BPOM - JURNAL ILMIAH ADVOKASI

Wahyu Simon Tampubolon

ISSN Nomor 2337-7261

PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERKAIT KASUS ALBOTHYL MENURUT UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Oleh : Wahyu Simon Tampubolon Dosen Tetap STIH Labuhanbatu ([email protected]) ABSTRAKSI Konsumsi masyarakat terhadap suatu produk obat – obatan dan makanan pada saat sekarang sangat tinggi, banyak faktor faktor yang mempengaruhi masyarakat mengkonsumsi obat-obatan dan makanan salah satunya dengan iklan dan promosi yang dilakukan pihak pelaku usaha dalam menjual dan mengedarkan produk obat dan makanan dengan modal iklan dan promosi tersebut dapat manarik daya tarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Badan Pengawasan obat dan Makanan dalam hal ini mempunyai peran dan tanggungjawab terhadap peredaran setiap produk obat dan makanan guna memberi izin terhadap setiap produk produk obat dan makanan yang akan beredar di masyarakat, karena Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas dari Pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pemerintah mempunyai peranan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas apabila terdapat kelalaian terhadap peredaran suatu produk obat dan makanan yang dapat membahayakan konsumen, karena dalam undang – undang perlindungan konsumen juga diatur hak hak konsumen untuk mendapat perlindungan hukum dan informasi yang benar terhadap suatu produk atau jasa. Karena dalam hal ini perlu ada aturan yang mengatur apabila konsumen dirugikan oleh pihak pelaku usaha atau pun kelalaian pemerintah terhadap suatu produk, barang atau jasa yang beredar dimasyarakat, Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Badan Pengawasa Obat dan Makanan menjadi pihak pertama yang dipercayai pemerintah untuk memberi izin suatu produk dan makanan dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan harus cermat, teliti dan bertindak profesional untuk mengeluarkan izin dan produksi suatu obat dan makanan yang akan diedarkan kepada masyarakat agar tidak ada permasalahan ataupun keluhan terhadap suatu produk obat dan makanan. Kata kunci : Konsumen, Perlindungan Hukum, albothyl mahluk hidup lain dan tidak untuk

I. PENDAHULUAN

diperdagangkan.

1.1 Latar Belakang Perlindungan

Konsumen

Terhadap

pruduk

obat-obatan dan makanan yang dapat

merupakan segala upaya menjamin

membahayakan

adanya

untuk

konsumen. Untuk memberikan rasa

hukum

keamanan atau perlindungan terhadap

sedangkan

masyarakat terkait adanya obat-obatan

konsumen adalah setiap orang pemakai

yang sudah beredar dimasyarakat dan

barang/jasa

dalam

ternyata mengandung bahan bahan

masyarakat, baik kepentingan diri

yang dapat membahayakan konsumen

sendiri, keluarga, orang lain maupun

disini perlu suatu bentuk perlindungan

kepastian

memberikan kepada

hukum

perlindungan

konsumen,

yang

tersedia

manusia

atau

Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018 69


dari


pemerintah.

Dalam

hal

ini

konsumennya baik di dalam maupun di

perlindungan konsumen juga mengatur

luar negeri. Maka telah di bentuk

tentang bidang kesehatan menyangkut

Badan Pengawas Obat dan Makanan

hal tersebut.

yang

Produk-produk obat dan mkanan terus

meningkat

perubahan

gaya

seiring

dengan

hidup

manusia

memiliki

maupun

jaringan

nasional

internasional

serta

kewenangan penegakan hokum. Peranan Badan Pengawas Obat

termasuk pada pola konsumsinya,

dan

sementara itu pengetahuan masyarakat

pengawasan dan izin suatu obat dan

masih

untuk

makanan sangat penting karena BPOM

memilih dan menggunakan

merupakan instansi yang ditunjuk oleh

produk obat dan makanan secara benar

pemerintah terkait pengawasan serta

dan aman. Pihak produsen dalam hal

izin terhadap suatu produk yang akan

menggunakan iklan dan promosi secara

diedarkan

gencar mendorong konsumen untuk

konsumen. Zaman sekarang banyak

mengkonsumsi secara berlebihan dan

sekali produk produk berupa makanan

sering kali tidak masuk akal. Perubahan

dan

teknologi

dimasyarakat

dapat

belum

memadai

produksi,

sistem

Makanan

obat

(BPOM)

kemasyarakat

obatan dan

terkait

atau

yang

beredar

ini

menjadi

perdagangan internasional dan gaya

fenomena terhadap konsumen yang

hidup

pada

tidak mengetahui bagaimana dampak

resiko

apabila suatu produk – produk tersebut

pada

tidak mendapat izin atau kelayakan

konsumen

realitasnya dengan

tersebut

meningkatkan

aplikasi

yang

luas

kesehatan dan keselamatan konsumen.

oleh BPOM.

