KEBIJAKAN DALAM IMPLEMENTASI SPGDT DI INDONESIA
dr. Chairul Radjab Nasution, SpPD, KGEH, FINASIM, FACP, M.Kes Plt. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Disampaikan pada acara Seminar Nasional & Workshop 2016, Jakarta 3 Februari 2016
1
dr. CHAIRUL R. NASUTION, SpPD-KGEH, FINASIM, FACP, M.Kes PENDIDIKAN 1977-1982 1985 -1991
: Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. : Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jakarta. 1998-2002 : Master Manajemen Rumah Sakit, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2001 : Health Services Management, Royal Melbourne Institute of Technology, Australia. 2008 : Konsultan Gastroenterohepatologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jakarta. 2009 : Fellow of The Indonesian Society of Internal Medicine, Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jakarta. 2010 : Fellow of The American College of Physician PENGALAMAN ORGANISASI •Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta. •Wakil Ketua Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia Jakarta Raya. •Ketua Indonesian Association for The Study of the Liver (InaASL), Cabang Jakarta. •Ketua Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia, Cabang Jakarta. •Ketua Perkumpulan Digestive-Endoscopy Indonesia, Cabang Jakarta. •Wakil Ketua PB PDMMI (Persatuan Dokter Managemen Medis Indonesia). •Sekretaris Jenderal PB PAPDI JABATAN SEBELUMNYA 1992 :Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUP Fatmawati, Jakarta. 1996 :Kepala Bagian Sekretariat RSUP Fatmawati, Jakarta. 2003 :Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUP Fatmawati, Jakarta. 2003 :Konsultan Pelayanan RSUP Fatmawati, Jakarta. 2005 :Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Fatmawati, Jakarta. 2006 :Kepala Komite Etik dan Hukum RSUP Fatmawati, Jakarta. 2008 :Direktur Utama RS Djamil Padang. 2008:Direktur Utama RSUP Fatmawati, Jakarta 2011-2015 : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan 2015 - sekarang : SAM Bid Tek Kes dan Globalisasi 2015 – sekarang : Plt. Dirjen Pelayanan Kesehatan
OUTLINE 1. KONDISI PELAYANAN GAWAT DARURAT SAAT INI 2. KONSEP PENGEMBANGAN SPGDT 3. ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PELAYANAN GAWAT DARURAT 4. IMPLEMENTASI SPGDT
KONDISI PELAYANAN GAWAT DARURAT SAAT INI
DI INDONESIA SAAT INI… Kejadian sehari-hari yang dihadapi masyarakat
PELAYANAN KESEHATAN • • • •
Belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Belum merata pelayanan diseluruh wilayah Indonesia Perbedaan distribusi SDM dan fasyankes Keterbatasan sistem komunikasi dan transportasi dibeberapa wilayah • Masih terfokus pada pengembangan Puskesmas dan RS, belum banyak menyentuh masyarakat untuk melakukan upaya preventif
SITUASI PELAYANAN GAWAT DARURAT SAAT INI • Belum semua fasyankes memiliki pelayanan gawat darurat yang sesuai dg standar • Kurangnya pelayanan di pelayanan gawat darurat yang berfokus pada
Patient Safety • Kurangnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan di pelayanan gawat darurat • Belum optimalnya jejaring komunikasi dan koordinasi antar Pemerintah, Institusi Pendidikan, Dinkes, Fasyankes, OP dan masyarakat dlm penanganan kegawatdaruatan
• Belum optimalnya sistem rujukan antar fasyankes • Belum ditetapkannya Sistem Pelayanan Gawat Darurat (EMSS) yang terpadu dari pra fasyankes hingga fasyankes
Gambaran pelayanan di IGD RS saat ini:
Belum adanya kegawatdaruratan terintegrasi
Fakta bhw pelayanan kesehatan khususnya penanganan kegawatdaruratan perlu ditingkatkan untuk menekan angka kematian dan mencegah kecacatan
sistem penanganan yang standar dan
Perlu sistem yang terpadu didukung dengan sistem komunikasi
SPGDT
SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) adalah suatu tata cara penyelenggaraan pelayanan gawat darurat yang terintegrasi berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119
KONSEP PENGEMBANGAN PELAYANAN GAWAT DARURAT
TUJUAN SPGDT RESPON CEPAT Time Saving Is Life And Limb Saving YAN GADAR OLEH NAKES
SISTEM KOMUNIK ASI
SPGDT
MELIBAT KAN MASYA RAKAT
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan
Mempercepat respon penanganan korban
YAN AMBULANS
Menyelamatkan jiwa dan mencegah kecacatan
KONSEP PENGEMBANGAN SPGDT SISTEM KOMUNI KASI
SPGDT
• • • •
DIKELOLA OLEH PUSAT KOMANDO NASIONAL SINGLE NUMBER, KODE AKSES 119 TERINTERGRASI DG PSC & FASYANKES TERHUBUNG DG KEPOLISIAN, PEMADAM KEBAKARAN DLL
