna meningkatkan penerimaan pajak.

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

2. Seberapa besar potensi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dalam setiap Klasifikasi Lapangan

Usaha (KLU) yang belum tergali oleh KPP Pratama Sukoharjo dan hambatan hambatan apa yang timbul sehingga ditemukan solusi yang tepat

guna

meningkatkan penerimaan pajak 3. Bagaimana proyeksi penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Sukoharjo di masa mendatang. C. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai : 1. Untuk mengetahui potensi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dalam setiap Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang ada di wilayah KPP Pratama melalui mapping potensi dengan analisis tingkat pertumbuhan dan tingkat kontribusi pajak. 2. Untuk mengetahui matrik potensi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dalam setiap Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang terdiri dari empat daerah yaitu daerah prima, daerah potensial, daerah berkembang dan daerah terbelakang.

3. Untuk mengetahui proyeksi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di masa mendatang setiap Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) di KPP Pratama Sukoharjo

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat : 1. Sebagai informasi dan bahan evaluasi bagi KPP Pratama Sukoharjo mengenai potensi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dalam setiap Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). 2. Sebagai informasi terhadap KPP Pratama Sukoharjo mengenai apakah masih terdapat potensi potensi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dalam setiap Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang belum dilakukan sehingga dapat dibuat proyeksi penerimaan pajak di tahun-tahun mendatang E. Ruang Lingkup Penelitian Dalam penulisan ini hanya berkonsentrasi pada penggalian potensi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) karena untuk Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dilimpahkan ke Pemerintah Daerah sebagai Pajak Daerah .

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak Sejak masa penjajahan kolonial Belanda masyarakat kita sudah mengenal pajak sebagai contoh dahulu terdapat pajak tanah, pajak hasil bumi, pajak perseroan dan lain lain. Seiring perkembangan sejarah Bangsa Indonesia peranan pajak dalam membiayai pengeluaran negara semakin besar sehingga diperlukan Undang Undang dan peraturan pelaksanaannya. Sebenarnya apakah definisi dari pajak? berbagai ahli hukum mencoba menggambarkan definisi pajak antara lain Adriani (1989) menyatakan : Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Adriani adalah seorang guru besar yang mengajar hukum pajak di Universitas Amsterdam dan Pemimpin International Bureau of Fiscal Documentation. Soemitro (1992) dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, yang terdapat juga dalam bukunya Brotodiharjo (1989) yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Pajak memberikan pengertian pajak sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat dipaksakan artinya: bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi. Menurut Anderson, WH yang disampaikan oleh Anshari Setia Negara (2006) dalam Pengantar Hukum Pajak memberikan pengertian tentang pajak adalah sebagai berikut : Tax is compulsory contribution, levied by the state (in the broad sense) upon person’s property income and privileges for purposes of defraying the expenses of government”. (Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada Negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah)

sedangkan pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu dalam pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Dari pengertian definisi diatas dapat dijelaskan bahwaterdapat karakteristik dari Pajak antara lain : 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga Undang Undang Dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi : Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. 2. Pembayaran pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung dalam arti bahwa pembayar pajak tidak bisa langsung menikmati hasil dari pembayarannya. Hasil

commit to user



pembayaran pajak baru bisa dinikmati oleh masayarakat ketika negara mendistribusikan lewat pembangunan fasilitas fasilitas masayarakat. 3. Pemungutan pajak bersifat memaksa. Pajak dapat dipaksakan mengandung maksud bahwa apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag-undangan 4. Digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam arti uang hasil pajak yang terkumpul digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, subsidi dan membiayai gaji pegawai dan lain sebagainya. B. Fungsi Pajak Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 1. Fungsi anggaran (budgetair) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, Negara. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke

commit to user



tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. 2. Fungsi mengatur (regulator) Dengan Pajak pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara. Misalnya dalam rangka menciptakan penanaman modal asing dan dalam negeri dapat diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak, stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan tarif dan peraturan rangka melindungi produksi dalam negeri, penetapan bea masuk dan cukai. 3. Fungsi stabilitas (Stabilisator) Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga (Kebijakan Fiskal) sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 4. Fungsi redistribusi pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

commit to user



5. Fungsi Demokrasi Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari nilainilai demokrasi dimana menyangkut hak dan kewajiban dari negara dan warga negara. Pajak memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut berpartisipasi dalam membangun bangsa sefdangkan pemerintah berperan dalam memberikan kemakmuran rakyat. C. Penggolongan Jenis Pajak Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah, pajak pajak tersebut dapat digolongkan menurut berbagai macam klasifikasi. Berdasarkan kewenangan pemungutannya pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. 1. Pajak Pusat Pajak pusat adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Yang termasuk dalam pajak pusat adalah : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Materai, Cukai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB). 2. Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah. Pajak Daerah ini dibedakan menjadi 2 (dua) lagi yaitu pajak daerah tingkat I (propinsi) dan pajak daerah tingkat II (kabupaten). Yang termasuk pajak daerah tingkat I (propinsi) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-

commit to user



KBm) dan Kendaraan diatas air dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk dalam pajak daerah tingkat II (kabupaten) adalah Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan lain-lain. Berdasarkan titik berat pengenaannya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif 1. Pajak Subyektif Adalah pajak yang pengenaannya menitikberatkan pada pertimbangan diri orang atau badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Pajak subyektif dimulai dengan menetapkan

orangnya

baru

kemudian

dicari

syarat-syarat

obyektifnya.

Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) 2. Pajak Obyektif Adalah pajak yang pengenaannya menitikberatkan pada pertimbangan obyek yang dikenakan Pajak. Pajak Obyektif dilakukan dengan menetapkan obyeknya baru kemudian dicari subyektifnya (Wajib Pajak). Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPn BM). Berdasarkan sifat pemungutannya pengenaannya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tak Langsung 1. Pajak Langsung Adalah pajak yang pengenaannya dilakukan secara langsung kepada Wajib Pajak dimana kewajiban pajaknya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

commit to user



2. Pajak Tak Langsung Adalah pajak yang pengenaannya bisa dilakukan tidak langsung kepada Wajib Pajak dimana kewajiban pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain D. Asas Pemungutan Pajak Demi tercapainya pemungutan pajak yang efektif, efisien dan berkeadilan maka pemungutan pajak harus memperhatikan asas asas yang memiliki dasar dan landasan pemungutan pajak. Beberapa ahli mengemukakan teori tentang asas pemungutan pajak antara lain Adam Smith dalam bukunya yang terkenal dengan judul The Wealth of Nations mengemukakan asas asa pemungutan pajak yaitu : 1. Asas equality yang berarti asas keseimbangan dengan kemampuan atas asas keadilan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 2. Asas Certainty Mengandung arti asas kepastian hukum dimana semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. 3. Asas Convenience of payment Yaitu asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan mengandung arti pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau saat yang paling baik misalnya saat wajib pajak menerima penghasilan.

commit to user



4. Asas Efficiency Yaitu asas efisien atau asas ekonomis dimana biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. 5. Asas Certainty mengandung arti asas kepastian hukum dimana semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang- Undang sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Asas Certainty mengandung arti asas kepastian hukum dimana semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang- Undang sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

Menurut Langen (1975) asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Asas daya pikul Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. 2. Asas manfaat Pajak yang dipungut oleh negara harus dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. 3. Asas Kesejahteraan Pajak yang dipungut oleh negara harus dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

commit to user



4. Asas kesamaan Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak yang lain harus mendapat perlakuan yang sama atau dikenakan pajak yang sama. 5. Asas beban yang sekecil-kecilnya Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandinglan sengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Dilihat dari kewenangan negara dalam memungut pajak terhadap warga negara terdapat beberapa asas yang dapat dipakai sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dimana tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri.

commit to user



2. Asas sumber Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dimana tidak melihat status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. 3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas (nationality/citizenship principle). Dalam asas ini landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Tidak dilihat dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.

E. Sistem Pemungutan Pajak Secara garis besar sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi 3 cara yaitu : 1. Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Karakteristuk official assessment system adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang

commit to user



pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 2. Self Assessment System Self assessment terdiri dari kata self yang artinya sendiri dan to assess yang artinya menilai, menghitung, manaksir, dengan demikian self assessment berarti menghitung sendiri dalam hal ini adalah kewajiban perpajakannya. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Withholding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang dan kewajiban kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. F. Pajak Penghasilan Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Dasar hukum

pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Pajak penghasilan (PPh) adalah termasuk dalam jenis pajak pusat, pajak langsung dan pajak subyektif. Sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dikatakan bahwa yang menjadi Subyek pajak adalah : 1. a. Orang pribadi;

commit to user



b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; 2. badan; 3. bentuk usaha tetap Berdasarkan pasal 1 butir 3 UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dikenal sebagai UU KUP pengertian Badan didefinisikan sebagai sekumpulan orang pribadi dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Sedangkan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

1. tempat kedudukan manajemen; 2. cabang perusahaan; 3. kantor perwakilan; 4. gedung kantor; 5. pabrik; 6. bengkel;

commit to user



7. gudang; 8. ruang untuk promosi dan penjualan; 9. pertambangan dan penggalian sumber alam; 10. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 11. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan; 12. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 13. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; 14.orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; 15.agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan

16.komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

G. Subyek Pajak Penghasilan

Menurut pasal 2 ayat (2) UU PPh subyek pajak dibedakan menjadi subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan subyek pajak dalam negeri

adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang

commit to user



berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; 2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; 3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Sedangkan yang dimaksud dengan subyek pajak luar negeri adalah : 1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; 2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. H. Obyek Pajak Penghasilan

Pengertian penghasilan menurut pasal 4 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dirumuskan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, penghasilan ini diartikan dalam arti yang sangat luas meliputi baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

commit to user



konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang dimaksud antara lain : 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ; 2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 3. laba usaha; 4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan

commit to user



dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihakpihak yang bersangkutan; dan e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan; 5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; 7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 12. keuntungan selisih kurs mata uang asing; 13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 14. premi asuransi; 15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

commit to user



16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; 17. penghasilan dari usaha berbasis syariah; 18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 19. surplus Bank Indonesia.

Dari definisi penghasilan yang dirumuskan dalam pasal 4 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan tersebut pengertian penghasilan adalah sangat luas sekali, artinya tidak mempermasalahkan dari mana penghasilan itu diterima atau diperoleh, apapun nama dan bentuk penghasilan sepanjang menambah kemampuan ekonomis tercakup dalam pengertian penghasilan. Namun tidak semua penghasilan tersebut menjadi obyek pajak penghasilan, karena ada beberapa penghasilan menurut ketentuan pasal 4 ayat (3) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dikecualikan dari obyek pajak pajak penghasilan, yaitu : 1. a. bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak; b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

commit to user



Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; 2. Warisan; 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau ebagai pengganti penyertaan modal; 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah; 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; 6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan b. bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut;

commit to user



7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; 8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi; 10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha; 11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak

dalam

bidang

pendidikan

dan/atau

bidang

penelitian

dan

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan

commit to user



atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 14. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut : a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. I. Jenis Pajak Penghasilan

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan pasal 21 ayat (1) UU Pajak Penghasilan PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam hal ini pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun atau badan lain, badan, penyelenggara kegiatan yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, uang pensiun, dan lain-lain, dibebani kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah mereka potong. Pemotongan PPh pasal 21 ini bagi penerima penghasilan atau pihak yang dipotong pada umumnya merupakan pembayaran pajak dimuka dan dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan pajak terutang pada akhir tahun pajak. Tetrdapat juga penghasilan-penghasilan tertentu pemotongan PPh pasal 21

commit to user



merupakan pemotongan PPh yang bersifat final, artinya tidak perlu lagi dihitung kembali dan diperhitungkan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun pajak. 2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan pasal 22 ayat (1) UU PPh yang dimaksud PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu sehubungan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Dalam hal ini bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu tersebut dibebani kewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah mereka pungut. Pemungutan PPh pasal 22 ini bagi pihak yang dipungut pada umumnya merupakan pembayaran pajak dimuka dan dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan pajak terutang pada akhir tahun pajak. Tetapi untuk transaksi-transaksi tertentu pemungutan PPh pasal 22 merupakan pemungutan PPh yang bersifat final, artinya tidak perlu lagi dihitung kembali dan diperhitungkan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun pajak. 3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan pasal 23 ayat (1) UU PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalty, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa

commit to user



konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Dalam hal ini pihak yang wajib membayarkan penghasilan tersebut dibebani kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah mereka potong. Terdapat pengecualian bahwa tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23 atas penghasilan-penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (4). Pemotongan PPh pasal 23 dalam obyek tertentu ada yang bersifat final. 4. Pajak Penghasilan Pasal 24 Berdasarkan pasal 24 ayat (1) UU PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. 5. Pajak Penghasilan Pasal 25 Berdasarkan pasal 25 ayat (1) UU PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan, yang secara umum dihitung atas dasar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong (PPh pasal 21, PPh pasal 23) dan atau dipungut (PPh pasal 22) dan PPh yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya

commit to user



bulan dalam bagian tahun pajak. 6. Pajak Penghasilan Pasal 26 Berdasarkan pasal 26 ayat (1) UU PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 26 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa dividen; bunga termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; royalty, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan; pensiun dan pembayaran berkala lainnya, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Dalam hal ini pihak yang wajib membayarkan penghasilan tersebut dibebani kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah mereka potong. 7. Pajak Penghasilan Pasal 29 Berdasarkan pasal 29 UU PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 29 adalah pajak kurang dibayar yaitu apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) UU PPh, dan harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir sebelum SPT Tahunan disampaikan. 8. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

commit to user



Berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 4 ayat (2) adalah PPh atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sukuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, yang pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah 9. Pajak Penghasilan Pasal 15 Berdasarkan pasal 15 UU PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 15 adalah pajak bagi wajib pajak tertentu yang penghasilan netonya dihitung dengan norma penghitungan khusus yang ditetapkan Menteri Keuangan J. Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam Daerah Pabean. Sedangkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang yang tergolong mewah dan impor barang yang tergolong mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Penggolongan barang yang tergolong mewah beserta tarif pajaknya ditentukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah dan

commit to user



Peraturan Menteri Keuangan. Ditinjau dari penggolongan pajak PPN dan PPnBM merupakan pajak obyektif dan pajak tidak langsung. K. Obyek Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah yang menjadi obyek PPN adalah : 1. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; 2. impor Barang Kena Pajak; 3. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; 4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 6. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 7. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan 8. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Sedangkan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang

commit to user



melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN. Pengusaha yang melakukan penyerahan yang termasuk obyek PPN kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang. Yang termasuk ke dalam pengertian penyerahan BKP adalah :

1. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian; 2. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing; 3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang; 4. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP; 5. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan; 6. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang; 7. Penyerahan BKP secara konsinyasi. Dasar Pengenaan PPN adalah Nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung Pajak yang terutang, dapat berupa Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

commit to user



L. Mekanisme dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Mekanisme penghitungan PPN adalah melalui penghitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Sedangkan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak namun apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dikembalikan (Restitusi). Dalam melakukan penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak Wajib Pajak wajib membuat Faktur Pajak sebagai bukti transaksi dan pemungutan PPN. Mekanisme pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Penggolongan barang yang tergolong mewah beserta tarif pajaknya ditentukan oleh

commit to user



pemerintah melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan. Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Namun demikian, mengingat UU PPN menganut azas destination principle dalam pengenaan pajaknya maka untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% atas ekspor BKP adalah dimaksudkan agar dalam harga barang yang diekspor tidak terkandung PPN. 1. Tarif PPN 10% untuk: a. Impor BKP; b. Penyerahan BKP dan atau JKP; c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean. 2. Tarif PPN 0 % untuk ekspor BKP Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). Ketentuan kelompok dan jenis barang yang tergolong mewah beserta tarif pajaknya ditentukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan. M. Hasil Penelitian Terdahulu Mulyanto (2002) dalam penelitian yang berjudul Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kawasan Subasuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah menggunakan analisis matrik potensi. Haning dan Radianto (2005) dalam risetnya mengenai Potensi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta, menggunakan suatu matrik yang menghubungkan tingkat pertumbuhan dan kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah. Matriks yang sama juga digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Hari Adi (2009) dalam

commit to user



penelitian yang berjudul Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah. Dalam peneltian penggalian potensi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Sukoharjo ini menggunakan ukuran tingkat pertumbuhan penerimaan dan tingkat kontribusi penerimaan pajak untuk dibandingkan dengan benchmarking yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Benchmarking yang diteapkan tadi berupa

Benchmarking tingkat

pertumbuhan penerimaan dan Benchmarking tingkat kontribusi penerimaan pajak. Per Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Dari hasil perbandingan dengan Benchmarking tadi dapat ditentukan matrik potensi berupa kuadran yang terdiri dari daerah prima, daerah potensial, daerah berkembang dan daerah terbelakang. N. Kerangka Pemikiran Permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah kenaikan penerimaan pajak setiap tahun tidak diikuti oleh kenaikan tax ratio sesuai dengan yang diharapkan. Tax Ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan besarnya Produk Domestik Bruto dari suatu negara. Saat ini Indonesia memiliki rasio pajak terendah kedua setelah Myanmar diantara negara-negara Asean. Rendahnya nilai tax ratio ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi potensi pajak yang masih belum tergali. Kondisi ini mungkin terjadi juga di KPP Pratama Sukoharjo dimana masih ada potensi-potensi pajak yang belum tergali. Analisis penggalian potensi dalam penelitian ini menggunakan benchmarking yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Dalam analisis ini potensi penerimaan pajak digali dengan mencari tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan tingkat kontribusi penerimaan pajak.

commit to user



Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan penerimaan pajak per KLU tahun 2010 yaitu dari perbandingan dengan tahun sebelumnya dalam prosentase. Tingkat kontribusi penerimaan pajak kontribusi

dalam penelitian ini adalah tingkat

penerimaan pajak per KLU tahun 2010 yaitu prosentase kontribusi

penerimaan pajak per KLU dibandingkan penerimaan pajak seluruhnya. O. Hipotesis Hipotesis yang ditegakkan dalam penelitian ini adalah : 1. Diduga melalui penelitian pemetaan (mapping) masih terdapat potensi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dalam tiap Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang belum tergali di KPP Pratama Sukoharjo. 2. Diduga melalui penelitian matrik potensi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dalam tiap Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

di KPP

Pratama Sukoharjo belum mencapai standar benchmarking seperti yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 3. Diduga trend penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai tiap Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

di KPP Pratama Sukoharjo mengalami

kenaikan setiap tahun.

commit to user



BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk melakukan analisis dari data sekunder yang sudah ada di lapangan. Penelitian kepustakaan juga dipergunakan untuk melengkapi dan sebagai sumber data yang sangat membantu untuk melakukan analisis data. Metode yang dilakukan untuk analisis penggalian potensi pajak dengan menggunakan bencmarking penerimaan per klasifikasi lapangan usaha yang telah dibentuk oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. B. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo yang beralamat di Jalan Kopral Sayom Ring Road Klaten. Disamping itu juga dilakukan penelitian lapangan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Sukoharjo untuk mengetahui kondisi geografis, kependudukan, kegiatan industri, dan kegiatan perekonomian lainnya. C. Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data penerimaan pajak dalam setiap Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang bersumber dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) KPP Pratama Sukoharjo. Penerimaan pajak difokuskan pada penerimaan jenis Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sedangkan untuk

commit to user



penerimaan PBB maupun BPhTB tidak dilakukan penelitian lebih lanjut karena berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dilimpahkan ke Pemerintah Daerah sebagai Pajak Daerah. Data penerimaan pajak diperoleh dari sistem adminitrasi pajak di KPP Pratama Sukoharjo melalui sistem Modul Penerimaan Negara (MPN), selanjutnya data tersebut diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan berdasarkan jenis pajak sehingga dapat diketahui potensi masing masing sektor usaha. D. Definisi operasional variabel Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), Tingkat Penerimaan Pajak dan Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak, bencmarking dan matrik potensi penerimaan pajak. Dari variabel-variabel ini dapat digunakan untuk menentukan matrik potensi penerimaan pajak dalam setiap Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Klasifiksi Lapangan Usaha (KLU) Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor 34/PJ/2003 Tanggal 14 Pebruari 2003 pengelompokan KLU dibagi menurut kategori, golongan pokok, golongan, subgolongan dan kelompok dengan menggunakan kode 5 digit angka. Berdasarkan Keputusan Dirjen tersebut pengelompokan KLU dibagi menjadi 18 golongan, selanjutnya dari 18 golongan tadi dibagi lagi menjadi beberapa sub golongan, sektor dan subsektor. 18 golongan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) itu terdiri dari :

commit to user



a. Pertanian, Perburuan dan Kehutanan b. Perikanan c. Pertambangan dan Penggalian d. Industri Pengolahan e. Listrik, Gas dan Air f. Konstruksi g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga h. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum i. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi j. Perantara Keuangan k. Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan l. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib m. Jasa Pendidikan n. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. o. Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya p. Jasa Perorangan q. Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya r. Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya/Tidak Tercakup Dalam Kategori Dalam perkembangan selanjutnya terdapat beberapa karakteristik yang sama dalam KLU tersebut sehingga Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan perencanaan penerimaan penggolongan KLU tersebut hanya dilakukan dalam 10

commit to user



kelompok yaitu : a. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan b. Pertambangan dan Penggalian c. Industri Pengolahan d. Listrik, Gas dan Air e. Konstruksi f. Perdagangan, Hotel dan Restauran g. Pengangkutan dan Komunikasi h. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan i. Jasa Lainnya j. Kegiatan yang belum jelas batasannya 2. Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan penerimaan pajak per KLU tahun 2010 yaitu dari perbandingan dengan tahun sebelumnya dalam prosentase. 3. Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Tingkat kontribusi penerimaan pajak

dalam penelitian ini adalah tingkat

kontribusi penerimaan pajak per KLU tahun 2010 yaitu prosentase kontribusi penerimaan pajak per KLU dibandingkan penerimaan pajak seluruhnya 4. Benchmarking Benchmarking dalam penelitian ini adalah Benchmarking tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan Benchmarking tingkat kontribusi penerimaan pajak.

commit to user



Benchmarking ini merupakan acuan yang telah diteapkan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. 5. Matrik Potensi Penerimaan Pajak Matrik potensi dalam penelitian ini adalah matrik potensi penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai berupa kuadran matrik potensi yang terbagi menjadi empat daerah yaitu daerah prima, daerah potensial, daerah berkembang dan daerah terbelakang. E. Tehnik Analisis Data Dalam penelitian ini dari data penerimaan pajak yang diperoleh dari KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yakni penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai per Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) lalu dibandingkan dengan standar bencmarking tingkat pertumbuhan dan bencmarking tingkat kontribusi yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak akan diperoleh daerah matrik potensi dari penerimaan pajak berupa kuadran yang terdiri dari daerah prima, potensial, berkembang dan terbelakang. 1. Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan penerimaan pajak per KLU tahun 2010 yaitu dari perbandingan dengan tahun sebelumnya dalam prosentase yang dianalisis dengan formula : Penerimaan Pajak KLU tahun ini - Penerimaan Pajak KLU tahun sebelumnya X 100% Penerimaan Pajak KLU tahun ini

commit to user



2. Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Untuk menghitung besarnya kontribusi penerimaan pajak per KLU dengan penerimaan pajak seluruhya, secara sistematis dianalisis dengan rumus sebagai berikut : Penerimaan Pajak per KLU X 100% Penerimaan pajak seluruhnya 3. Matrik Potensi Penerimaan Pajak Matrik potensi penerimaan dianalisis dengan membandingkan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan tingkat kontribusi penerimaan pajak dengan standar bencmarking yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Dari perbandingan tersebut akan diperoleh matrik potensi dari penerimaan pajak berupa kuadran yang terdiri dari daerah prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Adapun matrik tersebut dapat ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 3.1 Matrik potensi

commit to user



Keterangan: a. Daerah prima (I), apabila tingkat pertumbuhan di atas benchmarking dan tingkat kontribusinya juga di atas benchmarking. Hal ini berarti bahwa komponen penerimaan pajak dari

KLU tersebut mengalami kemajuan dan berkembang

cepat. Ini merupakan andalan bagi KPP Pratama Sukoharjo karena memberikan kontribusi yang besar dan pertumbuhannya cenderung stabil. Oleh karena itu perlu mempertahankan pengelolaannya seperti yang telah dilakukan bahkan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. b. Daerah Potensial (II), apabila tingkat pertumbuhan di bawah benchmarking namun tingkat kontribusinya di atas benchmarking. Komponen penerimaan pajak dari KLU tersebut berpeluang menjadi andalan bagi pemerintah daerah karena memberi kontribusi yang besar, namun karena pengelolaan yang kurang baik maka pertumbuhannya tidak stabil. Untuk itu perlu dilakukan intensifikasi dan pengeloaan yang lebih giat lagi dari Kantor Pelayanan Pajak. c. Daerah Berkembang (III), apabila tingkat pertumbuhan di atas benchmarking namun kontribusinya tidak potensial (di bawah benchmarking). Komponen penerimaan pajak dari KLU ini bukan merupakan sektor andalan karena memberikan kontribusi yang sedikit meskipun pertumbuhannya cenderung tinggi atau meningkat. Melihat pertumbuhannya yang tinggi menunjukkan ada aktifitas ekonomi yang meningkat dalam area KLU ini sehingga kalau dilakukan pengelolaan yang strategis dalam area ini mungkin bia menjadi area yang potensial.

commit to user



d. Daerah Terbelakang (IV), apabila tingkat pertumbuhan di bawah benchmarking dan kontribusinya tidak potensial (di bawah benchmarking). Komponen penerimaan pajak dari KLU dalam area terbelakang relatif tertinggal jika dibandingkan KLU yang lain. Perlu penanganan yang lebih efektif untuk memberdayakan penerimaan dari area ini bisa melalui penciptaan struktur dan infrastruktur perekonomian atau stimulus usaha dari pemerintah. 4. Proyeksi Penerimaan Pajak Proyeksi penerimaan pajak dianalisis dengan menggunakan trend pertumbuhan penerimaan pajak dari Tahun 2008 sampai Tahun 2010. Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut dianalisis dalam tiap triwulan dalam setahun sehingga dapat diketahui trend pertumbuhan dalam setiap KLU.

commit to user



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Penerimaan Pajak Nasional Penerimaan sektor pajak secara nasional mengalami pertumbuhan rata-rata 15,6 persen dalam periode 2005–2009. Beberapa faktor utama yang mendukung meningkatnya penerimaan perpajakan adalah terciptanya

kondisi fundamental

makroekonomi yang cukup stabil dan pelaksanaan kebijakan modernisasi perpajakan, kepabeanan dan cukai. Dilihat dari sumbernya, penerimaan perpajakan dapat dikategorikan ke dalam penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak dalam negeri terdiri atas penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai dan pajak lainnya, sedangkan pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk dan bea keluar. Dalam periode 2005–2009, penerimaan pajak dalam negeri mengalami pertumbuhan rata-rata 16,0 persen, sedangkan pajak perdagangan internasional tumbuh rata-rata 5,2 persen. Penerimaan dari sektor pajak semakin tumbuh dan mampu memberikan kontribusi yang dominan terhadap penerimaan dalam negeri sebagai sumber pembiayaan negara. Dalam tahun 2005 kontribusi penerimaan

perpajakan adalah 70,3 persen

menjadi 64,3 persen pada tahun 2006, kemudian 69,5 persen pada tahun 2007 menjadi 67,3 persen pada tahun 2008, dan selanjutnya menjadi 73,2 persen pada tahun 2009.

commit to user



Semakin tingginya kontribusi penerimaan perpajakan tersebut menunjukkan bahwa peranan penerimaan perpajakan menjadi sangat strategis sebagai sumber pendanaan pembangunan.

