1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Seiring dengan berkembang pesatnya bisnis Perbankan di Indonesia, yang mana perkembangan bisnis perbankan tersebut telah diantisipasi oleh pemerintah dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Yang membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Mengenai ketentuan khusus tentang Bank Syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada saat ini semua kegiatan perdagangan dan perekonomian masyarakat menggunakan lembaga keuangan Bank atau non-Bank sebagai fasilitas penunjang dalam melakukan kegiatan bertransaksi keuangan. Hal ini tidak lepas dari fungsi bank itu baik secara umum, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam prakteknya, bank konvensional mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi. Yang mana hal ini bertentangan dengan ajaran agama Islam, yaitu prinsip Al-Kharaj bi Al- Dhaman (hasil usaha muncul bersama biaya) dan prinsip Al-Ghurmi
2
(untung muncul bersama resiko), akan tetapi keberadaan bank sebagai lembaga keuangan, tidak dilarang bahkan diperlukan. Oleh karenanya perlu adanya lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan ajaran agama Islam, maka diperkenalkanlah sistem Bank Syariah. Sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yaitu melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dengan perbankan menjadi jelas1. Sistem Perbankan Syariah yang berasaskan Prinsip Bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertansaksi keuangan. Dalam hal ini, kreditur yang biasanya adalah suatu bank, dalam memberikan pembiayaan kepada para nasabah (debitur) akan sangat mempertimbangkan, agar uang yang digunakan untuk membeli barang modal yang diperuntukkan kepada nasabah tersebut dapat kembali tepat waktu seperti yang diperjanjikan.
1
Adiwarman A. Karim. 2010. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi ke Empat. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 15
3
Pembiayaan dalam Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS,
merupakan kegiatan usaha yang paling utama,
karena pendapatan terbesar dari usaha Bank Syariah berasal dari pendapatan kegiatan usaha pembiayaan, yaitu berupa bagi hasil. Ruang lingkup dari pembiayaan sebagai kegiatan Perbankan Syariah tidaklah semata-mata berupa kegiatan membelikan barang modal yang diperuntukkan nasabah, melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, diantaranya meliputi: sumber dana pembiayaan, alokasi dana, organisasi dan manajemen pembiayaan, kebijakan
pembiayaan,
dokumentasi
dan
administrasi
pembiayaan,
pengawasan serta penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Mengingat begitu luasnya ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan pembiayaan ini, maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia pembiayaan tersebut. Upaya kehati-hatian yang dilakukan oleh bank syariah diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu: “Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”. Suatu pembiayaan mencapai fungsinya apabila secara ekonomis baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat, membawa pengaruh kepada tahapan
4
yang lebih baik, maksudnya baik bagi pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat pun atau Negara mengalami suatu penambahan dan peningkatan pajak, juga kemajuan ekonomi. Namun tidak dapat dikesampingkan bahwa pemberian pembiayaan tersebut beresiko macet. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan yang macet selain berasal dari nasabah, dapat juga berasal dari bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Faktor ini tidak berdiri sendiri tetapi selalu berkaitan dengan nasabah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan tersebut macet yang berasal dari nasabah, yaitu: a. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya b. Nasabah beritikad tidak baik c. Usaha nasabah tidak memiliki prospek Bank juga merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan yang macet. Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, pejabat bank diwajibkan melaksanakan prinsip-prinsip perbankan yang sehat sebagaimana diketahui, dalam memberikan pembiayaan, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaannya sesuai yang diperjanjikan, keyakinan tersebut diperoleh dari penelitian bank terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha debitur. Selain
5
itu pembiayaan kepada kelompoknya, pemilik maupun pengurus bank itu sendiri dibatasi oleh Undang-Undang. Apabila kewajiban dan larangan tersebut tidak dipatuhi maka mengandung resiko yang tinggi bagi bank. Berkembangnya bank syariah saat ini merupakan bukti bahwa ajaran agama Islam juga bisa diterapkan dalam kegiatan perekonomian. Hal ini didukung dengan keunggulan sistem bank syariah yang menggunakan skema bagi hasil. Skema bagi hasil atau biasa disebut sebagai transaksi mudharabah merupakan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah mempunyai core product pembiayaan berupa produk bagi hasil yang dikembangkan dalam produk musyarakah dan mudharabah2. Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah Al-Mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjamkan dana3. Akad (Kontrak) mudharabah merupakan salah satu bentuk mekanisme keuangan syariah yang dapat digunakan untuk menggantikan sistem bunga. Dalam akad ini terdapat hubungan antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pelaku usaha (mudharib). Akad mudharabah adalah akad kerjasama 2
