K EM ENTER I AN KE UA NGAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA TA 2017 DAN ARAH KEBIJAKAN DANA DESA TA 2018 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
RAKORNAS PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA 27 SEPTEMBER 2017
OU T L I N E 1
INTRODUCTION
5
EVALUASI PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
2
FILOSOFI DAN TUJUAN DANA DESA
6
EVALUASI OUTPUT DAN OUTCOME
3
SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN DESA
7
PEMBELAJARAN
4
SKEMA PENGANGGARAN-PENGALOKASIAN
8
REFORMULASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA
DANA DESA: MAKNA, TUJUAN, DAN PENGALOKASIAN
3
Makna dan Tujuan Dana Desa: Wujud recognisi/pengakuan negara atas otonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan & pemerataan pembangunan Desa Rp
meningkatkan pelayanan publik di desa mengentaskan kemiskinan memajukan perekonomian desa mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa memerkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan
Pendapatan Desa dari DD, ADD, dan Bagi Hasil PDRD
Pendapatan Desa DANA DESA (DD) ADD BAGI HASIL PDRD TOTAL JUMLAH DESA RATA-RATA TOTAL PER DESA
2015 20.766 M (3,2% TKD) 33.835 M 2.650 M 57.251 M 74.093 Desa
772,6 Jt
2016
2017
46.982 M 60.000 M (6,4% TKD) (8,5% TKD) 35.455 M 34.068 M 2.849 M 3.171M 85.286 M 97.239 M 74.754 Desa 74.910 Desa
1.140,8 Jt
1.298,1 Jt
“Dana Desa adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kab/Kota dengan besaran 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap, dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan”
TA 2016 Rp46,9 Tri
TA 2015 Rp20,7 Triliun
Proporsi (Alokasi Dasar: Formula)
Ratarata/Desa (juta)
Alokasi max (juta)
Alokasi min (juta)
Rasio
90:10 80: 20 75: 25 0:100
280 280 280
1.121 1.961 2.382
254 228 215
1:4 1:8 1:11
280
8.768
13
1:662
(full formula)
Ratarata/Desa (juta) 628
Alokasi max (juta)
628 628
2.221 3.813 4.610
628
16.555
PERTIMBANGAN 1. Memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan; 2. Rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah yang paling rendah 1:4; 3. Standar deviasi palling rendah.
SUMBER PENDAPATAN DESA Pasal 72 ayat (1) UU 6/2014 tentang Desa
1,3 M/desa* Jml. Desa: 74.910
Pendapatan Desa 1,14 M/desa* Jml. Desa: 74.754
1 Pendapatan Asli Desa 2 Alokasi APBN :
• Dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata & berkeadilan • 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap
3 Bagian dari Pajak Daerah & Retribusi Daerah
85,3 772 jt/desa* Jml. Desa: 74.093
(PDRD) kab/kota Paling sedikit 10%
57,3
• ADD: 35,5 T • Bagi Hasil PDRD: 2,8 T • DD 46,98 T
97,2
• ADD: 34,1 T • Bagi Hasil PDRD: 3,2 T • DD 60 T
4 Alokasi Dana Desa (ADD)
Minimal 10% dari Dana Perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi Dana Transfer Khusus
5 Bantuan keuangan dari APBD 6 Hibah dan Sumbangan pihak ketiga
7 Lain-lain Pendapatan yang sah
• ADD: 33,8 T • Bagi Hasil PDRD: 2,7 T • DD 20,76 T
2015
2016
2017
(triliun Rp)
* rata-rata per desa
4
PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM RPJMN 2015-2019 “Kerangka Pengembangan Wilayah” Pembangunan desa, perlu ditingkatkan dengan:
➢ pemberdayaan ekonomi lokal; ➢ penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan; dan ➢ percepatan pemenuhan infrastruktur dasar. Tujuan pembangunan kawasan perdesaan: ➢ mewujudkan kemandirian masyarakat; dan ➢ menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota-desa.