Gambar 4.1 Grafik Penerimaan Pajak dan Tax Ratio Tahun 2005-2010

Pemerintah telah melakukan reformasi di sektor perpajakan nasional melalui tiga bidang yaitu Reformasi Administrasi Pajak, Reformasi Peraturan Perundang-undangan dan Reformasi Bidang Pengawasan dan Penggalian Potensi. Reformasi di bidang administrasi yang telah dilakukan adalah pembentukan 331 Kantor Pelayanan Pajak Modern yang terdiri dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama,

commit to user



Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Untuk selajutnya dilakukan reformasi sampai jilid III yang difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia yang meliputi peningkatan integritas, profesionalisme, teamwork dan inovasi. Sedangkan dalam sektor pelayanan kepada Wajib Pajak diluncurkan program Project For Indonesia Tax Administration Reform (PINTAR) yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan melaksanakan good governance melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas Direktorat Jenderal Pajak. Reformasi di bidang peraturan dan perundang-undangan dilakukan melalui amendemen tiga undang-undang di bidang

perpajakan, yaitu: (1) Undang-undang

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Reformasi di bidang pengawasan dan penggalian potensi dilakukan melalui pembangunan suatu metode pengawasan dan penggalian potensi penerimaan pajak yang terstruktur, terukur, sistematis, standar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode tersebut dikembangkan sejak awal tahun 2007 mencakup kegiatan mapping, profiling, dan benchmarking.

commit to user



Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) mengalami pertumbuhan rata-rata 16,0 persen dalam periode 2005−2009. Dalam periode tersebut, nominal penerimaan PPh meningkat dari Rp175,5 triliun menjadi Rp317,6 triliun. Dilihat dari komposisinya, penerimaan PPh migas memberikan kontribusi rata-rata sebesar 19,7 persen, sedangkan PPh nonmigas 80,3 persen. Penerimaan PPh migas selama tahun 2005−2009 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,2 persen sedangkan realisasi penerimaan PPh nonmigas mengalami pertumbuhan rata-rata 17,5 persen. Tabel 4.1 Perkembangan penerimaan PPh Migas dan Non Migas Tahun 2005-2010

Sumber : Kementerian Keuangan RI

Selama periode 2005–2009, realisasi penerimaan PPh nonmigas didominasi oleh sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan, sektor industri pengolahan, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai kontributor utama dengan rata-rata kontribusi masing-masing sebesar 28,9 persen, 25,1 persen dan 9,9 persen. Pertumbuhan rata-rata dalam kurun waktu 2005–2009 untuk sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan adalah 17,3 persen, untuk sektor industri pengolahan 16,6 persen, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25,0 persen.

commit to user



Tabel 4.2 Perkembangan PPh Non Migas Sektoral Tahun 2003-2010

Sumber : Kementerian Keuangan RI

Dalam Tahun 2010 sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 8,9, penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya suku bunga Bank Indonesia yang mengakibatkan net interest margin (NIM) bank mengalami penurunan. Rata-rata suku bunga untuk semester I tahun 2010 adalah 6,5 persen, atau menurun jika dibandingkan dengan rata-rata suku bunga

commit to user



pada semester I tahun 2009 sebesar 7,75 persen. Sementara itu, pada tahun 2010, sektor industri pengolahan diperkirakan akan meningkat sebesar 29,7 persen bila dibandingkan dengan nilainya pada tahun 2009. Kenaikan ini terutama didukung oleh pertumbuhan sektor

industri pengolahan. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran

diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 18,5 persen dibandingkan tahun 2009. Penerimaaan PPN dan PPnBM selama periode 2005–2009 mengalami pertumbuhan rata-rata 17,5 persen. Secara komposisi, PPN dan PPnBM dalam negeri tumbuh rata-rata 23,8 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan PPN dan PPnBM impor yang tumbuh rata-rata 8,8 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2009, target pada tahun 2010 tersebut meningkat Rp 69,9 triliun atau 36,2 persen. Peningkatan terutama terjadi pada PPN dan PPnBM impor dengan pertumbuhan 50,4 persen, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan negatif. Secara umum, peningkatan PPN dan PPnBM

impor tersebut sejalan dengan

meningkatnya volume perdagangan dunia, yang berimbas pada meningkatnya kegiatan ekspor-impor Indonesia. Di sisi lain, penerimaan PPN dan PPnBM dalam negeri mengalami pertumbuhan sebesar 28,8 persen, lebih rendah dari pertumbuhan tahun sebelumnya. Salah satu faktor yang mengakibatkan melemahnya pertumbuhan PPN dan PPnBM dalam negeri ini adalah rendahnya konsumsi pemerintah. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi konsumsi Pemerintah cukup tinggi sebagai akibat dilaksanakannya kegiatan Pemilu.

commit to user


digilib.uns.ac.id 53 Tabel 4.3 Perkembangan PPN dan PPnBM Tahun 2005-2010

B. Gambaran Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo Sebagai institusi pengelola pajak dibawah Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Sukoharjo mengemban kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. KPP Pratama Sukoharjo secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 30 Oktober 2007 setelah dilakukan reformasi

commit to user



birokrasi di dalam Kementerian Keuangan, dimana merupakan hasil pemecahan organisasi dari Kantor Pelayanan Pajak Klaten. Dalam penelitian ini data penerimaan pajak yang dilakukan penelitian adalah Tahun 2009 dan Tahun 2010. Gambaran penerimaan pajak KPP Pratama Sukoharjo berdasarkan KLU selama Tahun 2009 dan Tahun 2010 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.4 Penerimaan Pajak Per KLU KPP Pratama Sukoharjo Tahun 2010

KATEGORI KETERANGAN A Pertanian, Perburuan dan Kehutanan B Perikanan C Pertambangan dan Penggalian D Industri Pengolahan E Listrik, Gas dan Air F Konstruksi G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga H Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum I Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi J Perantara Keuangan K Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan L Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib M Jasa Pendidikan N Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial O Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya P Jasa Perorangan Q Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya X Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya/Tidak Tercakup Dalam Kategori TOTAL

commit to user

JUMLAH PAJAK 99,138,172 0 69,875,682 181,829,196,430 1,428,047,349 21,004,875,939 32,730,347,647 463,541,658 18,233,698,417 30,502,154,894 16,675,074,340 51,904,160,233 2,196,899,249 4,751,898,820 1,418,015,396 0 2,602,493,010 20,582,696,169 386,492,113,405



Tabel 4.5 Penerimaan Pajak Per KLU KPP Pratama Sukoharjo Tahun 2009

KATEGORI A B C D E F G H I J K L M N O P Q X

KETERANGAN Pertanian, Perburuan dan Kehutanan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi Perantara Keuangan Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya Jasa Perorangan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya/Tidak Tercakup Dalam Kategori

JUMLAH PAJAK 103,694,638 0 95,631,229 154,376,838,375 1,180,376,320 22,495,493,162 27,548,012,203

TOTAL

591,638,094 20,574,980,049 29,794,313,144 15,062,547,966 32,080,684,665 1,487,229,898 4,506,567,133 545,841,259 1,604,402,754 0 14,148,308,673 326,196,559,562

C. Gambaran Organisasi dan Wilayah Kerja KPP Pratama Sukoharjo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo berdiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 Tanggal 31 Mei 2007 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 141/PJ/2007 Tanggal 3 Oktober 2007. Pendirian KPP Pratama Sukoharjo merupakan hasil pemecahan organisasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten adalah implikasi dari penerapan sistem administrasi pajak modern sebagai bagian dari reformasi birokrasi sektor keuangan. Wilayah kerja KPP Pratama

commit to user



Sukoharjo meliputi Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri. Dalam struktur organisasi di KPP Pratama Sukoharjo terdiri dari beberapa seksi dan bagian yang dibagi berdasarkan fungsinya yaitu : a. Seksi Pengawasan dan Konsultasi Melakukan pengawasan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak serta memberikan advise (konsultasi) yang diperlukan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Di dalam seksi pengawasan dan konsultasi ini terdiri darai para Account Representative (AR) yang melakukan tugas sebagai pembimbing wajib pajak sekaligus memberikan pelayanan semua kebutuhan wajib pajak. b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Merupakan pusat data base dari Wajib Pajak yang mengelola data dan alat keterangan yang terintegrasi melalui sistem informasi pajak yang disimpan menjadi master file Wajib Pajak. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pengolahan Data dan Informasi dibekali dengan sistem komputerisasi (IT) yang modern dan terkoneksi dengan kantor pusat Ditjen Pajak serta Bank Persepsi untuk mengawasi pembayaran pajak. c. Seksi Ekstensifikasi Melakukan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dengan memanfaatkan data internal maupun data eksternal dan melaksanakan administrasi pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) d. Seksi Pelayanan Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu

commit to user



yang menerima pelaporan SPT baik SPT Tahunan maupun SPT Masa, melayani pendaftaran NPWP, Pelayanan PBB maupun pelayanan lainnya kepada Wajib Pajak. Seksi Pelayanan merupakan representasi dari kantor yang bersangkutan sehingga dalam melayani wajib pajak senantiasa harus bersikap ramah, santun dan profesional. e. Seksi Penagihan Bertugas melakukan administrasi tunggakan Wajib Pajak dan secara aktif melakukan tindakan pencairan atas ketetapan pajak yang harus di bayar Wajib Pajak. Dalam seksi penagihan ini terdapat juru sita pajak Negara yang berwenang melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa sampai dengan tindakan melakukan pelelangan. f. Seksi Pemeriksaan Melaksanakan administrasi atas Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sesuai kriteria yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak g. Sub Bagian Umum Melaksanakan fungsi internal untuk mendukung kinerja kantor berupa layanan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga kantor. h. Fungsional Pemeriksa Fungsional Pemeriksa merupakan jabatan fungsional yang bertugas melakukan pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Secara grafis bagan struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo dapat dilihat sebagai berikut :

commit to user



Gambar 4.2 Bagan organisasi KPP Pratama Sukoharjo

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

↓ KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH II

↓ KPP PRATAMA SUKOHARJO

SUB BAGIAN UMUM

SEKSI PELAYANAN

SEKSI EKSTENSIFIKASI

SEKSI PENGOLAHAN DATA

SEKSI PENGAWASAN

DAN INFORMASI

DAN KONSULTASI I

SEKSI PENGAWASAN

SEKSI PENAGIHAN

DAN KONSULTASI II

SEKSI PENYULUHAN DAN

SEKSI PEMERIKSAAN

KONSULTASI PERPAJAKAN

KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL

commit to user



D. Gambaran Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo terletak di bagian tenggara propinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 446,666 ha , yang secara geografis terletak antara 110.42’06,79″-110. 57’33,7″ Bujur Timur dan 7'32’17″-7'49’32″ Lintang Selatan. Keadaan topografi/geologi berupa daerah yang datar teretak di ketinggian 80-125m diatas permukaan laut. Secara administratif mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Surakarta, sebelah timur dengan Karanganyar, sebelah barat dengan Wonogiri dan Klaten dan sebelah selatan dengan DIY. pada tahun 2005 jumlah penduduknya tercatat 821.213 jiwa yang terdiri dari 405.831 penduduk laki-laki dan 415.382 penduduk perempuan. Kabupaten Sukoharjo merupakan wilayah agraris sektor pertanian tanaman pangan yang sedang bergerak ke sector industri dan perdagangan ,sehingga penyediaan lapangan kerja terbesar terdapat disektor pertanian ,industri dan perdagangan. Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Weru, Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Kartasuro, Kecamatan Grogol, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Langenharjo, Kecamatan Bulu, Kecamatan Nguter, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Gatak dan Kecamatan Sukoharjo. Produk Domestik Bruto Kabupaten Sukoharjo dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009 selalu mengalami peningkatan. PDB terbesar disumbang dari sektor industri pengolahan, disusul sektor perdagangan, hotel dan restauran serta sektor pertanian.

commit to user


digilib.uns.ac.id 60 Tabel 4.6 Data PDB Kabupaten Sukoharjo (Sumber BPS) 2004 2004 329,125 165,558 49,631 40,635 20,290 53,011

2005 2005 364,169 181,332 56,434 44,203 22,562 59,639

2006 2006 433,223 214,346 63,401 51,075 30,066 74,335

2007 2007 541,932 265,091 81,664 61,325 36,154 97,697

2008* 2008* 716,065 349,795 105,969 82,676 40,375 137,250

2009** 2009** 858,252 418,964 112,522 104,040 44,952 177,774

2. Pertambangan & Penggalian a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan Bukan Migas c. Penggalian

205,252 118,485 65,122 21,645

309,014 177,606 104,599 26,809

366,521 200,082 130,716 35,723

440,610 234,162 160,267 46,180

540,605 282,120 195,659 62,826

591,532 253,223 254,764 83,545

3. Industri Pengolahan a. Industri Migas 1). Pengilangan Miyak Bumi 2). Gas Alam Cair (LNG) b. Industri Bukan Migas 1). Industri Makanan, Minuman dan Tembakau 2). Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 3). Industri Kayu dan Produk Lainnya 4). Industri Produk Kertas dan Percetakan 5). Industri Produk Ppuk, Kimia dan Karet 6). Industri Produk Semen dan Penggalian Bukan Logam 7). Industri Logam Dasar Besi dan Baja 8). Industri Peralatan, Mesin dan PerlengkapanTransportasi 9). Produk Industri Pengolahan Lainnya

644,343 94,263 59,062 35,201 550,079 163,554 71,474 31,226 31,036 64,013 21,588 16,155 145,971 5,062

760,361 138,441 89,630 48,811 621,920 177,753 77,087 35,248 33,899 76,214 24,589 18,383 172,957 5,791

919,539 172,095 117,952 54,143 747,444 212,738 90,117 44,603 39,637 94,079 29,013 20,687 209,460 7,111

1,068,654 182,324 122,118 60,206 886,330 264,101 93,598 54,881 45,403 110,770 32,814 22,908 254,278 7,577

1,380,713 242,043 148,564 93,479 1,138,670 346,186 104,830 73,196 51,912 154,117 40,179 29,213 329,912 9,126

1,480,905 213,707 132,145 81,562 1,267,199 420,629 116,483 80,135 61,110 162,658 43,482 26,733 346,157 9,812

23,730 17,503 3,092 3,135

26,694 19,175 3,898 3,621

30,355 21,204 5,036 4,115

34,724 23,052 6,912 4,760

40,846 25,774 9,882 5,190

46,823 28,085 13,130 5,609

5. Konstruksi

151,248

195,111

251,132

304,997

419,642

554,982

6. Perdagangan, Hotel & Restoran a. Perdagangan Besar dan Eceran b. Hotel c. Restoran

368,556 287,554 12,685 68,317

431,620 338,667 14,147 78,806

501,542 393,047 16,074 92,421

592,304 468,734 17,320 106,249

691,495 551,351 18,900 121,244

750,605 592,878 20,199 137,528

7. Pengangkutan dan Komunikasi a. Pengangkutan 1). Angkutan Rel 2). Angkutan Jalan Raya 3). Angkutan Laut 4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan 5). Angkutan Udara 6). Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi

142,292 88,310 1,219 43,162 12,328 3,233 9,728 18,640 53,982

180,585 110,157 1,238 58,133 13,974 3,882 11,979 20,951 70,428

231,524 142,770 1,355 81,271 16,106 4,488 14,669 24,881 88,754

264,263 149,974 1,398 85,183 16,043 4,656 16,547 26,146 114,290

312,190 171,247 1,650 100,500 16,019 5,570 19,666 27,841 140,943

352,407 181,616 1,616 103,528 15,344 6,214 24,249 30,666 170,791

8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan a. Bank b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank c. Jasa Penunjang Keuangan d. Real Estat e. Jasa Perusahaan

194,411 78,534 16,647 1,286 66,107 31,837

230,523 88,287 20,809 1,581 81,474 38,371

269,121 95,708 26,779 2,011 97,397 47,226

305,214 105,537 32,582 2,490 110,240 54,365

368,130 125,515 41,753 2,807 132,024 66,030

404,116 132,186 47,959 3,231 145,261 75,480

9. Jasa-jasa a. Pemerintahan Umum 1). Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan 2). Jasa Pemerintahan Lainnya b. Swasta 1). Jasa Sosial Kemasyarakatan 2). Jasa Hiburan dan Rekreasi 3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga

236,870 121,129 75,272 45,858 115,741 38,852 7,605 69,283

276,204 135,133 83,796 51,337 141,071 48,679 8,739 83,654

336,259 167,800 103,509 64,291 168,459 58,183 10,172 100,104

398,197 205,344 124,760 80,584 192,853 69,969 11,293 111,591

481,670 257,548 157,727 99,821 224,122 83,605 13,079 127,438

573,819 318,581 195,130 123,451 255,238 97,196 14,912 143,129

2,295,826 2,083,078

2,774,281 2,458,234

3,339,217 2,967,040

3,950,893 3,534,407

4,951,357 4,427,193

5,613,442 5,146,512

Lapangan Usaha 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan d. Kehutanan e. Perikanan

4. Listrik, Gas & Air Bersih a. Listrik b. Gas c. Air Bersih

Produk Domestik Bruto Produk Domestik Bruto Tanpa Migas

Keterangan : * Angka Sementara ** Angka sangat sementara

commit to user



E. Gambaran Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri, dengan luas wilayah 182.236,02 Ha secara geografis terletak pada garis lintang 7 0 32' sampai 8 0 15' dan garis bujur 110 0 41' sampai 111 0 18' dengan batas-batas sebelah utara dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, sebelah selatan dengan Kaupaten Pacitan dan Samudera Hindia, sebelah timur dengan Kabupaten Karanganyar dan Ponorogo, dan sebelah barat dengan DIY dan Kabupaten Klaten. Dengan topografi daerah yang tidak rata, perbedaan antara satu kawasan dengan kawasan lain membuat kondisi sumber daya alam juga saling berbeda. Di Wonogiri hampir sebagian besar tanahnya tidak terlalu subur untuk pertanian, berbatuan dan kering membuat penduduknya lebih banyak merantau. Kabupaten Wonogiri mempunyai Waduk buatan yaitu Gajah Mungkur yang selain menjadi sumber mata pencaharian petani nelayan dan sumber irigasi persawahan juga merupakan aset wisata yang telah banyak dikunjungi oleh para wisatawan domestik. Disamping itu Kabupaten Wonogiri juga mempunyai 2 (dua) pantai yaitu Pantai Sembukan dan Pantai Nampu yang mempunyai pasir putih yang sangat tebal dan cocok untuk berwisata. PDRB perkapita Kabupaten Wonogiri atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 sebesar Rp.4.740.084,93 atau naik sebesar 7,81% dari tahun 2008 sebesar Rp. 4.396.683,95. Sedangkan pendapatan perkapita penduduk atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2009 sebesar Rp.2.375.809,54 atau naik sebesar 2,76% dari tahun 2008 sebesar Rp. 2.311.917,76..(Sumber www.wonogirikab.go.id).

commit to user


digilib.uns.ac.id 62 Tabel 4.7 APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009

F. Analisis Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo Dalam tahun pajak 2010 formula benchmarking tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan tingkat kontribusinya yang ditetapkan sebagai acuan adalah sebagai berikut : Tabel 4.8 Benchmark tingkat pertumbuhan dan kontribusi per KLU Tahun 2010

NO

URAIAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA

1 PERTANIAN PETERNAKAN ,KEHUTANAN DAN PERIKANAN 2 PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN 3 INDUSTRI PENGOLAHAN 4 LISTRIK, GAS, DAN AIR 5 KONSTRUKSI 6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 8 KEUANGAN, REAL ESTATE DAN JASA PERUSAHAAN 9 JASA LAINNYA 10 KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA Sumber : Kementerian Keuangan RI

BENCMARK PPH PPN & PPnBM Tk Pertumbuhan (%) Tk Kontribusi (%) Tk Pertumbuhan (%) Tk Kontribusi (%) 21.40 11.63 9.60 7.00 8.80 17.90 2.90 (22.50) 7.10 83.10

commit to user

4.30 15.00 24.20 2.30 2.50 13.30 6.50 25.40 5.20 1.30

4.90 34.63 19.20 20.40 27.30 19.80 7.80 6.10 15.60 44.30

1.30 24.50 28.20 0.70 9.10 16.50 5.60 6.50 1.70 6.00



Dari data penerimaan pajak yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yakni penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) per Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) selanjutnya dibandingkan dengan standar bencmarking tingkat pertumbuhan dan bencmarking tingkat kontribusi yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak akan diperoleh daerah matrik potensi dari penerimaan pajak. 1. Analisis Penerimaan Pajak KLU Pertanian ,Peternakan, Kehutanan dan Perikanan a. Analisis Pajak Penghasilan KLU Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan terdiri dari berbagai macam sub sektor yang sebagian besar bergerak dalam bidang pengolahan hasil pertanian, peternakan, hasil hutan, dan perikanan yang bersumber dari alam yang bersifat agraris. Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan ini sebesar 36,14 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 0,03 %. Angka ini berada dibawah benchmarking yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga penerimaan Pajak Penghasilan yang telah dicapai tersebut masuk dalam daerah terbelakang. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan di sektor ini dapat dilihat melalui tabel berikut :

commit to user



Tabel 4.9 Perkembangan penerimaan PPh KLU Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan perikanan

KLU PERTANIAN, PETERNAKAN

2010

%

2009

%

Growth

KEHUTANAN DAN PERIKANAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PPH PS 21 PPH PS 22 DN PPH PS 22 IMPOR PPH PS 23 PPH PS 25 OP PPH PS 25 BDN PPH PS 26 PPH FINAL & FLN PPH NON MIGAS Total penerimaan PPh Benchmark Pertumbuhan 21,4 % Benchmark Kontribusi 4,3 %

NO

KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA

1 PERTANIAN PETERNAKAN ,KEHUTANAN DAN PERIKANAN

3,044,250 8,452,787 855,127 42,435,612 667,328 5,500,000 60,955,104 212,962,279,716

2008

4.994% 13.867% 0.000% 1.403% 69.618% 1.095% 0.000% 9.023% 0.000% 0.03

Growth

19,379,690 499,240 53,539,004 539,025 21,500,000 95,456,959 162,743,326,095

2009

Growth

46,164,924 106.77%

95,456,959 -36.14%

46,164,924 106.77%

95,456,959 -36.14%

0.000% 20.302% 0.000% 0.523% 56.087% 0.565% 0.000% 22.523% 0.000%

71.29 (20.74) 23.80 (36.14)

0.06

2010

Growth Rata Rata 60,955,104 35.31%

60,955,104

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor ini dari Tahun 2008 ke Tahun 2009 mengalami peningkatan 106% namun di tahun selanjutnya pada Tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 36,14%. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 212.962.279.716,- sedangkan dari sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan perikanan

mancapai Rp 60.955.104,- Penerimaan pajak

penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 0.03 % dari total penerimaan PPh. Penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU ini kalau dilihat dari per jenis pajak kontribusi terbesar diperoleh dari jenis PPh Pasal 25 Orang pribadi sebesar 69,6 %, disusul PPh Pasal 22 sebesar 13,8 % dan PPh Final dan Fiskal Luar Negeri sebesar 9 %

commit to user



b. Analisis Pajak Pertambahan Nilai Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 363,5 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 0.02 %. Tingkat pertumbuhan dari KLU ini jauh berada di atas benchmarking sebesar 4,9 % namun tingkat kontribusinya dibawah benchmarking sebesar 1,3 % sehingga dalam matrik potensi penerimaan pajak termasuk daerah berkembang. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor ini dapat dilihat melalui tabel berikut : Tabel 4.10 Perkembangan penerimaan PPN KLU Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

KLU PERTANIAN, PETERNAKAN DLL

1 2 3 4 5 6

PPN DN PPN IMPOR PPn BM DN PPn BM IMPOR PPN/PPnBM LAINYA PAJAK LAINYA Total penerimaan PPN Benchmark Pertumbuhan 4,9 % Benchmark Kontribusi 1,3 %

NO



2010 38,183,068 38,183,068 173,529,833,689

2008

% 100.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

Growth

2009

8,237,679 8,237,679 0.02 163,453,233,467

2009

Growth

773,000 965.68%

8,237,679 363.52%

965.68%

8,237,679 363.52%

773,000

commit to user

% Growth 100.000% 363.52 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 363.52 0.01

2010


38,183,068



Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor ini mengalami kenaikan setiap tahun dengan pertumbuhan rata rata sebesar 664 % dimana tingkat pertumbuhan rata rata dari sektor ini masih diatas benchmarking sebesar 4,9 %. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai

(PPN)

seluruh

sektor

pada

Tahun

2010

mencapai

Rp

173.529.833.689,- sedangkan dari sektor KLU ini mencapai Rp 38.183.068,Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 0.02 % dari total penerimaan PPN. 2. Analisis Penerimaan Pajak KLU Penggalian dan Pertambangan a. Pajak Penghasilan KLU Penggalian dan pertambangan terdiri dari berbagai macam sub sektor yang meliputi usaha penggalian batubara, bijih logam dan timah, bijih besi, tambang batubara, nikel, timah, bouksit, aluminium, tanah liat, penggalian batu batuan dan pasir serta penambangan mineral dan bahan kimia lainnya. Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 214,75 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 0,01 %. Angka tingkat pertumbuhannya ini berada diatas benchmarking yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sebesar 11,63 % namun tingkat kontribusinya berada dibawah benchmarking sebesar 15 % sehingga penerimaan Pajak Penghasilan yang telah dicapai tersebut masuk dalam daerah berkembang. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan di sektor ini dapat dilihat melalui tabel berikut :

commit to user


digilib.uns.ac.id 67 Tabel 4.11

Perkembangan penerimaan PPh KLU Penggalian dan Pertambangan

KLU PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PPH PS 21 PPH PS 22 DN PPH PS 22 IMPOR PPH PS 23 PPH PS 25 OP PPH PS 25 BDN PPH PS 26 PPH FINAL & FLN PPH NON MIGAS Total penerimaan PPh Benchmark Pertumbuhan 11,63 % Benchmark Kontribusi 15 %

NO


1 PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN

2010 6,335,605 74,000 9,021,147 15,430,752 212,962,279,716

2008

% 41.058% 0.000% 0.000% 0.000% 0.480% 58.462% 0.000% 0.000% 0.000%

2009

282,325 74,000 4,546,218 4,902,543 0.01 162,743,326,095

Growth

2009

Growth

7,048,711 -30.45%

4,902,543 214.75%

7,048,711 -30.45%

4,902,543 214.75%

% 5.759% 0.000% 0.000% 0.000% 1.509% 92.732% 0.000% 0.000% 0.000%

Growth 2,144.08 98.43 214.75

0.003

2010


15,430,752

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor ini dari Tahun 2008 ke Tahun 2009 mengalami pertumbuhan negatif 30.45 % namun di tahun selanjutnya pada Tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 214,75 %. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 212.962.279.716,- sedangkan dari sektor Penggalian dan Pertambangan mencapai Rp 15.430.752,- Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 0.01 % dari total penerimaan PPh. Penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU ini kalau dilihat dari per jenis pajak kontribusi terbesar diperoleh dari jenis PPh Pasal 25 Badan sebesar 58,46 %, disusul PPh Pasal 21 sebesar 41,05 % dan PPh Pasal 25 Orang Pribadi sebesar 0,4 %.

commit to user



b. Pajak Pertambahan Nilai Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar -39,99 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 0.03 %. Tingkat pertumbuhan dari KLU ini jauh berada di bawah benchmarking sebesar 34,63 % dan tingkat kontribusinya juga dibawah benchmarking sebesar 24,4 % sehingga dalam matrik potensi penerimaan pajak termasuk daerah terbelakang. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor ini dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.12 Perkembangan penerimaan PPN KLU Penggalian dan Pertambangan

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor ini mengalami kenaikan dalam Tahun

2010

KLU PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN

1 2 3 4 5 6

PPN DN PPN IMPOR PPn BM DN PPn BM IMPOR PPN/PPnBM LAINYA PAJAK LAINYA Total penerimaan PPN Benchmark Pertumbuhan 34,63% Benchmark Kontribusi 24,4 %

NO



%

2009

54,444,930 100.000% 90,728,686 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 54,444,930 90,728,686 173,529,833,689 0.03 163,453,233,467

2008

Growth

2009

Growth

46,485,685

95.18%

90,728,686 -39.99%

46,485,685

95.18%

90,728,686 -39.99%

commit to user

% 100.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

Growth (39.99) (39.99)

0.06

2010


54,444,930



2009 sebesar 95 % namun ke Tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 39,9 % dimana tingkat pertumbuhan rata rata dari sektor ini sebesar 27,59 masih dibawah benchmarking sebesar 34,63 %. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 173.529.833.689,- sedangkan dari sektor KLU ini mencapai Rp 54.444.930,- Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 0.03 % dari total penerimaan PPN. 3. Analisis Penerimaan Pajak KLU Industri Pengolahan a. Pajak Penghasilan KLU industri pengolahan terdiri dari berbagai macam industri seperti Industri pengolahan barang dari kayu, industri tekstil, industri furniture, industri pengolahan makanan, industri barang dari logam, industri farmasi dan sebagainya.