• PUSAT KOMANDO NASIONAL/NATIONAL COMMAND CENTER (NCC) • DI KEMENTERIAN KESEHATAN • FUNGSI: MEMILAH PANGGILAN, MENERUSKAN KE PSC, DAN DOKUMENTASI, MONITORING, PELAPORAN SERTA EVALUASI
NCC
PSC
FASYAN KES
• • • •
• PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) • WAJIB DIBENTUK DITIAP2 KABUPATEN/KOTA • BAGIAN RANGKAIAN KEGIATAN SPGDT PRA FASYANKES
PUSKESMAS, KLINIK DAN RS MELAKUKAN PELAYANAN GAWAT DARURAT SESUAI STANDAR MELALUI PENDEKATAN MULTI DISIPLIN RS WAJIB MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN INFORMASI RS
ALUR PELAYANAN DALAM SPGDT Pusat Komando Nasional / NCC
Panggilan Darurat
Fasilitas Aplikasi di NCC dan PSC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PSC Kab/Kota
Tim PSC, Ambulans, Fasyankes
Call Tracker Algoritma Informasi faskes Informasi TT Halo Kemkes Informasi Ambulans Aplikasi reporting dan dashboard monitoring
ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PELAYANAN GAWAT DARURAT
TRISAKTI: Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik; Berkepribadian dlm budaya
9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia
PROGRAM INDONESIA PINTAR
PROGRAM INDONESIA SEHAT
PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA
RENSTRA 2015-2019
PARADIGMA SEHAT
PENGUATAN YANKES
KELUARGA SEHAT
JKN
D T P K
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
3 DIMENSI PEMBANGUNAN:: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
VISI DAN MISI PRESIDEN
PROGRAM INDONESIA SEHAT RENSTRA 2015-2019
Pilar 1. Paradigma Sehat Program • Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan • Promotif - Preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan • Pemberdayaan masyarakat
INOVASI: SPGDT
Pilar 2. Penguatan Yankes Program • Peningkatan Akses terutama pd FKTP • Optimalisasi Sistem Rujukan • Peningkatan Mutu
Penerapan pendekatan Penerapan continuum pendekatan of care continuum of care Intervensi berbasis Intervensi berbasis resiko kesehatan resiko kesehatan (health risk) (health risk)
KELUARGA SEHAT
Pilar 3. JKN Program • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu & Kendali Biaya • Sasaran: PBI & Non PBI Tanda kepesertaan KIS D T P K 15
LANDASAN HUKUM TERKAIT
1. 2. 3. 4. 5. 6.
UU 36/2009 tentang Kesehatan UU 44/2009 tentang RS Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/I/2043/2013 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (Public Safety Center)
UU 36 Th 2009 tentang Kesehatan, pasal 85: Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan
UU 44/2009 tentang RS, pasal 29: Setiap RS wajib memberikan pelayanan gawat darurat kpd pasien sesuai dg kemampuan pelayanannya
Kepmenkes 856/2009 ttg Standar IGD RS: Setiap RS wajib memiliki yan gadar yg memiliki kemampuan: - melakukan pemeriksaan awal kasus – kasus gadar - Melakukan resusitasi & stabilisasi (life saving)
INPRES NO. 4 TH 2013 “PROGRAM DEKADE AKSI KESELAMATAN JALAN” Pilar V (Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan) Koordinator : Menteri Kesehatan Bertanggung jawab meningkatkan: Penanganan pra kecelakaan meliputi promosi dan peningkatan kesehatan pengemudi pd keadaan/situasi khusus Penanganan pasca kecelakaan dg Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) PROGRAM
Penanganan Pasca Kecelakaan
AKSI
Pembentukan SPGDT di setiap kab/kota
KELUARAN
1. Tersediannya 1 pusat layanan informasi cepat (Hotline Service Center) 2. Tersedianya tenaga terlatih dlm penanggulangan penderita gawat darurat 3. Tersedianya PSC
IMPLEMENTASI SPGDT
VISI
• Terwujudnya Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang terintegrasi menuju masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.
MISI
• Meningkatkan kualitas pelayanan gawat darurat mulai dari pra fasyankes, fasyankes dan antar fasyankes. • Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin penanganan kasus-kasus kegawatdaruratan yaitu dalam rangka penyelamatan jiwa dan mengurangi angka kecacatan. • Menjamin ketersediaan SDM kesehatan/non kesehatan dan sarana prasarana serta peralatan kesehatan. • Menciptakan tata kelola sistem kegawatdaruratan yang baik melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait. • Mengurangi angka kematian dan angka kecacatan.
Sudah tersedia kode akses kegawatdaruratan kesehatan 119
Telah disusun Algortime kegawatdaruratan bersama dg ARVI
Kemenkes sdg menyelesaikan proses pengadaan di NCC Permenkes ttg SPGDT sudah dalam tahap harmonisasi dan sinkronisasi di Biro Hukum Kemkes Beberapa daerah telah mengembangkan SPGDT dg
Saat ini telah terbentuk kurang lebih 40 PSC
GAMBARAN LAYOUT NCC
