HIMPUNAN TANYA JAWAB SEPUTAR JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI

HIMPUNAN TANYA JAWAB SEPUTAR JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN BPKP

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 1999

DAFTAR ISI

Halaman I. PENDAHULUAN.....................................................................................................................1 II. DASAR HUKUM....................................................................................................................1 III. TUJUAN.................................................................................................................................2 T A N Y A J A W A B................................................................................................................3 I.

ANGKA KREDIT........................................................................................................................ 3 1.1

UNSUR UTAMA..................................................................................................................... 3

1.1.1.

PENDIDIKAN............................................................................................................................... 3

1.1.2. PENGAWASAN................................................................................................................................. 8 1.1.3 PENGEMBANGAN PROFESI ...................................................................................................... 25

1.2. PENUNJANG......................................................................................................................... 29 II. ORGANISASI, MUTASI DAN TATA USAHA....................................................................... 33

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

I. PENDAHULUAN Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, antara lain menyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996 dan Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 1996, Nomor 49/SK/K/1996, dan Nomor Kep-386/K/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Menindaklanjuti surat keputusan di atas, Kepala BPKP telah mengeluarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan angka kreditnya dilingkungan APFP (Keputusan No. 13.00.00-125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997). Dalam pelaksanaannya ternyata petunjuk teknis tersebut masih menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di antara Tim Penilai Angka Kredit, terutama yang menyangkut kriteriakriteria unsur penilaian tertentu yang dapat menimbulkan penafsiran ganda. Berdasarkan alasan diatas dan untuk lebih menjamin keseragaman dalam melaksanakan penilaian angka kredit, sehingga tidak sampai terjadi kegiatan yang sama dinilai dengan memperoleh angka kredit yang berbeda, maka disusunlah Himpunan Tanya Jawab Seputar Jabatan Fungsional Auditor bagi Tim Penilai Angka Kredit di lingkungan BPKP. Himpunan Tanya Jawab JFA tersebut berisi tanya jawab mengenai masalahmasalah yang sering dijumpai dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit bagi JFA. Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA di lingkungan BPKP ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Tim Penilai dalam menyelesaikan masalah yang ada. II. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 2. Keputusan MENPAN Nomor: 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 3. Keputusan Bersama, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 10 Tahun 1996, Nomor: 49/SK/K/1996 dan KEP-386/K/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

1


4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 13.00.00125/K/1996 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah. 5. Surat Deputi Bidang Administrasi Nomor: S-06.04.00-296/DI/1997 tanggal 22 Juli 1997 tentang Pelaksanaan JFA di BPKP. III. TUJUAN Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA di lingkungan BPKP ini bertujuan: 1. Memberikan acuan/panduan, pemahaman dan perlakuan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Auditor bagi Tim Penilai Angka Kredit dalam melaksanakan tugas penilaian Angka Kredit untuk para Pejabat Fungsional Auditor (PFA); 2. Sarana menampung permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas penilaian oleh Tim Penilai Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor (PFA) di lingkungan BPKP dan pemecahannya; 3. Salah satu sarana komunikasi dan menjamin keseragaman langkah dalam penyelesaian permasalahan yang dijumpai oleh Tim Penilai Angka Kredit.

2


TANYA JAWAB I.

ANGKA KREDIT

1.1 UNSUR UTAMA 1.1.1. PENDIDIKAN. 1.

Pertanyaan: a). Seorang PFA dengan latar belakang pendidikan D.III dari angka kreditnya sudah mencapai 84 yang terdiri dari perolehan angka kredit ijazah D.III dan tugas pengawasan. Saat ini yang bersangkutan memperoleh ijazah S.1. Berapa besar tambahan angka kredit untuk sub unsur pendidikan? b). Ijazah apa saja yang diakui sebagai unsur utama dan apa yang diakui sebagai unsur penunjang? Jawaban: a). Merujuk pada Petunjuk Teknis Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-13.00.00-125/K/1997, setiap tambahan gelar/ijazah yang lebih tinggi yang menunjang tugas pokoknya di bidang pengawasan mendapat tambahan angka kredit yang sama, yaitu sebesar selisih angka kredit yang pernah diberikan (ijazah lama) dengan angka kredit gelar/ijazah yang lebih tinggi tersebut. Angka kredit dapat dihitung sebagai berikut: - Angka kredit ijazah D.III = 50 - Angka kredit S.1 = 75 - Tambahan angka kredit = 25 Perlu diperhatikan, bahwa tambahan angka kredit sebagai unsur utama dapat diberikan apabila: a. Jurusan yang diambil ialah Akuntansi atau Manajemen b. Ada ijin dari pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian yaitu Deputi Bidang Administrasi atau Pejabat yang ditunjuk. Terhadap ijazah di luar butir a, meskipun ada ijin, hanya diberikan angka kredit sebesar 5 sebagai unsur penunjang. b). Pada dasarnya setiap gelar kesarjanaan diakui angka kreditnya, tetapi untuk formasi JFA di BPKP gelar kesarjanaan yang memperoleh angka kredit dari unsur utama adalah untuk bidang Akuntansi dan Manajemen, sedangkan bidang lainnya memperoleh angka kredit unsur penunjang.

3


2.

Pertanyaan: Apakah ada kemungkinan PFA dengan latar belakang pendidikan D.III yang ingin melanjutkan sekolah lagi perlu dibatasi pendidikannya ke dalam pendidikan formal dan non formal? Apakah yang bersangkutan mendapat angka kredit? Jawaban: Sesuai dengan Juknis nomor: 13.00.00-125/K/1997 tambahan ijazah baik dari pendidikan formal maupun non-formal tetap mendapat angka kredit sepanjang yang bersangkutan mendapat ijin dan atau mendapat tugas belajar dari instansi tempat dia bekerja.

3.

Pertanyaan: Bolehkah angka kredit dari perolehan ijazah diusulkan dua kali, karena tidak ada keharusan pengakuan angka kredit atas ijazah pada semester saat ijazah tersebut diperoleh? Jawaban: Ijazah yang diperoleh PFA hanya boleh diakui sekali dalam keputusan kepangkatan/jabatan pegawai tersebut. Apabila ada keraguan tentang pengajuan penilaian atas suatu ijazah dapat dilakukan pengecekan ke SK PAK sebelumnya.

4.

Pertanyaan: Benarkah penambahan angka kredit dari unsur pendidikan untuk alumni STAN lebih rendah dibanding dengan angka kredit untuk S.1 Akuntansi dan Manajemen dari Universitas lainnya? Sebagai catatan, D.IV STAN mendapat penambahan angka kredit 25 sedangkan S.1 Akuntansi dengan UNA Profesi mendapat penambahan angka kredit 34 (25+9). Jawaban: Merujuk Juknis Kepala BPKP No. 13.00.00-125/K/1997, setiap tambahan gelar/ijazah yang lebih tinggi yang menunjang tugas pokoknya di bidang pengawasan mendapat tambahan angka kredit yang sama yaitu sebesar selisih antara angka kredit yang pernah diberikan (ijazah lama) dengan angka kredit gelar/ijazah yang lebih tinggi tersebut. Perhitungan angka kreditnya adalah sbb: Ijazah D.IV STAN atau S.1 Akuntansi dan Manajemen dari Universitas lainnya mendapat angka kredit 75, sedangkan angka kredit yang pernah diperoleh dari ijazah terdahulu (D.III) sebesar 50, sehingga penambahan angka kredit yang diberikan sebesar 25 (75-50).

4


Dengan demikian tidak ada perbedaan angka kredit antara alumni STAN dengan S.1 Akuntansi dan Manajemen universitas lainnya. Sesuai Surat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Nomor: S-05.01.02-956/D.I.1/98 tanggal 16/03/98 tentang PAK, Sertifikasi UNA Profesi tidak dinilai lagi, kecuali sertifikat UNA Profesinya diperoleh auditor yang berijazah S1 Ekonomi jurusan Akuntansi dan masih dinilai 66 (pada waktu jabatan PKP). 5.

Pertanyaan: Berapa angka kredit untuk ijazah S.2 jurusan Manajemen (Contoh : MBA dari STIE IPWI) dan S. 2 di luar jurusan ekonomi? Jawaban: • Telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap tambahan gelar/ijazah yang lebih tinggi yang menunjang tugas pokoknya di bidang pengawasan mendapat tambahan angka kredit yang sama yaitu sebesar selisih antara angka kredit yang pernah diberikan (ijazah lama) dengan angka kredit gelar/ijazah yang lebih tinggi tersebut. • Angka kredit S.2 jurusan Akuntansi dan Manajemen dapat dihitung sbb: Angka kredit D.IV STAN atau S.1 Akuntansi dan Manajemen dari Universitas lainnya telah mendapat angka kredit 75, sedangkan angka kredit yang diperoleh dari S.2 jurusan Manajemen 100, sehingga penambahan angka kredit yang diberikan sebesar 25 (10075). • Angka kredit S.2 di luar jurusan Akuntansi dan Manajemen memperoleh angka kredit dari unsur penunjang sebesar 5. • Pendidikan kesarjanaan dari pasca sarjana yang diikuti PFA harus berdasarkan ijin atau penugasan dari Deputi Bidang Administrasi atau Pejabat yang ditunjuk dan ijazah yang diperolehnya mendapat akreditasi dari Depdikbud. • Pada IPWI gelar yang telah diakreditisasi adalah MM., sesuai akreditasi dari Depdikbud dan memperoleh angka kredit 25, sedangkan MBA yang belum diakreditasi apabila PFA tersebut telah mendapat ijin dari Deputi Bidang Administrasi atau Pejabat yang ditunjuk mendapat angka kredit 5.