Apabila terjadi produk obat dan

1.2 Perumusan Masalah

makanan terkontaminasi oleh bahan

Berdasarkan

uraian

latar

berbahaya maka resiko yang terjadi

belakang di atas, maka permasalahan

akan berskala besar dan luas serta

yang akan di bahas dirumuskan sebagai

berlangsung secara amat cepat. Untuk

berikut:

itu di Indonesia harus memiliki sistem

1. Bagaimana peranan, fungsi dan

pengawasan

obat

dan

makanan

tanggung jawab BPOM ?

(SISPOM) yang efektif dan efesien,

2. Bagaimana bentuk perlindungan

mampu mendeteksi, mencegah dan

hukum konsumen terhadap produk

mengawasi produk-produk termasuk

obat-obatan yang mengandung zat

untuk

berbahaya?

melindungi

keselamatan

dan

keamanan, kesehatan

1.3 Tujuan Penelitian Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018 70



Berdasarkan rumusan masalah diatas,

dan juga pemerintah terkait izin suatu

maka yang menjadi tujuan penelitian

produk obat-obatan dan makanan yang

ini adalah:

beredar dimasyarakat

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan, fungsi dan tanggung jawab

II. KERANGKA TEORI

BPOM.

Konsumen merupakan orang yang

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan

hukum

menggunakan atau memakai suatu barang

konsumen

atau jasa, jadi terhadap hal tersebut perlu

terhadap produk obat-obatan yang

Teori yang digunakan sebagai analisis

mengandung zat berbahaya.

dalam

penelitian

ini

adalah

teori

perlindungan hukum, karena berdasarkan

1.4 Manfaat Penelitian Kegiatan penelitian ini diharapkan

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat

dapat memberikan manfaat baik secara

3 yang berbunyi : Indonesia adalah negara

teoritis maupun praktis, yaitu: Dari

hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah

segi teoritis, penelitian ini secara

negara yang berdasarkan atas hukum.

umum memberikan manfaat untuk

Karena dalam hal ini perlu ada aturan yang

memperbanyak

dan

mengatur apabila konsumen dirugikan

pengetahuan tentang perkembangan

oleh pihak pelaku usaha atau pun kelalaian

tentang

hukum

perlindungan

pemerintah terhadap suatu produk, barang

konsumen

dan

mengetahui

atau jasa yang beredar dimasyarakat,

wawasan

juga

lembaga

yang

berwenang

yang

Negara wajib menjamin hak-hak hukum

ditunjuk

pemerintah

hal

warga negaranya. Perlindungan hukum

mengeluarkan izin peredaran suatu

merupakan pengakuan terhadap harkat

produk makanan dan obat-obatan yang

dan martabat warga negaranya sebagai

bisa untuk dikonsumsi.

manusia.

dalam

Manfaat dari segi praktis, penelitian

Mempelajari Teori Perlindungan

ini diharapkan dapat menjadi masukan,

Hukum ini menjadi sangat penting.

wawasan dan menambah ilmu bagi

Prinsip perlindungan hukum terhadap

semua pihak yang berkaitan dengan

tindakan

perlindungan Konsumen, dan juga

bersumber dari konsep tentang pengakuan

hasil penelitian ini diharapkan dapat

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

dijadikan

bagi

manusia karena menurut sejarah dari

meningkatkan

barat, lahirnya konsep-konsep tentang

kesadaran terhadap apa saja yang harus

pengakuan dan perlindungan terhadap

diperhatikan konsumen, pelaku usaha

hak-hak asasi manusia diarahkan kepada

masyarakat

bahan dalam

masukan

pemerintah

bertumpu

dan




pembatasan-pembatasan dan peletakan

usaha dan pemerintah dalam menciptakan

kewajiban masyarakat dan pemerintah.