Sasaran pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019: Mengurangi jumlah desa tertinggal dari 26 persen (2011) menjadi 20 persen (2019). Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa atau meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. 5
EVALUASI: KINERJA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN KINERJA PENYALURAN 2016
KINERJA PENGGUNAAN 2016
REALISASI 2017 TAHAP I
Pembangunan Rp40,54 T (87,7%)
Pagu
Tahap I
18.7
18.8
27.9
28.1
Pemberdayaan Masyarakat Rp3,17 T (6,8%)
Realisasi Tahap II
Kinerja penyaluran tahap I dan II 46,6T (99,4%), tidak tersalur sebesar Rp0,3T (0,64%).
Penyelenggaraan Pemerintahan Rp1,68 T (3,6%) Pembinaaan Kemasyarakatan Rp0.84 T (1,8%)
Kendala penyaluran DD dari RKUN ke RKUD: a. Perkada tatacara penghitungan DD belum sesuai ketentuan. b. Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan belum disampaikan. c. Daerah mengajukan penyaluran tahap II pada 2 bulan terakhir. Akhir 2016: DD tidak tersalur dari RKUN ke RKUD sebesar Rp302,7M, terdiri dari: • 4 daerah (255 desa) tidak menyampaikan persyaratan penyaluran sebesar Rp79,2M; • 98 daerah akibat Dana Desa TA 2015 masih mengendap di RKUD sebesar Rp203,7M; dan • selisih jumlah desa sebesar Rp19,8M.
Penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas.
Kendala penyaluran DD dari RKUD ke RKD: a. APBDesa belum/terlambat ditetapkan b. Perubahan regulasi c. Dokumen perencanaan & laporan penggunaan belum ada d. Pergantian kepala desa Sampai dengan 31 Juli 2017: DD TA 2016 belum tersalur dari RKUD ke RKD: Rp109,3 M, terdapat di 90 daerah (546 desa).
Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan, sehingga dana yang telah disalurkan ke RKDesa, ditarik dan disimpan di luar RKDesa.
Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai.
Rp161 M Rp35,8 T Sudah tersalur dari RKUD ke RKD
1
2
Belanja di luar yang telah dianggarkan dalam APBDesa.
Rp28,2 T
Sudah tersalur dari RKUN ke RKUD
Penyaluran dari RKUN ke RKUD :
• Realisasi penyaluran Rp35,8T atau 99,5% dari pagu Tahap I Rp36T, untuk 434 daerah (100%) yang terdiri dari 74.910 desa. • Sisa Dana Desa Rp161M, antara lain karena masih terdapat sisa Dana Desa di RKUD yang diperhitungkan dalam penyaluran Tahap I.
Penyaluran dari RKUD ke RKD:
• Realisasi penyaluran sebesar Rp33,1 T (91,9% dari pagu Tahap I Rp36 T), untuk 65.324 Desa (87,2% dari 74.910 desa penerima Dana Desa)
Pekerjaan yang diutamakan secara swakelola dikerjakan oleh pihak ketiga. Pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai.
Sisa DD di RKUN
3
Kendala penyaluran dari RKUD ke RKD: • APBDesa belum/terlambat ditetapkan; • Laporan penggunaan belum dibuat. IMPLIKASI: Sisa DD di RKUN sebesar Rp161 M menjadi Sisa Dana di RKUN (hangus).
6
REALISASI 2017 TAHAP II • Realisasi penyaluran Rp2,07 T atau 8,6% dari pagu Tahap II Rp24 T, untuk 39 daerah (6.385 Desa).