6.

Pertanyaan: Apakah pegawai yang telah lulus D.IV STAN dapat memperhitungkan angka kredit untuk Diklat Prajabatan II dan Penataran Operasional Audit yang telah diperolehnya pada saat dan setelah lulus D.III STAN? Jawaban: Tidak.

5


Suatu kegiatan hanya dapat diakui angka kreditnya pada periode penilaian terakhir dalam pangkat PFA yang bersangkutan.

7.

Pertanyaan: Seorang auditor telah mengikuti sertifikasi peran, akan tetapi tidak lulus 4 kali ujian. • Apakah terhadap PFA yang bersangkutan diberhentikan dari JFA? Terhitung mulai kapan? • Apakah masih boleh melaksanakan audit? Jawaban: •

• 8.

Sesuai Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.04.00-847/K/1998 tanggal 11 Nopember 1998 tentang Pola Pendidikan dan Latihan Auditor bagi APFP, peserta yang dinyatakan belum lulus sertifikasi peran dapat mengikuti ujian ulangan sebanyakbanyaknya 3 kali dalam waktu 2 tahun terhitung sejak bulan diklat yang diikuti dimulai. Apabila dalam jangka waktu 2 tahun tersebut peserta belum lulus, peserta wajib mengikuti program pelatihan kembali secara penuh. PFA tersebut masih dapat diberi penugasan audit.

Pertanyaan: Mengapa penghitungan angka kredit untuk calon auditor (magang) yang dinilai dengan jam diklat dimasukkan ke unsur utama sub unsur pengawasan bukan ke unsur utama sub unsur pendidikan? Jawaban: Istilah magang untuk calon auditor adalah kegiatan melaksanakan pengawasan sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi PFA, sehingga dimasukkan ke unsur utama sub unsur pengawasan, kecuali untuk kegiatan yang nyata-nyata merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Hal ini dilakukan dalam rangka PFA memperoleh angka kredit minimal untuk pengangkatan pertamanya.

9.

Pertanyaan: Dapatkah seorang PFA yang belum berpendidikan S2 memperoleh angka kredit 100 untuk unsur utama sub unsur pendidikannya?

6


Jawaban: Angka kredit kumulatif 100 untuk unsur utama sub unsur pendidikan tidak hanya didapat karena PFA yang bersangkutan berpendidikan S2. Angka kredit unsur utama sub unsur pendidikan selain dapat diperoleh dari mengikuti pendidikan sekolah dan mencapai gelar ijazah, dapat juga diperoleh dari mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memperoleh STTPL (lampiran IA Keputusan MENPAN No. 19/1996, tanggal 2 Mei 1996). Contohnya: mengikuti Diklat Adum dan Diklat Sertifikasi.

7


1.1.2. PENGAWASAN 10.

Pertanyaan: Apabila terdapat dua penugasan yang dilakukan bersamaan oleh satu tim pemeriksaan, tugas mana yang diakui angka kreditnya? Bagaimana cara pembuktian untuk penilaian angka kreditnya? Jawaban: Setiap penugasan harus didasarkan atas perencanaan penugasan. Angka kredit suatu penugasan dihitung sesuai rencana anggaran waktu pemeriksaan yang terdapat dalam Kartu Penugasan dan tidak diperkenankan ada Kartu Penugasan ganda. Tugas tersebut dapat dinilai angka kreditnya dengan bukti pendukung berupa SPMK, Kartu Penugasan, surat tugas dan routing slip laporan penyelesaian penugasan tersebut.

11.

Pertanyaan: Bagaimana menghitung anggaran waktu dalam surat tugas yang tidak realistis? Misalnya : Seorang PFA melakukan pemeriksaan Aspek Strategis dengan melakukan pemeriksaan pada 11 instansi. Dalam surat tugas tersebut dinyatakan anggaran waktu untuk satu instansi = 16 hari, berarti anggaran untuk 11 instansi 11 x 16 hari = 176 hari. Pemeriksaan dimulai tanggal 24-09-1997 dan telah selesai 09-02-1998 sedangkan pada periode tersebut di samping pemeriksaan strategis PFA tersebut masih melakukan tugas audit lainnya. Jawaban: Dengan membandingkan bahwa waktu yang secara nyata digunakan yaitu hanya 4 bulan 15 hari atau kurang lebih 135 hari sedangkan perencanaan untuk kegiatan pemeriksaan Aspek Strategis (Astra) direncanakan 176 hari, maka kondisi itu dapat terjadi karena : • Perencanaan sudah realistis sedangkan pelaksanaan dilakukan oleh PFA yang memiliki kemampuan sangat baik sehingga pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam waktu yang singkat. Penilaian angka kreditnya dilakukan sesuai perencanaan. • Anggaran dibuat dengan konservatif dan atau tanpa penghitungan yang matang. Jika hal ini terjadi Tim Penilai Angka Kredit perlu melakukan permintaan keterangan/konfirmasi kepada atasan langsung PFA atau pihak yang membuat perencanaan. Atasan langsung PFA bertanggung jawab atas kewajaran penghitungan angka kredit yang diajukan PFA, sesuai SE Kepala BPKP Nomor: SE-06.04.0022/K/1997 tanggal 11 Januari 1997 butir III B angka 3 (halaman 25). Penilaian angka kredit dilakukan sesuai dengan perencanaan dan Tim Penilai dapat memberikan informasi mengenai kondisi tidak realistisnya anggaran yang dibuat kepada Kepala Unit Kerja .

8


12.

Pertanyaan: Media (bukti) apa yang dapat digunakan untuk meyakinkan bahwa suatu kegiatan belum diperhitungkan angka kreditnya? Jawaban: Media (bukti) bahwa suatu kegiatan telah dinilai angka kreditnya adalah berkas penilaian angka kredit PFA untuk periode terakhir dalam pangkatnya.

13.

Pertanyaan: Bagaimana perlakuan penilaian angka kredit bagi seorang anggota tim yang diberi penugasan berikutnya sebelum laporan hasil pemeriksaan diserahkan dari Ketua Tim kepada Pengendali Teknis? Jawaban: Pada dasarnya suatu tim mandiri merencanakan bekerja secara tim dari awal hingga akhir penugasan, sehingga tidak disarankan untuk memberikan penugasan berikutnya kepada anggota tim mandiri tersebut sebelum satu penugasan diselesaikan. Berdasarkan konsep norma hasil, kegiatan baru bisa diberi angka kredit apabila telah ada hasil atas kegiatan tersebut.

14.

Pertanyaan: •

•

Bagaimana cara penghitungan angka kredit bagi CPNS dan PNS yang belum diangkat sebagai JFA? Benarkah angka kredit untuk PNS dengan status magang lebih tinggi daripada perhitungan angka kredit dari unsure pengawasan untuk Auditor Trampil dan Auditor Ahli? Apabila angka kreditnya sudah memenuhi dan sudah lulus sertifikasi, kapan pegawai tersebut diangkat?

Jawaban: •

Status Magang adalah status di mana seorang PNS melaksanakan tugas audit/pelaksanaan pengawasan tetapi yang bersangkutan belum diangkat menjadi Pejabat Fungsional Auditor. Memang benar penghitungan angka kreditnya lebih tinggi karena penghitungan angka kreditnya dilakukan dengan jam diklat. Namun penghitungan angka kredit tersebut hanya dilakukan sampai dengan dipenuhinya angka kredit minimal untuk pengangkatan pertama JFA, jika angka kredit untuk pengangkatan pertama sudah terpenuhi, penghitungan angka kredit selanjutnya

9


dilakukan berdasarkan tarif angka kredit dalam SK MENPAN No.19/1998 sesuai kegiatan yang dilakukannya. •

Pegawai tersebut dapat diangkat sebagai PFA sesuai SE-06.04.00-022/K/1997 tanggal 11 Januari 1997 Bab IV huruf D (halaman 48) terhitung mulai yang terakhir dari: 1. Tanggal berlakunya pangkat terakhir (dalam hal belum pernah naik pangkat adalah tanggal berlakunya pengangkatan sebagai PNS); 2. Tanggal berlakunya pencapaian angka kredit yang dipersyaratkan sesuai SK PAK yang ditetapkan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit; 3. Tanggal lulus Diklat Sertifikasi untuk jabatan/peran yang akan dipangkunya.

15.

Pertanyaan: • •

Bagaimana penilaian angka kredit untuk tugas pengawasan yang berkaitan dengan penyusunan laporan triwulan dan semester? Apakah SPMK tidak diberi batas waktu?

Jawaban: •

•

16.

Kegiatan tersebut apabila didukung oleh Surat Tugas dan Kartu Penugasan bisa diberikan angka kredit karena kegiatan tersebut termasuk dalam butir kegiatan membuat laporan hasil pengawasan. Hasil pekerjaan ditunjukkan melalui SPMK sebagai bukti bahwa Pejabat Fungsional Auditor yang bersangkutan telah menyusun laporan tersebut. Penyampaian SPMK hendaknya dilaksanakan sesuai Surat Deputi Bidang Administrasi Nomor: S-06.04.00-296/DI/1997 tanggal 22 Juli 1997 tentang Pelaksanaan JFA di BPKP, yaitu atasan langsung auditor agar mendorong para auditor untuk segera menyampaikan penghitungan angka kreditnya setiap kali selesai suatu penugasan kepada pejabat pengusul.

