BAB V PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2012
BAB V PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2012 5.1
Kondisi Wilayah Sulawesi Saat Ini
Dalam bidang ekonomi, kinerja pembangunan wilayah Sulawesi tahun 2010 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2009, dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di Provinsi Gorontalo. Adapun sektor utama yang menyumbang perekonomian wilayah Sulawesi adalah sektor pertanian yaitu sebesar 30,20 persen, sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 16,04 persen, serta sektor jasa-jasa sebesar 13,74 persen. Dalam mendorong perekonomian Wilayah Sulawesi, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) masih relatif kecil. Meskipun demikian, secara umum peringkat iklim investasi pada tahun 2008 di wilayah Sulawesi merupakan yang terbaik secara nasional (dengan 3 provinsi menempati rangking 5 besar). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keunggulan dari sisi kondisi tenaga kerja, keamanan usaha, kinerja ekonomi daerah, dan peranan dunia usaha dalam perekonomian daerah, namun perhatian masih dibutuhkan dari sisi promosi investasi. Sementara itu, perkembangan PDRB per kapita wilayah Sulawesi terus mengalami peningkatan, namun perbandingan antarprovinsi menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup tinggi, yang tertinggi yaitu provinsi Sulawesi Utara memiliki pendapatan per kapita sebesar Rp.7,46 juta/jiwa dan terendah berada di provinsi Gorontalo sebesar Rp.2,75 juta/jiwa. Dalam bidang sosial, hampir seluruh provinsi di wilayah Sulawesi mengalami penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan kemiskinan pada tahun 2010. Secara umum, TPT (Agustus,2010) di wilayah Sulawesi barada di bawah TPT nasional (7,14 persen) kecuali Provinsi Sulawesi Utara (9,61 persen) dan Sulawesi Selatan (8,37 persen). Bahkan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki TPT yang melampaui target RPJMN 2010 – 2014. Sedangkan, untuk kemiskinan, sebagian besar provinsi di Sulawesi memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional (13,33 persen), kecuali untuk provinsi Sulawesi Utara (9,10 persen) dan Sulawesi Selatan (11,60 persen). Dalam hal pembangunan kualitas manusia,pada tahun 2009, hanya provinsi yang memiliki IPM diatas rata-rata IPM nasional yaitu Provinsi Sulawesi Utara. Hambatan peningkatan mutu sumber daya manusia di wilayah Sulawesi, terutama di daerah perdesaan dan pedalaman, adalah terbatasnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang berkualitas, belum meratanya penyebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dan terbatasnya prasarana dan sarana transportasi. Terkait dengan perkembangan pembangunan berbasis gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) di wilayah Sulawesi mengalami peningkatan pada tahun 2009. Peringkat tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Utara, sementara nilai IPG provinsi lainnya di Sulawesi masih di bawah rata-rata nasional. Selain indikator IPG, nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga mengalami peningkatan pada tahun 2009. Provinsi Sulawesi Utara berada di peringkat RKP 2012
III.5-1
tertinggi dan terendah di Provinsi Sulawesi Selatan. Rendahnya nilai tersebut disebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional, TPAK, dan upah nonpertanian perempuan. Dalam bidang kesehatan, kondisi Umur Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2010 dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2009 menunjukkan hanya Provinsi Sulawesi Utara yang berada diatas rata-rata UHH Nasional Tahun 2010 (70,90 tahun) dan hanya Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara yang berada diatas RLS Nasional Tahun 2009 (7,70 tahun). Rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah Sulawesi, terutama disebabkan oleh belum meratanya jangkauan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan dan rendahnya mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah perdesaan dan pedalaman. TABEL 5.1 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH SULAWESI Perkembangan Pembangunan
