MUAMALAH BISNIS PERDAGANGAN SYARIAH

Download JUSTITIA JURNAL HUKUM. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA. 39. Volume 1 No.1 April 2017. ISSN Cetak: 2579 -9983. E-ISSN: 257...

1 downloads 525 Views 515KB Size
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

MUAMALAH BISNIS PERDAGANGAN SYARIAH Ari Kurniawan Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Abstract Over the last few decades, the practice of Islamic trade has developed rapidly in Indonesia. This Muamalah transaction must both fulfill Islamic principle and implement Islamic contract. The product innovation in Islamic trade has also grown in the practice of Islamic business. This innovation relates to not only the business of Islamic finance but also the practice of Islamic retail trade. A good example would be Islamic top-up card and Sharia transportation service (Islamic “ojek”). Once Islamic trande implements Sharia‟ principle in these transactions, it has complied Islamic law. In contrast, when it has not implemented Sharia‟ principle in these business innovation, It has not been complied Sharia‟ law completely (kaffah). This article would analyze the compliance of these business in Islamic trade in Indonesia. Key words : muamalah, Islamic transportation service, Islamic top-up card, Islamic trade.

A. Pendahuluan

jual beli. Dalam sebuah bisnis, jual beli penggerak

tidak bisa dilepaskan dalam aktivitas

ekonomi suatu negara adalah perdagangan.

perdagangan. Jual beli ini merupakan

Manakala dalam suatu negara memiliki

aktivitas yang sangat umum dilakukan.

aktivitas bisnis perdagangan yang tinggi

Sebagai contoh, manakala seseorang ingin

maka ekonomi negara tersebut juga akan

membeli sebuah handphone maka ia akan

mengalami

menuju ke toko selular guna melakukan

Salah

satu

motor

peningkatan.

Begitu

juga

aktivitas jual beli.

sebaliknya, ekonomi suatu negara akan mengalami perlambatan apabila negara

Hubungan interaksi manusia dalam

tersebut tidak memiliki aktivitas bisnis

aktivitas bisnis juga mengalami kemajuan

perdagangan yang berkelanjutan. Oleh

yang sangat pesat. Salah satunya adalah

karena itu, bisnis perdagangan merupakan

bisnis perdagangan yang berbasis hukum

salah satu faktor kemajuan ekonomi suatu

Islam. Model bisnis perdagangan syariah

negara.

dapat berupa jual beli syariah. Dengan kata Bisnis

perdangangan

lain, praktik jual beli harus memenuhi

memiliki

ketentuan-ketentuan hukum Islam. Prinsip

berbagai macam jenis transaksi, misalnya

syariah

tersebut

berkaitan

dengan

38 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

beberapa prinsip dasar muamalah dalam

bidang jual beli pulsa syariah. Selain itu,

jual beli syariah, yakni larangan riba,

terdapat pula aktivitas bisnis syariah

gharar dan maysir atau judi. Hal ini dalam

dalam bidang pelayanan jasa transportasi,

artian, transaksi dalam bisnis perdagangan

misalnya ojek syariah.

syariah harus menghindari riba, gharar

Usaha tersebut memberikan inovasi

dan maysir.

produk jasa transportasi sesuai dengan

Di samping prinsip syariah yang harus

dipatuhi,

muamalah

syariat Islam. Namun demikian, berbagai

bisnis

jenis

muamalah

syariah

dari unsur perjanjian. Namun, kontrak

didiskusikan apakah telah menunjukkan

yang dibuat dalam transaksi bisnis tersebut

perkembangan ekonomi syariah disektor

harus sesuai dengan prinsip syariat Islam.

riil atau para pelaku usaha telah berhasil

Sebagai contoh beberapa kontrak dasar

memanfaatkan momentum pertumbuhan

yang berkaitan dengan muamalah bisnis

bisnis perdagangan syariah.

yakni

diantaranya

Indonesia

perdagangan

perdagangan syariah tidak bisa dilepaskan

syariah,

di

bisnis

masih

perlu

kontrak

Murabaha, salam, istishna, dan Ijarah.

B. Rumusan Masalah

Model

harus

a. Apakah transaksi bisnis perdagangan

memenuhi keabsahan perjanjian syariah

syariah, khususnya pulsa syariah dan

yang dibuat oleh para pihak.

objek

kontrak

muamalah

itu

Transaksi bisnis dagang syariah di

syariah

di

Indonesia

telah

menerapkan prinsip hukum Islam?

Indonesia mengalami peningkatan yang

b. Apakah

prinsip

perjanjian

syariah

cukup signifikan. Hal ini memberikan

sudah tercermin dalam akad muamalah

alternatif

transaksi bisnis perdagangan syariah di

transaksi

bisnis

kepada

masyarakat. Dengan mayoritas penduduk yang

muslim,

Indonesia

Indonesia?

memberikan

peluang yang terbuka lebar bagi bisnis

C. Metode Penelitian

perdagangan yang berbasis prinsip hukum

Penelitian hukum dilakukan dengan

Islam. Salah satu contoh bisnis ritel

metode yang sesuai dengan karakter yang

syariah

Ini

khas dari ilmu hukum. Ciri khas ilmu

merupakan bisnis yang bergerak dalam

hukum adalah sifatnya yang normatif

Sifat keilmuan hukum adalah preskriptif

penelitian dalam ilmu-ilmu alamiah dan

dengan demikian metode dan prosedur

ilmu-ilmu sosial tidak dapat diterapkan

adalah

pulsa

syariah.

39 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

untuk ilmu hukum. Penelitian yang hendak

Pendekatan

undang-undangan

dilakukan merupakan penelitian hukum

digunakan untuk menelaah

dalam kaitannya dengan kegiatan yang

bisnis perdagangan syariah di berbagai

bersifat

peraturan perundang-undangan yang ada.

akademis.

penelitian

Disebut

sebagai

dalam

kegiatan

dimaksudkan

untuk

hukum

akademis,

Sedangkan

pengaturan

pendekatan

konseptual

digunakan untuk menganalisis konsep

membedakan dengan penelitian hukum

konsep

dalam kaitannya dengan kegiatan yang

perdagangan

bersifat praktis yang lebih diarahkan untuk

sementara

memecahkan

hukum syariah dan hukum positif untuk

masalah-masalah

hukum

muamalah syariah

transaksi pada

pendekatan

bisnis

umumnya,

perbandingan

praktis.1

menganalisis

a. Tipe penelitian

muamalah bisnis perdangan syariah di

Tipe

penelitian

digunakan

adalah

hukum

penelitian

yang

pengaturan

Indonesia.

hukum

d. Sumber Bahan Hukum

normatif .

Untuk menunjang

b. Lokasi Penelitian Lokasi

pendekatan tersebut, dilakukan

ketiga metode dilakukan dengan

di

mengkaji sumber bahan hukum yang

Surabaya. Dipilihnya wilayah tersebut

tersedia. Bahan hukum dibedakan antara

dikarenakan

bahan hukum primer yang terdiri atas

perdagangan

penelitian

pelaksanaan

banyaknya syariah

bisnis

yang

telah

peraturan

perundang-undangan

yang

menerapkan prinsip hukum Islam.

terkait dengan pokok masalah, antara lain

c. Pendekatan Masalah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

Penelitian ini merupakan penelitian hukum.2

Pendekatan

yang

Undang Hukum Dagang, sumber hukum

digunakan adalah pendekatan perundang-

primer hukum Islam yakni Al Qur‟an dan

undangan (statute aproach), pendekatan

Al-Hadist dan sumber hukum sekunder

konsep

hukum Islam.