Pertanyaan: Bagaimanakah penghitungan Jam Auditor Efektif (JAE) PFA karena masih ada JAE yang dihitung selama 6,5 jam dan 7 jam per hari? Jawaban: Merujuk pada Surat Deputi Administrasi No. 06.04.00.296/DI/1997 tanggal 22 Juli 1997 tentang Pelaksanaan JFA di BPKP, dinyatakan dalam point 7 bahwa Jam Auditor Efektif (JAE) dikonversi dari hari ke jam sbb:

10


• •

6 jam/hari untuk waktu kerja lima hari kerja dalam seminggu 5 jam/hari untuk waktu kerja enam hari kerja dalam seminggu

Penghitungan ini disesuaikan dengan SK Kepala BPKP No. KEP-352/K/1996 tanggal 14 Mei 1996 dan Surat Edaran Kepala BPKP No. SE-811/K/1996 tanggal 22 Nopember 1996. Dengan demikian, penghitungan angka kredit yang menghitung 6,5 dan 7 jam per hari tidak diperkenankan. 17.

Pertanyaan: Bagaimana perhitungan angka kredit atas suatu pekerjaan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam ketentuan/jenis kegiatan pengawasan dalam SK MENPAN, sementara itu ketentuan yang mengatur tentang kesepadanan pekerjaan tersebut untuk perolehan angka kredit belum tersedia? Jawaban: • •

•

18.

SK MENPAN tidak mengatur kesepadanan dari kegiatan yang terdiri dari 44 butir kegiatan pengawasan. Pada dasarnya setiap kegiatan pengawasan sudah masuk dalam 44 butir kegiatan pengawasan dalam SK MENPAN. Pekerjaan/kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dicari padanannya dengan kegiatan yang paling dekat dengan butir kegiatan pengawasan dalam SK MENPAN. Misalnya: Pemeriksaan pajak disepadankan dengan pemeriksaan keuangan dan ketaatan. Namun jika kegiatan tersebut bukan kegiatan pengawasan maka tidak akan terdapat dalam butir kegiatan yang ada dalam SK MENPAN dan tidak memperoleh angka kredit.

Pertanyaan: Bagaimana pengertian tugas limpah? Apakah tugas limpah itu antar kegiatan atau antar peran? Jawaban: PFA dikatakan melakukan tugas limpah apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di atas atau di bawah peran atau Jenjang Jabatannya (lihat penjelasan dan contoh yang diuraikan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. Kep. 13.00.00-125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997 butir VI hurup B).

19.

Pertanyaan: Diklat Sertifikasi antara lain diperuntukan bagi peran Ketua Tim dan Anggota Tim.

11


Dalam pelaksanaannya terdapat PFA yang belum mengikuti diklat sertifikasi Ketua Tim tapi sudah melaksanakan peran Ketua Tim. Bagaimana penghitungan angka kreditnya? Jawaban: Apabila yang bersangkutan adalah Auditor Ahli maka angka kreditnya diberikan sebesar 110% dari angka kredit butir kegiatan untuk peran yang seharusnya. Jika yang bersangkutan adalah Auditor Trampil, maka angka kredit yang diberikan adalah angka kredit maksimal yang terdapat dalam jenjang jabatannya. 20.

Pertanyaan: Bagaimana penjelasan dalam hal terdapat ketidaksinkronan antara perolehan angka kredit dengan PKPT? Misalnya: Dalam PKPT jumlah hari pemeriksaan (HP) dianggarkan 200 hari, sedang dalam perolehan angka kredit berjumlah 250 hari setahun. Jawaban: Harus dibedakan antara HP PKPT dengan HP untuk memperoleh angka kredit. Memang tidak selalu ada kesinkronan antara kedua HP tersebut karena keduanya adalah dua hal yang berbeda. HP dalam PKPT adalah hari pemeriksaan yang tersedia bagi seorang PFA selama setahun, namun apabila auditor tersebut dapat menyelesaikan tugasnya dengan lebih cepat dari waktu yang direncanakan, auditor yang bersangkutan akan memperoleh keuntungan angka kredit dari sisa waktu yang dapat dipergunakan untuk penugasan lainnya, karena jumlah angka kredit yang diperoleh tetap dihitung berdasarkan rencana (lihat SK Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. Kep.13.00.00125/K/1997 butir VI). Dengan demikian dimungkinkan adanya perbedaan antara HP dalam PKPT dengan HP untuk perolehan angka kredit.

21.

Pertanyaan: 1. Apakah ada ketentuan resmi yang menetapkan jumlah hari kerja dan HP dalam setahun? 2. Bagaimana penetapan persentase antara kegiatan pemeriksaan dan kegiatan penunjang dari BPKP Pusat? Jawaban: 1.

Ketentuan resmi yang menetapkan jumlah hari kerja selama satu tahun sudah ada dan berlaku di semua Instansi Pemerintah. Jumlah hari kerja selama satu tahun yaitu:

12


•

Jumlah hari kerja dalam satu tahun yang tersedia bagi Unit Kerja dengan 6 hari kerja, dihitung dengan cara:

Jumlah hari dalam satu tahun Hari Minggu : 52 Hari Besar : 12 Hari Cuti : 12

= hari hari hari +

365 hari

76 hari Jumlah hari kerja yang tersedia •

=

_

289 hari

Jumlah hari kerja dalam satu tahun yang tersedia bagi Unit Kerja dalam 5 hari kerja, dihitung dengan cara : Jumlah hari dalam satu tahun Hari Minggu : Hari Sabtu : Hari Besar : Hari Cuti :

52 52 12 12

= hari hari hari hari +

365 hari

128 hari

_

Jumlah hari kerja yang tersedia = 237 hari Namun penetapan itu dipergunakan untuk perencanaan kegiatan pada awal tahun. Untuk perolehan angka kredit, bisa saja seorang auditor memperoleh angka kredit dengan HP kurang atau lebih dari ketentuan tersebut, tergantung dari kecepatan bekerja auditor yang bersangkutan, apabila auditor yang bersangkutan bekerja lebih cepat sehingga dapat menyelesaikan tugas sebelum jadwal waktu yang ditetapkan kemudian auditor tersebut mendapat penugasan baru segera setelah menyelesaikan tugasnya maka angka kredit yang diperolehnya akan lebih besar, dan sebaliknya, sebagaimana dijelaskan dalam SK Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-13.00.00-125/K/1997 butir VI. 2. Penetapan persentasi kegiatan pemeriksaan dan kegiatan penunjang dari BPKP Pusat memang tidak ada. Pada dasarnya, setiap PFA harus melaksanakan tugas/kegiatan utamanya yang merupakan tugas pokoknya, sementara kegiatan penunjang adalah kegiatan yang bersifat mendukung tugas pokok, sehingga kegiatan ini tidak harus dipenuhi dengan maksimal. Namun dalam penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat, sudah diatur penetapan komposisi antara unsur utama dan unsur penunjang yaitu minimal 80 % untuk unsur utama dan maksimal 20% untuk unsur penunjang. 22.

Pertanyaan:

13


Bagaimana dengan penugasan pemeriksaan atau pelaksanaan pengawasan lainnya yang dibatalkan karena sesuatu hal? Apakah kegiatan tersebut dapat diberikan angka kredit? Karena dalam kenyataannya PFA yang bersangkutan telah menerima surat tugas dan kartu penugasan serta telah melakukan kegiatan persiapan pemeriksaan. Pertanyaan ini muncul karena pemberian angka kredit kepada PFA menganut norma hasil. Jawaban: Pada dasarnya suatu kegiatan pelaksanaan pengawasan yang tidak selesai sampai pelaporannya, tidak memperoleh angka kredit. Akan tetapi: • •

23.

Untuk kegiatan pemeriksaan sumir atau kegiatan pengawasan lainnya dapat dibuat laporannya per tahap kegiatan sesuai kebijakan pejabat yang berwenang. Penilaian angka kredit untuk kegiatan tersebut di atas dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya tanpa merugikan PFA apalagi apabila hal tersebut bukan kesalahan dari PFA yang bersangkutan.

Pertanyaan: Mengapa tidak setiap PFA dapat melaksanakan pemeriksaan khusus? Misalnya: PFA Trampil Pemula (Gol. II/a – II/d) dan PFA Trampil Pratama (Gol. III/a – III/b) tidak ada penugasan pemeriksaan khusus ddalam uraian kegiatan di jabatannya. Jawaban: Dalam SK MENPAN No.19/1996 kegiatan-kegiatan telah terbagi sesuai dengan jenjang jabatannya. Salah satu ciri dari JFA adalah adanya perbedaan kegiatan antara satu jenjang dengan jenjang yang lain. Jika jenis kegiatan pada jenjang yang lebih rendah sama saja dengan kegiatan pada jenjang yang lebih tinggi, maka tidak akan tampak perbedaan profesionalisme di antara kedua jenjang tersebut. Kegiatan yang tingkat kesulitannya lebih tinggi dikerjakan oleh PFA yang memiliki pangkat dan keahlian lebih tinggi.

24.

