KEBIJAKAN PROGRAM KARANTINA KESEHATAN NASIONAL

KEBIJAKAN PROGRAM KARANTINA KESEHATAN NASIONAL Oleh ... (Indonesia Sehat 2010, assesmen Juni 2009, ... Pendekatan. Title: PowerPoint Presentation...

34 downloads 777 Views 5MB Size
KEBIJAKAN PROGRAM KARANTINA KESEHATAN NASIONAL Oleh Moch. Mardi ,SKM.M.Kes Kasubdit Karantina Kesehatan Ditjen PP & PL

Disampaikan pada : Pertemuan Lintas Sektor

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Tanggal 16-19 Februari 2009

MULTIPLE BURDEN BANGSA BIDANG KESEHATAN

New Emerging Inf Disease, PHEIC

Peny Infeksi Peny. rakyat

Perubahan Prilaku / kebiasaan masy. ( makan, interaksi, dll )

Health system reform

Laboratory

Surveillance

Command & coordination

Case management

SARS

EID-safe home Dis.Control

Avian Flu

Risk comm.

Influenza & Other EIDs ?

Logistics

Climate change

BERTANYA : PADA DIRI MASING-MASING

Pertanyaan

Apakah target yang telah ditetapkan (Indonesia Sehat 2010, assesmen Juni 2009, Penerapan penuh IHR 2012 dll) diperkirakan akan tercapai?

 Do we know clearly the problems?  Do we know clearly its solution?

 Do we have THE SPIRIT?

Apabila engkau mendengar adanya wabah pada suatu daerah, janganlah engkau mengunjungi daerah itu sementara, apabila kalian berada didaerah itu , janganlah engkau keluar dari daerah itu ( HR Bukhari dan Muslim ) Dialog Umar bin Khattab ( ikhtiar untuk berpindah dari takdir jelek ke yg lebih baik)

Sejarah (1) Quarantine : berarti 40. Dulu semua penderita diisolasi selama 40 hari. Tindakan KARANTINA tersebut pertama kali dilakukan di VENESIA (1348) terhadap kapal yang dicurigai terjangkit penyakit PES (PLAGUE) 1348 : 60 juta kematian disebabkan Pes (Black Death) Venesia menolak kapal & penumpang dari daerah terjangkit. 1377 : Rogusa, Penerapan isolasi 2 bulan kpd penumpang 1383 : Marseille, Undang2 Karantina yg pertama 2003 : SARS Outbreak, China,Spore,Hongkong,Taiwan,Canada 2004 : Yellow fever Outbreak (Liberia) dari 3 kasus 2 meninggal 2005-07: Avian Flu 2009 : Kolera di Zimbabwe dan Ebola pada manusia dan babi di Philipine DI INDONESIA:

– 1911 Pes masuk melalui Pelabuhan Tg. Perak, Surabaya – 1916 Pes masuk melalui Pelabuhan Semarang

– 1923 Pes masuk melalui Pelabuhan Cirebon

Sejarah (2) -

Pada jaman Belanda penanganan kesehatan di pelabuhan di laksanakan oleh HAVEN ARTS (Dokter Pelabuhan) dibawah HAVEN MASTER (Syahbandar)

-

Saat itu di Indonesia hanya ada 2 Haven Arts yaitu di Pulau Rubiah di Sabang & Pulau Onrust di Teluk Jakarta

-

Pada tahun 1949/1950 oleh Pemerintah RI dibentuk 5 Pelabuhan Karantina, yaitu : - 1. Pelabuhan Karantina Klas I : Tg. Priok dan Sabang

- 2. Pelabuhan Karantina Klas II : Surabaya dan Semarang - 3. Pelabuhan Karantina Klas III : Cilacap PERAN RESMI PEMERINTAH RI DLM KES PELABUHAN DIMULAI

Sejarah (3) Pada 1970, terbit SK Menkes No.1025/DD /Menkes, ttg pembentukan Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut (DKPL) & Dinas Kes Pelabuhan Udara (DKPU). Baik DKPL maupun DKPU non eselon. Jumlah : – 60 DKPL – 12 DKPU Kegiatan DKPL dan DKPU baik teknis maupun administratif meski satu kota, terpisah.