(conceptual

pendekatan

masalah

tentang Perdagangan dan Kitab Undang-

approach),

perbandingan

dan

hukum

Sedangkan bahan hukum sekunder

(comparative aproach).

terdiri atas hukum

1

Peter Mahmud Marzuki, 2001, Penelitian Hukum, Yuridika, Vol.16, No.1, MaretApril 2001. Hlm.103-126 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II) 2 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. Hlm.5

hasil penelitian di bidang

yang

terkait

dengan

topik

penelitian, pendapat sarjana, dan buku buku hukum serta jurnal-jurnal hukum 40 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

yang membahas tentang sertikat hak merek

pengetahuan yang mendasar dari bahan

sebagai obyek jaminan.

hukum tersebut dikaitkan dengan teori-

Bahan-bahan hukum tersebut dicari

teori yang ada.

di Perpustakaan Universitas Indonesia Jakarta,

Perpustakaan

Gadjahmada

Setelah itu, bahan hukum yang telah

Universitas

Yogyakarta,

diklasifikasikan

Perpustakaan

tersebut

dianalisis, dikaji, dan dipelajari

kemudian dengan

Universitas Airlangga dan Koleksi Khusus

membandingkan dengan doktrin, teori dan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

prinsip hukum yang dikemukakan para

e. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

ahli, yang pada akhirnya dianalisis secara

Bahan-bahan hukum dikumpulkan

normatif dengan memberikan argumentasi

dengan menggunakan metode snow ball

hukum.

dengan menggunakan metode sistem kartu (card system). bahan

Prosedur pengumpulan

hukum

dilakukan

D. Pembahasan

dengan

Prinsip dasar muamalah dagang syariah

melakukan inventarisasi dan kategorisasi

a. Larangan Riba

bahan

sekunder

Riba dapat dikatakan sebagai penambahan

berdasarkan rumusan masalah penelitian.

sejumlah harta yang bersifat khusus.3 Ibnu

Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan

Rif‟ah mengemukakan bahwa riba adalah

akan dianalisis

dengan menggunakan

nilai tambah dalam transaksi emas, perak

studi perbandingan hukum (comparative

dan seluruh jenis makanan, dan dapat pula

law).

tersebut

dikatakan bahwa riba mengambil harta

topik

tertentu selain harta yang dipinjam.4

pokok

Disamping itu, riba juga didefinisikan oleh

hukum

primer

Metode

dan

perbandingan

dilakukan dengan menganalisis bahasan

yang

sesuai

dengan

permasalahan.

syafi‟iyah yang merupakan akad atas

f. Analisis Bahan Hukum

iwadh (penukaran) tertentu yang tidak

Terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah terkumpul melalui inventarisasi

tersebut,

dikelompokkan

dan

pendekatan approach)

dikaji

undang-undang dan

pendekatan

3

Abu Bakar Jabir Al-Jaza‟iry, Minhajul Muslim, Maktabatul „Ulum wal Hikam, Madinah (cet. 66 tahun 1419 H). Diterjemahkan oleh Musthofa „Aini, dkk, 1998, Panduan Hidup Seorang Muslim. PT. Megatama Sofwa Pressindo, Jakarta. Hlm. 560. 4 Wahbah Zuhaili, 2008, Al Fiqhu AsySyafi‟i Al Muyassar, Darul Fikr, Beirut. Diterjemahkan oleh Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, 2010, Fiqh Imam Syafi‟i 2. Almahira, Surabaya, Hlm. 37.

kemudian dengan (statute konsep

(conceptual approach) untuk memperoleh 41

Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

diketahui persamaannya dalamm ukuran

orang-orang yang beriman, janganlah

syara‟ pada waktu akad atau dengan

kamu memakan riba dengan berlipat

mengakhirkan

ganda dan bertakwalah kamu kepada

(menunda)

kedua

penukaran tersebut atau salah satunya.5

Allah

supaya

kamu

mendapat

Salah satu contoh riba dalam suatu

keberuntungan”. Disamping itu, surat Ar-

transaksi adalah adanya tambahan dalam

Rum (30) ayat 39 mengemukakan “Dan

suatu hutang piutang. Utand meminjam

sesuatu riba (tambahan) yang kamu

uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu

berikan agar dia bertambah pada harta

rupiah) kepada Habib, namun Habib

manusia, maka riba itu tidak menambah

memberikan syarat apabila hutang ingin

pada sisi Allah. Dan apa yang kamu

meminjan uang sebesar Rp. 100.000,-

berikan

(seratus ribu rupiah) maka ia harus

maksudkan untuk mencapai keridhaan

mengembalikan Rp. 110.000,- (seratus

Allah, maka (yang berbuat demikian)

sepuluh

itulah orang-orang yang melipatgandakan

ribu

rupiah)

pada

bulan

berupa

zakat

berikutnya. Dalam transaksi ini terdapat

(pahalanya)”.

suatu tambahan sebesar Rp. 10.000,-

b. Larangan Gharar

(sepuluh ribu rupiah), sehingga tambahan

Kontrak

ini yang dinamakan dengan riba.

yang

muamalah

kamu

bisnis

perdagangan syariah melarang adanya

Larangan riba memiliki beberapa

Gharar dalam setiap transaksinya. Gharar

dasar hukum yang bersumber dari Al

ini

dapat

diartikan

sebagai

Qur‟an, yakni diantaranya pertama, surat

ketidakjelasan atau bahaya.6

suatu

Al Baqarah (2) ayat 275 menyebutkan “

Gharar ini juga dapat berkaitan

....Padahal Allah telah menghalalkan jual

dengan kontrak jual beli dimana terdapat

beli dan mengharamkan riba....”. Kedua,

ketidakjelasan

surat Al Baqarah (2): 278 mengemukakan

substansi isi perjanjiannya atau objeknya.7

bahwa “ Hai orang-orang yang beriman,

Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat 3

bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan

peraturan

sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu

7/46/PBI/2005

orang-orang yang beriman “. Ketiga, surat

penghimpunan dan penyaluran dana bagi

atau

Bank

ambigu

Indonesia tentang

dalam

No. akad

Ali Imran (3) ayat 130 menyebutkan “Hai 6

Muhammad Yusuf Saleem, 2013, Islamic Commercial Law, John Wiley & Sons Singapore. Hlm. 3. 7 Ibid.

5

Abi Al-Abbas‟ Ahmad Ar-Ramli, 2004, Nihayah Al-Muhtaj, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut. Hlm. 424.

42 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

bank yang melaksanakan kegiatan usaha

sesuatu yang mengandung unsur judi,

berdasarkan prinsip syariah menjelaskan

taruhan, atau permainan beresiko.9

bahwa gharar merupakan transaksi yang

Salah satu contoh maysir dalam

mengandung tipuan dari salah satu pihak

suatu transaksi adalah Evi membeli sebuah

sehingga pihak yang lain dirugikan.8

tiket lotere sebesar seribu rupiah per

Salah satu contoh transaksi jual

lembarnya

dengan

harapan

beli yang mengandung gharar adalah Abdi

memenangkan

berencana membeli perkebunan jambu

mendapatkan hadiah dari lotere itu. Tiket

milik Anton. Namun, Anton memberikan

lotere tersebut berhadiah uang tunai senilai

informasi bahwa ia hanya menjual biji

1 Milyar rupiah.

jambu di perkebunan miliknya seluas 2 ha

lotere

tersebut

akan dan

Dalam hal ini, transaksi pembelian

yang dapat dipanen sekitar 3 bulan lagi.

tiket

Dan, Abdi menyepakati bahwa saat ini ia

mengandung maysir. Hal ini disebabkan

akan membeli jambu di perkebunan milik

bahwa transaksi tersebut mengandung

Anton yang dapat dipanen sekitar beberapa

unsur judi, taruhan atau untung-untungan.

kemudian lagi dan membayar sejumlah

Manakala Evi memenangkan tiket lotere

uang seketika kontrak disepakati. Dalam

tersebut, maka ia akan menjadi orang yang

transaksi ini mengandung gharar karena

kaya tanpa adanya kerja keras. Oleh sebab

objek

itu, unsur judi, atau untung-untungan

jual

belinya

mengandung

ketidakjelasan atau ambigu, yakni apakah

lotere

tersebut

dilarang

karena

dilarang oleh hukum Islam.

