OPINI
Selasa, 31 Agustus 2010
Pengelolaan pelabuhan nefisiensi di jalur distribusi dan logistik, terutama pelabuhan, terus menjadi topik pembicaraan yang tak ada habisnya. Pembahasan yang dilakukan berulang-ulang—termasuk pembahasan lintas instansi—disebabkan oleh pemerintah dari waktu ke waktu gagal mengatasi masalah yang satu ini. Pemerintah dan BUMN yang menjadi operator cenderung bersikap reaktif pada saat gangguan muncul, tetapi tidak menyelesaikan secara tuntas akar masalahnya. Pemerintah biasanya merasa cukup puas dan lantas melupakan begitu saja setelah gangguan dapat diatasi secara sementara. Akibatnya, problem serupa muncul lagi pada kemudian hari yang disebabkan oleh faktor yang sama pula. Padahal, setiap inefisiensi pada jalur distribusi dan logistik secara langsung menimbulkan biaya ekonomi tinggi yang dapat menekan daya saing produk, baik di pasar domestik maupun global. Salah satu inefisiensi yang terjadi sekarang adalah kongesti kapal di tiga pelabuhan internasional yakni Belawan, Pontianak, dan Banjarmasin, yang masing-masing dikelola PT Pelindo I, PT Pelindo II, dan PT Pelindo III. Kongesti yang sudah berlangsung beberapa pekan tersebut terutama disebabkan oleh pengiriman barang menjelang Lebaran dan arus impor meningkat tajam. Di tiga pelabuhan ini kapal harus menunggu 5 hingga 7 hari untuk mendapatkan pelayanan sandar. Repotnya lagi, kapasitas lapangan penumpukan peti kemas di pelabuhan-pelabuhan tadi mulai kewalahan menampung barang yang masuk. Kongesti ini jelas merugikan pengusaha yang terpaksa harus menanggung berbagai tambahan biaya, bahkan penalti yang dikenakan buyer (pembeli) karena pengiriman barang menjadi terlambat. Konsumen juga jadi korban karena biaya-biaya tadi pada akhirnya membuat harga barang menjadi lebih mahal. Jika dilihat penyebabnya, kongesti ini sebenarnya bukanlah melulu karena pelabuhan dan fasilitas di dalamnya tidak memadai lagi. Kongesti justru terjadi akibat ketidakmampuan pengelola pelabuhan yakni Pelindo, dalam melakukan antisipasi. Langkah antisipasi gagal dilakukan karena manajemen badan usaha milik negara (BUMN) di bidang kepelabuhanan itu, tidak bisa memprediksi peningkatan arus keluar-masuk barang. Padahal, di sejumlah pelabuhan termasuk tiga lokasi tersebut, setiap kali menjelang Lebaran selalu terjadi peningkatan aktivitas bongkar muat barang mengingat frekuensi kedatangan kapal bertambah secara signifikan yaitu 15%-20%. Ketidakmampuan manajemen Pelindo melakukan langkah antisipasi sungguh sangat mengherankan mengingat peningkatan aktivitas di pelabuhan tersebut merupakan fenomena rutin yang terjadi setiap tahun dan bisa diprediksikan volumenya. Dengan adanya kongesti kali ini dan gangguan lain yang terjadi berulang-ulang, sepatutnya pemerintah segera melakukan evaluasi atas kinerja Pelindo secara keseluruhan, yang secara umum masih mengecewakan. Jangan sampai bidang kepelabuhanan—yang notabene merupakan sektor vital dan ikut menentukan daya saing nasional—dikelola secara amatiran.