Muhammad. 2008. Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency. Jakarta. Rajawali. Hal. 1
3
Syafi’i Antonio. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta. Gema Insani. Hal. 137
6
yang menanggung untung dan rugi antara pemilik dana (bank) dengan nasabah. Akad mudharabah ini menuntut adanya transparansi bagi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak (utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, sehingga dapat terjadi aktifitas adverse selection yaitu masalah yang timbul dalam menyeleksi nasabah yang akan diberikan pembiayaan, hal ini disebabkan susahnya pihak bank untuk mengetahui dengan pasti kriteria yang dimiliki calon nasabah, bank mungkin akan salah dalam menilai kriteria nasabah. Moral hazard yaitu, masalah yang dihadapi pihak bank ketika pembiayaan sudah dijalankan, adanya resiko bahwa nasabah kemungkinan menggunakan dana yang diberikan tidak untuk semestinya dan kemungkinan nasabah akan melaporkan hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dalam transaksi keuangan, masalah adverse selection dan moral hazard merupakan masalah asymmetric information. Akad mudharabah adalah kontrak keuangan yang sarat dengan aktifitas asymmetric information. Asymmetric information adalah perbedaan informasi yang didapatkan antara pihak bank syariah dan nasabah, dalam hal ini nasabah lebih banyak mengetahui tentang keadaan usaha yang dijalankannya berbanding terbalik dengan pihak bank syariah sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan sangat besar.
7
Oleh karena itu, menurut pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa: “Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatannya meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas asset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan Manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank Syariah dan UUS”. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “PENERAPAN PRINSIP KEHATIHATIAN
PADA
PEMBIAYAAN
MUDHARABAH
DALAM
PERBANKAN SYARIAH” (Studi di PT. Bank BNI Syariah Kantor cabang Malang) B. Perumusan Masalah Berdasarkan pada uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian di PT. Bank BNI Syariah Kantor cabang Malang dalam pembiayaan mudharabah? 2. Kendala apa yang dihadapi oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor cabang Malang pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah dan bagaimana solusinya untuk menyelesaikan masalah yang ada? C. Tujuan Penelitian Adapun dari tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian di PT. Bank BNI Syariah Kantor cabang Malang dalam pembiayaan mudharabah.
8
2. Untuk mengetahui Kendala apa yang dihadapi oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor cabang Malang pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah dan solusinya untuk menyelesaikan masalah yang ada. D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat secara Teoritik a. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pendidikan di bidang Ilmu Hukum khususnya terkait dengan Hukum Perbankan Syariah. b. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan memberikan sumbangan pemikiran tentang penerapan prinsip kehati-hatian pembiayaan mudharabah pada Perbankan Syariah. 2. Manfaat secara praktis Secara praktis penulisan hukum ini diharapkan akan bermanfaat: a. Bagi Peneliti Sebagai media penerapan teori-teori yang diterima pada saat perkuliahan, selain sebagai pemenuhan persyaratan akademis untuk mencapai gelar kesarjanaan Strata 1 di Bidang Hukum pada Universitas Muhammadiyah Malang serta pemahaman lebih jauh mengenai
penerapan
prinsip
mudharabah bagi bank syariah. b. Bagi masyarakat
kehati-hatian
pada
pembiayaan
9
Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami konsep dan penerapan prinsip kehatihatian
pembiayaan
mudharabah,
khususnya
pada
pembiayaan
mudharabah di Bank BNI Syariah. c. Bagi Pemerintah Sebagai tambahan masukan untuk membuat kebijakan dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan Mudharabah Bank Syariah. E. Kegunaan Penelitian Kegunaan penelitian di harapkan berguna dan bermanfaat bagi para akademis khususnya pada ilmu hukum agar dapat menambah wawasan mengenai Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah (Studi di PT. Bank BNI Syariah Kantor cabang Malang). F. Metode Penelitian Didalam penyusunan tugas akhir, metode dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara sistematis dalam menggali suatu kebenaran sehingga nanti dapat dihasilkan suatu penelitian yang mendekati kebenaran optimal. Sedangkan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang logisanilitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suara ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau untuk mengalahkan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial, peristiwa hukum tertentu.