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010 (ADHK 2000)*
7,12
7,62
7,79
8,18
11,91
8,19
Peringkat Indeks Iklim Investasi Tahun 2008
71,18 (Peringkat 1)
58,38 (Peringkat 17)
63,29 (Peringkat 5)
46,88 (Peringkat 32)
63,72 (Peringkat 4)
50,35 (Peringkat 29)
PDRB Perkapita dengan Migas Tahun 2009 (Rp.Ribu)
7.465
6.400
5.983
5.084
2.755
3.919
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010 (Agustus)
9,61
4,61
8,37
4,61
5,16
3,25
9,10
18,07
11,60
17,05
23,19
13,58
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2009
75,68 (Peringkat 2)
70,7 (Peringkat 22)
70,94 (Peringkat 20)
69,52 (Peringkat 25)
69,79 (Peringkat 24)
69,18 (Peringkat 27)
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2009
67,91
62
61,24
62,89
55,71
64,33
Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2009
65,96
63,30
53,67
56,34
56,18
63,93
74,90
68,90
70,80
70,40
70,10
70,80
8,80
7,90
7,40
7,90
7,20
7,10
Persentase Kemiskinan Tahun 2010 (Maret)
Umur Harapan Hidup Tahun 2010 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2009
Sumber : Badan Pusat Statistik Keterangan : *) = Data Pertumbuhan c-to-c Triwulan IV 2010
Dari sisi ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA), wilayah Sulawesi pada tahun 2010 memiliki kontribusi terhadap produksi nasional sebesar 10,82 persen, 14,96 persen, 6,84 persen, 2,59 persen, dan 6,89 persen berturut-turut untuk komoditas padi, jagung, kedelai, III.5-2
RKP 2012
kelapa sawit, dan daging sapi, sedangkan dalam produksi perikanan nasional wilayah Sulawesi merupakan wilayah yang memberikan kontribusi cukup besar dalam produksi perikanan budidaya. Sedangkan untuk komoditas perikanan tangkap wilayah Sulawesi termasuk salah satu wilayah yang relatif banyak mengahasilkan produksi ikan tuna dari total produksi ikan tuna nasional. Sementara itu, wilayah Sulawesi memiliki kekayaan cadangan minyak bumi (49,79 MMSTB), gas bumi (4,23 TSCF) dan batubara (233,10 Juta ton). Dari sisi luas kawasan hutan, wilayah Sulawesi adalah 12,4 juta hektar dengan laju deforestasi rata-rata sekitar 173 ribu hektar/tahun (tahun 2002-2003). Wilayah Sulawesi menghadapi kendala sarana dan prasarana transportasi, antara lain belum meratanya ketersediaan prasarana, kurang memadainya mutu, dan lemahnya integrasi jaringan transportasi multimoda antarwilayah. Dengan letak geografis yang strategis, wilayah Sulawesi berpotensi menjadi hub jaringan transportasi laut antarnegara dan antarpulau dalam rangka mendukung perdagangan luar negeri. Jaringan pelabuhan Makassar, Bitung, Pantoloan, Kendari, Bau-bau, dan Anggrek berperan strategis dalam upaya peningkatan perdagangan, baik di wilayah Sulawesi maupun maupun kawasan Indonesia timur. Keterkaitan antarwilayah di Sulawesi juga menghadapi hambatan belum optimalnya integrasi jaringan jalan lintas serta belum terintegrasinya jalur penerbangan antarprovinsi. Sementara itu, terkait kebutuhan listrik di wilayah Sulawesi yang tertinggi adalah di Sulawesi Selatan hal ini dipengaruhi oleh perkembangan di wilayah ini seperti industri, rumah tangga dan lain-lain. Rasio elektrifikasi (tahun 2009) menunjukkan bahwa Provinsi Rasio elektrifikasi untuk Gorontalo 50,43 persen, Sulawesi Tenggara 39,34 persen, Sulawesi Utara 68,03 persen, Sulawesi Selatan 65,93 persen Sulawesi Tengah 49,20 persen, dan Sulawesi Barat 36,48 persen. Infrastruktur strategis lainnya yang cukup penting di Sulawesi adalah irigasi untuk mendukung peran wilayah Sulawesi sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Luas