Mengembalikan kepercayaan publik terhadap pajak
I
TAJUK UTAMA
Semua pelaku terkait kasus Gayus harus dihukum OLEH J. DANANG WIDOYOKO Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW)
Dalam Nota Keuangan RAPBN 2011 yang disampaikan pemerintah kepada DPR tertulis belanja pemerintah Rp1.202 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari perkiraan belanja 2010 yang hanya Rp1.126,1 triliun. ntuk membiayainya, penerimaan dari sektor pajak menjadi andalan. Pada 2011 diharapkan pajak menyumbang Rp839,54 triliun atau meningkat dari perolehan 2010 yang diperkirakan Rp743,33 triliun. Total kontribusi pajak dalam RAPBN 2011 mencapai 77,23%. Berbeda dengan penerimaan dari pajak yang terus meningkat, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) justru mengalami penurunan. Pada 2011, PNBP turun menjadi Rp243,01 triliun dari Rp247,18 triliun pada 2010. Data APBN di atas menunjukkan semakin dominannya pajak sebagai sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, meningkatkan penerimaan dari pajak harus menjadi prioritas pemerintah agar semua rencana dan program mendapatkan pendanaan dan sekaligus mengurangi beban utang yang kian mengkhawatirkan. Meskipun penerimaan dari pajak meningkat, sesungguhnya tax ratio Indonesia belum meningkat secara signifikan.
U
“
VERBATIM
”
K
TAJUK TAMU
“Pasar domestik akan tergerus.” Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko soal peningkatan impor sepatu yang mencapai 70%.
• International Herald Tribune, 29 Agustus
Persaingan Kan-Ozawa emilihan pemimpin Partai Demokrat Jepang pada September mendatang memicu terbentuknya konfrontasi berisiko tinggi antara Perdana Menteri Naoto Kan dan mantan Sekretaris Jenderal partai itu Ichiro Ozawa. Kan kini mencari cara untuk kembali meduduki kursi ketua partai, sementara Ozawa berusaha untuk memulihkan kekuasaan politiknya di dalam partai. Sejak Ozawa belum menunjukkan tanggung jawabnya atas skandal dana politik, sulit baginya untuk mempertahankan tawaran sebagai perdana menteri. Tidak mungkin untuk membenarkan upaya mengubah pemimpin bangsa tanpa mencari mandat publik. Dalam hal ini, kita tidak punya kepentingan untuk melihat pertarungan kekuasaan secara gamblang. Kan dan Ozawa mewakili dua kelompok di DPJ. Mereka sama-sama tidak setuju atas pertanyaan kebijakan utama seperti manifesto partai untuk pemilu Majelis Rendah.
P
• The Asahi Shimbun, 30 Agustus
Dalam RAPBN 2011, tax ratio diperkirakan hanya 12%, meningkat dari 11,9% pada APBN-P 2010. Tax ratio yang rendah menunjukkan rendahnya efektivitas pemajakan di Indonesia karena belum semua potensi pajak terjangkau oleh petugas pajak. Namun, tax ratio yang rendah juga bisa disebabkan oleh bocornya penerimaan pajak karena korupsi. Reformasi perpajakan yang sudah digulirkan beberapa tahun lalu, terutama melalui kebijakan sunset policy hanya menambah pemegang nomor pokok wajib pajak (NPWP) tetapi tidak menambah nominal pajak yang dipungut pemerintah.
dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pertama, dengan menuntaskan kasus korupsi pajak dan melakukan pembersihan total kantor pajak dari anasir-anasir korup. Kasus Gayus yang secara kebetulan terbongkar pada bulan Maret 2010 menjelang batas akhir pengumpulan SPT menurunkan kepercayaan publik hingga ke titik nadir.