Abdi membeli jambu atau biji jambu yang

Larangan maysir memiliki dasar

tidak jelas ukuran, jenis, dan beratnya.

hukum yang bersumber dari Al-Qur‟an,

c. Larangan Maysir

yakni diantaranya pertama, surat al Maidah

Maysir

dilarang

dalam

5: 91 menyebutkan “ Sesungguhnya

kontrak

muamalah bisnis perdagangan syariah.

syaitan

Maysir

memperoleh

menimbulkan permusuhan dan kebencian

sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja

di antara kamu lantaran (meminum)

keras atau mendapat keuntungan tanpa

khamr dan berjudi itu, dan menghalangi

bekerja, atau dengan kata lain segala

kamu dari mengingat Allah dan shalat,

dapat

diartikan

itu

maka

bermaksud

berhentilah

kamu

hendak

(dari

8

Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Ari Kurniawan, 2013, Absorpsi hukum Islam pada akad pembiayaan di bank Syariah, Lutfansah Mediatama, Surabaya.Hlm. 10

9

Ascarya, 2013, Akad&Produk Bank Syariah, PT Raja Grafindo Persada (Ed.1. Cet 4), Jakarta. Hlm. 20.

43 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

mengerjakannya)”.

Kedua,

surat

Al-

prosentasi

Baqarah (2): 219 mengemukakan “mereka

ataupun

keuntungan

jumlah

yang

diperoleh

margin atau

12

bertanya kepadamu tentang khamr dan

diinginkan.

judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu

Murabaha memiliki beberapa dasar

terdapat dosa besar dan beberapa manfaat

hukum yang bersumber dari Al Qur‟an dan

bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih

Al Hadist. Pertama, dalam surat al-Nisa (4)

besar dari manfaatnya”.

: 29 disebutkan bahwa “Hai orang yang

1. Kontrak dasar muamalah perdagangan

beriman!

syariah

memakan

b. Murabaha

Janganlah

kalian

saling

(mengambil) harta sesamamu

dengan jalan yang batil, kecuali dengan

Salah satu bentuk kontrak dasar

jalan perniagaan yang berlaku dengan

muamalah perdagangan syariah adalah

sukarela di antaramu....”. Kedua, surat al-

Murabaha. Secara fiqih, Murabahah ini

Baqarah (2): 275 mengemukakan bahwa

merupakan salah satu bentuk akad jual beli

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli

atas suatu barang tertentu yang memiliki

dan mengharamkan riba..........”. Ketiga,

sifat amanah.10

surat al-Ma‟idah (5) : 1 menyebutkan mendefinisikan

“Hai orang yang beriman! Penuhilah

Murabaha adalah harga beli ditambah

akad-akad itu”. Selanjutnya, surat al-

dengan keuntungan dimana para pihak

Baqarah (2): 280 mengumukakan bahwa

dapat melakukan tawar menawar margin

“Dan jika (orang berutang itu) dalam

keuntungan.11

kesukaran, maka berilah tangguh sampai

Ayub

Murabaha

(2007)

Dengan

adalah

salah

kata

lain,

satu

bentuk

ia berkelapangan....”.

kontrak jual beli tertentu manakala penjual

Disamping

dasar

hukum

yang

memberikan informasi kepada pembeli

bersumber dari Al Qur‟an, Murabahah

mengenai

juga

biaya

perolehan

barang,

memiliki

dasar

bersumber

biaya–biaya

diantaranya:13 pertama, Hadis Nabi SAW,

yang

timbul

untuk

Dari

mendapatkan barang tertentu tersebut dan

Abu

Al

Sa‟id

Hadist,

yang

diantaranya harga beli barang tersebut dan lain

dari

hukum

Al-Khudri

yakni

bahwa

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya

10

Fiqih Sunnah Jilid 12. Hlm. 83, Syyid Sabid, Tarjamah Bidayatul Mujtahid jilid III. Hlm. 181, Ibnu Rusyd, dan Tarjamah Muwaththa‟ Al Imam malik r.a. jilid II. Hlm. 262-263. 11 Muhammad Ayub, 2007, Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons, Ltd, New York. Hlm.15-17

jual beli itu harus dilakukan suka sam 12

Ascarya,Op.Cit. Hlm.81-82. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 13

44 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah,

memiliki sifat amanah dan jujur untuk

dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

memberikan informasi kepada pembeli

Kedua, Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah,

mengenai harga beli mobil tersebut disertai

“Nabi bersabda, „Ada tiga hal yang

dengan biaya – biaya yang dikeluarkan dan

mengandung berkah; jual beli secara

besarnya margin keuntungan yang ia

tunai, muqaradhah (mudharabah) dan

peroleh. Pada suatu waktu, tanggal 1

mencampur

jewawut

Januari 2015 Andri membeli sebuah mobil

untuk keperluan rumah tangga, bukan

keluaran tahun 2014 dengan harga sebesar

untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari

Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Shuhaib).

rupiah).

gandum

dengan

Selanjutnya, Hadis Nabi riwayat

Setelah membeli mobil tersebut,

Tirmidzi “Perdamaian dapat dilakukan di

Andri

antara kaum muslimin kecuali perdamaian

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

yang mengharamkan yang halal atau

rupiah) guna biaya perbaikan, service dan

menghalalkan yang haram, dan kaum

cuci mobil tersebut sebelum dijual kembali

muslimin terikat dengan syarat-syarat

kepada customer atau calon pembeli. Pada

mereka

yang

tanggal 1 Februari 2015, ada seorang

atau

pembeli, Fayah, yang ingin membeli mobil

menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi

tersebut melalui showroom yang dimiliki

dari „Amr bin „Auf).

oleh

kecuali

mengharamkan

Berikut bentuk

syarat

yang

halal

merupakan

contoh

salah

transaksi

satu

mengeluarkan

Andri.

sejumlah

uang

Dikarenakan

Andri

menerapkan prinsip syariah dalam bisnis

yang

jual

beli

mobilnya

tersebut,

Andri

kepada

Fayah

menggunakan kontrak Murabaha. Andri

memberikan

merupakan seorang pengusaha di bidang

mengenai harga jual mobil tersebut sebesar

jual beli mobil karena dia memiliki sebuah

Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh

showroom besar di daerah Kertajaya,

juta rupiah), yang terdiri dari rincian harga

Surabaya.

usahanya

beli sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus

sesuai dengan prinsip prinsip hukum

lima puluh juta rupiah), biaya-biaya yang

Islam.

dikeluarkan

Dia

Salah

menjalankan

satu

bentuk

kontrak

(sepuluh

informasi

sebesar juta

Rp.

rupiah)

10.000.000,dan

margin

muamalah yang ia implementasikan adalah

keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.

kontrak muamalah yang dalam hal ini ia

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). 45 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Setelah menginformasikan harga jual

mengenai jumlah keuntungan yang

mobil tersebut, Andri dan Fayah hanya

diperoleh melalui kontrak jual beli

bernegosiasi mengenai margin keutungan

Murabaha dalam bentuk lumpsum atau

yang diperoleh Andri. Setelah proses

prosenteasi tertentu.