Sejarah (4) SK Menkes Nomor 147/Menkes/IV/78 DKPL/DKPU dilebur menjadi KANTOR KESEHATAN PELABUHAN dengan eselon IIIB. Jumlah KKP menjadi : 10 KKP Kelas A 34 KKP Kelas B SK Menkes 630/Menkes/SK/XII/85, menggantikan SK No.147 (Eselon KKP sama IIIB), jumlah KKP berubah menjadi 46: 10 KKP Kelas A 36 KKP Kelas B (ditambah Dili dan Bengkulu)

Sejarah (5) Tahun 2004 terbit SK Menkes No.265/Menkes/SK/III tentang Organisasi & Tata Kerja KKP : KKP di Klasifikasikan menjadi : a. KKP Kelas I (eselon II B) : 2 KKP b. KKP Kelas II (eselon III A) : 14 KKP c. KKP Kelas III (eselon III B) : 29 KKP KKP di Indonesia seluruhnya ada 45 KKP Tahun 2007 terbit Permenkes No.167 merupakan revisi Kepmenkes No.265 ttg Organisasi & Tata Kerja KKP : 48 KKP

Tahun 2008 terbit Permenkes No.356 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP: a. KKP Kelas I (eselon II B) : 7 KKP b. KKP Kelas II (eselon III A) : 21 KKP c. KKP Kelas III (eselon III B) : 20 KKP

PETA LOKASI KKP SE-INDONESIA

KKP Kelas 1 KKP Kelas 2 KKP Kelas 3

Latar belakang....1 Tujuan IHR 2005 mencegah, melindungi dan mengendalikan terjadinya penyebaran penyakit secara internasional dengan melaksanakan Public health response sesuai dengan risiko kesehatan masyarakat dan menghindarkan hambatan yang tidak perlu terhadap perjalanan dan perdagangan internasional Program Karantina mengidentifikasi, mencegah dan menanggulangi kejadian luar biasa (KLB) serta penyakit- penyakit dan masalah kesehatan lain yang berdimensi Internasional.

Pemberlakuan Program Karantina Kesehatan :  Meningkatnya kasus AI dan SARS pada beberapa tahun lalu  Perkembangan globalisasi serta semakin mudah dan lancarnya perjalanan lintas dunia, bisnis, transportasi barang

Latar belakang...2 Program Karantina Kesehatan dilaksanakan untuk membangun, memperkuat dan mempertahankan kemampuan dalam melaksanakan penyebaran penyakit yang dapat meresahkan dunia PHEIC (public health emergency International Concern) Indonesia memiliki banyak pintu masuk yang merupakan faktor risiko penyebaran PHEIC Guna mengantisipasi Penyebaran PHEIC dilakukan : – Penguatan Kapasitas inti KKP – Penguatan Surveilans epidemiologi – Pelaksanaan Pembatasan berskala besar ( karantina wilayah dan rumah)

LANDASAN HUKUM

• UU No. 1 Th. 1962 Ttg Karantina Laut • UU No. 2 Th. 1962 Ttg Karantina Udara • UU No. 4 Th. 1984 Ttg Wabah Penyakit Menular • UU No. 23 Th. 1992 Ttg Kesehatan • PP No. 4 Th. 1991 Ttg Penanggulangan Wabah

• PP No. 7 Th. 1999 Ttg Kefarmasian • Kepmenkes No. 1479 Ttg Pedoman Peny. Sistim SE Peny. Menular dan Peny. Tdk Menular • Kepmenkes No. 356 Th. 2008 Ttg Org. dan Tata Kerja KKP • IHR Revisi tahun 2005

Mencegah penyebaran penyakit yang beresiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat

1. Tercegah keluar dan masuk kejadian/penyakit PHEIC melalui pintu masuk negara 2. Tercegahnya penyebaran kejadian/penyakit PHEIC di Wilayah melalui kegiatan karantina wilayah/Rumah