6
6
EVALUASI: OUTPUT DAN OUTCOME DANA DESA “Dana Desa berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan perbaikan layanan publik”
OUTPUT
OUTCOME
7
PERBAIKAN MEKANISME PENYALURAN DAN PENGUATAN PRIORITAS PENGGUNAAN PENGGUNAAN DANA DESA diprioritaskan untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
PEMBANGUNAN DESA
Sarana Prasarana, Pelayanan Sosial Dasar, Sarana Ekonomi Desa, Pembangunan Embung, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana Alam
PRIORITAS PELAKSANAAN TENAGA KERJA SETEMPAT BAHAN BAKU LOKAL SWAKELOLA
PENYALURAN berdasarkan pada kinerja penyerapan anggaran dan capaian output yang dikan melalui KPPN setempat.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial Dasar, Pengelolaan Sumber Daya Lokal, Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif, Penguatan Kapasitas terhadap Bencana, Pelestarian Lingkungan Hidup & Penguatan, dan Tata Kelola Desa yang Demokratis
8
Penyaluran DAK Fisik & Dana Desa melalui KPPN
JAMBI 5 KPPN KALSEL 5 KPPN
RIAU 3 KPPN
KALTIM 5 KPPN
SULBAR 2 KPPN SULSEL 9 KPPN
KALTENG 4 KPPN
SUMBAR 6 KPPN SUMUT 11 KPPN
SULTENG 4 KPPN
KALBAR 6 KPPN
ACEH 7 KPPN
PMK 48/2016, PMK 49/2016 & PMK 187/2016
MALUKU UTARA 2 KPPN MALUKU 4 KPPN
GORONTALO 2 KPPN SULUT 4 KPPN
BABEL 2 KPPN
PAPUA BARAT 3 KPPN PAPUA 2 KPPN
SUMSEL 5 KPPN
BENGKULU 4 KPPN
KPPN Setempat Pemda
Kantor Pusat Pemda
SULTRA 4 KPPN
KEPRI 2 KPPN
PMK 50/2017
Mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah melalui 171 KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia
LAMPUNG 4 KPPN NTT 6 KPPN
BANTEN 3 KPPN
NTB 4 KPPN
JABAR 12 KPPN DIY 3 KPPN JATENG 15 KPPN JATIM 15 KPPN BALI 3 KPPN
Tujuan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN diseluruh Indonesia
Meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah
9
PERUBAHAN MEKANISME PENYALURAN DANA DESA
DESA
PEMDA
Menyampaikan Persyaratan Penyaluran Manual atau Aplikasi
Menginput manual data/persyaratan yang disampaikan oleh Desa menggunakan aplikasi
Siskeudes
Online Monitoring SPAN
DJPB Selaku Verifikator
Selaku BUN
Menerima data offline/online dari Pemda Menerbitkan SPP & SPM/menggunakan
Menerbitkan SP2D / Menyalurkan Dana Desa dari RKUN ke RKUD melalui
aplikasi SPAN
aplikasi SAKTI • •
Laporan Penyerapan dan Capaian Output Foto
•
• •
• • •
•
Laporan Penyaluran RKUD-RKD + Sisa DD di RKUD Lap. Konsolidasi Penyerapan dan konsolidasi Capaian Output Foto Perda APBD Perkada Penetapan DD setiap Desa
Monitoting waktu penyaluran
• •
Laporan Penyaluran RKUN-RKUD
Laporan Konsolidasi Penyaluran RKUD-RKD + Sisa DD di RKUD Lap. Konsolidasi Penyerapan dan konsolidasi Capaian Output
DJPK Melakukan pemantauan dan evaluasi dengan mengakses data yang terdapat pada aplikasi 10
Pusat aplikasi OM SPAN • Laporan Penyaluran RKUNRKUD • Laporan Konsolidasi Penyaluran RKUDRKD + Sisa DD di RKUD • Lap. Konsolidasi Capaian Output • Foto • Rekap Evaluasi Perkada • Monitoting waktu penyaluran
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA “Penyaluran Dana Desa berbasis kinerja penyerapan dan capaian output, sehingga pemerintah dapat memonitor penggunaan dana dan pencapaian output dari pemanfaatan Dana Desa serta pengalihan penyaluran melalui kppn daerah akan mendekatkan pelayanan di daerah dan memperkuat governance & akuntabilitas dana desa”
• Laporan Realisasi Penyaluran dan Laporan Konsolidasi Penyerapan DD
• Penetapan perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan DD setiap Desa