negosiasi,

disepakati

bahwa

margin

c. Segala

biaya

yang

timbul

dalam

keuntungan sebesar Rp 15.000.000,- (lima

mendapatkan sebuah barang tertentu

belas

yang akan

juta

rupiah)

sehingga

harga

dibeli,

misalnya

biaya

keseluruhan total harga mobil tersebut

service, pajak, dan lain- lain dapat

adalah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh

dimasukkan kedalam harga beli atau

puluh lima juta rupiah), yang meliputi

biaya perolehan barang dan margin atau

harga beli sebesar Rp. 150.000.000,-

prosentasi keuntungan didasarkan pada

(seratus lima puluh juta rupiah), biaya –

jumlah keseluruhan harga beli atau

biaya

biaya perolehan tersebut.

yang

dikeluarkan

sebesar

Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan margin

keuntungan

sebesar

d. Suatu kontrak jual beli Murabaha

Rp.

memenuhi

15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

keabsahan

suatu

akad

manakala biaya-biaya perolehan suatu

Menurut Usmani, terdapat beberapa

barang

syarat pokok dalam kontrak jual beli

tertentu

tersebut

dapat

ditentukan secara pasti.

secara Murabaha, yakni :14

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah

a. Kontrak jual beli Murabaha adalah

Nasional

No.

salah satu betuk akad jual beli manakala

tentang

Murabahah,

seorang

beberapa ketentuan mengenai Murabahah

informasi

penjual biaya

yang

memberikan

perolehan

barang

04/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan

diantaranya:

tertentu yang menjadi objek jual belinya

a. Kontrak Murabahah harus bebas riba

dan menjual barang tersebut kepada

b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari‟ah Islam

seorang pembeli dengan menambahkan margin keuntungan yang diharapkan

c. Penjual menjual barang tersebut kepada

oleh seorang penjual..

pembeli dengan harga jual senilai harga

b. Para pihak dapat bernegosiasi atau mencapai

kesepakatan

beli plus keuntungannya. Dalam kaitan

bersama

ini penjual harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.

14

Usmani, M. Taqi, 1999, An Introduction to Islamic Finance, Idaratul Ma‟arif, Karachi.

46 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

terjadinya

282 menyebutkan bahwa “Hai orang yang

penyalahgunaan atau kerusakan kontrak

beriman! Jika kamu bermu‟amalah tidak

tersebut,

secara tunai

d. Untuk

mencegah

pihak

penjual

dapat

sampai waktu tertentu,

mengadakan perjanjian khusus dengan

buatlah secara tertulis....”. Kedua, surat al-

pihak pembeli.

Maidah (5): 1 mengemukakan bahwa “Hai

c. Salam

orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”.

Salah satu bentuk kontrak dasar muamalah perdagangan syariah adalah

Disamping itu, terdapat pula dasar

Salam. Salah satu bentuk jual beli tersebut,

hukum yang bersumber dari al Hadis,

yakni Salam, dapat diartikan jual beli

yakni diantaranya,17 pertama, Hadis Nabi

dengan melakukan pembayaran di depan

SAW “Dari Abu Sa‟id Al-Khudri bahwa

dan penyerahan barang dikemudian hari

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya

dengan

jelas

jual beli itu harus dilakukan suka sama

mengenai harga, tempat dan tanggal

suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah,

penyerahannya,

serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

menyebutkan

secara

jumlah,

spesifikasinya

disertai dengan kesepakatan kedua belah

Kedua, Hadis riwayat Bukhari dari

yang

Ibn „Abbas, Nabi bersabda: “Barang siapa

dituangkan dalam bentuk perjanjian.15

melakukan salaf (salam), hendaknya ia

Selain itu, definisi mengenai salam juga

melakukan dengan takaran yang jelas dan

diberikan oleh Syafi‟iyah dan Hanabilah,

timbangan yang jelas, untuk jangka waktu

yakni suatu kontrak atas barang yang

yang diketahui” (HR. Bukhari, Sahih al-

disebutkan

perjanjian

Bukhari. Ketiga, Hadis Nabi riwayat

dengan penyerahan dengan harga yang

jama‟ah “menunda-nunda (pembayaran)

diserahkan di majelis akad.16

yang dilakukan oleh orang mampu adalah

pihak

(penjual

dan

sifatnya

pembeli)

dalam

Salam memiliki beberapa dasar

suatu kezaliman.....”.

hukum yang bersumber dari Al Qur‟an dan

Selanjutnya, Hadis Nabi riwayat

Al Hadis. Pertama mengenai sumber

Tirmizi menyebutkan “Perdamaian dapat

hukum yang berasal dari Al Qur‟an, yakni

dilakukan diantara kaum muslimin kecuali

diantaranya pertama, surat al-Baqarah (2):

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan

15

Ascarya, Ascarya,Op.Cit. Hlm..90 . Wahbah Zuhaili, 1989, Al-Fiqh AlIslamiy wa Adillatuh, Juz 4, Dar Al-Fikr (Cet. 3), Damaskus. Hlm. 598. 16

17

Fatwa dewan syariah nasional no. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam

47 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

kaum muslimin terikat dengan syaratsyarat

mereka

mengharamkan

f. Tidak boleh menukar barang, kecuali

kecuali

syarat

yang

dengan

yang

halal

atau

kesepakatan.

menghalalkan yang haram” (Tirmidzi dari

Disamping itu,

„Amr bin „Auf).

nasional

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional

no.

barang

no.

sejenis

sesuai

dewan

syariah

05/DSN-MUI/IV/2000

tentang Jual Beli Salam tersebut juga

05/DSN-MUI/IV/2000

menetapkan penyerahan Barang Sebelum

tentang Jual Beli Salam menyebutkan

atau pada waktunya, yakni diantaranya:

beberapa ketentuan tentang Pembayaran

a. Penjual harus menyerahkan barang

dan

Barang.

Pertama

pembayaran,

mengenai

fatwa

tepat pada waktunya dengan kualitas

tersebut

dan jumlah yang telah disepakati.

mengemukakan bahwa:

b. Jika

penjual

menyerahkan

barang

a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan

dengan kualitas yang lebih tinggi,

bentuknya, baik berupa uang, barang,

penjual tidak boleh meminta tambahan

atau manfaat.

harga.

b. Pembayaran harus dilakukan pada saat

c.

kontrak disepakati

dengan kualitas yang lebih rendah,

c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk

dan pembeli rela menerimanya, maka

pembebasan hutang. Selain

ia tidak boleh menuntut pengurangan

ketentuan

pembayaran,

fatwa

Jika penjual menyerahkan barang

tentang

tersebut

harga (diskon).

juga

d.

Penjual dapat menyerahkan barang

menetapkan ketentuan mengenai barang,

lebih cepat dari waktu yang disepakati

diantaranya:

dengan syarat kualitas dan jumlah

a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui

barang sesuai dengan kesepakatan,

sebagai hutang

dan ia tidak boleh menuntut tambahan

b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya

harga.

c. Penyerahannya dilakukan kemudian

d. Ijarah

d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus

ditetapkan

Salah satu bentuk kontrak dasar

berdasarkan

muamalah perdagangan syariah adalah

kesepakatan

Ijarah. Ijarah ini dapat dikatakan sebagai akad terhadap suatu manfa‟at dalam

e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 48

Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

jangka waktu tertentu dengan bayaran

lebih

18

tertentu.

baik

dari

apa

yang

mereka

kumpulkan”.

Dengan

kata

Ijarah

Kedua, surat al-Baqarah (2): 233

merupakan kontrak jual beli atas manfaat

mengemukakan bahwa “…Dan jika kamu

yang

ingin anakmu disusukan oleh orang lain,

dikehendaki,

lain,

diketahui,

dapat

diserahkan dan bersifat mubah dengan

tidak

kompensasi yang diketahui.19 Disamping

memberikan pembayaran menurut yang

itu, Ijarah atau sewa dapat digunakan

patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan

sebagai bentuk pembiayaan, yang pada

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa

dasarnya atau mulanya bukan suatu bentuk

yang kamu kerjakan”.

pembiayaan, namun kegiatan bisnis atau

dosa

bagimu

apabila

kamu

Ketiga, surat al-Qashash (28): 26

usaha seperti halnya jual beli.20

menyebutkan bahwa “Salah seorang dari

Ijarah memiliki dasar hukum yang

kedua wanita itu berkata, „Hai ayahku!

bersumber dari al Qur‟an dan al Hadis.