daerah irigasi di Pulau Sulawesi mencapai 1,02 juta hektar atau sekitar 14 persen dari total daerah irigasi di seluruh Indonesia yang tersebar di Sulawesi Selatan sekitar 63 persen, Sulawesi Utara 7 persen , Gorontalo 3 persen, Sulawesi Tengah 15,00 persen, Sulawesi Barat 5 persen, dan Sulawesi Tenggara 7 persen. Dari total 1,02 juta hektar daerah irigasi tersebut, hanya sekitar 33,56 ribu hektar (3,28 persen) yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk, antara lain Waduk Bili-Bili dan Waduk PonrePonre di Sulawesi Selatan, sedangkan sisanya masih mengandalkan dari aliran sungai baik melalui bendung ataupun free intake. Luas daerah rawa di Pulau Sulawesi mencapai 84,71 ribu hektar terdiri atas 71,84 ribu hektar rawa pasang surut dan 12,88 ribu hektar rawa lebak. Wilayah Sulawesi termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana alam banjir dan tanah longsor, selama tahun 2010 tercatat banjir pernah melanda di seluruh wilayah Sulawesi dan menimbulan kerugian di area perkebunan kakao permukiman warga. Dalam hal pertahanan dan keamanan, wilayah Sulawesi bagian utara yang berdekatan dengan Filipina sangat rawan dengan tingginya konflik separatisme di Pulau Mindanao bagian Selatan (Gambar 5.5). Risiko gangguan keamanan yang muncul adalah penyusupan RKP 2012
III.5-3
jaringan sistemik teroris dan penyelundupan senjata api dan barang-barang berbahaya lainnya. Selain itu, wilayah Sulawesi juga pernah terjadi konflik horizontal. Permasalahan tersebut tidak mudah untuk ditanggulangi mengingat upaya deteksi dan pencegahan dini secara lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan menghadapi tantangan terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan khususnya pelabuhan laut dan komunikasi, terutama di pulaupulau terpencil. Perkembangan pascakonflik menunjukkan tren pemulihan yang semakin kondusif dan masyarakat telah kembali beraktivitas secara normal. Tantangan ke depan adalah membangun kesadaran hukum di tingkat masyarakat, meningkatkan kemampuan institusi penegak keamanan dan ketertiban dan merevitalisasi modal sosial yang hidup di tengah masyarakat. 5.2
Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Sulawesi Berdasarkan arahan pengembangan Wilayah Sulawesi, tujuan pembangunan wilayah Sulawesi dalam tahun 2012 adalah untuk: 1. 2.
meningkatkan standar hidup masyarakat di Wilayah Sulawesi; meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di Wilayah Sulawesi; 3. meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut, maupun udara; 4. meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon); 5. meningkatkan aksesibilitas masyarakat Wilayah Sulawesi terhadap pelayanan publik dasar; 6. mewujudkan keseimbangan pembangunan Wilayah Sulawesi bagian selatan, Sulawesi bagian tengah dan Sulawesi bagian utara; 7. terwujudnya jati diri dan karakter bangsa yang tangguh dan toleran; 8. meningkatkan peran Wilayah Sulawesi sebagai lumbung pangan nasional; 9. meningkatkan kesiapan daerah dalam menghadapi bencana alam; 10. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung hingga mencapai luasan minimal 40 persen dari luas Wilayah Sulawesi; 11. meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di Pulau Sulawesi, serta meningkatkan keandalan layanan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional; 12. mendorong terlaksananya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Mengacu pada tujuan pengembangan Wilayah Sulawesi, sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan Wilayah Sulawesi pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1.
meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Sulawesi yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu: pertumbuhan ekonomi,
III.5-4
RKP 2012
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11.
12.
13. 14.
15.
kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, serta pendapatan perkapita. meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di wilayah Sulawesi. meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut, maupun udara. meningkatnya jumlah, mutu dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon). meningkatnya aksesibilitas masyarakat Sulawesi terhadap pelayanan publik dasar. terwujudnya keseimbangan pembangunan wilayah Sulawesi bagian selatan, Sulawesi bagian tengah dan Sulawesi bagian utara. terwujudnya jati diri dan karakter bangsa yang tangguh dan toleran, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya yang positif dan produktif, serta meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman dan kekayaan budaya. meningkatnya kontribusi wilayah Sulawesi sebagai lumbung pangan nasional. meningkatnya kesiapan daerah dalam menghadapi bencana. mewujudkan kawasan lindung hingga mencapai luas minimal 40 persen dari luas wilayah Sulawesi. percepatan peningkatan/pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, antara lain di Daerah Irigasi (DI) Paguyaman di Goronatlo, D.I. Wawotobi di Sulawesi Tenggara, serta D.I. Bulucenrana di Sulawesi Selatan; penyediaan Air Baku bagi PDAM yang mengalami krisis air baku dan dalam rangka mencapai target MDGs, antara lain pembangunan prasarana air baku PaleloanTomdano di Sulawesi Utara, pembangunan intake Biyonga dan jaringan transmisi air baku Polohungo di Gorontalo, pembangunan intake Sungai Tolihe di Sulawesi Tenggara, pembangunan jaringan air baku Tanah Toraja dan rehabilitasi saluran air baku Lekopancing di Sulawesi Selatan; meningkatkan jumlah tampungan dan ketersediaan air melalui pembangunan dan rehabilitasi waduk, diantaranya: Waduk Gerak Tempe di Sulawesi Selatan; menurunkan abrasi pantai di daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman pada penduduk dan jalur transportasi utama di Pantai KakorotanSulawesi Utara dan Pantai Sampolawa-Sulawesi Tenggara; meningkatnya pelaksanaan kegiatan RANHAM berdasarkan amanat Perpres No.23 Tahun 2011 yaitu melalui pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, harmonisasi rancangan dan evaluasi Perda, pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
RKP 2012
III.5-5
TABEL 5.2 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI WILAYAH SULAWESI TAHUN 2012 Pertumbuhan Ekonomi 1) Kemiskinan 2) Pengagguran 3) (%) (%) (%)
Provinsi Sulawesi Utara
6,85 – 7,75
8,65
9,00 – 8,20
Sulawesi Tengah
8,75 – 9,55
16,62
4,63 – 3,65
Sulawesi Selatan
6,85 – 7,75
9,95
6,40 – 5,75
Sulawesi Tenggara
7,75 – 8,20
15,78
3,20 – 2,90
Gorontalo
6,90 – 7,90
21,67
4,10 – 3,75
Sulawesi Barat
6,00 – 6,75
10,72
3,00 – 2,70
Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas Keterangan: 1) Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.
TABEL 5.3 SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP, DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH SULAWESI TAHUN 2012 Angka Kematian Bayi
Rata-Rata Lama Sekolah
Umur Harapan Hidup
1)
2)
3)
Sulawesi Utara
10
9,04
75,42
Sulawesi Tengah
33
8,12
71,39
Sulawesi Selatan
26
8,40
70,8
Sulawesi Tenggara
27
8,05
71,39
Gorontalo
28
8,20
69,51
Sulawesi Barat
26
8,10
71,01
Provinsi
Sumber : Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas Keterangan: 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. 2) Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. 3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.
5.3
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Sulawesi
Pengembangan wilayah Sulawesi, sebagai salah satu pulau besar di Indonesia, sangat penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. Wilayah III.5-6
RKP 2012
Sulawesi berpotensi besar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan Timur Indonesia dan sub-regional ASEAN. Dengan kondisi ini, wilayah Sulawesi memiliki akses perdagangan yang cukup strategis. Di sisi lain, pelaksanaan transformasi ekonomi yang tengah digulirkan konsepnya pada saat ini, menuntut peranan wilayah Sulawesi yang lebih besar dibandingkan dengan tahun–tahun sebelumnya. Transformasi ekonomi yang dikembangkan melalui konsep percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia serta dituangkan kedalam koridor ekonomi Indonesia ini, meliputi Koridor Sulawesi yang pengembangannya terutama dengan melihat potensi wilayah Sulawesi dari sisi ketersediaan dan potensi sumber daya alam khususnya potensi nikel dan perikanan. Dengan demikian, dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ke depan di Koridor Sulawesi, pengembangan wilayahnya diarahkan sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Nasional. Selain itu dalam mendukung pembangunan perekonomian wilayah Sulawesi serta dalam mendukung perluasan pembangunan ekonomi wilayah sesuai dengan titik berat pembangunan di tahun 2012, maka arah kebijakan lainnya untuk pengembangan wilayah Sulawesi ialah pengembangan gugus (cluster) industri makan dan minuman. Dengan memperhatikan PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Perpres 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014 dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi dalam kaitannya dengan titik berat RKP tahun 2012 yaitu perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pengembangaan wilayah Sulawesi Tahun 2012 terutama diarahkan untuk: (1)