Untuk memastikan hak keuangan desa terpenuhi
Untuk memastikan penyaluran DD tepat waktu dan tepat jumlah
Untuk menghindari penundaan penyaluran DD tahap berikutnya
• Sisa DD di RKUD
Untuk mengetahui besaran DD yg belum disalurkan dari RKUD ke RKD TA sebelumnya
• Capaian output
Untuk mengetahui pemanfaatan Dana Desa
11
PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA UIC
KEMENDAGRI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA
• • • • • • •
Penyelenggaraan capacity building bagi aparat desa Penyelenggaraan pemerintahan desa Pengelolaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa Penguatan desa terhadap akses, aset dan kepemilikan lahan dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat Penyusunan dokumen Perencanaan Desa Kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan skala lokal desa Tata cara penyusunan Pedoman Teknis Peraturan Desa
KEMENKEU
• • • •
Penganggaran Dana Desa dalam APBN Penetapan rincian alokasi Dana Desa pada peraturan bupati/walikota Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD Pengenaan sanksi tidak dipenuhinya porsi ADD dalam APBD
KEMENDES PDTT
• • • •
Penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan Dana Desa Pengadaan Tenaga Pendamping untuk Desa Penyelenggaraan musyawarah desa yang partisipatif Pendirian, pengurusan, perencanaan usaha, pengelolaan, kerjasama, dan pembubaran BUMDes Pembangunan Kawasan Perdesaan
•
12
13
PELANGGARAN DAN SANKSI JENIS PELANGGARAN
BUPATI/ WALIKOTA
2015
2016
Penundaan DAU dan/atau DBH Kab./Kota sebesar selisih kewajiban DD yg harus disalurkan ke Desa
(1 Daerah)
Penundaan Penyaluran Dana Desa Kab./Kota
Rp 0
Sisa angggaran DD Tahap II menjadi SAL pada RKUN dan tidak disalurkan kembali
Rp 0
(90 Daerah)
▪ Laporan penundaan penyaluran dari bupati/walikota; ▪ Laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari bupati/walikota.
Pemotongan Dana Desa
Rp 0
Rp 0
▪ Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa; ▪ Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya; dan ▪ Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
Penundaan Penyaluran Dana Desa ke Desa
Bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa tepat waktu dan tepat jumlah sesuai yang telah ditentukan.
MENKEU
JENIS SANKSI
▪ Bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran setiap Tahap; ▪ Bupati/walikota tidak menyampaikan perubahan perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa yang dalam perkada sebelumnya tidak sesuai ketentuan.
Terdapat Sisa Dana Desa > 30% selama 2 tahun berturut-turut Berdasarkan penjelasan dan hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan berupa SiLPA tidak wajar.
Pemotongan Dana Desa ke Desa
Rp6,48M
Rp 0
Rp79,2 M (4 Daerah)
Rp109 M
Rp 75,8 M
Rp 109M
(35 Daerah)
(90 Daerah)
Rp0
Rp 0
14
SINERGI PENGAWASAN DANA DESA Pengawasan yang efektif dapat mencegah korupsi pada birokrat (DABLA-NORRIS, 2000)
Kabupaten/Kota • mengoptimalkan dan memberdayakan aparat pengawas fungsional dalam pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa; • melakukan pembinaan kepada desa untuk pelaksanaan keterbukaan informasi di desa.
15
PENGUATAN KAPASITAS APARATUR PENGELOLA KEUANGAN DESA Kunci optimalisasi dalam pengelolaan adalah penguatan capacity building (Graham, 2002) Penguatan kompetensi tenaga pendamping untuk memperkuat kapasitas aparat Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa dengan mengadopsi keberhasilan PNPM mandiri.