SASARAN • Alat angkut, orang dan barang dari wilayah/ negara terjangkit dan wilayah/negara berisiko • Masyarakat dan lingkungan diwilayah pelabuhan • Masyarakat di Wilayah episenter KLB • RS dan Fasilitas umum di wilayah episenter KLB

(1)

1. Tanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran penyakit /kejadian PHEIC di Pelabuhan/bandara adalah KKP sbagai UPT Depkes 2. Tanggung jawab dalam pelaksanaan karantina wilayah dan karantina rumah dilaksanakan oleh Tim Gerak Cepat yang berada dibawah komando Kepala Daerah 3. Upaya yang dilakukan di Pintu masuk diarahkan pd : - Deteksi dini melalui Kegiatan pengawasan lalu lintas orng,barang dan alat angkut - Penatalaksanaan Kasus (Rujukan,Isolasi dan karantina) - Pengawasan dokumen kesehatan - Penegakan Hukum

(2)

4. Upaya yang dilakukan pada wilayah

episenter KLB • Karantina Rumah • Karantina wilayah • Pembatasan kegiatan sosial berskala besar • Pembatasan kegiatan keagamaan yang mengumpulkan massa • Pengawasan Perimeter • Peliburan sekolah 5. Peningkatan kerjasama internasional dan nasional dalam upaya pelaksanaan karantina kesehatan

Strategi & Pokok Kegiatan 1. Di Pintu Masuk ( KKP)

1.1 Melaksanakan pemantauan alat angkut,kontainer dan isinya yang datang /pergi dari daerah terjangkit .

1.2 Menjamin barang dan alat angkut tidak terkontaminasi sumber infeksi,vektor & reservoar. 1.3 Melakukan dekontaminasi serta pengendalian vektor dan reservoar 1.4 Melakukan pengawasan deratisasi ,disinseksi ,disinfeksi & dekontaminasi 1.5 Memberikan rekomendasi dan pemeriksaan lengkap alat angkut

1.6 Melaksanakan pengawasan pembuangan sisa bahan yang terkontaminasi

1.7 Melakukan pengawasan terhadap agen pelaksana perjalanan dan angkutan di wilayah kedatangan

1.8 Melaksanakan pemeriksaan dokumen dan melakukan tindakan karantina 2. Diwilayah Episenter KLB 2.1

Melakukan pembatasan melalui karantina rumah bagi keluarga/penghuni yang positif kasus PHEIC

2.2 Melakukan Pembatasan sosial bagi wilayah yang ditemukan kasus Positif secara virologi PHEIC melalui Perintah Menteri Kesehatan

2.3 Melakukan pengawasan perimeter diwilayah PHEIC

Prinsip pelaksanaan : • Maximum protection, minimum restriction • Tidak boleh melakukan pembatasan gerak / perlakuan tanpa didasari scientific base justification • Pintu masuk negara ( Pelabuhan, Bandara dan pos lintas batas darat) harus bebas dari tempat sebagai media transmissi penularan penyakit IHR 2005, mengikat semua negara anggota

Pendekatan

MENUJU PELABUHAN SEHAT

-KEKUATAN -KELEMAHAN -PELUANG -ANCAMAN

PEMBANGUNAN LINGKUNGAN / KAWASAN SEHAT

LANDASAN LEGAL FORMAL

KEGIATAN :

VISI & MISI KKP

ANALISIS

-KONDISI SAAT INI -KEBIJAKAN UMUM -IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

STRATEGI

-FORUM PELAB. SEHAT -KOORDINASI -SOSIALISASI -DESINFO -PSM

ACTION PLAN

DUKUNGAN SUMBER DAYA

-PELAYANAN PUBLIK -PEMASYARAKATAN PHBS -PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN -BUDAYA TERTIB -BUDAYA KERJA

PELABUHAN SEHAT: -PRODUKTIF -BERBUDAYA -MODERN -BEBAS DARI PENULARAN PENYAKIT