(2)
(3) (4) (5)
(6)
mengembangkan komoditas unggulan Pulau Sulawesi yang memiliki daya saing tinggi melalui kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasarannya; memprioritaskan kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan dalam rangka pencapaian pemerataan tingkat perkembangan antarwilayah, termasuk pengembangan pulau-pulau kecil dan gugus kepulauan; memanfaatkan potensi sumber daya di darat dan laut secara optimal; mempertahankan keberadaan sentra-sentra produksi pangan nasional, khususnya bagi sawah beririgasi teknis dari ancaman konversi lahan; memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan dan kawasan budi daya lainnya berikut kota-kota pusat kegiatan di dalamnya, dengan kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan antarpulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik, dan kawasan internasional lainnya dalam menciptakan daya saing wilayah; pengerahan tenaga terdidik untuk pembangunan perdesaan; serta
RKP 2012
III.5-7
(7)
mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan secara berkelanjutan.
Dalam rancangan Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sulawesi, pusat-pusat pertumbuhan yang diklasifikasikan kedalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berorientasi pada upaya pembangunan kawasan industri dan jasa skala nasional diantaranya: 1.
Manado-Bitung untuk melayani pengembangan perikanan yang berorientasi ekspor, pusat pengembangan pariwisata bahari nasional melalui peningkatan fungsi jaringan sarana prasarana khususnya perhubungan, listrik, dan telekomunikasi untuk penyiapan pintu gerbang Indonesia dari/menuju Kawasan Asia Pasific, lintas penyeberangan internasional, dan lintas perhubungan pulau. 2. Makasar–Maros-Sangguminasa-Takalar (Maminasata) untuk melayani pengembangan perikanan yang berorientasi ekspor, pariwisata bahari nasional, pertanian tanaman pangan untuk ketahanan pangan nasional, dan pertanian tanaman Jagung melalui pembangunan pusat promosi investasi nasional, pembangunan jaringan sarana dan prasarana penelitian bagi peningkatan produktivitas kakao, peningkatan fungsi fasilitas penyimpanan hasil komoditas perkebunan (kakao), pertanian (padi), dan perikanan, peningkatan fungsi jaringan sarana prasarana perkotaan, untuk penyiapan sebagai pintu gerbang internasional, dan perdagangan antarpulau berbasis industri pengolahan. 3. Gorontalo untuk mendukung pengembangan pertanian tanaman pangan jagung melalui pengembangan prasarana dan fasilitas perkotaan sebagai pusat industry pengolahan jagung, peningkatan fungsi sarana prasana perhubungan, listrik, telekomunikasi, dan air bersih, dan jasa keuangan, pergudangan, dan pemerintahan sebagai penyiapan sebagai pintu gerbang internasional, dan perdagangan antarpulau. 4. Palu untuk melayani pengembangan perkebunan kakao, pengembangan sektor peternakan, pertanian, dan perikanan melalui pengembangan fasilitas penyimpanan produk-produk industri kakao, peningkatan fungsi jaringan sarana dan prasarana perhubungan, listrik, telekomunikasi, air bersih, dan jasa keuangan, pergudangan, dan pemerintahan sebagai penyiapan sebagai pintu gerbang internasional, dan perdagangan antarpulau. 5. Kendari untuk melayani pengembangan perikanan yang berorientasi ekspor, pariwisata bahari Wakatobi, dan pengembangan pertambangan, terutama nikel, melalui peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, listrik, Telekomunikasi dalam rangka mendukung pengembangan kawasan andalan serta kegiatan ekonomi perkotaan berskala internsional dan nasional. Dengan mempertimbangkan titik berat pembangunan pada tahun 2012 yaitu perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, maka arah pengembangan wilayah Sulawesi tahun 2012 III.5-8
RKP 2012
adalah sebagai Pusat Produksi dan dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Nasional, dan pengembangan gugus (cluster) industri makan dan minuman yang akan dilakukan dengan strategi mengembangkan Manado – Bitung, Maminasata, Gorontalo, Palu, dan Kendari yang berorientasi pada upaya pembangunan kawasan industri dan jasa skala nasional. Sementara itu, untuk mendukung 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya sebagaimana tertuang didalam RPJMN 2010-2014, maka arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah dijabarkan sebagai berikut. TABEL 5.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2012 No
Prioritas
Arah Kebijakan
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi tata kelola yang baik; penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif; peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