Pertanyaan: Apakah butir-butir kegiatan pengawasan yang diberikan angka kredit untuk Anggota Tim (Auditor Trampil Pemula) sama dan proporsional nilainya dengan yang diberikan kepada Ketua Tim (Auditor Trampil Pratama) mengingat pelaksanaan tugas dilakukan secara tim? Jawaban: Kegiatan-kegiatan pengawasan yang tertuang dalam SK MENPAN No.19/1996 yang dilakukan oleh Anggota Tim, juga dilakukan oleh Ketua Tim tetapi dengan tarif angka kredit yang berbeda. Hal ini terjadi karena pemberian angka kredit berdasarkan kebutuhan

14


untuk kenaikan pangkat pegawai. Setiap pangkat membutuhkan angka kredit yang berbeda untuk kenaikan Jabatannya.

15


25.

Pertanyaan: Apakah diperbolehkan memperhitungkan angka kredit terhadap jam lembur suatu pelaksanaan tugas? (contohnya Pemtak) Jawaban: Berdasarkan Surat Deputi Bidang Administrasi Nomor S-06.04.00-296/DI/1997, tanggal 22 Juli 1997 tentang Pelaksanaan JFA di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan butir 7 b menyebutkan bahwa sejak periode penilaian setelah 30 Juni 1997 tidak diakui adanya jam lembur, sebab penilaian angka kredit menggunakan norma hasil.

26.

Pertanyaan: Berapa hari anggaran waktu yang harus dicantumkan dalam surat tugas untuk menjadi pemberi keterangan ahli di pengadilan? Jawaban: Anggaran waktu yang harus dicantumkan dalam surat tugas untuk menjadi pemberi keterangan ahli di pengadilan adalah sesuai surat panggilan untuk menjadi pemberi keterangan ahli di pengadilan.

27.

Pertanyaan: Apakah dapat diberlakukan angka kredit seperti pasal 9 ayat a Kep. MENPAN No.19/1996 tanggal 2 Mei 1996 (memperoleh 110% dari angka kredit butir kegiatan untuk peran yang seharusnya) bagi Auditor Trampil yang melaksanakan kegiatan pada jenjang setingkat lebih tinggi? Jawaban: Tidak bisa diberlakukan sebab berdasarkan SK MENPAN No. 19 /1996 pasal 9 ayat c, setiap Auditor Trampil yang melaksanakan kegiatan pada jenjang setingkat lebih tinggi memperoleh angka kredit maksimal dari butir kegiatan pada jenjang yang seharusnya.

28.

Pertanyaan: Penilaian angka kredit saat ini adalah menggunakan “Norma Hasil" yang berarti setiap penugasan dinilai sesuai dengan jam efektifnya mulai dari perencanaan pemeriksaan, sampai dengan laporan selesai. Namun demikian pada kenyataannya masih terdapat memo dari Kepala Bidang untuk menyusun Surat Penugasan dan Surat Pengantar Masalah. Apakah Surat Penugasan dan Surat Pengantar Masalah dapat dinilai angka kreditnya atau

16


tidak, demi keseragaman? Jawaban: Dapat, yaitu dari kegiatan meringkas hasil pengawasan dan ada surat penugasan minimal dari eselon III. 29.

Pertanyaan: Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor kadang-kadang Kepala Bidang memberikan penugasan kepada pejabat fungsional untuk kegiatan rutin kantor, misalnya: pembuatan Laporan Bulanan Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan Bidang, Laporan Bulanan Pemeriksaan Tindak Lanjut dan tugas rutin lainnya. Untuk penghitungan Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor apakah harus didasarkan pada Surat Tugas dari Kepala Perwakilan atau cukup Nota Dinas dari Kepala Bidang? Jawaban: Untuk memperoleh angka kredit, setiap kegiatan Pejabat Fungsional Auditor harus mendapat surat penugasan sekurang-kurangnya dari Eselon III.

30.

Pertanyaan: Di Bidang PAE para auditor yang melaksanakan tugas rutin hanya dilengkapi dengan Memo Penugasan Kepala Seksi di Bidang PAE. Permasalahan yang timbul adalah apakah Memo-memo tersebut yang dalam kenyataannya tidak diketahui oleh Kepala Perwakilan sebagai Penanggung jawab, dapat diperhitungkan sebagai dasar penghitungan angka kredit? Jawaban: Agar dapat dijadikan dasar penghitungan angka kredit, maka memo penugasan minimal harus ditandatangani oleh eselon III.

31.

Pertanyaan: Masih terdapat penugasan, misalnya : Pemeriksaan Pembelian Barang (dalam salah satu BUMN/D), tanpa menyebutkan “Pemeriksaan Khusus”. Apakah hal tersebut dapat dikelompokkan ke dalam pemeriksaan khusus? Jawaban: Ya, bisa. Sesuai definisi SK MENPAN 19/1996 pasal 1 no 40, bahwa melaksanakan audit

17


khusus adalah kegiatan audit yang tidak termasuk audit keuangan dan atau ketaatan dan audit operasional. Pengertian khusus di sini mencakup antara lain audit dengan tujuan, prioritas dan aspek tertentu. Seharusnya dalam setiap penugasan sudah dicantumkan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. 32.

Pertanyaan: Jika dijumpai adanya jumlah hari pemeriksaan dalam Surat Tugas yang tidak sesuai dengan jumlah hari pemeriksaan dalam kartu Penugasan (Misal Surat Tugas = 20 hari, Kartu Penugasan = 25 hari). Jumlah hari yang mana yang digunakan untuk perhitungan angka kredit? Jawaban: Pada prinsipnya jumlah HP surat tugas harus sama dengan Kartu Penugasan.

33.

Pertanyaan: Dengan ditetapkannya Norma Hasil untuk penilaian angka kredit, apakah masih diperlukan laporan mingguan (KM-5) atau perlu diganti dengan Buku Harian Pemeriksaan yang diketahui atasannya dari JFA yang bersangkutan? Jawaban: Untuk keperluan angka kredit cukup Kartu Penugasan, tetapi KM-5 masih harus dibuat dalam rangka pengendalian mutu.

34.

Pertanyaan: Peran Ketua Tim untuk Auditor Ahli Muda khususnya (gol. III/c), ternyata menimbulkan keluhan pegawai yang bersangkutan. Dengan penugasan pemeriksaan rutin sebagai Ketua Tim, pencapaian angka kredit untuk memperoleh kenaikan pangkat ke gol. III/d sebanyak 100 point pada umumnya melebihi 4 (empat) tahun, sehingga lebih lambat kenaikan pangkatnya dengan mereka yang menduduki jabatan struktural yang pada umumnya dapat diusulkan kenaikan pangkatnya tidak melebihi 4 (empat) tahun. Disamping upaya internal yang perlu dilakukan oleh Perwakilan BPKP yaitu dengan lebih mengoptimalkan waktu penugasan pemeriksaan, upaya lain yang perlu diusulkan kepada BPKP Pusat dengan maksud dapat pula membantu menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu : a. Kebijakan dan mekanisme Tugas Limpah perlu ditinjau kembali sehingga Perwakilan BPKP yang bersangkutan dapat dimungkinkan memberi kesempatan Tugas Limpah kepada pegawai yang bersangkutan dengan peran Pengendali Teknis, walaupun

18


b.

Kepala Seksi yang ada masih memungkinkan untuk melaksanakan tugas tersebut sebagai Pengawas Pemeriksaan. Meninjau kembali jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan auditor ahli dari gol. III/c ke III/d.

Jawaban: Kegiatan PFA tidak hanya tugas pemeriksaan, masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menghasilkan angka kredit. Sehingga seorang PFA yang bekerja normal telah diperhitungkan akan dapat naik pangkat dalam 4 tahun. 35.

Pertanyaan: Sama permasalahannya dengan nomor 34 diatas, namun kegiatan yang diuraikan berikut ini bukan di Bidang Pengawasan melainkan di Bidang PAE dan kegiatannya sudah berjalan. Dalam situasi Kepala Seksi belum diangkat/dilantik, maka tugas-tugas Kepala Seksi tersebut dilakukan oleh Kepala Bidang yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya untuk hal-hal tertentu Kepala Bidang yang bersangkutan meminta bantuan Ketua Tim pada Seksi yang bersangkutan untuk berperan melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi walaupun secara formal tanggung jawab tetap berada pada Kepala Bidang. Kegiatan dimaksud dapat dikemukan antara lain : • membantu dalam mempersiapkan petunjuk teknis pembenahan administrasi tindak lanjut. • melaksanakan penelitian atas perbedaan TPB yang ada pada Bidang PAE dengan TPB menurut Bidang Pengawasan serta menyiapkan konsep laporan hasil penelitian. • mengkompilasi laporan triwulanan dari berbagai data yang dihimpun oleh para pelaksana (Anggota Tim) serta menyiapkan konsep laporan triwulanan. Sehubungan dengan kondisi tersebut diatas, apakah dalam penghitungan angka kredit dari pegawai yang bersangkutan dapat menggunakan peran sebagai Pengendali Teknis? Apabila dapat dilakukan, bagaimana mekanisme pelaksanaannya karena tugas-tugas tersebut sudah berjalan sebelumnya? Jawaban: Apabila pekerjaan yang dilaksanakan memenuhi kriteria penugasan sebagai Pengendali Teknis sesuai Juknis Nomor: 13.00.00-125/K/1997 pada halaman 153, maka ia dapat diberikan Angka Kredit Pengendali Teknis sepanjang yang bersangkutan mendapat Surat Penugasan minimal dari eselon III.

