BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA M. Nur Alamsyah, S.IP.,M.Si 1 Manusia modern, menghabiskan hidupnya dalam organisasi. Organisasi menjadi pemimpin yang tanpa disadari menjadi lingkungan yang selama ini kita huni. Sangat tidak mengherankan jika manusia kemudian disebut dalam (Presthus,1962) sebagai Organizational Society.
Dalam konteks kenegaraan, kehidupan pengorganisasian
masyarakat dalam wilayah negara, pengorganisasiannya disebut birokrasi pemerintahan. Dalam era demokratisasi, dilema dalam hubungan antara penjabaran nilai- nilai demokrasi dan realitas manajemen organisasi birokrasi di masyarakat menjadi hal yang pelik, rumit serta problematik. Realitas sosial masyarakat yang dilahirkan serba tidak teratur dan transisi, yang terdiri dari berbagai kelompok-kelompok majemuk, tampil dengan topeng liberal demokrasi yang menuntut lahirnya sebuah citra perfect dari birokrasi yang berwujud demokratis dalam perspektifnya (kebutuhannya, baca). Mentalitas state apparatus Indonesia, yang belum menampakkan kongkretisasi perwujudan nilai- nilai demokrasi sistem pemerintahan yang menjunjung nilai- nilai kesejajaran yang digerakkan visi dan misi, belum menunjukkan tanda-tanda perwujudan aksinya. Kesulitan menerjemahkan kerangka baru (aturan) dalam aktivitasnya, karena rule driven penggeraknya belum berubah secara total. Kenyataan ini melahirkan keraguraguan dalam pengimplementasiannya. Fenomena ini yang dialami aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya saat ini, disamping sangat rendahnya motivasi, kemauan kerja serta inisiatip aparat birokrasi, karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Mencermati berbagai fenomena yang belakangan ini muncul di kota Palu tentang problematika pelayanan publik (KTP,KK dll) yang mengalami gugatan dari komunitas masyarakat yang sempat hangat dimedia daerah, merupakan fenomena umum yang terjadi
di Indonesia. Kondisi tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh hasil survey dari PSKK UGM 2001, bahwa umumnya pelayanan pulik di Indonesia adalah masih buruk. Tetapi dengan melihat angka distribusi prosentase kegiatan ekonomi di daerah ini (Palu) yang didominasi kegiatan Jasa. Semestinya menjadi pertanda bahwa masyarakat telah terbiasa memahami esensi sebuah pelayanan, baik dari kegiatan jasa atau jenis lain seperti perdagangan. Sehingga sangat naïf bagi pemerintah untuk tidak melihat potensi ini, yang mestinya dijadikan kekuatan bagi pemerintah yang mesti dikembangkan, mengingat bahwa keterkaitan antara berbagai Stoke
Holder dalam menciptakan
pembangunan yang sinergis didaerah ini, menuntut keterlibatan berbagai komponen yaitu Birokrasi , Civil Society Dan Privat Sector . Survey Pelayanan Publik Tahun 2001 pada 3 (tiga) tempat sebagai sample wilayah Indonesia yaitu Sul-Sel, Sumbar dan Yogyakarta oleh PSKK UGM (Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan ), terlihat 59% responden penggunan jasa pelayanan publik menyatakan kinerja pelayanan publik adalah buruk. Kesimpulan dari penelitian tersebut mengatakan bahwa hal itu terjadi karena pelayanan publik masih dilaksanakan dan digerakkan oleh peraturan (rule driven ) serta anggaran, dan bukan oleh misi. Konsep baru saat ini, merupakan bentuk modernizing birokrasi yang mestinya telah dikembangkan di Indonesia mengingat telah besarnya anggaran pelatihan, seminar, kursus, diklat untuk upaya peningkatan kinerja pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat diseluruh Indonesia, dari pusat hingga pelosok desa. Tetapi mengapa belum berubah, yang mengalami perubahan adalah wajah teknis administratip yang kian rumit, sementara perilaku birokrasi sebagai driven utama tidak perubahan. Paternalisme birokrasi, kondisi dimana bawahan selalu takut melampaui wewenang pimpinan atau atasannya. Sehingga tidak berbeda dengan perilaku birokrasi