Ambillah ia sebagai orang yang bekerja

Beberapa ketentuan yang berasal dari al

(pada kita), karena sesungguhnya orang

Qur‟an, yakni diantaranya pertama, surat

yang paling baik yang kamu ambil untuk

al-Zukhruf (43): 32 menyebutkan “Apakah

bekerja (pada kita) adalah orang yang

mereka yang membagi-bagikan rahmat

kuat lagi dapat dipercaya”.

Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka

penghidupan

itu,

Ijarah

juga

dalam

memiliki dasar hukum yang bersumber

Kami

telah

dari al hadis, yakni diantaranya.21 Hadis

mereka

atas

riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa

sebagian yang lain beberapa derajat, agar

Nabi bersabda: “Berikanlah upah pekerja

sebagian mereka dapat mempergunakan

sebelum keringatnya kering”.

kehidupan meninggikan

dunia,

mereka

Disamping

dan

sebagian

Kedua, Hadis riwayat „Abd ar-

sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu

Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa‟id

18

Abu Bakar Jabir Al-Jaza‟iry, Minhajul Muslim, 1998, Maktabatul „Ulum wal Hikam, Madinah. Diterjemahkan oleh Musthofa „Aini. dkk, Panduan Hidup Seorang Muslim, PT. Megatama Sofwa Pressindo, Jakarta. Hlm. 585. 19 Muhammad Afifi, 2010, Abdul Hafiz, Fiqh Imam Syafi‟i, Almahira (cet. 1), Jakarta. Hlm. 37. 20 Ascarya Ascarya, Op.Cit. Hlm. 101

al-Khudri

mengemukakan

“Berikanlah

upah

pekerja

bahwa sebelum

keringatnya kering”. Ketiga, Hadis riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash

21

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah

49 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

menyebutkan

bahwa

“Kami

pernah

5) Manfaat harus dikenali secara spesifik

menyewankan tanah dengan (bayaran)

sedemikian rupa untuk menghilangkan

hasil pertaniannya; maka, Rasulullah

jahalah

melarang kami melakukan hal tersebut

mengakibatkan sengketa.

dan

memerintahkan

menyewakannya

agar

dengan

kami

emas

(ketidaktahuan)

yang

akan

6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan

atau

dengan

perak”.

jelas,

termasuk

jangka

waktunya. Bisa juga dikenali dengan

Selanjutnya, Hadis Nabi riwayat Tirmizi

mengemukakan

spesifikasi atau identifikasi fisik.

“Perdamaian

7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang

dapat dilakukan diantara kaum muslimin

dijanjikan dan dibayar nasabah kepada

kecuali perdamaian yang mengharamkan

LKS sebagai pembayaran manfaat.

yang halal atau menghalalkan yang

Sesuatu yang dapat dijadikan harga

haram; dan kaum muslimin terikat dengan

dalam jual beli dapat pula dijadikan

syarat-syarat mereka kecuali syarat yang

sewa atau upah dalam Ijarah.

mengharamkan

yang

halal

atau

8) Pembayaran sewa atau upah boleh

menghalalkan yang haram” (Tirmidzi dari

berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis

„Amr bin „Auf).

yang sama dengan obyek kontrak.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.

09/DSN-MUI/IV/2000

pembiayaan ketentuan

Ijarah Obyek

9) Kelenturan

tentang

dalam

menentukan sewa atau upah dapat

mengemukakan Ijarah,

(flexibility)

diwujudkan

yakni

dalam

ukuran

waktu,

tempat dan jarak.

diantaranya: 1) Obyek Ijarah adalah manfaat dari

a.

Perdagangan syariah di Indonesia

penggunaan barang dan/atau jasa.

Perkembangan bisnis syariah di

2) Manfaat barang atau jasa harus bisa

Indonesia mengalami kemajuan sangat

dinilai dan dapat dilaksanakan dalam

pesat. Tidak hanya diaplikasikan oleh

kontrak.

lembaga keuangan tetapi juga bisnis ritel

3) Manfaat barang atau jasa harus yang

di jalankan dengan menerapkan prinsip-

bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

prinsip

4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus

hukum

mengindikasikan

nyata dan sesuai dengan syari‟ah.

Islam. bahwa

Hal

ini bisnis

perdagangan syariah memiliki prospek perkembangan yang sangat bagus sekali. 50 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Artinya,

masyarakat

Indonesia

yang

pulsa syariah ini menyediakan harga pulsa

mayoritas penduduknya muslim, terbuka

yang bisa bersaing dengan bisnis pulsa

terhadap penerapan bisnis ritel berbasis

lainnya.

syariah, sehingga pangsa pasar produk ritel

Selain itu, bisnis pulsa syariah

syariah semakin luas. Sebagai berbasis

tersebut menawarkan kerjasama dalam

contoh

syariah.

bisnis Pelaku

pulsa

bentuk

agen

usaha

pendistribusian

atau

dealer

pulsa

dalam

elektronik.

menawarkan bentuk yang berbeda dengan

Penawaran kerjasama tersebut diharapkan

bisnis pulsa pada umumnya, yakni mereka

dapat memberikan penghasilan tambahan

mengaplikasikan bisnisnya berdasarkan

kepada partnernya dalam hal pemasaran

syariat Islam. Selanjutnya, bisnis dibidang

pulsa elektronik. Salah satu penawaran

jasa juga menginovasi produknya sesuai

yang menarik adalah siapapun dapat

dengan prinsip hukum syariah. Salah satu

bergabung menjadi partner dan kemudahan

contoh bisnis jasa syariah tersebut adalah

dalam layanan isi ulang syariah serta

ojek syariah. Mengenai contoh berbagai

didukung dengan teknologi yang canggih.

praktik perdagangan syariah tersebut akan

Contoh kemudahan tersebut adalah pihak

didiskusikan lebih mendalam dalam artikel

partner

ini.

dimanapun

1. Pulsa Syariah22

mewajibkan pihak partner datang ke

dapat

mengisi

ia

pulsa

berada

syariah

tanpa

harus

Di Indonesia telah berkembang

counter pengisian pulsa syariah karena

beberapa praktik bisnis ritel berbasis

pihak partner dapat mengisi pulsa melalui

syariah. Salah satunya adalah bisnis pulsa

handphonenya sendiri.

syariah. Berdasarkan informasi melalui

Bisnis pemasaran pulsa syariah ini

internet , bisnis tersebut dikenal dengan

juga menawarkan margin

syariah.biz.

perdagangan pulsa elektrik yang cukup

Bisnis tersebut merupakan

bisnis pengisian pulsa elektronik

keuntungan

kartu

menarik. Bisnis pulsa syariah tersebut juga

prinsip

memberikan informasi pendaftaran yang

hukum Islam. Pengisian pulsa tersebut

sangat mudah, yakni membeli paket

berlaku

produk

perdana senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu

telekomunikasi di Indonesia dan bisnis

rupiah). Selanjutnya partner bisnis dapat

prabayar

dengan

untuk

menerapkan

seluruh

mengisi

22

Segala informasi mengenai bisnis pulsa syariah yang dituangkan dalam artikel ini bersumber pada website www.syariah.biz.

deposit

hanya

sebesar

Rp.