36.

Pertanyaan: Dalam suatu kondisi tertentu, kegiatan untuk menyiapkan RKPT dan PKPT dilaksanakan pula oleh Auditor Trampil Pemula (gol. II/b, II/c dan II/d) atau Auditor Trampil Pratama

19


(gol. III/a dan III/b) sebagai anggota tim, walaupun kegiatan tersebut tidak terdapat dalam rincian kegiatan angka kredit Jabatan Fungsional Auditor Trampil (Lampiran I A Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19/1996 tanggal 2 Mei 1996). Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, bagaimana cara penghitungan angka kreditnya? Jawaban: Setiap Auditor Trampil yang melaksanakan kegiatan pada jenjang setingkat lebih rendah, angka kredit yang diperolehnya adalah sebesar angka kredit minimal dari butir kegiatan pada jenjang jabatan yang seharusnya, sedangkan jika setingkat lebih tinggi memperoleh angka kredit maksimal dari butir kegiatan pada jenjang yang seharusnya (Surat Keputusan MENPAN No. 19/1996 pasal 9 ayat c). 37.

Pertanyaan: Seorang Ajun Akuntan telah diangkat PNS dengan pangkat Pengatur Muda TK.I (Golongan II/b) per 1 Oktober 1996 dengan status Calon JFA. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 1998, calon JFA tersebut naik pangkat ke Golongan II/c dan telah lulus Diklat JFA, namun sertifikatnya belum diterima oleh yang bersangkutan. Dalam kondisi tersebut bagaimana cara penilaian angka kreditnya selama pegawai yang bersangkutan masih dalam status calon JFA dengan Golongan II/c? Jawaban: Penghitungan Angka Kredit dengan jam Diklat dihitung sampai dengan angka kredit minimal, yaitu – 60 untuk calon JFA Golongan II/c.

38.

Pertanyaan: Dalam pelaksanaan penilaian angka kredit untuk para Auditor yang berpangkat Penata (Golongan III/c), kami temukan nilai angka kredit sebagai berikut: Angka yang dicantumkan dalam kolom Auditor Trampil adalah angka yang diajukan oleh yang bersangkutan dalam SPMK, dengan alasan: •

Bagi Auditor Trampil yang berperan sebagai Ketua Tim, angka yang diajukan dianggap sebagai bentuk penjabaran dari SK Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep–13.00.00-125/K/1997 tentang Juknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan APFP huruf B angka 2 c, yang menunjuk Pasal 9 SK MENPAN No. 19/1976 Pasal 19 ayat (c) menyatakan: Setiap Auditor Trampil yang melaksanakan kegiatan pada jenjang setingkat lebih rendah, angka kredit yang diperoleh adalah sebesar angka kredit minimal dari butir kegiatan pada jenjang jabatan yang seharusnya, sedangkan jika

20


setingkat lebih tinggi memperoleh angka kredit maksimal dari butir kegiatan pada jenjang yang seharusnya. • Bagi Auditor Trampil yang berperan sebagai Anggota Tim, alasan atas angka yang diajukan adalah didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada butir kegiatan yang tepat untuk melaksanakan kegiatan tugas pengawasan rutin. Lebih jauh lagi berdasarkan Lampiran 1A dan 1B SK MENPAN No.19/1996, juga diketahui bahwa Auditor Ahli Golongan III/c dengan penugasan sebagai Ketua Tim dalam tugas Pengawasan rutin , akan memperoleh angka kredit yang sama dengan angka Kredit terkecil dari Auditor Trampil Golongan III/c dengan peran sebagai Anggota Tim ( sebesar 0,0200 ). Dari data di atas maka timbul keresahan dan ketidakpuasan bagi para Auditor Ahli terutama yang berpangkat III/c. Jawaban: Auditor Ahli Muda III/c dan Auditor Trampil Muda III/c memerlukan angka kredit yang sama untuk kenaikan pangkat ke golongan III/d. Oleh karena itu, adalah wajar jika kedua Auditor tersebut diberikan angka kredit yang sama. 39.

Pertanyaan: Mengenai Angka Kredit bagi Pemeriksa Khusus. • Karena keterbatasan tenaga, Auditor Trampil seringkali menjadi Ketua Tim, angka kredit yang diminta lebih dari seharusnya >0, 0103. • Apakah boleh diminta bonus angka kredit? (Bonus bagi auditor trampil yang melaksanakan Pemeriksaan Khusus (0,004)) Jawaban: Besarnya angka kredit bagi PFA Trampil yang melaksanakan pemeriksaan khusus adalah sebagai berikut: - Untuk Auditor Trampil Pemula : 0,004 - Untuk Auditor Trampil Pratama : 0,0103 - Untuk Auditor Trampil Muda : 0,0209 Tidak boleh diminta bonus karena untuk Auditor Trampil Pemula hanya membutuhkan 20 angka kredit untuk naik pangkat.

40.

Pertanyaan: Penilaian angka kredit untuk kegiatan pengawasan/pemeriksaan hanya didasarkan kepada formalitas surat tugas semata, dimana total nilai angka kredit yang diperoleh oleh auditor adalah realisasi Hari Pemeriksaan (HP) dikalikan indeks nilai untuk kegiatan tersebut yang terdapat dalam buku peraturan tentang penilaian angka

21


kredit JFA. Auditor dengan jabatan dan peran yang sama (misalnya sesama anggota tim) dalam surat tugas yang sama akan memperoleh angka kredit yang sama. Penilaian tersebut kami nilai tidak fair karena sama sekali mengabaikan prestasi auditor di lapangan yang nyata-nyata berbeda untuk setiap auditor. Jawaban: Penilaian Angka Kredit tidak didasarkan pada formalitas surat tugas, tetapi harus didukung oleh Anggaran Waktu (Rencana) yang kewajarannya merupakan tanggung jawab atasan langsung auditor yang bersangkutan. Apabila Tim Penilai meragukan kewajaran rencana pemeriksaan, dapat melakukan klarifikasi dengan atasan langsung dimaksud. Angka Kredit dihitung berdasarkan rencana pemeriksaan, bukan realisasinya serta didukung bukti bahwa pekerjaan benar-benar telah diselesaikan (Norma Hasil). Angka kredit antar anggota tim dengan jabatan yang sama dalam surat tugas yang sama memperoleh angka kredit yang sama, walaupun prestasi masing-masing berbeda di lapangan. Masalah perilaku masing-masing auditor di dalam tim adalah menyangkut manajemen kerja tim yang bersangkutan. 41.

Pertanyaan: Adanya fakta, bahwa seorang auditor memperoleh Surat Tugas baru sebelum Surat Tugas yang lama berakhir, sehingga seolah-olah terjadi tumpang tindih, padahal auditor/tim tersebut sesungguhnya dapat melaksanakan pemeriksaan lebih cepat. Percepatan penyelesaiaan tugas tersebut dapat dijadikan bonus untuk auditor, namun sulit dibuktikan karena medianya tidak ada. Jawaban: Auditor dimungkinkan memperoleh surat tugas baru sebelum periode yang direncanakan untuk surat tugas yang lama berakhir. Media yang dapat digunakan oleh Tim Penilai untuk meyakinkan bahwa penugasan sebelumnya benar-benar telah diselesaikan lebih cepat adalah routing slip LHP yang memperlihatkan tanggal realisasi selesainya penugasan.

42.

Pertanyaan: •

•

Sesuai dengan kesepakatan “Tretes”, setiap HP adalah sama dengan 5 jam bagi perwakilan yang memiliki 6 (enam ) hari kerja seminggu, tanpa adanya tambahan jam lembur. Selanjutnya telah diketahui pula bahwa tugas auditor adalah bersifat Kontrak yang dicerminkan dalam surat tugas dan KM-4 . Dalam tahun penilaian 1998, kami temukan banyak Penugasan yang diperpanjang

22


tanpa adanya persetujuan dari Kepala Perwakilan, tetapi hanya melalui Memo persetujuan perpanjangan waktu Pemeriksaan dari Kepala Bidang yang bersangkutan, yang terkadang menambahkan waktu pemeriksaan dengan adanya “JAM LEMBUR”. Apakah hal-hal seperti disebutkan diatas diperbolehkan? Jawaban: Sesuai dengan surat Deputi Administrasi No. S-06.04.00-296/1997 tanggal 22 Juli 1997 butir 7 f, perpanjangan waktu penugasan perlu didukung surat tugas perpanjangan yang disahkan (oleh Kaper), sedangkan dalam butir 7 b dinyatakan bahwa periode penilaian setelah 30 Juni 1997 tidak diakui adanya jam lembur sebab penilaian angka kredit menggunakan norma hasil. 43.

Pertanyaan: Adakah kegiatan pengawasan yang belum tersedia angka kreditnya untuk golongan pangkat tertentu? Jawaban: Pada dasarnya setiap kegiatan pengawasan sudah termasuk dalam 44 butir kegiatan pengawasan dalam SK MENPAN Nomor: 19/1996. Kegiatan yang dilakukan di luar yang tercantum dalam SK. MENPAN Nomor: 19/1996 tidak bisa diberikan angka kredit.

44.