Pembersihan total Pada dasarnya pajak adalah rente yang dipungut secara paksa oleh pemerintah terhadap warga negara. Agar warga negara secara sukarela bersedia membayar pajak, maka pajak dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik oleh pemerintah. Selain itu, tingkat kepatuhan warga negara untuk membayar pajak juga dipengaruhi oleh kepercayaan publik terhadap pemungut pajak. Bila pembayar pajak memiliki kepercayaan tinggi, kepatuhan akan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan nominal pajak yang berhasil dipungut pemerintah. Oleh karena itu, ada dua langkah besar yang harus
Reformasi pajak yang diapreasi oleh banyak pihak, seperti istana pasir yang tergerus ombak kasus Gayus. Bahkan kasus korupsi itu telah memunculkan gerakan boikot bayar pajak oleh sebagian masyarakat. Untuk mengembalikan kepercayaan publik dan kredibilitas kantor pajak, kasus Gayus harus dituntaskan. Melihat besarnya uang yang berhasil dikumpulkan, sulit dipercaya Gayus bekerja sendiri. Oleh karena itu, semua pelaku yang terlibat dalam kasus Gayus
Setiap artikel yang dikirim ke redaksi hendaknya diketik dengan spasi ganda maksimal 5.000 karakter, disertai riwayat hidup (curriculum vitae) singkat tentang diri penulis. Artikel yang masuk merupakan hak redaksi Bisnis Indonesia dan dapat diterbitkan di media lain yang tergabung dalam Jaringan Informasi
Rehabilitasi Haiti omisi Sementara Pemulihan Haiti yang dibentuk setelah gempa bumi 12 Januari 2010 telah secara efektif menyalurkan miliaran dolar bantuan rekonstruksi hasil sumbangan masyarakat. Seperti suatu komisi pemulihan bencana alam pada umumnya, komisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jean-Max Bellerive dan mantan Presiden Bill Clinton dinilai terlalu lambat dalam memberikan bantuan sesuai dengan sasaran. Namun, setelah pertemuan di Port-au-Prince bulan ini cukup menjadi angin segar bagi Haiti. Komisi akhirnya memiliki direktur eksekutif—yang berasal dari orang asli Haiti—yaitu mantan penasihat ekonomi Presiden René Préval bernama Gabriel Verret dan sekitar 30 posisi staf penting. Tanpa staf tetap, komisi itu pasti memiliki waktu lebih banyak untuk bekerja keras dalam menunjukkan hasil dan menekan donor untuk memenuhi janjinya.
7
“Banyak perhitungan yang meleset.” Dirut Bakrie Toll Road Harya M. Hidayat mengenai perlunya BKPM memperbaiki dokumen tender tol.
Surat-surat harus dilengkapi dengan identitas pribadi
Bantu Tentara pertahankan NKRI Peringatan 65 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini sedikit terusik, karena menjelang puncak perayaan (17 Agustus) pihak negara tetangga kembali berulah. Berawal dari ditangkapnya tujuh nelayan Malaysia yang sedang mencuri ikan di perairan Tanjung Berakit, Pulau Bintan oleh petugas Pengawas Perikanan Satker Batam pada 13 Agustus 2010. Namun, dalam penangkapan tersebut, kepolisian Malaysia justru melakukan pencegatan di perairan Indonesia. Polisi Malaysia kemudian membawa kapal nelayan Malaysia yang ditahan oleh satuan pengawas RI beserta tiga anggota pengawas perairan Satker Batam. Akhirnya ketiga anggota pengawas yang sempat ditahan di Johor, Malaysia dilepas, demikian juga tujuh nelayan Malaysia yang sempat ditahan pemerintah Indonesia di Batam juga dilepas. Bila mengamati tindakan pihak kepolisian Malaysia yang menangkap dan menahan petugas KKP di wilayah perairan NKRI, kasus ini telah membangkitkan rasa ketersinggungan dan kemarahan rakyat Indonesia. Hal itu muncul karena dorongan nasionalisme. Sejauh yang kita amati selama ini bahwa ego nasionalisme sering kali mengemuka manakala kita merasa atau melihat kepentingan nasional negara terganggu. Selain itu, kita merasa terhina jika melihat sekelompok demonstran di negara lain merefleksikan atau mempertontonkan kemarahan terhadap Indonesia dengan membakar bendera Merah Putih. Kita sering membalas tindakan seperti itu dengan sangat heroik. Sayang, kita tidak