10
Adapun metode yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 1. Pendekatan Penelitian Metode pendekatan penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada penelitian lapangan atau menganalisa kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat bagaimana dalam prakteknya, yang mana pendekatan penelitian yang mengkaji masalah mengenai bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada PT. Bank BNI Syariah Kantor cabang Malangserta kendala apa saja yang dihadapi oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor cabang Malang pada penerapan prinsip kehati-hatian Bank Syariah dalam pembiayaan Mudharabah dan solusinya. 2. Lokasi Penelitian Lokasi yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian guna mendapat informasi dan bahan-bahan yang akurat di PT. Bank BNI Syariah Kantor cabang Malang, yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 48, Malang. Penelitian di lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa PT. Bank BNI Syariah Kantor cabang Malang merupakan salah satu bank yang berperan dalam penerapan prinsip kehatihatian dalam upaya memberikan perlindungan terhadap nasabah bank. 3. Sumber Data Data yang ingin didapatkan dalam penelitian adalah Data Primer dan Data Sekunder.
11
a. Data Primer, yaitu jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat, dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama/pertama4. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari para informan dari bulan Januari sampai bulan April, melalui wawancara langsung antara peneliti dengan pihak PT. Bank BNI Syariah Kantor cabang Malang yaitu Divisi Pembiayaan. b. Data Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan, perundang-undangan yang berkaitan dengan materi, dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pembahasan, literatur, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian yang menunjang penyusunan tugas akhir ini dan dapat digunakan sebagai landasan teoritis. c. Data Tersier, yaitu jenis data mengenai pengertian baku, istilah baku yang diperoleh dari ensiklopedi, kamus, glossary, dan literatur-literatur lain yang terdapat pengertian dan istilah baku yang dipakai dalam penelitian ini. 4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan cara suatu penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Yaitu dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen, bahan-bahan dan data-data yang 4
Pedoman Penulisan Hukum. 2012. Malang. UMM Press. Hal. 18
12
berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian yuridis-sosiologis data primer merupakan data utama untuk mendapatkan data yang memiliki relevansi dengan materi penelitian ini maka penelitian akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: a. Teknik wawancara atau interverview Suatu metode teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab, wawancara atau dialog secara langsung dengan informan yang telah ditentukan. Penulis akan melakukan wawancara dengan para informan yang meliputi: 1) Bagian Pelayanan PT. Bank BNI Syariah Kantor cabang Malang 2) Bagian Operasional PT. Bank BNI Syariah Kantor cabang Malang b. Teknik Kepustakaan (library research) Teknik kepustakaan menggunakan metode library research yaitu penelitian akan mengumpulkan data dari kepustakaan baik buku-buku, materi perkuliahan, internet, surat kabar atau pendapat para ahli maupun informasi lainnya yang nantinya dapat dijadikan peneliti sebagai masukan dan bahan pertimbangan guna menyempurkan penelitian ini dan dapat digunakan sebagai sumber data yang terkait dengan masalah peneliti. 5. Analisis Data Pada tahap ini data maupun dokumen-dokumen yang berhasil peneliti dapatkan kemudian akan dianilisis dan secara sistematis menggunakan metode deskriptif analitif, atau menggambarkan hasil studi lapangan dan
13
hasil pustaka kemudian menganalisa data yang diperoleh untuk membahas permasalahan.
Penelitian
deskriptif
berkaitan
berkaitan
dengan
pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan subjek penelitian. G. SISTEMATIKA PENULISAN Agar penulisan dalam penelitian ini lebih sistematis, maka penulis akan menyajikan dengan membagi menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut: BAB I: PENDAHULAN Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan. BAB II: KAJIAN PUSTAKA Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang bank syariah, pembiayaan syariah, pembiayaan mudharabah, dan prinsip kehati-hatian. BAB III: HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN Bab ini mengemukakan pembahasan yang terdiri atas bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian di PT. Bank BNI Syariah Kantor cabang Malang dalam pembiayaan Mudharabah, kendala apa saja yang dihadapi oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor cabang Malang pada pembiayaan Mudharabah dan solusinya. BAB IV: PENUTUPAN Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran yang terkait dengan penelitian dan berisi saran-saran yang perlu disampaikan sebagai usaha dalam menjawab dan mencari jalan keluar dari masalah yang timbul.