Pertanyaan: Apakah PFA yang menyusun konsep LHP dengan komputer mendapat tambahan angka kredit? Jawaban: Setiap kegiatan hanya dapat diberikan angka kredit jika kegiatan tersebut adalah kegiatan pengawasan seperti diatur dalam SK MENPAN Nomor: 19/1996 tentang JFA. Kegiatan pengetikan laporan bukanlah kegiatan pengawasan sehingga tidak bisa dihitung angka kreditnya .

45.

Pertanyaan: Bagaimana cara menghitung HP atau jam pemeriksaan pengendali teknis yang menerima lebih dari satu surat penugasan pada waktu yang bersamaan?

23


Jawaban: HP atau jam pemeriksaan yang diakui untuk penilaian angka kredit adalah HP atau jam pemeriksaan yang tercantum dalam Kartu Penugasan dan bukti pendukung lainnya. Untuk Pengendali Teknis, anggaran waktu yang disediakan disesuaikan dengan anggaran waktu tim yang dibawahinya selama satu tahun. 46.

Pertanyaan: Mengapa angka kredit yang diperoleh seorang pengawas tidak realistis? Sebagai contoh seorang pengawas mengawasi 16 tim selama satu tahun dengan hari pemeriksaan masing-masing 60 hari. Anggaran waktu yang dialokasikan untuk pengawas tersebut adalah sepertiga dari anggaran tim, sehingga anggaran waktu pengawas tersebut adalah 20 x 16 = 320 hari padahal jumlah hari yang tersedia selama satu tahun adalah 260 hari. Jawaban: Anggaran waktu yang tersedia bagi pengawas disesuaikan dengan jumlah tim yang dibawahinya. Misalnya seorang pegawas membawahi 4 tim maka anggaran waktu pengawasan tersebut maksimal 0,25 dari anggaran waktu untuk tim. Dengan demikian jumlah total anggaran waktu pengawas yang bersangkutan tidak melebih hari yang tersedia dalam setahun.

24


1.1.3 PENGEMBANGAN PROFESI 47.

Pertanyaan: Komposisi perolehan angka kredit dari unsur utama (80% dari total angka kredit) harus terdiri dari minimal 80% kegiatan pengawasan dan minimal 20 % kegiatan pengembangan profesi akan sulit dilaksanakan karena pada saat penetapan angka kredit JFA yang pertama (1 Oktober 1996) komposisi tersebut kurang diperhatikan. Diusulkan agar penyelesaian terhadap permasalahan tersebut ditetapkan dengan ketentuan/penegasan tersendiri. Jawaban: Komposisi perolehan angka kredit yang mengharuskan komposisi minimal 80% kegiatan pengawasan dan minimal 20% kegiatan pengembangan profesi adalah tidak benar, karena sesuai dengan juknis hal 175 – 178 perolehan angka kredit sub unsur pengembangan profesi adalah berbeda untuk setiap pangkat dan jabatan. Kegiatan pengembangan profesi tidak sulit untuk dilaksanakan karena banyak butir kegiatan yang termasuk unsur pengembangan profesi pengawasan, antara lain pelaksanaan PKS. Angka kredit pengembangan profesi per 1 Oktober 1996 memang belum terisi, tetapi selanjutnya diisi dengan angka kredit pengembangan profesi yang diperoleh auditor. Dengan demikian auditor tersebut tidak akan mengalami kesulitan pada saat ketentuan mengenai komposisi pengembangan profesi diberlakukan secara ketat mulai kenaikan pangkat tahun 2001.

48.

Pertanyaan: Apakah terdapat cara pemberian angka kredit bagi pembuatan karya tulis/ karya ilmiah / terjemahan / saduran / penerbitan buku yang dilakukan oleh lebih dari satu orang PFA? Jawaban: Pemberian angka kredit bagi pegawai yang membuat karya tulis/karya ilmiah/terjemahan/saduran/penerbitan buku yang dilakukan oleh lebih dari satu orang sudah diatur dalam surat Keputusan MENPAN No. 19/1996 pasal 12 yaitu 60 % bagi penulis utama dan 40 % bagi penulis pembantu dari angka kredit kategori penulisan yang berlaku baik untuk Auditor Ahli maupun Auditor Trampil. Jumlah penulis pembantu sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

25


49.

Pertanyaan: Bagaimana mengenai angka kredit kumulatif pengembangan profesi? Jawaban: Sesuai SK Kepala BPKP Nomor: 13.00.00-125/K/1997 halaman 175, Angka kredit yang harus diperoleh atau wajib dikumpulkan untuk pengembangan profesi bagi Auditor Trampil dan Auditor Ahli untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi adalah sebagai berikut: • Auditor Trampil : 1. Auditor Trampil Pemula sekurang-kurangnya 1 angka kredit 2. Auditor Trampil Pratama sekurang-kurangnya 2 angka kredit 3. Auditor Trampil Muda sekurang-kurangnya 4 angka kredit 4. Auditor Trampil Muda Gol. III/d sekurang-kurangnya 1,5 angka kredit dalam 2 tahun • Auditor ahli : 1. Auditor Ahli Pratama sekurang-kurangnya 3 angka kredit 2. Auditor Ahli Muda sekurang-kurangnya 8 angka kredit 3. Auditor Ahli Madya sekurang-kurangnya 15 angka kredit 4. Auditor Ahli Utama sekurang-kurangnya 30 angka kredit 5. Auditor Ahli Utama Gol. IV/e sekurang-kurangnya 15 angka kredit dalam 2 tahun. Berdasarkan uraian di atas unsur pengembangan profesi pengawasan yang diperlukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi merupakan delta dan bukan angka kredit kumulatif. Penerapan ketentuan tersebut mulai diberlakukan secara penuh untuk kenaikan pangkat pada 1 April 2001 sehingga PFA yang tidak memenuhi syarat pengembangan profesi, kenaikan pangkatnya tidak dapat dipertimbangkan.

50.

Pertanyaan: a. Bagaimana cara pelaksanaan tugas / menyadur buku dan bahan lain di bidang pengawasan? b. Bagaimana kriteria karya tulis yang diakui LIPI? Jawaban: a. Penilaian penyaduran buku dan lain-lain tetap berdasarkan norma hasil. Mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan tugas/kegiatan membuat hasil karya tulis tidak perlu diatur dan penilaian hasil karya tulis yang dipublikasikan sepenuhnya diserahkan kepada tim penilai. b. Sampai saat ini BPKP belum mempunyai kriteria karya tulis dan daftar majalah yang diakui LIPI.

26


51.

Pertanyaan: Bagaimana batasan antara forum intern dan forum ekstern untuk kegiatan ekspose? Jawaban: Batasan antara forum intern dan forum ekstern bergantung kepada panitia penyelenggara yang bertanggung jawab atas kegiatan forum tersebut. Jika panitia penyelenggara adalah BPKP maka forum tersebut adalah forum intern. Sedangkan jika panitia penyelenggara adalah instansi di luar BPKP maka forum tersebut adalah forum ekstern.

52.

Pertanyaan: Bolehkah PKS dilaksanakan hanya oleh anggota tim dan ketua tim? Jawaban: • •

53.

PKS adalah diskusi kelompok untuk memecahkan permasalahan yang ditemui pada saat melaksanakan tugas. PKS tersebut boleh dilaksanakan oleh ketua dan anggota tim sepanjang persyaratannya dipenuhi oleh PFA. Persyaratan PKS yang harus dipenuhi adalah : 1. Rencana PKS dari Kepala/Pimpinan Unit organisasi 2. Daftar hadir 3. Makalah dari Pemrasaran 4. Notulen hasil PKS yang berisi simpulan.

Pertanyaan: Pembuatan makalah menurut Juknis Nomor: KEP-13.00.00-125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997: 1) Cara penghitungan angka kreditnya harus disahkan oleh Instansi Pembina, untuk Perwakilan BPKP siapa yang dimaksud sebagai Instansi tersebut? 2) Apakah perlu Surat Tugas terlebih dahulu untuk memproses makalah? Jawaban: 1). Sampai saat ini belum ada aturan pelaksanaan yang tegas mengenai instansi pembina untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2). Penulisan makalah tidak memerlukan surat tugas dan merupakan inisiatif/kreatifitas auditor yang bersangkutan.

27


54.

Pertanyaan: Adakah peraturan tentang pembuatan paper atau makalah, misalnya banyaknya halaman dan siapa yang menilai ( Pusat atau Perwakilan )? Jawaban: Sebelum ada ketentuan lebih lanjut, diserahkan pada kebijakan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

28


1.2. PENUNJANG 55.

Pertanyaan: Bagaimana kejelasan mengenai pemberian angka kredit atas kegiatan kepanitiaan yang ditetapkan hanya sekali dalam setahun dengan tarif 0,5 dan kepanitiaan apa saja yang dapat dinilai? Jawaban: • Menurut Kep. MENPAN. No.19/1996 lampiran 1a dan 1b, angka kredit bagi anggota kepanitiaan intra/antar instansi ditetapkan satu kali dalam setahun yaitu sebesar 0,5. Apabila seorang PFA melakukan beberapa kali tugas kepanitiaan, yang diakui hanya sekali tugas kepanitiaan dalam setahun dengan angka kredit 0,5. • Kriteria kegiatan kepanitiaan yang dapat diberikan angka kredit adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh instansi pemerintah yang berkaitan dengan kedinasan.