Sektor ini

merupakan jenis kegiatan padat karya sehingga banyak menampung tenaga kerja di sekitar wilayah industri tersebut. Beberapa perusahaan besar yang masuk dalam sektor ini antara lain PT KONIMEX, PT Batik Keris, PT Sritex, PT Deltomed Laboratories selain itu banyak juga industri industri kecil yang merupakan supplier dari perusahaan eksportir seperti kayu dan rotan. Benchmarking tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 9,6 % dan untuk tingkat kontribusi sebesar 24,2 %. Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 40,4 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 38,93 %. Angka ini berada diatas benchmarking yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga penerimaan Pajak Penghasilan yang telah dicapai tersebut masuk dalam daerah Prima. Realisasi

commit to user



penerimaan Pajak Penghasilan di sektor ini dapat dilihat melalui tabel berikut : Tabel 4.13 Perkembangan penerimaan PPh KLU Industri Pengolahan KLU INDUSTRI PENGOLAHAN 1 PPH PS 21 2 PPH PS 22 DN 3 PPH PS 22 IMPOR 4 PPH PS 23 5 PPH PS 25 OP 6 PPH PS 25 BDN 7 PPH PS 26 8 PPH FINAL & FLN 9 PPH NON MIGAS Total penerimaan PPh Benchmark Pertumbuhan 9,6 % Benchmark Kontribusi 24,2 %

NO


1 INDUSTRI PENGOLAHAN

2010 14,032,947,666 761,716,738 10,794,071,454 3,167,236,254 348,587,749 49,417,320,805 3,115,993,704 1,267,036,242 2,187,757 82,907,098,369 212,962,279,716

2008 52,895,100,376 52,895,100,376

% 16.926% 0.919% 13.019% 3.820% 0.420% 59.606% 3.758% 1.528% 0.003% 38.93

Growth 11.64%

2009 15,355,712,288 239,099,694 10,409,762,580 5,110,357,849 279,840,176 24,080,694,356 1,930,920,723 1,643,478,175 59,049,865,841 162,743,326,095

2009

Growth

59,049,865,841 40.40%

% 26.005% 0.405% 17.629% 8.654% 0.474% 40.780% 3.270% 2.783% 0.000%

Growth (8.61) 218.58 3.69 (38.02) 24.57 105.22 61.37 (22.91) 40.40

36.28

2010

Growth Rata Rata 82,907,098,369 26.02%

11.64% 59,049,865,841 40.40% 82,907,098,369

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor ini mengalami kenaikan setiap tahun dengan pertumbuhan rata rata sebesar 26,02 % dimana tingkat pertumbuhan rata rata dari sektor ini masih diatas benchmarking sebesar 9,6 %. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 212.962.279.716,- sedangkan dari sektor industri pengolahan mancapai Rp 82.907.098.369,- Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 38,9 % dari total penerimaan PPh. Penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU Industri Pengolahan ini kalau dilihat dari per jenis pajak kontribusi terbesar diperoleh dari jenis PPh Pasal 25 Badan sebesar 59,6 %, disusul PPh Pasal 21 sebesar 16,9 % dan PPh Pasal 22 Impor sebesar 13 %.

commit to user



b. Pajak Pertambahan Nilai Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 3,77 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 57,01 %. Tingkat pertumbuhan dari KLU ini berada dibawah benchmarking sebesar 19,2 % namun tingkat kontribusinya jauh diatas benchmarking sebesar 28,2 % sehingga dalam matrik potensi penerimaan pajak termasuk daerah potensial. Penerimaan PPN dari KLU ini memiliki kontribusi yang sangat besar dimana separuh lebih penerimaan PPN seluruhnya berasal dari KLU ini. Hal ini sangat wajar karena banyak industri industri besar yang menyumbang peran pembayaran PPN. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor ini dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.14 Perkembangan penerimaan PPN KLU Industri Pengolahan KLU INDUSTRI PENGOLAHAN 1 PPN DN 2 PPN IMPOR 3 PPn BM DN 4 PPn BM IMPOR 5 PPN/PPnBM LAINYA 6 PAJAK LAINYA Total penerimaan PPN Benchmark Pertumbuhan 19,2 % Benchmark Kontribusi 28,2 %

NO



2010 70,174,671,419 28,251,523,512 479,848,266 461,364 15,593,500 98,922,098,061 173,529,833,689

2008

% 70.939% 28.559% 0.000% 0.485% 0.000% 0.016%

Growth

57.01

2009 63,072,421,430 32,216,689,831 37,861,273 95,326,972,534 163,453,233,467

2009

Growth

74,277,736,093

28.34%

95,326,972,534

3.77%

74,277,736,093

28.34%

95,326,972,534

3.77%

commit to user

% 66.164% 33.796% 0.000% 0.000% 0.000% 0.040%

Growth 11.26 (12.31) (58.81) 3.77

58.32

2010

Growth Rata Rata 98,922,098,061 16.05% 98,922,098,061



Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor ini mengalami kenaikan setiap tahun dengan pertumbuhan rata rata sebesar 16,05 % dimana tingkat pertumbuhan rata rata dari sektor ini masih diatas benchmarking sebesar 9,6 %. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai

173.529.833.689,-

(PPN)

seluruh

sedangkan

dari

sektor sektor

pada industri

Tahun

2010

mencapai

Rp

pengolahan

mencapai

Rp

98.922.098.061,- Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 57,01 % dari total penerimaan PPN. 4. Analisis Penerimaan Pajak KLU Listrik, Gas dan Air a. Pajak Penghasilan KLU Listrik, Gas dan Air terdiri dari berbagai macam kegiatan seperti pengadaan, penyaluran dan penyediaan pembangkit listrik, gas maupun air bersih. Benchmarking tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 7 % dan untuk tingkat kontribusi sebesar 2,3 %. Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 10,07 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 0,58 %. Angka tingkat pertumbuhan ini berada diatas benchmarking yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak namun tingkat kontribusinya berada dibawah benchmarking yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga penerimaan Pajak Penghasilan yang telah dicapai tersebut masuk dalam daerah berkembang. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan di sektor ini dapat dilihat melalui tabel berikut :

commit to user



Tabel 4.15 Perkembangan penerimaan PPh KLU Listrik, Gas dan Air Tahun 2008-2010

KLU LISTRIK, GAS DAN AIR 1 PPH PS 21 2 PPH PS 22 DN 3 PPH PS 22 IMPOR 4 PPH PS 23 5 PPH PS 25 OP 6 PPH PS 25 BDN 7 PPH PS 26 8 PPH FINAL & FLN 9 PPH NON MIGAS Total penerimaan PPh Benchmark Pertumbuhan 7 % Benchmark Kontribusi 2,3 %

NO


1 LISTRIK, GAS DAN AIR

2010 954,541,247 10,148,857 119,285,097 159,281,312 821,265 1,244,077,778 212,962,279,716

2008 1,204,038,769

% 76.727% 0.816% 0.000% 9.588% 0.000% 12.803% 0.000% 0.066% 0.000%

2009 819,899,653 2,371,508 110,122,524 197,901,755 1,130,295,440 162,743,326,095

0.58

Growth -6.12%

2009

Growth

1,130,295,440 10.07%

% 72.539% 0.210% 0.000% 9.743% 0.000% 17.509% 0.000% 0.000% 0.000%

Growth 16.42 327.95 8.32 (19.51) 10.07

0.69

2010

Growth Rata Rata 1,244,077,778 1.97%

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor ini mengalami kenaikan setiap tahun dengan pertumbuhan rata rata sebesar 1,97 % dimana tingkat pertumbuhan rata rata dari sektor ini masih diatas benchmarking sebesar 10,7 %. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 212.962.279.716,- sedangkan dari sektor industri pengolahan mancapai Rp 1.244.077.778,- Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 0.58 % dari total penerimaan PPh. Penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU Listrik, Gas dan Air ini kalau dilihat dari per jenis pajak kontribusi terbesar diperoleh dari jenis PPh Pasal 21 sebesar 76,7 %, disusul PPh 25 Badan sebesar 12,8 % dan PPh Pasal 23 sebesar 9,5 %.

commit to user



b. Pajak Pertambahan Nilai Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 267,3 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 0,1 %. Tingkat pertumbuhan dari KLU ini berada diatas benchmarking sebesar 20.4 % namun tingkat kontribusinya berada dibawah benchmarking sebesar 0,11 % sehingga dalam matrik potensi penerimaan pajak termasuk daerah berkembang. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor ini dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.16 Perkembangan penerimaan PPN KLU Listrik, Gas dan Air Tahun 2008-2010

KLU LISTRIK, GAS DAN AIR 1 PPN DN 2 PPN IMPOR 3 PPn BM DN 4 PPn BM IMPOR 5 PPN/PPnBM LAINYA 6 PAJAK LAINYA

2010

%

2009

183,969,571 100.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

50,080,880 -

183,969,571 Total penerimaan PPN Benchmark Pertumbuhan 20,4 % Benchmark Kontribusi 0,7 %

NO


1 LISTRIK, GAS DAN AIR

173,529,833,689

2008

Growth

50,080,880

Growth 267.34 267.34

0.11

2009

Growth

113,993,150 -56.07%

50,080,880 267.34%

113,993,150 -56.07%

50,080,880 267.34%

commit to user

% 100.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

2010

Growth Rata Rata 183,969,571 105.64%

183,969,571



Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor ini mengalami kenaikan setiap tahun dengan pertumbuhan rata rata sebesar 105,6 % dimana tingkat pertumbuhan rata rata dari sektor ini masih diatas benchmarking sebesar 20,4 %. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai

(PPN)

seluruh

sektor

pada

Tahun

2010

mencapai

Rp

173.529.833.689,- sedangkan dari sektor Listrik, Gas dan Air mencapai Rp 183.969.571,Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 0,11 % dari total penerimaan PPN. 5. Analisis Penerimaan Pajak KLU Konstruksi a. Pajak Penghasilan KLU Konstruksi terdiri dari berbagai macam kegiatan seperti konstruksi lahan, konstruksi gedung dan bangunan sipil, konstruksi elektrikal dan komunikasi dan konstruksi instalasi. Keseluruhan kegistan terdiri dari asapek jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi . Benchmarking tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 8,8 % dan untuk tingkat kontribusi sebesar 2,5 %. Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU Konstruksi ini sebesar -24,12 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 1,41 %. Angka tingkat pertumbuhan

dan tingkat kontribusinya berada dibawah benchmarking yang telah

ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga penerimaan Pajak Penghasilan yang telah dicapai tersebut dalam matrik potensi masuk dalam daerah terbelakang. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan di sektor ini dapat dilihat melalui tabel berikut :

commit to user



Tabel 4.17 Perkembangan penerimaan PPh KLU Konstruksi Tahun 2008-2010

KLU KONSTRUKSI 1 PPH PS 21 2 PPH PS 22 DN 3 PPH PS 22 IMPOR 4 PPH PS 23 5 PPH PS 25 OP 6 PPH PS 25 BDN 7 PPH PS 26 8 PPH FINAL & FLN 9 PPH NON MIGAS Total penerimaan PPh Benchmark Pertumbuhan 8,8 % Benchmark Kontribusi 2,5 %

NO


1 KONSTRUKSI

2010 131,411,256 414,637,097 140,889,040 1,680,190 102,972,780 1,700 2,202,439,540 2,994,031,603 212,962,279,716

2008

% 4.389% 13.849% 0.000% 4.706% 0.056% 3.439% 0.000% 73.561% 0.000%

2009 342,533,035 917,115,243 6,305,717 470,087,231 1,848,000 231,691,735 1,976,037,681 3,945,618,642

% 8.681% 23.244% 0.160% 11.914% 0.047% 5.872% 0.000% 50.082% 0.000%

Growth (61.64) (54.79) (100.00) (70.03) (9.08) (55.56) 11.46 (24.12)

2010

Growth Rata Rata

1.41

Growth

6,339,080,460 -37.76%

2009

Growth

3,945,618,642 -24.12%

2,994,031,603

-30.94%

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor ini mengalami kenaikan setiap tahun dengan pertumbuhan rata rata sebesar -30,19 % dimana tingkat pertumbuhan rata rata dari sektor ini berada dibawah benchmarking sebesar 8,8 %. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 212.962.279.716,sedangkan dari sektor konstruksi mancapai Rp 2.944.031.603,- Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 1,41 % dari total penerimaan PPh. Penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU Konstruksi ini kalau dilihat dari per jenis pajak kontribusi terbesar diperoleh dari jenis PPh Final sebesar 73,5 %, disusul PPh 22 sebesar 13,8 % dan PPh Pasal 23 sebesar 4,7 %.

commit to user



b. Pajak Pertambahan Nilai Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU Konstruksi ini sebesar -2,91 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 10,38 %. Tingkat pertumbuhan dari KLU ini berada dibawah benchmarking sebesar 27.3 % namun tingkat kontribusinya berada diatas benchmarking sebesar 9,1 % sehingga dalam matrik potensi penerimaan pajak termasuk daerah potensial. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor ini dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.18 Perkembangan penerimaan PPN KLU Konstruksi Tahun 2008-2010 KLU KONSTRUKSI 1 PPN DN 2 PPN IMPOR 3 PPn BM DN 4 PPn BM IMPOR 5 PPN/PPnBM LAINYA 6 PAJAK LAINYA

2010 18,009,779,672 1,064,664 -

% 99.994% 0.000% 0.006% 0.000% 0.000% 0.000%

18,010,844,336

NO

Total penerimaan PPN Benchmark Pertumbuhan 27,3 % Benchmark Kontribusi 9,1 %

173,529,833,689


2008

1 KONSTRUKSI

31,252,954,662

2009 18,549,874,520 -

% 100.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

18,549,874,520

Growth (2.91) (2.91)

10.38

Growth -40.65%

2009 18,549,874,520

Growth -2.91%

2010 18,010,844,336

31,252,954,662 -40.65% 18,549,874,520 -2.91% 18,010,844,336

commit to user

Growth Rata Rata -21.78%



Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor ini mengalami pertumbuhan yang negatif dengan pertumbuhan rata rata sebesar -21,78 %. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai

(PPN)

seluruh

sektor

pada

Tahun

2010

mencapai

Rp

173.529.833.689,- sedangkan dari sektor konstruksi mencapai Rp 18.010.844.366,Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 10,38 % dari total penerimaan PPN. 6. Analisis Penerimaan Pajak KLU Perdagangan, Hotel dan Restoran a. Pajak Penghasilan KLU Perdagangan, Hotel dan Restoran terdiri dari berbagai macam kegiatan seperti perdagangan besar maupun eceran dari berbagai macam barang, perdagangan ekspor dan impor serta penyediaan akomodasi maupun makan minum di hotel dan restoran. Benchmarking tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 17,9 % dan untuk tingkat kontribusi sebesar 13,3 %. Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar -0,93 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 5,78 %. Baik angka tingkat pertumbuhan dan tingkat kontribusi dari KLU Perdagangan, Hotel dan Restoran ini berada dibawah benchmarking yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga penerimaan Pajak Penghasilan yang telah dicapai tersebut dalam matrik potensi masuk dalam daerah terbelakang. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU Perdagangan, Hotel dan Restoran ini dapat dilihat melalui tabel berikut :

commit to user



Tabel 4.19 Perkembangan penerimaan PPh KLU Perdagangan, Hotel dan Restoran Tahun 2008-2010