harus dihukum. Bukan hanya polisi yang terlibat melainkan juga seluruh petugas pajak yang bersama Gayus berhasil memanipulasi dan menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar. Juga perusahaan pembayar pajak yang memberikan uang kepada Gayus harus diseret ke pengadilan. Tindakan lain yang harus dilakukan segera adalah membasmi “Gayus-Gayus” lain di kantor pajak. Kebijakan yang bisa dilakukan, misalnya, bekerja sama dengan KPK untuk memeriksa harta kekayaan seluruh petugas pajak. Meskipun pembuktian terbalik belum diadopsi dalam hukum positif di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak bisa menerapkannya sebagai metode pengawasan internal. BISNIS/ILH AM NESABA NA Agar kepatuhan meningkat, maka pembayar pajak harus mendapat garansi bahwa haknya diakui. Bila terjadi perselisihan, pengadilan pajak harus bisa menjadi tempat mencari keadilan. Oleh karena itu diperlukan langkah kedua, yakni penguatan pengawasan dan membasmi korupsi di pengadilan pajak. Posisi pengadilan pajak yang secara administrasi berada di bawah Kementerian Keuangan menjadikan Komisi Yudisial
tidak bisa melakukan pengawasan. Sudah seharusnya pengadilan pajak diletakkan satu atap di bawah Mahkamah Agung dan diawasi oleh Komisi Yudisial seperti halnya pengadilan lainnya. Penempatan pengadilan pajak di bawah MA juga merupakan bagian dari strategi untuk mengurasi pemusatan kekuasaan DJP. Kekuasaan perpajakan nyaris absolut di tangan DJP karena lembaga ini yang membuat aturan pelaksaan pajak, melaksanakan aturan dan menangani keberatan. Kasus Gayus telah membuka mata publik bagaimana korupsi dengan mudah dilakukan ketika pembayar pajak berurusan dengan pengadilan pajak. Untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memerangi korupsi pajak, pemerintah harus memberikan perhatian serius. Dua langkah besar untuk mengembalikan kepercayaan publik tidak bisa dilakukan oleh DJP sendiri. Penegakan hukum, misalnya, melibatkan aparat penegak hukum, baik jaksa dan polisi serta pengadilan yang merupakan domain yudikatif. Oleh karena melibatkan departemen lain serta cabang kekuasaan yudikatif, peran pemerintah—dalam hal ini Presiden—adalah keharusan. Presiden harus memastikan langkah-lengkah untuk mengembalikan kepercayaan publik tidak berhenti pada sekadar pidato tetapi dilaksanakan oleh semua lembaga negara. Pemerintah tidak boleh lagi mengerjakan hal-hal yang tidak perlu tetapi justru tidak bekerja ketika diperlukan, terutama untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pajak.
Bisnis Indonesia (JIBI). Apabila lebih dari 1 minggu artikel yang diterima belum diterbitkan tanpa pemberitahuan lain dari redaksi, penulis berhak mengirimkannya ke media lain. Setiap tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis.
P E M BACA M E N U L I S bersikap sama terhadap semua masalah yang mengganggu atau merusak kepentingan nasional, bahkan dalam beberapa isu tak jarang penyikapan kita terbelah. Seperti kita ketahui bersama, TNI dengan peralatan alutsistanya yang serbaterbatas sudah bekerja maksimal dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia dari ancaman negara lain, termasuk menghadapi kasus masalah perbatasan. Selama ini TNI secara rutin telah melakukan operasi pengamanan untuk menjaga kedaulatan wilayah negara baik di perairan maupun di daratan yang berpotensi menimbulkan persoalan sengketa wilayah. Khusus untuk masalah pengamanan