56.

Pertanyaan: 1. Apakah Tim GDN dapat diidentikkan dengan Kepanitiaan? 2. Atas PFA yang menjadi anggota IAI dan juga sebagai pengurus IAI di tingkat propinsi, bagaimana penilaian angka kreditnya? Jawaban: 1. Tidak, yang dapat diberi angka kredit adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh instansi pemerintah. 2. Hanya diberi nilai angka kredit yang menguntungkan / lebih besar.

57.

Pertanyaan: Bagaimanakah pengakuan angka kredit untuk kartu keanggotaan organisasi profesi yang diperoleh PFA yang kartu keanggotaannya hanya diterbitkan oleh pusat sedang PFA yang bersangkutan berada di daerah? Jawaban: Angka kredit untuk keanggotaan organisasi profesi PFA tersebut dinilai sebagai keanggotaan organisasi profesi pusat sebesar 0,75 .

29


58.

Pertanyaan: Apakah tanda penghargaan Satya Lencana Pengabdian 10, 20, dan 30 tahun dapat diberikan angka kredit? Jawaban: Merujuk Kep.MENPAN Nomor: 19/1996 tanggal 2 Mei 1996 lampiran 1A dan 1 B no. D Unsur Penunjang, sub unsur no. 5 menyebutkan: Memperoleh penghargaan / tanda jasa : 1. Tanda jasa dari pemerintah prestasi kerjanya, setiap tanda jasa: Tingkat Internasional / Nasional : 3,5 Tingkat Propinsi : 2,5 Tingkat Kabupaten / Kotamadya : 2 2. Gelar kehormatan Akademis : Setiap memperoleh Gelar : 15 Perolehan penghargaan Satya Lencana Pengabdian 10, 20, 30 tahun termasuk dalam kelompok tingkat internasional/nasional dengan angka kredit sebesar 3,5 setiap penghargaan.

59.

Pertanyaan: Apakah kegiatan mengajar di STAN dapat dinilai/dihitung angka kreditnya? Jawaban: Salah satu sub unsur penunjang dalam SK MENPAN No. 19/1996 adalah mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan (Diklat) pegawai. Besarnya angka kredit sebesar 0,024 per dua jam. PFA yang mengajar di STAN dapat diberikan angka kredit, sepanjang mendapat surat penugasan dari pimpinan unit.

60.

Pertanyaan: Bagaimana pedoman pelaksanaan kegiatan penunjang? Jawaban: Setiap butir kegiatan penunjang yang dilaksanakan berdasarkan penugasan dapat langsung dihitung angka kreditnya berdasarkan SK MENPAN Nomor: 19/1996. Apabila kegiatan penunjang dilakukan atas inisiatif sendiri, PFA yang bersangkutan dapat melaporkan kepada atasan langsung untuk meminta izin terlebih dahulu. Untuk keperluan penghitungan angka kredit PFA tersebut harus menyerahkan bukti fisik keikutsertaannya agar dapat dibuat SPMK untuk penghitungan angka kredit.

30


61.

Pertanyaan: Apakah sertifikasi seminar dan lain-lain harus dilegalisir? Jawaban: Legalisir perlu dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi pemalsuan/fotokopi sertifikat seminar dan sebagainya. Legalisir dapat dilakukan oleh atasan langsung pada saat PFA melaporkan kegiatannya dan dalam pembuatan SPMK. Atasan langsung dapat memberikan legalisir dengan redaksi “TELAH SESUAI ASLINYA” setelah melihat sertifikat aslinya.

62.

Pertanyaan: Apakah angka kredit untuk tiap golongan pada kegiatan penunjang (Satya Lencana) mungkin ditinjau kembali agar proporsional untuk tiap jenjang kepangkatannya? Jawaban: Penetapan tarif angka kredit untuk kegiatan penunjang dalam JFA ditentukan sepenuhnya oleh MENPAN. Tarif angka kredit tersebut diberlakukan sama untuk setiap jabatan fungsional yang ada.

63.

Pertanyaan: Mengapa belum ada aturan yang mengatur pisah batas penghitungan angka kredit dalam setiap enam bulan dan belum ada aturan yang secara tegas mengharuskan dihitung setiap enam bulan? Jawaban: Penetapan angka kredit yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dimaksudkan untuk keperluan mutasi kepegawaian seorang Pejabat Fungsional Auditor. Mutasi kepegawaian tersebut dapat berupa kenaikan pangkat/jabatan, pembebasan sementara untuk keperluan tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara dan sebagainya. Dengan demikian, penetapan angka kredit tersebut pada dasarnya dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhannya. Untuk keperluan naik pangkat, telah ditentukan pula bahwa penetapan angka kredit tersebut dilakukan pada bulan Januari dan Juli karena periode kenaikan pangkat seorang PNS adalah bulan April dan Oktober. Perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan kegiatan penilaian/penghitungan angka kredit, bagaimana agar kegiatan tersebut dapat mempermudah pelaksanaan pekerjaan baik untuk

31


Tim Penilai maupun Pejabat Fungsional Auditor yang bersangkutan, misalnya penilaian dilakukan 6 bulan sekali, walaupun penetapan angka kreditnya dilakukan sesuai kebutuhan. 64.

Pertanyaan: Kapankah angka kredit sebagai anggota IAI dapat diakui? Jawaban: Keanggotaan IAI yang diperoleh oleh seorang Pejabat Fungsional Auditor dapat diberikan angka kreditnya segera setelah Pejabat Fungsional Auditor yang bersangkutan memperoleh dan menyerahkan bukti kartu keanggotaannya kepada Tim Penilai dan setiap tahun memperoleh angka kredit 0,75 untuk tingkat internasional / nasional serta 0,50 untuk tingkat propinsi.

65.

Pertanyaan: Seorang pegawai (Pembantu Akuntan) melanjutkan pendidikan SI/Sos Pol, Angka Kreditnya diberikan dalam unsur penunjang yaitu 5, kemudian pegawai tersebut melanjutkan S2, berapa angka kredit yang dapat diberikan, 5 pada Unsur Utama atau 5 pada Unsur Penunjang? Jawaban: Sesuai SK Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. KEP-13.00.00125/K/1997 butir VI c halaman 158 butir (4) : Auditor yang memperoleh gelar kesarjanaan yang lebih tinggi, tetapi diluar tugas pokoknya di bidang pengawasan di berikan angka kredit dalam unsur penunjang sebesar 5.

66.

Pertanyaan: Untuk Pejabat Fungsional Auditor yang menjadi Tim Penilai, supaya dinaikkan Angka Kreditnya dari 0,5 menjadi 1,0 per tahun atau lebih, sehingga tidak kalah dengan penilaian Angka Kredit untuk Seminar mengingat tugas penilai juga perlu dimotivasi. Jawaban: Anggota Tim Penilai JFA hanya dapat diberikan angka kredit sebesar 0,5 setiap tahun sesuai SK MENPAN Nomor: 19/1996 lampiran 1 B.

32


II. ORGANISASI, MUTASI DAN TATA USAHA. 67.

Pertanyaan: Apa yang harus dilakukan oleh PNS yang sudah magang dan sudah lulus sertifikasi untuk menjadi JFA? Jawaban: Apabila seluruh persyaratan untuk diangkat dalam JFA sudah terpenuhi, dapat segera dilakukan proses pengangkatan pertama (lihat SE Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: SE-06.04.00-22/K/1999 butir IV huruf B dan C).

68.

Pertanyaan: Himpunan Peraturan JFA halaman 240 merupakan tabel angka kredit kumulatif untuk pengangkatan pemindahan ke Jabatan Fungsional Auditor. Apakah tabel tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk pengangkatan pertama? Jawaban: Tabel tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar pengangkatan pertama. Tabel tersebut merupakan table untuk pengangkatan pemindahan dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional Auditor.

69.

Pertanyaan: Bisakah seorang pegawai Tata Usaha menjadi Pejabat Fungsional Auditor? Apa dasar dan kriterianya? Jawaban: Selama ini belum ada kebijakan pimpinan tentang pemindahan pegawai TU ke JFA.

70.

Pertanyaan: Apakah tanda telah mengikuti diklat sertikasi dapat dianggap sebagai pemberitahuan lulus sehingga bisa digunakan sebagai syarat untuk kenaikan pangkat/jabatan? Jawaban: Tanda telah mengikuti diklat sertifikasi tidak dapat dianggap sebagai pemberitahuan lulus, tetapi dapat digunakan untuk mengajukan penghitungan angka kredit. Sedangkan

33


untuk persyaratan kenaikan pangkat/jabatan digunakan sertifikat tanda lulus (STTPL). 71.

Pertanyaan: Seorang PNS (pegawai administrasi) telah lulus Sarjana Akuntansi yang diperoleh dengan ijin belajar dan kemudian yang bersangkutan menjadi Ajun Akuntan Khusus, apakah pegawai tersebut dapat diakui sebagai Auditor Ahli? Jawaban: Pertama PNS tersebut diangkat menjadi Auditor Trampil selanjutnya dari Auditor Trampil dimungkinkan menjadi Auditor Ahli melalui pindah jalur dengan persyaratan tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-13/00.00-125/K/1997 angka IX huruf D.

72.