KLU PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 1 PPH PS 21 2 PPH PS 22 DN 3 PPH PS 22 IMPOR 4 PPH PS 23 5 PPH PS 25 OP 6 PPH PS 25 BDN 7 PPH PS 26 8 PPH FINAL & FLN 9 PPH NON MIGAS Total penerimaan PPh Benchmark Pertumbuhan 17,9 % Benchmark Kontribusi 13,3 %

NO


1 PERDAGANGAN, HOTEL

2010 2,354,874,943 2,167,943,634 216,185,671 619,972,737 1,378,057,026 3,895,340,806 10,490,168 1,659,263,652 408,501 12,302,537,138 212,962,279,716

2008 8,485,516,590

%

2009

19.141% 17.622% 1.757% 5.039% 11.201% 31.663% 0.085% 13.487% 0.003%

%

2,515,283,228 1,166,147,409 685,354,124 480,412,826 1,186,566,349 3,499,693,699 2,883,399,471 808,305 12,417,665,411

Growth

20.256% 9.391% 5.519% 3.869% 9.555% 28.183% 0.000% 23.220% 0.007%

(6.38) 85.91 (68.46) 29.05 16.14 11.31 (42.45) (49.46) (0.93)

5.78

Growth 46.34%

2009

Growth

12,417,665,411 -0.93%

2010 12,302,537,138

Growth Rata Rata 22.71%

DAN RESTORAN

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor ini dari Tahun 2008 ke Tahun 2009 mengalami pertumbuhan 46,34 % namun di tahun selanjutnya pada Tahun 2010 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,93 %.. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 212.962.279.716,sedangkan dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mancapai Rp 12.302.537.138,Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 5,78 % dari total penerimaan PPh. Penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU ini kalau dilihat dari per jenis pajak kontribusi terbesar diperoleh dari jenis PPh Pasal 25 Badan sebesar 31,66 %, disusul PPh 21 sebesar 19,14 % dan PPh Pasal 22 sebesar 17,6 %.

commit to user



b. Pajak Pertambahan Nilai Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 32,88 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 12,04 %. Tingkat pertumbuhan dari KLU ini berada diatas benchmarking sebesar 19,8 % namun tingkat kontribusinya berada dibawah benchmarking sebesar 16,5 % sehingga dalam matrik potensi penerimaan pajak termasuk daerah berkembang. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor ini dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.20 Perkembangan penerimaan PPN KLU Perdagangan, Hotel dan Restoran Tahun 2008-2010

KLU PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 1 PPN DN 2 PPN IMPOR 3 PPn BM DN 4 PPn BM IMPOR 5 PPN/PPnBM LAINYA 6 PAJAK LAINYA Total penerimaan PPN Benchmark Pertumbuhan 19,8 % Benchmark Kontribusi 16,5 %

NO


1 PERDAGANGAN, HOTEL

2010

%

2009

19,996,756,839 95.718% 893,970,464 4.279% 136,364 0.001% 488,500 0.002% 0.000% 0.000% 20,891,352,167 173,529,833,689 12.04

2008

Growth

15,103,035,420 601,635,508 416,055 509,181 16,308,674 80,048 15,721,984,886

2009

Growth

% 96.063% 3.827% 0.003% 0.003% 0.104% 0.001%

2010

15,771,142,042

-0.31%

15,721,984,886

32.88%

20,891,352,167

15,771,142,042

-0.31%

15,721,984,886

32.88%

20,891,352,167

DAN RESTORAN

commit to user

Growth 32.40 48.59 (67.22) (4.06) (100.00) (100.00) 32.88




Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor ini Tahun 2008-2009 mengalami pertumbuhan yang negatif 0,31 % sedangkan Tahun 2009-2010 pertumbuhan mencapai 32,88 % dengan pertumbuhan rata rata sebesar 16,28 %. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai

(PPN)

seluruh

sektor

pada

Tahun

2010

mencapai

Rp

173.529.833.689,- sedangkan dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mencapai Rp 20.891.352.167,- Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 12,04 % dari total penerimaan PPN.

7. Analisis Penerimaan Pajak KLU Pengangkutan dan Komunikasi a. Pajak Penghasilan KLU Pengangkutan dan Komunikasi terdiri dari berbagai macam kegiatan seperti jasa pengangkutan barang maupun orang yang dilakukan di darat, laut dan udara, jasa pergudangan dan ekspedisi serta jasa pos dan telekomunikasi. Benchmarking tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 2,9 % dan untuk tingkat kontribusi sebesar 6,5 %. Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar -20,87 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 4,52 %. Baik angka tingkat pertumbuhan

dan tingkat kontribusi dari KLU Pengangkutan dan

Telekomunikasi ini berada dibawah benchmarking yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga penerimaan Pajak Penghasilan yang telah dicapai tersebut dalam matrik potensi masuk dalam daerah terbelakang. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU Pengangkutan dan Telekomunikasi ini dapat

commit to user



dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.21 Perkembangan penerimaan PPh KLU Pengangkutan dan Telekomunikasi Tahun 2008-2010

KLU PENGANGKUTAN DAN TELEKOMUNIKASI 1 PPH PS 21 2 PPH PS 22 DN 3 PPH PS 22 IMPOR 4 PPH PS 23 5 PPH PS 25 OP 6 PPH PS 25 BDN 7 PPH PS 26 8 PPH FINAL & FLN 9 PPH NON MIGAS Total penerimaan PPh Benchmark Pertumbuhan 2,9 % Benchmark Kontribusi 6,5 %

NO


1 PENGANGKUTAN DAN

2010 8,784,979,162 331,005,554 6,328,562 119,508,003 159,994,094 48,305,811 167,178,900 1,940,936 9,619,241,022 212,962,279,716

2008 17,180,853,700

%

2009

91.327% 3.441% 0.066% 1.242% 1.663% 0.502% 0.000% 1.738% 0.020%

%

11,336,092,227 308,162,183 6,648,570 107,826,852 173,094,458 35,826,007 187,136,752 795,513 12,155,582,562

Growth

93.258% 2.535% 0.055% 0.887% 1.424% 0.295% 0.000% 1.540% 0.007%

(22.50) 7.41 (4.81) 10.83 (7.57) 34.83 (10.66) 143.99 (20.87)

4.52

Growth -29.25%

2009

Growth

12,155,582,562 -20.87%

2010 9,619,241,022


TELEKOMUNIKASI

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor ini dari Tahun 2008 ke Tahun 2009 mengalami pertumbuhan negatif 29,25 % dan di tahun selanjutnya pada Tahun 2010 juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar 20,87 %.. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 212.962.279,sedangkan dari sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi mencapai Rp 9.619.241.022,Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 4,52 % dari total penerimaan PPh. Penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU ini kalau dilihat dari per

commit to user



jenis pajak kontribusi terbesar diperoleh dari jenis PPh Pasal 21 sebesar 91,3 %, disusul PPh 22 sebesar 3,44 % dan PPh Final sebesar 1,73 %. b. Pajak Pertamnbahan Nilai Dari data yang diperoleh melalui Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 2,32 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 4,96 %. Tingkat pertumbuhan dari KLU ini berada dibawah benchmarking sebesar 7,8 % begitu juga tingkat kontribusinya berada dibawah benchmarking sebesar 5,6 % sehingga dalam matrik potensi penerimaan pajak termasuk daerah terbelakang. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor ini dapat dilihat melalui tabel berikut : Tabel 4.22 Perkembangan penerimaan PPN KLU Pengangkutan dan Telekomunikasi Tahun 2008-2010 KLU PENGANGKUTAN DAN TELEKOMUNIKASI 1 PPN DN 2 PPN IMPOR 3 PPn BM DN 4 PPn BM IMPOR 5 PPN/PPnBM LAINYA 6 PAJAK LAINYA Total penerimaan PPN Benchmark Pertumbuhan 7,8 % Benchmark Kontribusi 5,6 %

NO


1 KLU PENGANGKUTAN DAN

2010

%

2009

990,635,292 11.500% 7,514,221 0.087% 18,746,857 0.218% 188,422 0.002% 2,157,100 0.025% 7,595,215,503 88.168% 8,614,457,395 173,529,833,689 4.96

2008

Growth

%

1,433,391,097 10,844,341 14,064,322 47,727 6,961,050,000 8,419,397,487

2009

Growth

17.025% 0.129% 0.167% 0.001% 0.000% 82.679%

2010

8,874,499,629

-5.13%

8,419,397,487

2.32%

8,614,457,395

8,874,499,629

-5.13%

8,419,397,487

2.32%

8,614,457,395

TELEKOMUNIKASI

commit to user

Growth (30.89) (30.71) 33.29 294.79 9.11 2.32




Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor ini Tahun 2008-2009 mengalami pertumbuhan yang negatif 5,13 % sedangkan Tahun 2009-2010 pertumbuhan mencapai 2,32 % dengan pertumbuhan rata rata sebesar -1,41 %. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai

(PPN)

seluruh

sektor

pada

Tahun

2010

mencapai

Rp

173.529.833.689,- sedangkan dari sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi mencapai Rp 8.614.457.395,- Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 4,96 % dari total penerimaan PPN.

8. Analisis Penerimaan Pajak KLU Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan a. Pajak Penghasilan KLU Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan terdiri dari berbagai macam kegiatan seperti jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, real estate dan jasa perusahaan lainnya. Benchmarking tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 22,5 % dan untuk tingkat kontribusi sebesar 25,4 %. Dari data yang diperoleh melalui Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 7,25 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 16,93 %. Angka tingkat pertumbuhan berada diatas benchmarking sedangkan tingkat kontribusi dari KLU Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan ini berada dibawah benchmarking yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga penerimaan Pajak Penghasilan yang telah dicapai tersebut dalam matrik potensi masuk dalam daerah berkembang. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan ini dapat dilihat melalui tabel berikut :

commit to user



Tabel 4.23 Perkembangan penerimaan PPh KLU Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan Tahun 2008-2010

KLU KEUANGAN, REAL ESTATE DAN JASA PERUSAHAAN 1 PPH PS 21 2 PPH PS 22 DN 3 PPH PS 22 IMPOR 4 PPH PS 23 5 PPH PS 25 OP 6 PPH PS 25 BDN 7 PPH PS 26 8 PPH FINAL & FLN 9 PPH NON MIGAS Total penerimaan PPh Benchmark Pertumbuhan (22,5) % Benchmark Kontribusi 25,4 %

NO


1 KEUANGAN, REAL ESTATE

2010 8,958,685,031 65,397,930 3,065,632 948,747,674 65,898,231 5,234,282,355 20,784,967,445 2,614,790 36,063,659,088 212,962,279,716

2008 26,815,023,149

% 24.841% 0.181% 0.009% 2.631% 0.183% 14.514% 0.000% 57.634% 0.007%

2009

%

9,999,882,711 123,214,953 448,000 1,191,043,036 60,853,648 5,426,594,376 163,204 16,823,023,146 33,625,223,074

Growth

29.739% 0.366% 0.001% 3.542% 0.181% 16.138% 0.000% 50.031% 0.000%

(10.41) (46.92) 584.29 (20.34) 8.29 (3.54) (100.00) 23.55 7.25

16.93

Growth 25.40%

2009 33,625,223,074

Growth 7.25%

2010 36,063,659,088


DAN JASA PERUSAHAAN

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor ini dari Tahun 2008 ke Tahun 2009 mengalami pertumbuhan 25,4 % dan pada Tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 7,25 %.. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 212.962.279,- sedangkan dari sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi mencapai Rp 36.063.659.088,- Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 16,93 % dari total penerimaan PPh. Penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU ini kalau dilihat dari per jenis pajak kontribusi terbesar diperoleh dari jenis PPh Final & FLN sebesar 57,63 %, disusul PPh 21 sebesar 24,8 % dan PPh Pasal 25 Badan sebesar 14,5 %.

commit to user



b. Pajak Pertambahan Nilai Dari data yang diperoleh melalui Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar -1,05 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 6,4 %. Tingkat pertumbuhan dari KLU ini berada dibawah benchmarking sebesar 6,1 % begitu juga tingkat kontribusinya berada dibawah benchmarking sebesar 6,5 % sehingga dalam matrik potensi penerimaan pajak termasuk daerah terbelakang. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor ini dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.24 Perkembangan penerimaan PPN KLU Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan Tahun 2008-2010

KLU KEUANGAN, REAL ESTATE DAN JASA PERUSAHAAN 1 PPN DN 2 PPN IMPOR 3 PPn BM DN 4 PPn BM IMPOR 5 PPN/PPnBM LAINYA 6 PAJAK LAINYA Total penerimaan PPN Benchmark Pertumbuhan 6,1 % Benchmark Kontribusi 6,5 %

NO


1 KEUANGAN, REAL ESTATE

2010

%

2009

11,112,477,186 99.990% - 0.000% - 0.000% - 0.000% - 0.000% 1,092,960 0.010% 11,113,570,146 173,529,833,689 6.40

2008 6,701,090,048

Growth 67.61%

11,216,066,899 386,364 15,184,773 11,231,638,036

2009 11,231,638,036

Growth -1.05%

% 100.922% 0.000% 0.000% 0.000% 0.003% 0.137%

2010 11,113,570,146

DAN JASA PERUSAHAAN 6,701,090,048

67.61% 11,231,638,036 -1.05% 11,113,570,146

commit to user

Growth (0.92) (100.00) (92.80) (1.05)




Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor ini Tahun 2008-2009 mengalami pertumbuhan sebesar 67,6 % sedangkan Tahun 2009-2010 pertumbuhan menjadi negatif sebesar -1,05 % dengan pertumbuhan rata rata sebesar 33,28 %. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 173.529.833.689,- sedangkan dari sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi mencapai Rp 11.113.570.146,- Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 6,4 % dari total penerimaan PPN. 9. Analisis Penerimaan Pajak KLU Jasa Lainnya a. Pajak Penghasilan KLU Jasa Lainnya antara lain meliputi administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial dan Jasa Kemasayarakatan, sosial dan kegiatan lainnya. Benchmarking tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 7,1 % dan untuk tingkat kontribusi sebesar 5,2 %. Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 71,36 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 27 %. Baik angka tingkat pertumbuhan dan tingkat kontribusi dari KLU Jasa Lainnya ini berada diatas benchmarking yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga penerimaan Pajak Penghasilan yang telah dicapai tersebut dalam matrik potensi masuk dalam daerah prima. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU Pengangkutan dan Telekomunikasi ini dapat dilihat melalui tabel berikut :

commit to user



Tabel 4.25 Perkembangan penerimaan PPh KLU Jasa Lainnya Tahun 2008-2010 KLU JASA LAINNYA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PPH PS 21 PPH PS 22 DN PPH PS 22 IMPOR PPH PS 23 PPH PS 25 OP PPH PS 25 BDN PPH PS 26 PPH FINAL & FLN PPH NON MIGAS Total penerimaan PPh Benchmark Pertumbuhan 7,1 % Benchmark Kontribusi 5,2 %

NO


1 JASA LAINNYA

2010 51,320,020,785 942,778,887 12,952,105 698,198,185 1,332,776,479 782,794,086 1,864,154 2,397,112,693 2,743,969 57,491,241,343 212,962,279,716

2008 21,439,396,211

% 89.266% 1.640% 0.023% 1.214% 2.318% 1.362% 0.003% 4.170% 0.005%

2009

%

28,882,855,999 1,043,776,868 8,549,048 782,915,814 940,914,850 753,078,323 276,000 1,130,342,497 6,891,800 33,549,601,199

Growth

86.090% 3.111% 0.025% 2.334% 2.805% 2.245% 0.001% 3.369% 0.021%

77.68 (9.68) 51.50 (10.82) 41.65 3.95 112.07 71.36

27.00

Growth 56.49%

2009

Growth

33,549,601,199 71.36%

2010 57,491,241,343


Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor ini dari Tahun 2008 ke Tahun 2009 mengalami pertumbuhan 56,49 % dan di tahun selanjutnya pada Tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 71,36 %.. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 212.962.279,- sedangkan dari sektor Jasa lainnya mencapai Rp 57.491.241.343,- Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 27 % dari total penerimaan PPh. Penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU ini kalau dilihat dari per jenis pajak kontribusi terbesar diperoleh dari jenis PPh Pasal 21 sebesar 89,26 %, disusul PPh Final sebesar 4,1 % dan PPh Pasal 25 Orang Pribadi sebesar 2,31 %.

commit to user



b. Pajak Pertambahan Nilai Dari data yang diperoleh melalui Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar -19,37 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 3,1 %. Tingkat pertumbuhan dari KLU ini berada dibawah benchmarking sebesar 15,6 % namun tingkat kontribusinya berada diatas benchmarking sebesar 1,7 % sehingga dalam matrik potensi penerimaan pajak termasuk daerah potensial. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor ini dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.26 Perkembangan penerimaan PPN KLU Jasa Lainnya Tahun 2008-2010

KLU JASA LAINNYA 1 2 3 4 5 6

PPN DN PPN IMPOR PPn BM DN PPn BM IMPOR PPN/PPnBM LAINYA PAJAK LAINYA Total penerimaan PPN Benchmark Pertumbuhan 15,6 % Benchmark Kontribusi 1,7 %

NO


1 KLU JASA LAINNYA

2010

%

2009

5,353,907,757 99.474% 7,263,494 0.135% 11,956,187 0.222% 1,202,920 0.022% 7,895,007 0.147% - 0.000% 5,382,225,365 173,529,833,689 3.10

2008

Growth

2009

6,662,560,302 7,182,980 1,151,536 243,717 4,255,975 6,675,394,510

Growth

% 99.808% 0.108% 0.017% 0.004% 0.064% 0.000%

2010

3,649,581,728

82.91%

6,675,394,510 -19.37%

5,382,225,365

3,649,581,728

82.91%

6,675,394,510 -19.37%

5,382,225,365

commit to user

Growth (19.64) 1.12 (19.37)




Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor ini Tahun 2008-2009 mengalami pertumbuhan 82,91 % sedangkan Tahun 2009-2010 pertumbuhan negatif 19,37 % dengan pertumbuhan rata rata sebesar 31,77 %. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 173.529.833.689,- sedangkan dari sektor Jasa lainnya mencapai Rp 5.382.225.365,- Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 3,1 % dari total penerimaan PPN.

10. Analisis Penerimaan Pajak KLU Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya a. Pajak Penghasilan KLU Kegiatan yang belum jelas batasannya meliputi segala macam kegiatan perorangan/badan/lembaga/instansi yang tidak tercakup dalam salah satu golongan KLU diatas maupun tidak atau belum jelas batasannya . Benchmarking tingkat pertumbuhan untuk KLU Kegiatan yang belum jelas batasannya ini sebesar 83,1 % dan untuk tingkat kontribusi sebesar 1,3 %. Dari data yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 51,63 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 4,82 %. Angka tingkat pertumbuhan berada dibawah benchmarking sedangkan tingkat kontribusi dari KLU ini berada diatas benchmarking yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga penerimaan Pajak Penghasilan yang telah dicapai tersebut dalam matrik potensi masuk dalam daerah potensial. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU Kegiatan yang belum jelas batasannya ini dapat dilihat melalui tabel berikut :

commit to user



Tabel 4.27 Perkembangan penerimaan PPh KLU Kegiatan yang belum jelas batasannya Tahun 20082010 KLU KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA 1 PPH PS 21 2 PPH PS 22 DN 3 PPH PS 22 IMPOR 4 PPH PS 23 5 PPH PS 25 OP 6 PPH PS 25 BDN 7 PPH PS 26 8 PPH FINAL & FLN 9 PPH NON MIGAS Total penerimaan PPh Benchmark Pertumbuhan 83,1 % Benchmark Kontribusi 1,3 %

NO


1 KEGIATAN YANG

2010 1,875,080,442 29,617,402 363,134 12,588,576 114,760,765 2,463,380 303,524,214 7,925,599,606 10,000 10,264,007,519 212,962,279,716

2008 6,165,874,111

%

2009

18.269% 0.289% 0.004% 0.123% 1.118% 0.024% 2.957% 77.217% 0.000%

103,911,275 210,117,984 632,432 48,947,714 15,164,306 558,065 84,000 6,389,698,648 6,769,114,424

%

Growth

1.535% 3.104% 0.009% 0.723% 0.224% 0.008% 0.001% 94.395% 0.000%

1,704.50 (85.90) (42.58) (74.28) 656.78 341.41 361,238.35 24.04 51.63

2010

Growth Rata Rata

4.82

Growth 9.78%

2009

Growth

6,769,114,424 51.63%

10,264,007,519

30.71%

BELUM JELAS BATASANNYA

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor ini dari Tahun 2008 ke Tahun 2009 mengalami pertumbuhan 9,78 % dan di tahun selanjutnya pada Tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 51,63 %.. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 212.962.279,- sedangkan dari sektor Jasa lainnya mencapai Rp 10.264.007.519,- Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 4,82 % dari total penerimaan PPh. Penerimaan Pajak Penghasilan dari KLU ini kalau dilihat dari per jenis pajak kontribusi terbesar diperoleh dari jenis PPh Final sebesar 77,21 %, disusul PPh Pasal 21 sebesar 18,26 % dan PPh Pasal 26 sebesar 2,95 %.

commit to user



b. Pajak Pertambahan Nilai Dari data yang diperoleh melalui Data Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui tingkat pertumbuhan untuk KLU ini sebesar 39,84 % sedangkan tingkat kontribusinya sebesar 5,95 %. Tingkat pertumbuhan dari KLU ini berada dibawah benchmarking sebesar 44,3 % dan tingkat kontribusinya juga berada dibawah benchmarking sebesar 6 % sehingga dalam matrik potensi penerimaan pajak termasuk daerah terbelakang. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor ini dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.28 Perkembangan penerimaan PPN KLU Kegiatan yang belum jelas batasannya Tahun 20082010

KLU KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA 1 PPN DN 2 PPN IMPOR 3 PPn BM DN 4 PPn BM IMPOR 5 PPN/PPnBM LAINYA 6 PAJAK LAINYA Total penerimaan PPN Benchmark Pertumbuhan 44,3 % Benchmark Kontribusi 6,0 %

NO


1 KEGIATAN YANG

2010

%

2009

10,316,804,397 99.982% 84,253 0.001% - 0.000% - 0.000% 1,800,000 0.017% - 0.000% 10,318,688,650 173,529,833,689 5.95

2008

Growth

7,378,924,249 7,378,924,249

2009

Growth

% 100.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

2010

1,659,680,063

344.60%

7,378,924,249

39.84%

10,318,688,650

1,659,680,063

344.60%

7,378,924,249

39.84%

10,318,688,650

BELUM JELAS BATASANNYA

commit to user

Growth 39.81 39.84




Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor ini Tahun 2008-2009 mengalami pertumbuhan 344,6 % sedangkan Tahun 2009-2010 pertumbuhan 39,84 % dengan pertumbuhan rata rata sebesar 199,2 %. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seluruh sektor pada Tahun 2010 mencapai Rp 173.529.833.689,- sedangkan dari sektor Jasa lainnya mencapai Rp 10.318.688.650,- Penerimaan pajak penghasilan dari sektor ini memilki kontribusi sebesar 5,95 % dari total penerimaan PPN. G. Matrik Potensi Penerimaan Pajak 1. Matrik Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Matrik potensi penerimaan pajak digunakan untuk memberikan skala penilaian potensi penerimaan pajak per KLU sekaligus untuk mengukur perbedaan potensi penerimaan pajak dari tiap KLU tersebut. Dari kriteria yang telah ditetapkan melalui Benchmarking penerimaan pajak penghasilan oleh Direktorat Jenderal Pajak selanjutnya dilakukan penelitian melalui data di sistem informasi KPP Pratama Sukoharjo diperoleh matrik potensi penerimaan pajak penghasilan. Dalam matrik potensi tersebut terdapat dua sektor yang masuk daerah prima yaitu KLU Industri Pengolahan dan KLU Jasa lainnya. Daerah yang masuk kategori potensial adalah sektor KLU Kegiatan yang belum jelas batasannya. KLU yang termasuk daerah berkembang adalah KLU Listrik, Gas dan Air, KLU Penggalian dan Pertambangan, dan KLU Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan. Sedangkan KLU yang termasuk daerah terbelakang adalah KLU Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, KLU Konstruksi, KLU Perdagangan, Hotel dan Restoran dan KLU Pengangkutan dan Komunikasi. Dari paparan diatas dapat dilihat bahwa hanya sebagian kecil yang masuk kategori daerah prima dan sebagian besar

commit to user



merupakan daerah yang terbelakang. Daerah prima merupakan sektor andalan untuk penerimaan pajak sehingga penerimaan dari sektor ini harus dipertahankan. Daerah potensial memiliki potensi untuk berkembang menjadi daerah prima karena kontribusinya yang lebih tinggi dari benchmark. Sektor yang masuk dalam daerah berkembang memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari benchmark sehingga dapat di kelola lebih lanjut untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk daerah yang terbelakang perlu dilakukan penggalian potensi yang lebih intensif baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak untuk menjadikan wilayah tersebut memiliki potensi pajak untuk digali. Perhitungan matrik potensi pajak penghasilan dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.29 Matrik potensi penerimaan PPh per KLU

NO


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INDUSTRI PENGOLAHAN JASA LAINNYA KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA LISTRIK, GAS, DAN AIR PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN KEUANGAN, REAL ESTATE DAN JASA PERUSAHAAN PERTANIAN PETERNAKAN ,KEHUTANAN DAN PERIKANAN KONSTRUKSI PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

TINGKAT PERTUMBUHAN TINGKAT KONTRIBUSI GOLONGAN REALISASI BENCHMARK REALISASI BENCHMARK 40.40 71.36 51.63 10.07 214.75 7.25 (36.14) (24.12) (0.93) (20.87)

Sumber : Data SIDJP KPP Pratama Sukoharjo dan Benchmark Kantor Pusat DJP

commit to user

9.60 7.10 83.10 7.00 11.63 (22.50) 21.40 8.80 17.90 2.90

38.93 27.00 4.82 0.58 0.01 16.93 0.03 1.41 5.78 4.52

24.20 5.20 1.30 2.30 15.00 25.40 4.30 2.50 13.30 6.50

Prima Prima Potensial Berkembang Berkembang Berkembang Terbelakang Terbelakang Terbelakang Terbelakang



2. Matrik Potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dari kriteria yang telah ditetapkan melalui Benchmarking penerimaan Pajak Pertambahan Nilai oleh Direktorat Jenderal Pajak selanjutnya dilakukan penelitian melalui data di sistem informasi KPP Pratama Sukoharjo diperoleh matrik potensi penerimaan pajak Pertambahan Nilai. Dalam perhitungan matrik potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ini tidak terdapat daerah yang prima. KLU yang termasuk daerah berkembang adalah KLU Listrik, Gas dan Air, KLU Perdagangan, Hotel dan Restoran dan KLU Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan. Daerah potensial di tempati KLU Konstruksi, KLU Industri Pengolahan dan KLU Jasa lainnya. Sedangkan KLU Kegiatan yang belum jelas batasannya, KLU Penggalian dan Pertambangan, KLU Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan dan KLU Pengangkutan dan Komunikasi masuk dalam daerah terbelakang. Dari matrik tadi diketahui tidak terdapat daerah yang prima sehingga tidak ada yang menjadi andalan dalam penerimaan PPN. Daerah potensial memiliki potensi untuk berkembang menjadi daerah prima karena kontribusinya yang lebih tinggi dari benchmark. Sektor yang masuk dalam daerah berkembang memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari benchmark sehingga dapat di kelola lebih lanjut untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk daerah yang terbelakang perlu dilakukan penggalian potensi yang lebih intensif baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak. Karena tidak terdapat daerah yang prima dan sebagian besar termasuk area yang terbelakang maka tidak terdapat sektor yang menjadi andalan penerimaan PPN perlu adanya extra effort dalam penggalian potensi pajak di

commit to user



KPP Pratama Sukoharjo untuk mengamankan penerimaan PPN. Langkah langkah yang bisa diambil meliputi mapping wajib pajak, profiling wajib pajak, benchmarking omzet dan penghasilan wajib pajak, pemanfaatan data internal dan eksternal wajib pajak, peningkatan kepatuhan (tax compliance) melalui penyuluhan pajak dan langkah langkah law enforcement melalui pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Perhitungan matrik potensi pajak penghasilan dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.30 Matrik potensi penerimaan PPN per KLU

NO


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LISTRIK, GAS, DAN AIR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN PERTANIAN PETERNAKAN ,KEHUTANAN DAN PERIKANAN KONSTRUKSI INDUSTRI PENGOLAHAN JASA LAINNYA KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN KEUANGAN, REAL ESTATE DAN JASA PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

ANALISIS PAJAK PPN TINGKAT PERTUMBUHAN TINGKAT KONTRIBUSI GOLONGAN REALISASI BENCHMARK REALISASI BENCHMARK 267.34 32.88 363.52 (2.91) 3.77 (19.37) 39.84 (39.99) (1.05) 2.32

Sumber : Data SIDJP KPP Pratama Sukoharjo dan Benchmark Kantor Pusat DJP commit to user

20.40 19.80 4.90 27.30 19.20 15.60 44.30 34.63 6.10 7.80

0.11 12.04 0.02 10.38 57.01 3.10 5.95 0.03 6.40 4.96

0.70 16.50 1.30 9.10 28.20 1.70 6.00 24.40 6.50 5.60

Berkembang Berkembang Berkembang Potensial Potensial Potensial Terbelakang Terbelakang Terbelakang Terbelakang



H. Proyeksi Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo Dalam penelitian ini setelah diperoleh data matrik potensi penerimaan pajak maka dari data tingkat pertumbuhan penerimaan pajak baik penerimaan Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai setiap Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dapat diperoleh tingkat pertumbuhan rata-ratanya. Tingkat pertumbuhan dari Tahun 2008-2010 dihitung dalam dalam tiap triwulan sehingga didapat data sebagai berikut :

Tabel 4.31 Pertumbuhan Penerimaan Pajak per Triwulan Tahun 2008 NO


Tahun 2008

Total

Triwulan I Growth (%) Triwulan II Growth (%) Triwulan III Growth (%) Triwulan IV

Growth Rata Rata


7,732,343

41.19

10,917,287

-39.93

6,557,922

231.36

21,730,372

46,938,157

77.54


13,971,068 -15.69

11,779,179

-15.18

9,991,654

78.07

17,792,495

53,534,443

15.74

6.93 30,098,827,865

17.44 35,348,094,515 127,172,836,477

2.73

6.43

272,194,069

51.43 412,186,517 1,318,031,945

8.51

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 4 LISTRIK, GAS, DAN AIR

33,576,588,727 -16.16 28,149,325,362 377,902,633 -32.32

255,748,700

5 KONSTRUKSI

7,399,546,261

-5.58 6,986,903,579

50.73 10,531,525,179

20.34 12,674,060,103 37,592,035,187

21.83

6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

6,268,130,474 -38.11 3,879,327,721

48.98 5,779,376,517

44.13 8,329,823,920 24,256,658,687

18.33

7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

4,219,964,242

83.71 7,752,483,893

-21.80 6,062,819,504

32.28 8,020,085,690 26,055,353,423

31.40

8 KEUANGAN, REAL ESTATE DAN JASA PERUSAHAAN

8,948,478,259 -12.46 7,833,363,995

-7.25 7,265,708,242

30.32 9,468,562,701 33,516,113,208

3.54

9 JASA LAINNYA

5,114,648,445

13.08 5,783,522,836

-2.90 5,615,966,735

52.69 8,574,839,923 25,088,978,002

20.96

10 KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA

1,652,131,944

40.73 2,325,107,723

-34.46 1,523,861,815

52.54 2,324,452,692 7,825,554,233

19.60

67,579,094,396

62,988,480,275

67,166,829,502

85,191,628,928 282,926,033,762

commit to user





Tahun 2009

Total


Growth Rata Rata


35,892,342

-70.72

10,510,934

-13.00

9,144,173

426.53

48,147,189

103,694,981

114.27


26,063,883

43.08

37,291,653

-59.87

14,963,311

15.70

17,312,382

95,631,228

-0.37

20.07 44,889,424,268 154,376,838,402

8.98

146.12

401,494,113 1,180,376,398

25.87


34,966,447,649

4 LISTRIK, GAS, DAN AIR

378,142,088

6.20 37,133,717,074 -37.16

237,611,834

0.68 37,387,249,384 -31.35

163,128,285

5 KONSTRUKSI

1,941,684,907

51.43 2,940,384,257

90.58 5,603,887,211

114.31 12,009,536,787 22,495,493,418

85.44


7,257,722,396

-36.42 4,614,768,146

15.09 5,311,032,067

106.29 10,956,127,688 28,139,650,382

28.32


4,045,909,865

61.71 6,542,543,512

-23.56 5,000,825,764

-0.30 4,985,700,908 20,574,980,087

12.61


11,316,182,457

-23.13 8,699,277,561

32.22 11,502,225,783

15.97 13,339,175,309 44,856,861,135

8.36

9 JASA LAINNYA

6,314,254,226

49.13 9,416,463,440

2.21 9,624,927,859

54.49 14,869,080,184 40,224,725,815

35.28


2,419,122,947

-45.38 1,321,249,044

126.45 2,992,011,474

147.86 7,415,925,208 14,148,308,902

76.31

68,701,422,760

70,953,817,455

77,609,395,311

108,931,924,036 326,196,560,747



Tahun 2010

Total


Growth Rata Rata


15,804,180

-71.40

4,519,588

607.83

31,990,985

46.36

46,823,419

99,138,755

194.26


13,502,682

21.16

16,359,584

16.46

19,052,496

10.02

20,960,920

69,875,730

15.88


27,790,272,713

4 LISTRIK, GAS, DAN AIR

366,313,815

97.71 54,943,878,963

-15.44 46,459,076,258

13.30 52,635,968,496 181,829,196,526

31.85

-44.43

105.91

4.74

439,023,956 1,428,047,415

22.07

203,557,508

419,152,070

5 KONSTRUKSI

1,415,095,346

9.91 1,555,278,196

94.15 3,019,624,948

397.24 15,014,877,449 21,004,876,440

167.10


6,487,602,127

25.74 8,157,408,311

2.29 8,343,997,283

22.30 10,204,881,584 33,193,889,355

16.78


7,051,729,515

-34.21 4,639,664,198

-23.60 3,544,774,971

-15.44 2,997,529,733 18,233,698,344

-24.41


11,009,496,389

-2.77 10,704,662,396

-4.80 10,190,577,589

49.87 15,272,492,860 47,177,229,276

14.10

9 JASA LAINNYA

10,246,172,464

7.40 11,004,394,406

77.63 19,547,133,418

12.94 22,075,766,420 62,873,466,806

32.66


10,373,839,303

-71.49 2,957,252,285

30.80 3,868,208,358

-12.53 3,383,396,223 20,582,696,116

-17.74

74,769,828,534

94,186,975,435

95,443,588,376

122,091,721,060 386,492,114,763

commit to user



secara global tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan meningkat dari Tahun 2008 ke 2009 sebesar 15,29 % selanjutnya dari Tahun 2009 ke 2010 tumbuh 18,48 %. Tingkat pertumbuhan dari masing masing KLU selama Tahun 2008-2010 tersebut dilakukan perhitungan trend penerimaan dengan regresi sehingga diperoleh suatu formula perhitungan yang dapat memproyeksikan penerimaan mendatang. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi tingkat perekonomian yang stabil seperti tahun tahun sebelumnya. Perhitungan proyeksi penerimaan pajak seluruhnya dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 4.34 Proyeksi penerimaan pajak seluruhnya per KLU

NO

KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PERTANIAN PETERNAKAN ,KEHUTANAN DAN PERIKANAN PENGGALIAN DAN PERTAMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS, DAN AIR KONSTRUKSI PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI KEUANGAN, REAL ESTATE DAN JASA PERUSAHAAN JASA LAINNYA KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA

151,638,853 86,092,575 214,945,178,596 1,468,675,086 22,756,859,177 40,022,416,473 14,366,253,299 56,555,338,589 85,514,331,376 25,360,193,612

PROYEKSI PENERIMAAN PAJAK SELURUHNYA 2012 2013 2014

185,829,823 92,631,977 245,187,956,015 1,548,603,364 20,619,888,062 45,768,591,671 10,738,707,982 63,907,973,959 106,906,968,672 30,947,530,583

220,020,794 99,171,380 275,430,733,434 1,628,531,642 18,482,916,947 51,514,766,869 7,111,162,666 71,260,609,330 128,299,605,968 36,534,867,553

254,211,764 105,710,783 305,673,510,853 1,708,459,920 16,345,945,832 57,260,942,066 3,483,617,349 78,613,244,701 149,692,243,263 42,122,204,523

2015

288,402,735 112,250,186 335,916,288,272 1,788,388,198 14,208,974,717 63,007,117,264 381,479,181 85,965,880,072 171,084,880,559 47,709,541,493

461,226,977,636 525,904,682,109 590,582,386,582 655,260,091,055 720,463,202,677

commit to user



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan uraian diatas mengenai penggalian potensi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dapat diperoleh kesimpulan : 1. Berdasarkan analisis penggalian potensi Pajak Penghasilan KLU yang menjadi andalan penerimaan pajak adalah KLU Industri Pengolahan dan KLU Jasa Lainnya. KLU yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah prima adalah KLU Kegiatan yang belum jelas batasannya, KLU Listrik, Gas dan Air, KLU Penggalian dan Pertambangan, dan KLU Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan. Sedangkan KLU yang perlu mendapatkan perhatian untuk dilakukan extra effort adalah KLU Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, KLU Konstruksi, KLU Perdagangan, Hotel dan Restoran serta KLU Pengangkutan dan Komunikasi. 2. Berdasarkan analisis penggalian potensi Pajak Pertambahan Nilai diketahui tidak ada yang menjadi andalan penerimaan pajak. KLU yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah prima adalah KLU Listrik, Gas dan Air, KLU Perdagangan, Hotel dan Restoran , KLU Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, KLU Konstruksi, KLU Industri Pengolahan dan KLU Jasa Lainnya. . Sedangkan KLU yang perlu mendapatkan perhatian untuk dilakukan extra effort adalah KLU Kegiatan yang belum jelas batasannya, KLU Penggalian dan

commit to user



Pertambangan, KLU Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan serta KLU Pengangkutan dan Komunikasi. 3. KLU Konstruksi dan KLU Pengangkutan dan Komunikasi dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010 selalu mengalami pertumbuhan yang negatif sehingga perlu mendapatkan perhatian yang lebih untuk dilakukan analisis penyebabnya dan solusi agar lebih ditingkatkan. 4. Secara keseluruhan sektor yang paling dominan di wilayah KPP Pratama Sukoharjo adalah sektor KLU Industri Pengolahan dimana sejak Tahun 20082010 kontribusinya terhadap total penerimaan pajak mencapai 47%. Sedangkan sektor yang paling kecil adalah KLU Penggalian dan Pertambangan dimana rata rata kontribusinya untuk Tahun 2008-2010 hanya sebesar 0,0002 % dari total penerimaan pajak. B. Saran-saran Berdasarkan analisis mengenai penggalian potensi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai saran yang dapat diberikan penulis : 1. Mempertahankan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak maupun tingkat kontribusinya dari wajib pajak yang berada dalam daerah prima. 2. Melakukan langkah-langkah extra effort terhadap wajib pajak yang berada dalam daerah potensial maupun yang berkembang baik berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. 3. Terhadap wajib pajak yang berada dalam area terbelakang perlu dilakukan strategi khusus untuk mencari penyebab berikut solusinya. Strategi optimalisasi

commit to user



tersebut dilakukan untuk menggali potensi yang mungkin masih bisa digali. 4. Melaksanakan mapping, profiling dan benchmarking per KLU . 5. Program peningkatan kepatuhan wajib pajak (Tax Compliance) baik berupa Tax Education terhadap wajib pajak baru maupun penyuluhan dan sosialisasi peraturan pajak terhadap wajib pajak per sektor usaha. 6. Program penegakan hukum (Law Enforcement) terhadap wajib pajak yang telah dilakukan himbauan namun tidak ada respon. Tindakan ini dapat berupa pemeriksaan pajak, penyidikan pajak dan penagihan pajak. 7. Menciptakan sumber daya manusia yang profesional, memiliki integritas, teamwork dan kaya inovasi dengan senantisa memberikan pelayanan yang prima terhadap wajib pajak.

commit to user



DAFTAR PUSTAKA

Adriani, PJA dalam Brotodiharjo, R, Santoso, 1989, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung, Indonesia. Anshari Setia Negara, Tunggul 2006, Pengantar Hukum Pajak, Bayu Media Malang, Chairudin Syah Nasution, 2003, Analisis Potensi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Periode 1998-2000, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 2, Haning, Dedy dan Wirawan Endro Dwi Radianto, 2005, Analisis Potensi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, Februari, Hal: 66-77. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 141/PJ/2007 Tanggal 3 Oktober 2007 Keputusan Dirjen Pajak Nomor 34/PJ/2003 Tanggal 14 Pebruari 2003 Langen, W.J, 1975, Asas-asas Pemungutan Pajak, Djembatan, Jakarta, 1975 Mardiasmo, 2003, Perpajakan Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta. Mulyanto, 2002, Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kawasan Subasuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah, Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS), University of Maryland at College Park. Munawir, S, 1985, Pokok-pokok Perpajakan, Liberty, Yogyakarta. Nota Keuangan dan APBN 2010 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nota Keuangan dan RAPBN 2011 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 Tanggal 31 Mei 2007 Pudyatmoko, Y, Sri, 2002, Pengantar Hukum Pajak, Andi, Yogyakarta. Soemitro, Rochmat, 1992, Asas dan Dasar Perpajakan I, PT. Eresco, Bandung. Sunarsip, 2010, Pajak dan Kebijakan Fiskal Kita, Republika, Jakarta Sugiono, 2001, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.

commit to user



Sugema, Iman, 2004, Iklan “Indonesia Sukses” menyesatkan, Majalah Tempo, Jakarta Smith, Adam, 1981, An Inquary into the Nature and Cause of The Wealth Of Nations, Indianapolis : Liberty Classic. Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Wahyuni dan Hariadi, 2009, Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah, Jurnal The 3rd National Conference UKWMS, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. www.pajak.go.id, Sistem Informasi , akses 3 Januari 2011 www.sukoharjokab.go.id, Potensi ekonomi Kabupaten Sukoharjo, akses 3 Januari 2011 www.wonogirikab.go.id, Ekonomi dan Bisnis, akses 4 Januari 2011

commit to user



commit to user

ANALISIS PENGGALIAN POTENSI PAJAK PENGHASILAN DAN

Recommend Documents