pulau seperti di Blok Ambalat, tugas itu diserahkan kepada TNI AL dan dibantu TNI AD di perbatasan. Tentu saja dengan kasus di Batam agar tidak terulang kembali maka harus ada kemauan politik dari pemerintah untuk menekan pihak Malaysia. Terkait dengan hal di atas, maka bila perlu seluruh lapisan masyarakat harus menyiapkan diri guna membantu TNI dalam menjaga harga diri bangsa dan mempertahankan kedaulatan NKRI dari ulah negara tetangga yang coba-coba mengusik rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Alperis Sihombing Pondok Aren Tangerang, Banten
Buat rakyat yang penting harga murah Supaya terkesan punya perhatian ter-
hadap harga sembako di pasaran, barubaru ini pemerintah mengadakan rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri lengkap para menteri terkait. Apakah Rakor itu dapat menurunkan harga barang dan mengurangi beban rakyat kecil? Jawabnya belum pasti. Yang pasti, pada 12 Agustus harga barang di pasaran ‘menggila.’ Ramadan baru memasuki 2 hari, harga ikan di Pasar Muara Angke yang semula Rp20.000 menjadi Rp30.000 harga singkong di pasar tradisional yang semula Rp2.000 sekarang menjadi Rp3.000. Dengan demikian, beranikah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo memberikan jaminan bahwa toleransi kenaikan barang hanya 5%-10%? Bicara gampang tapi lihat dong di lapangan, jangan cuma bicara dari belakang meja saja dan operasi pasar tidak menjangkau rakyat yang tinggal di tempat yang tidak pernah ada operasi pasar. Bagi Ibu Menteri Perdagangan turun ke pasar dengan melakukan cek dan cek itu, tidak ada gunanya. Yang penting rakyat mau harga murah di kala menunaikan ibadah puasa. Puasanya bukan cuma sekadar imbauan di koran saja, harga daging sudah meroket lagi, begitu juga harga sayur-mayur. Rakyat sudah jenuh dan sudah tidak bisa lagi mengeluh. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Negara harusnya mengetahui hal ini, betapa rakyatnya sudah banyak yang menderita. Janganlah hanya mengurusi hal-hal yang tidak punya arti buat rakyat banyak. Taufik Karmadi Citra Garden I Kalideres, Jakarta Barat
Kritik, saran, dan komentar bisa disampaikan melalui surat ke redaksi Bisnis Indonesia atau e-mail:
[email protected]
Pemimpin Umum: Dr. H. Sukamdani S. Gitosardjono. Wakil Pemimpin Umum: Ahmad Djauhar. Pemimpin Perusahaan: Soebronto Laras. Wakil Pemimpin Perusahaan: Haryadi B. Sukamdani. Pemimpin Redaksi: Arief Budisusilo. Wakil Pemimpin Redaksi: Linda Tangdialla. Sekretaris Redaksi: M. Syahran W. Lubis. Redaktur Pelaksana: Abraham Runga Mali, Chamdan Purwoko, Gung Panggodo Supryanto, Inria Zulfikar, Neneng Herbawati. Redaktur: Aprilian Hermawan, Budi Prakarsa, Djony Edward, Eries Adlin, Firman Hidranto, Firman Wibowo, Hery Lazuardi, Hery Trianto, Ismail Fahmi, Lahyanto Nadie, Martin Sihombing, M. Rochmad Purboyo, M. Sarwani, M. Yunan Hilmi, Nono Budiono, Rustam Agus, Setyardi Widodo, Sutarno, Suwantin Oemar, Wisnu Wijaya, Zufrizal. Tim Pengembangan Redaksi: Adhitya Noviardi, Y.A. Sunyoto, Y. Bayu Widagdo. Manajer Sekretariat Redaksi: Indyah Sutriningrum. Asisten Redaktur: Algooth Putranto, Aprika Rani Hernanda, Arif Pitoyo, Bambang Supriyanto, Bastanul Siregar, Elsya Refianti, Fahmi Achmad, Gajah Kusumo, Junaidi Halik, Lutfi Zaenudin, Moh. Fatkhul Maskur, Muhammad Munir Haikal, Rahayuningsih, Sylviana Pravita R.K.N., Taufik Wisastra, Tomy Sasangka, Yayan Indrayana, Yeni H. Simanjuntak, Yusran Yunus. Staf Redaksi: Achmad Aris, Afriyanto, Agust Supriadi, Anugerah Perkasa, Arif Gunawan Sulistiyono, Asep Dadan Muhanda, Bambang P. Jatmiko, Berliana Elisabeth, Dewi Astuti, Diena Lestari, Elvani Harifaningsih, Erna Sari Ulina Girsang, Erwin