Pertanyaan: Apakah seorang pegawai berstatus Pejabat Struktural yang berkeinginan untuk menjadi PFA dapat pindah ke JFA? Jawaban: Pejabat Struktural dapat pindah ke Jabatan Fungsional Auditor setelah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 13.00.00-125/K/1997 angka IX huruf D.

73.

Pertanyaan: Siapa yang menandatangani SPMT bagi pegawai yang diperbantukan pada Bakorstanas, dan apa yang menjadi bukti bahwa pekerjaan telah dilaksanakan (karena bersifat rahasia)? Jawaban: Yang menandatangani SPMT bagi pegawai yang diperbantukan pada Bakorstanas adalah Pejabat Eselon II pada Bakorstanas. Bukti bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan berupa Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan (SPMK) dan routing slip dari Pengawas/Supervisornya di Bakorstanas. Selama pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor yang diperbantukan pada Bakorstanas tersebut termasuk salah satu butir kegiatan pengawasan seperti pada lampiran Ia dan Ib Keputusan MENPAN Nomor: 19/1996 maka kegiatan tersebut dapat diakui angka kreditnya. Sebaliknya jika kegiatan tersebut tidak termasuk dalam salah satu butir kegiatan pengawasan pada

34


Keputusan MENPAN No. 19/1996 berarti pegawai JFA tersebut ditugaskan di luar Jabatan Fungsional Auditor, sehingga perlu dibuatkan SK Pembebasan Sementara dari JFA.

74.

Pertanyaan: Apakah tidak terlalu boros apabila dalam penilaian angka kredit Pejabat Fungsional Auditor harus disediakan dokumen pendukung yang berupa bukti/hasil kegiatan yang telah dilakukan? Jawaban: Pemborosan dokumen tidak akan terjadi. Penghitungan angka kredit tidak perlu disertai dengan dokumen/bukti asli/fotokopi hasil kegiatan. Dokumen yang harus dilengkapi Pejabat Fungsional Auditor untuk keperluan penghitungan angka kredit adalah Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan (SPMK), Surat Tugas (ST), Formulir Kendali Mutu (KM) dan bukti hasil kegiatan berupa Routing Slip Laporan.

75.

Pertanyaan: Seandainya seorang auditor per April dapat naik pangkat dengan angka kredit yang dihitung berdasarkan angka kredit yang hanya kurang 0,5 dengan ikut dimasukkannya angka kredit berdasarkan penugasan per tanggal selesai 25 Januari tahun berikutnya. Apakah dapat dibenarkan? Jawaban: Berdasarkan SK Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP13.00.00-125/K/97 butir VII A, penetapan angka kredit untuk Kenaikan Pangkat 1 April dilakukan pada bulan Januari. Dengan demikian posisi kumulatif angka kredit untuk kenaikan pangkat 1 April adalah sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya

76.

Pertanyaan: Jika seorang lulusan D IV dalam pangkat terakhir sudah 4 tahun atau lebih tetapi yang bersangkutan belum lulus sertifikasi JFA, apakah yang bersangkutan bisa naik pangkat secara reguler atau bahkan melalui kenaikan pangkat penyesuaian? Jawaban: Apabila yang bersangkutan belum berstatus PFA yang bersangkutan dapat menggunakan

35


kenaikan pangkat reguler. Bila sudah berstatus PFA, yang bersangkutan tidak dapat menggunakan kenaikan pangkat di luar ketentuan JFA. 77.

Pertanyaan: Seorang auditor yang pangkatnya sudah lebih dari 6 tahun terhitung kenaikan pangkat yang terakhir tetapi sebagai PFA belum cukup angka kreditnya untuk naik pangkat, apakah yang bersangkutan harus diberhentikan sementara dari JFA? Jawaban: Sesuai SKB Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala BAKN dan Sekjen BPK tanggal 6 Juni 1996 pasal 15 ayat (1), Auditor Trampil atau Auditor Ahli dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu : a). Enam tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan dalam pangkat terakhir belum dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi bagi Auditor Trampil Pemula, Auditor Trampil Pratama dan Auditor Trampil Muda gol. III/c serta Auditor Ahli Pratama sampai dengan Auditor Ahli Utama gol. IV/d. b). Dua tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan dalam pangkat terakhir belum dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) untuk Auditor Trampil Muda gol. III/d dan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) untuk Auditor Ahli Utama gol. IV/e. c) Ketentuan tersebut berlaku setiap dua tahun secara terus menerus selama yang bersangkutan menduduki jabatan tersebut. Dengan demikian yang bersangkutan belum diberhentikan dari JFA. Apabila dalam jangka waktu 3 tahun sejak dibebaskan tersebut yang bersangkutan belum dapat mengumpulkan angka kredit untuk syarat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi atau satu tahun sejak dibebaskan sementara belum dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 30 untuk Auditor Trampil Muda golongan III/d dan 50 untuk Auditor Ahli Utama golongan IV/e, maka PFA tersebut diberhentikan dari jabatannya.

78.

Pertanyaan: Bagi calon JFA yang telah mengikuti Diklat Entry Level, dan Auditor Trampil Muda yang telah mengikuti Diklat Pindah Jalur namun belum menerima sertifikat Tanda Lulus dan baru menerima surat pemberitahuan lulus: - Apakah langsung dapat diberikan SK Pengangkatan Pertama dalam JFA / Pengangkatan dalam Jabatan Auditor Ahli Pratama? - Bagaimana bentuk SK-nya?

36


Jawaban: Sesuai Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: SE06.04.00-22/K/1999 tanggal 11 Januari 1999 : - Butir IV B 1, salah satu persyaratan PNS untuk dapat diangkat pertama kali dalam JFA adalah telah mengikuti diklat kedinasan yang khusus diadakan untuk JFA dan memperoleh Sertifikat Tanda Lulus yaitu Sertifikat Masuk Auditor Trampil/Ahli. - Bentuk SK Pengangkatan Pertama dalam JFA dapat dilihat dalam Lampiran XXX, sedangkan bentuk SK Alih Jabatan dari Auditor Trampil ke dalam jabatan Auditor Ahli akan segera dikirimkan ke masing-masing unit kerja. - Tanggal berlakunya SK Pengangkatan Pertama Kali dalam JFA dapat dilihat dalam butir IV.D, sedangkan untuk SK Alih Jabatan tanggal berlakunya sama dengan ketentuan pada SK Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor pada butir V.E . 79.

Pertanyaan: Selama diangkat sebagai PKP yang bersangkutan telah menerima Tunjangan Fungsionalnya, namun setelah selesai pendidikan D.IV, apakah yang bersangkutan masih berhak menerima tunjangan fungsional (PKP) dimaksud? Jawaban: Selama Keppres Tunjangan JFA belum terbit, maka Tunjangan Fungsional PKP tetap diberlakukan. Berkaitan dengan PFA yang selesai pendidikan D.IV dan termasuk dalam SK Inpasing No. KEP-258/1996 tanggal 1 Oktober 1996 yang bersangkutan juga tetap berhak atas tunjangan fungsional tersebut.

80.

Pertanyaan: Auditor yang diberhentikan dari jabatan fungsional karena sudah 9 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat tetapi lulus sertifikat JFA apakah masih dapat melaksanakan audit? Jawaban: Pada dasarnya yang dapat melaksanakan tugas pengawasan adalah PFA yang telah lulus sertifikasi auditor. Dengan demikian, Auditor yang telah diberhentikan dari JFA, apabila diperlukan untuk kepentingan dinas, tetap dapat melakukan tugas pengawasan.

81.

Pertanyaan: Terdapat

seorang Pembantu Akuntan (Auditor Trampil) yang memperoleh Ijazah S1

37


dan memiliki izin serta berpangkat Penata Muda Tk.I Gol. III/b, berkeinginan untuk diikutkan dalam sertifikasi Alih Jalur. Juga terdapat pegawai Tata Usaha yang memperoleh Ijazah S1 disiplin Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (beregister) dan ingin masuk ke JFA. Mohon pengarahan agar dapat disepakati kriterianya. Jawaban: Sesuai Buku Pedoman Diklat Auditor PDA (halaman 66) yang bersangkutan dapat mengikuti Diklat pembentukan Auditor Ahli (untuk Auditor Trampil). Sedangkan untuk pegawai Tata Usaha yang ingin pindah ke JFA sampai saat ini belum ada kebijakan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 82. .

Pertanyaan: Seorang Auditor Ahli Pratama dengan pangkat Penata Muda/gol. IIIa per Oktober 1995. Angka Kredit pegawai yang bersangkutan sampai dengan periode 31 Desember 1998 sebesar 137. Kemudian yang bersangkutan pada tanggal 1 Januari 1999 mendapat tugas belajar S2 di Australia. a. Dengan telah dibebaskan sementara sebagai JFA, apakah kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat diperlakukan sebagai kenaikan pangkat reguler ke Gol. III/b per 1 Oktober 1999 yang akan datang? b. Kalau tidak dapat, kapan pegawai yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya ke Gol. III/b? Jawaban : Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kepala BAKN, Sekjen BPK dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 10 tahun 1996, 49/SK/8/1996 dan KEP-386/K/1996 tanggal 6 Juni 1996 pasal 10 ayat (3) pegawai yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat reguler dengan ketentuan : - Pangkatnya belum mencapai pangkat puncak tertinggi. - Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam tahun terakhir.

38

HIMPUNAN TANYA JAWAB SEPUTAR JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI

Recommend Documents