suatu kesadaran dalam untuk memberikan

Aspek dominan dalam konsep barat

perlindungan hukum terlebih terhadap

tertang hak asasi manusia menekankan

konsumen yang berada pada posisi tawar

eksistensi hak dan kebebasan

yang lemah.

melekat

pada

kodrat

manusia

yang dan

statusnya sebagai individu, hak tersebut

III.

berada di atas negara dan di atas semua

HASIL

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN

organisasi politik dan bersifat mutlak

Badan

Pengawasan

Obat

dan

sehingga tidak dapat diganggu gugat.

Makanan (BPOM) merupakan sistem

Karena konsep ini, maka sering kali

pengawasan

yang

dilontarkan kritik bahwa konsep Barat

pemerintah

sebagai

tentang hak-hak asasi manusia adalah

produk-produk dan makanan yang beredar

konsep yang individualistik. Kemudian

atau

dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-

Berdasarkan Perpres No. 80 Tentang

hak ekonomi serta hak kultural, terdapat

Badan Pengawasan dan Makanan: 1

kecenderungan mulai melunturnya sifat

1. Badan Pengawasan Obat Dan Makanan

di

pasarkan

fungsi

ke

oleh

terhadap

masyarakat.

indivudualistik dari konsep Barat. Dalam

yang

merumuskan prinsi-prinsip perlindungan

pemerintah

hukum di Indonesia, landasannya adalah

menyelenggarakan

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah

pemerintahan di bidang pengawasan

negara. Konsepsi perlindungan hukum

obat dan makanan.

bagi rakyat di Barat bersumber pada

selanjutnya

dilakukan

2. BPOM

adalah

lembaga

nonkementerian

berada

yang urusan

dibawah

dan

konsep-konsep Rechtstaat dan ”Rule of

bertanggungjawab kepada Presiden

The

melalui

Law”.

Dengan

menggunakan

menteri

yang

konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir

menyelenggarakan

dengan landasan pada Pancasila, prinsip

pemerintahan dibidang kesehatan.

perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan

urusan

3. BPOM dipimpin oleh Kepala.

dan perlindungan

Sesuai pasal 2 Perpres No. 80

terhadap harkat dan martabat manusia

Tentang Badan Pengawasan dan Makanan

yang bersumber pada Pancasila.

tugas BPOM adalah:2

Terhadap hal tersebut bisa membuat

1. Badan Pengawasan Obat Dan Makanan

keseimbangan antara konsumen, pelaku

mempunyai tugas menyelenggarakan

1

2

Perpres No. 80 Tentang Badan Pengawasan dan

Makanan


Makanan



tugas


pemerintah

di

bidang

f. pemberian

bimbingan

teknis

dan

pengawasan obat dan makanan sesuai

supervisi dibidang pengawasan obat

dengan

dan makanan.

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.

g. pelaksanaan

2. Obat dan Makanan sebagaimana

penindakan

terhadap

ketentuan

peraturan

pelanggaran

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

perundang-undangan

obat,

pengawasan obat dan makanan.

bahan

obat,

narkotika,

psikotropika, prekursor, zat adiktif,

h. koordinasi

dibidang

pelaksanaan

tugas,

obat tradisional, suplemen kesehatan,

pembinaan, dan pemberian dukungan

kosmetik dan pangan olahan.

administrasi kepala seluruh unsur

BPOM juga mempunyai Fungsi

organisasi dilingkungan BPOM.

terhadap pelaksanaan dan pengawasan

i. pengelolaan barang milik/kekayaan

obat dan makanan terdapat pada pasal

negara yang menjadi tanggunjawab

(3):3

BPOM.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat

dan

makanan.

j. pengawasan atas pelaksanaan tugas

BPOM

dilingkungan BPOM.

menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan dibidang

k. pelaksanaan dukungan yang bersifat

kebijakan pengawasan

nasional obat

substansif kepada seluruh organisasi

dan

dilingkungan BPOM.

makanan.