50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selain 51 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

itu,

bisnis

pulsa

syariah

ini

juga

memfokuskan

pada

seruan

untuk

menawarkan komisi sebesar Rp. 15.000,-

bersedekah manakala melakukan transaksi

(lima belas ribu rupiah) bagi partner bisnis

bisnis

yang dapat mengajak rekan bisnis yang

dikatakan bahwa sedekah dalam bisnis

lainnya.

tersebut merupakan salah satu aspek

Berdasarkan

informasi

pulsa

syariah.

Hal

ini

dapat

dalam

syariah. Selain itu, bisnis pulsa syariah

website syariah.biz., bisnis pulsa berbasis

tersebut tidak menerangkan secara rinci

syariah tersebut adalah suatu sistem bisnis

mengenai

pulsa disertai dengan syiar agama Islam di

diaplikasikan dalam transaksi perdagangan

Indonesia. Hal ini dalam artian para parter

pulsa syariah.

bisnis pulsa syariah juga berkontribusi

Suatu

kontrak

bisnis

apabila

muamalah

dikatakan

keseluruhan

yang

bisnis

atau bersedekah dalam syiar tersebut

syariah

melalui lembaga penyalur sedekah karena

operasional serta kontrak muamalahnya

setiap transaksi yang dilakukan oleh

berdasarkan

partner bisnis akan disisihkan sebesar Rp

Manakala pelaku usaha ritel syariah ingin

25,- (dua puluh lima rupiah) untuk setiap

menerapkan bisnisnya berdasarkan hukum

satu kali transaksi.

Islam, maka pelaku usaha tersebut harus

hukum

syariat

aktifitas,

Islam.

Metode yang digunakan dalam

mematuhi prinsip-prinsip syariah yang

bisnis pulsa syariah tersebut adalah isi

tertuang dalam sumber hukum Islam,

pulsa plus sedekah (IPPS), yang mana

yakni Al Qur‟an dan Al Hadist. Selain itu,

metode

atau

kontrak muamalah yang diaplikasikan

menyerukan gerakan cinta sedekah. Selain

dalam perdagangan pulsa syariah harus

itu, pelaku usaha bisnis pulsa syariah ini

sesuai dengan hukum Islam.

tersebut

mengajak

juga menawarkan keuntungan lainnya

Pertama,

diperlukan

analisis

kepada partner bisnisnya yakni dengan 1

mengenai prinsip larangan

deposit, partner bisnis dapat membayar

maysir dalam bisnis dagang pulsa syariah.

berbagai

Bisnis pulsa syariah tidak diperbolehkan

tagihan,

seperti

listrik

atau

telepon atau internet. Berdasarkan

gharar, dan

adanya unsur riba, gharar dan maysir. uraian

mengenai

Sebagai

contoh,

objek

transaksi

bisnis perdagangan pulsa syariah yang

perdagangan harus jelas, yakni pulsa

tertuang dalam website syariah.biz, maka

elektronik.

diperoleh informasi bahwa pulsa syariah

adalah jual beli pulsa elektronik. Hal ini

Perdagangan

yang

terjadi

52 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

dimaksudkan untuk menghindari unsur

Berdasarkan uraian diatas, salah

gharar dalam transaksi perdagangan pulsa

satu aspek syariah pada bisnis pulsa

syariah.

elektronik tersebut adalah adanya sedekah

Selanjutnya

pulsa

dalam setiap transaksi. Manakala bisnis

syariah harus menghindari maysir. Hal ini

pulsa syariah hanya berfokus pada adanya

dalam

artian,

bergabung

perdagangan

bisnis

yang

“sedekah”, maka pulsa syariah tersebut

perdagangan

pulsa

belum dapat dikatakan

partner

dalam

sebagai suatu

syariah harus menghindari spekulasi atau

bisnis yang berbasis hukum Islam karena

gambling. Hal ini dalam artian, mereka

belum

bergabung dengan pulsa syariah untuk

mengenai keabsahan kontrak muamalah

berdagang

bukan

pada bisnis pulsa syariah dan prinsip dasar

untuk

muamalah dagan syariah.

pulsa

memberikan

elektronik,

deposit

hanya

berspekulasi bahwa dengan menyediakan

dijelaskan

secara

terperinci

2. Ojek Syariah

deposit dalam jumlah banyak maka akan

Bisnis syariah telah melahirkan

memperoleh harga pulsa elektronik yang

beberapa inovasi produk yang berbasis

murah dan mendapatkan keuntungan yang

syariah.

lebih banyak.

Syariah. Di Indonesia, Ojek syariah ini

Salah

satunya

adalah

Ojek

tidak

dikenal dengan Ojek Syar‟i Indonesia

mengenai

(Ojesy).23 Ojek tersebut merupakan salah

kontrak muamalah yang diaplikasikan

satu bentuk pelayanan transportasi yang

dalam perdagangan pulsa syariah. Apabila

berbasis Syariah. Hal ini dikarenakan

tidak

motor

Bisnis

pulsa

menjelaskan

secara

diketahui

syariah detail

bentuk

kontrak

penggerak

ojek

tersebut

baik

muamalahnya, maka akan memberikan

penumpang maupun pengendara mayoritas

kesulitan dalam menganalisis keabsahan

adalah kaum hawa.24

kontrak

tersebut.

Sebagai

contoh,

Dapat

manakala partner bisnis melakukan jual beli

pulsa

elektronik,

maka

dikatakan

bahwa

ojesy

adalah sebuah pelayanan transportasi ojek

bentuk

kontraknya dapat berupa Murabaha. Para 23

pihak

dapat

memenuhi

Indah wulandari, Hore..Ojek Syariah Mulai Beroperasi di Jabodetabek. Kamis, 20 Agustus 2015, 10:21 WIB (diakses melalui http://khazanah.republika.co.id/berita/duniaislam/islam-nusantara/15/08/20/ntd2n8346horeojek-syariah-mulai-beroperasi-di-jabodetabek pada tanggal 11 Maret 2016). 24 Ibid.

keabsahan

perjanjian pulsa syariah tatkala mereka memenuhi keabsahan Murabaha sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. 53

Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

khusus wanita melalui online.25 Ojek

atau pengguna jasa harus mendapatkan

tersebut memberikan dan menawarkan

izin suami sebagai syaratnya.30 Namun,

kenyamanan dan pelayanan bagi wanita

disamping

muslimah yang menggunakan jasa ojek

syariah memberikan persyaratan utama

online agar tidak bersentuhan dengan yang

bagi calon pengendara yakni harus punya

bukan muhrimnya.26 Pelayanan jasa ojek

surat izin mengemudi (SIM) C dan

syariah tersebut menerima pemesanan jasa

motornya harus layak jalan.31

transportasi ke berbagai tempat tujuan

perbedaan

Suatu

bisnis

dikatakan

bisnis

syariah

dan lainnya.27

operasional serta kontrak muamalahnya berdasarkan

keseluruhan

ojek

seperti pengajian, kantor, arisan, sekolah

Ojek syariah memiliki perbedaan

apabila

tersebut,

hukum

syariat

aktifitas,

Islam.

dengan pelayanan ojek lainnya pada

Manakala pelaku usaha ritel syariah ingin

umumnya. Salah satu perbedaan tersebut

menerapkan bisnisnya berdasarkan hukum

adalah penumpang maupun pengendara

Islam, maka pelaku usaha tersebut harus

ojek syariah adalah wanita.28 Market pasar

mematuhi prinsip-prinsip syariah yang

ojek tersebut adalah kaum hawa. Kedua,

tertuang dalam sumber hukum Islam,

bagi pengendara ojek syariah, calon

yakni Al Qur‟an dan Al Hadist. Selain itu,

pendaftar pada rekrutmen secara umum

kontrak muamalah yang diaplikasikan

harus berjilbab dan pakaiannya tidak

dalam perdagangan pulsa syariah harus

29

ketat.