Tambunan, Fajar Sidik, Fita Indah Maulani, Hendri T. Asworo, Herry Suhendra, Hendra Wibawa, Hilda Sabri Sulistyo, Irsad, Irvin Avriano, John A. Oktaveri, Linda Teti Silitonga, Maria Yuliana B., Mia Chitra Dinisari, M. Tahir Saleh, Mulia Ginting Munthe, Nana Oktavia Musliana, Nurbaiti, Nurudin Abdullah, Pudji Lestari, Rahmayulis Saleh, Ratna Ariyanti, Raydion, Reni Efita Hendry, R. Fitriana, Roni Yunianto, Rudi Ariffianto, Sepudin, Siti Munawaroh, Theresia Diyah Wulandari, Tri Dirgantara Pamenan, Tularji, Yusuf Waluyo Jati. Perwakilan: Bandung: Asep Mh. Mulyana (Manajer), Hilman Hidayat (Asisten Redaktur), Muhammad Sufyan. Makassar: M. Noor Korompot (Manajer), Kwan Men Yon (Asisten Redaktur). Medan: Melvin A. Sebayang (Manajer), Master Sihotang. Semarang: Edy Barlianto (Manajer), Endot Brilliantono, Rahmat Sujianto. Surabaya: Galih Prakoso (Manajer), Samantha Ardiansyah (Asisten Manajer Pemasaran), Marlina A. Jobs (Asisten Redaktur), Bambang Sutedjo (Koordinator Malang), Dwi Wahyuni, Wahyu Darmawan. Batam & Pekanbaru: Suyono Saputra (Manajer). Foto: Andry T. Kurniady, Dedi Gunawan, Endang Muchtar, Kelik Taryono, Melly Riana Sari, Yayus Yuswoprihanto. Artistik: Adi Purdiyanto, Agus Taufik Ridho, Fitriyana Pulungan, Tutun Purnama. Ekonom/ Kepala Bisnis Indonesia Intelligence Unit: Rofikoh Rokhim. Manajer Produksi: Andri Trisuda. Manajer Media Digital: Deriz Syahpatria Syarief. Penerbit: PT Jurnalindo Aksara Grafika, Direksi: Lulu Terianto (Direktur Utama), Ahmad Djauhar, Endy Subiantoro, Alamat Kantor: Wisma Bisnis Indonesia, Lt. 5-8, Jl. KH Mas Mansyur No. 12A, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220. Telepon: (021) 57901023 (hunting). Faks. redaksi: (021) 57901025, Pemasaran: (021) 57901024. Perusahaan: (021) 57901028. Rekening bank: PT Jurnalindo Aksara Grafika, BCA cab. Wisma Asia 084-303.757-4; PT Jurnalindo Aksara Grafika, Bank Mandiri cab. Wisma Bisnis Indonesia 121-009.009999-9; PT Jurnalindo Aksara Grafika, Bank BNI ($) cab. Kramat 10528868. Kantor Perwakilan: Jawa Timur, Jl. Opak No. 01 Surabaya, Tel. (031) 5670748, Fax. (031) 5675853. Malang, Pertokoan Sarangan Jl. Sarangan No. 1 a Malang, Telp. (0341) 402727, (0341) 480630, Fax (0341) 402728. Denpasar Jl. Suli No. 119 Blok B-3 Denpasar 80233 Telp. 0361-7446604, Fax. (0361) 261067. Jawa Tengah, Jl. Sompok Baru No. 79 Semarang, Telp. (024) 8442852, Fax. (024) 8454527. Jawa Barat, Jl. Buah Batu No. 46B, Bandung 40261 Telp. (022) 7321627, 7321637, 7321698, Fax (022) 7321680. Sumatra Utara, Kompleks Istana Bisnis Center, Medan Maimun Jl. Brigjend. Katamso No. 6, Medan, Telp. (061) 4554121/4553035 Fax: (061) 4553042. Riau, Jl. Pepaya No. 42, P. Karam Sukajadi, Pekanbaru 28127. Telp. (0761) 7048307, Fax (0761) 40335. Batam, Kompleks Ruko Mahkota Raya Blok C No.8 Batam Centre - Batam Telp: (0778) 748 3156 / Fax (0778) 748 3154, Indonesia Timur, Jl. Metro Tanjung Bunga Mall GTC Makassar GA-9 No. 16, Telp: (0411) 8114203 Fax: (0411) 8114253. Balikpapan, Balikpapan Superblock, Jl. Jend. Sudirman Stal Kuda Blok A/18, Balikpapan Telp. (0542) 7213507, Fax. (0542) 7213508. Harga langganan:P. Jawa Rp117.000/bulan, luar Jawa Rp117.000/bulan. Tarif iklan: Display Rp33.500/mm kolom, berwarna Rp50.500/mm kolom, iklan laporan keuangan Rp20.000/mm kolom, berwarna Rp33.500/mm kolom, baris Rp19.000/minimum 3 baris. ISSN 0215-2045. Surat izin: SK Menpen No; 017/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985, 4 Desember 1985, Anggota SPS No. 116/1985/11/A/2002, terbit 7 kali seminggu. Wartawan Bisnis Indonesia selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan apa pun dari nara sumber berkaitan dengan pemberitaan.