2
Pendidikan
Peningkatan akses pendidikan dan keterampilan kerja untuk pengembangan angkatan kerja yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
3
Kesehatan
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
RKP 2012
Strategi Pengembangan (1) Melakukan penataan birokrasi pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel, sejalan dengan perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah. (2) Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif. (3) Meningkatkan kualitas legislasi melalui evaluasi dan penyempurnaan peraturan daerah yang bermasalah. (4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan dasar dan perizinan. (5) Mengembangkan sistem informasi dan administrasi kependudukan. (1) Meningkatkan infrastruktur pendidikan; (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik; (3) Mengembangkan pelatihan ketrampilan kerja berbasis kompetensi (1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan balita. (2) Memperbaiki status gizi masyarakat. (3) Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan. (4) Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia III.5-9
No
Prioritas
Arah Kebijakan
4
Penanggulangan Kemiskinan
Perluasan dan Peningkatan sinergi program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, serta memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan pemberdayaan rumah tangga miskin melalui pengembangan ekonomi lokal yang terpadu
5
Ketahanan Pangan
Pengembangan wilayah Sulawesi sebagai sentra produksi pertanian dan perikanan untuk mewujudkan Sulawesi menjadi lumbung pangan nasional
III.5-10
Strategi Pengembangan kesehatan. (5) Meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin. (6) Meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan. (7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan. (8) Meningkatkan sarana pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. (1) Meningkatkan efektivitas dan sinergi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial; (2) Meningkatkan kegiatan ekonomi lokal. (3) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orangorang dengan kondisi khusus serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan; (4) Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan affirmative/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program prorakyat. (5) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah (1) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan (terutama padi, jagung dan kedelai) dan perkebunan (terutama kakao); (2) Meningkatkan produksi dan efisiensi usaha perikanan tangkap. (3) Percepatan peningkatan/ pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan RKP 2012
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan Sulawesi Selatan.
6
Infrastruktur
Pengembangan sistem jaringan infrastruktur sebagai satu kesatuan ekonomi domestik untuk mendukung keterkaitan domestik antar wilayah (sebagai hub Kawasan Timur Indonesia) serta untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan koridor ekonomi Sulawesi
7
Iklim Investasi dan Usaha
Pengembangan gugus industri unggulan wilayah dan pengembangan jaluar wisata serta meningkatkan investasi yang menyediakan lapangan kerja di wilayah-wilayah yang menjadi daya tarik bagi tenaga kerja serta penyediaan lapangan kerja menitikberatkan pada wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi.
(1) Mengembangkan integrasi sistem jaringan transportasi darat lintas Sulawesi; (2) Meningkatkan intensitas perhubungan laut; (3) Meningkatkan integrasi jaringan perhubungan udara; (4) Meningkatkan kapasitas pelayanan pelabuhan Makasar dan Bitung. (5) Memastikan beroperasinya fasilitas telekomunikasi Desa Berdering dan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK); (6) Melanjutkan pengembangan jaringan serat optik ke empat ibukota kab/kota; (7) Memfasilitasi pengembangan egovernment. (8) Peningkatan sistem penyediaan air baku di provinsi Sulut, Gorontalo, Sultra dan Sulsel dan peningkatan sistem air minum; (9) Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir di provinsi Gorontalo, Sulawesi Selatan; dan Sulawesi Utara, dan konservasi waduk di Sulawesi Selatan. (1) Mengembangkan Manado-Bitung sebagai pusat industri pengolahan berbasis hasil laut; (2) Mengembangkan Gorontalo, Palu, Kendari dan Mamuju sebagai pusat industri pengolahan tanaman pangan dan hortikultura; (3) Mengembangkan metropolitan Maminasata sebagai pusat industri pengolahan berbasis pertanian dan perkebunan; (4) Memperkuat jalur wisata TorajaTomohon-Bunaken dengan Bali. (5) Mengembangkan pelatihan
RKP 2012
III.5-11
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan berbasis kompetensi, terutama di bidang pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan pariwisata. (6) Meningkatkan layanan informasi pasar pasar kerja di wilayahwilayah pengembangan koridor ekonomi.