Hal ini mengindikasikan bahwa

sesuai dengan hukum Islam.

fashion atau tata cara berbusana bagi calon

Pertama,

diperlukan

analisis

pengendara telah diatur oleh managemen

mengenai prinsip larangan riba dan gharar

sesuai dengan syariat Islam. Ketiga, hal

dalam bisnis dagang pulsa syariah. Bisnis

menarik lainnya adalah para pengemudi

ojek

syariah

tidak

memperbolehkan

adanya unsur riba dalam operasionalnya.

25

boxalamat.blogspot.com. Alamat kantor Ojek Syar'i (Ojesy). 6 Oct 2015. (diakses melalui http://boxalamat.blogspot.co.id/2015/10/alamatkantor-ojek-syari-ojesy.html pada tanggal 11 Maret 2016). 26 Ibid. 27 Indah, Op.Cit.Hlm. 25 28 Ibid 29 Rachmad Faisal Harahap, Mau Jadi Pengendara Ojek Syariah? Penuhi Syarat Berikut. Kamis, 1 Oktober 2015 - 06:18 wib. Pada http://economy.okezone.com/read/2015/09/30/320/ 1223521/mau-jadi-pengendara-ojek-syariahpenuhi-syarat-berikut pada tanggal 11 Maret 2016)

Sebagai contoh, manakala harga awal pemesanan ditetapkan Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah dan harga per kilometer adalah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), maka pengendara tidak

30 31

Indah, Op.Cit.Hlm. 25. Rachmad, Op.Cit, Hlm. 31.

54 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

diperbolehkan menarik harga tambahan

ojek per kilo meter Rp. 3.000,- (tiga ribu

lainnya

rupiah) dan tarif tunggu maupun cancel.32

kepada

kelebihan

penumpang.

tersebut

dapat

Karena

berpotensi

Oleh karena itu, berdasarkan uraian

menjadi riba.

diatas, salah satu aspek syariah pada bisnis

Kedua, bisnis ojek syariah harus

perdagangan jual beli manfaat ojek online

menghindari adanya unsur gharar. Dalam

berbasis syariah adalah operasional dan

transaksi

penerapan

tersebut

harus

menjelaskan

pembagian

fee

antara

secara detail objek bisnisnya tersebut.

manajemen pengelola dengan pengendara.

Dalam

objek

Manakala ojek syariah telah menerapkan

bisnisnya yakni jual beli manfaat. Dalam

prinsip hukum Islam dalam pelayanan dan

muamalah bisnis tersebut terjadi jual beli

produk bisnisnya, maka bisnis pelayanan

manfaat,

selaku

ojek online tersebut telah sesuai dengan

penjual melalui managemen pengelolanya

syariah. Begitu pula sebaliknya, manakala

menawarkan manfaat dari ojek tersebut

ojek syariah belum menerapkan prinsip

dan penumpang selaku pembeli manfaat

hukum Islam dalam pelayanan dan produk

membayar sejumlah harga atau membeli

bisnisnya, maka bisnis pelayanan ojek

manfaat

dari

online tersebut belum sesuai dengan

berbasis

syariah

ojek

syariah

dimana

tersebut,

pengendara

pelayanan

ojek

tersebut.

online

Hal

ini

syariah secara kaffah.

dimaksudkan untuk menghindari unsur

E. Penutup

gharar dalam transaksi perdagangan pulsa

Hubungan interaksi antara manusia

syariah.

dengan manusia atau muamalah telah

Disamping pengelola

telah

itu,

managemen

meliputi berbagai aspek kehidupan. Salah

mengimplementasikan

satunya

adalah

muamalah

hubungan

pembagian fee dengan partner bisnisnya

manusia dengan harta atau muamalah

yakni pengendara ojek syariah. Pembagian

dalam bisnis berbasis syariah.

fee tersebut telah mengindikasikan bahwa

Muamalah dalam bisnis berbasis

managemen pengelola telah menerapkan

syariah di Indonesia telah mengalami

prinsip

partner

kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dalam

bisnisnya. Sebagai contoh pembagian fee

artian, bisnis syariah tersebut tidak hanya

untuk pengendara 30% dari tarif awal Rp.

diimplementasikan

5.000,- (lima ribu rupiah) dan 70% tarif

keuangan, tetapi bisnis berbasis syariah

bagi

hasil

dengan

32

oleh

lembaga

boxalamat.blogspot.com, supra note 27

55 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

tersebut juga di aplikasikan pada bisnis

pesat. Inovasi produk tersebut tidak hanya

ritel

berkaitan

atau

pada

bisnis

pelayanan

dengan

inovasi

di

bidang

transportasi secara online berbasis hukum

lembaga keuangan tetapi juga inovasi

Islam yang dikenal dengan sebutan ojek

produk

syariah.

perdagangan

Muamalah

bisnis

memerlukan

syariah

bisnis

pada

dan

bisnis

ritel

pelayanan

jasa

juga

transportasi atau ojek online berbasis

pengimplementasian

syariat Islam. Salah satunya adalah bisnis

keabsahan perjanjian dalam melakukan transaksi

syariah

perdagangan

ritel dalam penjualan pulsa syariah.

syariah.

Bisnis jual beli pulsa tersebut

Berbagai macam bentuk kontrak dasar

dikatakan berbasis syariah dikarenakan

muamalah

dalam

perdagangan

syariah,

transaksi

perdagangannya

diantaranya Murabaha, salam, istishna,

menyerukan ajakan bersedekah sambil

dan Ijarah. Bentuk bentuk kontrak tersebut

berbisnis. Dengan kata lain, dalam setiap

merupakan dasar dalam transaksi jual beli

transaksi perdagangan jual beli pulsa

pada

tersebut terdapat sejumlah nominal tertentu

umumnya.

Sebagai

contoh,

Murabaha merupakan bentuk jual beli

untuk

dimana

penyalur sedekah.

penjual

disedekahkan

melalui

lembaga

memberi

informasi

beli

disertai

Contoh lainnya mengenai inovasi

pihak

perdagangan syariah di Indonesia adalah

mengikatkan pada bisnis jual beli, maka

ojek syariah. Ojek tersebut merupakan

penjual harus memberitahu harga beli dan

pelayanan jasa transportasi berbasis hukum

keuntungannya. Contoh lainnya, adalah,

Islam, dimana dalam pengoperasiannya

Ijarah. Ini merupakan salah satu bentuk

menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam

kontrak dasar dalam jual beli manfaat.

dalam transaksi bisnisnya. Objek bisnis

Artinya, yang menjadi objek jual beli

ojek syariah tersebut adalah jual beli

dalam suatu transaksi adalah manfaat suatu

manfaat. Hal ini dalam artian, pengendara

barang dan pelayanan jasa yang berbasis

sebagai penjual manfaat dari pelayanan

hukum Islam.

jasa transportasi dan penumpang sebagi

mengenai

harga

keuntungannya.

Apabila

para

Praktik perdagangan syariah telah

pihak pembeli pelayanan jasa ojel tersebut.

berkembang di Indonesia. Inovasi produk

Oleh karena itu, segala bisnis

dalam muamalah bisnis perdangan syariah

perdagangan yang berlabel syariah harus

juga mengalami kemajuan yang sangat

menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam 56 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

dalam

muamalah

bisnis

Abdurrahim Mu‟thi, Akbar Media

perdagangan

syariah. Manakala bisnis perdagangan syariah

dalam

muamalah

telah

Abdul Manan, 2006, Reformasi Hukum

menerapkan prinsip hukum Islam dalam

Islam di Indonesia, Raja Grafindo

pelayanan

jasa

Persada, Jakarta.

bisnisnya,

maka

dan

nya

Eka Sarana.

inovasi

bisnis

produk

perdagangan

Abd al-Rahman bin Shâlih al-'Abdi al-

syariah tersebut telah sesuai dengan

Lathîf, al-Qawâid wa al-Dhawâbith

syariah. Begitu pula sebaliknya, manakala

al-Fiqhiyyah al-Mutadhamminah li

bisnis

al-Taisîr, j.I, Jâmi'ah al-Madînah,

perdagangan

syariah

belum

menerapkan prinsip hukum Islam dalam pelayanan

jasa

dan

inovasi

Madinah.

produk

„Ala‟ al-Din Za„tari, 2008, Fiqh al-

bisnisnya, maka bisnis perdangan syariah

Mu„amalat al-Maiyah al-Muqaran:

tersebut tidak atau belum sesuai dengan

Shiyagah

syariah secara kaffah.