Sesuai pasal 4 Perpres No. 80

b. pelaksanaan dibidang

kebijakan

pengawasan

nasional obat

Tentang Badan Pengawasan dan Makanan BPOM mempunyai wewenang:4

dan

makanan.

a. menerbitkan izin edar produk dan

c. penyusunan dan penetapan norma,

sertifikat sesuai dengan standar dan

standar, prosedur dan kriteria dibidang

persyaratan

Pengawasan sebelum beredar dan

khasiat/manfaat

Pengawasan setelah berdedar.

pengujian obat dan makanan sesuai

d. pelaksanaan beredar

dan

Pengawasan Pengawasan

sebelum

dengan

setelah

keamanan, dan

mutu,

ketentuan

serta

peraturan

perundang-undangan.

berdedar.

b. melakukan intelijen dan penyidikjan di

e. koordinasi pelaksanaan pengawasaan

bidang pengawasan obat dan makanan

obat dan makanan dengan instansi

sesuai dengan ketentuan peraturan

pemerintah pusat dan daerah.

perundang-undangan, dan

3

4


Makanan


Makanan




c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan

ketentuan

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan

perundang-

pendidikan konsumen;

undangan.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani

Maka dengan ketentuan fungsi BPOM

tersebut

pihak

secara benar dan jujur serta tidak

BPOM

diskriminatif;

menjalankan fungsi dan wewenang sesuai

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi,

dengan ketentuan yang berlaku, supaya

ganti rugi/penggantian, apabila barang

obat

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai

dan

makanan

yang

beredar

dimasyarakat memiliki standarisasi untuk

dengan

di konsumsim/dipakai oleh masyarakat

sebagaimana mestinya;

dan konsumen mendapat perlindungan

perjanjian

tidak

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan

hukum sesuai dengan Pasal 4 Undang-

peraturan

undang

lainnya.

Perlindungan

atau

Konsumen

perundang-undangan

(UUPK), Hak-hak Konsumen adalah :5 1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan

dalam

Upaya perlindungan konsumen di

mengkonsumsi

Indonesia Berdasarkan Undang-Undang

barang dan/atau jasa;

Nomor

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa

serta

mendapatkan

8

Tahun

1999

tentang

Perlindungan konsumen Pasal 2. Ada 5 asas perlindungan konsumen yaitu:6

barang

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan

1. Asas Manfaat

nilai tukar dan kondisi serta jaminan

Asas ini mengandung makna bahwa

yang dijanjikan;

penerapan UUPK harus memberikan

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan

jujur

mengenai

kondisi

manfaat yang sebesar-besarnya kepada

dan

kedua pihak, konsumen dan pelaku

jaminan barang dan/atau jasa;

usaha. Sehingga tidak ada satu pihak

4. Hak untuk didengar pendapat dan

yang

kedudukannya

lebih

tinggi

keluhannya atas barang dan/atau jasa

dibanding pihak lainnya. Kedua belah

yang digunakan;

pihak harus memperoleh hak-haknya.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi,

2. Asas Keadilan

perlindungan dan upaya penyelesaian

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal

sengketa

4-7 UUPK yang mengatur mengenai

perlindungan

konsumen

secara patut;

hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas

5

6

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. Kedua, (Yogyakarta: Liberty, 1999 ), hal. 33

Undang undang Perlindungan Konsumen




ini konsumen dan pelaku usaha dapat

menghindarkannya dari akses negatif

memperoleh haknya dan menunaikan

pemakaian barang dan/atau jasa;

kewajibannya secara seimbang.

3. Meningkatkan

3. Asas Keseimbangan

pemberdayaan

konsumen dalm memilih, menentukan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan

dan

menuntut hak-haknya sebagai

kepentingan konsumen, pelaku usaha

konsumen;

serta pemerintah dapat terwujud secara

4. Menciptakan

sistem

perlindungan

seimbang, tidak ada pihak yang lebih

konsumen yang mengandung unsur

dilindungi.

kepastian Hukum dan keterbukaan

4. Asas Keamanan dan Keselamatan

informasi

Konsumen

serta

akses

untuk

mendapatkan informasi;

Diharapkan penerapan UUPK akan

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha

memberikan jaminan atas keamanan

mengenai pentingnya perlindungan

dan keselamatan konsumen dalam

konsumen sehingga tumbuh sikap yang

penggunaan,

jujur dan bertanggung jawab dalam

pemakaian,

dan

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

berusaha;

dikonsumsi atau digunakan.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau

5. Asas Kepastian Hukum

jasa yang menjamin kelangsungan

Dimaksudkan agar baik konsumen dan

usaha produksi barang dan/atau jasa,

pelaku usaha mentaati hukum dan

kenyamanan,

memperoleh

konsumen.

keadilan

penyelenggaraan

dalam

perlindungan

Badan

dan

keselamtan

Pengawasa

Makanan

kepastian hukum.

albothyl yang sudah beredar dimasyarakat

konsumen

tujuan

menurut

terhadap

dan

konsumen, serta negara menjamin

Adapun

(BPOM)

Obat

kasus

menyampaikan hal-hal sebagai berikut:8

Perlindungan Undang-Undang

1.

Albothyl

merupakan

obat

bebas

Nomor 8 Tahun 1999, bertujuan untuk: :7

terbatas berupa cairan obat luar yang

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan

mengandung policresulen konsentrat

dan kemandirian konsumen untuk

dan digunakan untuk hemostatik dan

melindungi diri;

antiseptik pada saat pembedahan,

2. Mengangkat konsumen

harkat

dan

dengan

martabat

serta penggunaan pada kulit, telinga,

cara

hidung,

7 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 44

tenggorokan

(THT),

8

https://health.detik.com/read/2018/02/15/201536/3869860/76 3/penjelasan-resmi-bpom-soal-isu-keamanan-albothyl, diakses tanggal 26 fubruari 2018.



sariawan,

2.

gigi

dan

vaginal

luar konsentrat hingga perbaikan

(ginekologi).

indikasi yang diajukan disetujui.

BPOM RI secara rutin melakukan

Untuk

pengawasan keamanan obat beredar

diberlakukan hal yang sama.

di

3.


Indonesia

melalui

sistem

6.

kepada

PT.

akan

Pharos

Indonesia (produsen Albothyl) dan

bahwa obat beredar tetap memenuhi

industri farmasi lain yang memegang

persyaratan keamanan, kemanfaatan

izin

dan mutu.

policresulen dalam bentuk sediaan

Terkait pemantauan Albothyl, dalam

cairan

2 tahun terakhir BPOM RI menerima

diperintahkan untuk menarik obat

38 laporan dari profesional kesehatan

dari peredaran selambat-lambatnya 1

yang

dengan

(satu) bulan sejak dikeluarkannya

keluhan efek samping obat Albothyl

Surat Keputusan Pembekuan Izin

untuk

Edar.

menerima

pasien

pengobatan

sariawan

yang

berlubang

sariawan,

membesar

hingga

7.

dan

edar

menyebabkan

8.

Bagi

masyarakat

penggunaan

masyarakat

asosiasi

mengatasi

pengkajian

konsentrat

obat

tersebut.

menggunakan

melakukan

luar

dan

dari universitas dan klinisi dari terkait

mengandung

BPOM RI mengimbau profesional

menghentikan

BPOM RI bersama ahli farmakologi

profesi

obat

obat

kesehatan

infeksi (noma like lession).

telah aspek

yang

obat

terbiasa

ini

sariawan,

untuk dapat

menggunakan obat pilihan lain yang

keamanan obat yang mengandung

mengandung

policresulen dalam bentuk sediaan

povidone iodine 1%, atau kombinasi

cairan obat luar konsentrat dan

dequalinium chloride dan vitamin C.

diputuskan tidak boleh digunakan

Bila sakit berlanjut, masyarakat agar

sebagai hemostatik dan antiseptik

berkonsultasi dengan dokter atau

pada

apoteker

saat

pembedahan

serta

penggunaan pada kulit (dermatologi);

di

benzydamine

sarana

HCl,

pelayanan

kesehatan terdekat.

telinga, hidung dan tenggorokan

5.

Selanjutnya

sejenis

farmakovigilans untuk memastikan

diantaranya efek samping serius yaitu

4.

produk

9.