8
Energi
Peningkatan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik yang menekankan pada pemanfaatan potensi energi setempat.
(1) Meningkatkan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik; (2) Diversifikasi sumber energi primer. (3) Pembangunan pembangkit berbasis panas bumi dan air beserta perluasan jaringan listrik terintegrasi, dan (4) Pembangunan infrastruktur gas bumi (jaringan pipa dan penyimpanan) untuk memanfaatkan lapangan gas Donggi-Senoro.
9
Lingkungan Hidup dan Bencana
Pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana
(1) Meningkatkan kualitas penataan ruang wilayah; (2) Meningkatkan penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sumberdaya alam dan lingkungan hidup; (3) Memperkuat mitigasi bencana
10
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
Pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan terluar serta Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional. Wilayah yang menjadi prioritas perbatasan di tahun 2012 yaitu: Tabukan Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe; serta Melonguane dan Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud
(1) Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan; (2) Meningkatkan kegiatan ekonomi lokal untuk kawasan tertinggal, terdepan dan terluar serta keterkaitan kawasan perbatasan dengan pusat pertumbuhan terdekat. (3) Pengembangan pos perbatasan
III.5-12
RKP 2012
No
Prioritas
Arah Kebijakan
11
Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.
Penguatan ketahanan dan harmonisasi masyarakat dengan kerjasama antargolongan masyarakat untuk mengembangkan budaya dan kreativitas
12
Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Peningkatan penegakan hukum, Hak Azasi manusia (HAM) dan pemberantasan korupsi.
13
Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian
Peningkatan mengembangkan gugus industri unggulan serta meningkatkan peran pemerintah daerah dalam upaya pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
14
Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat
Pengembangan ekonomi lokal, serta pengembangan industri pariwisata, alam dan budaya.
RKP 2012
Strategi Pengembangan (1) Memperkuat kelembagaan dan kearifan lokal; (2) Meningkatkan kerjasama lintas agama, suku, ras serta antar pemerintah dan masyarakat (3) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya yang berbasiskan pada keragaman budaya daerah, (4) Peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah. (1) Meningkatkan kualitas legislasi dan regulasi; (2) Meningkatkan penengakan hukum, HAM dan pemberantasan korupsi; (3) Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan dan daerah konflik; (4) Pembangunan pos pulau terdepan (terluar). (1) Mengembangkan ManadoBitung sebagai pusat industri pengolahan berbasis hasil laut; (2) Mengembangkan Gorontalo, Palu, Kendari dan Mamuju sebagai pusat industri pengolahan tanaman pangan dan hortikultura; (3) Mengembangkan metropolitan Maminasata sebagai pusat industri pengolahan berbasis pertanian dan perkebunan; (4) Memperkuat jalur wisata Toraja-Tomohon-Bunaken dengan Bali. (5) Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pelayanan dan perlindungan TKI. (1) Meningkatkan kegiatan ekonomi lokal; (2) Meningkatkan efektivitas dan sinergi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial; (3) Memperkuat kelembagaan dan III.5-13
No
Prioritas
Arah Kebijakan
Strategi Pengembangan kearifan lokal; (4) Meningkatkan kerjasama lintas agama, suku, ras serta antar pemerintah dan masyarakat; (5) Meningkatkan promosi pariwisata (6) Mengembangkan destinasi, pemasaran dan sumber daya pariwisata
Sumber: Hasil Analisis, tahun 2011
III.5-14
RKP 2012
RKP 2012
III.5-15
III.5-16
RKP 2012
BAB VI PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2012