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Desa & PDTT
Kementerian Keuangan
Universitas/Perguruan Tinggi
❖ Memperkuat peran tenaga pendamping di tingkat desa ❖ Peningkatan kompetensi perangkat desa untuk tata kelola pemerintahan desa ❖ Bimbingan Teknis tata kelola keuangan Dana Desa ❖ Memperbaiki kualitas dan proses rekruitmen, serta mobilisasi tenaga pendamping desa, khususnya bagi desa yang kapasitasnya kurang atau termasuk kategori desa tertinggal & sangat tertinggal
16
EVALUASI: PEMBELAJARAN Dana desa sebagian besar telah dipergunakan untuk pembangunan, namun masih perlu difokuskan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan
Pemanfaatan Dana Desa perlu diarahkan, selain untuk infrastruktur, juga fokus pada produktivitas ekonomi masyarakat
Pemantauan dan evaluasi, pengawasan, serta sanksi perlu dilakukan secara konsisten POLICIES TO REDUCE POVERTY Invest in human and social capital of the poor Provision of public goods and social services Reduce rent-seeking activities (TODARO & SMITH, 2009)
Percepatan pertumbuhan ekonomi desa
Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
17
REFORMULASI PENGALOKASIAN DANA DESA #1 IMPLIKASI REFORMULASI KEBIJAKAN PENGALOKASIAN
REFORMULASI KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN Menyempurnakan kebijakan pengalokasian, untuk: ✓ Pengentasan kemiskinan ✓ Perbaikan kualitas hidup masyarakat Desa ✓ Mengatasi kesenjangan penyediaan sarpras pelayanan publik antardesa. ✓ Afirmasi bagi desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi
Penyempurnaan melalui:
formula
distribusi
Dana
mengatasi kemiskinan; Perbaikan ketimpangan fiskal antardesa dengan meningkatkan DD/kapita di desa dengan populasi penduduk besar dan sebaliknya; Memperbaiki ketimpangan antar desa dalam alokasi dana desa dengan Indeks Gini yang rendah;
Desa
✓ Penyesuaian bobot: 1. variabel jumlah penduduk miskin; dan 2. Luas Wilayah
Distribusi Dana Desa yang lebih sesuai dengan sebaran jumlah penduduk miskin; dan Memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempuyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi
✓ mengurangi proporsi AD dan menambah proporsi AF.
18
KONSEP REFORMULASI PENGALOKASIAN 2017
2018 REFORMULASI
DANA DESA PER KAB/KOT A 90% Alokasi Dasar
Keterangan: JP : Jumlah Penduduk JPM : Jumlah Penduduk Miskin
LW IKK
: Luas Wilayah : Indeks Kemahalan Konstruksi
10 % Formula
DANA DESA PER KAB/KOTA
77% Alokasi Dasar
3% Alokasi Afirmasi
25% x JP Desa
Desa Sangat Tertingg al
35% x JPM Desa
Desa Tertingg al
10% x LW Desa
30% x IKK
20% Alokasi Formula
10% x JP Desa 50% x JPM Desa 15% x LW Desa
Yang termasuk dalam kelompok desa dengan JPM terbesar
Keberpihakan terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan : ✓ Alokasi afirmasi terhadap desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin besar. ✓ Porsi alokasi formula meningkat dari 10% menjadi 20% , dengan bobot jumlah penduduk miskin yang juga meningkat dari 35% menjadi 50% ✓ Distribusi DD lebih merata, yang ditunjukkan dengan rasio ketimpangan distribusi DD perkapita antardesa yang menurun
25% x IKK
20
SEBARAN HASIL SIMULASI REFORMULASI DANA DESA (1) Desil JPM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
JPM
2017 69 5,8 283 5,8 542 5,8 844 5,8 1.247 5,9 1.775 5,9 2.491 6,0 3.642 6,1 5.651 6,3 12.300 6,8 28,837 60,0
Alokasi (Triliun) 2018 2017 % 2018 % 5,2 5,3 5,3 5,3 40,8 68,1% 38,1 63,5% 5,5 5,7 5,8 6,8 7,0 19,2 31,9% 21,9 36,5% 8,1 60,0 60,0 100% 60,0 100%
✓ Desa dengan jumlah penduduk miskin tinggi adalah Desa yang mempunyai jumlah penduduk miskin berada pada desil ke 8 s.d. 10. ✓ Hasil simulasi reformulasi dana desa menunjukkan adanya keberpihakan sebaran Dana Desa terhadap desa yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi ✓ Afirmasi DD di DT dan DST yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi menyebabkan alokasi DD di daerah dengan jumlah penduduk miskin tinggi mengalami kenaikan, yaitu mencapai sekitar Rp21,87 T (36,5%), dibandingkan tahun sebelumnya sekitar Rp19,2 T (31,9%)
TERIMA KASIH