Mu„ashirah, (Cet. ke-6), Dar al-

Jadidah

wa

Amtsilah

„Ashma‟, Damaskus. Daftar Pustaka

Abi Al-Abbas‟ Ahmad Ar-Ramli, 2004

Buku

Nihayah Al-Muhtaj, Juz 3, Dar AlFikr, Beirut.

Al Qur‟an dan terjemahannya, Asy-Syifa,

Abi Muhammad „Iz al-Din „Abd al-„Aziz

Semarang, 1998.

Ibn „Abd al-Salam al-Salmi, Qawa„id

Ahmad Muhammad al huffy, 2009, Min Akhlakin Nabi, hasil terjemahan

al-Ahkam

:Keluhuran dan Kemuliaan Akhlak

Mushthafa Muhammad (jilid I), Kairo

Nabi Muhammad SAW, Sidang

Abu Bakar Jabir Al-Jaza‟iry, Minhajul

Penterjemahan

Muslim.

Al-Falah

Publication, Selangor.

fi

Mashalih

Maktabatul

al-Anam,

„Ulum

wal

Hikam, Madinah (cet. 66 tahun 1419

Ali, Muhammad Daud, 2002, Hukum

H). Diterjemahkan oleh Musthofa

Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan

„Aini, Lc, Amir Hamzah Fachrudin,

Tata Hukum Islam di Indonesia,

Kholif Mutaqin dkk, Panduan Hidup

RajaGrafindo Persada, Jakarta,.

Seorang

Al Qaradhawi, Yusuf, 2004, Halal Haram

Muslim.

PT.

Megatama

Sofwa Pressindo, Jakarta.

Dalam Islam, diterjemahkan oleh Abu

Hana

Zulkarnain

dan 57 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Ahmad

Ali

Wardi

Muslich,

2010,

Fiqh

Hamid,Arifin,

2007,

Hukum

Islam

Muamalat. Amzah, cet pertama, Juli,

(Ekonomi Syariah) di Indonesia,

hal. 252

Ghalia Indonesia, Bogor.

Fikri,

1938,

Maddiyyah

Al

Hidayat, 2010, Muhamad An Introduction

Al-Adabiyyah,

to The Sharia Economic, Zikrul

Al-Mu‟amalat wa

Mathba‟ah Mushthafa Al-Babiy Al

Hakim, Jakarta. Ibn Qayyim al-Jauziyah, _____, I„lam al-

Halabiy, Kairo.

Muwaqqi„in „an Rabb al-„Alamin

Anshori, Abdul Ghofur, 2006, Pokok-

Indri dan Titik Triwulan Tutik, 2008,

Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,

Citra

Prinsip-Prinsip

Media,

Endang

Wawasan Fikiran

1982

Muhammad, 2009, Model-Model Akad

Pokok-Pokok

Pembiayaan di Bank Syariah, UII

Islam

Press, Yogyakarta.

Syaifuddin, Islam,

Tentang

dan

Budhy Munawar-Rachman (ed.), 1994,

Ummatnya, Rajawali, Jakarta. Ascarya,

2013,

Islam,

Lintas Pustaka, Jakarta.

Yogjakarta. Anshari,

Ekonomi

Akad&Produk

Kontekstualisasi

Bank

Doktrin

Islam

Syariah, PT Raja Grafindo Persada

dalam Sejarah, Yayasan Wakaf

(Ed.1. Cet 4), Rajawali Pers,

Paramadina, Jakarta. Muhammad,Abdul

Jakarta.

Kadir,

Perjanjian Baku Dalam Praktek

Anwar, Syamsul, 2007, Hukum Perjanjian Syariah, Raja Grafindo Persada,

Perusahaan

Jakarta.

Bandung, Citra Aditya Bakti.

------------------, Studi

1992,

Perdagangan,

Muhammad Ayub, 2007, Understanding

Hukum Islam

Kontemporer, 2007, RM Books, Jakarta.

Islamic

Dewi, Gemala, 2003, Hukum Perikatan

Wiley&Sons, Ltd, Singapore City.

Islam

Di

Indonesia,

Finance,

John

Muhammad Yusuf Saleem, 2013, Islamic

Kencana,

Commercial Law, John Wiley &

Jakarta.

Sons, Singapore City.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Rasjid,Sulaiman, 1992, Fiqih Islam, Sinar

Indonesia, 2006, Himpunan Fatwa

Biru, Bandung

Dewan Syariah Nasional MUI,

Rahmat Syafe'i, 2004, Fiqih Muamalah,

Gaung Persada Press,Jakarta

Pustaka Setia,Bandung. 58 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Shomad,

Abd,

2010,

Hukum

Islam

III hal. 181- Ibnu Rusyd, dan

Penormaan Prinsip Syariah dalam

Tarjamah Muwaththa‟ Al Imam

Hukum Indonesia, Kencana, Jakarta.

malik r.a. jilid II.

Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Ari

Internet

Kurniawan, 2013, Absorpsi hukum

boxalamat.blogspot.com. Alamat kantor

Islam pada akad pembiayaan di bank

Ojek Syar'i (Ojesy). 6 Oct 2015.

Syariah,

(diakses

Lutfansah

Mediatama,

Surabaya.

melalui

http://boxalamat.blogspot.co.id/201

Usmani, M. Taqi, 1999, An Introduction to

5/10/alamat-kantor-ojek-syari-

Islamic Finance, Idaratul Ma‟arif,

ojesy.html pada tanggal 11 Maret

Karachi

2016)

Muhammad Afifi, Abdul HafizFiqh Imam

Indah wulandari, Hore Ojek Syariah Mulai

Syafi‟i “2”, 2010, _____, Almahira,

Beroperasi di Jabodetabek. Kamis,

cet. 1

20 Agustus 2015, 10:21 WIB

Wahbah Zuhaili,, 2008, Al-Fiqh Al-Islamiy

(diakses

melalui

wa Adillatuh, Juz 4, Dar Al-Fikr (cet.

http://khazanah.republika.co.id/beri

III), Damaskus.

ta/dunia-islam/islam-

Fatwa

nusantara/15/08/20/ntd2n8346-

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.

horeojek-syariah-mulai-beroperasi-

04/DSN-MUI/IV/2000

tentang

di-jabodetabek pada tanggal 11

Murabahah Fatwa

Fatwa

dewan

syariah

Maret 2016) nasional

no.

Rachmad

Faisal

Harahap,

Mau

Jadi

05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual

Pengendara Ojek Syariah? Penuhi

Beli Salam

Syarat Berikut. Kamis, 1 Oktober

dewan

syariah

nasional

no.

2015 - 06:18 wib. (diakses melalui

06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual

http://economy.okezone.com/read/

beli Istishna‟

2015/09/30/320/1223521/mau-jadi-

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000

pengendara-ojek-syariah-penuhi-

tentang

syarat-berikut

pembiayaan Ijarah

pada tanggal

Maret 2016)

Fiqih Sunnah Jilid 12 hal 83- Syyid Sabid, www.syariah.biz

Tarjamah Bidayatul Mujtahid jilid 59

Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380

11