1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Anggaran sektor publik merupakan alat (instrument) akuntabilitas atas
pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Penganggaran sektor publik, terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja, dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.(Mardiasmo, 2005; 61). Pemerintah Daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik (Abdul Halim, 2007:43). Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan
sedangkan Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah adalah
2
perwujudan
kewajiban
mempertanggungjawabkan
suatu keberhasilan
instansi dan
pemerintah
kegagalan
pelaksanaan
untuk misi
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertenggungjawaban secara periodik (Maryanto, 2012). Menurut Indra Bastian (2010:191), berdasarkan The National Committee on Governmental Accounting (NCGA) yang saat ini telah menjadi Govermental Accounting Standards Board (GASB) definisi anggaran (budget) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Deddi Nordiawan (2007:21) menyatakan bahwa kegunaan anggaran adalah sebagai alat penilaian kinerja artinya anggaran merupakan suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/ unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktifitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. Anggaran sektor publik berfungsi sebagai alat alokasi, yaitu untuk mengalokasikan anggaran ke dalam urusan, fungsi, organisasi, dan program kerja.Anggaran dapat dialokasikan berdasarkan organisasi sesuai dengan struktur organisasi yang ada.Pada pemerintah daerah, APBD dialokasikan ke unit organisasi pemerintah daerah berupa Satuan Kerja Perangkat Daerah (Mahmudi, 2011). Undang-Undang No. 32 dan No. 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara telah menetapkan penggunaan pendekatan penganggaran berbasis prestasi kerja atau kinerja dalam proses penyusunan anggaran, disebutkan bahwa masalah yang tidak kalah pentingnya
3
dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja karena penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai. Anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Indra Bastian, 2010:191). Pada dasarnya penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak terlepas dari siklus perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/ pertanggungjawaban atas anggaran itu sendiri. Rencana strategis yang dituangkan dalam target tahunan pada akhirnya selalu dievalusi dan diperbaiki terus menerus (Deputi IV Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:2005). Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikeluarkan regulasi yang mengatur mengenai perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 (Inpres 7/1999) tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4
Dicantumkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Bandung Tahun 2012, Pada Tahun 2012, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 55 sasaran dan dari setiap sasaran itu tedapat beberapa target yang ingin dicapai, Sebagai penjabaran pelaksanaan misi dalam pencapaian visi yang menjadiprioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Walikota Bandung 5 (lima) Tahun kedepan, Pemerintah Kota Bandung memantapkan agenda prioritas yang mencerminkanurgensi permasalahan yang hendak diselesaikan
tanpa
mengabaikan
penyelesaianpermasalahan
lain.
Untuk
mengetahui kemajuan pencapaian agenda prioritas, dilakukanpengukuran kinerja pencapaian agenda prioritas tersebut. setalah disimpulkan Dari hasil pengukuran data kinerja ada 5 program yang masih belum mencapai target atau masih belum sampai pada 100%, 5 program itu yaitu : TABEL 1.1 Kesimpulan Hasil data Pengukuran Kinerja Sampai 2013 PROGRAM
Hasil
Target
1.
Bandung Hijau dan Harmonis menunjukkan
70,89%
100%
2
Bandung Kota Seni Budaya menunjukkan
69,30%
100%
3
Bandung Agamis menunjukkan
75,17%
100%
4
Reformasi birokrasi menunjukkan
75,98%
100%
5
Bandung Cerdas Menunjukan
63,29
100%
Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kota Bandung Dari kesimpulan LAKIP 2012 5program diatas masih belum mencapai 100% atau masih belum mencapai target, tanpa menjelaskan dan menyebutkan permasalahan
5
dan hambatan apa yang terjadi sehingga terjadi ke tidak sampaian target, hanya menyebutkan apa saja upaya untuk mencari solusi yang akan dilakukan dalam penanganan permasalah dan perbaikan dalam sasaran yang telah dilakukan namun tidak mencapai target yang ditetapkan.Sehingga dalam hal ini saya menyimpulkan bahwa kinerja instansi pemerintah dalam pecapaian targetnya kurang baik dan harus adanya perbaikan dalam akuntabiltas kinerja instansi pemeritah itu sendiri, serta masih adanya ke tidak transparan dalam menjelaskan proses dari hasil yang telah dicapai. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sugih Arti (2009) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Depok. hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitiannya disimpulkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja khususnya variabel efisien dan efektif berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Depok. Sementara itu penerapan anggaran berbasis kinerja pada variabel ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Depok. Berbeda dengan penelitian yang dilaksanan penulis, yaitu penerapan dari anggaran berbasis kinerja yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sampel penelitian adalah instansi di 13 dinas pemerintah di Pemerintah Kota Bandung. Metode penelitian yang dilakukan berupa studi survei. Adapun yang menjadi alasan diambilnya dinas-dinas ini sebagai objek penelitian
6
kerena penulis ingin mengetahui dan memahami sejauh mana pelaksanaan anggaran berbasis kinerja instansi pemerintahan pada pemerintah kota Bandung dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja intansi pemerintah itu sendiri. Apakah telah sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat beroperasi secara ekonomis, efisien dan efektif. Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah untuk melihat fenomena yang terjadi dilingkungan pemerintah daerah, dimana pertanggungjawaban kinerja pemerintah terhadap rencana dan program-program yang dijalankan untuk mensejahterakan masyarakat yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik masih kurang baik sehingga tidak tercapai sesuai target yang di inginkan . Skripsi ini merupakan pengembangan atau replikasi dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang telah ada adalah bahwa penelitian ini dilakukan pada tempat yang berbeda dan responden yang digunakan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : “PENGARUH
PENERAPAN
ANGGARAN
BERBASIS
KINERJA
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA”(Studi Survei Pada Dinas SKPD Pemerintah Kota Bandung)”
7
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis
mengidentifikasikan masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan pembahasan adalah sebagai berikut: 1. Apakah Anggaran berbasis kinerja di Pemerintah Kota Bandung telah terlaksana dengan baik? 2. Apakah Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Kotabandung telah terlaksana dengan baik? 3. Apakah Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah di Pemerintah Kota Bandung?
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dari berbagai informasi yang terkait dengan Anggaran Berbasis Kinerja (performance based budget) terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas SKPD Pemerintah Kota Bandung yang kemudian akan diolah dan dianalisa untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 1. Untuk menjelaskan Penerapan Anggaran berbasis Kinerja di Pemerintah Kota Bandung. 2. Untuk
menjelaskan
Akuntabilitas
Pemerintah Kota Bandung.
Kinerja
Intansi
Pemerintah
di
8
3. Untuk mengetahui pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan di Pemerintah Kota Bandung.
1.4 Kegunaan Penelitian Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi: 1. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam ilmu pengetahuan akuntansi sektor publik, khususnya mengenai anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja intansi pemerintah di Pemerintah Kota Bandung, menambah wawasan berfikir, dan menambah kemampuan intelektual. 2. Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kota Bandung untuk perbaikan kinerja pemerintah di masa yang akan datang. 3. Bagi Pembaca Diharapan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi penelitian sejenis.
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bandung pada bulan April 2014 sampai dengan Selesai.