Bagi profesional kesehatan yang

(THT); sariawan (stomatitis aftosa);

menerima keluhan dari masyarakat

dan gigi (odontologi).

terkait efek samping penggunaan obat

BPOM RI membekukan izin edar

dengan kandungan policresulen atau

Albothyl dalam bentuk cairan obat

penggunaan

obat

lainnya,

dapat




melaporkan

kepada

melalui

website:

BPOM

RI

pelaku usaha dan juga konsumen, dalam

www.e-

hal ini konsumen yang memiliki posisi

meso.pom.go.id.

terlemah

harus

mendapatkan

10. BPOM RI mengajak masyarakat

perlindungan hukum oleh pemerintah

untuk selalu membaca informasi yang

dimana BPOM merupakan instansi yang

terdapat pada kemasan obat sebelum

ditunjuk

digunakan, dan menyimpan obat

pengawasan terhadap obat dan makanan.

oleh

pemerintah

untuk

tersebut dengan benar sesuai yang tertera pada kemasan. Ingat selalu

IV. KESIMPULAN

CEK KLIK (Cek Kemasan, informasi

Berdasarkan Pembahasan yang

pada Label, Izin Edar, Kedaluwarsa).

telah

Masyarakat dihimbau untuk tidak

sebelumnya

mudah terprovokasi isu-isu terkait

kesimpulan sebagai berikut:

obat dan makanan yang beredar

1. Badan Pengawasan Obat dan Makanan

melalui media sosial.

dikemukakan

(BPOM)

maka

secara

pada

bab-bab

dapat

diambil

hukum

sudah

Berdasarkan uraian diatas tentang

mempunyai kedudukan yang kuat

tugas dan fungsi utama dari BPOM adalah

untuk membuat suatu kebijakan di

melaksanakan tugas pemerintahan di

bidang obat dan makanan dalam rangka

bidang pengawasan Obat dan Makanan,

pelaksanaan pengawasan obat dan

dan

makanan

memiliki

wewenang

untuk

yang

beredar

di

menyusunan rencana nasional secara

masyarakat,Kedudukan Badan POM

makro

sebagai lembaga Pemerintah Non

di

bidangnya,

Perumusan

kebijakan di bidangnya untuk mendukung

Departemen bila ditinjau dari segi

pembangunan secara makro, Penetapan

pembentukan peraturan perundang-

sistem informasi di bidangnya, Penetapan

undangan di Indonesia maka sebagai

persyaratan penggunaan bahan tambahan

Lembaga Pemerintah Non Departemen

(zat aditif) tertentu untuk makanan dan

yang bertanggung jawab langsung

penetapan pedoman peredaran Obat dan

kepada Presiden, diperintahkan oleh

Makanan, Pemberi izin dan pengawasan

Undang-Undang untuk mengajukan

peredaran Obat serta pengawasan industri

prakarsa kepada Presiden dalam hal

farmasi, Penetapan pedoman penggunaan

pengajuan

konservasi,

perundang-undangan

pengembangan

dan

pembentukan

peraturan sepanjang

pengawasan tanaman Obat dan juga

menyangkut di bidang pemerintah, di

perlindungan

memang

bidang obat dan makanan dalam

memiliki keterkaitan antara pemerintah

rangka mengambil suatu kebijakan

konsumen



terhadap


peraturan

perundangLubis. M. Solly, 1994. Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: CV. Mandar Maju,

undangan yang berlaku. 2. Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Nasution. A.Z, 2001. Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pernyataan, Cetakan Kedua Jakarta: Diadit Media,

(BPOM) dalam hal terkait adanya pelanggaran terhadap izin beredarnya suatu

obat

dan

mengandung

zat

makanan yang

yang

Waluyo. Bambang, 1996. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,

berbahaya

mempunyai aturan dan sanksi yang tegas

sesuai

dengan

perundang-undangan untuk

memberikan

Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang Nomor 8 Tahun

ketentuaan

yang

berlaku

1999

Tentang Perlindungan Konsumen.

perlindungan

Perpres No. 80 Tentang Badan Pengawasan

hukum terhadap konsumen.

dan Makanan

DAFTAR PUSTAKA Buku-buku : Sudikno Mertokusumo, 1999. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. Kedua, Yogyakarta: Liberty,

Internet https://health.detik.com/read/2018/02/15/2015

Janus Sidabalok, 2006. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

fubruari 2018

36/3869860/763/penjelasan-resmi-bpom-soalisu-keamanan-albothyl diakses tanggal 26


BPOM - JURNAL ILMIAH ADVOKASI

Recommend Documents