Download Dasar Hukum. 1. Undang-undang Nomor 26 ... Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 ... Peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 Tahun. 2012 ten...
Hukum Dasar Kimia 1 BIOLOGI 2 ... Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang
Dasar-dasar hukum perdata internasional, baku kesatu / Bayu Seto Author : Seto, Bayu Subject : 1. HUKUM 2. HUKUM PERDATA - INTERNASIONAL
Download “Massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap”. Hukum kekekalan massa atau dikenal juga sebagai hukum Lomonosov-Lavoisier adalah suatu ...
mencoba untuk membuat buku Kimia SMA ini. Materi kimia di dalam buku ini disajikan melalui cara yang mudah dipahami
Download Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional,. Pemerintah, badan/ lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan ata
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERBANKAN A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perbankan Sebelum membahas masalah hukum dan ketentuan perbankan di Indonesia, terlebih
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri ... tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya sebagaimana telah
Download JURNAL Teori dan Aplikasi Fisika. Vol. 01, No. 01, Januari 2013. | 7. Pemanfaatan Hukum Snellius sebagai Dasar Alat Ukur. Indeks Bias Dan Viskositas ...
Download Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Namun demikian, tidak ditemukan uraian lebih lanjut tentang makna negara hukum menurut UUD NRI Tahun 1945. Sementara dalam perjalanan
Download Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Namun demikian, tidak ditemukan uraian lebih lanjut tentang makna negara hukum menurut UUD NRI Tahun 1945. Sementara dalam perjalanan
22 BAB II DAKWAH DAN MAJALAH (Definisi Dakwah, Dasar Hukum Dakwah, Materi Dakwah, Media Dakwah, Tujuan Dakwah, Devinisi Majalah, Fungsi Majalah, Dan Majalah Sebagai
Download Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Namun demikian, tidak ditemukan uraian lebih lanjut tentang makna negara hukum menurut UUD NRI Tahun 1945. Sementara dalam perjalanan
Hukum Dasar Kimia iii ... Penggunaan buku kimia ini dalam belajar adalah untuk melatih siswa berpikir rasional, kritis, dan kreatif dalam memecahkan masalah dalam IPA
Hidupnya tidak lama,mudah tumbuh dan mudah disilangkan. 2. Memiliki bunga sempurna ( punya benang sari dan putik), dapat menyerbuk sendiri atau disilangkan. 3. Mempunyai sifat yang berbeda , batang tinggi dan rendah, buah polong warna hijau dan kunin
Download Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan (ar-rad-u waz- zajru) dan kedua, adalah perbaikan serta pengajaran (al-islah wat-tajdzib). Dengan tujuan tersebut tersebut,
Download Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Namun demikian, tidak ditemukan uraian lebih lanjut tentang makna negara hukum menurut UUD NRI Tahun 1945. Sementara dalam perjalanan
Download Jurusan Kimia FMIPA ITB. Wujud Zat: Gas. 1. Hukum-Hukum Gas. 1.1 Hukum Boyle: Pada n, T tertentu: pV = tetap, atau. p1V1 = p2V2. 1.2 Hukum Gay Lussac:.
dengan zakat hartanya yang sejenis dan ketentuan waktunya mengikuti waktu setahun harta lainnya yang ... Download: http://www.geocities.com/pakdenono/
Download terdapat saldo Allowance for Uncollectible $600 (kredit) maka jurnal yang .... Biaya-biaya yang timbul dibukukan ke perkiraan Construction in Progress (CIP) d .
Download Dasar-Dasar Farmakologi 1. KATA PENGANTAR. Kurikulum 2013 dirancang untuk memperkuat kompetensi siswa dari sisi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara utuh. Keutuhan tersebut menjadi dasar dalam perumusan kompetensi dasar tiap mata
Download OLEH : FAKULTAS PERTANIAN. UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON. 2009. WIJAYA. DASAR-DASAR ILMU TANAH ...
Download OLEH : FAKULTAS PERTANIAN. UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON. 2009. WIJAYA. DASAR-DASAR ILMU TANAH ...
Download kelompok yg tidak terstruktur formal dan tidak ditentukan oleh organisasi, tampak sebagai respons thd kebutuhan akan hubungan sosial. ❑. Dibagi menjadi 2: ▫. Kelompok kepentingan (Interest Groups). ▫. Kelompok persahabatan (Friendship
Download KEGIATAN BELAJAR 1 NASIB OBAT DALAM TUBUH . ...... Jurnal dan Majalah Dasar – dasar Farmakologi. 2. ... Mendeskripsikan rute-rute pemberian obat. 5.
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011 – 2031 4. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 Tahun 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 ttg Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Penjelasan
Penjelasan
Perda No. 8 Tahun 2012 ttg RTRW
Perda No. 8 Tahun 2012 ttg RTRW
Perwali No. 46 Tahun 2012 ttg Izin Pemanfaatan Ruang
Perwali 46/2012
Perwali 46/2012
Izin Prinsip RTRW Izin Lokasi
Izin Pemanfaatan Ruang
Hanya utk > 1 ha non pertanian dan > 25 ha utk pertanian
Jika diatur Perda Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah
? Izin Mendirikan Bangunan RDTR & Peraturan Zonasi
PP 15 tahun 2010
Perda 8 tahun 2012
Perwal 46 tahun 2012
a. “Izin pemanfaatan ruang dapat berupa :” b. Izin prinsip merupakan syarat izin lokasi jika Perda mensyaratkan. a. “Izin pemanfaatan ruang antara lain meliputi :” b. Izin / rekomendasi prinsip merupakan persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan dalam permohonan izin lokasi. a. “Perijinan pemanfaatan ruang mencakup : “ b. Izin prinsip sebagai persyaratan bagi permohonan izin lokasi
PP 36 thn 2005 ttg Bangunan Gedung
PermenPU 24/2007 ttg Pedoman IMB, halaman 14
Sama dengan catatan dalam Izin Prinsip
Pemohon
Pemohon
Pemohon
Izin Prinsip Izin Lokasi
SKRK
Izin Prinsip
IPPT IZIN LINGKUNGAN
IZIN LINGKUNGAN
IZIN LINGKUNGAN Amdal Lalin Amdal Lalin
IMB
Amdal Lalin
IMB Bagi permohonan peruntukan > 1ha (non pertanian dan > 25 ha utk pertanian
Bagi permohonan peruntukan < 1 ha (non Pertanian) dan yang tanahnya sudah ada pembebasan lahan
IMB Bagi permohonan peruntukan < 25 ha (Pertanian/ non bangunan)
Persyaratan IMB sesuai Perda 4 tahun 2010
Persyaratan IMB sesuai PermenPU 24 tahun 2007 ttg Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan
Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PP 27 tahun 2012 ttg Izin Lingkungan
PermenHub Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Laluintas