orde baru, dimana bawahan tergantung kepada pimpinan. Kondisi itu, tidak melahirkan diskresi dalam birokrasi yaitu kebebasan menerjemahkan situasi yang dihadapi tiap aparat sesuatu profesi dan tugasnya dalam mengambil keputusan sendiri dan tidak bersandar pada juklak dan juknis yang kaku. Adanya ketergantungan, menyebabkan tidak jalannya mekanisme sistem pelayanan publik sebagai salah satu tugas aparat pemerintah sehingga menciptakan inefisiensi birokrasi dalam merespons kebutuhan pengguna jasa. Mengapa masyarakat tidak melakukan sebuah Komplain atau counter at tack atas fenomena yang merugikan ini. Inefisiensi birokrasi merupakan penyakit birokrasi yang sulit diselesaikan. Penyebab sulitnya melaksanakan fungsi pelayanan dan pengembangan daerah karena beberapa hal; 1. Pertumbuhan penduduk, 2. Inflasi, 3. Meningkatnya harapan akan kualitas pelayanan, 4. Sumber pendapatan daerah yang tidak memadai rentangnya dengan kebutuhan, 5. Secara ril nilai pendapatan semakin turun, 6. Kuatnya kontrol pusat terhadap upaya mencari sumber-sumber pendapatan lain, 7. Ketidak seimbangan antara fungsi pemerintah daerah dan sumber dana. Dari 7 (tujuh) hal diatas pada prinsipnya hanya satu, yaitu keterbatasan dana daerah dalam memenuhi ekspektasi masyarakat dalam pelayanan publik. Sebenarnya terdapat alternative yang dapat dipilih untuk mewujudkan upaya menutupi keterbatasan diatas dengan: 1. Menghapuskan pengeluaran yang tidak urgen, 2. Mencari alternative biaya efektive dalam pelayanan jasa, 3. Memprivatisasi unit kegiatan tertentu, 4. Menjual aktiva yang berlebihan, 5. Mengefektifkan retribusi dan pendapatan dari pajak dar kebocoran, 6. Menaikkan tarif pajak, 7. Menggalang partisipasi masyarakat, 8. Mengidentifikasi jenis pajak baru, 9. Bagi hasil pajak, 10. Pinjaman dari pihak ketiga bagi usaha- usaha daerah yang produktive secara professional.
Selain inefisiensi diatas, banyak kegiatan pemerintah bukan didorong untuk menciptakan program produktif untuk mendukung sistem pemerintahan mandiri dalam keuangan, dimana dalam konsep reinventing government yang dijadikan sebagai pola umum acuan kehidupan otonomi daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang baik (good governance) tidak diimplementasikan. Akibatnya tercipta inefisiensi anggaran, penyebabnya karena daerah dibebani biaya non-produktif dari program ideologis masa lalu ataupun baru sebagai refleksi penciptaan identitas diri daerah. Kebijakan investasi, lebih sebagai simbolisasi ‘penanda’ daerah dalam lokus status atau gengsi. Bahkan birokrasi menciptakan unit usaha yang menjadi kompetitor masyarakat yang memiliki modal terbatas. Untuk mengeksiskan pengakuan suatu daerah seperti wilayah pesisir, yang dikembangkan secara “instan” adalah, aspek terkait laut seperti perikanan dll tanpa perhitungan aspek keberlanjutan baik secara ekonomi, sosial, SDM, manajemen dll. Kebijakan ini masih dipertahankan dan diciptakan, karena pola latah birokrasi di Indonesia. Kegiatan pelayanan publik mestinya sesuai dengan Local Good Governance Ind ex (LGGI) yang digunakan saat ini dalam pengukuran kinerja sistem pemerintahan daerah sebagai wujud efektifitas dan efisiensi, terutama untuk anggaran daerah yang akuntabel. Masyarakat mendapat respons Advokasi nilai atas pelayanan yang diterimanya dari kelompok-kelompok intelektual yang dipengaruhi lingkungan pendidikan, NGO, civil society yang menjadi agent demokrasi liberal dalam masyarakat. Dilema yang ditimbulkan adalah keinginan mengimplementasikan paradigma pelayanan secara total atas masyarakat sesuai tuntutan demokratisasi. Sementara birokrasi diperhadapkan kepada keterbatasan supra dan infra struktur seperti yang digambarkan diatas. Keadaan ini melahirkan budaya transisi dari birokrasi Indonesia.
Birokrasi kekinian (Warsito Utomo,1996) mestinya bertumpu pada ACE (Alignment, Creativity And Empowerment ) sehingga komponen dalam struktur dan sistem birokrasi serta masyarakatpun harus berubah, tidak lagi mengedepankan kepada egosentrisme lokalistik yang didasarkan pada arogansi baik dari tataran sosial maupun material. Yaitu masih kentalnya masyarakat Indonesia utamanya kalangan tertentu, yang terbiasa dengan kemudahan sehingga melupakan aspek komunitarian yang menjadi tangung jawab penengelolaan organisasi pelayanan publik. Penting diketahui bahwa prinsip pengelolaan manajemen pelayanan demokratis oleh Giddens dalam Third Way dikatakan “tidak ada hak tanpa kewajiban ”. Untuk itu dibutuhkan sebuah tataran teoritik yang diharapkan dapat menghasilkan kesadaran 5 F yaitu fast, focus, flexible, friendly and fund . Pada kondisi learning organization seperti inilah birokrasi merupakan sebuah institusi yang memberdayakan masyarakat.
1
Staf Pengajar Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAD
