PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN R. Parianom *) ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan lembaga keuangan mikro empat kabupaten di Indonesia dan menilai dampak adanya lembaga keuangan mikro terhadap kesejahteraan penduduk di empat wilayah yang diteliti. Wilayah-wilayah tersebut adalah kabupaten Lima Puluh Koto, Sumatra Barat; Kabupaten Badung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat; dan Kabupaten Tebing Tinggi, Sumatra Utara, dari tahun 2006-2008. Analisa berdasarkan data primer hasil survei lapangan di empat kabupaten adalah terdapat kenaikan jumlah lembaga keuangan mikro yang membawa dampak terjadinya peningkatan kesejahteraan penduduk di kabupatenkabupaten tersebut. Kata kunci: Pemberdayaan dan Pembangunan Ekonomi Kegiatan
perekonomian
di
Dalam jangka panjang, kelangkaan
pedesaan masih didominasi oleh usaha-
modal
usaha skala mikro dan kecil dengan
terjadinya siklus rantai kemiskinan pada
pelaku utama para petani, buruh tani,
masyarakat petani/ pedesaan yang sulit
pedagang sarana produksi dan hasil
untuk diputus. Menurut BPS, jumlah
pertanian, pengolah hasil pertanian, serta
penduduk miskin pada tahun 2004
industri rumah tangga. Namun demikian,
mencapai 36,1 juta orang dan sebanyak
para pelaku usaha ini pada umumnya
21,3 juta (58,8 %) di antaranya bekerja di
masih dihadapkan pada permasalahan
sektor pertanian.
klasik, yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf
hidup
masyarakat
pedesaan,
keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian dan pedesaan (Hamid, 1986)
*
) Dosen STIAMI Jakarta
bisa
Lemahnya
menjadi
entry
permodalan
point
pelaku
ekonomi di pedesaan telah disadari oleh pemerintah dan akhirnya terdorong untuk meluncurkan beberapa kredit program yang ditujukan kepada petani, pengusaha kecil dan mikro sejak Repelita I.
Dimulai dengan kredit Bimas pada
bijaksana.
Lembaga memiliki
perbankan
tahun 1972, kemudian menyusul kredit
sebenarnya
permanen (KMKP), proyek peningkatan
penyalur kredit mikro mengingat besarnya
pendapatan petani/nelayan kecil (P4K),
dana masyarakat yang berhasil dihimpun.
Kredit Usaha Tani (KUT) dan sampai saat
Namun, tampaknya masih banyak bank
ini masih berlangsung kredit ketahanan
yang kurang antusias dalam menyalurkan
pangan (KKP). Walaupun pemerintah
kredit mikro. Menurut Indiastuti (2005),
telah mengimplementasikan bermacam
ketidaktertarikan perbankan disebabkan
kredit program, namun capaian hasilnya
oleh tiga hal; Pertama, pengalaman dan
dipandang masih belum sesuai dengan
trauma
yang diharapkan.
kenyataan kredit bermasalah sewaktu
beberapa
potensi
bank
sebagai
menghadapi
Memang diakui, beberapa program
pengucuran KUT; Kedua, aturan BI yang
telah dapat mencapai tujuannya dalam
ketat agar bank prudent dalam kegiatan
meningkatkan produksi (misalnya pada
penyaluran dana; dan Ketiga, banyak bank
komoditas padi), tetapi ada indikasi bahwa
(khususnya
kinerjanya tidak memuaskan terutama
memiliki pengalaman untuk menyalurkan
pada
kredit mikro.
lembaga
keuangan
sebagai
bank
pelaksana. Menurut Martowijoyo (2002),
Untuk
lemahnya kinerja lembaga keuangan dapat
keterbatasan
dilihat
kemampuan
dari
tiga
aspek,
yaitu:
(1)
besar)
menjawab modal fiskal
yang
tidak
permasalahan serta
dengan
pemerintah
yang
rendahnya tingkat pelunasan kredit; (2)
semakin berkurang, maka perlu lebih
rendahnya moralitas aparat pelaksana dan
mengoptimalkan
(3) rendahnya tingkat mobilisasi dana
keuangan yang dapat menjadi alternatif
masyarakat.
sumberdana bagi petani dan masyarakat
Seiring dengan beban anggaran
pedesaan.
Salah
potensi
satu
lembaga
kelembagaan
pembangunan yang semakin berat, maka
keuangan yang dapat dimanfaatkan dan
kemampuan
didorong
fiskal
pemerintah
dalam
untuk
membiayai
kegiatan
alokasi kredit pertanian dan pedesaan
perekonomian di pedesaan yang mayoritas
semakin terbatas. Dengan demikian, di
usaha penduduknya masuk dalam segmen
masa mendatang mengandalkan alokasi
mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro
dana pemerintah untuk pembiayaan sektor
(LKM). Lembaga ini sebetulnya telah
pertanian bukan merupakan pilihan yang
banyak tumbuh dan mengakar dalam
masyarakat
pedesaan,
tetapi
belum
MFI) selama dua dekade karena lembaga keuangan
dimanfaatkan secara optimal.
mikro
dianggap
sebagai
untuk
lembaga yang menyalurkan dana ke
melakukan kajian tentang keberadaan
masyarakat di negara berkembang. Baik
Lembaga Keuangan Mikro (LKM), peran
pemerintah
yang
dan
nonpemerintah
mendukung
organizations)
Kajian
ini
telah
bertujuan
dimainkan,
permasalahan
potensi
dalam
maupun
organisasi (nongovernment
mendukung
semua
perekonomian pedesaan, serta kebijakan
pengembangan lembaga keuangan mikro.
pengembangannya di masa mendatang.
Akibatnya
Lembaga
Keuangan
Mikro
keuangan
mikro
merupakan bagian dari jasa keuangan karena menyediakan jasa keuangan seperti deposito, pinjaman, jasa pembayaran, transfer
uang
masyarakat
dan
miskin.
asuransi Jasa
untuk lembaga
keuangan mikro dibedakan menjadi tiga
1. Lembaga formal, seperti bank desa dan
2. Lembaga semi formal seperti lembaga
sangat pesat, lembaga keuangan mikro dikenal
menjadi
pasar
uang
bagi
masyarakat pedesaan (rural financial markets) di negara-negara Asia. Bahkan di Wilayah Asia Pasifik sekitar 95 persen dari 180 juta masyarakat miskin dapat mengakses lembaga keuangan mikro.
sangat pesat karena berbagai alasan, yaitu:
elemen yang penting dan efektif bagi pengurangan kemiskinan. Akses yang
non pemerintah. 3. Sumber informal seperti orang yang meminjamkan uang dan shopkeepers. umumnya
lembaga
keuangan mikro didefinisikan sebagai lembaga formal dan semi formal (ADB,
telah diperbaiki dan provisi tabungan, kredit, dan fasilitas asuransi yang efisien dapat membantu masyarakat miskin dalam memperlancar konsumsi, mengatur
risiko
lebih
baik,
membangun asetnya secara gradual dan
2000). Ketertarikan
yang
1. Lembaga keuangan mikro merupakan
koperasi
demikian
perkembangannya
Perkembangan lembaga keuangan mikro
sumber, yaitu:
Namun
pesat. Selain
(Microfinance) Lembaga
lembaga
keuangan mikro di dunia tumbuh sangat
KERANGKA TEORI Konsep
perkembangan
dunia
terhadap
lembaga keuangan mikro (microfinance-
membangun perusahaan dengan skala ekonomis
sehingga
dapat
meningkatkan kapasitas mereka dalam
partisipasi program. Studi ini umumnya
meningkatkan
menunjukkan bahwa ada dampak positif
kesejahteraan
dan
yang terjadi sebagai akibat pengembangan
memperbaiki kualitas hidup. 2. Tanpa akses ke lembaga keuangan
lembaga keuangan mikro pada variable
mikro, kebanyakan masyarakat miskin
sosio ekonomi yang spesifik seperti
bergantung pada sumber keuangan
pendidikan anak, status gizi keluarga dan
informal atau bahkan biaya sendiri,
pemberdayaan perempuan.
sehingga membatasi kemampuannya
Lembaga keuangan mikro juga telah
untuk berperan aktif dan memperoleh
membawa masyarakat miskin terutama
manfaat dari lembaga keuangan mikro.
perempuan ke system keuangan formal
dapat
sehingga mereka dapat mengakses kredit
menyediakan cara yang efektif untuk
adan mengakumulasikan tabungan kecil
membantu dan memperdayakan wanita
mereka dalam bentuk asset finansial dan
miskin, yang mengakibatkan proporsi
akhirnya dapat mengurangi kemiskinan.
masyarakat miskin menjadi signifikan.
Meskipun demikian, peneliti dan praktisi
3. Lembaga
keuangan
mikro
dapat
umumnya setuju jika masyarakat yang
berkontribusi terhadap perkembangan
paling miskin belum memperoleh manfaat
semua
dari program pengembangan lembaga
4. Lembaga
keuangan
sistem
mikro
keuangan
melalui
keuangan mikro karena program lembaga
intergrasi pasar keuangan. Jasa
lembaga
keuangan
mikro
berdampak positif dalam pengentasan kemiskinan. Tanpa mentargetkan secara eksklusif masyarakat miskin adalah unit desa, Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga telah membantu pengentasan kemiskinan pada ratusan bahkan ribuan rumah tangga miskin. Studi empiris membuktikan bahwa pendapatan rumah tangga yang meminjam kredit mikro telah meningkat sebesar 76 persen dan ada daya serap tenaga kerja naik sebesar 84 persen selama 3 tahun
keuangan
mikro
tidak
menawarkan
produk dan jasa yang menarik. Permintaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro: Struktur dan Karakteristik Studi ADB menyatakan bahwa ada lima sumber permintaan terhadap lembaga keuangan mikro yaitu masyarakat yang paling miskin (desa dan kota), masyarakat miskin
(desa
dan
kota),
perusahaan
(bergerak di bidang pertanian dan di desa), nelayan, dan golongan masyarakat bukan pertanian.
Adapun karakteristik produk dan
untuk konsumsi maupun untuk modal
jasa yang diminta tiap golongan umumnya
kerja, prosedur yang sederhana, biaya
tidak jauh berbeda misalnya akses yang
transaksi yang rendah, jasa transfer uang,
mudah untuk menyimpan uang, akses
jasa asuransi, dan sebagainya seperti yang
untuk meminjam di lembaga keuangan
terlihat pada tabel di bawah ini:
mikro untuk berbagai keperluan seperti
Sumber: ADB, 2000 Faktor Penentu Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Berdasarkan studi empiris yang telah dilakukan oleh ADB maka ada
beberapa
faktor
yang
menentukan
perkembangan lembaga keuangan mikro, yaitu sebagai tercakup pada diagram di bawah ini:
Sumber: ADB, 2000 Perkembangan Lembaga Mikro di Indonesia
Keuangan
Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terjadi cukup pesat. Pada tahun 2004 jumlah lembaga keuangan mikro sekitar 54.444 dengan total kredit yang diluncurkan berkisar 28 trilliun dari 9.479.268 kreditor. Jumlah kredit terbesar masih berasal dari bank,
yaitu BRI unit dan BPR serta koperasi (KSP dan USP). Sementara pada tahun 2005 jumlah lembaga keuangan mikro meningkat menjadi sekitar 373.307 terutama berasal dari kenaikan jumlah lembaga keuangan nonformal seperti kelompok swadaya masyarakat.
Jumlah Lembaga
Unit
BRI sistem unit desa
4,046
Bank-Bank Pedesaan (BPR)
2,161
Lembaga keuangan non bank
7,617
BKD
5,345
LDKP
2,272
BKK
776
LPD
1,294
Koperasi
6,495
Koperasi Simpan Pinjam
1,160
KUD
5,335
Rumah Gadai
633
Koperasi Kredit
1,071
Koperasi Syariah
3,043
LSM
400
Kelompok Swadaya Masyarakat
100,000
Arisan
250,000
Total
373,307 Sumber: Bank Indonesia, 2005
METODE PENELITIAN
Pengumpulan data dengan cara
Teknik Pengumpulan Data
mengadakan tanya jawab langsung kepada
Penelitian yang dilakukan untuk
orang-orang
yang
dianggap
dapat
menghasilkan data dan informasi yang
memberikan penjelasan langsung ataupun
diperlukan serta berhubungan dengan hal
data sebagai pelengkap penulisan ini.
yang akan ditulis. Untuk mengumpulkan
Penelitian Lapangan (Field Research)
data serta informasi yang diperlukan oleh
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara mendatangi objek yang akan diteliti. Tujuan yang diharapkan adalah untuk memperoleh data secara langsung dari pihak distributor (distributor utama/ kecil, agen/ grosir, dan pedagang pengecer), perusahaan pengangkutan barang (transporter), dan konsumen.
penulis menggunakan: 1. Daftar Pertanyaan (Questionaire) Teknik
pengumpulan
data
dengan cara melakukan pembagian daftar pertanyaan langsung ke objek penelitian sehingga data yang penulis kumpulkan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. 2. Wawancara (Interview)
Dalam penulisan ini cara yang pertama
penulis
sajikan
melalui
pengamatan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengutip dari buku literatur, majalah, serta sumber-
sumber lain
yang berhubungan
erat
n=
dengan penulisan ini. Sumber Data
Keterangan;
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 1. Data Primer
survey pada objek penelitian di wilayah survey yaitu 4 lokasi meliput: Sumatra
Barat
di
NTB
di
Kabupaten
Bali
di
Kabupaten
Sumatra
Utara
di
Kabupaten Tebing Tinggi Untuk
menentukan
jumlah
sample maka beberapa buku metode penelitian
menyarankan
untuk
menggunakan rumus tertentu dalam menentukan berapa besar sampel yang harus diambil dari populasi. Jika ukuran populasinya diketahui dengan pasti, Rumus Slovin di bawah ini dapat digunakan. Rumus Slovin:
= ukuran populasi
e
= kelonggaran ketidaktelitian
yang ditololerir, misalnya 10%. Adapun total data sekitar 100
keuangan mikro baik formal, maupun serta
masyarakat
yang
memperoleh kredit mikro. Lembaga keuangan mikro di Indonesia
Badung d. Provinsi
N
semiformal
Lombok Barat c. Provinsi
= ukuran sampel
responden yang terdiri dari lembaga
Kabupaten Lima Puluh Koto . b. Provinsi
n
karena kesalahan pengambilan sampel
Data yang diperoleh dengan melakukan
a. Provinsi
N 1 + Ne 2
dapat berupa seperti terlihat pada tabel berikut ini:
Lembaga Keuangan Mikro BRI sistem unit desa Bank-Bank Pedesaan (BPR) Lembaga keuangan non bank BKD LDKP BKK LPD Koperasi Koperasi Simpan Pinjam KUD Rumah Gadai Koperasi Kredit Koperasi Syariah LSM Kelompok Swadaya Masyarakat Arisan
b. Kementerian Negara UKM dan 2. Data Sekunder
Koperasi
Data sekunder diperoleh dari berbagai
c. Biro Pusat Statistik
sumber seperti: d. Pemerintah Propinsi dan Kota/
a. Bank Indonesia
Kabupaten terkait dilakukan terhadap empat kabupaten,
ANALISIS DATA Pada bab ini akan dianalisa hasil
yaitu kabupaten Lombok barat, Badung,
penelitian berdasarkan metode yang telah
Limapuluh Koto dan kabupaten Tebing
dipaparkan di bab sebelumnya. Penelitian
Tinggi.
Kabupaten Lombok Barat Informasi data
Satuan
2006
2007
2008
Jumlah
Unit
15
15
10
Juta jiwa
782.943
796.107
814.071
Juta jiwa
67.093
79.014
80.097
ADHK
Juta rupiah
1.986.071,73
2.008.157,60
2.181.612,72
Jumlah LKM
Unit
396
412
417
kabupaten Jumlah penduduk Jumlah keluarga miskin
Kabupaten Lombok Barat dibentuk berdasarkan
69
Utara yang mewilayahi 5 kecamatan
Tahun 1958, dengan Keputusan Menteri
Lombok barat, menjadikan kabupaten
Dalam Negeri No up.7/14/34 dengan
Lombok
mengangkat
menjadi
mempunyai 15 kecamatan menjadi 10
Daerah
kecamatan, 88 desa dan 657 dusun. Letak
Lombok Barat. Pada tahun 1978 terjadi
kabupaten Lombok Barat terletak antara
pemekaran wilayah adminitrasi kabupaten
115,46° sampai dengan 11,28 °bujur timur
Lombok Barat, selanjutnya berdasarkan
dan 8,12° sampai dengan 8,55° lintang
Pejabat
Undang-Undang
J.B
Tuhumena
Sementara
Kepala
No
tentang Pembentukan Kabupaten Lombok
Undang-Undang No 26 Tahun 2008
Barat
yang
sebelumnya
selatan.
Sedangkan
batas
batas
meningkat dibanding tahun sebelumnya
wilayahnya adalah
yang 2.008.157,60. Keadaan membaik ini
1. Sebelah utara berbatasan dengan
disebabkan
pariwisata,juga
Lombok Utara
membaiknya
2. Sebelah selatan dengan samudera Indonesia
didukung
iklim dengan
harga
dasar
gabah
petani,berkembangnya
sektor
industri
bangunan dan jasa. Jumlah penduduk
Lombok 4. Sebelah timur berbatasan dengan kota
kabupaten
Lombok
barat
sebanyak
814.071 yang terdiri dari 398.466 laki laki
Mataram Luas wilayah kabupaten Lombok setelah
pemekaran
dengan
kabupaten Lombok utara menjadi 862,62 2
membaiknya
rumah tangga dan pengolahannya,serta
3. Sebelah barat berbatasan dengan selat
barat
oleh
dan
415.625
perempuan
dengan
pertumbuhan rata rata pertahun sebesar 2,49 %.
atau 86.262 ha, sebagian besar
Selain itu lembaga keuangan mikro
lahannya berupa hutan lindung dan hutan
di daerah kabupaten Lombok makin tahun
produksi yang mencapai 37.484,20
Ha
makin banyak seiring dengan program
atau sekitar 45,16 % dari luas total
dari pemerintah daerah untuk memajukan
kabupaten Lombok Barat. Kabupaten
perekonomian masyarakat kecil, ditunjang
Lombok Barat berdasarkan data PDRB,
pula
peranan
membentuk simpan pinjam perempuan
km
pertumbuhan
ekonomi
di
dari
dengan
yang
33,49 % , kemudian sektor perdagangan
kementrian dalam negeri, saat ini simpan
hotel dan restoran sebesar 20,33 % ,
pinjam perempuan sudah berjalan selama
sektor jasa 13,31 %, sektor pengangkutan
7 tahun dan banyak respon yang baik dari
dan komunikasi 11,85 % ,sektor bangunan
masyarakat desa walaupun ada sedikit
9,78 %, sektor keuangan, persewaan dan
kekurangan kekurangan. Tetapi secara
jasa 4,31 % sektor industry 3,22 % sektor
keseluruhan program pemerintah berjalan
pertambangan dan penggalian 3,14 % dan
baik,tinggal
yang paling kecil adalah sektor listrik, gas
konsultasi ke masyarakat agar semakin
dan
tinggi kesadaran dan keseimbangan antara
sebesar
0,58
%,
dengan
pertumbuhan ekonomi ADHK sebesar 3,97 % atau 2.181.612,72 pada tahun 2008
awalnya
pusat
dominasi oleh sektor pertanian sebesar
air
modal
pemerintah
banyak
diberikan
penyuluhan
menabung dan meminjam.
dari
dan
Kabupaten Tebing Tinggi Informasi data
Satuan
2006
2007
2008
Jumlah
Unit
8
8
8
Juta jiwa
137.959
139.409
141.059
Juta jiwa
2.333
2.346
2.145
ADHK
Juta rupiah
923.024,30
978.411,33
1.037.465,11
Jumlah LKM
Unit
195
195
205
kecamatan Jumlah penduduk keluarga miskin
Menurut data badan informasi dan komunikasi Sumatera Utara, kota Tebing Tinggi
merupakan
salah
satu
1. Sebelah utara berbatasan dengan PTPN 3 kebun rambutan. 2. Sebelah selatan berbatasan dengan
pemerintahan kota dari 33 kabupaten di
PTPN 4 kebun pebatu dan perkebunan
sumatera utara, jaraknya sekitar 80 km
payu pinang.
dari kota medan. Tebing tinggi beriklim tropis dataran rendah dengan suhu udara cukup panas sekitar 25°- 27°c dengan
3. Sebelah barat berbatasan dengan PTPN 3 kebun gunung Pamela. 4. Sebelah timur berbatasan dengan PT
tingkat ketinggian antara 26-24 di atas
socfindo tanah besi dan PTPN 3 kebun
permukaan laut dengan topografi datar
rambutan.
dan bergelombang. Curah hujan rata rata pertahun
sekitar1.776
mil
dengan
Setiap tahun jumlah keluarga miskin makin
lama
berkurang
,ini
dapat
kelembaban udara 80 % - 90 %.Lokasi
menunjukan bahwa adanya keberhasilan
kota tebing tinggi berada pada kordinat
dari pemerintah pusat dan daerah berhasil
30°9,3 - 30°4’50 lintang utara dan 99°4’1
menjalankan
program
- 99°0’0 bujur timur, motto dari kota
kemiskinan
dan
Tebing Tinggi adalah esa hilang dua
masyarakat desa lewat lembaga lembaga
terbilang, jumlah penduduk 134. 548.000.
keuangan
Batas wilayah kota tebing tinggi terdiri
pertumbuhan
dari:
meningkat
mikro
menunjukkan
pengentasan pengembangan
di
ekonomi dari bahwa
pedesaan,
laju
mereka
juga
tahun
ketahun
masyarakatnya
mengalami
peningkatan
Beberapa
tahun
masyarakat
kesejahteraan.
belakangan
desa
ini
sumatera
banyak dikembangkan lembaga lembaga keuangan
mikro
maka
dalam
masa
utara
mendatang kita tidak akan melihat lagi
khususnya kabupaten tebing tinggi sangat
keluarga keluarga miskin, mungkin yang
terbantu
lembaga
perlu diperkuat dan perlu diperhatikan
keuangan mikro pedesaan, dapat terlihat
dari pemerintah pusat dan daerah adalah
dengan
selalu
dengan
adanya
berkurangnya
jumlah
memberikan
penyuluhan
pengangguran, semakin tingginya tingkat
penyuluhan dan pendidikan bahwa setiap
pendidikan
keluarga selalu berusaha untuk bekerja
dan
yang
pasti
jumlah
dan menabung agar mempunyai bekal di
keluarga miskin merosot tajam. Dapat
dibayangkan
seandainya
masa mendatang.
setiap daerah atau wilayah pedesaan
Kabupaten Lima Puluh Kota Informasi data
Satuan
2006
2007
2008
Jumlah
Unit
13
13
13
Juta jiwa
330.536
331.674
333.929
ADHK
Juta rupiah
2.255.102,49
2.398.597,58
2.545.801,73
JUMLAH
Unit
205
211
215
kecamatan Jumlah penduduk Keluarga miskin
LKM Sumatra Barat atau 124 km dari Kota Kabupaten Lima Puluh Kota adalah
Padang, ibu kota provinsi.
sebuah kabupaten di Provinsi Sumatra
Kecamatan Kapur IX diwilayah
Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini
kabupaten lima puluh kota merupakan
terletak di Sarilamak. Kabupaten ini
penghasil tanaman gambir terbesar di
memiliki luas wilayah 3.354,30 km2 dan
Indonesia. Gambir bersama dengan karet,
berpenduduk
jiwa
semen dan kayu lapis termasuk dalam 10
(sensus penduduk 2000). Kabupaten ini
komoditas utama ekspor Sumatra Barat.
terletak di bagian timur wilayah provinsi
Tanaman
sebanyak
333.929
gambir
mengandung
zat
katechine dan tanin, yang digunakan sebagai bahan baku industri farmasi,
1. Sebelah
utara
berbatasan
dengan
propinsi Riau
kosmetik, penyamak kulit dan industri
2. Sebelah selatan berbatasan dengan
batik. Volume ekspor gambir di provinsi
kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten
Sumatra Barat tahun 2000 besarnya
Sijunjung
1.339.860
kg.
merupakan
Meskipun
salah
satu
gambir komoditas
perkebunan andalan kabupaten 50 Kota, namun yang menjadi tulang punggung perekonomian
kabupaten
ini
adalah
3. Sebelah Kabupaten
bahan
makanan,
keduanya
tergolong dalam sektor pertanian, menjadi penyumbang kegiatan ekonomi utama kabupaten ini.
paling makmur di Sumatra Barat. Bahkan di
Kecamatan
Kapur
IX
disebut-sebut memiliki pendapatan yang setara dengan gaji bulanan para menteri. Hal ini karena masyarakat Kapur IX memiliki
mata
pencaharian
sebagai
penghasil gambir yang langsung diekspor ke Singapura, India, Jepang, dan Pakistan. Sayangnya pemerintah daerah ini tidak bisa menyediakan sarana infrastruktur yang
Agam
dan
dengan
Kabupaten
4. Sebelah
timur
berbatasan
dengan
propinsi Riau Laju pertumbuhan ekonomi daerah ini juga selalu meningkat dari tahun ketahun sejalan dengan meningkatnya LKM di daerah tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya LKM
Kabupaten ini tergolong daerah
penduduk
berbatasan
Pasaman
tanaman bahan makanan. Perkebunan dan tanaman
barat
memadai
seperti
sarana
telekomunikasi, jalan, air bersih, sehingga potensi kecamatan yang dijuluki negeri "Petro Dollar" ini tidak tergarap optimal. Batas batas wilayah kota ini adalah
maka
mendorong
keluarga
keluarga
juga miskin
mengurangi di
daerah
tersebut. Memang masih ada keluarga atau individu individu diwilayah tersebut yang belum mengerti dan memahami manfaat dari lembaga keuangan mikro,ini dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pendidikan
kepada
masyarakat
keberadaan dan kegunaan dari LKM tersebut. Selama ini mereka malah banyak mendapatkan informasi melalui tetangga tetangga atau kerabat dekat yang sudah bergabung dengan LKM, mungkin cara seperti ini efektif sekali untuk membuat masyakat jadi mengenal LKM, tetapi dirasa kurang maksimal dan pengetahuan tentang
lembaga
tersebut
jadi
tidak
optimal dan setengah setengah, akibatnya
masyarakat desa juga kepada lembaga
membuat image bahwa adanya prosedur
keuangannya. Diharapkan dalam masa
yang sulit dan lama jika berurusan dengan
mendatang selalu dibuat secara rutin dan
lembaga keuangan pedesaan. Seharusnya
terprogram pelatihan dan penyuluhan
pemikiran pemikiran seperti ini dapat
terhadap
dihilangkan jika kita atau pemerintah
semakin tingginya tingkat pendidikan dan
pusat dan daerah selalu memberikan
berkurangnya jumah keluarga keluarga
pendidikan
miskin di daerah.
dan
penyuluhan
kepada
masyarakat
pedesaan
Kabupaten Badung Informasi data
Satuan
2006
2007
2008
Jumlah
Unit
6
6
6
Juta jiwa
370.954
377.480
383.880
kecamatan Jumlah penduduk Jumlah
Juta jiwa
18.200
keluarga miskin ADHK
Juta rupiah
4.548.555,63
4.860.131,69
JUMLAH
Unit
118
119
LKM
119
agar
Kabupaten Badung adalah sebuah
wilayah bali masih didominasi oleh sektor
kabupaten yang terletak di provinsi Bali,
pariwisatanya.
Indonesia. Daerah ini yang juga meliputi
perdagangan yaitu hotel dan restoran,
Kuta dan Nusa Dua adalah sebuah objek
perkembangan
wisata yang terkenal. Ibu kotanya berada
dirasa kurang berjalan,seharusnya dengan
di Mangupura, dahulu berada di Denpasar
tingkat pariwisata yang baik seharusnya
. Pada tahun 1999 terjadi kerusuhan besar
membuat masyarakat masyarakat atau
di mana Kantor Bupati Badung di
keluarga membuat kerajinan barang untuk
Denpasar dibakar sampai rata dengan
dijadikan souvenir atau barang kenang
tanah.Kabupaten Badung saat ini dipimpin
kenangan asli wilayah bali,memang sudah
oleh seorang Bupati yang saat ini dijabat
ada
oleh Anak Agung Gde Agung yang
pekerjaan itu,tapi dirasa masih belum
berasal dari daerah Mengwi, dan sebagai
maksimal sekali,mereka rata rata memilih
Wakil
Ketut
sebagai guide dan supir supir untuk
Sudikerta.Kabupaten Badung berbatasan
mengantar turis asing atau local untuk
dengan Kabupaten Buleleng di sebelah
mengenal keindahan panorama bali,untuk
utara, Kabupaten Tabanan di barat, dan
jangak pendek mungkin pekerjaan ini
Kabupaten Bangli, Gianyar serta kota
dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari
Denpasar di sebelah timur.
hari tetapi tidak untuk jangka panjang,
Bupati
yaitu
I
Kabupaten ini terletak pada kordinat 08°14'17"-08°50'57"LS,
115°05'02"-
beberapa
Khususnya
industri
keluarga
sector
rumah
tangga
menjalankan
memang tidak sepenuhnya seperti itu tetapi banyak dari mereka yang pada hari
115°15'09"BT , kabupaten ini mempunyai
tuanya
moto CURA DHARMA RAKSAKA ,
kesusahan,karena profesi sebagai guide
dengan luas wilayah sebesar 420,09 km
dan supir memerl ukan stamina yang kuat
dan
dan sehat.
jumlah
penduduk
383.880
juta
malah
mengalami
sebesar
Jika kita melihat dari data yang ada
914 jiwa/km. dengan jumlah kecamatan
bahwa adanya peningkatan peningkatan
ada 6 dan desa atau kelurahan sebanyak
dari jumlah LKM setiap tahunnya,artinya
63.
bahwa
jiwa,dengan tingkat kepadatan
didaerah
ini
minat
atau
Laju pertumbuhan ekonomi mereka
perhatiannya masyarakat sebetulnya sudah
juga selalu meningkat dari tahun ketahun,
tinggi terhadap lembaga keuangan mikro.
sayangnya peningkatan perekonomian di
Masyarakat masyarakat pedesaan yang
lebih banyak didominasi oleh petani
Saran
petani hampir sebagian besar bergabung
Dibutuhkan peran pemerintah dalam
dengan lembaga keuangan daerah. Tetapi
segi
penggabungan
belum
keuangan untuk meningkatkan pelayanan
berjalan secara maksimal, artinya selama
dan meningkatkan peran LKM untuk
ini mereka hanya memikirkan bagaimana
membantu
cara
masyarakat pedesaan.
mereka
meminjam
dirasa
dan
cara
mengembalikannya tetapi masih kurang
permodalan
dan
program
Lembaga
penyuluhan
kesejahteraan
keuangan
mikro
dari mereka kegunaan dari menabung,
merupakan elemen yang penting dan
mungkin karena banyaknya acara acara
efektif bagi pengurangan kemiskinan.
keagamaan dan acara adat maka uang
Akses yang telah diperbaiki dan provisi
yang dengan susah payah dicari habis
tabungan, kredit, dan fasilitas asuransi
dengan kegiatan kegiatan mereka.
yang efisien dapat membantu masyarakat
Diharapkan dari pemerintah pusat dan
miskin dalam memperlancar konsumsi,
daerah selalu memberikan penyuluhan dan
mengatur resiko lebih baik, membangun
pendidikan agar meningkat kesadaran
asetnya secara gradual dan membangun
menabung dari mereka.
perusahaan
keuangan
skala
ekonomis
sehingga dapat meningkatkan kapasitas
Simpulan dan saran Lembaga
dengan
mikro
membawa dampak yang baik terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk di
mereka
dalam
meningkatkan
kesejahteraan dan memperbaiki kualitas hidup.
kabupaten Lima Puluh Kota, kabupaten
DAFTAR PUSTAKA
Badung, Kabupaten Lombok Barat, dan
Cheng, Enjiang. 2006. “The Demand for Microcredit as a Determinant for Microfinance Outreach – Evidence from China”. Centre for Strategic Economic Studies: Victoria University. Melbourne.
Kabupaten Tebing Tinggi. Minat masyarakat terhadap hadirnya LKM sangat besar sekali karena dirasakan sistem dan prosedur LKM lebih mudah diterima dibanding bank bank yang ada. Minat yang besar tersebut dapat dilihat salah satunya dari bertambahnya LKM di setiap daerah dari tahun ketahun
Coleman, Brett E. 2002. “Microfinance In Northeast Thailand: Who Benefits and How Much”. ERD Working Paper Series No 9. Kurmanalieva,E,.Montgomery,H,.and Weiss,J. 2003. “Microfinance and Poverty Reduction In Asia. What is The Evidence. ADB Institute
Navajas, S et al. “Microcredit and the Poorest of the Poor: Theory and Evidence from Bolivia”, World Development, Vol 28, No.2, 2000, pp.333-346. Sharader, L.,Kamal,N., Darmono,A.,and Johnson,D. 2006. “Youth and Access to Microfinance In Indonesia” World Bank and Imagine Nation Groups. Paxton, J. ‘Depth of Outreach and its Relation to the Sustainability of Microfinance Institutions’, Savings and Development, No 1, 2002 XXVI. Yaron, J. “Assessing Development Financial Institutions, A Public Interest Analysis’,World bank Research Working Paper, No. 174, Washington D.C., 1992.
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN BESARNYA GAJI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA KARYAWAN PT TELKOM BEKASI Nurdin 1)
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh gaya kepemimpinan dan besarnya gaji terhadap efektivitas kerja. Populasi penelitian ini adalah karyawan PT Telkom di Bekasi yang berjumlah 160 orang. Sampel penelitian sebanyak 50 orang yang diambil secara acak. Kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kerja. Hasil pengolahan data, nilai thitung = 2,520, > nilai ttabel pada α = 5 % = 2,045. Besarnya gaji mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kerja . Hasil pengolahan data diperoleh nilai thitung = 17,471 > nilai ttabel pada α = 5 % = 2,045. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan besarnya gaji secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kerja. Hasil pengolahan data nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,907 % artinya efektivitas kerja dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan besarnya gaji, sedangkan sisanya 9,3 % dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dianalisis. Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja
ABSTRACT This study aims to determine the magnitude of the influence of leadership style and the amount of salary to the effectiveness of the work. The population of this study are employees of PT. Telkom in Bekasi, amounting to 160 people. Study sample as many as 50 people taken at random. Leadership has a significant influence on the effectiveness of the work. The results of data processing, t hitung value = 2.520,> the value of a tTable on α = 5 % = 2.045. The amount of salary has a significant influence on the effectiveness of the work. Data processing results obtained t hitung value = 17.471> tTable value at α = 5 % = 2.045. The results of this study indicate that leadership style and the amount of salary together have a significant influence on the effectiveness of the work. The results of processing data values of determination coefficient (R2) of 0.90 7% means that the effectiveness of work influenced by the style of leadership and large of salary, while the remaining 9.3 % influenced by other factors not analyzed.
1
) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sailendra
Dalam
pelaksanaan
proyek,
sesuai dengan kontrak, adanya pekerjaan
pegawai sebagai pelaksana sehari-hari
tambahan,
adanya
sangat diharapkan
bangunan
dan berbagai kendala yang
jawab
mempunyi tanggung
mengenai tugas yang diberikan
perubahan
bentuk
lainnya sehingga karyawan kehilangan
kepadanya. Untuk itu mereka dituntut
konsentrasi
bekerja dengan baik supaya efektivitas
mereka tangani. Akhirnya penyelesaian
kerjanya dapat ditingkatkan. Selain itu,
proyek
pegawai dituntut
dijadwalkan
yang
tinggi,
kemampuan
memiliki kemampuan di
antaranya
menyelesaikan
dengan baik.
adalah
tugas-tugas
yang
menjadi mundur dari yang sehingga
biaya
proyek
menjadi bertambah. Untuk
pekerjaan
Dari segi pengelolaan
untuk
dapat
menanggulangi
problema yang dihadapi para pegawai,
proyek, karyawan sering menghadapi
maka diperlukan upaya
kendala di antaranya adalah keterbatasan
hal-hal apa saja yang harus dimiliki oleh
dalam melaksanakan tugasnya dengan
seseorang untuk dapat sukses dalam
baik. sering salah imformasi, material
melaksanakan tugasnya. salah satu cara
sering terlambat, dan kurangnya fasilitas
untuk mengatasi kendala
penduking, upah yang mereka terima
dilakukan penelitian yang berhubungan
tidak
dengan
sesuai
dengan
hidupnya.Sehingga
kebutuhan
tugas
yang
diberikannya tidak dapat diselesaikan denga baik. Dengan
melihat
tugas
yang
kemampuan yang beragam, di antaranya adalah kemampuan mengelola pekerjaan berbagai
pihak,
mengkomunikasikan kebijakan pimpinan proyek kepada pelaksana proyek. seperti memperhatikan spesipikasi teknis, para pegawai
diharapkan
dapat
memperhatikan batas waktu, penggunaan material yang ada, pekerjaan yang tidak
yang
ini,
perlu
memungkinkan
seseorang dapat bekerja efektif.
Perumusan Masalah 1. Apakah
beragam ini, pegawai dituntut memiliki
dengan
hal
untuk melihat
gaya
kepemimpinan
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan PT Telkom? 2. Apakah besarnya gaji memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan PT Telkom? 3. Apakah
gaya
kepemimpinan
dan
besarnya gaji secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap efektivitas kerja karyawan PT
yang dikehendaki, maka orang itu dapat
Telkom?
dikatakan bekerja dengan efektif. Untuk mengembangkan efektivitas kerja, ada
Manfaat Penelitian
beberapa hal
1. Manfaat Teoritis Penelitian diharapkan
dapat
memberi sumbangan pemikiran bagi
yaitu (1) Pernyataan visi, (2) prinsipprinsip, (3) nilai-nilai, dan (4) pernyataan misi (Lewis, 1994: 206). Dalam hal
pimpinan. proyek
untuk
memecahkan
membantu
masalah
guna
tingkat
efektivitas
kerja
seseorang
ditentukan oleh penggunaan potensi diri yang dimilikinya melalui penguasaan
meningkatkan efektivitas kerja
lapangan,
karyawan.
pengembangan
diri,
dan
kemampuan untuk berkordinasi dengan
2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat
lingkungannya. Dalam hubungan dengan bekerja
dijadikan sebagai masukan kepada
dikenal pula faktor intern dan extern.
pimpinan proyek
yang perlu diperhatikan,
sebagai pedoman dalam
Faktor intern yaitu kemampuan dasar atau faktor bawaan, sedang faktor exstern
pelaksanaan proyek.
adalah faktor yang ada di luar, termasuk
KAJIAN TEORI
dalam hal ini lingkungan dan
Efektivitas Kerja Karyawan
Menurut
Efektivitas adalah suatu keadaan
Syamsuddin
teman.
(2003:
41),
motivasi ekstern dapat dikenali dengan
bahwa peralatan, metode dan sumber daya
mengidentifikasi
manusia yang digunakan dengan cara
antara lain: (1) durasinya kegiatan, yaitu
yang sesuai untuk mencapai tujan yang
berapa lama kemampuan penggunaan
dikehendaki
waktunya untuk melakukan kegiatan, (2)
(Howard,
2001:3,
http//:www.Mng,.Djbet.com.2001). Menurut
Prokopenko
(1987:
beberapa
indikator,
frekuensi kegiatan, yaitu berapa kali 5)
kegiatan dilakukan dalam periode waktu
Efektivitas adalah membandingkan apa
tertentu, (3)
yang hendak dicapai dengan apa yang
dengan waktu yang telah ditetapkan untuk
diperoleh. Dalam hal ini, jika seseorang
mencapai tujuan, (4) ketabahan, yaitu
telah
sesuai
kemampuan
dengan prosudur dalam mencapai sasaran
menghadapi
melaksanakan
tugasnya
ketetapan, yaitu sesuai
seseorang suatu
tantangan
dalam untuk
mencapai
tujuan.
(5).
devosi
peralatan, yang perlu diperhatikan apakah
(pengabdian), yaitu kemampuan dalam
perlatan
berpikir untuk mencapai tujuan, (6).
memproduksi produk yang diinginkan,
tingkatan aspirasinya, yaitu rencana yang
metode
hendak dicapai, dan (7) arah sikapnya
(prosedur)
terhadap sasaran, yaitu berpikir
positif
terlaksananya proses yang tepat, apakah
kegiatan.
tersedia prosedur kerja baku yang tetap.
dalam
melaksanakan
suatu
yang
atau
digunakan
dapat
langkah-langkah
yang
digunakan
kerja demi
Untuk dapat mencapai suatu pekerjaan
Skill menunjukkan
yang efektif, maka perlu ada saling
pegawai untuk menggunakan alat dan
percaya anggota tim yang satu dengan tim
melaksanakan
yang lainnya (Certo, 1997: 421). Dalam
Teknologi selalau menunjukkan kepada
hal ini efektivitas kerja seseorang dilihat
kemudahan
dari kemampuannya bekerja dalam tim.
kemudahan
Mengenai Freeman
kerja
Stoner dan
kepada kemampuan
tugas
dan yang
dengan
benar.
keanekaragaman tersedia.
Sunyoto (2004: 5),
Menurut
bekerja adalah
(2000: 13) menyatakan bahwa
derajad pencapaian tujuan Dalam hal ini
kerja adalah melakukan sesuatu dengan
tingkat penggunaan potensi diri seseorang
benar. Dalam hal ini bekerja diharapkan
dibandingkan
dapat menghasilkan sesuatu dengan baik
seseorang
sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.
berusaha
Seseorang dapat dikatakan bekerja dengan
menggunakan
baik bila ia bekerja dengan efektif,
melaksanakan tugas demi
Pengertian efektif di sini menunjuk
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
dengan
kapasitas
diri
tersebut.
Artinya
pegawai
dengan
baik
untuk
kemampuannya
dalam
tercapainya
kepada terlaksananya suatu tugas yang Berdasarkan pembahasan di atas,
memenuhi persyaratan yang dikehendaki. Selanjutnya
menurut
Koontz
dan
maka yang dimaksud dengan efektivitas
Weihrich (Anwar dan Sagala, 2004: 8)
kerja
menyatakan
karyawan melaksanakan tugasnya sesuai
bahwa pencapaian tujuan
adalah
kemampuan seorang
pemenuhan
waktu yang telah ditetapkan sebelumnya
kriteria atas suatu produk yang dihasilkan.
dengan menggunakan kemampuan yang
Pemenuhan kriteria ini antara lain dapat
dimilikinya.
yang dimaksud
adalah
dilihat dari segi peralatan, metode, skill dan teknologi yang digunakan. Dari segi
anggota
Gaya Kepemimpinan Menurut 12),
yakni
Kepemimpinan
(2000:
menurut Abor (1994: 32) adalah tindakan
mengandung
atau tingkah laku individu dan kelompok
menggerakkan,
yang menyebabkan individu dan juga
Wahjosumidjo
kepemimpinan
konotasi,
kelompok.
mengarahkan, membimbing, melindungi,
kelompok-kelompok
membina,
maju,
memberikan
teladan,
guna
untuk
bergerak
mencapai
tujuan.
memberikan dorongan, dan memberikan
Kepemimpinan
bantuan. Kemudian Nawawi (2001: 87),
(2002:18)
mendefinisikan kepemimpinan sebagai
menciptakan visi, memengaruhi motivasi,
kemampuan menggerakkan, memberikan
perilaku, pendapat, nilai-nilai, norma dari
motivasi, dan mem pengaruhi orang-
pengikut untuk merealisasi visi.
orang agar bersedia melakukan tindakan
menurut
Wirawan
proses
pemimpin
adalah
Menurut
Wahjosumidjo
(2002:
empat macam pendekatan
yang terarah pada pencapaian tujuan
57) ada
melalui keberanian mengambil keputusan
kepemimpinan, yaitu: (1) Pendekatan
tentang kegiatan yang harus dilakukan.
pengaruh kewibawaan (power influence
Kepemimpinan menurut Robbins (2000:
approach),
18)
dimungkinkan
adalah
kemampuan
untuk
yaitu
seorang
untuk
menggunakan
memengaruhi suatu kelompok ke arah
pengaruh
tercapainya tujuan. Selanjutnya Purwanto
membina memberdayakan, dan memberi
(1997:
teladan
26)
kepemimpinan
adalah
yang
pemimpin
dimilikinya
kepada
dalam
karyawan,
(2)
sekumpulan dari serangkaian kemampuan
Pendekatan sifat (the trait approach),
dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di
yaitu keberhasilan seorang pemimpin
dalamnya kewibawaan untuk dijadikan
tidak hanya dipengaruhi oleh sifat-sifat
sebagai sarana dalam rangka meyakinkan
pribadi, melainkan ditentukan pula oleh
kepada yang dipimpinnya, agar mau
keterampilan (skill),
melaksanakan
yang
perilaku (the behavior approach), yaitu
dibebankan kepadanya dengan rela, dan
merupakan pendekatan yang berdasarkan
penuh semangat.
menurut
pemikiran
bahwa
161),
kegagalan
pemimpin
proses
motivasi
dan
Stoner
dan
Kepemimpinan
tugas-tugas
Kemudian
Sindoro
(2000:
adalah
(3)
Pendekatan
keberhasilan
gaya
ditentukan
atau oleh
kepemimpinan,
mengarahkan dan memengaruhi aktivitas
bagaimana
yang berkaitan dengan pekerjaan dari
membagi tugas dan wewenang, cara
cara
memberi
perintah,
berkomunikasi, cara mendorong semangat
kepemimpinan
dalam bekerja,
kemampuan yang melekat pada diri
dan (4)
Pendekatan
merupakan
situasional (situational approach), yaitu
seseorang
pemimpin berusaha mencari jalan tengah
dipengaruhi oleh faktor, baik faktor
antara
internal maupun faktor eksternal. Menurut
pandangan
adanya
yang
asas-asas
mengatakan
organisasi
dan
manajemen yang bersifat universal.
Tracy
yang
status
dalam
memimpin,
Hamdani
biasanya
(2005:67)
mengemukakan bahwa kemampuan dasar
Menurut Stoner dan Gilbert (2003:
yang
perlu
dimiliki
oleh
seorang
67), Gaya kepemimpinan adalah suatu
pemimpin, yaitu: (1) Conceptual skills,
pola tingkah laku yang dirancang untuk
yaitu
mengintegrasikan kepentingan individual
melihat
dengan kepentingan organisasi dalam
keseluruhan. (2) Human skills, yaitu
mewujudkan
yang
kecakapan pemimpin untuk bekerja secara
diharapkan menghasilkan produktivitas.
efektif sebagai anggota kelompok dan
Gaya kepemimpinan bertujuan untuk
untuk menciptakan usaha kerjasama di
mendorong gairah kerja, kepuasan kerja,
lingkungan kelompok yang dipimpinnya,
dan produktivitas kerja yang tinggi, agar
dan (3) Technical skills, yaitu kecakapan
tujuan organisasi dapat dicapai dengan
dalam
baik.
Mangkunegara (2000:21),
motivasi
Davis
pegawai
(2000:27)
menyebutkan
kemampuan
seorang pemimpin
organisasi
sebagai
penggunaan
satu
fasilitas. menyatakan
bahwa kepemimpinan adalah aktivitas
terdapat beberapa faktor
pemegang kewenangan dan pengambilan
mempengaruhi kepemimpinan
keputusan.
(2000:59)
berikut: (1) Proses memengaruhi orang
kepemimpinan
lain (process of influencing people’s
adalah keseluruhan kegiatan (aktivitas)
activity), (2) Ada sekelompok orang yang
untuk mempengaruhi kemauan orang lain
dipengaruhi (Potential Followers), (3) Ke
untuk mencapai tujuan bersama.
arah
Menurut
menyebutkan
bahwa
Terry
Selanjutnya Siagian (2003: 67) menyebutkan adalah
bahwa
kepemimpinan
suatu
tujuan
Achievement),
dan
yang
dapat sebagai
(Toward (4)
Pada
goal situasi
tertentu (In a Given Situation).
motor penggerak bagi sumber
Keberhasilan
suatu
organisasi
daya manusia dan sumber daya alam
bergantung pada kepemimpianan. Untuk
lainnya. kemudian menurut Fairchild
itu
dalam
merupakan kegiatan untuk memengaruhi
Winardi
(2000:
46-47)
dikatakan
bahwa
kepemimpinan
orang lain untuk mencapai suatu tujuan.
Demokrasi, yaitu semua
keputusan
Menurut Pfiffner dan Presthus (1989: 88)
dirancang
pemimpin
memberikan
bahwa
banyak menyodorkan berbagai alternatif
kepemimpinan adalah seni mengoordinasi
untuk dipilih yang terbaik didasarkan
dan memotivasi orang lain, baik secara
musyawarah
individu
maupun
kebebasan
mancapai
tujuan
definisi,
kelompok yang
untuk
diinginkan.
oleh
pimpinan,
kelompok, anggota
adanya
organisasi
untuk
bekerja sama, dan pemimpin bersifat
Sedangkan
Siagian
(1992:
58)
obyektif dalam pujian dan kritiknya dan
memberikan
definisi
kepemimpinan
berusaha menjadi anggota kelompoknya;
adalah kemampuan dan keterampilan
dan
seseorang dalam memengaruhi orang lain,
kebebasan
dalam hal ini bawahan mau dan mampu
dengan minimum partisipasi pemimpin,
nelakukan
bahan yang
kegiatan-kegitan
tertentu,
(3)
Gaya
Laisses
kelompok
Faire,
atau
yaitu
individual
disediakan oleh pemimpin
meskipun secara pribadi hal tersebut tidak
apabila ada permintaan dan ia tidak turut
disenangi. Sedangkan Davis (1977: 107)
ambil bagian dalam diskusi kelompok,
kepemimpinan adalah kemampuan untuk
pemimpin
berusaha
lain,
sekali, dan ia tidak berusaha sama sekali
merealisaikan tugas yang telah ditentukan
untuk menilai atau mengatur kejadian
dengan senang hati. Menurut Suradinata
berlangsung. Sujak (2002: 1), menyatakan
(1997:
bahwa kepemimpinan adalah kemampuan
meyakinkan
112)
ada
kepemimpinan
orang
beberapa
fungsi
adalah sebagai berikut:
(1) Komunikasi,
(2) Motivasi,
untuk
tidak
berpartisipasi
mempengaruhi,
sama
menggerakkan
(3)
suatu tindakan pada diri seseorang atau
Disiplin Kerja, (4) Produktivitas Kerja,
sekelompok orang untuk mencapai tujuan
dan (5) Strategi Pengambilan Keputusan.
tertentu. Sedangkan Stoner (1989: 13),
White dan Lipit dalam Winardi
menyatakan bahwa kepemimpinan adalah
(1993: 168) membagi gaya kepemimpinan
kegiatan mempengaruhi orang lain agar
menjadi tiga bagian, yaitu: (1) Gaya
mau bekerja sama untuk mencapai tujuan
Otoriter, yaitu semua
yang diinginkan. Ananda (2007: 3),
policy dilakukan dan
mengatakan bahwa kepemimpinan adalah
langkah-langkah ditentukan oleh pejabat,
suatu proses membujuk, menggerakkan
dan setiap anggota tidak turut serta dalam
dan mengarahkan bawahannya untuk
partisipasi
mengambil
oleh
pemimpin,
teknik-teknik
kelompok;
(2)
Gaya
langkah
menuju
sasaran
bersama.. Menurut Chapman yang dikutip
kerja individual; (b)
Timpale (2003: 31), ada lima landasan
(Pembayaran variabel), yaitu merupakan
kepemimpinan yang kokoh adalah: (1)
pemberian
Cara komunikasi; (2) Pemberian motivasi;
kepada produktivitas atau keuntungan
(3)
(4)
perusahaan
(5)
lumpsum
atau
Amstrong
dan
Kemampuan
Pengambilan
memimpin;
keputusan;
dan
kekuasaan yang positif. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat
disimpulkan
bahwa
kepemimpinan
adalah
pemimpin
diberi
yang
gaya
seseorang
dan
yang
didasarkan
biasanya
sekaligus. Murlis
dibayar
Kemudian (1994:
7)
menyatakan bahwa gaji diartikan sebagai bayaran
yang diterima oleh seseorang,
tidak termasuk tunjangan lainnya. Dewan
untuk
Penelitian Pengupahan Nasional (Husnan
memimpin karyawan agar karyawan dapat
2000:138) mendefinisikan bahwa gaji
melaksanakan
adalah suatu penerimaan sebagai suatu
tugasnya
tugas
insentif
Variable pay
dengan
baik
imbalan
untuk mencapai tujuan perusahaan.
bahwa gaji
(2000: 85), mengatakan atau kompensasi
adalah
setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan
pekerjakannya
dikatakan
Selanjutnya
jenis-jenis rencana insentif
terbagi menjadi dua yaitu: (a) Spot Bonus (Bonus ditempat), yaitu insentif yang diberikan
secara
spontan
kepada
karyawan atas pencapaian produktivitas kerja yang baik. Yang termasuk dalam spot bonus adalah, Individual incentive
programs (Program insentif individual) Program insentif individual adalah suatu program yang memberikan pendapatan yang
melebihi
pemberi
kerja
kepada
penerima kerja untuk suatu pekerjaan/
Besarnya Gaji Dessler
dari
gaji
pokok
kepada
karyawan yang telah memenuhi standar
yang telah
dilakukan sebagai
kelangsungan kehidupan
jaminan
yang
layak
bagi kemanusiaan. Flippo (2001:75-76) menyatakan
bahwa kompensasi adalah
harga yang diterima atau diberikan oleh pemberi kerja
bagi
kepentingan
seseorang atau badan hukum. Selanjutnya dikatakan prinsip-prinsip penggajian yang harus diperhatikan antara lain: tingkat inflasi, tanggung jawab pekerjaan, risiko pekerjaan, dan kebutuhan aktualisasi, di samping itu sistem penggajian harus sesuai dengan pekerjaan. Untuk lebih mendorong karyawan
dapat
meningkatkan
termotivasi
pekerjaan
yang
agar dalam telah
diberikan kepadanya, maka pemimpim
perlu memberikan gaji tambahan di luar
tempat
gaji
langsung disebut juga jaminan sosial
pokok
(memberikan
insentif).
beribadat.
Kompensasi
Sarwoto (2001: 76), menyatakan bahwa
program
intensif
motivasi
program kesejahteraan karyawan.
dengan memberikan perangsang kepada
Dalam suatu organisasi
para
merupakan
pekerja
semangat
sarana
agar
dirinya
timbul
yang lebih besar untuk
pelayanan
karyawan
tidak
karyawan
dalam
atau
setiap
bekerja
selalu
mengharapkan imbalan atau hasil kerja
menyelesaikan tugasnya dengan baik.
yang
Selanjutnya Hasibuan (2002: 87), insentif
perusahaan. imbalan yang diberikan itu
merupakan tambahan balas jasa yang
dapat digunakan oleh karyawan beserta
diberikan kepada karyawan tertentu yang
keluarganya untuk memenuhi kebutuhan
prestasinya diatas prestasi standar. Jadi
hidupnya. Menurut Nasution (1994: 169),
dapat dikatakan bahwa apabila karyawan
insentif adalah
menyelesaikan suatu pekerjaan dengan
dilaksanakan perusahaan untuk dapat
baik
merangsang
dan
sesuai
dientukan,
waktu
yang
telah
maka karyawan tersebut
telah
mereka
meningkatkan
suatu
berikan
kepada
program
yang
karyawan
untuk
kinerjanya.
Menurut
penghasilan
Hasibuan (1995: 168), gaji adalah semua
tambahan. Umar (1999: 16), mengatakan
pendapatan yang berbentuk uang atau
bahwa mbalan atau kompensasi yang
barang langsung atau tidak langsung yang
diterima
dua
diterima karyawan sebagai imbalan balas
macam, yaitu: (a) Imbalan financial
jasa yang diterima perusahaan. Nawawi
sesuatu yang diterima karyawan dalam
(2000: 315), mengatakan gaji merupakan
bentuk seperti gaji/upah, bonus, premi,
penghargaan para pekerja atau karyawan
Pengobatan, asuransi, dan lain-lain yang
yang telah memberikan kontribusi dalam
dibayar oleh organisasi. (b) Imbalan
mewujudkan tujuanya melalui kegiatan
selayaknya
diberikan
karyawan
nonfinancial,
dibagi
dimaksudkan
atas
untuk
yang disebut bekerja. Sementara itu
mempertahankan dalam jangka panjang
menurut
seperti
program-
dimaksudkan untuk memberikan insentif
program pelayanan bagi karyawan yang
yang berbeda, tetapi bukan didasarkan
berupaya untuk menciptakan kondisi dan
pada evaluasi jabatan, namun ditentukan
lingkungan kerja yang menyenangkan
pada produktivitas kerja. Peterson dan
seperti: program rekreasi, cafetaria dan
Plowman
penyelenggaraan
Martoyo
(1994:
(Hasibuan,
124),
1989:
gaji
78),
mengatakan bahwa orang mau bekerja
H1 = Gaya kepemimpinan memberikan
karena: (a) The desire to live artinya
pengaruh yang signifikan terhadap
keinginan
untuk
efektivitas
keinginan
utama
hidup dari
merupakan
setiap
makan
untuk
dapat
melanjutkan
Ho = Besarnya gaji
manusia
efektivitas
yang
kedua dan ini salah satu sebab mengapa
tidak memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap
artinya keinginan untuk memiliki sesuatu keinginan
PT
Hipotesis 2
hidupnya, (b) The desire for Possesion
merupakan
karyawan
Telkom
orang.
Manusia bekerja untuk dapat makan dan
kerja
kerja
karyawan
PT
Telkom H1
manusia mau bekerja. (c) The desire for
=
Besarnya
gaji
memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap
power artinya keinginan akan kekuasaan
efektivitas
merupakan keinginan selangkah diatas
kerja
karyawan
PT
Telkom
keinginan untuk memiliki, mendorong orang mau bekerja. dan (d) The desire for artinya keinginan akan
recognation
Hipotesis 3 Ho = Gaya kepemimpinan dan besarnya gaji tidak secara bersama-sama
pengakuan merupakan jenis terakhir dari
memberikan
kebutuhan dan juga mendorong orang
karyawan PT Telkom
Berdasarkan pembahasan di atas, maka yang dimaksud besarnya gaji adalah
H1 = Gaya kepemimpinan dan besarnya gaji
imbalan berupa uang dan
kepada
pekerjaan
penerima
yang
telah
kerja
secara
memberikan
material yang diberikan oleh pemberi kerja
bersama-sama pengaruh
karyawan PT Telkom
ditetapkan
METODE PENELITIAN
Hipotesis Penelitian
Jenis Penelitian Penelitian
Hipotesis 1 =
Gaya
memberikan
kepemimpinan pengaruh
yang
signifikan terhadap efektivitas kerja
sesuai
sebelumnya.
Ho
yang
signifikan terhadap efektivitas kerja
untuk bekerja.
beasrnya
pengaruh
ini
menggunakan
tidak
metode korelasional yaitu dapat melihat
yang
besarnya
pengaruh
variabel
bebas
signifikan terhadap efektifitas kerja
terhadap variavbel terikat. Variabel bebas
karyawan PT Telkom
yang
dimaksud,
yaitu
x1
(gaya
kepemimpinan), sedangkan
x2
variabel
(besarnya terikat
gaji),
berpengaruh terhadap efektivitas kerja
yaitu
karyawan PT Telkom.
efektivitas kerja karyawan.
Populasi Dan Sampel Populasi
Tujuan Penelitian 1. Untuk
mengetahui
penelitian
ini
besar
adalah karyawan PT Telkom sebanyak 60
kepemimpinan
orang. Sampel peneliti ini sebanyak 50
terhadap efektivitas kerja karyawan PT
orang yang diambil secara acak (simple
Telkom.
random sampling).
pengaruh
2. Untuk
gaya
mengetahui
pengaruh
besarnya
seberapa
dalam
seberapa gaji
besar
terhadap
efektivitas kerja karyawan PT Telkom. 3. Untuk
mengetahui
pengaruh
seberapa
besar
gaya kepemimpinan dan
Tempat Dan Waktu Penelitian Penelitian
November 2011.
Konstalasi Masalah
X1 Y
Y
= Efektivitas kerja karyawan
X1
= Gaya kepemimpinan
X2
= Besarnya gaji
di
bulan Juni 2011 sampai dengan bulan
Konstalasi Masalah
Keterangan :
dilaksanakan
Daerah Bekasi selama 6 bulan, yaitu dari
besarnya gaji, secara bersama–sama
X2
ini
Definisi Operasional
r=
1. Efektivitas kerja diperoleh
dari
adalah skor yang jawaban
responden
mengenai
kemampuan
seorang
karyawan
melaksanakan
tugasnya
sesuai waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. 2. Gaya kepemimpinan adalah skor yang diperoleh
dari
jawaban
responden
mengenai seseorang pemimpin yang diberi
tugas
karyawan
untuk
agar
memimpin
karyawan
dapat
melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan. 3. Besarnya
gaji
adalah
skor
diperoleh
dari
jawaban
yang
responden
n ∑ Xi Yi - (∑ Xi) (∑ Yi) [∑ Xi 2 − (∑ Xi ) 2 ] [n ∑ Yi 2 − (Yi) 2 ]
Keterangan: Xi = Nilai dari X pada i Yi = Nilai dari y pada i X
= Rata-rata dari x
Y
= Rata-rata dari y
N
= Besarnya sampel dari penelitian Semakin
pengukuran,
kecil
kesalahan
semakin
valid
pengukur. Besar kecilnya
alat
kesalahan
pada pengukuran dapat diketahui dari nilai korelasinya. Tarif signifikansi 5 %.
2. Pengujian Reliabilitas
imbalan berupa
Untuk menguji reliabilitas dari
uang dan material yang diberikan oleh
setiap konstrak yang digunakan dalam
pemberi kerja kepada penerima kerja
penelitian ini
sesuai pekerjaan yang telah ditetapkan
metode (Cronbach’s Alpha dengan
sebelumnya.
bantuan SPSS versi 13.0). Pengukuran
mengenai besarnya
Pengujian Validitas dan Reliabilitas 1. Pengujian Validitas Untuk
validitas
dilakukan dengan mencari korelasi dari
totalnya
dengan
dengan skor
bantuan
software
SPSS versi 13.0. Pengukuran validitas dengan menggunakan rumus korelasi
product moment (pearson correlation) sebagai berikut:
rumus
dengan
Alpha
menggunakan
Cronbach,
sebagai
berikut:
menguji
setiap butir pertanyaan
reliabilitas
dengan menggunakan
(k) (1 - ∑ σ 2 item ) α= k - 1 σ 2 total Dimana:
α
= Croanbach’s Alpha
k
= banyaknya pertanyaan
σ2 item = variance dari pertanyaan σ2
total
= variance dari skor
menandakan
Uji Persyaratan Analisis
Heteroskedastisitas.
1. Uji Multikolinearitas Uji Multikolinearitas digunakan untuk
mengetahui
apakah
b. Jika tidak ada pola yang jelas serta menyebar diatas dan
model
terjadi Heteroskedastisitas.
yang signifikan antara variabel bebas variabel
terikat.
Multikolinearitas dapat dilihat
Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan
dari
tolerance dan VIF (Variance Inflation
dalam
Factor). Nilai yang umum dipakai
berikut:
adalah nilai tolerance 0,1 atau sama dengan nilai VIF digunakan
10. Rumus yang
untuk
melihat
dibawah
angka 0 pada sumbu Y, maka
regresi ditemukan adanya hubungan
dengan
terjadi
penelitian
ini
adalah
sebagai
1. Uji Regresi Linier Berganda (Multiple
Regression)
dengan
menggunakan
persamaaan adalah:
Multikolinearitas sebagai berikut:
VIF =
Y = a + b1X1 + b2X2 + R . . . e
VAR ( β ) ∑ X i
Keterangan:
σ2
Dasar pengambilan keputusan adalah: Jika VIF
> 10 berarti terjadi
2. Uji Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas
diartikan untuk persyaratan kelayakan model regresi yang digunakan untuk menggambarkan
hubungan
adalah kualitas pelayanan
a
= Bilangan konstan
b
= Koefisien regresi
Untuk mencari nilai a dan nilai
berikut: a=
Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya
Heteroskedastisitas
adalah sebagai berikut:
b=
(∑ Y − b ∑ X ) n
n ∑ XY − ∑ X ∑ Y n ∑ X 2 − (∑ X ) 2 Analisa
a. Jika ada pola tertentu, seperti titik
korelasi
digunakan
untuk mengetahui erat atau tidaknya
yang ada membentuk pola yang
hubungan
variabel
bebas
teratur
variabel
terikat.
Rumus
(bergelombang, melebar
kemudian
menyempit),
ini
b
dapat digunakan rumus adalah sebagai
antara
nilai bebas dengan variabel terikat.
atau
= Variabel dependen dalam hal ini
X1 = Variable independent
Multikolinearitas.
Uji
Y
dengan
digunakan adalah sebagai berikut:
yang
n ∑ XY − ∑ X ∑ Y
r=
variabel
dependen
n ∑ X 2 − (∑ X ) 2 n ∑ X 2 − (∑ X ) 2 mengasumsikan
variabel
dengan lain
adalah
konstan. Dasar pengambilan keputusan Keterangan:
dengan taraf signifikansi pada alpha 5 %
r
= Koefisien korelasi
dengan ketentuan sebagai berikut:
n
= Sampel
1. Jika t-hitung > t-tabel, maka H1 diterima.
x
= Variabel bebas
2. Jika t-hitung < t-tabel, maka H1 ditolak.
Uji F Signifikansi
Uji Koefisien Determinasi (R2) Determinasi
Digunakan untuk menguji apakah
dilakukan untuk mengukur seberapa besar
secara bersama-sama seluruh variabel
variabel
menerangkan
independent mempunyai pengaruh yang
variabel terikat. Besarnya nilai R2 adalah
signifikan terhadap variabel dependent.
antara 0 sampai 1. Nilai R2 dapat
Dasar pengambil keputusan dengan taraf
diperoleh dengan rumus:
signifikansi pada alpha 5 %
Uji
Koefisien
bebas
dalam
ketentuan sebagai berikut:
R2 = (r)2 x 100 %
1. Jika F-hitung > F-tabel, maka H1 diterima.
Dimana :
2. Jika F-hitung < F-tabel, maka H1 ditolak.
R2 = koefisien determinasi r
Untuk menguji signifikansi pengaruh
= koefisien korelasi
variabel bebas bersama-sama terhadap
Uji t Untuk menguji Koefisien Regresi
F=
M(1 − R 2 ) R 2 (N − M − 1)
dilakukan pengujian secara parsial untuk
Keterangan:
melihat
N = Jumlah Subjek (cacah kasus)
signifikansi
masing-masing
dengan
dari
variabel
pengaruh independen,
M = Jumlah variabel prediksi
ANALISIS DATA Regresi Linier Berganda a Coefficients
Unstandardized Coefficients Model 1 (Constant)
B .213
Std. Error .215
Standardized Coefficients Beta
Collinearity Statistics t .989
Sig. .328
Tolerance
VIF
KEPEMIMPINAN
-.185
.073
-.151
-2.520
.015
.549
1.823
GAJI
1.118
.064
1.047
17.471
.000
.549
1.823
dapat
disimpulkan bahwa besarnya
a. Dependent Variable: EFEKTIVITAS KERJA
Sumber : SPSS 13
Persamaan Regresi:
gaji
Y = a+b1x1+b2x2+ R.. e Dengan menggunakan analisis regresi linier
berganda,
maka
diperoleh
persamaan sebagai berikut: 1. Konstanta sebesar 0,213 dinyatakan bahwa
gaya kepemimpinan
dan
besarnya gaji dianggap konstant (tetap) terhadap efektivitas kerja. 2. Koefisien regresi gaya kepemimpinan sebesar 2,520
menunjukkan bahwa
pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja adalah positif. Jadi dapat
disimpulkan
bahwa
gaya
kepemimpinan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kerja
pada α 5 % = 2,045.
3. Koefisien
regresi
besarnya
gaji
sebesar 17,471 menunjukkan bahwa pengaruh efektivitas
besarnya kerja
gaji adalah
terhadap positif.
Berdasarkan nilai koefisien regresi
memberikan
signifikan terhadap pada α 5 % = 2,045.
pengaruh
yang
efektivitas kerja
Koefisien Determinasi Model Summaryb Model 1
R R Square .953a .907
Adjusted R Square .903
Std. Error of the Estimate .10536
DurbinWatson 2.655
a. Predictors: (Constant), GAJI, KEPEMIMPINAN b. Dependent Variable: KERJA
ANOVAb Model 1
Sum of Squares 5.108 .522 5.630
Regression Residual Total
df 2 47 49
Mean Square 2.554 .011
F 230.085
Sig. .000a
a. Predictors: (Constant), GAJI, KEPEMIMPINAN b. Dependent Variable: KERJA
Sumber : SPSS 13
Berdasarkan analisis diatas, diketahui nilai
berarti H1
R = 0,953 menunjukkan bahwa gaya
disimpulkan
kepemimpinan
kepemimpinan
memberikan
dan
besarnya
hubungan
yang
gaji positip
diterima, maka dapat bahwa
gaya
memberi pengaruh
yang signifikan efektivitas kinerja.
terhadap efektivitas kerja. Berdasarkan
2. Hasil pengolahan data diperoleh nilai
nilai R2 = 0,907 atau 90,7 %. Hal ini
thitung sebesar 17, 471, sedangkan nilai
menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan
t label pada α = 5 % sebesar 2,045 maka
dan besarnya gaji memberikan kontribusi
nilai thitung = 17, 471 > t
pengaruh sebesar 90,7 %, sedangkan
berarti H1
sisanya
disimpulkan
9,3
%
(100
%-90,7
%)
tabel
= 2,045.
diterma, maka dapat bahwa
besarnya
gaji
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
memberi pengaruh yang signifikan
dianalisa dalam penelitian ini.
terhadap efektivitas kinerja. 3. Hasil pengolahan data diperoleh nilai
Kesimpulan 1. Hasil pengolahan data diperoleh nilai thitung
sebesar 2,520, sedangkan nilai
ttabel pada α = 5 % sebesar 2,045. jadi nilai t
hitung
= 2,520 > ttabel = 2,04.
koefisien
determinasi
(R)
sebesar
0,953, sedangkan nilai (R2) sebesar 0,907 ini berarti gaya kepemimpinan dan besarnya gaji secara bersama-sama
memberi pengaruh yang signifikan terhadap
efektivitas
kerja.
Dan
sebanyak 9,3 % ( 100 % - 90,7 % ) yang tidak dianalisis dalam penelitian
Howard, John. Doing Job Better. 2001http:www. Mng.Djbet. Com. Hamdani. 2005. Kepemimpinan Transformasional. Jakarta: Rineka Cipta.
ini.
Saran-Saran 1. Gaya kepemimpinan perlu ditingkatkan dan disesuaikan
Hasibuan, Sadar Malayu. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
dilingkungan kerja,
supaya karyawan dapat bekerja dengan tenang. 2. Gaji perlu ditingkatkan sesuai dengan hasil kerja mereka, agar karyawan dapat bekerja dengan baik. 3. Menyediakan fasilitas yang lengkap sehingga karyawan dapat bekerja lebih efektif.
DAFTAR PUSTAKA Certao, Samuel C. 1977. Modern Management. New Jerse: PrenticeHall International, Inc. Davis, Keith. 1997. Human Relation at Work. Tokyo: Kogakusha Company. Effendi,Wirawan. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Grasindo. Freeman dan Stoner. 1992. Manajemen. Jakarta: Erlangga.
Mangkunegara, Anwar Prabu. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Remaja Roosdakarya. Mulia Nasution. 1994. Manajemen Personalia. Jakarta: Erlangga. Nawawi dan Hadari. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia, Untuk Bisnis Kompetitif. Yogyakarrta: Universitas Press. James A.F. Stoner. 2000. Manajemen. Jakarta: Index. Koontz, Harorld and Heinz Weihrich. 1988. Management. Singapoe: McGraw-Hill International. Lewis,Ralph G, and Douglas H, Smith. 1994. Total Quality in Higher Education. Florida. St.Lucie Press. Nawawi. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Remaja Roosdakarya. Purwanto. 1994. Organisasi dan Manajemen Perilaku. Jakarta: Erlangga.
Flippo, Edwin B. 2001. Manajemen Personalia. Diterjemahkan oleh Moh. Masud. Jakarta: Erlangga.
Prokopenko, Joseph. 1987. Produktivity Management. A Practical handbook: Switcherland International Labour Orgaization.
Pfiffner, John M. and Robert, Prestus. 1967. Public Administration. New York: Ronal Press.
Robins and Steven. 2000. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: Rajawali Pers.
Garry, Abor. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Index.
Sagala dan Anwar. 2003. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
Soesilo Martoyo.1994. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE. Sunyoto. 2003. Meningkatkan Jumlah dan Mutu Pelanggan. Jakarta: Damar Mulia Pustaka. Siagian, Sondang. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Akasara. Stoner, James A, F and R. Edward Freeman. 2000. Management. New Jersey: PrenticeHall International Edition. Surya Dinata dan Ermaya. 1995. Psikologi kepegawaian dan Peran Pemimpin Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung: Ramadhan. Sujak. 2002. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Syamsuddin, Sadili. 2003 Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:Pustaka Setia. Terry, GR. 2000. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Liberty. Umar Husein. 1999. Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP FUNGSI INTERMEDIASI PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA PERIODE 2006 - 2010 Henny Ritha 1) Eri Raditiya 2)
ABSTRACT The purpose of this research is to analyze the influences of both internal factors consisting of Certificate of Bank of Indonesia (SBI), Inter Bank Placement (ABA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Operating Expenses Operating Income (BOPO) and external factor such as the Inflation Rate on Intermediation Functions of Domestic Foreign Exchange Banks . This research used the secondary data from Indonesia Economic and Financial Statistics (SEKI) which was published by Central Bank of Indonesia monthly. The samples were taken from LDR of Domestic Foreign Exchange Banks as series, SBI rate, ABA, CAR, NPLs, BOPO and Inflation Rate in period of 2006 – 2010. The result shows that SBI and ABA do not significantly have positive influence on LDR of Domestic Foreign Exchange Banks. On the other hand, CAR and NPL significantly have negative influence on LDR of Domestic Foreign Exchange Banks. Meanwhile, BOPO and inflation rate do not significantly influence LDR of Domestic Foreign Exchange Banks. Simultaneously, the six variables significantly have positive influence on LDR of Domestic Foreign Exchange Banks with the independence Contribution variables have influenced for 92,60 percent on the LDR of Domestic Foreign Exchange Banks.
Keywords: Interest Rates, ABA, CAR, NPLs, BOPO, Inflation Rate, and LDR.
Sektor
perbankan
merupakan
Masyarakat yang berkelebihan dana dapat
lembaga intermediasi keuangan yang
menyimpan dananya dalam bentuk giro,
memiliki
bagi
deposito, tabungan dan bentuk lain yang
Sebagai
disesuaikan dengan kebutuhan yang disebut
peranan
perekonomian
suatu
penting negara.
bagian dari lembaga keuangan, bank
sebagai
memiliki
Sementara masyarakat yang kekurangan
fungsi
intermediasi,
yaitu
menghimpun dana dari masyarakat yang berkelebihan dana dan disalurkan ke masyarakat yang kekurangan dana.
Dana
2
Dosen Institut Perbanas Dosen S-1 Manajemen Institut Perbanas
Ketiga
(DPK).
dana dapat mengajukan kredit ke bank. Penyaluran
kredit
kegiatan yang mendominasi dalam fungsinya
1
Pihak
merupakan usaha bank
Bank
berasal dari kebijakan moneter, fluktuasi
sebagai mediasi sektor keuangan tentu
nilai tukar dan inflasi, volatilitas tingkat
juga
bunga, persaingan antarbank maupun
sebagai
lembaga
terkait
intermediasi.
dengan
perekonomian.
efisiensi
Dengan
pada
demikian,
lembaga keuangan nonbank dan lain-lain.
mediasi
suatu
Terjadinya krisis keuangan global
pengumpulan
serta
menjelang akhir tahun 2008 mempunyai
penyaluran dananya maka perekonomian
dampak terhadap industri perbankan di
suatu negara akan berkembang lebih
Indonesia.
cepat. Namun sektor keuangan juga
perbankan nasional pada saat itu telah
sangat peka dan terpengaruh erat dengan
mendorong
kebijakan
kondisi
berhati-hati, sehingga cenderung memilih
ekonomi makro maupun mikro negara
menempatkan dananya pada Sertifikat
yang bersangkutan.
Bank Indonesia (SBI). Penempatan dana
semakin
baik
perbankan
tingkat
dalam
pemerintah
serta
Secara teoritis ada berbagai faktor
Kelangkaan
perbankan
likuiditas
untuk
dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
yang dapat memengaruhi kinerja sebuah
dinilai
bank
penghambat fungsi intermediasi.
baik
eksternal.
faktor
internal
Faktor-faktor
maupun
dari
lebih
sebagai
salah
Perkembangan
dalam
satu
jumlah
faktor
aset
(internal) tersebut antara lain berasal dari
berdasarkan kelompok bank periode 2006
kegiatan operasional bank, manajemen
-2010 dapat dilihat pada tabel di bawah
risiko,
ini:
dan
lain-lain.
Adapun
yang
bersumber dari luar (eksternal) bank dapat
Tabel 1. Perkembangan Aset berdasarkan Kelompok Bank Periode 2006-2010 (Miliar Rp.) Kelompok Bank Des. 2006 Des. 2007 Des. 2008 Des .2009 Bank Persero 621.212 741.988 847.563 979.078 BUSN Devisa 663.002 768.730 883.470 958.549 BUSN Non Devisa 29.657 39.012 42.467 55.762 BPD 159.476 170.012 185.252 200.542 Bank Campuran 64.421 90.480 118.131 135.675 Bank Asing 156.083 176.278 233.674 204.502 Total 1.693.850 1.986.501 2.310.557 2.534.106 Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 2010
Des.2010 1.115.519 1.203.370 78.485 239.141 149.990 222.347 3.008.853
Bank Umum Swasta Nasional
semakin tingginya LDR menunjukkan
(BUSN) Devisa merupakan kelompok
semakin besar pula DPK yang digunakan
terbesar pertama dari keenam kelompok
untuk penyaluran kredit yang berarti bank
bank tersebut. Bahkan pencapaian aset
telah
BUSN Devisa pada tahun 2010 mencapai
intermediasinya dengan baik.
Rp1.203.370
miliar
mampu
menjalankan
fungsi
Di sisi lain, bank Umum Swasta
mengalami
peningkatan 25,54 % dibandingkan tahun
Nasional
2009
miliar.
permodalan cukup baik, ini dilihat dari
Peningkatan ini terutama berasal dari
indikator Capital Adequacy Ratio (CAR)
aktiva
kredit,
secara keseluruhan masih di atas 8 %.
dan
CAR terendah pada 2008 sebesar 14,82
penempatan pada Bank Indonesia. Hal ini
%, padahal LDR pada tahun yang sama
merupakan fenomena yang menarik untuk
mengalami peningkatan. Hal ini sesuai
diamati,
semakin
dengan temuan Nandadipa (2010) yang
signifikannya peran dan kontribusi swasta
menunjukkan bahwa CAR berpengaruh
sebagai pelaku dalam industri perbankan
negatif dan signifikan terhadap LDR.
di Indonesia.
Pada
sebesar
Rp958.549
produktif
penempatan
pada
terkait
berupa bank
lain
dengan
Devisa
2009,
mampu
BUSN
Devisa
menjaga
memilih
Berdasarkan data bank Indonesia
mengurangi pertumbuhan kredit sejalan
2010, Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank
dengan krisis global yang dihadapi kantor
Umum Swasta Nasional Devisa selama
pusat atau bank induknya di luar negeri
2006 – 2010 masih di bawah 78 %, yang
sehingga CAR kembali meningkat sebesar
merupakan
Bank
16,61 %. Demikian pula Non-Performing
Indonesia. Ini dapat diartikan bahwa
Loan (NPL) mengalami peningkatan pada
fungsi
2009 sebagai dampak krisis ekonomi
standar
intermediasi
minimal
perbankan
masih
belum berjalan dengan baik. Pada 2009,
global
LDR menurun 3,58 % dari 2008 yang
Perbaikan rasio NPL tidak hanya karena
disebabkan perbankan lebih menaruh
meningkatnya penyaluran kredit, namun
dananya pada SBI dan meningkatnya
juga
kredit macet. Pertumbuhan kredit yang
bermasalah mengalami penurunan (Bank
lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan
Indonesia, 2010). Kredit bermasalah yang
Dana
akan
tinggi dapat menimbulkan keengganan
dan
bank untuk menyalurkan kredit, sehingga
Pihak
mendorong
Ketiga peningkatan
(DPK) LDR,
dan
karena
menurun
jumlah
pada
nominal
2010.
kredit
akan memengaruhi rasio LDR. Tingginya
dilakukan oleh Muliaman (2004) pada
rasio BOPO dan kualitas kredit yang
bank asing periode 2000-2004, Akbar dan
cukup sehat, mengakibatkan pertumbuhan
Mentayani (2010) pada bank umum
kredit
rasio
swasta Kalimantan Selatan periode 2007-
pertumbuhan
2009 yang menyimpulkan bahwa BOPO
BOPO.
tidak
mampu
Semakin
menekan
tinggi
kredit, semakin tinggi pula rasio BOPO
dan NPL berpengaruh terhadap LDR. Di
(Rahyuda dan Prawita, 2003) dan semakin
sisi
lain,
Haryati
(2009)
kecil rasio BOPO, maka semakin efisien
menunjukan bahwa inflasi berpengaruh
kondisi bank tersebut.
signifikan terhadap pertumbuhan kredit satu
pada bank nasional dan tidak berpengaruh
indikator makro ekonomi yang dapat
signifikan terhadap bank asing 2005 -
memengaruhi
perbankan.
2008. Pembuktian yang sama ditemukan
Tekanan Inflasi yang cukup kuat tentu
oleh Nandadipa (2010) bahwa inflasi
akan memengaruhi fungsi intermediasi
berpengaruh negatif signifikan terhadap
dan berdampak negatif pada pertumbuhan
LDR pada bank umum di Indonesia
sektor riil di Indonesia.
periode 2004-2008. Kajian yang berbeda
Inflasi
merupakan
aktivitas
salah
Sudirman (2003) mengemukakan
ditemukan oleh Lestari & Sugiharto
bahwa CAR, suku bunga SBI bank
(2007) yang melaporkan bahwa inflasi,
perkreditan
umum
suku bunga SBI dan nilai tukar rupiah
periode 2001-2002 berpengaruh positif
berpengaruh tidak signifikan terhadap
terhadap peningkatan LDR, sedangkan
LDR pada Bank Devisa dan Bank Non
penempatan dana di bank lain dan suku
Devisa 2002 - 2006.
bunga
rakyat
kredit
dan
bank
berpengaruh
Berbeda
negatif
dengan
penelitian
LDR.
terdahulu, faktor internal dalam penelitian
Penelitian yang berbeda ditemukan oleh
ini adalah placement yang terdiri dari
Setiawan & Hady (2006) pada BUSN
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Antar
Devisa periode 1997-2004 menunjukkan
Bank Aktiva (ABA), sedangkan Kinerja
bahwa
Bank diwakili oleh Capital Adequacy
signifikan
terhadap
CAR,
penurunan
berpengaruh
positif
signifikan terhadap LDR sedangkan SBI,
Ratio
(CAR),
penempatan dana pada bank lain, NPL
(NPL) dan BOPO serta Inflasi yang
dan BOPO berpengaruh negatif signifikan
merupakan faktor eksternal pada Bank
terhadap LDR. Hasil penelitian yang sama
Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa
Non-Performing
Loan
periode 2006 - 2010. Di sisi lain, fungsi
merupakan kegiatan utama bank, oleh
intermediasi perbankan diwakili oleh
karena itu sumber pendapatan utama bank
Loan to Deposit ratio (LDR). Studi ini
berasal dari kegiatan ini. Semakin besar
bertujuan untuk menganalisis pengaruh
penyaluran dana dibandingkan simpanan
faktor internal dan eksternal terhadap
masyarakat,
fungsi intermediasi bank pada Bank
semakin besarnya risiko yang ditanggung
Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa
bank (Leon & Ericson, 2007: 80). Rasio
periode 2006 - 2010.
ini digunakan untuk mengetahui sampai
membayar kembali kewajiban kepada
Intermediasi Perbankan Haryati (2009) menegaskan fungsi intermediasi bank merupakan kegiatan perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat. sumber dana terdiri dari (Giro, Tabungan, Deposito), borrowing
para
atau pinjaman lainnya) dan modal sendiri. Salah satu ukuran untuk melihat fungsi intermediasi perbankan adalah Loan to Deposit Ratio (LDR) yang
ukuran
kinerja
lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang menghubungkan pihak yang berkelebihan dana (Unit surplus of funds) dengan pihak yang membutuhkan dana (Unit Deficit of funds).
LDR
perbankan
mengukur
dalam
efektivitas
penyaluran
kredit
melalui dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. LDR melihat seberapa besar total kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk
kredit.
Penyaluran
kredit
nasabahnya
mempercayakan
yang
telah
dananya
untuk
ditanamkan dengan kredit-kredit yang telah
diberikan
bank
kepada
para
debiturnya. Dendawijaya
(pinjaman yang diterima dari bank lain
sebagai
konsekuensi
seberapa jauh kemampuan bank dalam
KAJIAN LITERATUR
digunakan
membawa
(2003:
118)
menyatakan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima
bank atau seberapa jauh
kemampuan
bank
dalam
membayar
kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang
diberikan
sebagai
sumber
likuiditasnya. Dana yang diterima akan berpengaruh terhadap banyaknya kredit yang diberikan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap besar kecilnya rasio LDR. Semakin tinggi rasio tersebut, mengindikasikan kemampuan
semakin
likuiditas
rendahnya bank
yang
disebabkan karena jumlah dana yang
digunakan
untuk
membiayai
kredit
kredit yang diperlukan untuk menopang
semakin besar. Menurut Bank Indonesia,
target pertumbuhan ekonomi. Sementara
kisaran target LDR ditetapkan antara 78
secara mikro, LDR target ditetapkan
% dan 100 %. LDR target ditetapkan
dengan
berdasarkan tujuan makro ekonomi dan
likuiditas dan LDR perbankan (Bank
mikro perbankan. Secara makro, LDR
Indonesia, 2010).
mempertimbangkan
kondisi
target merupakan cerminan kebutuhan Loan to Deposit Ratio (LDR) menurut Riyadi (2006: 165):
100 %
Sertifikat Bank Indonesia dan penempatan Jika bank mempunyai LDR yang terlalu kecil maka bank akan kesulitan
dana pada bank lain atau biasa disebut Antar Bank Aktiva (ABA).
untuk menutup simpanan nasabah dengan jumlah
kredit
pendapatan
yang
bunga
ada,
sehingga
semakin
menurun
(Setiadi, 2010). Namun jika semakin tinggi LDR, maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan perusahaan karena penempatan dana berupa kredit yang diberikan semakin meningkat sehingga pendapatan
bunga
akan
semakin
Sertifikat Bank Indonesia Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan instrumen
lebih aman dan memberikan cadangan likuiditas memberikan
sekunder hasil
yang yang
dapat
pasti
dan
memiliki risiko nol. Selain itu SBI merupakan alternatif placement cukup
meningkat pula.
yang dianggap
dominan
dilakukan
yang
bank,
di
samping kegiatan utamanya menyalurkan
Faktor Internal Bank Perkembangan
kredit (Setiawan & Hady, 2006). Bank pemberian
kredit
sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan atau orientasi bank dalam melakukan placement,
mengingat
realita
adanya
keterbatasan likuiditas yang dimiliki suatu bank. Selain menyalurkan dana dengan pemberian kredit, bank juga melakukan penempatan dananya antara lain pada
Indonesia menilai fungsi intermediasi perbankan saat ini belum dapat terlaksana secara maksimal karena banyak dana bank yang ditempatkan dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Sebaiknya dana yang
tersimpan
dalam
SBI
dapat
disalurkan melalui kredit kepada nasabah, sehingga melalui ketentuan Giro Wajib
Minimum (GWM) dikaitkan dengan rasio
(CAR) juga merupakan kecukupan modal
kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR)
dan kemampuan manajemen bank dalam
mampu mendorong fungsi intermediasi
mengidentifikasi, mengukur, mengawasi,
perbankan.
dan mengontrol risiko-risiko yang timbul
Hadad, et al. (2003) menyatakan
yang
dapat
berpengaruh
terhadap
tingginya biaya intermediasi dari faktor
besarnya modal (Almilia, 2005). Capital
internal dapat disebabkan oleh bank yang
Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang
cenderung menahan diri untuk melakukan
memperlihatkan seberapa besar jumlah
kompetisi karena kondisi likuiditas bank
seluruh aktiva bank yang mengandung
cukup memadai dan masih tingginya
risiko (kredit, penyertaan, surat berharga,
pendapatan bank yang berasal dari SBI
tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari
dan obligasi.
modal sendiri di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar
Antar-Bank Aktiva Penempatan dana pada bank lain atau
Antar
Bank
Aktiva
adalah
penempatan dana bank pada bank lain baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai secondary reserve dengan tujuan memperoleh
penghasilan.
Penempatan
pada bank lain dapat berbentuk giro, deposito, call money, dll. Selain itu penempatan pada bank lain diakui pada saat dilakukan penyerahan sebesar nilai nominal penyetoran atau nilai
yang
dijanjikan sesuai jenis penempatan.
bank (Peraturan Bank Indonesia, 2008). Perhitungan CAR didasarkan pada prinsip bahwa
setiap
mengandung
penanaman
risiko
harus
yang
disediakan
jumlah modal sebesar persentase tertentu terhadap jumlah penanamannya. Sesuai Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang
Sistem
Penilaian
Tingkat
Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi
nilai CAR menunjukkan semakin sehat bank
tersebut.
Jika
CAR
tinggi,
kepercayaan masyarakat terhadap bank
Capital Adequacy Ratio
semakin besar sehingga meningkatkan
Capital Adequacy Ratio (CAR)
menunjukan seberapa besar modal bank telah
memadai
untuk
menunjang
kebutuhannya dan sebagai dasar untuk menilai prospek kelanjutan usaha bank bersangkutan. Capital Adequacy Ratio
nilai dan return saham para investor. Bank dinyatakan sehat apabila memiliki CAR minimal 8%, hal ini didasarkan pada ketentuan
Banking
Settlement (BIS).
for
International
Secara Adequacy
sistematis (CAR)
Ratio
Capital
dirumuskan
penting bagi bank dalam menyalurkan kreditnya agar masyarakat tertarik untuk kredit
sehingga
hal
44):
!"# $"%& 100 % ' ("# '
Tingkat kecukupan modal sangat
mengambil
sebagai berikut (Leon & Ericson, 2007:
ini
menyebabkan bank mempunyai cukup dana cadangan bila sewaktu-waktu terjadi
kemampuan pengelolaan kredit sangat diperlukan oleh bank yang bersangkutan. Dalam penelitian ini digunakan rasio NPL dalam
banyak sehingga apabila CAR meningkat maka
berdampak
pada
peningkatan
kemampuan
manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan bank tersebut. Muliaman
kredit macet. Bank yang memiliki CAR tinggi, menunjukkan kreditnya semakin
menunjukkan
(2004)
menegaskan
semakin tinggi nilai NPL di atas 5 % maka bank tersebut tidak sehat. NPL yang tinggi menyebabkan bank akan mengurangi penyaluran kreditnya. Bila ini
terhadap LDR.
terjadi maka akan berpotensi terhadap
Non-Performing Loan
kerugian bank, karena jumlah kredit
Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) diwakili oleh aktiva produktif bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang merupakan aktiva produktif dengan kualitas aktiva kurang lancar, diragukan, dan macet. Non-Performing Loan
(NPL)
merupakan
salah
satu
indikator kesehatan kualitas aset bank. Penilaian
kualitas
aset
merupakan
penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan Risiko
manajemen
kredit
yang
risiko diterima
kredit. bank
merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur. Oleh karena itu,
bermasalah
semakin
besar,
yang
mengakibatkan bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap kurang berjalannya fungsi
intermediasi
yang
dilakukan bank. Dendawijaya (2003:86) menjelaskan apabila NPL tidak dapat ditangani dengan tepat, maka bank akan kehilangan kesempatan pendapatan dari kredit
yang
diberikan
sehingga
mengurangi laba dan kemampuan bank untuk memberikan kredit. Banyaknya kredit bermasalah akan membuat bank tidak berani meningkatkan penyaluran kreditnya,
apalagi
bila
dana
yang
dihimpun tidak dapat dicapai secara
serta
optimal
mengganggu
menghindari kerugian yang akan datang.
likuiditas bank tersebut dan berpotensi
Apabila NPL negatif, maka menunjukkan
memengaruhi LDR. Aman dan Miyazaki
bahwa
(2009) menyatakan bahwa rata-rata modal
placement merupakan nilai lebih untuk
bank dengan NPL yang tinggi adalah
meningkatkan bank dengan NPL yang
negatif, dan modal bank dengan NPL
kecil.
sehingga
akan
memberikan
tambahan
manfaat
modal
dalam
melalui
rendah secara signifikan positif. Bank
Secara Sistematis Non-Performing
dengan modal yang lebih rendah lebih
Loan (NPL) dapat dirumuskan sebagai
positif di pasar karena tambahan modal
berikut (Riyadi, 2006: 160):
dapat mengurangi risiko penutupan bank
)*
+,-#". /01!2( $10-"3"#". 100 % ' ("# /01!2(
NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya sehingga berpotensi
terhadap
kerugian
bank.
Semakin tinggi rasio ini, semakin buruk kualitas kredit bank yang
menyebabkan
jumlah
kredit
bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga
berpengaruh
terhadap
penurunan laba yang diperoleh bank (Kasmir, 2004). Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah atau kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Sesuai dengan aturan yang
telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPL yang baik adalah di bawah 5 %.
Beban Operasional Pendapatan Operasional Biaya
Operasional
Pendapatan
Operasional adalah rasio perbandingan antara
Biaya
Operasional
dengan
Pendapatan Operasional. Besarnya rasio BOPO yang dapat ditolerir di Indonesia adalah sebesar 93,52 %, hal ini sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia. Dari rasio ini dapat diketahui tingkat efisiensi kinerja manajemen suatu bank, jika angka rasio menunjukkan angka di atas 90 % dan mendekati 100 %, berarti bahwa kinerja
bank
tersebut
menunjukkan
tingkat efisiensi yang sangat rendah. Tetapi jika rasio ini rendah, misalnya
mendekati 75 % ini berarti kinerja bank
yang tinggi dengan biaya operasional
yang bersangkutan menunjukkan tingkat
yang rendah dapat menekan rasio BOPO,
efisiensi yang tinggi (Riyadi, 2006: 159).
sehingga bank berada pada posisi sehat
Rentabilitas bank ditentukan oleh besarnya
biaya
mewujudkan
operasional
pendapatan
(Rahyuda & Prawita, 2003). Dengan
untuk
demikian, rasio BOPO dipengaruhi oleh
operasional
aktiva produktif dan dana pihak ketiga.
bank. Bank akan memperoleh keuntungan
Semakin
efisien
jika biaya operasional yang bersumber
semakin
besar
dari dana pihak ketiga, biaya tenaga kerja,
menyalurkan kreditnya secara baik. Secara
dan biaya overhead lebih kecil dari
suatu
bank,
maka
peluang
bank
untuk
Sistematis
BOPO
pendapatan operasional yang diperoleh
dirumuskan sebagai berikut (Leon &
dari aktiva produktif. Pendapatan bank
Ericson, 2007: 110):
$4*4
$15"% 4610"32 %"# 100 % *1%!"6"("% 4610"32 %"#
Dengan kata lain rasio BOPO menunjukan tingkat efisiensi bank dalam melakukan
kegiatan
operasionalnya.
yang ditetapkan oleh otoritas moneter yaitu kurang dari 93,52 %.
Faktor Eksternal Bank
Rasio BOPO yang tinggi mencerminkan kondisi bank yang tidak efisien sehingga apabila kreditnya,
bank
tetap
maka
akan
menyalurkan mengalami
pertumbuhan negatif. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar maka bank cenderung
mengalihkan
investasinya
dalam surat berharga atau fee based income.
Semakin
efisien
kinerja
operasional suatu bank, maka keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. Bagi manajemen bank, hal ini menunjukan pentingnya memperhatikan pengendalian biaya sehingga dapat menghasilkan rasio BOPO yang sesuai dengan ketentuan
Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil, akan memberikan kondisi
dampak
sosial
negatif
ekonomi
kepada
masyarakat.
Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun
sehingga
standar
hidup
dari
masyarakat akan ikut menurun. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (Uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan, sehingga akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi,
investasi
dan
produksi
yang
pada
akhirnya akan menurunkan pertumbuhan
oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.”
ekonomi. Menurut A.P. Lerner, Venieris
Dilihat dari lingkup usahanya,
dan Sebold dalam Listiani (2006), inflasi
bank swasta nasional dapat dibedakan
adalah
terjadi
menjadi bank devisa dan bank nondevisa.
kelebihan permintaan (Excess demand)
Bank Devisa (Foreign Exchange Bank)
terhadap
adalah
suatu
keadaan
yang
barang-barang
dalam
bank
yang
dapat
dalam
kegiatan
melakukan
transaksi
perekonomian secara keseluruhan. Secara
usahanya
umum inflasi dapat diartikan sebagai
dalam valuta asing. Sementara bank
kenaikan tingkat harga barang dan jasa
nondevisa (nonforeign exchange bank)
secara umum dan terus-menerus selama
adalah bank yang tidak diperkenankan
waktu tertentu. Inflasi yang tinggi akan
melakukan
menyebabkan pendapatan riil masyarakat
dengan valuta asing. Dalam hal ini,
akan terus turun, sehingga standar hidup
transaksi yang dilakukan masih dalam
masyarakat menurun.
batas-batas
transaksi
negara.
yang
Bank
berkaitan
umum
Menurut Sukirno (2004: 339)
nondevisa dapat meningkatkan statusnya
dampak dari inflasi di antaranya adalah
menjadi bank devisa setelah memenuhi
melemahkan semangat untuk menabung.
ketentuan-ketentuan, antara lain: volume
Meningkatnya inflasi maka nilai uang
usaha minimal mencapai jumlah tertentu,
akan
tersebut
tingkat kesehatan dan kemampuannya
menyebabkan masyarakat juga merasa
dalam memobilisasi dana, serta memiliki
tidak diuntungkan dengan menyimpan
tenaga kerja yang berpengalaman dalam
uang di bank dengan harapan bunga di
valuta asing.
menurun
dan
hal
tengah inflasi yang tinggi, sehingga dana
Penelitian Terdahulu
yang dihimpun bank akan menjadi lebih kecil.
Penelitian Akbar dan Mentayani (2010)
mengenai faktor-faktor yang
memengaruhi intermediasi studi pada
Bank Umum Swasta Nasional Menurut Siamat (2005: 55) “Bank
bank umum swasta Kalimantan Selatan
Umum Swasta Nasional adalah bank yang
tahun 2007-2009. Diperoleh hasil bahwa
berbadan
NPL
hukum
Indonesia,
yang
sebagian atau seluruh modalnya dimiliki
berpengaruh
positif
signifikan
terhadap LDR, SBI berpengaruh negatif signifikan terhadap LDR dan Inflasi tidak
berpengaruh signifikan terhadap LDR.
intermediasi bank asing dalam mendorong
Sedangkan Setyari (2007) melakukan
pemulihan sektor riil di Indonesia periode
penelitian
fungsi
2000:09-2004:07 dengan menggunakan
intermediasi bank umum dan BPR di Bali
variabel independen yang terdiri dari
sebuah kajian komparatif periode 1993-
Return On Asset, BOPO dan Non-
2005 memperoleh hasil bahwa BPR lebih
Performing Loan. Metode analisis yang
mampu
sebagai
digunakan adalah regresi linear, Ordinary
dalam
Least Square (OLS) menemukan hasil
perekonomian Bali (dengan posisi LDR
bahwa ada hubungan positif signifikan
selalu berada di atas 70 %). Sebaliknya,
antara ROA terhadap LDR, BOPO dan
LDR bank umum yang awalnya berada di
NPL
atas kisaran 85 % turun drastis pada 1998
signifikan terhadap fungsi intermediasi
dan 1999. Pada akhir periode penelitian,
bank asing (LDR). Penelitian Setiawan
posisi LDR masih berada di bawah 60 %.
dan Hady (2006) mengenai pengaruh
Haryati (2009) meneliti pertumbuhan
placement dan kinerja bank serta variabel
kredit perbankan Indonesia: Intermediasi
eksternal terhadap peranan bank umum
dan pengaruh variabel makro ekonomi
swasta
pada perbankan nasional dan bank asing
untuk mendorong sektor riil di Indonesia
campuran menyimpulkan bahwa inflasi
pada
berpengaruh positif signifikan terhadap
metode
pertumbuhan kredit pada bank nasional
menunjukkan bahwa CAR berpengaruh
dan berpengaruh negatif tidak signifikan
positif
terhadap bank asing pada 2005-2008.
sedangkan SBI, penempatan dana pada
Peneliti lainnya Lestari dan Sugiharto
bank lain, NPL dan BOPO berpengaruh
(2007) mengenai kinerja bank devisa dan
negatif signifikan terhadap LDR. Dengan
bank nondevisa dan faktor-faktor yang
menggunakan metode analisis yang sama
memengaruhi LDR, menemukan hasil
Sudirman (2003) meneliti faktor-faktor
bahwa inflasi, suku bunga SBI dan nilai
penghambat peningkatan Loan to Deposit
tukar rupiah tidak berpengaruh signifikan
Ratio (LDR) perbankan di provinsi Bali
terhadap LDR
menemukan hasil bahwa CAR, suku
mengenai
menjalankan
intermediary
NonDevisa (2004)
posisi
peran
institution
bank Devisa dan bank
pada meneliti
mempunyai
nasional
pengaruh
sebagai
1997-2004 analisis
signifikan
dan
negatif
intermediasi
menggunakan
regresi
terhadap
berganda
LDR,
2002-2006.
Hadad
bunga SBI pada Bank Perkreditan Rakyat
tentang
fungsi
dan Bank Umum periode 2001-2002
berpengaruh positif terhadap peningkatan
METODE PENELITIAN
LDR, sedangkan penempatan dana di bank
lain
dan
suku
bunga
kredit
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian
berpengaruh negatif signifikan terhadap
kuantitatif memerlukan
penurunan LDR. Analisis pengaruh CAR,
hipotesis
NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK dan
statistik
Exchange Rate terhadap LDR, studi kasus
maupun
pada bank umum di Indonesia periode
Pengolahan
2004-2008 merupakan topik penelitian
menggunakan teknik statistik yang berupa
yang dilakukan oleh Nandadipa (2010).
regresi linear berganda yang bertujuan
Dengan menggunakan metode analisis
untuk mengetahui koefisien regresi atau
regresi linear berganda dan variabel
besarnya
independen yang terdiri dari CAR, NPL,
terhadap variabel terikat.
serta
adanya suatu
pengujiannya
berdasarkan formula data
teknik
secara analisis
statistik
tertentu.
dilakukan
dengan
pengaruh
variabel
bebas
Pertumbuhan DPK dan Exchange Rate
Penelitian ini menggunakan dua jenis
ditemukan bahwa CAR, NPL, Inflasi dan
variabel data, yaitu variabel bebas dan
berpengaruh
negatif
variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari
sedangkan
faktor internal (SBI, ABA, CAR, NPL,
pertumbuhan DPK berpengaruh positif
BOPO) dan faktor eksternal (Inflasi),
tidak
sedangkan
Exchange
Rate
signifikan
terhadap
signifikan
LDR,
terhadap
LDR.
variabel
terikatnya
adalah
Nasiruddin (2005) melakukan penelitian
Loan to Deposit Ratio. Jenis data yang
terhadap faktor-faktor yang memengaruhi
digunakan dalam penelitian ini adalah
LDR di BPR Provinsi Jawa Tengah
data sekunder yang berupa data laporan
menyimpulkan bahwa CAR berpengaruh
perkembangan per bulan dari masing-
positif terhadap LDR, sedangkan NPL
masing variabel bebas dan terikat. Metode
dan Suku Bunga Kredit berpengaruh
pengumpulan data menggunakan metode
negatif
Bank
studi kepustakaan. Pengumpulan data-
Perkreditan Rakyat Provinsi Jawa Tengah
data penelitian tersebut terdiri dari SBI,
periode 2003.
ABA, CAR, NPL, BOPO, Inflasi dan
terhadap
LDR
pada
LDR
yang
diperoleh
dari
Statistik
Perbankan Indonesia periode 2006-2010.
Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Variabel
Konsep Variabel
Indikator
Sertifikat Bank Indonesia
Surat berharga atas SBI unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Antar Bank Penempatan dana ABA Aktiva pada bank lain
Ukuran
Skala
SBI per bulan dari Januari 2006- Desember 2010
Nominal
ABA per bulan dari Januari 2006- Desember 2010
Nominal
Capital Adequency Ratio
Rasio perbandingan 1. Modal Bank antara modal bank 2. Total ATMR terhadap ATMR
CAR = Modal Bank_x100% Total ATMR
Rasio
Non Performing Loan
Rasio antara kredit bermasalah terhadap total kredit
1.Kredit bermasalah 2. Total kredit
NPL =
Rasio
Biaya Operasi dan pendapatan operasional
Rasio antara Biaya Operasional terhadap pendapatan operasional
1.Biaya Operasional 2.Pendapatan Operasional
BOPO =
Gejala kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus Loan to Rasio antara Deposit Ratio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga
Indeks Harga Konsumen
Indeks Harga Konsumen Rasio periode Januari 2006Desember 2010
1.Jumlah kredit
LDR= Jumlah Kredit x100% Jumlah DPK
Inflasi
2. Jumlah DPK
Kredit bermasalah x100% Total Kredit
Rasio
Biaya Operasi_ x100% Pendapatan Operasi
Rasio
Sumber: Data diolah (2011)
bagi setiap unsur atau anggota populasi
Populasi dan Sampel Populasi
yang
menjadi
objek
penelitian adalah seluruh Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa yang tercatat di Bank Indonesia selama periode 2006-2010.
Metode
sampling
yang
digunakan adalah metode nonprobability pengambilan
adalah sampel jenuh yaitu semua anggota populasi
digunakan
sebagai
sampel
dengan menggunakan 60 waktu amatan (Januari 2006 – Desember 2010).
PEMBAHASAN
sampel
Pada tabel 3. dapat dilihat bahwa
dengan tidak memberi peluang yang sama
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Antar
sampling,
yaitu
untuk dipilih. Teknik pengambilan sampel
Bank Aktiva (ABA) tidak berpengaruh
signifikan.
signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio
dengan
(LDR), hal ini ditunjukan dari tingkat
Sugiharto
signifikansi masing-masing 0,128 > 0,05
berpengaruh signifikan terhadap LDR.
dan
0,302 > 0,05. Semakin tinggi
Temuan berbeda oleh peneliti-peneliti
penempatan dana pada Sertifikat Bank
seperti Sudirman (2003), Setiawan dan
Indonesia dan penempatan pada bank lain,
Hady (2006), Akbar dan Mentayani
akan mendorong peningkatan kinerja
(2010), yakni SBI dan ABA berpengaruh
LDR Bank Umum Swasta Nasional
negatif dan signifikan terhadap LDR.
namun
dalam
tingkat
yang
Hasil penelitian ini sejalan
Haryati
(2009),
(2007),
yaitu
Lestari
dan
SBI
tidak
tidak
Tabel 3. Rangkuman hasil Regresi Variabel terikat
Loan to Deposit Ratio
Konstanta Adjudted R2
Variabel bebas Koefisien Standard T hitung Sig. Regresi Error SBI 2,810E-5 0,000 1,545 0,128 ABA 2,569E-5 0,000 1,042 0,302 CAR -1,698 0,206 -8,246 0,000 NPL -5,299 0,498 -10,638 0,000 BOPO -0,062 0,084 -0,737 0,464 INFLASI -0,038 0,114 -0,333 0,741 = 117,563 F hitung = 123,258 = 0,926 Sig. = 0,000
Sumber: Data diolah (2011)
Kinerja bank yang terdiri dari CAR
menandakan bank banyak meminjamkan
dan NPL berpengaruh negatif signifikan
dananya sehingga ATMR mengalami
terhadap LDR yang ditunjukan dari
kenaikan yang mengakibatkan CAR bank
tingkat signifikansi masing-masing 0,000
akan
< 0,05 dengan koefisien -1,698 dan -
mendukung
5,299.
menyatakan CAR berpengaruh negatif
Hal
peningkatan
ini atau
mengindikasikan penurunan
turun.
Hasil
penelitian
Nandadipa
(2010)
ini yang
CAR
signifikan terhadap LDR, namun berbeda
maupun NPL selama periode penelitian
dengan kajian Nasiruddin (2005) dan
mempengaruhi kinerja LDR. Semakin
Setiawan & Hady (2006) melaporkan
rendah CAR, maka semakin besar LDR
bahwa CAR berpengaruh positif dan
yang dicapai bank. LDR yang tinggi
signifikan terhadap LDR. Semakin tinggi
NPL akan mendorong penurunan jumlah
(2010) yang menyatakan bahwa Inflasi
kredit yang disalurkan, karena berpotensi
berpengaruh
kredit tidak tertagih. Ini mendukung teori
terhadap pertumbuhan kredit.
signifikan
dan
negatif
dampak
Pengujian secara simultan variabel
meningkatnya NPL akan mengurangi
SBI, ABA, CAR, NPL, BOPO dan Inflasi
kemampuan untuk memberikan kredit.
memiliki pengaruh signifikan terhadap
Dendawijaya
(2003),
yakni
Kinerja bank lainnya, yaitu BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap LDR, hal ini ditunjukan dengan tingkat signifikansi 0,464 > 0,05. tersebut
selama
bahwa
atau
penurunan
BOPO
periode
penelitian
tidak
mempengaruhi LDR. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Hadad (2004)
dan Setiawan & Hady (2006)
yang menyimpulkan BOPO berpengaruh
menunjukan
tingkat
signifikansi 0,741 > 0,05 dan koefisien 0,038
yang
berarti
Inflasi
tidak
berpengaruh signifikan terhadap LDR. Meningkatnya inflasi akan menurunkan nilai uang dan menyebabkan masyarakat merasa
tidak
diuntungkan
dengan
menyimpan uangnya di bank, sehingga mereka enggan untuk menabung. Hasil ini sejalan dengan temuan Setiawan & Hady (2006), Akbar dan Mentayani (2010) bahwa
Inflasi
tidak
SIMPULAN DAN REKOMENDASI. Simpulan Berdasarkan
hasil
analisis
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Antar-Bank Aktiva (ABA) tidak berpengaruh signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR). Sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non-
signifikan negatif terhadap LDR. Inflasi
signifikansi 0,000<0,005.
Hasil uji
mengindikasikan
peningkatan
LDR, yang dibuktikan dengan tingkat
berpengaruh
signifikan terhadap LDR. Sedangkan hasil berbeda disimpulkan oleh Nandadipa
Performing Loan (NPL) berpengaruh
negatif signifikan terhadap LDR. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap LDR. Secara simultan variabel SBI, ABA, CAR, NPL, BOPO dan
Inflasi
terhadap
berpengaruh
LDR
periode
signifikan 2006-2010.
Kontribusi variabel bebas yang terdiri dari SBI, ABA, CAR, NPL, BOPO dan Inflasi terhadap variabel terikat yaitu LDR sebesar 92,60 persen.
Rekomendasi
Bagi peneliti selanjutnya agar menambah
variabel
yang
digunakan
seperti suku bunga simpanan, suku bunga kredit, exchange rate, Produk Domestik Bruto dan beberapa variabel lainnya yang berkaitan. Selain itu memperbesar jumlah sampel dan menambah periodesasi tahun penelitian sehingga memperoleh hasil yang lebih representatif. Dalam perkembangan maupun
rangka
mendorong
intermediasi
perbankan
nasional,
BUSN perlu
dilakukan suatu penelitian yang melihat sisi demand untuk mengungkap persoalan dan harapan sektor riil yang sebenarnya. Perlu
dilakukan
kajian
lebih
mendalam dari otoritas perbankan yang menetapkan
suatu ketentuan atau
kebijakan agar penempatan dana bank berupa Sertifikat Bank Indonesia tidak menghambat perkembangan LDR
DAFTAR PUSTAKA Akbar, Masithah & Ida Mentayani. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intermediasi Studi pada Bank Umum Swasta Kalimantan Selatan Tahun 2007-2009. Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Vol.11, No.2, 107-116. Almilia dan Herdaningtyas. 2005. Analisis rasio Camel terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah pada Lembaga Perbankan 2000-2002. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, vol. 7, No. 2.
Aman, Horoyuki & Hironobu Miyazaki. 2009. Valuation Effects of New Equity issues by Banks: Evidence from Japan. Applied Financial Economics. Budisantoso, Totok & Sigit Triandaru. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. Dendawijaya, Lukman. 2003. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia. Diretorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. 2010. Kajian Stabilitas Keuangan Nomor 15. Jakarta: Bank Indonesia. Hadad, Muliaman D. et al. 2003. Studi Biaya Intermediasi Beberapa Bank Besar di Indonesia: Apakah Bunga Kredit Bank Umum Overprice. Kertas Kerja. Bank Indonesia. Hadad, Muliaman D. et al. 2004. Fungsi Intermediasi Bank Asing dalam Mendorong Pemulihan Sektor Riil di Indonesia. Kertas Kerja. Bank Indonesia. Haryati, Sri. 2009. Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia: Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makro Ekonomi. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 13, No.2, hal. 299-310. Kasmir, 2004. Dasar-Dasar Perbankan. Edisi 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Komang Sri Arsani. 2008. Analisis Pengaruh Indikator Makroekonomi terhadap Profitabilitas Perbankan di Indonesia Periode Januari 2006Desember 2008. Tidak diterbitkan. Jakarta: Program Sarjana FEUI. Leon, Boy & Ericson, Sonny. 2007. Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non-Devisa. Jakarta: PT Grasindo.
Lestari, Maharani Ika & Sugiharto, Toto. 2007. Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil), Vol.2, A195-A201. Listiani, Nurlia. 2006. Faktor-Faktor Determinan yang Memengaruhi Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 1970-2004. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. XIV, No.1. Lubis, Irwan 2011. Kajian terhadap Intermediasi Perbankan Setelah Program Rekapitulasi (Studi Kasus Pada Enam Bank Terbesar di Indonesia) eprints.lib.ui.ac.id/10534/ Diakses, 15 September 2011 Nandadipa, Seandy. 2010. Analisis Pengaruh CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK, dan Exchange Rate Terhadap LDR (Studi Kasus Pada Bank Umum di Indonesia periode 2004 – 2008). (Skripsi) Semarang: Universitas Diponegoro. Nasiruddin. 2005. Faktor-faktor yang mempengaruhi Loan to Deposit Ratio (LDR) di BPR Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Semarang. Tesis : Universitas Diponegoro Semarang. Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. http://www.bi.go.id/web/id/peratura n/perbankan/pbi_130111.htm. Diakses 05 Juli 2011. Rahyuda, Ketut & Prawita, Eka. 2003. Kontribusi Pertumbuhan Earning Assets dan Dana Pihak Ketiga terhadap Rasio BOPO Bank Pembangunan Daerah Bali. Buletin Studi Ekonomi, Vol. 8, No.2.
Riyadi, Slamet. 2006. Banking Assets and Liability Management. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Setiadi, Pompong.B. 2010. Analisis Hubungan Spread of Interest Rate, Fee Based Income, dan Loan to Deposit Ratio dengan ROA pada Perbankan di Jawa Timur. Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol.1, No.1. Setiawan, Bambang & Hady Hamdy. 2006. Pengaruh Placement dan Kinerja Bank, serta Variabel Eksternal terhadap Peranan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebagai Intermediasi untuk Mendorong Sektor Riil di Indonesia. Journal of Post Graduate Program Universitas Persada Indonesia, Vol XIV. Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan. Edisi 5. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sudirman, Wayan I. 2003. Faktor-Faktor Penghambat Peningkatan Loan To Deposit Ratio (LDR) Perbankan di Propinsi Bali. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 18, No. Sukirno, Sadono. 2004. Teori Pengantar Makro Ekonomi, Edisi 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Wiwin Setyari, Ni Putu. 2007. Fungsi Intermediasi Bank dan BPR di Bali: Sebuah Komparatif. Buletin Ekonomi, Vol.12.
Posisi Umum Kajian Studi No.2.
PENGARUH HARGA SAHAM DAN TINGKAT BUNGA BANK INDONESIA TERHADAP VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PT HOLCIM INDONESIA Tbk. (STUDI KASUS TAHUN 2003-2011) Nidaul Izzah 1)
ABSTRACT The capital market is one of investment the alternative that able to the optimal advantage yield for investor. Each investor is requiring of relevant information with transaction development in stock. This is very important to be made in consideration in compiling strategy and decision to conduct a require to be paid attention two matter that is investment risk, and return. At securities that have some return, the investor looking the lower risk. This research aims to understand the influence of interest rate and stock price to trading volume of PT Holcim Indonesia Tbk. This research using time series data from BEJ and Indonesian Bank monthly published on BEI in Januari 2003 until December 2011. Analyze technique to use this research is multiple linier regression to obtain describe wich totally regarding relationship between one variable with other variable. The result of the research shows that stock price variable has a negative (r = 0.150) and significant to trading volume (determinant coefisien = 2,25 %), while interest rate has positive (r=0.490) and significant to trading volume (determinant coefisien = 24,01 %). Other variables may include macro and micro factors, such as, the condition of political stability and security that occur in domestic and psychological factorsof the investors in capital markets. Based on the result of research, advice that the investors should considered the interest rate of Certificate of Indonesian Bank, also must consider the factors of social conditions, political and security. Keywords: Trading volume, stock price, interest rate, the influence of share
1
) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Sejak kebijakan
diluncurkannya pemerintah,
berbagai
seperti:
Paket
dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Melalui pasar modal, perusahaan
kebijakan Desember 1987 (Pakdes 1987), Pakto 88, Pakdes 88 telah dorongan yang lebih
memberikan
jauh pada pasar
modal dengan membuka peluang swasta
bagi
untuk menyelenggarakan bursa.
Bursa
efek
dan
pasar
dapat memperoleh dana jangka panjang, baik
berupa
modal
sendiri
(equity)
maupun melalui modal pinjaman. Modal sendiri
diperoleh
dengan
menjual
modal
sahamnya dan apabila ingin memperoleh
mempunyai peranan yang penting baik
pinjaman maka perusahaan dapat menjual
bagi badan usaha, investor, maupun
obligasi.
pemerintah. Bagi badan usaha khususnya
Menurut Hendra S. Raharjaputra
perusahaan manufaktur yang go public
(2009:
akan
memanfaatkan
memperoleh
dana
segar
yang
29)
tujuan pasar
perusahaan modal
dalam
dimanfaatkan untuk memperbaiki struktur
penarikan dananya adalah: (1) untuk
modal perusahaan dan meningkatkan nilai
perluasan usaha (2) memperbaiki struktur
perusahaan. Saham (stock) merupakan
modal/financial restructuring, dan (3)
salah satu instrumen pasar keuangan yang
pengalihan pemegang saham/divestment.
paling
Sementara itu, stock split merupakan cara
popular.
Menerbitkan
saham
merupakan salah satu pilihan perusahaan
yang
ketika memutuskan untuk pendanaan
mempertahankan sahamnya agar tetap
perusahaan. Pada sisi yang lain, saham
berada dalam rentang perdagangan yang
merupakan instrument investasi yang
optimal. Dengan melakukan pemecahan
banyak dipilih para investor karena saham
saham, maka harga saham akan menjadi
mampu memberikan tingkat keuntungan
lebih
yang menarik. Saham dapat didefinisikan
memperbesar daya beli investor, dengan
sebagai tanda penyertaan modal seseorang
begitu
atau pihak (badan usaha) dalam suatu
meningkat.
perusahaan
atau
perseroan
terbatas.
dilakukan
rendah
tingkat
oleh
dan
emiten
hal
ini
likuiditasnya
untuk
akan
akan
Selain itu, di pasar sekunder atau
Dengan menyertakan modal, maka pihak
dalam
aktivitas
perdagangan
tersebut memiliki klaim atas pendapatan
sehari-hari,
perusahaan, klaim atas aset perusahaan,
mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan
harga-harga
saham saham
maupun penurunan. Pembentukan harga
saham terjadi karena adanya permintaan
Husnan (2001: 60) volume perdagangan
dan penawaran atas saham tersebut.
merupakan fungsi supply and demand
Dengan kata lain harga saham terbentuk
yang dapat digunakan sebagai tanda
oleh supply dan demand atas saham
menguat dan melemahnya pasar. Supply
tersebut. Supply dan demand tersebut
dan demand yang terjadi di pasar tidak
terjadi karena adanya banyak faktor, baik
luput dari adanya motif ekonomi dari
yang sifatnya spesifik atas saham tersebut
penjual dan pembeli. Bagi pembeli saham
(kinerja perusahaan dan industri adalah
investasi yang dia lakukan lebih condong
perusahaan tersebut bergerak) maupun
pada motif spekulasi untuk mendapatkan
faktor yang sifatnya makro seperti tingkat
keuntungan yang dilakukan atas dasar
suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-
kepercayaan kepada emiten.
faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya.
emiten timbul karena adanya faktor-faktor
Pemodal dapat dibedakan menjadi dua,
yakni pemodal
memperoleh
deviden;
yang bertujuan tipe
Kepercayaan para pemodal kepada
pemodal
yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, seperti reputasi komisaris, direksi, perusahaan
bekerja
produktif,
dan
seperti ini akan membandingkan antara
diproyeksikan memperoleh keuntungan,
keuntungan menanamkan modal dalam
serta faktor-faktor luar, seperti: pesaing,
bentuk saham atau menanam uangnya di
keadaan ekonomi/moneter, perpajakan,
bank
politik dan lainnya.
untuk
mendapatkan
bunga.
Kelompok yang kedua adalah pemodal
Dari latar belakang di atas, penulis
yang bertujuan berdagang; kelompok ini
mengambil judul penelitian Pengaruh
mempunyai tujuan memperoleh selisih
Harga Saham dan Tingkat Bunga Bank
lebih penjualan dari naik turunnya harga
Indonesia terhadap Volume Perdagangan
sahan sesuai dengan permintaan dan
Saham pada PT Holcim Indonesia Tbk“.
penawarannya. Jika harga turun mereka membeli saham dan jika harga naik, mereka akan menjualnya. Bagi perusahaan yang sudah go public, volume perdagangan saham sangat
penting artinya untuk mempertahankan likuiditas
perusahaan. Menurut Suad
Perumusan Masalah Perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalh sebagai berikut: 1. Apakah ada pengaruh harga saham terhadap volume perdagangan saham
pada perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk?
1. Ada pengaruh harga saham terhadap volume
2. Apakah ada pengaruh tingkat bunga BI terhadap volume perdagangan saham
perdagangan
saham
pada
perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk. 2. Ada pengaruh tingkat bunga Bank
pada perusahaan PT Holcim Indonesia
Indonesia
Tbk?
perdagangan saham pada perusahaan
3. Apakah ada pengaruh harga saham dan tingkat bunga BI secara bersamaan
terhadap
volume
PT Holcim Indonesia Tbk. 3. Ada pengaruh harga saham dan tingkat
terhadap volume perdagangan saham
bunga
pada perusahaan PT Holcim Indonesia
volume perdagangan saham pada PT
Tbk?
Holcim Indonesia Tbk.
Tujuan Penelitian
Bank
Indonesia
terhadap
TINJAUAN PUSTAKA
Tujuan penelitian yang dilakukan sebagai
Pengertian Investasi
berikut: 1. Untuk mengetahui pengaruh harga saham terhadap volume perdagangan saham pada perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk. 2. Untuk
mengetahui pengaruh tingkat
bunga BI (BI Rate) terhadap volume perdagangan saham pada perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk. 3. Untuk mengetahui pengaruh harga saham dan tingkat bunga BI secara bersama-sama terhadap perdagangan saham pada perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk.
Menurut PSAK No. 13 dalam Standar Akuntansi Keuangan, investasi adalah suatu aktiva yang digunakan oleh perusahaan
untuk
menumbuhkan
kekayaan (Accretion of Wealth) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, deviden, dan uang sewa), untuk apresiasi
nilai
manfaat
lain
berinvestasi
investasi,
atau
untuk
bagi
perusahaan
yang
seperti
manfaat
yang
diperoleh melalui hubungan perdagangan. Persediaan
dan
aktiva
tetap
bukan
merupakan investasi. “Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan
Hipotesis Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, diajukan hipotesis sebagai berikut:
harapan untuk memperoleh
tambahan
atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.” (Kamarudin, 2004: 3).
Smith and Skousen (Irham Fahmi,
berupa gedung) yang disiapkan guna
2006:1) mengatakan “investing activities:
memperdagangkan
transaction and events the purchase and
obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga
sale
lainnya
of
securities
(excluding
cash
equivalents), and building, equipment.
dengan
saham-saham,
memakai
jasa
para
perantara pedagang efek.”
And other asset not generally held for
Menurut Suad Husnan (2001: 26),
sale, and the making, and collecting of
“Pasar modal adalah pasar untuk berbagai
loans.
as
instrumen keuangan jangka panjang yang
operating activities, since the relate only
bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk
indirectly to the central, on going
hutang maupun modal sendiri, baik yang
operations ofentity.”
diterbitkan
They
are
Secara
not
umum
classified
investasi
atau
penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person) dalam upaya
untuk
meningkatkan
dan/atau
mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai, peralatan, aset tidak
bergerak,
intelektual,
hak
maupun
atas
kekayaan
keahlian.
(Ana
Rokhmatussa’dyah, 2009: 3).
pasar
pemerintah,
public
authorities, maupun perusahaan swasta.”
Pelaku Pasar Modal Dalam pasar modal terdapat para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses transaksi. Menurut Kasmir (Sunariyah 2004: 183-189) terdapat empat pemain utama dalam pasar modal, yaitu: 1. Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan
penjualan
surat-surat
berharga atau melakukan emisi di
Pengertian Pasar Modal Pengertian
oleh
modal
secara
bursa
(disebut
Dalam
para
emiten
umum adalah suatu sistem keuangan yang
melakukan
terorganisasi,
dalamnya
memiliki berbagai tujuan dan hal ini
adalah bank-bank komersial dan semua
biasanya sudah tertuang dalam rapat
lembaga perantara di bidang keuangan,
umum pemegang saham (RUPS).
termasuk
di
serta keseluruhan surat-surat berharga
emisi,
emiten).
2. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya
yang beredar. 4),
di perusahaan yang melakukan emisi.
“Pasar modal adalah suatu pasar (tempat,
Sebelum membeli surat berharga yang
Menurut
Sunariyah
(2004:
ditawarkan, melakukan
investor
yang
bertujuan
untuk
berdagang. Kelompok ini aktif dalam
mencakup
kegiatan berdagang di bursa, dengan
bonafiditas perusahaan, prospek usaha
tujuan memperoleh selisih lebih dari
emiten dan analisis lainnya.
naik turunnya harga saham yang terjadi
penelitian
dan
2. Pemodal
analisis
tertentu.
penelitian
biasanya
ini
3. Lembaga Penunjang yang berfungsi antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai
akibat
company) yang bertugas mengelola
berharga
menguntungkan
yang
sesuai
akan dengan
keinginan investor, terdiri dari dua unit, yaitu sebagai pengelola dana dan penyimpan dana.
Sebagai instrumen investasi, saham memiliki risiko, antara lain: 1. Capital Loss Capital loss merupakan kebalikan
investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya, saham PT XYZ
yang
dibeli
dengan
harga
Rp2.000,- per saham, kemudian harga saham
tersebut
terus
mengalami
penurunan hingga mencapai Rp1.400,per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor
Kelompok Pemodal Tujuan
dan
dari capital gain, yaitu suatu kondisi
4. Perusahaan pengelola dana (investment
surat-surat
permintaan
penawaran.
kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal.
adanya
para
pemodal
dapat
menjual pada harga Rp1.400,- tersebut
dikelompokkan menjadi sebagai berikut:
sehingga mengalami kerugian sebesar
1. Pemodal
Rp600,- per saham.
yang
bertujuan
untuk
memperoleh deviden. Kelompok ini
2. Risiko Likuidasi
mengincar perusahaan yang sudah
Perusahaan
yang
sahamnya
sangat stabil atau blue chip karena
dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh
perusahaan tersebut diperkirakan akan
Pengadilan, atau perusahaan tersebut
memperoleh keuntungan yang relatif
dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim
stabil. Bagi kelompok ini memperoleh
dari
deviden lebih penting dibandingkan
prioritas
dengan memperoleh kenaikan harga
kewajiban perusahaan dapat dilunasi
saham (capital gain).
(dari
pemegang terakhir
hasil
saham setelah
penjualan
mendapat seluruh
kekayaan
perusahaan). Jika masih terdapat sisa
usahanya tanpa menunggu dana dari
dari
hasil operasi.
hasil
penjualan
kekayaan
perusahaan tersebut, maka sisa tersebut
2. Fungsi keuangan, yaitu dengan cara
dibagi secara proporsional kepada
menyediakan dana yang diperlukan
seluruh pemegang saham. Namun jika
oleh borrower dan para lender tanpa
tidak
harus
terdapat
sisa
kekayaan
perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari
terlibat
langsung
dalam
kepemilikan aktiva riil.
ini
Tujuan Perusahaan Menarik Dana melalui Pasar Modal
merupakan risiko yang terberat dari
Menurut Hendra S. Raharjaputra
likuidasi
tersebut.
Kondisi
pemegang saham. Untuk itu seorang
(2009: 29), tujuan perusahaan adalah:
pemegang saham dituntut untuk secara
1. Untuk Perluasan Usaha
terus-menerus
perluasan
perkembangan perusahaan.
Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki dana (lender)
dengan
pihak
yang
memerlukan dana jangka panjang tersebut (borrower).
Berdasarkan hal tersebut
pasar modal mempunyai dua fungsi,
tentunya
Dana yang paling mudah didapat adalah dari keuntungan yang belum dibagikan /laba ditahan. Tetapi jika dana tersebut tidak mencukupi maka perusahaan akan menarik dana melalui pasar modal dengan menjual saham baru.
yaitu: 1. Fungsi ekonomi, yaitu pasar modal menyediakan
fasilitas
untuk
memindahkan dana dari lender ke borrower. Dengan menginvestasikan
dananya lender mengharapkan adanya imbalan atau return dari penyerahan dana
usaha
membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Fungsi Pasar Modal
lebih
Jika perusahaan ingin melakukan
mengikuti
tersebut.
Sedangkan
bagi
borrower, adanya dana dari luar dapat
digunakan untuk usaha pengembangan
2. Memperbaiki Struktur Modal Umumnya
modal
perusahaan
berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman.
Dengan
adanya
modal
pinjaman baik dari lembaga keuangan perbankan maupun non bank. Resiko modal pinjaman adalah adanya beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang dapat mengakibatkan
kerugian. Oleh karena itu, perlu adanya restrukturisasi modal. 3. Pengalihan
artikel
pemegang
saham
(divestment)
kinerja
merupakan
perusahaan
setiap
bentuk yang
dari sudah
orang
yang
mempunyai
persyaratan untuk pembeli saham
dari
perusahaaan
ahli
mendefinisikan
tersebut.
Banyak
bahwa
pengertian saham, di antaranya menurut Suad Husnan (2001: 27) mendefinisikan sekuritas sebagai
secarik
kertas yang
menunjukkan hak pemilik kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek kekayaan
perusahaan
yang
menerbitkan sekurirtas tersebut. Saham
adalah
tanda
bukti
pengambilan bagian atau peserta dalam suatu
Perseroan
merupakan menunjukkan
Terbatas.
(www.google.com)
saham: ”Stocks is a
Jadi
surat
berharga
kepemilikan
yang atau
suatu perusahaan (Fakhruddin, 2006: 13) saham
adalah
unit
kepemilikan dalam sebuah perusahaan, sebagai bukti kepemilikan atas saham, perseroan terbatas menerbitkan sertifikat sahamnya. (Simamora, 2000: 408)
saham
dapat disimpulkan
adalah
kertas
yang
atau penyertaan modal yang diterbitkan oleh Perusahaan yang memiliki manfaat berupa deviden, capital gain, dan manfaat non-financial.
Menurut Frederick (2001: 53) “Saham
Mishkin adalah
suatu
sekuritas yang memiliki klaim terhadap pendapatan
dan
aset
sebuah
perusahaan.” Ini berarti sekuritas sendiri dapat diartikan sebagai klaim pendapatan masa
atas
depan
seorang
peminjam yang dijual oleh
peminjam
kepada yang meminjamkan, yang sering juga disebut instrumen keuangan. Dari
Saham
penyertaan pasar modal investor dalam
Modal
dalam
dijadikan bukti kepemilikan perusahaan
ekonomi yang mendefinisikan tentang
atau
ekonomi
corporation.”
melakukan go public dan bisa dimiliki oleh
J. Keown
certificate that indicates ownership in a
Pengertian Saham Saham
Arthur
para
berbagai
ahli,
bahwa
maka
saham
kepemilikan
definisi
menurut
dapat disimpulkan
merupakan
seseorang
bukti
atas
modal
yang telah diberikan kepada perusahaan dan
akan
mendapatkan
yang
berupa
modal
serta
lainnya.
deviden, manfaat
keuntungan penambahan
non
financial
tingkat bunga akan rendah karena belanja
Harga Saham Harga oleh
saham sangat ditentukan
kinerja
perusahaan
dalam
masyarakat tinggi, begitu juga sebaliknya bila
bunga
tinggi
masyarakat
akan
mendapatkan laba. Apabila keuntungan
mengalokasikan dananya di bank karena
perusahaan tinggi, maka harga saham
mengharapkan pengembalian yang tinggi. Pengertian dari suku bunga adalah
akan naik serta begitu pula sebaliknya. Beberapa ahli mengatakan teori tentang
pengertian
harga
di
waktu
tertentu
atau
harga
dari
dalam
artikel
penggunaan uang yang dipergunakan
(www.google.com),
“Harga
pada saat ini dan akan dikembalikan pada
antaranya
Jogiyanto
ekonomi
saham,
harga dari penggunaan uang untuk jangka
saham merupakan harga yang terjadi di
saat mendatang (Herman, 2003).
pasar bursa pada saat tertentu yang
Menurut Laksmono (2001), nilai
ditentukan oleh pelaku pasar, nilai pasar
suku bunga domestik di Indonesia sangat
ini
terkait
ditentukan
oleh
permintaan
dan
dengan
tingkat
suku
bunga
penawaran saham yang bersangkutan di
international. Hal ini disebabkan oleh
pasar bursa.”
akses pasar keuangan domestik terhadap
Menurut Sawidji Widiatmojo dalam
pasar
keuangan
international
serta
(www.google.com),
kebijakan nilai tukar mata uang yang
“Faktor utama yang menyebabkan harga
kurang fleksibel. Selain suku bunga
saham adalah persepsi yang berbeda dari
international,
masing-masing investor sesuai dengan
Bunga Indonesia (SBI) juga merupakan
informasi yang didapat.”
faktor penting dalam penentuan suku
artikel
ekonomi
tingkat
diskonto
Suku
dapat
bunga di Indonesia. Peningkatan diskonto
disimpulkan harga saham merupakan nilai
SBI segera direspons suku bunga Pasar
dari kekuatan pasar modal yang selalu
Uang Antar Bank (PUAB) sedangkan
mengalami
merespons suku bunga deposito baru
Dari
uraian
di
perubahan
atas
setiap
harinya
sesuai dari permintaan dan penawaran
muncul setelah 7 sampai 8 bulan. Boediono
pasar.
Tingkat bunga biasanya dikaitkan kondisi
perekonomian
berpendapat
bahwa tingkat suku bunga ditentukan oleh
Tingkat Suku Bunga
dengan
(1985)
suatu
negara. Bila kondisi ekonomi stabil, maka
permintaan dan penawaran uang. Dalam menentukan tingkat suku bunga berlaku hukum
permintaan
dan
penawaran.
Apabila penawaran uang tetap, semakin
bunga Sertifikat Bank Indonesia atau SBI
tinggi pendapatan nasional semakin tinggi
(Husnan, 1998).
tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga atau
interest
rate
merupakan
rasio
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tinggi Rendahnya Suku Bunga
pengembalian sejumlah investasi sebagai
Menurut Ramirez dan Khan (2004:
bentuk imbalan yang diberikan kepada
58) ada dua faktor yang memengaruhi
investor. Besarnya tingkat suku bunga
nilai suku bunga yaitu:
bervariatif sesuai dengan kemampuan
1. Faktor
debitur
dalam
memberikan
tingkat
pengembalian kepada kreditur. Tingkat suku bunga tersebut dapat menjadi salah
internal
pendapatan
yang
nasional,
meliputi
jumlah
uang
beredar, dan tingkat inflasi. 2. Faktor eksternal meliputi tingkat bunga
dalam
dari luar negeri, dan tingkat nilai valuta
pengambilan keputusan investasi pada
asing yang dipakai sebagai patokan
pasar modal. Sebagai wahana alternatif
nilai tukar mata uang.
satu
pedoman
investor
investasi, pasar modal menawarkan suatu tingkat
pengembalian
(return)
pada
tingkat risiko tertentu. Dengan
Volume Perdagangan Saham Volume
perdagangan
saham
merupakan alat ukur aktivitas penawaran
membandingkan
tingkat
dan permintaan saham di bursa. semakin
keuntungan dan risiko pada pasar modal
tinggi volume transaksi penawaran dan
dengan
yang
permintaan suatu saham, semakin besar
ditawarkan sektor keuangan, investor
pengaruhnya terhadap fluktuasi harga
dapat memutuskan bentuk investasi yang
saham di bursa. kegiatan perdagangan
mampu menghasilkan keuntungan yang
saham dapat dilihat melalui indicator
optimal. Tingkat suku bunga sektor
aktivitas volume perdagangan (trading
keuangan yang lazim digunakan sebagai
volume activity).
tingkat
suku
bunga
panduan investor disebut juga tingkat
Zulhawati dalam artikel ekonomi
suku bunga bebas resiko (risk free), yaitu
(www.google.com) mengatakan volume
meliputi tingkat suku bunga bank sentral
perdagangan saham merupakan indikator
dan tingkat suku bunga deposito. Di
likuiditas saham atas informasi yang ada
Indonesia tingkat suku bunga Bank
dalam pasar modal. Ini berarti volume
sentral di proyeksikan pada tingkat suku
perdagangan saham merupakan alat ukur
aktivitas
penawaran
dan
permintaan
saham dalam bursa.
Bank
Indonesia tahun
2003
sampai
dengan 2011, dan volume perdagangan
Menurut Suad Husnan (2001: 60)
saham PT Holcim Tbk.
volume perdagangan merupakan fungsi
Untuk menganalisis dan mengolah
supply and demand yang dapat digunakan
data
sebagai tanda menguat dan melemahnya
analisis deskriptif dan analisis kuantitatif.
pasar. Prasetyo dan Sutoyo dalam artikel
Analisis
ekonomi
menggambarkan perkembangan variabel
(www.google.com)
aktivitas
penulis
menggunakan
Diskriptif
digunakan
penelitian
melihat
menilai
pembahasan, yaitu variabel harga saham,
perdagangan yang normal. Investor akan
tingkat bunga, dan volume perdagangan
menilai laporan informatif, dalam arti
saham serta penggambaran atas hasil dari
apakah
ketiga
investor
informasi
tersebut
membuat
variabel
keputusan dalam melakukan pembelian
Analisis
atau penjualan.
menghitung
menjadi
untuk
volume perdagangan digunakan untuk apakah
yang
metode
tersebut.
fokus
Sedangkan
Kuantitatif digunakan dan
mengukur
untuk
pengaruh
penulis
variabel bebas baik secara parsial maupun
volume
bersama-sama terhadap variabel tidak
perdagangan saham adalah instrumen
bebas. Adapun metode yang digunakan
yang
adalah
Dari
uraian
menyimpulkan
berisi
di
atas
bahwa
informasi
aktivitas
permintaan
Semakin
tinggi
tentang
dan
oleh
penawaran.
permintaan
dan
penawaran dalam pasar modal, semakin besar pengaruhnya terhadap fluktuasi harga saham di pasar bursa efek.
dilakukan
untuk
mengetahui pengaruh harga saham dan tingkat
bunga
terhadap
statistik
dengan
alat
analisanya regresi/korelasi sederhana dan berganda, analisis koefisien determinasi dan analisis uji hipotesis.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PT Semen Cibinong, Tbk yang
METODE PENELITIAN Penelitian
metode
volume
perdagangan saham PT Holcim, Tbk. Data diperoleh dari Bursa Efek Jakarta berupa data harga saham harian dari tahun 2003 sampai dengan 2011, tingkat bunga
baru-baru ini berubah nama menjadi PT. Holcim
Indonesia,
Tbk
merupakan
pemain terbesar ketiga di Indonesia dengan kapasitas terpasang sebesar 7,9 juta ton dan terbagi di kedua pabriknya di Narogong dan Cilacap. Dengan produksi yang tercapai pada tahun 2005 sebesar 6,5
juta ton, PT Holcim Indonesia menguasai
Indonesia, Tbk tampaknya merupakan
pangsa pasar sebesar 15,2 %. Peningkatan
bagian
pendapatan
sehingga
Perusahaan semen yang saat ini sudah
mencapai Rp3 triliun lebih pada tahun
berada di lebih dari 70 negara di seluruh
2005
Holcim
dunia dan pada tahun 2005 menjual 110,6
Indonesia, Tbk berhasil membukukan
juta ton semen tersebut berhasil menjual
laba bersih sebesar Rp545 miliar, suatu
semen dan klinker sebanyak 6,6 juta ton,
kenaikan sebesar 58 % dibandingkan
atau kurang lebih 6 % dari penjualan
dengan tahun sebelumnya.
global
sebesar
telah
27
membuat
%
PT
Sementara itu, PT Holcim Indonesia melaporkan
bahwa
menargetkan
untuk
perusahaan meningkatkan
dari
strategi
mereka.
global
Holcim
mereka.
International
dewasa ini secara agresif melakukan berbagai
akuisisi
di
seluruh
dunia,
terakhir di India, maupun juga melakukan
produksinya menjadi 7,9 juta ton. Ini
investasi
berarti
bahwa
seperti di Ste. Genevieve, di daerah
tersebut
akan
produksi
tahun
memanfaatkan
2006 seluruh
kapasitas yang ada. PT Holcim Indonesia,
pembangunan
Mississipi,
Amerika
pabrik
Serikat
baru
dengan
kapasitas 4 juta ton per tahunnya.
Tbk juga merencanakan investasi baru di
Dengan perkembangan yang positif
luar yang selama ini menjadi daerah
di Indonesia, serta dengan dukungan yang
produksinya, yaitu Cibinong dan Cilacap.
kuat dari induk perusahaan mereka di
Perusahaan tersebut merencanakan untuk
Swiss, PT Holcim Indonesia sungguh
melebarkan sayap ke Jawa Timur, yaitu
akan tampil sebagai pesaing yang kuat di
dengan melakukan pembangunan pabrik
tahun-tahun
di sebelah barat Surabaya.
investasi pabrik baru di Jawa Timur akan
Dengan
investasi
mendatang.
Rencana
greenfield
menambah kapasitas mereka menjadi
tersebut, maka PT Holcim memiliki
lebih dari 10 juta ton. Sementara itu
wilayah produksi di tiga pasar yang
lokasinya yang tersebar di tiga propinsi
penting, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah
memungkinkan
mereka
dan nantinya Jawa Timur. Investasi
efisiensi
biaya
sebesar 300 juta dolar AS tersebut
Perkembangan tersebut akan memberikan
diperkirakan akan menambah kapasitas
sumbangan bagi semakin kuatnya posisi
produksinya dengan sekitar 2,5 juta ton.
Holcim
Ekspansi yang dilakukan oleh PT Holcim
semen terbesar kedua di dunia.
dalam
Cement
melakukan distribusinya.
sebagai
perusahaan
Data harian harga saham PT Holcim
dengan 2011, telah dihitung rata-rata
Indonesia Tbk. yang diperoleh dari Bursa
persemesternya
Efek Jakarta
sebagai berikut:
dari tahun 2003 sampai
dan
diperoleh
hasil
Tabel 1: Perkembangan Harga Saham Tahun 2003 – 2011
Tahun
Semester (n) 2003 1 2 2004 1 2 2005 1 2 2006 1 2 2007 1 2 2008 1 2 2009 1 2 2010 1 2 2011 1 2 Sumber: data diolah
Harga Saham X1 188.00 394.28 368.38 393.53 538.13 473.78 611.83 571.88 716.40 1,252.37 1,227.02 766.77 719.27 1,437.74 1,985.52 2,302.69 2,062.05 1,974.90
Dari data di atas diperoleh gambaran
Perubahan Harga Saham 206,28 (25,90) 25.15 144.60 (64.35) 138.05 (39.95) 144.52 535.97 (25.35) (460.25) (47.50) 718.47 547.78 317.17 (240.64) (87.15) Sementara
itu,
% Perubahan 109.72 (6.57) 6.83 36.74 (11.96) 29.14 (6.53) 25.27 74.81 (2.02) (37.51) (6.19) 99.89 38.10 15.97 (10.45) (4.23) dari
data
Bank
adanya perubahan (naik turunnya) harga
Indonesia diperoleh data tentang besarnya
saham PT Holcim Indonesia, Tbk. dari
suku bunga Bank Indonesia selama periode
tahun 2003 sampai dengan 2011.
2003 sampai dengan 2011 sebagai berikut:
Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tabel 2: Perkembangan Tingkat Bunga tahun 2003 – 2011 Semester Tingkat bunga Perubahan % Perubahan tingkat bunga 1 11.15 2 9.40 (1.75) (15.70) 1 11.25 1.85 19.68 2 11.25 0.00 0.00 1 8.41 (2.84) (25.24) 2 10.54 2.13 25.33 1 12.66 2.12 20.11 2 11.00 (1.66) (13.11) 1 9.00 (2.00) (18.18) 2 8.20 (0.80) (8.89) 1 8.20 0.00 0.00
2 2009 1 2 2010 1 2 2011 1 2 Sumber: Data primer diolah
8.12 7.75 6.54 6.50 6.50 6.70 6.45
Dari data tersebut di atas dapat
(0.08) (0.37) (1.21) (0.04) 0.00 0.20 (0.25)
atau
sebesar
25,33
(0.98) (4.56) (15.61) (0,61) 0.00 3.08 (3.73)
%,
sedangkan
dilihat tingkat suku Bank Indonesia
penurunan harga saham tertinggi terjadi
mengalami fluktuasi/naik-turun dengan
pada tahun 2005 semester 1, yaitu sebesar
kenaikan tingkat bunga tertinggi terjadi
2.84 atau 25,24 %.
pada tahun 2005 semester 2 sebesar 2.13
Tabel 3: Perkembangan Volume Perdagangan Saham tahun 2003 – 2011 Tahun
Semester (n) 2003 1 2 2004 1 2 2005 1 2 2006 1 2 2007 1 2 2008 1 2 2009 1 2 2010 1 2 2011 1 2 Sumber: Data diolah
Volume Perdagangan Saham (Y) 10,345,382.58 20,443,167.05 14,986,030.17 23,746,420.80 21,901,919.23 15,490,962.24 21,301,382.36 13,474,288.87 21,776,637.57 14,069,668.47 13,713,912.62 9,218,902.07 17,068,866.96 16,322,487.94 12,163,043.88 9,625,848.60 8,414,520.47 4,757,507.57
Perubahan Volume Perdagangan Saham
Perubahan (%)
10,097,784.47 (5,457,136.88) 8,760,390.63 (1,844,501.57) (6,410,956.99) 5,810,420.12 (7,827,093.49) 8,302,348.70 (7,706,969.10) (355,755.85) (4,495,010.55) 7,849,964.89 (746,379.02) (4,159,444.06) 2 (2,537,195.28) (1,211,328.13) (3,657,012.90)
97.61 (26.69) 58.46 (7.77) (29.27) 37.51 (36.74) 61.62 (35.39) (2.53) (32.78) 85.15 (4,37) (25.48) (20.86) (12.58) (43.46)
Dari tabel 3 di atas menunjukkan
0.429 serta koefisien determinasi (KD)
kenaikan volume perdagangan saham
18,40 % menunjukkan bahwa hubungan
tertinggi terjadi pada tahun 2003 semester
antara variabel harga saham dan tingkat
2 sebesar 10,097,784.47 atau sebesar
bunga dengan volume perdagangan saham
97,61 %, sedangkan penurunan volume
cukup kuat.
perdagangan saham tertinggi terjadi pada tahun 2006 semester 2, yaitu sebesar 7,827,093.49 atau sebesar 36,74 % .
diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, terdapat hubungan negatif dengan volume
perdagangan saham PT Holcim Indonesia, Tbk. Hal ini terbukti dengan persamaan regresi yang diperoleh yaitu
Y =
10,125,841.67 + (-4,812.65) X1 dengan koefisien korelasi (r) sebesar – 0.150. dan koefisien determinasi (KD) sebesar 2.25 %.
antara tingkat bunga Bank Indonesia dengan volume perdagangan saham PT Holcim Indonesia, Tbk. Hasil perhitungan diperoleh
persamaan
regresi
Y
=
2,630,950.53 + 1,383,976.19 X2 dengan koefisien korelasi (r)
sebesar = 0.490
dan koefisien determinasi (KD) sebesar 24.01 %. Ketiga,
perdagangan
menunjukkan
t
hitung
saham =
0.6072,
sedangkan t tabel = 1.746. Hal ini berarti bahwa t hitung < t tabel sehingga
tidak
terdapat
pengaruh
antara harga saham dengan volume perdagangan saham. 2. Hasil Uji t tingkat bunga dengan volume
perdagangan
menunjukkan hasil t
hitung
saham = 2.250,
sedangkan t tabel = 1.746. Hal ini berarti bahwa
Kedua, terdapat hubungan positif
terdapat
thitung
>
pengaruh
ttabel
sehingga
hubungan
yang
signifikan antara tingkat bunga dengan volume perdagangan saham. 3. Hasil perhitungan dengan uji F (secara bersamaan) untuk harga saham (X1) dan
tingkat
volume
(X2)
bunga
perdagangan
terhadap
saham
(Y),
menunjukkan hasil Fhitung = 1.052, sedangkan Ftabel = 3.739, sehingga
dengan
menggunakan
rumus regresi berganda diperoleh hasil Y = 14,662,724.4 + 307.697X1 + 486.225X2
dan
1. Hasil Uji t harga saham dengan volume
Dari hasil pengujian hipotesis, maka
antara harga saham
Hasil Uji Hipotesis
korelasi berganda (R12) sebesar
Fhitung
<
Ftabel
terdapat
pengaruh
sehingga yang
tidak
signifikan
secara bersamaan antara harga saham
dan tingkat bunga terhadap volume
saham persamaannya adalah Y =
perdagangan saham.
2,630,950.53 + 1,383,976.19 X2 berarti hubungan tingkat bunga Bank terhadap
Simpulan Berdasarkan hasil paparan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Hasil analisis variabel harga saham dalam
kaitannya
dengan
volume
perdagangan PT Holcim Indonesia, Tbk. menunjukkan bahwa kenaikan harga saham sebesar Rp1,- akan dapat menurunkan
volume
perdagangan
saham sebesar 4.812,65 lembar saham, dan koefisien (-0.150)
korelasi (r)
menunjukkan
sebesar bahwa
hubungan kedua variabel ini sangat lemah. dan koefisien determinasi (KD) sebesar
2.25 %. Berarti bahwa
pengaruh
harga
volume
saham
perdagangan
terhadap
saham
PT
Holcim Indonesia hanya sebesar 2,25 % sedangkan 97,75 % dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini juga diperkuat dengan hasil perhitungan t hitung yang lebih besar dari t tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan harga saham
tidak
berpengaruh
secara
signifikan pada volume perdagangan saham PT Holcim Indonesia, Tbk. 2. Hasil perhitungan regresi sederhana (secara parsial) untuk tingkat bunga (X2)
dengan
volume
perdagangan
Indonesia
adalah
positif/setiap
kenaikan tingkat bunga sebesar 1 %, maka
akan
meningkatkan
volume
saham
sebesar
perdagangan
1,383,976.19 lembar saham. Hal ini diperkuat dengan hasil perhitungan korelasi sederhana yang menghasilkan Koefisien korelasi (r) sebesar
0.490
yang
antara
berarti
hubungan
keduanya cukup kuat dan signifikan serta
koefisien
determinasi
(KD)
sebesar 24,01 % yang berarti bahwa pengaruh volume
tingkat
bunga
perdagangan
terhadap
saham
PT
Holcim Indonesia, Tbk adalah sebesar 24.01 %, selebihnya 75.99 % berasal dari faktor lain . 3. Hasil perhitungan Penghitungan uji F (secara bersamaan) untuk harga saham (X1) dan tingkat bunga (X2) terhadap volume
perdagangan
membuktikan
saham
Fhitung
=
(Y) 1.052,
sedangkan Ftabel = 3.739, sehingga Fhitung
<
Ftabel
sehingga
tidak
terdapat
pengaruh
hubungan
yang
signifikan secara bersamaan antara harga
saham
dan
tingkat
bunga
terhadap volume perdagangan saham
volume
perdagangan
saham
PT
Holcim Indonesia, Tbk.
Saran 1. Karena
harga saham PT Holcim
Indonesia tidak terlalu berpengaruh terhadap
volume
perdagangan
sahamnya, maka sebaiknya perusahaan memperhatikan faktor-faktor lain di
Husnan, Suad. 2001. Dasar-Dasar Portofolio dan Analisa Saham. Airlangga. Husnan, Suad, 2001. Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas Investasi Pasar Modal. Yogyakarta: Graha Ilmu. Irham Fahmi, 2006. Analisis Investasi dalam Perspektif Ekonomi dan Politik. Bandung: PT Refika Aditama.
perusahaan, reputasi Komisaris, dan
Kamaruddin, Ahmad. 2004. Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio. Jakarta: PT Rineka Cipta.
lain-lain yang belum diteliti dalam
Karl,
luar harga saham, seperti reputasi
penelitian ini 2. Tingkat bunga Bank Indonesia ternyata mempuntyai pengaruh yang cukup signifikan. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus memperhatikan kondisi moneter dan fiskal baik nasional maupun internasional.
DAFTAR PUSTAKA Ana, Rokhmatussa’dyah. 2009. Hukum Investasi & Pasar Modal. Jakarta: Sinar Grafika. Arthur, J. Keown. 2002. Pengetahuan tentang Saham. Kumpulan artikel Ekonomi. Darmadji. 2003. Risiko Investor dalam Memiliki Saham. Kumpulan artikel Ekonomi.
Fair. 2001. Pengantar Ilmu Ekonomi. Edisi revisi. Jakarta: Bina grafika.
Miskhin, S. Frederick. Ekonomi uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. Ramirez, and Khan. 2004. Teori Tentang Suku Bunga. Matematika Ekonomi. Yogyakarta: Graha ilmu. Siamat, Dahlan. 2001. Manajemen Lembaga Keuangan Bank dan Jakarta: Lembaga Keuangan. Salemba Empat. Sugiono, 2002. Penelitian. Persada.
Statistika Untuk Jakarta: Grafindo
Sunariyah, 2004. Pengetahuan tentang Pasar Modal Bank dan lembaga Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. Sutoyo, dan Prasetyo, 2003. Pengaruh Permintaan dan Penawaran terhadap Saham. Kumpulan Artikel Teori Ekonomi.
PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA JUAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR HONDA PT ASTRA HONDA MOTOR, Tbk Abdul Muis *) ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas produk dan harga jual terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda PT Astra Honda Motor, Tbk. Subjek penelitian ini adalah konsumen dan calon konsumen PT Astra Honda Motor, Tbk. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak, sampel pada penelitian ini sebanyak 50 orang dari 100 orang populasi. Kualitas produk memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda. Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai t hitung = 3,103, sedangkan nilai t tabel pada α 5 % = 2,045. Dengan demikian nilai t hitung > nilai t tabel, sehingga hipotesis H1 diterima. Harga jual mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda. Nilai t hitung sebesar 5,508, dengan demikian nilai t hitung > nilai t tabel, sehingga hipotesis H1 diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan harga jual secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,658 artinya bahwa 65,8 % peningkatan keputusan pembelian sepeda motor Honda disebabkan oleh kualitas produk dan harga jual, sedangkan sisanya 34,2 % dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dianalisis. Kata kunci : Kualitas Produk, Harga Jual, dan Keputusan Pembelian. ABSTRACT
This study aims to determine how much influence the product quality and price on purchase decisions Honda motorcycles of PT Astra Honda Motor, Tbk. The subjects of this study were customers and prospects PT Astra Honda Motor, Tbk. Sampling was done by random sampling in this study were 50 people out of 100 people population. Product quality has a positive influence on purchase decisions of Honda motorcycles. Based on the results of data processing, the value of t = 3.103, while the value of t tables on α 5% = 2.045. Thus the value of t count > t table, so the hypothesis H1 accepted. The selling price has a positive influence on purchase decisions Honda motorcycles is caused by t value of 5.508 Thus the value of t count > t table, so the hypothesis H1 accepted. The results showed that the quality of the product and the selling price together have a positive influence on purchase decisions of Honda motorcycles. The coefficient of determination (R2) of 0.658 means that the 65.8% increase in the purchase decision of Honda motorcycles are caused by the quality of the product and the selling price, while the remaining 34.2% is influenced by other factors not analyzed.
Keywords: Quality of Product, Price of Sale and Purchase Decision.
*
) Dosen Universitas Nusa Bangsa
siap
PT Astra Honda Motor Tbk yang
yang
memproduksi dan mengelola pemasaran
semakin ketat dan kompetitif dengan
sepeda motor Honda, dimana perusahaan
perusahaan pesaing lain baik di dalam
ini
negeri
Setiap menghadapi
perusahaan persaingan
maupun
menghadapi
luar
harus bisnis
harus
berusaha
keras
untuk
negeri
untuk
memenangkan persaingan agar bisa selalu
yang
sering
tetap dihati konsumen. PT Astra Honda
globalisasi
dikatakan era dunia tanpa batas. Dengan
Motor
Tbk
demikian lingkungan yang dihadapi suatu
dengan
harga
perusahaan juga akan menjadi semakin
dibandingkan dengan perusahaan lain.
kompleks.
persaingan
Termasuk di dalamnya kualitas promosi
semakin lama semakin tinggi. Secara
dan kualitas produk itu sendiri sebagai
nasional walaupun ekspor merupakan
nilai jual. Fokus perhatian manajemen
salah
dapat
pemasaran
adalah
memberikan tambahan/pemasukan devisa
pelanggan
dan
negara, namun kompleksitas persaingan
mekanisme
perusahaan
yang dihadapi perusahaan tersebut akan
berlomba-lomba
memaksa setiap perusahaan untuk selalu
menawarkan “value“ bagi pelanggannya
berusaha meningkatkan kualitas produk,
dan perusahaan yang berhasil mengikat
menjaga harga jual dan pelayanannya
seorang pelanggan adalah perusahaan
terhadap konsumen. Dalam persaingan
yang berhasil menyajikan superior value.
satu
Kompleksitas
jenis
usaha
yang
bisnis yang kompetitif ini, syarat agar
menawarkan yang
produknya
cukup
bersaing
pelanggan, pesaing. dan
menghasilkan
calon Dalam pesaing dan
Para pengusaha sebagai produsen
suatu perusahaan dapat sukses serta
tidak
bertahan dalam persaingan tersebut adalah
menciptakan suatu produk atau jasa
bagaimana berusaha mencapai tujuan
semata, tetapi juga disertai kemampuan
untuk menciptakan dan mempertahankan
untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan
pelanggan yang ada. Agar tujuan tersebut
konsumen akan suatu produk atau jasa.
tercapai, maka setiap perusahaan harus
Pengusaha
dapat menghasilkan dan menyampaikan
mencari faktor-faktor yang memengaruhi
barang
diinginkan
konsumen dalam memilih suatu produk
konsumen sesuai dengan kebutuhan dan
dan menyusun strategi pemasaran yang
keinginannya.
tepat, sehingga dapat mendominasi pasar
dan
jasa
yang
yang
saja
ada.
sekedar
bertugas
berlomba-lomba
Sedangkan
dari
untuk
untuk
pihak
konsumen sendiri dituntut untuk semakin
serta pemilihan tempat di mana pembelian
kritis
tersebut akan dilakukan.
dalam
memilih
barang
kebutuhannya. Di samping mode terbaru,
Berdasarkan pada pertimbangan
juga perlu diperhatikan oleh konsumen
masalah di atas, maka penenelitian ini
adalah
diarahkan pada
keselamatan
dalam
dan
berkendaraan
kenyamanan ramah
timbul dengan memperhatikan unsur-
lingkungan karena begitu banyak pilihan
unsur variabel yaitu keputusan pembelian
di pasaran. Salah satu upaya untuk
sepeda motor Honda PT Astra Honda
mengenali
yang
Motor Tbk oleh pelanggan perusahaan
menjadi sasaran penjualan adalah dengan
yang juga dipengaruhi oleh kualitas
mempelajari bagaimana prilaku mereka
produk dan harga. Dari segi harga
dalam membeli suatu barang atau produk
ternyata produk yang ditawarkan cukup
tertentu. Pada dasarnya setiap kegiatan
bersaing,
pembeliaan yang nyata merupakan salah
digunakan juga demikian, dan kualitas
satu tahap dari keseluruhan proses mental
produk tidak kalah bahkan pada jenis
dan kegiatan-kegiatan fisik lainnya yang
tertentu menjadi leading di kelasnya bila
terjadi dalam proses pembelian pada suatu
dibandingkan dengan produk pesaing.
periode
Sehubungan
keadaan
waktu
dan
permasalahan yang
konsumen
serta
pemenuhan
dari
segi
promosi
dengan
yang
banyaknya
kebutuhan tertentu. Umumnya sebelum
persaingan penjualan sepeda motor di
perilaku membeli terjadi didahului oleh
pasaran, maka PT Astra Honda Motor
adanya
Tbk
minat
atau
keinginan
untuk
yang
merupakan
salah
satu
membeli yang didorong oleh suatu motif
perusahaan yang mengelola pemasaran
tertentu. Minat membeli antara individu
sepeda motor Honda
yang satu dengan yang lain tidak selalu
mengantisipasi
sama dan hal ini selalu dipengaruhi oleh
dengan memperhatikan beberapa hal yang
banyak
faktor.
mengakses
berhubungan
webside
perusahaan,
ini
pemasaran.
Dengan saat
pihak
di Jakarta yang
persaingan
dengan Proses
tersebut
peningkatan penelitian
ini
konsumen lebih rasional dan lebih cermat
diharapkan dapat memberikan penalaran
dalam
serta
ilmiah, dan informasi-informasi yang
mengumpulkan informasi mengenai suatu
berkait dengan aspek pemasaran terutama
produk atau barang yang akan dibelinya
variabel-variabel
melakukan
pembelian
yang
diteliti,
yaitu
kualitas produk, harga dan bagaimana
hubungannya
dengan
keputusan
pembelian sepeda motor Honda dari PT Astra Honda Motor Tbk.
a. Manfaat Teoritis
Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: kualitas
berpengaruh
Honda Motor Tbk.
Manfaat Penelitian
Perumusan Masalah
1. Apakah
keputusan pembelian pada PT Astra
produk
terhadap
Penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberi sumbangan pemikiran bagi dapat
keputusan
pembelian pada PT Astra Honda Motor Tbk?
perusahaan
untuk
memecahkan
membantu
masalah
meningkatkan
guna
keputusan pembelian
sepeda motor Honda PT Astra Honda
2. Apakah harga jual dapat berpengaruh
Motor Tbk di masa yang akan datang.
terhadap keputusan pembelian pada PT
b. Manfaat Praktis
Astra Honda Motor Tbk? 3. Apakah kualitas produk dan harga jual secara
bersama-sama
berpengaruh
terhadap keputusan pembelian
pada
Penelitian
ini
diharapkan
dapat
dijadikan sebagai masukan kepada instansi terkait sebagai pedoman dalam meningkatkan keputusan pembelian
PT Astra Honda Motor Tbk?
sepeda motor Honda PT Astra Honda
Tujuan Penelitian
Motor Tbk.
Tujuan dalam penelitian ini adalah
KAJIAN LITERATUR
sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
kualitas produk terhadap
Keputusan Pembelian Seorang
konsumen
sebelum
keputusan pembelian pada PT Astra
memutuskan membeli suatu produk, maka
Honda Motor Tbk.
pada dasarnya akan melakukan suatu
2. Untuk mengetahui seberapa besar
proses pengambilan keputusan terlebih
terhadap
dahulu. Proses pengambilan keputusan
keputusan pembelian pada PT Astra
merupakan tahapan konsumen dalam
Honda Motor Tbk.
memutuskan suatu produk tertentu yang
pengaruh
harga
jual
3. Untuk mengetahui seberapa besar
menurutnya sudah paling baik. Menurut
kualitas produk dan harga jual secara
Dharmesta
bersama–sama
perusahaan menjalin hubungan dengan
memengaruhi
(2000:
18)
keberhasilan
pelanggan, sehingga dapat bertahan dalam
jangka
panjang
mempertahankan pelanggan
secara
dan
dapat
hubungan
dengan
berkesinambungan
oleh
individu
Pengaruh
dan
individu
berupa:
ketentuan-ketentuan
bagi perusahaan tersebut. Minat membeli
pengaruh
lingkungan
merupakan
informasi,
perilaku
besar
minat
situasi,
kelompok, keluarga, kebudayaan, dan
merupakan suatu keunggulan kompetitif
seberapa
lingkungannya.
lain.
Sedangkan
berupa: belajar,
proses
motivasi,
seseorang untuk membeli atau seberapa
kepribadian,
psikografis,
kepercayaan,
dorongan yang dimiliki seseorang untuk
sikap,
komunikasi.
Hasil
memiliki niat membeli kembali. Dapat
keputusan konsumen tersebut dengan
dikatakan minat
kekuatan
ini akan melahirkan
dan
kehendak
untuk
akhir
membeli
frekuensi pembelian, oleh karena itu
(willingness to buy) sebagai alternatif lain
dimensi minat pembelian adalah besarnya
dari
minat, merupakan “likely hood” atau
(purchase decision).
seberapa besar kemungkinan terjadinya
istilah
dalam membeli suatu produk dibagi dalam
beberapa
Kebutuhan
tahapan,
yaitu:
(1)
(needs), (2) Pengakuan
(recognition), (3) Pencarian (search), (4)
Keputusan (decision), dan (5) Evaluasi (evaluation).
Cara konsumen dalam memilih produk dipengaruhi oleh pengalaman dan kebiasaan masa lalu yang menyenangkan. Faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal dari individu, serta kekuatan pendorong (stimulus) akan menentukan respon konsumen dalam pengambilan keputusan. Dalam melakukan keputusan untuk membeli suatu produk, maka seorang konsumen sangat dipengaruhi
pembelian
1. Strategi Pemasaran
pembelian. Selanjutnya Kotler & Susanto (2000:31) proses pengambilan keputusan
keputusan
Masyarakat menyamakan
umum
makna
pemasaran
dengan penjualan, perdagangan dan distribusi. kenyataannya
Pada
hal
ketiganya
dalam merupakan
bagian kecil dari kegiatan pemasaran. Menurut Swastha (2005: 24) proses pemasaran harus dimulai jauh hari sebelum organisasi mulai berproduksi sampai
dengan
setelah
pelanggan
menerima produk yang diproduksi tadi. Perusahaan
yang
menjalankan
usahanya harus dapat menentukan strategi yang tepat agar usaha yang dilakukan dapat maju dan berkembang pesat. Dalam pemasaran, maka strategi yang dapat ditempuh oleh perusahaan meliputi: (1) Memilih konsumen yang
dituju, (2) Mengidentifikasi keinginan
promosi
konsumen,
mempengaruhi dan membujuk serta
dan
(3)
Menentukan
adalah
mengingatkan
marketing mix.
menginformasikan,
konsumen
tentang
yang
perusahaan dan produknya. Tujuan
mix,
melakukan promosi dapat dihubungkan
strategi pemasaran yang diterapkan,
dengan peran khusus setiap komponen
yakni
pasar,
dalam pemasaran. Menurut Cravens &
yang tepat,
Piercy (2004: 17) promosi penjualan
melakukan perbaikan dan penyesuaian
seperti pameran dapat digunakan untuk
mutu serta kualitas terhadap produk
mencapai
yang
bauran promosi. Menurut Swastha
Pada
perusahaan
berorientasi
pada
riset
marketing
dan
analisis
penetapan harga jual
diproduksinya,
melakukan
berbagai
tujuan
dalam
kegiatan promosi agar produk lebih
(2005:
dikenal
dan
informasi atau persuasif satu arah yang
menggunakan sistem distribusi yang
dibuat untuk mengarahkan seseorang
tepat untuk memasarkan produknya.
atau organisasi kepada tindakan yang
Dengan demikian maka terlihat jelas
menciptakan
pertukaran
dalam
bahwa perusahaan harus melakukan
pemasaran.
Jadi
dalam
berbagai
mempromosikan suatu produk berarti
oleh
konsumen
macam
melayani
usaha
konsumennya.
dilakukan
agar
dalam
Hal
ini
12)
promosi
adalah
arus
perusahaan memperkenalkan mutu dan
konsumen
tidak
harga
kebutuhannya
akan
menggambarkam image perusahaan
produk yang diinginkan ke produk dari
ketengah-tengah konsumen maupun
perusahaan sejenis yang lain. Untuk
calon konsumen. Promosi dapat diukur
itulah
melalui daya tarik promosi, jangkauan
mengalihkan
perusahaan
selalu
untuk memenuhi kebutuhan
berusaha
keinginan
konsumen
dan
semaksimal
mungkin.
dan
frekuensi
efektivitas
sekaligus
promosi
promosi.
dan
Promosi
konsumen
lebih
sensitive terhadap harga dan signal
Promosi penting
adalah yang
salah
satu
memengaruhi
persepsi konsumen terhadap suatu produk
promosi,
menyebabkan
2. Promosi
faktor
produknya
yang
dihasilkan.
Tujuan
promosi
berpengaruh
positif
pada
perilaku konsumen dalam pemilihan suatu produk. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan
memiliki
berbagai macam tujuan
dikarenakan kegiatan promosi yang
yaitu: (1) Modifikasi tingkah laku;
tidak terencana dengan baik dalam
Kegiatan promosi diharapkan dapat
sebuah strategi yang tepat.
menciptakan image produk kepada masyarakat, dengan produk yang sudah
3. Hubungan Promosi Keputusan Pembelian
Studi Kopalle dan Lehmann
dikenal oleh masyarakat diharapkan dapat
mempengaruhi
keputusan
dengan
(2000:
19)
dan
penelitian
yang
pembelian masyarakat terhadap produk
dilakukan Andrews (2000) tentang
yang
pengaruh promosi terhadap permintaan
sudah
dikenalnya,
(2)
Memberitahu; Kegiatan promosi juga
barang
bertujuan
kepercayaan dan penilaian konsumen
untuk
memberitahukan
menyimpulkan
keberadaan produk di masyarakat, hal
terhadap
ini bermanfaat terutama pada produk
dengan membina hubungan erat antara
baru yang sedang diluncurkan di
produsen dengan konsumen melalui
pasaran, dengan promosi diharapkan
pendekatan
masyarakat
tepat. Mela dan Gupta (2000: 54)
mendapatkan
informasi
produk
bahwa
dapat
strategi
dibangun
promosi
yang
tentang keberadaan suatu produk, (3)
mengembangkan
Membujuk; Kegiatan promosi yang
model parameter yang memengaruhi
efektif
mampu
timbulnya permintaan dan kuantitas
persuasif
pembelian untuk mengetahui dengan
sehingga
setelah
pasti apakah peningkatan promosi
mendapatkan
informasi
kepada
membawa
konsumen manfaat
(membujuk) konsumen
telah
bermacam-macam
memengaruhi
keputusan
yang lengkap tentang produk yang
pembelian ulang produk dalam jangka
ditawarkan diharapkan dapat berubah
panjang
pola pikirnya dan memutuskan untuk
permintaan akan produk di pasaran.
membeli produk yang ditawarkan, dan
Promosi
(4) Mengingatkan; Kegiatan promosi
menarik akan memudahkan konsumen
bermanfaat pula sebagai pengingat
dalam menilai suatu produk karena
terhadap
yang
konsumen dihadapkan pada beberapa
sudah beredar dimasyarakat tetapi
spesifikasi produk dengan keunggulan
selama
masing-masing.
produk
ini
perusahaan
kurang
mendapatkan
perhatian dari masyarakat luas, hal ini
yang
yang
akan
meningkatkan
dilakukan
secara
Berdasarkan
pembahasan
di
yang diterima yang dialami berdasarkan
atas, maka yang dimaksud dengan
pengalaman
keputusan pembelian
mempengaruhi
yang
selalu
akan
adalah
suatu
dilakukan
oleh
diterima mengenai rating yang diberikan
konsumen maupun calon konsumen
kualitas akan memengaruhi kepuasan
dalam
pelanggan.
tindakan
yang
menetapkan
sikap
untuk
membeli suatu produk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada.
umum
kualitas
dapat
didefinisikan sebagai sesuatu keunggulan, kelebihan ataupun keistimewaan suatu produk. Menurut Zeithaml & Bitner (2000:16) kualitas yang dirasakan dapat didefinisikan konsumen
sebagai
akan
suatu
penilaian
keunggulan
ataupun
keistimewaan secara menyeluruh terhadap suatu produk. Selanjutnya kualitas adalah suatu bentuk penilaian yang menyeluruh atas suatu produk yang hampir sama dengan pendirian. Terdapat dua macam kualitas, yaitu: (1) Kualitas Afektif, yaitu kualitas yang dirasakan sebagai suatu bentuk penilaian yang menyeluruh atas suatu produk atau suatu penaksiran nilai yang sifatnya global, dan (2) Kualitas Kognitif,
yaitu
kesimpulan
suatu
tentang
penarikan
kualitas
yang
didasarkan pada isyarat-isyarat tingkat rendah
dan
kualitas
evaluasi
produk
secara
menyeluruh. Harapan dari pelanggan akan kualitas secara keseluruhan dan kualitas
nilai
menyimpulkan konsumen
menggunakan
Kualitas Produk Secara
Untuk
terhadap
yang
suatu biasanya
isyarat-isyarat
yang
menandakan kualitas tersebut, isyarat tersebut telah dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) Isyarat Intrinsik, yaitu isyarat-isyarat yang meliputi komposisi fisik suatu produk. Contoh misalnya bentuk atau kemasan, dan (2) Isyarat Ekstrinsik,
yaitu
isyarat-isyarat
yang
terkait dengan produk tetapi bukan pada bagian fisik produk itu sendiri. Contohnya adalah harga, merek, iklan atau informasi. Sifat dari isyarat ekstrinsik adalah bukan produk spesifik sehingga dapat menjadi indikator umum kualitas. Kualitas produk
dapat dibedakan dalam delapan dimensi, yaitu: (1) Performance (Kinerja), (2) Feature, (3) Reliability (Kehandalan), (4) Conformance (Kesesuaian), (5) Durability
(Keawetan), (6) Serviceability, (7) Estetik, dan (8) Image. Namun demikian beberapa pendapat menyatakan bahwa kualitas produk pada
tidak dapat diobservasi sampai produk
tersebut
dibeli
dan
digunakan, hal itu berarti pengalaman
dapat digunakan dengan baik untuk
konsumen. Menurut Olshavsky (2000: 28)
menilai kualitas suatu produk. Kualitas
bahwa pertimbangan dalam menentukan
produk sebagai keunggulan suatu produk
pilihan merek harus memandang kualitas
terhadap penilaian konsumen memiliki
sebagai bentuk evaluasi produk secara
empat indikator, yaitu: (1) Kemasan, (2)
menyeluruh. Kualitas merupakan bahan
Keawetan, (3) Keandalan, dan (4) Mudah
pertimbangan
digunakan.
merupakan proposal yang lebih tinggi dari
Selanjutnya Zeithaml & Bitner (2000:
21)
bahwa
yang
ada
dan
dan
kualitas
hanya
dapat
dapat
diperoleh sebelum pembelian atau dalam
dijabarkan secara lebih kompleks sebagai
pencaharian atribut yang ada dan hanya
superior
atau
kualitas
yang
keunggulan,
sebagai tentang
produk
superior
Secara
sehingga
dapat diperoleh dengan mengonsumsi
dapat
atau sering dikatakan sebagai atribut
dipersepsikan
didefinisikan konsumen
kualitas
atribut
nilai
pernyataan
tradisional
dikatakan
sebagai
pabrikan,
namun
atau
Berdasarkan pembahasan di atas,
keseluruhan.
maka yang dimaksud dengan kualitas
keunggulan secara
pengalaman.
kualitas tanggung
dapat
produk adalah suatu keunggulan mutu
jawab
dari
suatu
produk
yang
dihasilkan
aplikasi
berdasarkan keinginan para pemakai atau
konsep serta metode peningkatan kualitas
konsumen yang mana memberikan nilai
merupakan hal yang paling utama untuk
tambah atas produk tersebut.
meningkatkan bisnis.
demikian
kinerja
Program
semua
peningkatan
fungsi
dikembangkan tidak hanya pada lini produk saja melainkan mencakup semua fungsi bisnis sehingga proses pemesanan menjadi tugas bagi peningkatan kualitas. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka
peningkatan
kualitas
Harga Jual
kualitas
harus
mempunyai hubungan dengan persepsi konsumen tentang kualitas itu sendiri. Setiap kegiatan perusahaan hendaknya diarahkan pada keinginan dan kebutuhan
Harga merupakan salah satu faktor penentu dalam pemilihan produk yang berkaitan dengan keputusan membeli konsumen.
Ketika
memilih
diantara
merek-merek yang ada konsumen akan mengevaluasi harga secara tidak absolut akan
tetapi
dengan
membandingkan
beberapa standar harga sebagai referensi untuk melakukan transaksi pembelian. Menurut Doyle dan Saunders (2000: 37) menemukan bukti empiris bahwa dengan
cara
mengurangi harga maka akan
karena
alasan
ekonomis
yang
akan
meningkatkan ancaman ketika harganya
menunjukkan bahwa harga yang rendah
akan
yang
atau harga yang selalu berkompetisi
juga
merupakan salah satu variabel penting
mempertimbangkan harga yang lalu dan
untuk meningkatkan kinerja pemasaran,
bentuk pengharapan pada harga di masa
juga alasan psikologis bahwa harga sering
yang akan datang yang mungkin tidak
dianggap sebagai indikator kualitas dan
optimal,
menunda
oleh karena itu penetapan harga sering
pembelian di dalam mengantisipasi harga
dirancang sebagai salah satu instrumen
yang lebih rendah di masa mendatang.
penjualan sekaligus sebagai instrumen
Namun penurunan harga pada merek
kompetisi yang menentukan. Pengaruh
berkualitas menyebabkan konsumen akan
harga memberikan gambaran baru tentang
berpindah pada merek lain, akan tetapi
strategi komunikasi dan pemasaran untuk
penurunan
yang
meningkatkan
akan
Rumusan
dinaikkan.
menunjukkan
bahwa
apabila
berkualitas
Faktor
lain
konsumen
konsumen
harga
pada
rendah
merek tidak
kepuasan
harga
konsumen.
untuk
kepuasan
menyebabkan konsumen berpindah pada
dikemukakan secara luas, bahwa ada dua
merek yang lain dengan kualitas yang
prinsip mekanisme harga, yaitu potensial
sama. Biasanya konsumen mempelajari
menandai kualitas dari sebuah produk.
informasi harga dengan dua cara, yaitu
Penjualan
dengan disengaja atau intentional dan
kemungkinan
secara kebetulan atau insidental. Cara
tingginya kualitas produk berdasarkan
belajar secara disengaja berhubungan
harga yang tinggi pula. Jika hubungan
dengan
dan
antara biaya tinggi dan kualitas tinggi
penghafalan harga yang ada, khususnya
diketahui, konsumen dapat menduga dari
bagi merek-merek tertentu. Belajar secara
harga yang tinggi bahwa produk itu
pencarian
yang
aktif
produk
berkualitas
dapat
ditandai
tinggi oleh
dalamnya
berkualitas tinggi. Menurut Shugan dalam
perbandingan secara jelas akan harga
Bertrandias (2006: 14) konsumen yang
sekarang dengan harga sebelumnya yang
baru lebih sensitive dalam perbandingan
disimpan dalam ingatan.
harga daripada konsumen yang lama
insidental
Jadi
termasuk
harga
di
juga
merupakan
dalam
waktu
variabel penting yang digunakan oleh
pembelian.
konsumen karena berbagai alasan, baik
menciptakan
Hal
melakukan inilah
yang
kesempatan
transaksi kadang untuk
membedakan harga bagi calon konumen
Hipotesis 3
baru dikaitkan dengan harga yang sangat
H0 = Diduga bahwa Kualitas Produk dan
sensitive.
Harga Jual secara bersama–sama tidak
Berdasarkan pembahasan di atas,
berpengaruh
terhadap
Keputusan
maka yang dimaksud dengan harga jual
Pembelian pada PT Astra Honda Motor
adalah merupakan nilai dari suatu barang
Tbk.
atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang.
Berdasarkan
seseorang melepaskan
atau
nilai
tersebut
perusahaan
bersedia
barang
atau
jasa
yang
dimiliki pada pihak lain.
dapat berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian pada PT Astra Honda Motor
Jenis Penelitian
Diduga bahwa Kualitas Produk berpengaruh
Keputusan Pembelian
terhadap
pada PT Astra
Honda Motor Tbk. H1 =
dan Harga Jual secara bersama–sama
METODOLOGI PENELITIAN
Hipotesis 1
tidak dapat
Diduga bahwa Kualitas Produk
Tbk.
Hipotesis Penelitian
H0 =
H1 =
Penelitian
ini
menggunakan
metode korelasional, yaitu dapat melihat besarnya
pengaruh
variabel
bebas
terhadap variavbel terikat. Variabel bebas
Diduga bahwa Kualitas Produk
yang dimaksud yaitu kualitas produk (x1),
dapat berpengaruh terhadap Keputusan
harga jual (x2), sedangkan variabel terikat,
Pembelian pada PT Astra Honda Motor
yaitu keputusan pembelian (y).
Tbk.
Tempat dan Waktu Penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di PT
Hipotesis 2 H0 =
Diduga bahwa Harga Jual tidak
Astra Honda Motor Tbk selama 3 bulan
dapat berpengaruh terhadap Keputusan
yaitu dari
Pembelian pada PT Astra Honda Motor
dengan bulan September 2012
Tbk. H1 =
Juli
2012
sampai
Populasi dan Sampel Diduga bahwa Harga Jual dapat
berpengaruh
terhadap
Keputusan
Pembelian pada PT Astra Honda Motor Tbk.
bulan
Populasi
dalam
penelitian
ini
adalah konsumen PT Astra Honda Motor Tbk
sebanyak
100
orang.
Sampel
penelitian ini sebanyak 50 orang yang
diambil
secara acak (simple random
sampling).
Konstalasi Masalah Konstalasi Masalah
X1
Y
X2
Keterangan : Y = Keputusan Pembelian X1 = Kualitas Produk X2 = Harga Jual
Definisi Operasional
para pemakai atau konsumen yang
1. Keputusan
mana memberikan nilai tambah atas
tindakan
Pembelian adalah suatu yang
dilakukan
oleh
konsumen maupun calon konsumen dalam
menetapkan
sikap
untuk
produk tersebut. 3. Harga Jual adalah merupakan nilai dari suatu barang atau jasa yang di ukur
membeli suatu produk berdasarkan
dengan
pertimbangan-pertimbangan yang ada.
berdasarkan nilai tersebut seseorang
2. Kualitas
Produk
adalah
sejumlah
uang
di
mana
suatu
atau perusahaan bersedia melepaskan
keunggulan mutu dari suatu produk
barang atau jasa yang dimiliki pada
yang dihasilkan berdasarkan keinginan
pihak lain.
Jika CA > 0,6 maka reliable
Teknik Analisis Data Teknik
analisis
data
yang
3. Uji Regresi Linier Berganda
digunakan dalam penelitian ini adalah
a. Uji Koefisien Determinasi (R²)
sebagai berikut:
Uji
1. Uji Validitas
dilakukan
koefisien
determinasi
untuk
mengukur
Validitas dilakukan berkenaan dengan
seberapa jauh kemampuan model
ketepatan alat ukur terhadap konsep
dalam menerangkan variasi dari
yang hendak diukur sehingga benar-
variabel terikat. b. Uji F (Pengujian Simultan)
benar mengukur apa yang seharusnya
Uji F digunakan untuk menguji
diukur. Dengan rumus: rxy =
n ∑ XY - ∑ X ∑ Y
apakah
secara
n ∑ X 2 − ( ∑ X) 2 n ∑ Y 2 ( ∑ Y) 2
seluruh
variabel
mempunyai
2. Uji Realibilitas
signifikan
Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengukur
konsistensi
responden,
kriteria
dilakukan
dengan
cut-
terhadap
yang variabel
Untuk menguji koefisien regresi
menggunakan
dilakukan pengujian secara parsial yaitu untuk melihat signifikan dari
dengan
pengaruh masing-masing variabel
0,6.
off
pengaruh
c. Uji t (Pengujian Parsial)
pengujian
pengujian Cronbach Alpha. Kriteria
menggunakan
independent
dependent.
jawaban
penggunaan cronbach alpha
bersama-sama
independent
Pengambilan keputusan :
terhadap
variabel
dependent pada alpha 0,05.
Jika CA < 0,6 maka tidak reliable
ANALISA DATA Uji Asumsi Klasik.
Uji Multikolinearitas a Coefficients
Unstandardized Coefficients Model 1 (Constant) KUALITAS HARGA
B .190 .318 .643
Std. Error .367 .103 .117
Standardized Coefficients Beta .325
.517 3.103
Sig. .607 .003
.578
5.508
.000
a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN
Sumber : SPSS 13
Collinearity Statistics t
Tolerance
VIF
.661
1.512
.661
1.512
Uji Heteroskedasitisitas dengan menggunakan Scatter Plot. Sc a tte rp lo t
D e p e nd e nt Va riab le : P E M B EL IA N
Regression Studentized Residual
3
2
1
0
-1
-2
-3 -3
-2
-1
0
1
2
Reg r ess io n S ta n d ar d ize d P red ic ted V alu e
Sumber : SPSS 13
Regresi Linier Berganda a Coefficients
Unstandardized Coefficients Model 1 (Constant)
B .190 .318
KUALITAS HARGA
Standardized Coefficients
Std. Error .367 .103
.643
Beta
.117
Collinearity Statistics t
.325
.517 3.103
Sig. .607 .003
.578
5.508
.000
Tolerance
VIF
.661
1.512
.661
1.512
a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN
Sumber : SPSS 13
Persamaan Regresi:
a. Konstanta sebesar 0,190 dinyatakan bahwa jika Kualitas Produk dan
Y = a+b1x1+b2x2+…e
Harga jual dianggap konstant (tetap) Dengan menggunakan analisis regresi berganda
pada
tabel
diatas,
maka
diperoleh persamaan sebagai berikut: Keputusan Pembelian = 0,190, Kualitas Produk = 0,318 dan Harga jual = 0,643. Persamaan
regresi
diatas
diartikan sebagai berikut :
dapat
maka Keputusan pembelian adalah 0,190. b. Koefisien regresi sebesar 3.103
Kualitas produk
menunjukkan bahwa
pengaruh Kualitas produk terhadap Keputusan pembelian adalah positif. Berdasarkan nilai koefisien regresi dapat disimpulkan bahwa Kualitas
produk memberikan pengaruh yang
positif. Berdasarkan nilai koefisien regresi
signifikan
dapat disimpulkan bahwa Harga jual
terhadap
Keputusan
pembelian pada α 5 % = 2,045.
memberikan pengaruh yang signifikan
Koefisien regresi Harga jual sebesar 5,508
terhadap Keputusan pembelian pada α 5
menunjukkan bahwa pengaruh Harga jual
% = 2,045.
terhadap Keputusan pembelian adalah
Koefisien Determinasi Model Summaryb Model 1
R .811 a
Adjusted R Square .644
R Square .658
Std. Error of the Estimate .20505
DurbinWatson 2.156
a. Predictors: (Constant), HARGA, KUALITAS b. Dependent Variable: KEPUTUSANPEMBELIAN ANOVAb Model 1
Sum of Squares 3.805
2
Mean Square 1.902
Residual
1.976
47
.042
Total
5.781
49
Regression
df
F 45.247
Sig. .000 a
a. Predictors: (Constant), HARGA, KUALITAS b. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN
Sumber : SPSS 13
atas,
%. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas
diketahui nilai R = 0,811 menunjukkan
produk dan Harga jual memberikan
bahwa Kualitas produk dan Harga jual
kontribusi pengaruh sebesar 65,8 %,
memberikan
hubungan
positip
sedangkan sisanya 34,2 % (100 % - 65,8
terhadap
Keputusan
pembelian.
%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
Berdasarkan
tabel
di
yang
Berdasarkan nilai R2 = 0,658 atau 65,8
termasuk
dalam
penelitian
ini.
Histogram
Dependent Variable: PEMBELIAN
12
Frequency
10
8
6
4
2 Mean = 1.49E-14 Std. Dev. = 0.979 N = 50
0 -3
-2
-1
0
1
2
3
Regression Standardized Residual
Histogram
Dependent Variable: PEMBELIAN
12
Frequency
10
8
6
4
2 Mean = 1.49E-14 Std. Dev. = 0.979 N = 50
0 -3
-2
-1
0
1
2
Regression Standardized Residual
Sumber : SPSS 13
3
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: PEMBELIAN 1.0
Expected Cum Prob
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0 0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Observed Cum Prob
Sumber : SPSS 13
Simpulan
0,811, sedangkan nilai (R2) sebesar
1. Hasil pengolahan data diperoleh nilai
0,658 (65,8%) ini berarti kualitas
thitung sebesar 3,103, sedangkan nilai
produk
ttabel pada α 5 % sebesar 2,045. jadi
bersama-sama
nilai thitung = 3,103 > ttabel = 2,045,
yang signifikan terhadap keputusan
berarti H1
pembelian dan
diterima, maka
dapat
dan
harga
jual
memberi
secara
pengaruh
sebanyak 34,2 % (
disimpulkan bahwa kualitas produk
100 % - 65,8 % ) yang tidak dianalisis
memberi pengaruh yang signifikan
dalam penelitian ini.
Saran- saran
terhadap keputusan pembelian. 2. Hasil pengolahan data diperoleh nilai
1. Untuk
mewujudkan
Keputusan
thitung sebesar 5,508, sedangkan nilai
Pembelian, maka perusahaan perlu
ttabel pada α 5 % sebesar 2,045 maka
memberi informasi kepada konsumen
nilai thitung = 5,508 > ttabel = 2,045.
dan
berarti H1
Kualitas Produk dan Harga jual agar
disimpulkan
diterma, bahwa
maka harga
dapat jual
memberi pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. 3. Hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien determinasi (R) sebesar
calon
mereka
konsumen
mengetahui
mengenai
dan
dapat
mempertimbangkannya. 2. Perusahaan selain memberi informasi tentang
Kualitas
Produk
juga
menyediakan sarana test drive agar
konsumen
dan
calon
konsumen
langsung merasakan kenyamanan dan menikmati kualitas produk. 3. Perusahaan
secara
berkala
mengadakan evaluasi Kualitas Produk dan Harga jual serta selalu mengamati perkembangan
pembelian
oleh
konsumen dan calon konsumen.
DAFTAR PUSTAKA Andrews, J.C., 2000. The Dimensionality of Belefs Toward Advertising General. Journal Advertising. Bertrandias, L. & RE. Goldsmith. 2006. Some psychological motivations for fashion opinion leadership and fashion opinion seeking. Journal of Fashion Marketing and Management. Cravens, David & Piercy, Nigel. 2004. Strategic Marketing. 7th Edition. MacGraw Hill. New York, USA. Doyle, Peter and Saunders, John, 2000. The Lead of Marketing Decision. Journal of Marketing Research. Dharmesta, Basu Swasta Dan Handoko, T. Hani. 2000. Manajemen Pemasaran: Analisa Perilaku Konsumen. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Liberty. Yogyakarta. Koppale K, Preveen, and Lehman Donald R, 2000, The Effects of Advertised Quality on Expectation about New Product Quality. Journal of Marketing Research. Kotler, Philip Dan Susanto, AB. 2000. Manajemen Pemasaran Di Indonesia: Analisis, Perencanaan, Implementasi Dan Pengembalian. Edisi Satu. Salemba Empat. Jakarta.
Mela, Carl F., Sunil Gupta and Donald R. Lehmann. 2000. The Long Term Impact of Promotion and Advertising on Sunsumer Brand Choice. Journal of Marketing Research. Olshavsky, Richard W, Spreng, Richard & Scott B. Mc Kenzi. 2000. A Reexamination of the Determinants of Consumer Satisfaction. Journal of Marketing. Swastha, Basu & Irawan, 2005. Manajemen Pemasaran Modern. Yogyakarta: Liberty. Zeithaml, VA. & Bitner MJ. 2000. Delivering and Performing Service. Part Five. Services Marketing, International Edition. New York, USA: The McGraw-Hill Companies, Inc.
MENAKAR EKONOMI KERAKYATAN KOPERASI DAN UMKM Disusun Oleh: Sukarna Wiranta *)
ABSTRAK Di Indonesia, ekonomi kerakyatan sebagai anti theis dari ekonomi kapitalisme dan neolibs menggunakan sumberdaya alam untuk mensejahterakan rakyatnya berdasarkan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan efisien. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumberdaya alamnya berusaha memakmurkan rakyatnya melalui pengelolaan sumber daya alam tersebut lewat konstitusi 1945. Namun sayang, kemakmuran rakyatnya belum bisa dipenuhi akibat berbagai faktor seperti masih maraknya praktik KKN.
Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
*
) Dosen STIAMI Jakarta
Bung Hatta dalam Daulat Rakyat
seorang. Sebab itu perekonomian disusun
(1931) menulis artikel berjudul ‘Ekonomi
sebagai usaha bersama berdasar atas asas
Rakyat dalam Bahaya’, sedangkan Bung
kekeluargaan. Bangunan perusahaan yang
Karno
sesuai dengan itu ialah koperasi dan
setahun
sebelumnya
(Agustus
1930) dalam pembelaan di Landraad
UMKM
Bandung menulis nasib ekonomi rakyat
Menengah).
sebagai berikut: “Ekonomi Rakyat oleh
(Usaha
Mikro,
Perekonomian
Kecil
berdasar
dan
atas
sistem monopoli disempitkan, sama sekali
demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi
didesak dan dipadamkan’ (Soekarno,
semua orang! Sebab itu cabang-cabang
1930: 31)”.
produksi yang penting bagi negara dan
Jika kita mengacu pada Pancasila
yang menguasai hajat hidup orang banyak
dasar negara atau pada ketentuan pasal 33
harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak,
UUD 1945, maka memang ada kata
tampuk produksi jatuh ke tangan orang-
kerakyatan tetapi harus tidak dijadikan
orang yang berkuasa dan rakyat yang
sekedar kata sifat yang berarti merakyat.
banyak ditindasnya. Hanya perusahaan
Kata kerakyatan sebagaimana bunyi sila
yang tidak menguasai hajat hidup orang
ke-4 Pancasila harus ditulis lengkap yaitu
banyak boleh ada di tangan orang-
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
seorang. Pasalnya, “Bumi dan air dan
kebijaksanaan
dalam
kekayaan
yang
dalamnya
permusyawaratan/perwakilan,
alam
yang
adalah
terkandung
di
pokok-pokok
artinya tidak lain adalah demokrasi ala
kemakmuran rakyat. Sebab itu, harus
Indonesia.
kerakyatan
dikuasai oleh negara dan dipergunakan
adalah (sistem) ekonomi yang demokratis.
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Pengertian
atau
Memang sangat disayangkan, penjelasan
demokratis
tentang demokrasi ekonomi ini sekarang
termuat lengkap dalam penjelasan pasal
sudah tidak ada lagi karena seluruh
33 UUD 1945 yang berbunyi: “Produksi
penjelasan UUD 1945 diputuskan MPR
dikerjakan oleh semua untuk semua
untuk dihilangkan dengan alasan yang
dibawah
penilikan
sulit diterima, yaitu “di negara negara lain
masyarakat.
tidak ada UUD atau konstitusi yang
(sistem)
Jadi
ekonomi
demokrasi ekonomi
pimpinan
anggota-anggota Kemakmuran
ekonomi
yang
atau
masyarakatlah
yang
diutamakan bukan kemakmuran orang-
memakai penjelasan.
Sejatinya, tujuan yang diharapkan dari
penerapan
Sistem
Ekonomi
5. Pembaharuan pendirian
UU
Koperasi
koperasi-koperasi
dan
‘sejati’
Kerakyatan adalah:
dalam berbagai bidang usaha dan
1. Membangun Indonesia yang berdikari
kegiatan.
secara
ekonomi,
politik,
dan
berdaulat
secara
berkepribadian
yang
berkebudayaan. 2. Mendorong
ekonomi
pemerataan
pendapatan
rakyat.
dicermati,
kesejahteraan
rakyat
dalam konteks ekonomi kerakyatan didasarkan
pada
paradigma
lokomatif, melainkan pada paradigma
Peran Koperasi dalam Perkembangan Perekonomian Nasional
4. Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional.
yang
harus
segera
dilakukan
adalah:
membangun potensi
dan
kemampuan
ekonomi kerakyatan Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan social melalui koperasi dan UMKM.
1. Peningkatan anggaran
Untuk mengembangkan
Dalam hubungan ini, lima hal utama
disiplin dengan
pengeluaran
tujuan
utama
memerangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya. monopoli
penyelenggaraan persaingan
Pasalnya, peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sector; (2) penyedia
2. Penghapusan
yang
melalui mekanisme
berkeadilan
(fair
competition).
lapangan kerja yang terbesar; (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi
lokal
dan
pemberdayaan
masyarakat; (4) pencipta pasar baru dan
3. Peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah.
sumber inovasi; serta (5) sumbangannya dalam
menjaga
neraca
pembayaran
melalui kegiatan ekspor. Peran koperasi,
4. Penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan
perlu
fondasi.
yang berkesinambungan. 3. Mendorong
peningkatan
tidak
pertumbuhan
Yang
pertanian
penggarap.
kepada
petani
usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga
perlu
menjadi
fokus
pembangunan ekonomi nasional pada
prioritas pinjaman tersebut. Sebabnya,
masa mendatang.
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selalu tercatat di atas 6 % dinilai
selalu di atas 6 % membawa dampak terhadap tumbuhnya sektor UMKM.
belum dirasakan merata di semua sektor
Jumlah UMKM di Indonesia pada
usaha. Salah satu sektor yang masih harus
tahun 2011 sebanyak 55,2 juta pengusaha,
didorong dan dioptimalkan adalah usaha
dan
mikro kecil dan menengah (UMKM).
pengusaha pada tahun 2012. Diharapkan,
Pasalnya,
akan
meningkatnya konsumsi domestik dan
tumbuh lebih baik lagi asalkan didukung
menguatnya pasar dalam negeri membuat
kebijakan
peran UMKM di dalamnya juga lebih
ekonomi
Indonesia
yang
melaksanakannya
baik secara
dan konsisten.
besar.
meningkat
menjadi
Selain
56,5
pembinaan
juta
dan
Jumlah penduduk usia muda (di bawah 40
pemberdayaan
tahun) yang mencapai 70 % dari populasi
pemerintah terhadap UMKM antara lain
juga merupakan potensi tersendiri di
diwujudkan melalui penyaluran kredit
mana
merupakanluxurious
usaha rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM
factor yang dapat mendorong bangsa kita
yang pada tahun 2011 mencapai Rp22
ke arah lebih baik.
triliun dari total kredi Rp85 triliun.
semua
ini
Jika dibandingkan dengan China yang sama-sama berpenduduk muda (dari
kita bisa tumbuh lebih baik,” Salah satu sektor yang harus mendapat dukungan besar adalah UMKM yang telah terbukti memiliki daya tahan lebih baik terhadap krisis
dan
mampu
mengurangi
kemiskinan. Namun, perlu ada kebijakan yang memiliki keberpihakan lebih pada pelaku UMKM, salah satunya adalaah pemberian kredit bagi UMKM. ”Harus diberikan
keberpihakan
Program-Program Pemerintah dalam Bidang Koperasi
komposisi penduduknya), sumber daya alam kita lebih besar sehingga seharusnya
UMKM,
Selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama, pembangunan kopersi di Indonesia tampaknya telah menunjukkan
hasil-hasil
memuaskan.
Selain
yang
cukup
mengalami
pertumbuhan secara kuantitatif, secara kualitatif juga berhasil mendirikan pilarpilar
utama
untuk
menopang
perkembangan koperasi secara mandiri. Pilar-pilar itu meliputi antara lain: Bank Bukopin, Koperasi Asuransi Indonesia,
Kopersi Jasa Audit, dan Institut Koperasi
koperasi dijabaat oleh komandan ataau
Indonesia.
kepala satuannya.
Walaupun demikian, pembangunan
Oleh sebab itu, agar dapat bersikap
koperasi selama PJP I masih jauh dari
proaktif, koperasi harus dituntut untuk
sempurna. Berbagai kelemahan mendasar
memiliki rumusan strategi yang jelas,
masih tetap mewarnai wajah koperasi.
artinya selain harus memiliki tujuan dan
Kelemahan-kelemahan
itu
sasaran usaha yang berorientasi ke depan,
misalnya adalah: kelemahan manajerial,
koperasi juga dituntut untuk merumuskan
kelemahan
sumber
daya
manusia,
strategi yang tepat dalam mencapai tujuan
kelemahan
modal,
dan
kelemahan
dan sasaran tersebut. Misalnya, guna
pemasaran. Selain itu, iklim usaha yang
mendukung peningkatan profesionalitas
ada juga terasa masih kurang kondusif
usahanya, maka setiap koperasi harus
bagi perkembangan koperasi. Akibatnya,
secara tegas menentukan misi usahanya.
walaupun secara kuantitatif an kualitatif
Kecenderungan
koperasi telah mengalami perkembangan,
melakukan diversifikasi usaha semata-
namun
tergolong
mata untuk melayani kebutuhan anggota
masih sangat lambat. Sebagai contoh
sebagaimana berlangsung selama ini,
penelitian LIPI yang dilakukan pada
harus
tahun
bahwa
sungguh. Selain itu, agar masing-masing
dalam
unit usaha koperasi benar-benar memiliki
aspek managerial karena pada koperasi
keunggulan kompetitif terhadap pelaku-
TNI dan Polri sebagai koperasi yang
pelaku ekonomi yang lain, maka setiap
mendapatkan dari dana 5 % dana BUMN
unit usaha koperasi tidak bisa tidak harus
yang
terdapat
mendasar
perkembangannya
1990-an
menunjukkan
kelemahan
mendasar
dikaji
koperasi
ulang
secara
untuk
sungguh-
ternyata
tidak
memilih apakah akan bersaing dengan
harapan
sebab
menonjolkan aspek keunikan produk,
pengelolaan koperasi dilakukan secara
harga murah, atau fokus pada sasaran
top-down, misalnya anggota koperasi
pasar tertentu.
dipisahkan
berkembang
sesuai
yang notabene anggota TNI atau Polri
Sehubungan
dengan
itu,
maka
berpengakat bintara dan tamtama sama
beberapa sasaran utama pengembangan
sekali
koperasi
tidak
bertanya
tentang
operasionalisasi koperasi akibat kepala
yang
hendak
ditempuh
pemerintah dalam era PJP II lalu adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan Usaha.
Dengan
diadakannya
pengaturan
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
mengenai subsidi, tarif, dan akses pasar,
3. Peran Pemerintah.
maka produksi barang yang dihasilkan
4. Kerja sama Internasional
oleh anggota koperasi tidak lagi dapat
Esensi perdagangan bebas yang
menikmati perlindungan seperti semula,
sedang diciptakan oleh banyak negara
dan harus dibuka untuk pasaran impor
yang ingin lebih maju ekonominya adalah
dari negara lain yang lebih efisien.
menghilangkan
sebanyak
mungkin
Untuk
koperasi-koperasi
yang
internasional.
menangani komoditi sebagai pengganti
Melihat arah tersebut maka untuk melihat
impor atau ditutup dari persaingan impor
dampaknya
terhadap
jelas hal ini akan merupakan pukulan
koperasi
tanah
hambatan
perdagangan
di
perkembangan
air
dengan
cara
berat dan akan menurunkan perannya di
mengelompokkan koperasi ke dalam tiga
dalam
kelompok atas dasar jenis koperasi.
rasionalisasi produksi. Sementara untuk
Pengelompokan itu meliputi pembedaan
koperasi
atas dasar: (1) koperasi produsen atau
pertanian untuk ekspor seperti minyak
koperasi
bidang
sawit, kopi, dan rempah-rempah, serta
produksi, (2) koperasi konsumen atau
produksi pertanian dan perikanan maupun
koperasi konsumsi, dan (3) koperasi
peternakan lainnya, jelas perdagangan
kredit dan jasa keuangan. Dengan cara ini
bebas merupakan peluang emas. Karena
akan lebih mudah mengenali keuntungan
berbagai
yang
adanya
membuka peluang pasar yang baru.
perdagangan bebas para anggota koperasi
Dengan demikian akan memperluas pasar
dan anggota koperasinya sendiri.
yang pada gilirannya akan merupakan
yang
bakal
bergerak
timbul
di
dari
percaturan
yang
pasar kecuali
menghasilkan
kebebasan
tersebut
ada
barang
berarti
terutama
peluang untuk peningkatan produksi dan
koperasi pertanian memang merupakan
usaha bagi koperasi yang bersangkutan.
koperasi yang paling sangat terkena
Dalam
pengaruh perdagangan bebas dan berbagai
menangani
liberalisasi. Koperasi pertanian di seluruh
selama ini mendapat kemudahan dan
belahan dunia ini selama ini memang
perlindungan pemerintah melalui proteksi
menikmati proteksi dan berbagai bentuk
harga dan pasar akan menghadapi masa-
subsidi
masa sulit. Karena itu koperasi produksi
Koperasi
serta
produsen
dukungan
pemerintah.
konteks
ini
produksi
koperasi
yang
pertanian,
yang
harus mengubah strategi kegiatannya.
menikmati kebebasan untuk memenuhi
Bahkan mungkin harus mereorganisasi
hasrat
kembali
Meluasnya konsumsi masyarakat dunia
supaya
kompatibel
dengan
konsumsinya
secara
tantangan yang dihadapi. Untuk koperasi
akan
produksi di luar pertanian memang cukup
meningkatnya
sulit untuk dilihat arah pengaruh dari
bergerak di bidang konsumsi. Selain itu,
liberalisasi
terhadapnya.
dengan peniadaan hambatan perdagangan
Karena segala sesuatunya akan sangat
oleh pemerintah melalui peniadaan non
tergantung
torif barier dan penurunan tarif akan
perdagangan
di
posisi
segmen
mana
mendorong
optimal.
usaha
meluas
dan
koperasi
yang
kegiatan koperasi dibedakan dari para
menyerahkan
anggotanya.
Industri
misalnya
sepenuhnya kepada masyarakat. Koperasi
sebenarnya
pada
relatif
sebenarnya menjadi wahana masyarakat
berhadapan dengan pasar yang lebih
untuk melindungi diri dari kemungkinan
terbuka. Artinya mereka terbiasa dengan
kerugian yang timbul akibat perdagangan
persaingan dengan dunia luar untuk
bebas.
kecil saat
ini
memenuhi pemintaan ekspor maupun
mekanisme
Kegiatan
koperasi
seleksi
kredit,
baik
berhadapan dengan barang pengganti
secara teoritis maupun empiris, terbukti
yang diimpor. Namun cara-cara koperasi
mempunyai
juga dapat dikerjakan oleh perusahaan
membangun segmentasi pasar yang kuat
bukan koperasi.
sebagai akibat struktur pasar keuangan
Secara umum koperasi di dunia
kemampuan
untuk
yang sangat tidak sempurna, terutama jika
besar dari
menyangkut masalah informasi. Bagi
adanya perdagangan bebas, karena pada
koperasi kredit keterbukaan perdagangan
dasarnya perdagangan bebas itu akan
dan aliran modal yang keluar masuk akan
selalu membawa pada persaingan yang
merupakan
lebih baik dan membawa pada tingkat
terhadap pasar keuangan, namun tetap
keseimbangan harga yang wajar serta
tidak dapat menjangkau para anggota
efisien. Peniadaan hambatan perdagangan
koperasi.
akan memperlancar arus perdagangan dan
mempunyai
terbukanya pilihan barang dari seluruh
menutup usahanya hanya untuk pelayanan
pelosok penjuru dunia secara bebas.
anggota saja, maka segmentasi ini akan
Dengan
sulit untuk ditembus pesaing baru. Bagi
akan
menikmati
manfaat
demikian
konsumen
akan
kehadiran
Apabila jaringan
pesaing
koperasi yang
luas
baru
kredit dan
negara
program pemerintah hanya sekitar 25 %
berkembang, adanya globalisasi ekonomi
dari populasi koperasi atau sekitar 35 %
dunia akan merupakan peluang untuk
dari populasi koperasi aktif. Malahan
mengadakan kerjasama dengan koperasi
akhir-akhir ini, posisi koperasi dalam
kredit di negara maju dalam membangun
pasar
sistem
koperasi.
tempat kedua setelah BRI-unit desa
Koperasi kredit atau simpan pinjam di
dengan pangsa sekitar 31 % pada tahun
masa mendatang akan menjadi pilar
2011.
kekuatan sekitar koperasi yang perlu
program pemerintah gencar dilakukan
diikuti oleh dukungan lainnya seperti
telah
sistem pengawasan dan jaminan.
pertumbuhan kemandirian koperasi, yang
koperasi-koperasi
perkreditan
Secara
kredit
di
melalui
historis
pengembangan
Perkreditan
Dengan
mikro
menempati
demikian
menimbulkan
walaupun
distorsi
pada
hanya menyentuh sebagian dari populasi
telah
koperasi yang ada sehingga pada dasarnya
digerakan melalui dukungan kuat program
masih besar elemen untuk tumbuhnya
pemerintah yang telah dijalankan dalam
kemandirian koperasi.
koperasi
di
Indonesia
yang
waktu lama, dan tidak mudah ke luar dari
Mengenai jumlah koperasi yang
kungkungan pengalaman tersebut. Jika
meningkat dua kali lipat dalam waktu 3
semula ketergantungan terhadap captive
tahun 1998–2001, pada dasarnya tumbuh
market
sumber
sebagai tanggapan terhadap dibukanya
pertumbuhan, maka pergeseran ke arah
secara luas pendirian koperasi dengan
peran swasta menjadi tantangan baru bagi
pencabutan Inpres 4/1984 dan lahirnya
lahirnya pesaing-pesaing usaha terutama
Inpres 18/1998 sehingga orang bebas
KUD.
mendirikan
program
menjadi
koperasi
pada
basis
Jika melihat posisi koperasi dewasa
pengembangan dan pada saat ini sudah
ini sebenarnya masih cukup besar harapan
lebih dari 35 basis pengorganisasian
kita kepada koperasi. Memasuki tahun-
koperasi.
tahun
koperasi
koperasi tidak lagi mereka taat pada
justru
penjenisan koperasi sesuai prinsip dasar
didominasi oleh koperasi kredit yang
pendirian koperasi atau insentif terhadap
menguasai antara 55-60 persen dari
koperasi.
keseluruhan aset koperasi dan dilihat dari
kesulitan pada pengembangan aliansi
populasi koperasi yang terkait dengan
bisnis
mendatang,
Indonesia
pada
posisi dasarnya
Kesulitan
Keadaan
maupun
pengorganisasian
ini
menimbulkan
pengembangan
usaha
koperasi
kearah
penyatuan
vertical
taraf
hidup
masyarakat
terutama
di
wilayah pedesaan.
maupun horizontal. koperasi
Dalam Instruksi Presiden Nomor 2
Indonesia mirip organisasi pemerintah
Tahun 1978 dijelaskan bahwa Koperasi
atau lembaga masyarakat yang terstruktur
Unit
dari primer sampai tingkat nasional. Hal
ekonomi
ini telah menunjukkan kurang efektifnya
merupakan wadah dari pengembangan
peran
berbagai kegiatan ekonomi masyarakat
Struktur
organisasi
organisasi
sekunder
dalam
Desa
adalah
yang
berwatak
organisasi sosial
pedesaan
menjadi
eksploitasi
untuk masyarakat itu sendiri. Dalam hal
sumberdaya dari daerah pengumpulan.
ini Koperasi Unit Desa harus mampu
Fenomena ini dimasa datang harus diubah
memberikan berbagai pelayanan dalam
karena adanya perubahan orientasi bisnis
berbagai bidang kegiatan ekonomi serta
yang berkembang dengan globalisasi.
kebutuhan
Di Indonesia dikenal dua macam
parta
pedesaan
dan Koperasi Sekunder. Koperasi primer
perekonomian
adalah
penyaluran
yang
beranggotakan
anggotanya
oleh
maupun
masyarakat sekitarnya. Sebagai koperasi
bentuk koperasi, yaitu Koperasi Primer
koperasi
diselenggarakan
dan
membantu koperasi primer. Tidak jarang instrumen
yang
suatu
yang
melayani seperti
dan
kegiatan perkreditan,
pengadaan
pangan,
orang perorangan, melalui usaha untuk
pengolahan dan pemasaran hasil produksi
memenuhi
serta kegiatan perekonomian lainnya,
kebutuhan
perorangan. merupakan primer
anggota secara sekunder
tentu
dari
Koperasi
antaranggota koperasi.
bentuk
sekurang
Koperasi himpunan
yang
di
Koperasi Unit Desa yang merupakan suatu kesatuan ekonomi dari masyarakat yang mempunyai fungsi sebagai penyalur sarana produksi, khususnya pengadaan pangan
dan
pengembangan
ekonomi
rakyat yang berguna untuk meningkatkan
dibutuhkan
kerja
sama
Sistem Ekonomi Berkeadilan
kurangnya dari tiga Koperasi primer. Salah satu bentuk Koperasi primer adalah
saja
Dalam hubungan ini, pemerintah harus
konsisten
guna
melaksanakan
sistem ekonomi yang berkeadilan melalui ekonomi kerakyatan UMKM berdasarkan konstitusi. Namun, walaupun berbagai peraturan dan perundang-undangan yang mendukungnya telah dibuat, tetapi masih ditemui banyak kegagalan akibat sumber daya ekonomi tidak bergerak ke sektor-
sektor
yang
dibutuhkan
masyarakat
Stuart Mill (1808-1873) dan lainnya yang
karena sektor ini tidak menghasilkan
mengarah
Produk Domestik Bruto (PDB), dan nilai
kebebasan, dan keuntungan individu.
tambah (value added) yang tinggi, serta
Pemikiran sosialis, sebagai antithesis dari
keuntungan yang besar. Artinya, sistem
kapitalis, diilhami oleh pemikiran Robert
ekonomi pasar yang diterapkan selama ini
Owen (1771-1858) dan diaplikasikan oleh
telah gagal menyentuh kantong-kantong
Karl
kemiskinan. Misalnya dengan Bantuan
menginginkan
Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan
masyarakat melalui kebersamaan orang
Langsung
yang
miskin agar mereka menjadi produktif.
dibagikan adalah sejenis charity atau
Gagasannya ini mengilhami berdirinya
sedekah dari negara untuk rakyatnya.
Koperasi Rochdale di Inggris (1884) yang
Selain itu, dalam literatur ekonomi tidak
merupakan pelopor dari gerakan koperasi
ditenmukan unsur-unsur ini karena unsur
dunia. Di antara dua paham yang saling
ini
seperti
bersaing tersebut terdapat paham Keynes
sedekah yang tidak mengharap modal
(1883-1946) yang ‘moderat’. Paham ini,
kembali karena si pemberi adalah orang
selain mendukung kebebasan individu,
kaya
tetapi
Sementara
ditemukan
dalam
sehingga
memberikan
(BLSM)
agama
wajib
sedekah
hukumnya
kepada
orang
pada
Marx
kemampuan
kapital,
(1818-1883)
yang
reorganisasi
juga
mendukung
sosial
intervensi
pemerintah.
miskin, Di sini, meskipun pemerintah
Di Indonesia, pemikiran sosialis
menganut paham kapitalis atau neo-libs
banyak mengilhami tokoh pergerakan
tetapi
atau founding fathers republik (Soekarno,
memberikan
rakyatnya
sehingga
sedekah rakyat
pada bingung
Hatta,
Syahrir
dan
lainnya)
yang
dengan sistem ekonomi yang dijalankan
ditunjukkan
pemerintah,
dalam UUD 1945, khususnya pasal 33,
kapitalis
atau
sosialis,
ataukah agamis? Dalam
hubungan
oleh
adanya
pasal-pasal
yang isinya tentang sistem perekonomian ini,
sistem
nasional. Mengacu ke sistem ini, cukup
perekonomian negara sejatinya dibedakan
jelas bahwa pemerintah saat merdeka
menurut paham kapitalis dan sosialis.
menganut sistem sosialis sehingga sistem
Sistem kapitalis diilhami oleh Adam
ekonomi yang dijalankan pemerintah
Smith (1723-1790), diikuti oleh Malthus
sekarang tidak sesuai dengan sistem
(1766-1834), Ricardo (1772-1823), John
perekonomian nasional tersebut sehingga
banyak menuai kritik dari kalangan
menyatakan bahwa kekayaan sumber
cendekiawan, nasionalis, pebisnis, dan
daya alam yang dimiliki adalah milik
mahasiswa yang terus memperjuangkan
negara
intervensi pemerintah seperti kenaikan
kemakmuran
harga BBM yang akan terus terjadi sebab
besarnya. Melalui subsidi harga di pasar
mengikuti harga pasar dunia. Ekonom
dalam
kerakyatan seperti Prof Mubyarto (alm),
melindungi rakyatnya, tetapi ketika harga
Prof Edi Swasono, Kwik Kian Gie, Rizal
meningkat terus di pasar dunia, maka
Ramli juga menyatakan agar strategi
pemerintah mengikutinya sehingga terjadi
pembangunan nasional lebih berpihak ke
kerawanan pangan seperti harga beras
rakyat. Pengembangan sektor ekonomi
yang melambung tinggi atau kelangkaan
kerakyatan yang menjadi ciri kuat dari
energi di dalam negeri padahal Indonesia
kehidupan koperasi dan UMKM harus
kaya akan sumber daya alam dan energi
menjadi dasar politik kemakmuran rakyat.
tersebut.
Begitu pula, perluasan kesempatan kerja harus
menjadi
diperuntukkan rakyat
negeri,
yang
sebetulnya
bagi sebesar-
pemerintah
Di dalam kerawanan energi seperti
utama
BBM, berdasarkan UU No 10 tahun 2010
pembangunan nasional sehingga dengan
tentang APBN tahun anggaran 2011,
sasaran ini akan memperkuat ekonomi
pengendalian
kerakyatan yang pada gilirannya akan
dilakukan melalui efisiensi terhadap biaya
meningkatkan kemakmuran rakyat.
distrbusi dan margin usaha (α, alpha) dan
Namun
sasaran
dan
sejatinya,
anggaran
subsidi BBM
pemerintah
melakukan
benar-benar
konsumsi BBM bersubsidi [(pasal 7 ayat
komoditas
(1) dan (2)], di mana dalam fasal 7 ayat
pangan dan energi naik di pasar dunia,
(4) UU No 10 tahun 2010 disebutkan
maka otomatis harga komoditas tersebut
“dalam hal perkiraan harga rata-rata
di pasar domestik naik pula. Pemerintah
minyak mentah Indonesia (Indonesia
lebih berperi laku pedagang dari pada
Crude Price) dalam 1 tahun mengalami
pengayom atau pelindung masyarakat
kenaikan lebih dari 10 % dari harga yang
sebab dari transaksi perdagangan, para
diasumsikan
pengambil kebijakan memperoleh rente
pemerintah diberikan kewenangan untuk
(margin keuntungan) yang sangat besar.
melakukan
Padahal pasal 33 UUD 1945 secara tegas
bersubsidi”.
menganut
paham
kapitalis.
Buktinya,
yang harga
kebijakan
dalam
APBN
penyesuaian Harga
pengendalian
harga
minyak
2011,
BBM mentah
Indonesia padaAPBN 2011 ditetapkan
negara-negara majupun, perusahaan besar
sebesar US$80 per barel. Namun sampai
menjadi
saat ini, pemerintah belum mengambil
UMKM yang kuat. Tidak semua produk-
kebijakan
bersubsidi,
produk usaha besar seperti mobil dibuat
padahal harga ninyak mentah dunia
sendiri oleh perusahaan seperti Toyota,
sekitar US$90-95 per barel, dan masih
Honda, Hyundai, dan perusahaan besar
jauh di atas harga patokan APBN 2011,
lainnya, tetapi sebagian produksnya itu
yaitu harga rata-rata bulan Juni sebesar
seperti baut, mur, tempat duduk di mobil
US$113,82 per barel.
dan sparepart lainnya dibuat oleh UMKM
terhadap
Padahal
BBM
pada
APBNP
2012
kuat
sebab
didukung
oleh
sebab mereka merupakan mitra yang
diributkan soal berapa harga BBM subsidi
sejajar
dinaikan. Akhirnya dicari solusinya di
perusahaan
mana harga BBM dinaikkan dengan
baiknya juga, jika perusahaan besar di
syarat jika harga minyak internasional
Indonesia di support oleh UMKM yang
naik 15 % di atas asumsi harga minyak
jumlahnya sangat banyak.
dalam APBNP 2012. Sementara Fraksi Hanura,
Gerindra,
dan
PDIP
masih
atau
sub
besar
contracting
tersebut.
dari
Alangkah
Sejatinya, banyak UMKM yang sudah menggunakan TI seperti di negara
menolak kenaikan harga BBM. Tak ada
maju
opsi
memakainya sehingga alangkah baiknya
sama
kenaikan
sekali
kecuali
menolak
Baru
setahun
tersebut.
tetapi
mereka
sebagian
diberi
besar
kesempatan
tidak
untuk
kemudian, dalam APBNP 2013 disetujui
membesarkan usahanya jika mereka tak
kenaikan harga BBM jenis premium dari
dipusingkan dengan besarnya pengeluaran
Rp4.500 ke Rp6.500, dan solar dari
biaya penunjang bisnis seperti teknologi
Rp4.500 ke Rp5.500.
informasi (TI).
Dalam upaya untuk meningkatkaan
Oleh sebab itu, TI sebenarnya
peran koperasi dan UMKM sebagai
sangat diperlukan oleh UMKM untuk
ekonomi
penggunaan
membantu proses bisnis mereka agar
teknologi utuk koperasi dan UMKM
lebih baik lagi. Namun, kendala keuangan
seperti internet, teknologi informasi bisa
yang terbatas membuat UMKM lebih
dikatakan masih jauh, padahal teknnologi
suka mencatatkan transaksi bisnisnya
dan
secara manual. Sebabnya, UMKM tak
kerakyatan,
TI sangat
mendukung kegiatan
UMKM di era globalisasi sekarang ini. Di
akan
habis-habisnya
untuk
bisa
mendukung bisnisnya sehingga mereka
tumbuh. Bukan tidak mungkin dalam 5
juga akan habis-habisant pula untuk
tahun
mempetahankanusahanya itu. Oleh sebab
Indonesia mulai terbiasa menggunakan TI
itulah, mereka perlu dibantu dengan
sebagai tulang punggung penopang lintas
ketersediaan
bisnisnya.
layanan
TI
yang
tidak
memberatkannya. Langkah
ke
depan,
Langkah
untuk
seluruh
untuk
UKM
di
memberdayakan
memberdayakan
koperasi dan UKM hingga ke seluruh
UKM dengan TI pun mulai digiatkan,
pelosok desa di Indonesia, didukung
misalnya PT Telkom melalui unit bisnis
penuh oleh para pemuda yang tergabung
DBS (Direct Broadcast Satelite) hingga
dalam Pusat Karang Taruna yang baru.
pertengahan
sudah
Peran Karang Taruna dinilai sangat
memberdayakan 90.000 UKM dengan
strategis untuk memajukan daerah karena
layanan TI cloud computing yang bisa
organisasi ini memiliki jaringan di semua
menghemat
desa dan kelurahan di Tanah Air. Para
Juni
biaya
2010,
investasi
dan
operasional secara signifikan.
mahasiswapun banyak yang tertarik untuk
UMKM secara kontinu diberikan pelatihan
dan
konsultasi
menjadi pengusaha UKM sehingga sudah
tentang
mulai terjadi dari pegawai dibelakang
bagaimana memperkuat bisnis utama
kursi, terutama menjadi PNS bergeser
mereka dengan memanfaatkan TI. Upaya
untuk
ini
dalam skala yang masih kecil (usaha
terus-menerus
digiatkan
supaya
UMKM di Indonesia bisa rnaju juga
menjadi
pengusaha,
meskipun
mikro).
seperti UKM di Korea, Taiwan, bahkan
Pemerintah akan terus berusaha
Jepang yang tumbuhnya sudah sangat
membuka kerja sama dengan berbagai
pesat.Menurut data Kementerian Koperasi
pihak, termasuk swasta, dengan bertumpu
dan UKM 2012 sekitar 30-35 juta UKM
pada potensi di setiap daerah yang
di
belum
berbeda satu dengan yang lain. Para
untuk
pemuda yang tergabung dalam Karang
bisnis
Taruna
Indonesia
memanfaatkan menunjang
diperkirakan keunggulan
TI
keberlangsungan
dalam
ajang
Temu
Karya
usahanya. Kebanyakan operasional UKM
Nasional (TKN) VI dibuka oleh Dirjen
masih
manual.
Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial,
Meskipun masih kecil yang dilayani
dan dihadiri oleh 33 Dewan Pengurus
Telkom, namun perlahan angka itu terus
Wilayah Karang taruna tingkat provinsi.
menggunakan
sistem
Berdasarkan catatan Kemenkop dan
pasar
luar
negeri
sebagaimana
UKM, hingga Juni 2009, koperasi di
diungkapkan oleh Berry et al. (2002) dan
Indonesia telah berjumlah 166.155 unit
Asia Foundation (2002) di mana UMKM
dengan perrnodalan koperasi aktif yang
lebih mampu bertahan terhadap krisis
terdiri dari modal sendiri Rp27,27 triliun
ekonomi, meskipun mereka juga terkena
dan modal luar Rp36,25 triliun dengan
dampak dari krisis tersebut.
nilai volume usaha Rp55,26 triliun.
UMKM memainkan peran yang
Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS)
cukup
pada 2009 mencatat jumlah UKM di
nasional atau di suatu daerah, provinsi
Indonesia sebanyak 520.220.000 unit.
ataupun kabupaten. Hal ini pun terjadi,
Diperkirakan akan ada 600.000 pelaku
baik di negara belum maju maupun maju.
UKM baru pada 2010. Sementara dana
Peran utama yang dimainkan UMKM
Kredit
adalah
Usaha
Rakyat
(KUR)
yang
penting
dalam
disalurkan sejak Januari 2008-Januari
kesempatan
2010 sekitar Rp17,54 triliun untuk 2,4
berusaha,
juta debitur.
perekonomian
Strategi
Pembanguan
Ekonomi
ekonomi
yang
menerpa
pembangunan ekonomi, dan pentingnya sektor koperasi dan UMKM sebagai ciri ekonomi kerakyatan. Fasalnya, UMKM selama
pelengkap perekonomian
ini
dianggap
usaha nasional,
sebagai
besar padahal
dalam saat
terjadinya depresi pasar domestik dan tingginya
upaya
kerja
menciptakan
dan
kesempatan
menggerakkan
roda
nasionadaerah,
meningkatkan pertumbuhan output dan
untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut data BPS (2011), populasi
Indonesia membuktikan rapuhnya strategi
yang
perekonomian
menyediakan kebutuhan barang dan jasa
Nasional Krisis
dalam
harga
barang-barang,
membuktiksn besarnya peraan UMKM dalam pasar global. Rendahnya kebutuhan impor bahan baku produksi dalam negeri semakin meningkatkan daya saing di
UMKM pada tahun 2011 diperkirakan lebih
dari
Kontribusi
50,0 sektor
juta
unit
UMKM.
UMKM
pada
perekonomian nasional dapat dilihat dari pangsanya terhadap PDB tahun 2011 yaitu sebesar 50,0 %. Hasil penelitian kerja sama Menegkop dan UKM dan BPS (2003) menunjukkan bahwa 51,1 % UMKM mengalami kesulitan usaha yang disebabkan oleh masalah permodalan. Hasil
selanjutnya
memberikan
fakta
bahwa hanya 17,5 % UMKM yang
mampu mengatasi masalah permodalan
Sementara jumlah UMKM di Indonesia
dengan
sekarang ini bisa dilaihat dalam table 1
kredit
perbankan,
sedangkan
sisanya (82,5 %) dengan pendanaan
berikut:
informal (informal lender). Lebih jauh Sulistiowati
dan
menemukan
Riskayanto
Tabel 1 Jumlah UMKM Indonesia 2011-20122
(2006)
alasan-alasan
yang
2011
2012
menyebabkan UMKM tidak meminjam ke
Jeni
bank karena prosedurya sulit (30,3 %),
s
tidak berminat (25,3 %), tidak punya
Usa
agunan (19,3 %), tidak tahu prosedur
ha
(14,3 %), suku bunga tinggi (8,8 %) dan
UM
55.2
proposal
KMl
06.4 0,0
ditolak
(1,9
%)
(Sukarna
Juml
Pa
Juml
Pa
um-
ah
ng
ah
ng
buh
sa
aan
10
1.32
sa
Wiranta, 2006). Sementara itu, perbankan yang memiliki fungsi intermediasi
dalam
sebagai aktor aktifitas
suatu
Pert
10
44
56.5
34.5 0,0
7
Usa
54.5 98,
55.8 98,
1.29
ha
59.9
56.1
6.20 38
81
8
Mik
berjalan baik, maka lembaga keuangan
ro
tersebut dapat menghasilkan nilai tambah.
Usa
602. 1,1
629. 1,1
Aktifitas
195
418
44.2 0,1
48.9 0,1
membedakan
antara
di
sini
tidak
ha
usaha
yang
Keci
dilaksanakan tersebut besar atau kecil,
l
karena yang membedakan hanya besamya
Usa
nilai tambah berdasarkan skala usaha. Hal
ha
ini berarti bahwa usaha kecilpun jika
Men
memanfaatkan
enga
memberikan
perbankan kenaikan
juga
nilai
akan
tambah,
69
80
masyarakat salah satunya dapat dilakukan
UKM, 2013 ‘
keuangan, termasuk usaha produktif yang dilakukan
oleh
masyarakat
miskin.
7
27.2
4,
23 52
4.71 10
97
7
,6
h Sumber:
memanfaatkan jasa intermediasi lembaga
76
2,
5
sehingga upaya meningkatkan pendapatan
dengan cara yang produktif dengan
2,
8.14 41
92
perekonomian dimana jika fungsinya
ekonomi
%
Kementerian
Prosedur
sulit’
Koperasi
yang
dan
menjadi
penyebab utama keengganan UMKM mengajukan kredit ke bank, disebabkan oleh prinsip kehati-hatian (prudential
dijalankan
semakin sulit. Penyaluran kredit, pada
perbankan sebagai bagian dari manajemen
gilirannya, dibatasi dengan melihat rekam
risiko dalam penyaluran kredit. Sementara
jejak(track record) kredit pelaku usaha,
jika dilihat dari tingkat pertumbuhannya,
koneksi politik, atau agunan tak bergerak
maka sejak tahun 2011 hingga 2012,
seperti rumah. Lebih jauh, ketika suatu
kredit untuk UMKM sebenarnya telah
bisnis dipandang layak, kerap masih ada
melebihi tingkat pertumbuhan total kredit
keraguan mengenai kinerja ke depan. Di
perbankan
banyak negara, masih banyak masalah
principle)
yang
Dilihat
dari
harus
sektor
ekonomi,
mengenai
ketidakpastian
kapasitas
terdapat tiga sektor utama penyaluran
pembayaran kembali kredit yang telah
kredit
Sektor
disalurkan terkait dengan naik turunnya
Perdagangan 28,1 %, Sektor Industri 8,93
pendapatan dan pengeluaran. UMKM dan
%, dan Sektor Lainnya sebesar 49,6 %.
pelaku
Komposisi ini tidak jauh berbeda dari
kerentanan
alokasi kredit per sektor ekonomi untuk
sistemik,
total kredit perbankan nasional. Khusus
makroekonomi
untuk kredit UMKM, disinyalir angka
(Berger dan Udell, 2005).
untuk
UMKM,
yaitu
“Sektor Lainnya” sebesar 49,6 % ini
usaha
baru
kerap
terhadap
resiko-resiko
seperti
Secara
memiliki
ketidakstabilan
dan
krisis
teoritis,
keuangan
dunia
usaha
adalah diberikan untuk kredit konsumsi
menggunakan sumber-sumber pendanaan
(Retnadi, 2007).
internal dan eksternal untuk mendukung
Sementara itu, telah banyak analisis mengenai
akses
usaha
kecil
dan
aktivitas usahanya. Sumber pendanaan internal
misalnya
pendapatan
dan Udell (2005) menunjukkan bukti
earning), sedangkan sumber pendanaan
empiris tentang masalah-masalah UMKM
eksternal mencakup pinjaman kredit baik
terkait dengan lingkungan kelembagaan.
dari sumber formal (perbankan/lembaga
Selain itu, ketiadaan informasi mengenai
keuangan) maupun dari sumber informal,
kredit, kesulitan dalam penentuan dan
kredit perdagangan, kontrak sewa-beli
pengembalian
dan lain sebagainya.
dan
masalah-
masalah yang berkaitan dengan disain dan
UMKM
di
ditahan
dan
menengah terhadap perkreditan. Berger
agunan,
yang
tabungan
negara
(retained
berkembang
pelaksanaan kontrak antara bank dan
masih banyak mengalami kesulitan dalam
UMKM kerap membuat penyaluran kredit
mengakses
sumber
pendanaan,
baik
terhadap perbankan maupun pasar modal.
keterkaitan yang pada gilirannya akan
UMKM
perbankan
memiliki efek-efek pengganda (multiplier
dikarenakan alasan-alasan seperti masalah
effects), balk dalam level perekonomian
legalitas
lokal maupun nasional.
sulit
mengakses
kelembagaan
UMKM,
kurangnya penerapan praktik akuntansi
Namun demikian, posisi strategis
yang balk, ukuran usaha yang kecil
UMKM dalam konstelasi perekonomian
(berbiaya tinggi bagi bank), moralitas
nasional
UMKM (moral hazard), dan resiko
maksimal. Hill (1991) mengungkapkan
kegagalan
akan
bahwa masih ada bias dalam kebijakan
dan
publik yang membuka ruang diskriminasi
kurangnya pendidikan (Fafchamps, 1994).
di sejumlah aspek. Lebih lanjut, Hill
usaha
mengakibatkan
yang
gagal
bayar,
Dalam kondisi yang kondusif dan
belum
menjelaskan
diperhatikan
kebijakan
dengan
yang
dapat
menimbulkan diskriminasi yaitu; Pertama,
memberikan kontribusi yang positif bagi
kebijakan perdagangan yang bias terhadap
proses pembangunan (Becattini, 1990).
UMKM karena banyak variasi antar
Proposisi
kebenaran,
industri
dalam
menerapkan
terutama di daerah pedesaan dimana
proteksi
yang
efektif
produksi berskala kecil dan menengah
memandang skala industrinya apakah
memiliki
penyediaan
besar, menengah, kecil, maupun mikro.
lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal
Sebab dalam praktiknya, yang menikmati
sehingga mengurangi arus migrasi ke
proteksi
daerah perkotaan. Dengan menggerakan
didominasi oleh kalangan usaha dan
modal
yang
industri berskala besar. Kedua, kebijakan
dimiliki oleh masyarakat ke dalam bentuk
dan regulasi pemerintah yang kontra-
investasi dan usaha produktif, UMKM
produktif
dapat memberikan ruang yang luas bagi
UMKM, baik secara langsung maupun
penyaluran energi kewirausahaan. Hasil
tidak langsung. Kebijakan yang memiliki
ekonomi dari produksi berskala kecil akan
efek kontraproduktif langsung misalnya
semakin besar ketika aglomerasi UMKM
program-program
terbentuk dan terjadi proses interaksi
mensyaratkan ukuran dan skala tertentu
dalam tataran operasi produksi dan proses
untuk dapat memperoleh insentif fiskal
pembelajaran satu sama lain, melalui
(perpajakan). Lagi pula, insentif fiskal ini
mendukung,
UMKM
ini
mendekati
potensi
dan
akan
dalam
kemampuan
usaha
dari
yang
pemerintah
terhadap
tingkat tidak
umumnya
pengembangan
pemerintah
yang
kerap hanya dinikmati oleh investor dan
konsumsi (porsi kredit konsumsi BPD
usaha berskala besar. Ketima, berbagai
mencapai 69,8 %, Bank Swasta Non
regulasi
keuangan
sering
tidak
memberikan ruang yang leluasa bagi
Ekonomi
menetapkan
batasan
tingkat
pinjaman yang kerap memberikan penalti (hukuman) bagi entitas usaha mikro, kecil dan menengah. Tingginya biaya transaksi yang terjadi ketika bank berhubungan dengan UMKM juga membuat dunia perbankan enggan untuk menyalurkan kreditnya ke UMKM.
Sejatinya, sangat
Retnadi (2007) menjelaskan mengenai perbankan yang rnasih memiliki problem internal yang harus segera diselesaikan yaitu, pertama, administrasi kredit masih kompleks di mana hingga kini, proses kredit dianggap masih berbelit., Salah
berbeda
Neoliberalisme, oleh
dari
kerakyatan
neoliberalisme.
sebagaimana
ordoliberalisme,
dikemas
adalah
sebuah
sistem perekonomian yang dibangun di atas tiga prinsip sebagai berikut: (1) tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk
(2) kepemilikan pribadi terhadap faktorfaktor
juta, calon debitor wajib rnenyertakan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan menurut Peraturan Pemerintah, agunan berupa tanah yang diserahkan ke bank wajib dibebani hak tanggungan sehingga beban
biaya
administrasi yang mahal bagi calon debitor. Kedua, LDR (Loan to Deposit Ratio) perbankan masih rendah (per
Maret 2007 hanya 62,0 %) karena sebagian besar bank menyalurkan kredit
produksi
pembentukan
diakui;
harga
dan
pasar
(3)
bukanlah
sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang (Giersch, 1968).
satu contohnya, untuk kredit di atas Rp50
menimbulkan
ekonomi
bersaing secara bebas-sempurna di pasar;
Sementara itu, dari sisi perbankan,
akan
Vs
Neoliberalisme
bergeraknya UMKM. Misalnya, peraturan yang
Kerakyatan
Berdasarkan ketiga prinsip tersebut maka
peranan
negara
dalam
neoliberalisme dibatasi hanya sebagai pengatur
dan
mekanisme
penjaga
bekerjanya
pasar.
Dalam
perkembangannya, sebagaimana dikemas dalam
paket
Konsensus
peran
negara
dalam
Washington, neoliberalisme
ditekankan untuk melakukan empat hal berikut:
(1)
pelaksanaan
kebijakan
anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi; (2) liberalisasi sektor keuangan;
(3) liberalisasi perdagangan; dan (4)
didalamnya
pelaksanaan privatisasi BUMN (Stiglitz,
kemakmuran rakyat.
2002).
bagi
sebesar-besarnya
4. Memenuhi hak setiap warga negara
Sedangkan
ekonomi
kerakyatan,
sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian
yang
ditujukan
untuk
untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 5. Memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
mewujudkan kedaulatan rakyat dalam
Mencermati perbedaan mencolok
bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar
antara
ekonomi
kerakyatan
berikut:
(1)
ekonomi
adalah
sebagai
neoliberalisme
perekonomian
disusun
berlebihan
kerakyatan
tersebut,
bila
dengan
tidak
terlalu
disimpulkan
bahwa
sebagai usaha bersama berdasar atas azas
ekonom kerakyatan pada dasarnya adalah
kekeluargaan;
cabang-cabang
antitesis dari neoliberalisme. Sebab itu,
produksi yang penting bagi negara dan
sebagai saudara kandung neoliberalisme,
yang menguasai hajat hidup orang banyak
ekonomi
dikuasai oleh negara; dan (3) bumi, air,
(Keynesianisme),
dan segala kekayaan yang terkandung
disamakan dengan ekonomi kerakyatan.
didalamnya dikuasai oleh negara dan
Keynesianisme
dipergunakan
perhatian yang sangat besar terhadap
(2)
bagi
sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
negara
penciptaan
Berdasarkan ketiga prinsip tersebut
namun
kesejahteraan
juga
tidak
memang
kesempatan
demikian
ia
kerja tetap
dapat
menaruh
penuh, dibangun
dapat disaksikan betapa sangat besarnya
berdasarkan prinsip persaingan bebas dan
peran negara dalam sistem ekonomi
pemilikan
kerakyatan. Sebagaimana dilengk oleh
pribadi (selengkapnya lihat tabel). Perlu
Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34,
diketahui
peran
alat-alat
juga,
produksi
bahwa
secara
ekonomi
negara dalam sistem ekonomi kerakyatan
kerakyatan tidak dapat pula disamakan
antara lain meliputi lima hal sebagai
dengan
berikut:
Sebagaimana
1. Mengembangkan koperasi.
(1961), sebab ekonomi pasar sosial adalah
2. Mengembangkan BUMN.
salah satu varian awal dari neoliberalisme
3. Memastikan pemanfaatan bumi, air,
yang digagas oleh Alfred Muller-Armack.
dan segala kekayaan yang terkandung
ekonomi
pasar
sosial.
dikemukakan
Giersch
Peran
Negara
dalam
Dalam hubungan ini, pengalaman
Perekonomi
tahun 1998 memperlihatkan bahwa sektor
Nasional Pemerintah
Indonesia
berusaha
ekonomi
kerakyatan
seperti
UMKM
untuk mensejahterakan rakyatnya melalui
mampu bertahan di era krisis sehingga
berbagai kebijakan seperti pemberian
menjadi
kredit kepada rakyat (KUD, KUT, KUR,
ketenagakerjaan
PNPM,
inipun merupakan entitas usaha dalam
dan
sebagainya.
Terakhir,
pemerintah meluncurkan kebijakanMaster
konstelasi
Plan
dan
Perluasan
berpotensi
Ekonomi
Indonesia
nasional.
Percepatan
Pembangunan
dalam
bumper
di
mengatasi
Indonesia.
ekonomi
nasional
menggerakkan Namun
Sektor
yang
ekonomi
demikian,
sektor
(MP3EI) 2011–2025 pada 27 Mei 2011 di
UMKM ini belum bisa berperan secara
Jakarta. MP3EI ini merupakan salah satu
optimal
upaya pemerintah dalam mengoptimalkan
perekonomian
potensi Indonesia untuk menjadi salah
dihadapinya seperti akses dan sumber
satu kekuatan ekonomi dunia. Masterplan
pendanaan
ini mencakup 17 aktivitas ekonomi utama
UMKM masih banyak tergantung kepada
Indonesia di mana tidak semata-mata
sumber pendanaan informal. Hal ini
usaha pemerintah pusat saja, tetapi juga
terkait dengan masih sulitnya akses kredit
pemerintah daerah, dunia usaha, para
ke
pakar, dan para akademisi pun turut ambil
UMKM dikenakan pajak pula sebesar 1 %
bagian dalam masterplan ini. Aktivitias
di mana pengenan pajak ini dinilai banyak
ekonomi tersebut dilakukan di 6 koridor
kalangan tidak adil Fasalnya, dengan
ekonomi Indonesia yang dipusatkan pada
jumlah UMKM yang sebesar 55 juta lebih
4 lokasi seperti lokasi-lokasi yang berada
pada 2011, dan 56,5 juta pada 2012,
di koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara,
menyumbang 30 % PDB yang mencapai
Kalimantan-Sulawesi, Maluku dan Papua,
Rp9,380 triliun maka akan diperoleh PDB
Jawa II dan Sumatera di mana salah satu
UMKM sekitar Rp2,8 triliun sehingga
sektor yang menjadi prioritas MP3EI,
dengan tariff efektif 1 % dari omzet, maka
adalah sektor infrastruktur, selain pangan,
potensi pnerimaan pajak dari UMKM
energi,
sekitar Rp30,80 triliun jika tindakan
transportasi,
pembiayaan
perbankan, dan UMKM.
dan
dalam
akibat
masalah
roda yang
usaha karena selama ini
perbankan.
administrai
menggerakkan
Apalagi
pemajakan
dewasa
ini,
dilaksanakan
secara doing business as usual. Oleh
pemajakan
pemerintahan pasca Orde Baru harus
dihitung dari peredaraan bruto, selaain
lebih baik dari pemerintahan Orde Baru.
tidaak bisa dikuraangkan biaya untuk
Buktinya, pada pertengahan Juni 2013,
mendapatkan, menagih, dan memelihara
pemerintah
penghasilan,
daalam
premium dari Rp4.500 menjadi Rp6.500,
pembukuan waajib paajak adaa kerugian
dan minyak solar dari Rp4.500 menjadi
tidaak
bisa
Rp5.500 sehingga peristiwa ini semakin
horizontal
memberatkan rakyat, terutama rakyat
dengaan penghasilan dari sumber atau
miskin. Apakah ini disebabkan oleh
kegiatan lainnya sehingga dalam keadaan
strategi pemerintahan Orde Reformasi
bagaimanapun (laba atau rugi) perusahaan
yang masih berpihak
akan selalu diasumsikaan memperoleh
melalui pertumbuhan ekonomi tinggi
penghasilan positif.
seperti
sebab
itu,
karena
dasar
maka
diakui
jika
dan
dikompensasikan
tidak
secara
Namun, meskipun sumbangannya
menaikan
pertumbuhan
dibandingkan
dengan
harga
BBM
pada kapitalis
usaha koperasi
besar dan
cukup
UMKM? Pemerintah tampaknya sudah
besar, tetapi pelaku usaha Koperasi dan
meninggalkan unsur-unsur pemerataan
UMKM umumnya berpendidikan dan
padahal sebagian besar usaha di Indonesia
berketerampilan
skala
berskala mikro, kecil dan menengah
ekonominya juga kecil, Akan tetapi,
(UMKM) yang artinya perekonomian
keberadaannya
sebab
nasional bercirikan ekonomi kerakyatan
mampu memperkuat ketahanan ekonomi
UMKM. Perbedaan ekonomi kerakyatan
nasional yang ditunjukkan pada krisis
dan ekonomi kapitalis bisa dilihat dalam
1998 di mana krisis ini menjadi salah satu
table 1 berikut. (Revrisond Baswir, 2006)
dalam
perekonomian
nasional
rendah
sangat
serta
penting
penyebab berakhirnya pemerintahan Orde Baru.
Rakyat
saat
itu
kehidupannya
bisa
lebih
dibandingkan
sebelumnya,
berharap balk namun
harapan itu tidak terjadi. Buktinya, setelah reformasi
berjalan
15
tahun,
belum
ditemukan satupun resep mujarab guna memulihkan
perekonomian
nasional
padahal semua orang sepakat bahwa
Tabel 1 Perbedaan antara Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kapitalis Ekonomi Kerakyatan 1. Menyusun
Ekonomi Kapitalis Negara Kesejahteraan 1. Mengintervendsi pasar
Ekonomi Liberal 1. Mengatur dan menjaga
perekonomian sebagai
untukterciptanya kondisi
bekerjanya mekanisme
usaha bersama berdasar
kesempaatan kerja.
pasar.
atas azas kekeluargaan;
2. Menyelenggarakan
2. Mengembangkan sector
mengembangkan
BUMN pada cabang-
swasta dan melakukan
koperasi (Pasal 33 ayat
cabang produksi yang
privatisasi BUMN.
1).
tidak dapat
2. Menguasai cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan
3. Memacu laju
diselenggarakan oleh
pertumbuhan ekonomi,
perusahaan swasta.
termasuk dengan
3. Menjaga keseimbangan
menciptkan lingkungan
yang menguasai hajat
antara pertumbuhan
yang kondusif bagi
hidup orang banyak;
ekonomi dengan
masuknya investasi
mengembangkan
pemerataan
asing.
BUMN (Pasal 33 ayat
pembangunan.
2).
4. Mengelola anggaran
4. Melaksanakan kebijakan anggaran
negara untuk
ketat, termasuk
memastikan
kesejaahteraan rakyat,
penghapusan subsidi.
pemanfaatan bumi, air,
memberlakukan pajak
dan segala kekayaan
progresif dan
yang terkandung di
memberikan subsidi.
3. Menguasai dan
dalamnya bagi sebesarbesarnya kemakmuran
5. Menjaga stabilitas moneter.
rakyat (Pasal 33 ayat 3). 6. Memastikan setiap warga 4. Mengelola anggaran
negara memperoleh
negara untuk
haknya untuk
kesejahteraan rakyat;
mendapatkan pekerjaan.
memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi.
5. Menjaga stabilitas moneter. 6. Melindungi pekerja perempuan, pekerja anak, dan bila perlu menetapkan upah minimum.
5. Menjaga stabilitas moneter. 6. Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2). 7. Memelihara fakir miskin dan anak terlantar.( Pasal 34)
Tabel 1 di atas memperlihatkan
masif
atau
besar-besaran,
bahwa tidak ada perbedaan yang substasil
penegakkan
antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi
dilakukan. Mantan PM China Deng Tsiao
kesejahteraan
Ping berkata ‘berilah kmi seratus peti mati
hanya
dalam
ekonomi
hukum
yang
serta
betul-betul
yang
untuk para koru, dan sisakan 1 untukku
terkandung dalam Pancasila. Sementara
jika aku benar-benar korupsi’ Bukan
itu, terdapat perbedaan antara ekonomi
seperti
kerakyatan dan ekonomi kapitalis yang
berjamah, proyek bancakan seperti kasus
cukup
Hmbalang dan lain-lainnya.
kerakyatan
terdapat
signifikan
fasal-fasal
sehingga
ekonomi
kapitalis yang diberlakukan sekarang di
di
kita
ada
istilah
korupsi
Selain model ekonomi kerakyatan
telah
dan ekonomi kapitalis di atas, terdapat
menyengsarakan rakyatnya akibat tidak
ekonomi kalsik di mana esensi model
sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan
ekonomi klasik adalah:
budaya masyarakat Indonesia, Barangkali
1. Penghematan kerja keras, kepentingan
jika diterapkan ekonomi kesejahteraan ala
diri yanag baik, dan kedermawanan
Indonesia, seperti Cina sekarang ini, bisa
terhadap orang lain adalah kebajikan
maju asalkan tidak terjadi KKN yang
dank arena itu harus didukung.
Indonesia
benar-benar
2. Pemerintah
harus
membatasi
Oleh karena itu, raja dan para
kegiatannya pada pengaturan keadilan,
menteri
memperkuat hal milik privat, dan
kelancangan dan kekurang ajaran
mempertahankan
luar biasa ketika mereka berpura-
Negara
dari
serangaan asing
pura
3. Di bidang ekonomi, Negara harus
telah
melakukan
mengawasi
perekonomian
orang-orang swasta, dan membatasi
mengadopsi kebijakan laissez faire non
pengeluaran
intervensi (perdagangan bebas, pajak
dengan
Undang-undang
tentang
rendah,
barang
mewah,
dengan
birorasi
minimal,
dan
melarang
sebagainya. 4. Standar
klasik
emas/perk
akan
mereka.,
entah
atau
impor
itu
barang-barang
mewah luar negeri. Mereka sendiri
mencegah negera mendepresiasi mata
(para
uang
menghasilkan
kecuali adalah orang-orang yang
lingkungan moneter yang syabil di
paling boros di dalam masyarakat.
mana ekonomi bisa berkembang.
Sebenarnya,
dan
akan
megurus
Subversi Neokolonialisme Menarik untuk disimak pernyataan Adam
Smith
memperingatkan
(1776)
bahwa
dia
adanya
bahaya
dari
pemerintahan yang besar sebab beliau sangat kritis terhadapa kekuasaan negara. Menurut Mark Skunsen (2005), politisi biasanya orang munafik yang boros di mana beberapa kutipan dari The Wealth of Nations
berikut
bisa
dipakai
dalam
Tidak ada seni yang bisa dipelajari dengan cepat oleh pemerintahaan, kecuali seni menguras duit dari penduduk
Nations hal 813)
(Wealth
menteri),
jika
tanpa
mereka
pengeluaran
mau
mereka,
mereka bisa mempercayakan kepada orang-orang swasta. Seanadainya gaya hidup mewah mereka tidak mengahncurkan
Negara,
tentu
rakyatnya juga tidak akan pernah hancur (idem halaman 329). Bangsa besar tak pernah jatuh miskin karena ulah swasta, tetapi kadang-kadang Negara
bisa
ambruk
karena
pemborosan umum dan kslahan
perdebatan politik dewasa ini, yaitu:
kantong
raja dan
of
kebijakan.
Semua,
atau
hamper
semua pendapatan di kebanyakan negara dipakai untuk memuaskan orang-orang yang tiak produktif. Merka adalah orang-orang yang yang membangun banyak istana
mewah,
bangunan
gereja
yang
megah, tentara dan kaapal-kapal
dia mendukung Undang-undang bunga dan pajak progresif.
besar yang di masa damai tidak
Teori klasik Adam Smith di atas
melakukan apa-apa, dan di masaa
yang ditulis pada tahun 1776 tampaknya
perang tidaak mendapatkan apa-apa
masih relevan dengan kondisi Indonesia
untuk
sekarang
menganganti
biaya
(2010-an)
sehingga
terlihat
perawatannya, bahkan jika perang
bahwa mulai dari eksekutif (presiden dan
itu sudaah berakhir. Orang-oarang
menteri-mentermnya),
yang tidak menghasilkan apa-apa itu
DPD, dan DPRD), serta yudikatif (polisi,
dipelihara oleh produk dari kerja
jaksa dan hakim) melakukan keserakahan
orang lain (idem halaman 325)
yang luar biasa terhadap penduduk yang
Adam Smith membela anggaran
kurang berdaya akan ulah para pemimpin
berimbang dan menentang utang public
dan krooni-kroninya tersebut. Buktinya,
yang
kasus Bank Century, kasus Hambalang,
membesar.
privatisasi,
Diapun
penualan
mendukung
tanah-tahan
raja
legislatif
(DPR,
dan lainnya merupakan konspirasi mereka
sebagai cara untuk menaikan pendapatan
daalam
dan menabur benih kemakmuran. Dia
tersebut. Oleh sebab itu, penting untuk
mendukung campur tangan pemerintah
belajar sejarah dari para pemikir yang
secara minimal dlam kehidupan privat dan
sudah mengehabiskan waktunya untuk
aktivitas ekonomi warga Negara, dan dia
kebaikan Negara dan rakyatnya secara
mengatakan bahwa mengakhiri perang
benar.
tidak akan menghasilkan pengangguran
Dia tampak seperti habis diaudit petugas
mengekspresikan
Oleh sekarang,
besar-besaran.
oleh
menggerogoti
pajak
ketika
simpatinya
sebab
itu,
uang
negara
pertanyaannya
bagaimanakah
situasi
perekonomian Indonesia saat ini, dan
dia
mendatang? Artinya, sebagai amanat dari
kepada
konstitusi 1945, sejauh manakah ekonomi
pembayar pajak yang terus menerus
kerakyatan
telah
dilaksanakan
terancam dikunjungi olh penarik pajak
Indonesia.
yang menjengkelkan dan memalukan.
perekonomian Indonesia lebih didominasi
Setelah mengecam sistem pajak yang
oleh pelaksanaan agenda-agenda ekonomi
ruwet dan tidak adil, dia menganjurkan
neoliberal
pemotongan pajak luar negeri, mekipun
diperbincangkan
Sebaliknya,
sebagaimana masyakat?
di
benarkah
banyak Dua
hal
berikut perlu mendapat perhatian dalam
untuk mencegah berdirinya NKRI yang
menjawab pertanyaan
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
tersebut,
yaitu:
Kedua,
Pertama, sebagai sebuah negara yang
dipaksanya
bangsa
mengalami penjajahan selama 3,5 abad,
Indonesia untuk memenuhi tiga syarat
perekonomian
dapat
ekonomi guna memperoleh pengakuan
terbangunnya
kedaulatan dalam forum Konferensi Meja
mengingkari
Indonesia kenyataan
tidak
struktur perekonomian yang bercorak
Bundar (KMB) pada 1949.
kolonial di Indonesia. Sebab itu, ekonomi
Ketiga, syarat ekonomi itu adalah:
kerakyatan pertama-tama harus dipahami
(1) bersedia menerima warisan utang
sebagai
Hindia Belanda sebesar 4,3 milliar gulden;
upaya
sistematis
untuk
mengoreksi struktur perekonomian yang
(2)
bercorak
Kedua,
ketentuan yang ditetapkan oleh Dana
liberalisasi bukan hal baru bagi Indonesia,
Moneter Internasional (IMF); dan (3)
tetapi telah berlangsung sejak era kolonial.
bersedia
kolonial
Berangkat tersebut,
tersebut.
dari
secara
kedua
catatan
singkat
dapat
bersedia
mematuhi
mempertahankan
perusahaan-perusahaan beroperasi
ketentuan-
di
keberadaan
asing
Indonesia.
Selain
itu,
tindakan
adu
dikemukakan bahwa perjuangan bangsa
dilakukannya
Indonesia untuk melaksanakan ekonomi
domba
kerakyatan bukanlah perjuangan yang
tindakan pembatalan KMB secara sepihak
mudah. Kendala terbesar justru datang
oleh pemerintah Indonesia pada 1956.
dari
Tindakan-tindakan
pihak
kolonial.
Sejak
bangsa
berbagai
yang
menyusul
itu
Indonesia memproklamirkan kemerdekaan
terungkap
pada 17 Agustus 1945, pihak kolonial
PRRI/Permesta pada 1958.
hampir terus menerus mensubversi upaya
pada
dilaksanakannya
Keempat,
antara
meletusnya
lain
peristiwa
diselundupkannya
bangsa Indonesia untuk melaksanakan
sejumlah sarjana dan mahasiswa ekonomi
ekonomi kerakyatan.
Indonesia ke AS untuk mempelajari ilmu
Secara ringkas, subversi-subversi
ekonomi yang bercorak liberal-kapitalistis
yang dilakukan oleh pihak kolonial untuk
sejak tahun 1957. Para ekonom yang
mencegah
ekonomi
kemudian dikenal sebagai Mafia Berkeley
kerakyatan itu adalah sebagai berikut:
ini sengaja dipersiapkan untuk mengambil
Pertama, terjadinya agresi I dan II pada
alih kendali pengelolaan perekonomian
terselenggaranya
1947 dan 1948. Tujuan utamanya adalah
Indonesia pasca penggulingan Soekarno
pasar neoliberal. Tindakan pembelokan
pada tahun 1966.
orientasi tersebut didukung sepenuhnya sandiwara
oleh IMF, Bank Dunia, USAID, dan ADB
politik yang dikenal sebagai proses kudeta
dengan cara mengucurkan utang-utang
merangkak terhadap Soekarno pada 30
luar negeri yang besar.
September 1965, yaitu pasca terbitnya UU
Kedelapan,
Kelima,
dilakukannya
dilakukannya
No. 16/1965 pada Agustus 1965, yang
liberalisasi
menolak segala bentuk keterlibatan modal
yaitu melalui serangkaian kebijakan yang
asing di Indonesia.
dikemas dalam paket deregulasi dan
Keenam,
dipaksanya
Soekarno
secara
resmi
dilengserkan
dari
sejak
1983,
debirokratisasi. Kesembilan, dipaksannya Soeharto
untuk menandatangani empat UU sebelum ia
besar-besaran
proses
untuk
menandatangani
pelaksanaan
kekuasaanya. Keempat UU itu adalah: (1)
agenda-agenda ekonomi neoliberal secara
UU No. 7/1966 tentang penyelesaian
terinci melalui penandatanganan nota
masalah utang-piutang antara pemerintah
kesepahaman dengan IMF pada 1998,
Indonesia danpemerintah Belanda; (2) UU
yaitu sebelum ia secara resmi dipaksa
No. 8/1966 tentang pendaftaran Indonesia
untuk mengakhiri kekuasannya melalui
sebagai anggota ADB; (3) UU No. 9/1966
sebuah gerakan politik yang dikenal
tentang pendaftaran kembali Indonesia
sebagai
sebagai anggota IMF dan Bank Dunia;
diketahui, dalam sejarah perekonomian
dan
Inggris,
(4)
UU
No.
1/1967
tentang
dibangunnya
pemerintahan Indonesia
sebuah
kontra-revolusioner sejak
pemerintahan
yang
Soeharto
para
1967. dipimpin
gerakan
reformasi.
reformasi
Perlu
serupa
dimotori antara lain oleh Adam Smith,
Penanaman Modal Asing (PMA). Ketujuh,
gerakan
di
melalui oleh
David Hume, David Ricardo, Thomas R. Malthus, dan John S. Mill (Giersch, 1961). Kesepuluh,
dilakukannya
“Mafia
amandemen terhadap Pasal 33 UUD 1945
Berkeley” yang sejak jauh-jauh hari telah
yang merupakan landasan konstitusional
dipersiapkan oleh AS, secara sistematis
sistem ekonomi kerakyatan pada 2002.
yang berusaha membelokkan orientasi
Melalui perdebatan yang cukup sengit,
penyelenggaraan perekonomian Indonesia
ayat 1, 2, dan 3, berhasil dipertahankan.
dari ekonomi kerakyatan menuju ekonomi
Tetapi kalimat penting yang terdapat
ini,
ekonom
dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945,
dan Gas Alam (Migas); dan (3) UU No.
yang berbunyi, “Bangun perusahaan yang
25/2007 tentang Penanaman Modal.
sesuai dengan itu ialah koperasi,” turut
Penutup
menguap bersama hilangnya penjelasan pasal tersebut. (Herbert Giersch, 1968) Menyimak
kesepuluh
tindakan
subversi itu, mudah dipahami bila dalam 65 tahun setelah proklamasi, sistem ekonomi kerakyatan tidak pernah berhasil diselenggaran di Indonesia. Perjalanan perekonomian Indonesia selama 65 tahun ini justru lebih tepat disebut sebagai sebuah proses transisi dari kolonialisme menuju neokolonialisme. Proses transisi itulah
antara lain
semakin Indonesia
yang menjelaskan
terperosok ke
dalam
perekonomian penyelenggaraan
agenda-agenda ekonomi neoliberal dalam beberapa waktu belakangan ini. Bahkan, utang dalam dan luar negeri pemerintah yang pada akhir pemerintahan Soeharto berjumlah US$54 milyar, belakangan membengkak menjadi US$165 milyar. Perlu diketahui, penyelenggaraan agenda-agenda ekonomi neoliberal itu antara lain tertangkap tangan melalui pembatalan seluruh atau beberapa pasal yang
terdapat
dalam
perundang-undangan,
tiga yang
produk terbukti
melanggar konstitusi, sebagai berikut: (1) UU No. 20/2002 tentang Kelistrikan; (2) UU No. 22/2001tentang Minyak Bumi
Menyimak berbagai kenyataan di atas, dapat disimpulkan betapa beratnya tantangan yang dihadapi bangsa Indonesai dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan koperasi
dan
dibandingkan
UMKM.
Bahkan,
dengan
era
jika
kolonial,
tantangan yang ada saat ini justru jauh lebih berat. Sebabnya, pertama, pihak kolonial sebagai musuh utama ekonomi kerakyatan tidak hadir secara kasat mata. Kedua,
berlangsungnya
praktik
pembodohan publik secara masif melalui praktik
penggelapan
sejarah
sejak
1966/1967. Ketiga, terlembaganya sistem “cuci otak” yang bercorak neoliberal dan anti ekonomi kerakyatan pada hampir semua jenjang pendidikan di Indonesia. Keempat,
setelah
mengalami
proses
pembelokan orientasi pada 1966/1967, keberadaan struktur perekonomian yang bercorak kolonial di Indonesia cenderung semakin
mapan.
Kelima,
setelah
melaksanakan agenda ekonomi neoliberal secara masif dalam 10 tahun belakangan ini,
menyebabkan
cengkeraman
neokolonialisme terhadap perekonomian Indonesia cenderung semakin dalam.
Walaupun demikian, tidak berarti
kembali
ekonomi
kerakyatan
dimasa
untuk
datang? Untuk memperoleh jawaban yang
kebangkitan kembali ekonomi kerakyatan
pasti, terutama untuk jangka menengah
tersebut setidak-tidaknya dapat disimak
dan jangka panjang, tentu diperlukan
dalam 5 hal sebagai berikut. Pertama,
suatu pengkajian dan diskusi yang sangat
mencuatnya
luas.
tidak
ada
harapan.
hegemoni
Harapan
perlawanan AS
dari
terhadap
beberapa
negara
Tetapi
untuk
jangka
pendek,
terutama bila dikaitkan dengan akan
Amerika Latin dan Asia dalam satu
segera
berlangsungnya
Pemilu
tahun
dekade
depan,
jawabannya
mungkin
bisa
terahir
ini.
Yang
menonjol
diantaranya adalah Venezuela dan Bolivia
dirumuskan
di Amerika Latin, serta Iran di Asia.
Dengan mengatakan hal itu tidak berarti
Kedua,
gejala
bahwa perjuangan untuk mewujudkan
pergeseran dalam peta geopolotik dunia,
ekonomi kerakyatan sangat tergantung
yaitu dari yang bercorak unipolar menuju
pada
tripolar, sejak munculnya Uni Eropa dan
kepemimpinan nasional. Ada atau tidak
kebangkitan
Ketiga,
ada pergantian kepemimpinan, perjuangan
kapitalisme
untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan
internasional yang dipicu oleh krisis
harus tetap berlanjut. Namun demikian,
kapitalisme AS sejak 2007 lalu. Keempat,
siklus pergantian kepemimpinan nasional
meningkatnya
harus
mulai
terlihatnya
ekonomi
berlangsungnya
Cina.
krisis
kerusakan
ekologi
di
siklus
secara
5
dimanfaatkan
tahun
sederhana.
pergantian
secara
optimal
Indonesia pasca dilakukannya eksploitasi
sebagai
besar-besaran
rangka
mempercepat proses kebangkitan kembali
neoliberalisme
ekonomi kerakyatan atau people economic
neokolonialisme
dalam dan
dalam 40 tahun belakangan ini. Dan
ekonomi
dalam
perekonomian
Indonesia.
strategis
untuk
ini.
kelima, meningkatnya kesenjangan sosial dan
momentum
lebih
Singkat mempercepat
kata,
dalam
kebangkitan
rangka kembali
ekonomi kerakyatan, adalah kewajiban
Pertanyaannya
adalah,
tindakan
setiap patriot ekonomi kerakyatan untuk
jangka pendek, jangka menengah , dan
memastikan
jangka panjang apa saja yang perlu
terpilih
dilakukan
pemimpin yang secara jelas mengimani
untuk
memastikan
berlangsungnya suatu proses kebangkitan
dan
bahwa
bukanlah
mengamalkan
pemimpin
yang
pasangan
calon
neoliberalisme.
Dukungan
yang
diberikan
kepada
lebih
besar
pasangan
harus calon
pemimpin yang secara jelas dan tegas mengungkapkan komitmen mereka untuk menyelenggarakan
sistem
Ekonomi di Indonesia, dalam (Sarjadi dan Sugema eds.) Ekonomi Konstitusi. Jakarta: Sugeng Sarjadi SyndicateBruce, Stanley L. 2000. The Evolution of Economic Though. Orlando: The Dryden Press.
ekonomi
Chee, Peng Lin. 1987. Proposal for Cooperation between Small Scale (tidak Industries in Asean. diterbitkan).
Arndt, HW. 1991. Pembangunan Ekonomi: Studi tentang Sejarah Pemikiran (terj). Jakarta: LP3ES.
-------, T.Th. Umum Jang Kedua Terlangsung Tanggal 2 Nopember 1949 di Ridderzaal di Kota ‘SGravenhage. Djakarta: Kolff.
kerakyatan di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Asian Development Bank. 2000. Provertu Assesment. (Tidak diterbitkan). Asia Foundation dan Yayasan Indonesia Forum. 1998. Usaha Kecil dan Menengah: Tantangan dan Alternatif Jalan Keluar. Jakarta: Yayasan Indonesia. Asy’ari, Musa. 2003. Koperasi, Kemiskinan dan Runtuhnya Solidaritas Ekonomi. Kompas, 12 Juli. Badan Pusat Statistik Indonesia. 19862010. Berbagai publikasi. Badan Pusat Statistik dan Pusat Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Sriwijaya. 1979. Analisis Statistik Rumah Tangga dan Industri Kecil serta Analisis Statistik Industri Besar dan Sedang. Jakarta. Baga,
Lukman. 2003. Foolishisasi Koperasi. Kompas 12 Juli.
Bank Indonesia. 2010. Statistik Keuangan dan Perbankan. Baswir, Revrisond. 2005. Neoliberalisme Malu-malu. Bisnis Indonesia, 6 Februari. Baswir, Revrisond. 2008. Ekonomi Kerakyatan: Amanat Konstitusi Untuk Mewujudkan Demokrasi
Glassburner B. 1971. Indonesian Economic Policy After Soekarno. In (Glassburner B, eds). The Economy of Indonesia: Selected Readings. Ithaca: Cornel University Press, pp 426-443. Giersch, Herbert, 1968. Politik Ekonomi. Diterjemahkan oleh Samik Ibrahim dan Nadirsjah Tamin, Jakarta: Kedutaan Besar Jerman. Grizzeli, Steve. 1988. Promoting Small Scale Manufacturing in Indonesia: Why Works? Development Studies Project II, Development Studies Project, Research Mimeo No 17, Jakarta. Goerge, Susan. 1999. A Short History of Neoliberalism: Twenty Years of Elite Economics and Emerging Opportunities For Structural Change. http://www.milleniumround.org. Hatta, Mohammad. 1985. Membangun Ekonomi Indonesia. Jakarta: Inti Idayu Press. Higgins B. 1957. Indonesia’s: Economic Stabilization and Development. New York: Institute of Pacific Relation.
Hendrojogi. 2002. Koperasi: Azas-Azas, Teori dan Praktek. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo. Hill,
Hall. 1997. Small Medium Enterprices and Rapid Industrialization. ASEAN Experiences, Institute of Southeast Studies.
Hudson M. 2003. Super Imperialism: The Origin and Fundamentals of US World Dominance. London: Pluto Press. Kanumoyoso B. 2001. Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Keynes, J. Maynard. 1991. Teori Umum Mengenai Kesempatan Kerja, Bunga, dan Uang. Diterjemahkan oleh Willem H. Makaliwe. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Palmer I. 1978. The Indonesia Economy Since 1965: A Case Study of Political Economy. London: Frank Cass. Smith, C. 1976. Dekolonisasi Indonesia: Fakta dan Ulasan. Jakarta: Pustaka Azet. Soekarno. 1964. Di Bawah Bendera Revolusi. Jilid I dan II, cetakan ketiga. Jakarta: Panitia Penerbit DBR. Stiglitz, Joseph E. 2002. Globalisation and Its Discontent. New York: WW Norton and Compa. Kompas. 2012. Koperasi jadi Alternatif. 24 Mei, hal 18. Jakarta. LP3ES. 1995. Pemikiran Bung Hatta. Jakarta: PT Pustaka. Martin et al. 1990. Penelitian tentang Konsep Fungsi Ganda dan Masalah Pengembangan Koperasi di
Indonesia. IPSK-LIPI.
Jakarta:
Kedeputian
Sutrisno Noer. 2003. Koperasi Menjawab Tantangan Global dan Regionalisme, Bisnis Indonesia. 11 Juli. Suyono, Haryono. 2003. Catatan Ringkas tentang Program terpadu untuk Pengentasan Kemiskinan dan Arah Kebijakan dalam Era Pembangunan Ekonomi di Indonesia. STEKPI, 6 Mei. Thee, Kian Wie. 1996. Pengembangan bjaksanaan Usaha kecil dan Menengah di Negara Asia Timur dan Relevansinya bagi Indonesia, dalam Firmansyah (ed), Dinamika Usaha Kecil dan Menengah. Jakarta: Puslit Ekonomi-LIPI. Wiranta, Sukarna. 2006. Ekonomi Kerakyatan Usaha Kecil dan Menengah dalam Perekonomian Nasional; orasi Professor Riset di depan Majelis Profesor Riset pada 26 Desember.
KONSEP DYNAMIC GOVERNANCE SEBAGAI REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK Oleh : A.H. Rahadian *)
ABSTRAK Konsep dynamic capabilities memiliki arti penting jika dikaitkan dengan fakta adanya kompleksitas permasalahan praktik administrasi publik, khususnya berkaitan dengan masalah ketidakpastian masa depan (future uncertainties) dan external practices. Perubahan lingkungan tersebut mendorong lahirnya adaptive policy yang bukan hanya merupakan reaksi pasif pada tekanan eksternal tetapi juga pendekatan proaktif pada inovasi, kontekstualisasi, dan eksekusi. Ide-ide baru juga menghasilkan kebijakan sesuai konteks (adaptive policy) dapat dieksekusi dan menghasilkan dynamic governance. Konseptualisasi dynamic capabilities sebagai kapasitas organisasi yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi pada perubahan teknologi dan lingkungan, harus memiliki kemampuan kognitif yang dapat mendorong pembelajaran sehingga dapat membangun dynamic capabilities organisasi, yaitu: (a) thinking ahead, (b) thinking again, dan (c) thinking across. Reformasi administrasi publik memiliki hubungan yang erat dengan konsep dynamic governance, karena reformasi administrasi publik berorientasi pada perubahan di antaranya dalam implementasi kebijakan publik.
Kata Kunci: Reformasi Administrasi Publik, Dynamic Capabilities, Dynamic Governance
*
Dosen STIAMI Jakarta
Pemerintahan
di
seluruh
duniamembangun
institusinya
mencapai
dan
tujuan
sasaran
dan pemberian umpan balik terhadap
untuk
kinerja sektor publik.
yang
Memperhatikan
ditetapkan. Proses pembangunan institusi
perubahan
tersebut dikenal sebagai pengembangan
reformasi administrasi publik saat ini
administrasi
menjadi fenomena hampir di seluruh
tration)
(development
yang
adminis-
merupakan
bagian
dewasa
pengelolaan
ini,
perubahan
adminis-trasi
publik
tersebut,
maka
isu
negara-negara di dunia. Lee
administrasi publik. Pada era teknologi informasi
dunia
fenomena
Hahn-Been
(1976)
mengemukakan, reformasi administrasi dilaksanakan
untuk
memperbaiki
terus
administrasi publik yang ingin dicapai.
beradaptasi yang diakibatkan fenomena
Tanpa tujuan pemerintah yang jelas, tidak
globalisasi.
mendorong
akan terjadi reformasi administrasi karena
meningkatkan
reformasi administrasi adalah normatif.
mendapat
tantangan
Situasi
pemerintah-an
untuk
ini
untuk
kemam-puannya
dalam
memberikan
Lee
lebih
jauh
membedakan
pelayanan publik yang responsif secara
pelaksanaan
terus
berbeda-beda untuk tiap negara yang
menerus,
melalui
pengelolaan
administrasi sektor publik yang inovatif. Penger
and
menguraikan
perubahan
sektor publik
tidak
memodernisasi mengurangi
Tekavcic,
biaya
pengelolaan
hanya
institusi
(2008)
bertujuan
negara
pelayanan
dan
publik;
reformasi
tujuan
administrasi
memiliki tingkat perkembangan sosial budaya yang berbeda, yaitu negara yang masyarakatnya
sedang
berkembang,
negara dengan masyarakat tradisional dan negara yang masyarakatnya telah maju. Tugas
administrator
sebagai
namun juga diharapkan untuk menghasil-
pelaksana administrasi di negara yang
kan kerja sama yang dinamis antara
masyarakatnya
pemerintah dengan masyarakat sipil dan
(developing
sektor
dengan
berbeda dengan tugas administrator di
peningkatan kualitas pelayanan publik,
negara yang masyarakat yang sudah maju
peningkatan tanggung jawab sosial, dan
atau masyarakat tradisional. Di negara
menjamin partisipasi warga negara lebih
yang masyarakatnya masih tradisional,
luas dalam proses pengambilan keputusan
administrator bertugas sebagai pelayan
swasta,
berkaitan
sedang society),
berkembang menurut
Lee,
raja (royal servant) atau agen negara
kolonial, di negara yang masyarakatnya
Development
maju sebagai regulator untuk menjamin
menyebutkan keterlibatan ketiga unsur,
tersedianya
yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta,
kepentingan
publik
dari
Programme,
setidaknya
kelompok kepentingan lainnya, sedangkan
dalam
di negara yang masyarakatnya sedang
tersebut adalah: a) participation; b) rule of
berkem-bang
law; c) transparency; d) responsiveness;
berperan
administrator
sebagai agen perubahan. Kenyataan dunia,
di
berbagai
belahan
menunjukkan
dalam
keinginan
memberikan
pelayanan
kepada publik telah berkembang menjadi tuntutan
perubahan.
Semestinya,
pelayanan publik baik akan mendorong ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Michael E. Porter (2007: vii) di dalam bukunya Dynamic Governance bertanya “What
makes
government
effective?”
Pertanyaan ini ditujukan Porter mengingat bahwa banyak sekali kegagalan terjadi di berbagai
Negara
kebijakan
disebabkan
pemerintahan
oleh buruk,
implementasi buruk, kegagalan etika, dan ketidakmampuan menyesuaikan ketika
pemerintah
diri
diperlukan.
dengan
perubahan
Menurut
Porter,
pemerintahan buruk akan mengakibatkan penderitaan hidup pada warganya. Pemerintahan menghasilkan
yang
sinergi
Prinsip-prinsip
e) consensus orientation; f) equity; g)
mewujudkan birokrasi profesional yang handal
pembangunan.
effectiveness
and
efficiency;
h)
accountability; dan i) strategic vision.
Reformasi Administrasi Publik Administrasi menurut Herbert Simon (Pasolong, 2010: 2) adalah kegiatankegiatan
kelompok
kerjasama
untuk
mencapai tujuan bersama. Siagian (2004) mendefinisikan
administrasi
sebagai
keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pasolong sendiri kemudian merangkum
banyak
definisi
tentang
Administrasi dan menjelaskannya bahwa administrasi adalah "pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional" (Pasolong, 2010: 5). Dari pengertian ini, bisa dijelaskan bahwa karakteristik administrasisendiri
baik
akan
antara
para
pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip Good Governance versi United Nations
antara
lain:
efisien,
efektivitas,
dan
rasional. Efisien diartikanbahwa tujuan atau motif administrasi adalah mencapai hasil yang efektif dan efisien. Efisien juga
bisa diartikan berdaya guna. Dengan kata
terhadap kegiatan sejumlah besar orang,
lain, administrasi harus menghasilkan
dan melibatkan keahlian khusus yang
sesuatu
Efektif
memerlukan strukturasi dalam organisasi -
diartikan sebagai berhasil guna. Maka
administrasi publik pun merupakan bagian
administrasi harus bisa dijalankan untuk
dari birokrasi yang berhubungan dengan
menghasilkan sesuatu yang diharapkan
konsep-konsep
sesuai
peraturan
yang
berdaya
dengan
guna.
tujuan.
Sedangkan
karakteristik rasional artinya bahwa tujuan
dan
pembuatan
kebijakan,
serta
administrasi pelayanan publik. Menurut Philip J Cooper (1998)
yang dicapai bermanfaat dan berguna
menyebutkan banyaknya tantangan yang
serta dapat dilaksanakan. Sementara itu, Zauhar Soesilo (2007) mendefiniskan
pencatatan,
reformasi
administrasi
dihadapi dari administrasi publik seperti: keberagaman
akuntabilitas
(diversity),
sebagai "usaha sadar dan terencana untuk
(accountability), masyarakat sipil (civil
mengubah sruktur dan prosedur birokrasi
society),
privatisasi,
dan perilaku birokrat, guna meningkatkan
demokrasi,
pengayaan
efektivitas organisasi atau menciptakan
engineering),
administrasi yang sehat dan menjamin
pesatnya perkembangan teknologi, dan
tercapainya
otonomi daerah. Owen Hughes (1998)
tujuan
pembangunan
nasional." Dalam konsepsinya ini, Zauhar
juga
lebih
menekankan
birokratisasi, kembali
pemberdayaan
menambahkan
(re-
akibat
bahwa
krisis
pada
perubahan
manajemen, kondisi budaya administrasi,
dan
prosedur
pengem-bangan sumber daya manusia,
administrasi bagi terwujudnya sistem
dan sebagainya juga menjadi dorongan-
pembangunan negara yang lebih besar.
dorongan sekaligus tantangan bagi sistem
terhadap
struktur
Reformasi
administrasi
dilakukan
administrasi untuk menjadi lebih baik.
sebagai respons terhadap persepsi dan
perubahan bagi sistem administrasi publik
pandangan negatif banyak pihak terhadap
yang telah ada tidak saja ditekankan pada
sistem administrasi yang selama ini
teknik-teknik
terkesan
adminis-tration)
lamban,
profesional,
dan
berbelit-belit,
dan
(technical
praktik-praktik
bersih/tidak
admini-strasi (administration practices),
akuntabel. Seperti halnya birokrasi yang
melainkan pada semua elemen seperti
menurut
bentuk
sumber daya manusia, kepemimpinan,
aktivitas yang menuntut koordinasi ketat
pola pikir; orientasi, struktur birokrasi,
Weber
tidak
tidak
administrasi
merupakan
perangkat
yang
digunakan,
sebagainya.
Itulah
sebabnya
dan konsep-
atau output berupa perbaikan efisiensi dan efektivitas
pelayanan
publik.
Karena
konsep pemberdayaan, pengembangan,
administrasi
pengayaan, dan lain-lain menjadi kunci
dilakukan untuk mencapai tujuan yang
utama bagi perubahan atau reformasi
telah ditetapkan, maka otomatis harus ada
administrasi.
jaminan bagi kegunaan dan hasil yang
Menurut Zhijian. Z. De Guzman R.P, dan Reforma M.A.(1992), ada beberapa elemen umum dari reformasi administrasi yang harus dilakukan. Pertama, adanya perubahan yang terencana yang dilakukan secara cermat terhadap birokrasi publik. Dengan kata lain, reformasi bukanlah tindakan yang begitu saja dilakukan, ada
perencanaan
strategi
pencapaian yang jelas rentang waktunya. Perubahan keinginan
dilakukan berubah,
bukan tetapi
karena
perubahan
dilakukan untuk memperbaiki sistem yang lebih besar dan semua komponen sistem
reformasi
administrasi
dilakukan dengan inovasi atau temuantemuan baru dan pikiran-pikiran kreatif yang lebih segar dan inovatif. Reformasi menuntut adanya kesepahaman dan itikad bersama menuju pada perubahan dengan konsep-konsep yang lebih baru, semangat baru, dan motivasi yang lebih kreatif. Ketiga,
yang
Keempat,
reformasi
adminis-trasi
dilakukan karena kebutuhan-nya atau urgensinya dibenarkan dengan adanya tuntutan untuk mengatasi ketidakpastian dan perubahan yang cepat yang terjadi dalam lingkungan organisasi. Manakala administrasi dijalankan, maka segala yang berkaitan
dengan
ketidakpastian
dan
perubahan yang cepat pun diharapkan bisa teratasi. Perubahan atau reformasi terhadap administrasi publik sendiri bisa dilakukan pada
aspek-aspek
berikut.
Pertama,
reformasi administrasi atau perbaikan sistem administrasi bisa dilakukan pada
yang terlibat. Kedua,
kegiatan
baik.
Urgensi Reformasi Administrasi
melainkan
adalah
reformasi
administrasi
diharapkan dapat menghasilkan keluaran
aspek-aspek seperti struktur birokrasi, strategi pelaksanaan dan pencapaian motif yang dibuat, fungsi dari administrasi sendiri, proses administrasi dan sistem atau prosedur, serta budaya organisasi yang kesemuanya bertujuan memperkuat kapasitas administrasi pemerintah. Kedua, agenda
utama
dalam
reformasi
administrasi adalah perubahan mendasar dan luas terhadap administrasi publik,
seperti inovasi organisasi, pembangunan
tidak ada lagi segregasi yang lebih kuat
institusi,
sehingga gap keduanya semakin besar
perbaikan
teknologi
dan
manajemen organisasi, serta melibatkan
yang akhirnya merugikan kedua pihak.
sistem reformasi dalam arti yang lebih luas dari administrasi publik.
Administrasi publik dapat berperan positif
Lee Hahn-Bee menjelaskan bahwa
dalam
mengawal
proses
demokratisasi sampai pada tujuan yang
tujuan dari reformasi administrasi sendiri
dicita-citakan,
sebenarnya ada tiga hal, yakni (1)
administrasi publik berurusan dengan
perbaikan tatanan yang dianggap sebagai
persoalan bagaimana menentukan to do
sifat
dalam
the right things dan to do the things right.
masyarakat tradisional dan modern; (2)
Dengan kata yang berbeda, administrasi
perbaikan metode atau pembaharuan tek-
publik bukan saja berususan dengan cara-
nik administrasi perlu juga dilakukan, (3)
cara yang efisien untuk melakukan proses
tujuan
demokratisasi,
intrinsik
pemerintah
reformasi
administrasi
adalah
karena
pada
dasarnya
melainkan
juga
untuk perbaikan kinerja atau reformasi
mempunyai
programatik.
menentukan tujuan proses demokratisasi
Sementara
itu,
Turner
&Hule
itu
sendiri,
kemampuan
terutama
dalam
dalam
bentuk
mengungkapkan bahwa yang dilakukan
penyelenggaraan pelayanan publik secara
dalam reformasi administrasi antara lain:
efektif sebagai wujud dari penjaminan
(1) restrukturisasi, struktur yang awalnya
hak-hak konstitusional seluruh warga
menghambat dan berbelit-belit, harus
negara.
diubah
menjadi
struktur
yang
lebih
ramping tetapi efisien dan efektif; (2) partisipasi dari semua unsur pelaksana dan
Gerakan Reformasi Administrasi di Indonesia Salah
satu
gerakan
reformasi
pembuat kebijakan administrasi publik
administrasi publik yang juga sempat
perlu terlibat; (3) sumber daya manusia
populer di awal 90-an muncul dalam
yang
lebih
kemasan 'reinventing government' yang
(4)
berakar pada tradisi dan perspektif New
akuntabilitas administrasi diperlukan bagi
Public Management yang merupakan
terciptanya
bertanggung
kristalisasi dari praktik administrasi publik
jawab dan transparan; (5) kemitraan
di Amerika Serikat. Para pendukung
antara pemerintah dan swasta, sehingga
gerakan ini berpendapat bahwa institusi-
diperlukan
profesional
dan
sistem
adalah lebih
yang
yang cekatan;
institusi
administratif
yang
didirikan
kepada kroni dan keluarga dekatnya.
dalam kerangka birokrasi dengan model
Tuntutan
komando dan pengawasan telah berubah
menyebabkan keinginan untuk mengubah
secara signifikan selama abad ke-20 dan
orientasi administrasi birokrasi publik
harus terus diubah. Birokrasi jenis ini
yang ada.
tidak lagi efektif, efisien, dan sudah ketinggalan
zaman
untuk
lebih
demokratis
Kedua, adanya perubahan sosial dalam
dalam
tatanan
masyarakat yang begitu dinamis pada
yang
semakin
masa setelah tumbangnya Orde Baru
mengglobal. Oleh karena itu, birokrasi di
menyadarkan banyak pihak akan perlunya
Amerika
melakukan
dan bergunanya perubahan bagi tatanan-
reformasi institusi administrasi publik
tatanan sosial yang ada. Keterbukaan,
agar
akses yang lebih lebar, dan tuntutan pada
ekonomi-politik
dunia
Serikat
lebih
harus
memiliki
karakter
kewirausahaan.
perbaikan standar hidup dan kelayakan
Menurut Trikartono (2006), gerakan
hidup
masyarakat,
membuat
urgensi
reformasi administrasi di dunia global
perubahan dalam birokrasi dan kebijakan
didorong oleh empat tekanan, yakni
publik yang dilakukan.
politik, ekonomi, sosial, dan institusional.
Ketiga, krisis ekonomi yang terjadi
Tidak jauh berbeda dari gerakan reformasi
pada tahun 1997 dan disusul kemudian
administrasi
Terjadinya
pada tahun 2008 menyebabkan dorongan-
gerakan reformasi ini diakibatkan oleh
dorongan besar lapisan masyarakat akan
beberapa tekanan yang muncul.
perubahan. Krisis ekonomi global telah
di
Indonesia.
Pertama, tuntutan akan perubahan
menyebabkan ekonomi
semua aspek kehidupan bangsa mulai
sebabnya diperlukan perangkat dan sistem
disuarakan
krisis
administrasi publik yang lebih baik untuk
ekonomi kala tahun 1997. Kekuasaan
mengatasi krisis yang ada. Dari sinilah
rezim Orde Baru Suharto yang kala itu
gerakan perubahan mulai bordering.
terjadinya
dan
kondisi
sistem politik yang lebih demokratis pada
ketika
negara
terpuruknya rakyat.
Itulah
begitu kuat, otoriter, sentralistik, dan tidak
Keempat, tuntutan bahwa negara-
memberikan akses kepada rakyat untuk
negara di dunia harus terlibat dalam
berpartisipasi lebih besar dalam aktivitas
perdagangan dan pasar bebas global dan
pemerintahan,
hanya
terlibat dalam organisasi-organisasi dunia
mengutamakan atau member privilege
menyebabkan tuntutan kepada sistem dan
tetapi
proses administrasi publik yang lebih
pemilihan
profesional dan berstandar internasional.
namun terutama ditantang untuk mampu
Keluar-nya beberapa investor besar asing
keluar dari berbagai masalah agar dapat
di Indonesia misalnya, adalah salah satu
memenangkan
contoh karena sistem administrasi dan
bangsa-bangsa lain.
presiden
secara
pertarungan
langsung,
dengan
birokrasi tanah air yang tidak profesional,
Dari apa yang telah dikemukakan di
lamban, berbelit-belit, dan terlalu banyak
atas, administrasi publik dapat menempati
pungutan liar yang tidak jelas. Pindahnya
tempat di jantung gerakan demokratisasi
pabrik Sony ke Singapura dan diikuti oleh
politik, asalkan memenuhi paling tidak
perusahaan-perusahaan besar seperti Nike,
tiga
Samsung,
telah
melakukan perencanaan strategis yang
bertambahnya
menyeluruh. Kedua, mempunyai struktur
dan
sebagainya,
menyebabkan pengangguran
di
Indonesia
dan
berkurangnya devisa negara. tuntutan
Kelima,
menjalankan
roda
daerah
untuk
pemerintahannya
administrasi di pusat dan daerah. Otonomi daerah merupakan salah satu dorongan
adrninistrasi
pelaksanaan yang
mendukung
lebih
mampu
organisasi yang tidak terlalu hierarkis dan
pendekatan dan kultur militeristik dalam melakukan pelayanan publik.
Dynamic Governance
juga telah banyak mengubah birokrasi dan
bagi
Pertama,
parokial. Ketigamembebaskan diri dari
sendiri tanpa tergantung pada pemerintah,
penting
persyaratan.
reformasi baik
pencapaian
dan tujuan
pemerintahan.
Istilah governance telah lama kita kenal, yaitu menunjuk pada hubungan antara warganya
pemerintah/negara sehingga
dengan
memungkinkan
berbagai kebijakan dan program dapat di rumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Kaufmann, Kraay dan Mastruzzi
Dalam banyak hal, reformasi politik
(2004) mengatakan ”Governance is the
yang bergulir sampai saat ini sekali lagi
relationship between governments and
tampak berada dalam jalur yang benar.
citizens that enable public policies and
Yang dibutuhkan adalah kesabaran untuk
programs to be formulated, implemented
bertahan dan konsistensi untuk melakukan
and evaluated. In the broader context, it
langkah-Iangkah
yang
refers to the rules, institutions, and
di
networks that determine how a country or
diperlukan. Indonesia
sistematis
Proses tidak
demokratisasi
hanya
diuji
melalui
an
organization
functions”
(Govern-
ance/kepemerintahan timbal
balik
adalah
antara
hubungan
pemerintah
institusi
dan
pola
hubungan
antar
dan
pemangku kepentingan. Terkait dengan
warganya yang memungkinkan berbagai
pemahaman tersebut, Boon, dan Geraldine
kebijakan
program
(2007: 52) memaknai Governance sebagai
dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi.
“ the choosen path, policies, institutions
Dalam kontek lebih luas menunjuk pada
and
sejumlah aturan, institusi, dan jaringan
collectively provide the incentives and
yang menentukan
constraints
publik
dan
berfungsinya suatu
the
resultant
to
structures
facilitate
or
that
impede
negara atau organisasi). Sedang dari
interactions
persfektif sektor publik (Andrew, 2004)
progress
memaknai
“the
(penentuan berbagai kebijakan, institusi
manner in which the government, working
dan struktur yang dipilih, yang secara
together
with
in
bersama mendorong untuk memudahkan
society,
exercices
and
interaksi kearah kemajuan ekonomi dan
sebagai
Governance
other its
stakeholders authority
influence in promoting the collective
Boon
bekerja
social
economic wellbeing”
dan
Geraldine
merumuskan
dengan
pemangku
Dynamic Governance sebagai “to how
dalam
masyarakat,
these choosen paths, policies, institutions,
lain
menerapkan
and
to
Selanjutnya, dari makna tersebut,
interested of the nation” (Cara pemerintah
kepentingan
lead
kehidupan sosial lebih baik).
welfare of society and the long-terms
sama
that
kewenangan
dan
and structures adapt to an uncertain and
mengusahakan
fast changing envinronment so that they
kesejah-teraan masyarakat dan tujuan
remain relevant and effektif in achieving
jangka panjang dari suatu bangsa).
the
mempengaruhi
dalam
Oleh karena menyangkut penentuan cara
pemerintah
long-term
desired
outcomes
of
society” (bagaimana bekerjanya berbagai
mengupayakan
kebijakan, institusi dan struktur yang telah
kesejahteraan masyarakat dan pencapaian
dipilih sehingga dapat beradaptasi dengan
tujuan jangka panjang dari suatu bangsa,
ketidak-menentuan
dan
maka pada negara demokratis cara yang
lingkungan
cepat
ditempuh adalah dengan melibatan semua
kebijakan, institusi dan struktur tersebut
pemangku
tetap
kepentingan
(stakeholders)
yang
relevan
dan
perubahan
efektif
sehingga
dalam
yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat
pencapaian keinginan jangka panjang
dalam merumuskan kebijakan, penetapan
masyarakat).
Bertitik tolak pemahaman tersebut di atas,
maka
konsep
operasional
(kepemerintahan)
dari
oleh aparatur pemerintah yang bebas dari
tekanan
politik,
komitmen
adalah
pemerintah untuk membuat kebijakan
”cara yang ditempuh pemerintah suatu
dan melaksanakan kebijakan yang
negara
berkualitas;
Governance
dalam
menjalankan
roda
pemerintahan bagi pencapaian tujuan
4. Aturan
perundang-undangan
yang
negara”. Dalam kaitannya dengan cara
berkualitas – kemampuan pemerintah
menjalankan
untuk
roda
pemerintahan,
di
membuat
dan
samping kita mengenal adanya asas-asas
mengimplementasikan
kebijakan
penyelenggaraan
(perundang-undangan)
yang
kepemerintahan
yang
baik dalam good governance (disebut good
governance
karena
pemerintah
melibatkan masyarakat dan sektor swasta
mendorong
peran
swasta
dalam
pembangunan; 5. Penegakan
hukum
-
meyakinkan
dalam penyelenggaraan pemerintahan),
berbagai pihak bahwa aturan hukum
Bank
Bank
akan dipatuhi, terutama keberlang-
Economics Review, vol 18, 2002) juga
sungan kontrak-kontrak yang telah
merekomendasikan
disepakati, demikian juga polisi, jaksa
Dunia
(dalam
memperhatikan
World
perlunya
enam
dimensi
dari
dan
governance yaitu:
1. Kebebasan perluasan dalam
dapat menegakkan hukum secara adil;
dan
akuntabilitas
peranserta memilih
–
masya-rakat penyelenggara
pemerintahan, kebebasan berekspresi, kebebasan
berorganisasi,
dan
kebebasan pers;
6. Pengendalian
atau
penghapusan
korupsi. Sedang Dynamic
konsep
operasional
Governance
dari adalah
”kemampuan pemerintah menye-suaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan
2. Stabilitas politik dan tidak ada lagi kekerasan – tidak ada lagi pergantian pemerintahan lewat kekerasan, secara tidak konstitusional dan memerangi terorisme;
global yang cepat dan tidak menentu sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai”.
Elemen dan Governance
Sistem
Dynamic
–
Perubahan merupakan esensi dasar
pelayanan publik yang berkualitas
dalam dynamic governance karena untuk
3. Pemerintahan
yang
efektif
dapat menyesuaikan cara yang ditempuh
(growth), stabilitas (stability), bijaksana
pemerintah
(prudence),
dalam
menjalankan
roda
dan
pemerintahan dengan dinamika perubahan
reliance);kedua,
lingkungan
mandiri
(self-
kemampuan
yang
diperlukan
berbagai
dinamis meliputi: thinking ahead (berpikir
dari
rencana
ke depan), thinking again (mengkaji
maupun implementasinya. Rencana dan
ulang), dan thinking across (belajar dari
implementasi harus adaptif dengan besar
pengalaman
kecilnya ketidakmenentuan masa depan
Kedua elemen pokok di atas ditopang oleh
lingkungan global. Perubahan umumnya
able people dan agile processes (orang
merupakan hasil perpaduan dari dua unsur
yang
yaitu;
dengan
perubahan
baik
budaya
aspek
(budaya
organisasi
negara/organisasi
berkemampuan proses
yang
dan
lain).
dilakukan
baik),
serta
pemerintah) dan kemampuan (organisasi
dipengaruhi oleh future uncertainties and
pemerintah).
external practise (ketidakpastian masa
Terkait dengan perubahan sebagai esensi dasar dynamic governance, maka dua elemen dari dynamic governance menurut Boon, dan Geraldine (2007: 1246) adalah pertama; budaya organisasi pemerintah meliputi; integrity (integritas), incorruptibility (tidak dapat disuap/tidak
korupsi), meritocracy (berdasar bakat & kemampuan/prestasi), market (orientasi pasar
yang
berkeadilan),
pragmatism
(mudah menyesuaikan/lebih berorientasi pada pencapaian tujuan negara daripada berkutat soal idiologi), multi-racialism (berbagai
etnik
dan
kepercayaan),
termasuk juga dalam budaya adalah: aktivitas negara (state activism), rencana dan tujuan jangka panjang (long term), kebijakan
yang
sesuai
masyarakat
(relevance),
kehendak pertumbuhan
mendatang dan praktek/kebiasaan negara atau organisasi lain).
Kerangka Sistem Good Governance Yang Dinamis Political Leadership
Dynamic Capability
Change
Public Adm
Conceptualize
Thinking ahead
(Agile Processes)
Policy Challenge
Thinking again
Education (Able people)
Adaptive Policies Execution
Dynamic Good Governance
Customize
Thinking across
Globalization (External Practice)
Constrains
Confronts
Catalyzes
Culture Sumber: Adapted from Neo dan Chen (2007)
Thinking
merupakan
Ahead
adalah mengajak orang untuk berpikir
faktor
strategis sehingga mereka dapat melihat
lingkungan berpengaruh pada pelaksanaan
kegiatan pembangunan masa depan yang
pembangunan
lebih masuk akal, berbeda dengan apa
kemampuan
memahami ekonomi
mengidentifikasi
masa
mendatang, sosio-
yang mereka angankan. Oleh karena
mengidentifikasi
meninjau masa depan merupakan latihan
dampaknya terhadap masyarakat,
pilihan-pilihan
investasi
yang
berfikir untuk menggali sinyal-sinyal yang
memungkinkan masyarakat memanfaat
akan
menghampiri/datang,
kan kesempatan baru dan menghindari
menjadikan
potensi ancaman yang dapat menghambat
kemungkinan hambatan yang akan kita
kemajuan masyarakat. Berpikir ke depan
lalui di masa depan.
ini akan mendorong institusi pemerintah
Proses berpikir ke depan atau meninjau
untuk menilai dan meninjau kembali
masa depan ini meliputi:
kebijakan dan strategi sedang berjalan,
1. Menggali berbagai kemung-kinan dan
kita
peka
terhadap
memperbaharui target dan tujuan, dan
antisipasi
menyusun konsep baru kebijakan yang
kecenderungan masa depan
dipersiapkan menyongsong masa depan.
memiliki dampak signifikan terhadap
Berpikir ke depan bukan sekedar meramalkan masa depan yang penuh ketidakpastian
dan
sekedar
membuat
perencanaan formal tetapi lebih dari itu
terhadap
sehingga
berbagai yang
tujuan kebijakan; 2. Merasakan dampak pemba-ngunan terhadap
pencapaian
tujuan
pembangunan sedang berjalan, dan
menguji
efektivitas
kebijakan,
strategi, dan program sedang berjalan;
Kaji melihat
ulang
dimaksudkan
kelaikan
dan
untuk
kecocokan
yang
kebijakan, strategi, dan program sedang
akan digunakan sebagai persiapan
berjalan dengan kondisi sedang dihadapi
menghadapi
dan masa mendatang akibat perubahan
3. Menentukan
pilihan-pilihan
timbul-nya
ancaman
lingkungan global yang cepat. Proses
terhadap peluang yang baru; dan 4. Memengaruhi
para
pembuat
memikirkan kembali/kaji ulang meliputi:
kebijakan kunci dan para pemangku
1. Menganalisis dan meninjau kinerja
kepentingan untuk memperhatikan
terakhir berdasarkan umpan balik
isu-isu yang muncul secara serius dan
masyarakat;
mengajak
mereka
untuk
membicarakan kemungkinan respon/
Again
atau tidak tercapainya sebuah target; 3. Meninjau kembali kebijakan, strategi,
tanggapan yang akan diambil. Thinking
2. Mencari penyebab mendasar tercapai
merupakan
kemampuan meninjau kembali berbagai kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan. Apakah hasil yang dicapai oleh kebijakan, strategi, dan program telah meenuhi harapan banyak pihak atau perlu didisain ulang untuk mendapatkan kualitas hasil yang lebih baik. Kerangka waktu melakukan kaji ulang mulai dari kondisi yang sekarang dihadapi sampai masa waktu berlakunya kebijakan, strategi, dan program, dengan membandingkan apa
dan program untuk mengidentifikasi faktor-faktor
menonjol
penyebab
keberhasilan dan kegagalan; 4. Mendesain kembali kebijakan dan program, sebagian atau seluruhnya sehingga kinerja dapat diperbaiki dan tujuan tercapai secara lebih baik; dan 5. Menerapkan kebijakan dan sistem baru
sehingga
masyarakat
dan
pelanggan menikmati pelayanan dan outcome lebih baik. Thinking
Across
merupakan
yang dicapai dengan apa yang diinginkan.
kemampuan untuk mengadopsi pikiran,
Kaji ulang dilakukan terhadap hal-hal
pendapat, ide-ide lain di luar kerangka
yang sudah terjadi mencakup pemanfaatan
berpikir (mindset) yang secara tradisional
data,
telah
informasi-informasi
baru,
melekat
dan
menjadi
dasar
ukuran/standar yang telah ditentukan,
melakukan sesuatu. Dengan belajar dari
warisan masalah dari suatu kebijakan atau
pengalaman dan pemikiran orang lain
program, dan umpan balik yang diterima.
dalam mengelola sebuah negara atau
pemerintahan akan didapat ide-ide dan
3. Evaluasi apa yang dapat diterapkan
pemikiran segar dalam melakukan inovasi
pada kontek lokal (tempat kerja,
bagi perbaikan kebijakan, strategi, dan
masyarakat
program bagi peningkatan kesejahteraan
pertimbangkan hal-hal dan kondisi
masyarakat. Falsafah dasar dalam thinking
unik yang mungkin dapat diterima
across ini adalah present-outside, future-
masyarakat lokal;
inside yang dapat dimaknai saat ini
4. Ungkapkan hubungan antara ide-ide
pikiran-pikiran brilian, kebijakan, strategi
baru
dan
berbeda
program
yang
baik-baik
setempat/lokal),
masih
atau
kombinasikan
yang dapat
ide-ide
menciptakan
menjadi milik negara atau organisasi lain
pendekatan yang inovatif terhadap
tetapi ke depan akan menjadi milik kita.
isu-isu yang muncul; dan
Belajar dari pihak lain bukan sekedar
5. Sesuaikan kebijakan dan program
teknis operasional, tetapi lebih penting
dengan kebutuhan setempat/lokal.
dari itu adalah menyangkut mengapa pihak lain dapat menyelesaikan masalah yang
sama
bagaimana
dengan mereka
cara
berbeda,
mendesain
suatu
kebijakan atau program sesuai dengan karakteristik
kemajuan
masyarakat
setempat, dan lain-lain yang bersifat inovatif dan kreatif.
suatu
kegiatan/program yang kurang lebih sama/memiliki kemiripan; 2. Refleksikan atau gambarkan tentang apa yang mereka lakukan, mengapa dan bagaimana mereka melakukan, ambil pelajaran dari pengala-man yang mereka lakukan;
yang sudah terbentuk merupakan proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh pemerintah
karena:
Pertama,
untuk
memahami pengaruh dari masa`depan terhadap perkemba-ngan dalam negeri dapat
dipersiapkan
suatu
kebijakan yang memungkinkan warganya
1. Mencari dan menemukan praktikimplementasi
ulang, dan berpikir ke luar dari mindset
sehingga
Proses thinking across ini meliputi:
praktik
Proses berpikir ke depan, berpikir
menga-tasi masalah yang akan dihadapi. Kedua, Kerusakan lingkungan physik dan
non
physik
akan
mandulnya kebijakan
berdampak
pada
meskipun
telah
dibuat sebaik dan seteliti mungkin. Oleh karena
itu
proses
peninjauan
ulang
(thinking again) perlu dilakukan untuk
menilai apakah kebijakan tersebut masih relevan dengan agenda nasional atau tujuan jangka panjang. Ketiga, dalam
pemikiran baru tentang ekonomi, untuk
berkaitan dengan cara, mekanisme atau
tetap bertahan memerlukan pembelaja-ran
prosedur yang benar dalam melakukan
dan inovasi untuk menghadapi tantangan
thinking ahead, thinking again, dan
baru
thinking across, cara yang benar dimaksud
sehingga
kesempatan
tercipta
dan
peluang.
berbagai Untuk
itu
adalah berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah
pemerintah perlu melihat perkembangan
tidak tercampur dengan kehendak pribadi
negara lain agar dapat diterapkan di dalam
atau
negeri.
kelompok tertentu atau sekedar formalitas
Pada gambar di atas tampak bahwa
terkontaminasi
keinginan
politik
untuk menghabiskan anggaran.
kemampuan untuk melakukan thinking
Thinking ahead dipengaruhi secara
ahead, thinking again, dan thinking across
tidak langsung oleh masa depan yang
harus didukung oleh orang yang memiliki
tidak menentu (future uncertainties) yang
kemampuan (able people) dan harus
dapat terjadi karena instabilitas socio-
dilakukan dengan proses yang baik/benar
ekonomi, politik maupun karena terorisme
processes).
yang
dan bencana alam. Ketidak-menentuan
orang-
masa depan ini akan memberi wawasan
orang yang dapat atau mampu membaca
(insight) bagi pencarian kebijakan yang
masa depan yang akan menghampiri
cocok (fit) untuk membangun sebuah
berdasarkan
fakta,
konsep
perkembangan
masa
(agile
berkemampuan
Orang
artinya
adalah
gejala
baru
(conceptualize)
dalam
ditambah
mengadopsi suatu kebijakan yang adaptif
proyeksi akibat perubahan global yang
(adaptive policies). Demikian juga dengan
cepat.
thinking across secara tidak langsung
Orang
bermakna
berkemampuan
orang
kewenangan,
kini
dan
yang
karena
juga
memiliki
banyak
orang
dipengaruhi
oleh
praktik-praktik
penyelenggaraan pemerintahan (external negara
lain,
dan
akan
memiliki kemampuan seperti disebut di
practices)
atas tetapi tidak memiliki kesempatan dan
melahirkan ide-ide/pemikiran (ideas) baru
kewenangan
yang
kewenangan formal
(kewenangan akademik).
terkait
dengan
formal/
Kewenangan
pengalaman
melalui
thinking
seseorang secara struktural, dan kewengan
membudaya
pada
akademik
kebijakan yang adaptif.
dengan
kapasitas
keilmuan yang dimiliki. Agile processes
pertukaran dan
pada
across
akan
(trade-offs)
gilirannya
terkait
jabatan/posissi
didapat
setiap
pembuatan
Hal lain lain memiliki pengaruh mendasar dalam dynamic governance adalah budaya, yang meliputi prinsip,
dynamic governance dapat diterapkan
pada organisasi publik maupun privat. Pada penyelenggaraan pemerintahan
semangat tidak korup, orientasi pasar,
misalnya,
kegiatan
pragmatis, multi-etnik dan kepercayaan,
dilakukan
dengan
berorientasi jangka panjang, keterkaitan
memproyeksi apa yang akan dihadapi
dengan
dalam 10, 15 atau 20 tahun ke depan
kebutuhan
pertumbuhan
masyarakat,
(ekonomi),
stabilitas,
berdasarkan
thinking
menganalisis
arah
ahead
dan
kecenderungan
Kebijak-sanaan dan kebanggaan sebagai
perubahan
sebuah bangsa, serta kemandirian, yang
global), konstalasi politik, dan sosio-
semuanya memengaruhi dan melahirkan
ekonomi masyarakat. Sederetan asumsi
tiga kemungkinan, yaitu: menghambat
dan proyeksi serta
(constraints), berten-tangan (confronts),
diajukan sebagai langkah awal melakukan
dan
analisis
menghubungkan
/penghubung
(nasional,
regional,
dan
pertanyaan dapat
seperti:
proyeksi
laju
(catalyzes). Dalam praktek pada banyak
pertumbuhan penduduk, derajat kesehatan
negara terdapat sebagian atau seluruh
masyarakat, tingkat konsumsi/daya beli
budaya menghambat, bertentangan atau
dan pendidikan masyarakat, ketersediaan
penghubung (mendukung) proses dynamic
lapangan kerja, pertumbuhan angkatan
governance.
kerja,
kebutuhan
ketersediaan
Kebijakan yang diputuskan untuk
infrastruktur pertanian (lahan perkebunan,
diadopsi sebagai hasil proses thinking
persawahan, perkebunan, dan jaringan
ahead, thinking again, dan thinking across
infrastruktur pendukung lainnya) bagi
selanjutnya diimplementasikan sebagai
daerah yang memiliki potensi agraris,
semangat kepemerintahan yang dinamis
kebutuhan
(Dynamic Governance).
ekonomi (perbankan, lembaga keuangan,
karena
esensi
dynamic governance
melakukan
dasar
adalah
perubahan
infrastruktur
pasar modern/tradisional), infrastruktur
Implementasi Dynamic Governance Oleh
ketersediaan
dari
perlunya untuk
mengantisipasi perubahan yang cepat dan kadang tidak terantisipasi, maka konsep
sosial, pendidikan, dan kesehatan (jalan, tempat ibadah, tempat rekreasi, gedung sekolah,
rumah
kesehatan
masyarakat,
proyeksi
peluang
sakit, dan
pasar
pusat-pusat lain-lain), bagi
hasil
pertanian dan industri, proyeksi kebutuhan
tingkat kualitas dan jenis keterampilan
dipimpinnya? Apakah pimpinan daerah
serta jumlah aparat pemerintah yang
dapat bekerja secara adil, dan hanya
dibutuhkan pada masing-masing satuan
berpihak
kerja pemerintah daerah, kriteria pimpinan
bukan kepentingan pribadi atau kelompok
pimpinan daerah masa depan, dan lain-
politiknya? Apakah penempatan pejabat
lain.
pada jabatan tertentu telah sesuai aturan
kepada
kepentingan
rakyat
dapat
yang ada? Apakah ada jaminan karier bagi
dipertanyakan: apakah kebijakan, strategi,
pejabat/pegawai berprestasi? dan lain-lain.
dan
sedang
Kaji ulang dimaksudkan untuk melihat
berjalan sudah tepat? Apakah sudah
kesiapan kemampuan pemerintah untuk
memenuhi
melaksanakan tugas masa kini dan masa
Dalam
thinking
program
pembangunan
tuntutan
(masyarakat)? berjalan
again
kebutuhan
Apakah
telah
pasar
pembangunan
meningkatkan
derajat
datang. Thinking
across
dapat
dilakukan
kesehatan masyarakat, meningkatkan daya
dengan belajar dari pengalaman negara
beli masyarakat, mengurangi penduduk
lain atau institusi sejenis baik di dalam
miskin, meningkatkan pola pikir dan
negeri maupun luar negeri. Mendatangkan
tingkat pendidikan masyarakat? Apakah
orang yang dianggap ahli pada bidang
anggaran tersedia lebih banyak digunakan
tertentu
untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat
mengirimkan
melalui
kerja,
institusi tertentu ke atau negara lain agar
pengembangan usaha rakyat, penyediaan
memperoleh pengetahuan baru sesuai
infrastruktur?
dan
bidang masing-masing. Tujuannya adalah
kualitas aparatur pemerintah telah tersedia
menambah kemampuan, baik konseptual,
memadai, dan bekerja optimal sesuai
managerial, teknis, maupun kemampuan
bidangnya?
kerja
sosial. Banyak Negara yang memiliki
perangkat daerah telah melaksanakan
karakteristik budaya, geografi, dan sumber
tugas pokok fungsi masing-masing secara
daya yang relatif sama dan berhasil dalam
optimal?
pembangunan dapat dijadikan pelajaran
penyediaan
lapangan
Apakah
Apakah
Apakah
kuantitas
satuan
kepemimpinan
yang
dibutuhkan
atau
pejabat/pegawai
pada
pemerintahan daerah dapat mengorganisir
untuk
secara baik dan memberikan dukungan
menukar pengalaman dan informasi untuk
moral dan material secara memadai pada
kebaikan
segenap
pemerintah diyakini akan bermanfaat bagi
aparat
pemerintah
yang
membangun
bersama
Negara.
antar
Tukar
organisasi
pelaksanaan pembangunan Negara saat ini
bahkan menyengsarakan rakyat jika
dan masa akan datang.
dijalankan tanpa komitmen tinggi. 2. Pengisian jabatan
Faktor Pendukung dynamic
Pengisian jabatan tersedia harus
governance pada pemerintahan tergantung
benar-benar didasarkan pada syarat-
banyak hal. Akselerasi perubahan juga
syarat yang tertuang dalam peraturan
dipengaruhi
perundang-undangan dan kemampuan
Penerapan
beberapa
konsep
oleh
banyak
kondisi/faktor
variabel, perlu
prestasi pegawai (merit system) bukan
diperhatikan bagi penerapan dynamic
atas dasar lain. Penyimpangan secara
governance di daerah, antara lain:
sengaja
1. Komitmen
ketentuan berlaku akan merusak karier
pemerintahan
atau
pengabaian
terhadap
sini
diartikan
pegawai dan dan pada gilirannya dapat
kesungguhan
dari
merugikan masyarakat. Hal ini penting
Komitmen sebagai
yang
di
(Presiden,
Menteri,
diperhatikan,
karena
dapat
thinking
ahead,
DPR) untuk melakukan perubahan
melakukan
yang konsisten dan berkelanjutan bagi
thingking again, dan thinking across
kemajuan
penyelenggaraan
adalah para pejabat yang memiliki
pemerintahan. Komitmen dari para
kewenangan formal maupun akademik.
pejabat
hal
Pejabat yang diangkat dan ditunjuk
posisi dan
untuk menduduki jabatan tertentu atas
kewenangan mereka sebagai pembuat
dasar selera dan kedekatan hubungan
dan sekaligus pelaksana kebijakan.
dengan
Sebagai
mengangkat
tersebut
merupakan
fundamental mengingat
pembuat
kebijakan,
proses
yang
yang
menunjuk
tanpa
dan
memperhatikan
menentukan arah pembangunan yang
kemampuan dan syarat administratif
ingin dicapai melalui segenap peraturan
lainnya, diyakini tidak akan dapat
perundangan dan keputusan pendukung
melakukan perubahan yang signifikan.
lainnya, dan sebagai eksekutor pulalah yang
melaksanakan
sekaligus
mengawasi berjalan tidaknya kebijakan yang dibuat. Kewenangan Pemerintah yang begitu besar seperti diamanatkan Undang-undang dapat merugikan dan
3. Pragmatisme Dalam
banyak
kasus
hanya
sedikit orang yang konsisten dengan idealismenya, meskipun pada awal banyak
orang
memiliki
idealisme
namun pada pertengahan jalan larut
dengan kepentingan jangka pendek
menyangkut sumber daya aparatur
mengejar keuntungan pribadi, suku,
pemerintahan
dan golongan. Pragmatisme terkait juga
pemerintah daerah dan keseluruhan
dengan budaya ingin serba seketika
warga masyarakat. Tingkat pendidikan,
(instan) yang telah terbentuk sebagai
moral dan budaya masyarakat akan
sebuah mindset dengan mengabaikan
menentukan
proses. Peningkatan jenjang pendidikan
terhadap suatu perubahan yang pada
yang
upaya
gilirannya berimbas pada pola pikir,
peningkatan kualitas diri, namun dalam
gaya kepemimpinan, dan kemampuan
praktik
untuk
sumber daya aparatur pemerintahan,
mendapat ijazah setingkat lebih tinggi
karena aparatur merupakan bagian dari
tanpa tambahan pengetahuan yang
warga masyarakat.
niat
awalnya
dilakukan
memadai,
sebagi
sekadar
adalah
contoh
kecil
pragmatisme. Ketidakmampuan unsur pimpinan pemerintahan daerah untuk menjaga
integritas,
kejujuran
dan
menegakkan keadilan dalam berbagai hal
akan
mendorong
tumbuhnya
primordialisme yang dapat menjadi lahan bagi berkembangnya pragmatis dan pada gilirannya akan merugikan organisasi dan masyarakat.
pusat
tingkat
tetapi
juga
akseptabilitas
Kesimpulan Konsep operasional dari Dynamic Governance
pemerintah
adalah
”kemampuan
menyesuaikan
kebijakan
dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai”. Terkait dengan perubahan sebagai esensi dasar dynamic governance, maka dua elemen dari dynamic governance
4. Kemampuan Sumber Daya
menurut Boon, dan Geraldine (2007: 12-
Secara garis besar sumber daya
46) adalah pertama, budaya organisasi
menyangkut dua hal yaitu sumber daya
pemerintah. Kedua, kemampuan yang
yang tampak/tangible (sumber daya
dinamis meliputi: thinking ahead (berpikir
alam, sarana/prasarana, sumber daya
ke depan), thinking again (mengkaji
manusia)
ulang), dan thinking across (belajar dari
dan
sumber
tampak/intangible moral,
budaya,
peraturan, sumber
dan
daya
daya
(konsep,
tidak
pikiran,
kepemimpinan, lain-lain).
manusia
Khusus
tidak
saja
pengalaman
negara/organisasi
lain).
Kedua elemen pokok di atas ditopang oleh able people dan agile processes (orang
yang
berkemampuan
dan
dilakukan
dengan
proses
yang
baik),
Harcourt Publishers.
serta
dipengaruhi oleh future uncertainties and external practise (ketidakpastian masa
mendatang dan praktek/kebiasaan negara atau organisasi lain). Kebijakan yang diputuskan untuk diadopsi sebagai hasil proses thinking
College
Huntington dalam Mark Turner and David Hume, Governance, Administration, and Development. Making the State Work, (MacMillan Press Ltd.: London, 1997), p.48. Janet
ahead, thinking again, dan thinking across
selanjutnya diimplementasikan sebagai semangat kepemerintahan yang dinamis
Brace
V. Denhardt dan Robert B. Denhardt, The New Public Sercvice: Serving, Not Steering (New York: M.E. Sharpe, Inc., 2003)
banyak hal. Akselerasi perubahan juga
Kaufmann Daniel, Aart Kraay, dan Massimo Mastruzzi (2004). Governance Matters III; Governance Indicators for 1996, 1998, 2000 and 2002,” World Bank Economic Review. Vol 18.
dipengaruhi
Lee,
(Dynamic Governance).
Penerapan
konsep
dynamic
governance pada pemerintahan tergantung
beberapa
oleh
banyak
kondisi/faktor
variabel,
yang
perlu
diperhatikan bagi penerapan dynamic governance
Komitmen,
di
daerah Pengisian
antara
lain:
jabatan,
Pragmatisme, Kemampuan Sumber Daya.
DAFTAR PUSTAKA Andrew, Tan et al. 2004. ”Principle of Governance: Preserving Ours Fundamentals, Preparing for the Future”. Special study report prepared by a group of Administratif Officers. Singapore. Boon Siong Neo, Geraldine Chen. 2007. Dynamic Governance, Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd
Cooper, J Phillip (ed). 1998. Public Administration For The Twenty First Century. New York USA :
Hahn-Been. 1976. Bureaucratic Model and Administrative Reforms. In. Ann F. Leemans. Development and Change. An Administrative Reform: An Overview. (Institut of social Studies : The Haque,).
Michael E. Porter. 2007. Strategi Bersaing (competitive strategy). Tangerang : Kharisma Publishing Group. Owen E. Hughes, Public Management and Administration: An Introduction (London: The MacMillan Press Ltd., 1994), hal. 58-85.
2010. Teori Pasolong, Harbani. Administrasi Publik. Jakarta: Alfabeta. Santosa. Penger, 2008. Sandra and Metka Tekavcic. Slovenian case of strategic change management in the public sector: Towards the Lisbon Strategy. Original scientific paperUDC.
Sondang P. Siagian. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia.Jakarta: PT.Bumi Aksara. Tri Kartono, Drajat. 2006. "Reformasi Administrasi: Dari Reinventing ke Pesimisme" dalam Spirit Publik, Vol. 2INo.1, pp: 51-62.
Zauhar, Soesilo. 2007. Reformasi Jakarta: Bumi Administrasi. Aksara. Zhijian,Z,De Guzman, R.P, dan Reforma, M.A.1992. Administrative Reform. Manila: Eastern Regional Organization For Public Administration (EROPA).
PENGARUH KOORDINASI DAN KOMITMEN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOGOR Oleh Sofar Silaen 1) Yunus 2)
ABSTRAK Penelitian yang dilakukan di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor ini meneliti fenomena produktivitas kerja pegawai yang dipengaruhi oleh koordinasi dan komitmen kerja. Tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh koordinasi terhadap produktivitas kerja pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor; 2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh komitmen kerja terhadap produktivitas kerja pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor; 3) Untuk mengetahui besarnya pengaruh koordinasi dan komitmen kerja secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor. Penelitian, menggunakan metode survei dengan pendekatan korelasional. Survei yang digunakan bertujuan memberikan gambaran tentang masing-masing variabel, dengan cara menganalisis korelasi dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Populasi adalah pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor sebanyak 74 orang. Penentuan sampel dengan teknik sampling jenuh, sehingga jumlah sampel sebanyak 74 orang responden. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif dengan alat uji regresi linear sederhana dan berganda, uji t, uji F, uji korelasi dan determinasi. Hasil kesimpulan adalah: (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan koordinasi terhadap produktivitas kerja pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor.; (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan komitmen kerja terhadap produktivitas kerja pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor; dan (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan koordinasi dan komitmen kerja secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor. Kata Kunci: Koordinasi, Komitmen, dan Produktivitas
1 2
) Dosen STIAMI ) Direktur STIAMI Depok
Pegawai sebagai salah satu sumber
tenaga kerja yang tinggi diharapkan dapat
daya organisasi mempunyai peran penting
mencapai tujuan organisasi, termasuk
dalam kegiatan pengembangan
organisasi pemerintah di daerah yang
dan
pencapaian tujuan organisasi. Salah satu
bertugas
kriteria
pendidikan dan pelatihan di Kabupaten
untuk mengetahui
apakah
pencapaian
tujuan organisasi dapat
dilaksanakan
atau
dalam
bidang
kepegawaian,
Bogor. Pemerintah
Daerah
(Pemda)
sebaliknya,
yaitu
produktivitas
kerja
Kabupaten Bogor merupakan salah satu
adalah
Pemda di wilayah Provisi Jawa Barat
kemampuan memperoleh manfaat yang
yang terus melakukan berbagai upaya
sebesar-besarnya
untuk membenahi sumber daya manusia
dengan
melihat
pegawai.
Produktivitas
prasarana
yang
menghasilkan
dari
sarana
tersedia,
dan dengan
keluaran (output) yang
(SDM) yang ada.
Sejalan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
optimal. Sementara produktivitas kerja
Daerah
merupakan kemampuan seseorang untuk
dengan
melakukan aktivitas dalam satuan waktu
‘Terwujudnya
tertentu.
Bogor yang Bertakwa, Berdaya dan
Produktivitas kerja hubungannya
(RPJMD) visi
Berbudaya
Kabupaten
Bogor,
Kabupaten Masyarakat
Menuju
adalah Kabupaten
Sejahtera’
maka
dengan organisasi merupakan pekerjaan
menjadi sangat penting keberadaan badan
yang
dalam
yang bertugas dalam bidang kepegawaian,
organisasi di tempat pegawai bekerja.
pendidikan dan pelatihan. Badan tersebut
Dalam usaha mencapai tujuan organisasi
selain
maka
diperlukan produktivitas yang
pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri
tinggi,
sehingga
Sipil
dilakukan
seseorang
diharapkan
tujuan
untuk
(PNS)
organisasi dapat tercapai sesuai yang telah
kompetensi
ditetapkan
membangun
organisasi.
Produktivititas
kerja pegawai pada suatu organisasi, termasuk
organisasi
menunjang
Daerah,
kelancaran
meningkatkan
pegawai, pemerintahan
sekaligus yang baik
(good govermance) di daerah.
pemerintah,
Badan Kepegawaian, Pendidikan
merupakan suatu tuntutan dan bahkan
dan
merupakan suatu keharusan untuk selalu
merupakan unsur pendukung Bupati di
dapat ditingkatkan terus-menerus. Hal ini
bidang kepegawaian,
karena
pelatihan.
dengan
tingkat
produktivitas
Pelatihan
Kabupaten
Bogor
pendidikan dan
Badan ini dipimpin oleh
seorang
Kepala
Badan
yang
realisasi fisik program baru mencapai
berkedudukan di bawah dan bertanggung
98,89 % dan anggaran yang terserap
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
sebesar 97,35 % dari target sebesar 100
Daerah.
Badan
%. Dari target pendaftaran peserta calon
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
ikatan dinas IPDN yang terealisasi 66,67
Kabupaten Bogor,
yaitu melaksanakan
% dan anggaran yang terserap sebesar
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
97,52 % dari target 100 %. Pemberian
daerah
kepegawaian,
pengharargaan bagi PNS mencapai 92,50
pendidikan dan pelatihan. Adapun visi
% dan anggaran yang terserap sebesar
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
92,75 % dari target 100 %.
Tugas
di
pokok
bidang
‘Terwujudnya
Program Pendidikan dan Pelatihan
Pemerintah
diketahui, untuk Diklat Prajabatan bagi
Kabupaten Bogor Melalui Manajemen
CPNS Daerah dari target jumlah peserta
Sumber
sebanyak 620 orang yang terealisasi 617
Pelatihan
adalah:
Profesionalisme
Aparatur
Daya
Aparatur
Berbasis
orang (99,52 %). Diklat Kepala Sekolah
Kompetensi”. Produktivitas kerja pegawai Badan
Dasar dari target jumlah peserta sebanyak
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
60 orang yang terealisasi 59 orang (98,33
Bogor merupakan kemampuan pegawai
%). Diklat Pencerahan Heart Intelegentia
menghasilkan
bagi Guru SMP Bidang Studi Bahasa
optimal,
keluaran (output) bahkan
kalau
yang
mungkin
Inggris
dari
target
jumlah
peserta
maksimal dalam peningkatan kapasitas
sebanyak 30 orang yang terealisasi 29
pemerintah daerah, khususnya di bidang
orang (96,94 %). Diklat Pengadaan
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
Barang dan Jasa bagi Pejabat Pembuat
Realisasi
Komitmen dari target jumlah peserta
Kinerja Tahun 2011 Badan Kepegawaian,
sebanyak 40 orang yang terealisasi 39
Pendidikan
orang (97,50 %).
Berdasarkan Laporan
dan
Pelatihan
Kabupaten kerja
Berdasarkan hasil observasi awal di
pegawai Badan tersebut belum seluruhnya
lapangan, beberapa pegawai pada Badan
berjalan secara optimal.
Berdasarkan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
laporan diketahui, dalam satuan waktu
masih ada yang belum mencapai target
pekerjaan satu tahun untuk program
pekerjaan
pelayanan
pekerjaannya setiap satuan waktu yang
Bogor
dikatahui
produktivitas
administrasi
perkantoran,
dalam
menyelesaikan
telah ditetapkan. Banyak kejadian betapa
penyelarasan
secara
pemanfaatan waktu kerja yang merupakan
kegiatan kerja, baik di lingkup Badan
upaya paling dasar dari produktivitas
Kepegawaian
kerja banyak diabaikan, bahkan secara
Bogor maupun dengan instansi lain,
sengaja dilanggar. Sikap mental seperti ini
dalam rangka mencapai tujuan organisasi
tidak akan menimbulkan suasana kerja
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
yang optimis, apalagi diharapkan untuk
Pelatihan Kabupaten Bogor.
dan
Diklat
Berdasarkan
menciptakan metode sistem kerja yang
teratur
berbagai
Kabupaten
observasi
belum
produktif disemua perangkat yang ada.
seluruh koordinasi berjalan selaras baik di
Misalnya
yang
lingkungan
mengisi waktu kerjanya dengan bersantai-
Pendidikan
santai, duduk-duduk mengobrol, makan,
Bogor maupun dengan instansi lain.
minum dan merokok diluar jam istirahat,
Beberapa ketidakselarasan tersebut seperti
menelepon keluarga atau teman ataupun
adanya pemahaman yang berbeda dalam
izin keluar kantor untuk urusan-urusan
menjalankan
yang tidak mempunyai kaitan sama sekali
peraturan
dengan tugas pekerjaannya.
antarpegawai atau dengan instansi lain,
masih
ada
Kreativitas
pegawai
pegawai
dalam
menyelesaikan tugas-tugas masih perlu
sehingga
Badan dan
Kepegawaian,
Pelatihan
pekerjaan. yang
perlu
Kabupaten
Pelaksanaan
dipahami
adanya
berbeda
pemahaman
bersama terlebih dahulu.
Badan
Berdasarkan uraian-uraian di atas,
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
akan dilakukan penelitian dengan judul
Kabupaten Bogor ini berhubungan dengan
“Pengaruh Koordinasi dan Komitmen
pengembangan pegawai yang ada di
Kerja
daerah.
Pegawai
ditingkatkan
mengingat
Secara
umum,
aspek-aspek
terhadap
produktivitas kerja pegawai pada Badan
Pendidikan
Kepegawaian
Bogor”.
dan
Diklat
Kabupaten
Bogor masih ada yang perlu dibenahi baik oleh diri pegawai maupun dari pihak manajemen. Koordinasi
dan
Badan
Kerja
Kepegawaian,
Pelatihan
Kabupaten
Perumusan Masalah Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
pada
Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
pada
Produktivitas
Bogor
merupakan
1. Seberapa besar pengaruh
koordinasi
terhadap produktivitas kerja pegawai
pada Badan Kepegawaian, Pendidikan
suatu tugas. Apabila terdapat keadaan
dan Pelatihan Kabupaten Bogor?
saling bergantung di antara kegiatan-
2. Seberapa besar pengaruh kerja
terhadap
komitmen
produktivitas
kerja
kegiatan maka hasil yang efektif akan dapat tercapai hanya apabila kegiatan-
pegawai pada Badan Kepegawaian,
kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Koordinasi
Bogor?
pengoordinasian seperti rencana adalah
3. Seberapa besar pengaruh koordinasi dan komitmen kerja secara bersamasama
terhadap
produktivitas
kerja
tersebut
dikoordinasikan.
adalah
hasil
dari
hasil dari perencanaan. Menurut Syafrudin (2006: 120): “Koordinasi
adalah kegiatan
usaha
proses
pegawai pada Badan Kepegawaian,
rangkaian
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
bertujuan
Bogor?
langkah dan kegiatan dalam organisasi
untuk
menghubungi,
menserasikan
tiap
agar tercapai gerak yang cepat untuk
KAJIAN LITERATUR
mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang
Teori Koordinasi Koordinasi
telah ditetapkan.” adalah
penyelarasan
secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Mengoordinasikan adalah mengupayakan
pengeluaran
seimbang
dengan sumber keuangan, perlengkapan dan alat-alat dengan kebutuhan produksi dan seterusnya. Koordinasi organisasi-organisasi
penting yang
dalam kompleks,
karena di situ terdapat banyak kegiatan yang berlainan dilakukan oleh banyak orang dalam banyak bagian. Kebutuhan akan koordinasi timbul sewaktu-waktu apabila
seseorang
atau
kelompok
bertanggung jawab atas kesempurnaan
Menurut Ndraha (2005: 290): Koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinat) untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak lain, sementara di sisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak lain. Berdasarkan
penjelasan
tersebut
maka koordinasi merupakan kerja sama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sederajat, untuk saling mengetahui dan memahami
masing-masing
pekerjaan,
sesuai dengan tanggungjawab pekerjaan
koordinasi
dari administrasi terdapat: “Planning,
dilaksanakan untuk saling mendukung
Organizing, Commanding, Coordinating
antara satu bagian dengan bagian lain
and Controlling”, khususnya mengenai
yang sederajat.
fungsi
yang
dilaksanakan.
Jadi
koordinasi
dalam
hal
ini
Koordinasi
ditinjau
dari
sudut
memungkinkan adanya keterpaduan antar
normatif adalah
sebagai
kewenangan
unit, antar pejabat serta keharmonisan
untuk
menggerakkan,
menyelaraskan
dan
kegiatan-kegiatan
menyerasikan,
organisasi.
menyeimbangkan
yang
atau
koordinasi
sebagai
berikut:
Prinsip
berbeda-beda agar semuanya terarah pada
organisasi
yang
pertama
adalah
pencapaian tujuan tertentu pada saat yang
koordinasi
yang berarti susunan
telah ditetapkan. Koordinasi ditinjau dari
teratur
sudut
menciptakan kesatuan
fungsional
spesifik
Teori Mooney dan Riley tentang
diartikan
guna
yang
dari usaha kelompok untuk tindakan dalam
mengurangi dampak negatif spesialisasi
mencapai tujuan bersama. Semua prinsip
dan mengefektifkan pembagian kerja.
organisasi
Selanjutnya, James G. March dan Herbert
A.
Simon
(1999:
147)
lainnya
berinduk kordinasi
kepada
koordinasi.
Prinsip
ini
diterapkan
melalui proses bertingkat
mengatakan bahwa koordinasi adalah
dengan adanya rantai kewenangan yang
proses
bergerak atau
kesepakatan
bersama
secara
mengalir dari atas ke
mengikat dari berbagai kegiatan dengan
bawah ini di dalam struktur organisasi.
unsur
(Syafrudin, 2006: 227).
yang
perencanaan,
berbeda.
Keputusan,
pengorganisasiaan
dan
Hasil dari proses ini akan berupa
secara
efek fungsional sebagai rumusan tugas-
terkoordinasi sehingga tidak akan terjadi
tugas tiap orang dalam rantai bertingkat
tabrakan kepentingan, sasaran, rencana
tadi.
dan sebagainya.
koordinasi
sebagainya
harus
dilakukan
Menurut Fayol (1999: 108), “Hasil pekerjaan
di
dalam
dengan mempunyai
ringkas proses
bahwa yang
bertingkat dan juga suatu hasil, sedangkan
akan
masing-masing dari prinsip, proses dan
berjalan lancar apabila dapat terwujud
efek fungsional juga mempunyai prinsip
koordinasi
pekerjaan
tersendiri, prosesnya sendiri dan efeknya
tersebut.” Kemudian, Fayol (1999:110)
juga khusus. Prinsip, proses, dan efek-
mengatakan bahwa dalam unsur-unsur
efek fungsional adalah fungsionalisasi
dalam
organisasi
Jadi
proses
determinatif, aplikatif dan interpratif.
sejumlah keahlian dan perhatian (skill
Fungsional determinatif diartikan sebagai
and interest) yang saling bertentangan
fungsi
dan
mengidentifikasi
tujuan-tujuan
yang luas. Fungsionalisasi aplikasi berarti penerapan sebenarnya yang perlu.
dari
ke
arah
tujuan
bersama.
kegiatan
Fungsionalisasi interpratif
memimpinnya
Koordinasi merupakan suatu usaha untuk
menyatukan
tujuan-tujuan berbagai
dan
berhubungan dengan analisis tentang apa
tindakan-tindakan
bidang,
yang telah dicapai dibandingkan dengan
instansi, unit sehingga merupakan suatu
apa yang sesungguhnya diharapkan.
kebulatan pemikiran yang ditentukan dan
Koordinasi menurut Pfiffner dan
dipahami bersama kegiatan-kegiatan dari
Presthus (1997: 107) adalah “tugas pokok
unit-unit atau bagian-bagian dari suatu
atau “central task” dari seorang eksekutif
organisasi
yang
di dalam suatu organisasi yang besar
memberikan
kesatuan
adalah koordinasi. Pemegang tugas pokok
mencapai tujuan bersama.
ini dalam pemerintahan adalah pejabat-
servant.”
yang
mempunyai
keahlian khusus dan berbeda pandangan serta latar belakang
sering cenderung
untuk memisahkan diri. Hal ini perlu sedangkan
melaksanakan tugas
mereka
yang
pokok organisasi
merasa mempunyai status paling utama dan
orang
lain
dianggap
sebagai
pembantu saja. Untuk mengatasi hal tersebut maka koordinasi dapat dijadikan
alat. Dalam
hal ini, Pfiffner dan Presthus (1997: 111) mengatakan bahwa koordinasi merupakan suatu
tindakan
guna
Pentingnya koordinasi dapat dilihat dari pendapat Bernard (1998: 283). yaitu koordinasi yang dapat dicapai melalui
Orang-orang
dihindari,
untuk
Peran Koordinasi
pejabat yang membuat kebijaksanaan yang dinamakan Policy making civil
terpisah
teknik untuk
mempersatukan
leadership merupakan faktor yang penting
bagi
organisasi
karena
merupakan
leadership sebagai kualitas, dampak, sifat
dan tanggung jawab yang dapat mengikat, mempersatukan kehendak-kehendak dari orang-orang untuk mencapai tujuan di luar kemauannya sendiri. Koordinasi diperlukan
bilamana
pemerintah
ataupun
akan
sungguh
setiap swasta
instansi ingin
mencapai produktivitas yang berhasil guna dan berdaya guna. Demikian halnya bahwa
keterpaduan
dan keserasian
semua usaha dan kegiatan,
pemikiran,
dana
dan daya guna dari semua
untuk
mengerjakan
pekerjaan
pemegang fungsi (unit atau instansi) akan
tertentu
merupakan sesuatu kekuatan yang ampuh
suksesnya seseorang mengoordinasikan
sehingga
kegiatan-kegiatannya sendiri. Koordinasi
kelemahan-kelemahan
organisasi akan dapat teratasi.
akan
suatu
individu
Supaya organisasi dapat mencapai efektivitas dan efesiensi perlu
adalah
tergantung
kepada
penting
untuk
melaksanakan pekerjaan. Koordinasi antara individu dalam
adanya
pembagian unit-unit dan penggolongan
suatu
pekerjaaan menjadi fungsi-fungsi yang
koordinasi
terpisah.
organisasi
bekerja dalam satu lingkungan atau
bertambah besar dan bertambah tajam
organisasi. Koordinasi antara kelompok
spesialisasinya maka akan bertambah
adalah koordinasi antara satu kelompok
sumber
Jadi,
usaha
apabila
yang
dengan
bertambah
itu dalam satu lingkungan organisasi atau
tersebut
perusahaan. Sedangkan koordinasi antara
sulit
perusahaan, yaitu koordinasi antara suatu
kegiatan-kegiatan akan
bertambah
koordinasinya. (Bernard, 1998: 288).
organisasi atau perusahaan dengan pihak lain di luar organisasi atau perusahaan.
Ruang Lingkup Koordinasi (1992:
27)
menjelaskan
bahwa ruang lingkup koordinasi dapat ditinjau dari sudut bidang-bidangnya, yakni: (1) Koordinasi dalam individu, (2) Koordinasi antara individu-individu dari suatu kelompok, (3) Koordinasi antara kelompok-kelompok
dalam
suatu
perusahaan, dan (4) Koordinasi antara perusahaan-perusahaan
dan
macam-
Dari sudut pandang manajemen koordinasi
Menurut Suganda (2008: 26) secara teoritis terdapat beberapa jenis koordinasi sesuai dengan lingkup dan arah jalurjalurnya, yaitu: 1. Berdasarkan lingkupnya terdapat: a. koordinasi intern, yaitu koordinasi antarpejabat
dalam
koordinasi
yang
individu paling
penting. Kemampuan seorang individu
atau
antarunit
di
dalam suatu organisasi; dan b. koordinasi koordinasi
macam peristiwa dunia.
merupakan
orang-orang
dengan kelompok atau antarbagian, baik
heterogen
maka
kegiatan
dijalankan.
pula
Terry
antara
merupakan
koordinasi
Demikian
maka
kelompok
ekstern, antar
berbagai
yaitu
pejabat
dari
organisasi
atau antarorganisasi. 2. Berdasarkan arahnya terdapat:
a. koordinasi koordinasi
horizontal, antara
yaitu
pejabat
atau
yang mempunyai program yang berkaitan erat.
Koordinasi
instansional
antarunit yang mempunyai tingkat
koordinasi
hierarki yang sama dalam suatu
beberapa instansi yang menangani satu
organisasi antar- organisasi yang
urusan
setingkat;
Sedangkan koordinasi territorial adalah
b. koordinasi
vertikal,
yaitu
yang
diterapkan
adalah
tertentu
yang
terhadap
bersangkutan.
koordinasi yang diterapkan terhadap dua
koordinasi antara pejabat-pejabat
atau lebih wilayah
dan unit-unit tingkat bawah oleh
tertentu.
dengan program
pejabat atasannya atau unit tingkat
Menurut Tosi dan Carroll (1999:
atasnya langsung, juga cabang-
299) ada dua jenis koordinasi, yakni
cabang
koordinasi
vertikal
horizontal.
Baik
suatu
organisasi
oleh
organisasi induknya;
dan
koordinasi
koordinasi
vertikal
yaitu
maupun koordinasi horisontal diperlukan
koordinasi antarpejabat atau unit
dalam organisasi. Koordinasi vertikal
yang berbeda fungsi dan berbeda
menunjukkan pengembangan hubungan-
tingkatan hierarkinya; dan
hubungan yang efektif dan disatupadukan
c. koordinasi
d. koordinasi
diagonal,
fungsional
adalah
di antara kegiatan-kegiatan pada tingkat-
koordinasi antar pejabat, antarunit
tingkat
atau
Koordinasi
antar-organisasi
yang
organisasi
yang
berlainan.
horizontal
adalah
didasarkan atas kesamaan fungsi
pengembangan hubungan-hubungan yang
atau
lancar di antara individu-individu atau
karena
koordinatornya
kelompok-kelompok pada tingkat yang
mempunyai fungsi tertentu. Jenis-jenis
koordinasi
menurut
sama. Terry (1992: 35) menyebutkan
penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, Pasal 1
menyebutkan, ada tiga jenis koordinasi, yakni koordinasi fungsional, koordinasi instansional, dan koordinasi territorial. Koordinasi
fungsional
adalah
koordinasi antara dua atau lebih instansi
jenis-jenis koordinasi ada empat, yakni koordinasi intern, koordinasi koordinasi
vertikal,
horizontal. berhubungan
ekstern,
dan
koordinasi
Koordinasi
intern
dengan
penyatupaduan
kegiatan-kegiatan, ide-ide, dan orangorang
dalam
suatu
perusahaan.
Koordinasi ekstern adalah penyatupaduan
Indikator koordinasi adalah : 1) dorongan
kegiatan-kegiatan dari suatu perusahaan-
pegawai untuk berinteraksi; 2) dorongan
perusahaan lain dan dengan ketentuan-
pegawai
ketentuan serta keadaan-keadaan ekstern
dorongan pegawai
bekerja
bagi
instansi
keserasian
organisasi
atau
perusahaan.
bekerja
lain;
bekelompok; 3)
4)
dengan tugas
Koordinasi vertikal merupakan penyatuan
kelompok; 5) keserasian tugas bagian; 6)
kegiatan-kegiatan diantara tingkat-tingkat
keserasian
berturut-turut dalam struktur organisasi.
keseimbangan
Koordinasi
berhubungan
keseimbangan kegiatan dengan instansi
dalam
lain; 9) tujuan kegiatan; dan 10) tujuan
dengan
horisontal
kegiatan-kegiatan
tiap
tugas
antar
instansi;
7)
kegiatan
bagian;
8)
tingkat organisasi.
badan.
Dimensi Koordinasi
Teori Komitmen Kerja
Menurut Ndraha (2005: 295) untuk mengukur koordinasi ini, memandang
yaitu dengan
koordinasi melalui proses
Sebelum komitmen
dipaparkan
kerja
tentang
dipaparkan
dahulu tentang komitmen.
terlebih Menurut
manajemen, yang perlu diukur adalah: 1)
Porter (Armansyah, 2002: 43), komitmen
kesadaran pentingnya penyelarasan; 2)
adalah kekuatan yang bersifat relatif dari
kemampuan partisipasi; 3) kesepakatan;
individu
4) intensitas; dan 5) feedback.
keterlibatan dirinya ke dalam bagian
dalam
mengidentifikasikan
Aspek-aspek koordinasi adalah: 1)
organisasi. Hal ini dapat ditandai dengan
menggerakkan; 2) menyerasikan; dan 3)
tiga hal, yaitu: 1) penerimaan terhadap
menyeimbangkan kegiatan-kegiatan agar
nilai-nilai
semuanya terarah pada pencapaian tujuan
kesiapan dan kesediaan untuk berusaha
tertentu
dengan
pada
saat
yang
ditetapkan
(Stoner, 1996: 263).
koordinasi
adalah usaha
penyelarasan kegiatan yang bertujuan
tujuan
organisasi,
sungguh-sungguh
organisasi,
Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud
dan
dan
3)
2)
atas
nama
keinginan
untuk
mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi. Streers dan Porter mengemukakan
untuk menserasikan tiap langkah dan
bahwa
komitmen
merupakan
suatu
kegiatan dalam organisasi agar tercapai
keadaan individu. Dalam hal ini, individu
gerak yang cepat untuk mencapai sasaran
menjadi sangat terikat oleh tindakannya.
dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
Melalui tindakan ini akan menimbulkan
keyakinan yang menunjang aktivitas dan
komitmen
dan keterlibatannya. (Supriyanto, 2006:
melaksanakan suatu paksaan,
97).
dipelihara
dengan
cara
Tax et al. (2005:81) menyatakan Komitmen
adalah
keinginan
bahwa commitment focus on the enduring
individu untuk tetap di dalam hubungan
desire
dengan suatu organisasi, dan keinginan
relationship (fokus commitment meliputi
hati untuk berusaha memelihara kualitas
keinginan
hubungan. Komitmen merupakan unsur
memelihara suatu hubungan).
of
parties
dari
to
maintain
bagian-bagian
a
untuk
penting di dalam keberhasilan hubungan
William dan Lazar dalam Deni
jangka panjang. Silinpaa & Wheeler (Mac
(2006: 77) mengatakan bahwa komitmen
et al., 2006: 77) menyatakan bahwa dasar
mempunyai dua arti, pertama komitmen
dari komitmen bersumber pada teori
sebagai
umum seperti exchange theory, equity
merupakan suatu faktor yang berkaitan
theory dan power theory.
dengan rasa percaya seseorang kepada
Dalam exchange theory individuindividu tidak hanya mempertimbangkan
indikator,
kedua
komitmen
nilai-nilain tujuan organisasi, keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi.
keuntungan yang mereka terima dari
Dalam kaitan dengan organisasi,
suatu hubungan tetapi juga biaya, seperti
secara garis besar, Meyer, Allen & Smith
waktu, uang dan usaha yang dihabiskan
(2005:
untuk pemeliharaan atau peningkatan
sebagai sebuah keadaan psikologis yang
suatu hubungan. Aspek penting lainnya
mengkarakteristikkan hubungan karyawan
yang dipertimbangkan adalah biaya dari
dengan organisasi, dan memiliki implikasi
pemutusan suatu hubungan.
terhadap keputusan untuk
Equity theory menekankan keadilan
sebagai
suatu
elemen
kunci
dalam
hubungan. Equity menjadi tinggi ketika usaha-usaha
dilakukan
menganggap
komitmen
melanjutkan
atau menghentikan keanggotaan dalam organisasi. Sementara
mengenai
komitmen
suatu
kerja, Bauer Hans & Mark Grether (2004:
hubungan oleh kedua pihak sesuai dengan
53) mengemukakan pendapatnya bahwa
penghargaan yang mereka terima. Hal ini
komitmen kerja merupakan elemen yang
khususnya penting didalam pemeliharaan
sangat memengaruhi kualitas dari suatu
komitmen untuk periode yang lama,
relationship
sementara
Bentukan ini berasal dari psikologi sosial
dalam
dalam
64)
jangka
pendek
di
dalam
suatu
ikatan.
dan menggambarkan sebagai a desire to
yang
develop a stable relationship, and a
memiliki keinginan untuk memberikan
confidence
tenaga dan tanggungjawab yang lebih
in
the
stability
of
the
menunjukkan
komitmen
relationship, yaitu suatu keinginan untuk
dalam
membangun suatu hubungan yang stabil,
keberhasilan organisasinya.
juga
kepercayaan
dalam
tinggi
menyokong kesejahteraan
dan
Menurut Armansyah (2002: 76),
kestabilan
hubungan. Komitmen menandakan suatu
“komitmen
kesiapan pegawai untuk bersama dalam
karyawan untuk terjun dan terlibat dalam
hubungan bisnis dan diekspresikan dalam
organisasi, bekerja dan berupaya untuk
keinginan untuk suatu hubungan bisnis
kemajuan hasil kerja, memberikan tenaga,
yang stabil.
pikiran,
Steers bahwa
dan
Porter
komitmen
berpendapat
kerja
karyawan
merupakan suatu kondisi agar pegawai
kerja adalah
ide,
waktu
kesediaan
agar
organisasi
berkembang dan mencapai kemajuan.”
Faktor-Faktor Kerja
Penyebab
Komitmen
sangat tertarik terhadap tujuan, nilai-nilai,
kerja
Komitmen
pegawai
pada
dan sasaran organisasinya. Komitmen
organisasi tidak terjadi begitu saja, tetapi
kerja
karyawan
keanggotaan
dari
sekadar
melalui proses yang cukup panjang dan
karena
meliputi
bertahap. Komitmen kerja
lebih
formal,
ditentukan
sikap menyukai organisasi dan kesediaan
oleh sejumlah faktor. Misalnya Steers
untuk mengusahakan tingkat upaya yang
(Kuntjoro, 2007: 122) mengidentifikasi
tinggi bagi kepentingan organisasi demi
ada
pencapaian tujuan. (Kuntjoro, 2007: 124)
komitmen kerja pegawai pada organisasi,
tiga
faktor
yang
memengaruhi
Jadi, komitmen kerja karyawan
yaitu: 1) ciri pribadi pekerja, termasuk
merupakan loyalitas terhadap organisasi,
masa jabatannya dalam organisasi, dan
keterlibatan
dan
variasi kebutuhan dan keinginan yang
identifikasi terhadap nilai-nilai dan tujuan
berbeda dari tiap karyawan; 2) ciri
organisasi. Di samping itu, komitmen
pekerjaan,
karyawan
pengertian
kesempatan berinteraksi dengan rekan
sebagai suatu hal yang lebih daripada
sekerja; dan 3) pengalaman kerja, seperti
sekadar kesetiaan yang pasif melainkan
keterandalan organisasi di masa lampau
menyiratkan hubungan pegawai dengan
dan
dalam
pekerjaan,
mengandung
perusahaan secara aktif. Karena pegawai
cara
seperti identitas tugas dan
pekerja–pekerja
lain
mengutarakan
dan
membicarakan
perasaannya mengenai organisasi. David
Keseluruhan faktor ini akan membentuk komitmen awal; 2) faktor organisasi,
mengemukakan ada empat faktor yang
meliputi intial works, experiences, job
memengaruhi komitmen kerja pegawai
scope,
dalam
faktor
organizational. Semua faktor itu akan
personal, misalnya usia, jenis kelamin,
membentuk atau memunculkan tanggung
tingkat pendidikan, pengalaman kerja,
jawab; 3) non–organizational factors,
kepribadian,
2)
yang meliputi availability of alternative
karakteristik pekerjaan, misalnya lingkup
jobs. Faktor yang bukan berasal dari
jabatan,
pekerjaan,
dalam organisasi, misalnya ada tidaknya
konflik peran dalam pekerjaan, tingkat
alternatif pekerjaan lain. Jika ada dan
kesulitan dalam pekerjaan, dan lain–lain;
lebih
3) karakteristik struktur, misalnya besar
meninggalkannya.
organisasi,
yaitu:
dan
tantangan
kecilnya
2008:
personal.
26)
atau
(Sopiah,
karakteristik
factors,
1)
lain–lain;
dalam
baik,
goal
tentu
consistency
karyawan
akan
bentuk
Chusmir (Temaluru, 2001: 458)
atau
memasukkan variabel komitmen kerja
desentralisasi, kehadiran serikat pekerja
yang memengaruhi seseorang untuk mau
dan tingkat pengendalian yang dilakukan
berkomitmen antara lain:
organisasi terhadap karyawan; dan 4)
1. Pengaruh
organisasi
organisasi,
supervision,
seperti
sentralisasi
pribadi
meliputi,
jenis
pengalaman kerja, sangat berpengaruh
kelamin, latar belakang (usia, tingkat
terhadap tingkat komitmen karyawan
pendidikan, urutan kelahiran, kelas
pada organisasi. Karyawan yang baru
sosial orang tua), sikap dan nilai, dan
beberapa tahun bekerja dan karyawan
kebutuhan intrinsik.
yang sudah puluhan tahun bekerja dal organisasi
tentu
memiliki
tingkat
komitmen yang berlainan.
2. Pengaruh moderat dari luar meliputi, karakteristik
keterampilan,
122) mengemukakan ada sejumlah faktor
pekerjaan,
yang
motivasi).
komitmen
kerja
pegawai pada organisasi, yaitu: 1) faktor personal yang meliputi job expectations, psychological
contract,
keadaan
pekerjaan (kepuasan kerja, penggunaan
Steers dan Porter (Supriyanto, 2006:
memengaruhi
keluarga,
job
choice
faktor faktor
psikologis
kerja
bukan
3. Persepsi moderat, sikap dan perilaku peran
yang
diperkirakan
meliputi,
konflik peran dan jenis kelamin,
orang,
kepuasan, kebutuhan komitmen.
bawahannya pemberian
Dimensi Komitmen Kerja Menurut Hersey at al. (2005: 88) terdapat lima model komitmen, yaitu: 1) komitmen kepada pelanggan (commitment to the customer); 2) komitmen kepada
organisasi
(commitment
to
the
(commitment to self); 4) komitmen kepada orang-orang (commitment to people); dan 5) komitmen kepada tugas (commitment
Komitmen kepada pelanggan berarti memberikan pelayanan kepada pelanggan konsisten
dan
bersungguh-
sungguh, serta membangun kepentingan pelanggan, demi kepuasan pelanggan. Komitmen
kepada
organisasi,
berarti
memiliki kebanggaan terhadap organisasi yang
antara perhatian
diwujudkan
membangun
dengan
organisasi,
jalan memberi
Komitmen
kepada
diri,
berkonsentrasi
memiliki kepribadian diri yang kuat dan positif yang ditunjukkan dengan ciri-ciri: bertanggung jawab terhadap kepuasan yang diambil, membangun diri sebagai seorang manajer yang memiliki integritas, dan mau menerima kritik yang sifatnya membangun. Komitmen kepada orang–
pengakuan
terhadap
pelaksanaan
tugas. (Hersey et al., 2005: 122) Menurut Spector (2006: 31) secara umum,
komitmen
keterikatan
kerja
melibatkan
individu
pekerjaannya.
terhadap
komitmen sebuah
kerja
variabel
yang
mencerminkan derajat hubungan yang dianggap dimiliki oleh individu terhadap pekerjaan
tertentu
Greenberg
&
dalam
Baron
organisasi. (2002:
93)
mengemukakan bahwa komitmen kerja merefleksikan tingkat identifikasi dan keterlibatan
individu
pekerjaannya
dan
dalam
ketidaksediaannya
untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Mowday, Steers dan Porter (Spector (2006: 42)
berarti
dan
melalui
inovasi. Komitmen kepada tugas, berarti
dukungan kepada organisasi dan bekerja
berdasarkan nila –nilai organisasi.
lain
balik dan memberi kesempatan timbulnya
merupakan
to task).
memperhatikan
kepada bawahan, membangun umpan
organization); 3) komitmen kepada diri
secara
berarti
mengemukakan
bahwa
komitmen kerja dalam organisasi terdiri dari tiga komponen, yaitu penerimaan dan keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan organisasi, kesediaan individu untuk berusaha dengan sungguhsungguh demi kepentingan organisasi serta
keinginan
yang
kuat
untuk
mempertahankan
keanggotaannya
di
pada suatu pekerjaan karena mereka merasa wajib untuk melakukannya
dalam organisasi tersebut. Menurut Meyer, Allen & Smith
serta didasari pada adanya keyakinan
(Spector, 2006: 77), komitmen kerja
tentang apa yang benar dan berkaitan
terdiri dari tiga komponen, yaitu:
dengan masalah moral.
1. Komitmen kerja occupational
komitmen
Berdasarkan uraian di atas yang
afektif (affective
commitment),
sebagai
yaitu
keterikatan
afektif/psikologis
pegawai
terhadap
pekerjaannya.
Komitmen
ini
dimaksud
komitmen kerja
adalah
kesediaan pegawai untuk mengusahakan tingkat
upaya
pencapaian
yang
tujuan
tinggi
dalam
demi
organisasi.
menyebabkan karyawan bertahan pada
Indikator komitmen kerja adalah: 1)
suatu
merasa senang menghabiskan sisa karier;
pekerjaan
karena
mereka
2)
menginginkannya. 2. Komitmen
kerja
kontinuans
(continuance
occupational
membanggakan
pekerjaan
dalam
organisasi; 3) merasa menjadi bagian dari keluarga;
4)
merasa
terikat
secara
pada
emosional; 5) rasa memiliki yang kuat; 6)
perhitungan untung-rugi dalam diri
khawatir tanpa memiliki pekerjaan lain;
karyawan
commitment),
mengarah
sehubungan
dengan
7) merupakan kebutuhan; 8) memiliki
untuk
tetap
sedikit pilihan; 9) langkanya peluang
keinginannya
mempertahankan atau meninggalkan
alternatif;
pekerjaannya. Artinya, komitmen kerja
pengorbanan;
di sini
berpindah; 12) sering berpindah tidak etis;
dianggap sebagai persepsi
harga yang harus
dibayar
jika
karyawan meninggalkan pekerjaannya. Komitmen ini menyebabkan karyawan bertahan pada suatu pekerjaan karena mereka membutuhkannya.
commitment),
meninggalkan 11)
terlalu
butuh sering
13) kewajiban moral; 14) tawaran tidak baik; dan 15) setia pada satu pekerjaan.
Teori Produktivitas Kerja Batasan
mengenai
produktivitas
bisa dilihat dari berbagai sudut pandang,
3. Komitmen kerja normatif (normative occupational
10)
yaitu
komitmen sebagai kewajiban untuk bertahan dalam pekerjaan. Komitmen ini menyebabkan karyawan bertahan
tergantung kepada tujuan masing-masing organisasi, misalnya untuk profit ataukah untuk customer satisfaction. Selain itu juga tergantung pada bentuk organisasi itu sendiri,
misalnya
organisasi
publik,
organisasi
swasta,
organisasi
sosial
organisasi atau
bisnis,
berarti menghasilkan. Dalam perkataan
organisasi
Bahasa Indonesia menjadi produktivitas
keagamaan.
yang berarti kekuatan atau kemampuan
Berbagai ungkapan seperti output,
menghasilkan sesuatu. Kekuatan yang
kinerja, efisiensi, dan efektivitas sering
dimaksud
dihubungkan
menghasilkan sesuatu melalui
dengan
produktivitas.
Secara umum pengertian produktivitas
output
proses
Istilah
produktivitas
muncul
perama kali pada tahun 1766, yaitu di
(Gomes, 2003: 159). Input bisa mencakup
dalam artikel berjudul The School of
biaya produksi (production
Physiocrats yang ditulis oleh seorang
peralatan
Sedangkan
terhadap
untuk
input
biaya
rasio
kemampuan
tertentu. (Hasibuan 2006: 122).
dikemukakan orang dengan menunjukan kepada
adalah
costs) dan
(equipment
outputs
bisa
costs).
terdiri
dari
ekonom Perancis yang bernama Francois Quesnay.
Selanjutnya
konsep
penjualan (sales), pendapatan (earning),
produktivitas dengan output dan input
market share, dan kerusakan (defects).
sebagai elemen utama, pertama kali
Bahkan
pada
dicetuskan oleh David Ricardo pada tahun
memberikan
1810. Inti konsepnya adalah “bagaimana
penekanan pada nilai efisiensi. Efisiensi
output akan berubah apabila besaran input
diukur sebagai rasio output dan input.
berubah.“ (Simanjuntak Payaman, 2006:
Dengan kata lain, pengukuran efisiensi
14).
ada
performansi
yang
melihat
dengan
menghendaki penentuan outcome, dan
Adapun
menurut
penentuan jumlah sumber daya yang
Produktivitas
dipakai untuk menghasilkan outcome
adalah sikap mental (attitude of mind)
tersebut. Di sektor swasta dan di banyak
yang
kasus
melakukan peningkatan perbaikan, yaitu
sektor
produktivitas
publik, juga
efisiensi
dikaitkan
dan
dengan
Nasional,
Dewan
mempunyai
sebagai
sikap
“Produktivitas
semangat
mental
untuk
yang
selalu
kualitas output, yang diukur berdasarkan
berpandangan bahwa mutu kehidupan hari
beberapa standar yang telah ditetapkan
ini harus lebih baik dari kemarin dan hari
sebelumnya.
esok lebih baik dari hari ini.”
Produktivitas berasal dari Bahasa Inggris
product:
result,
outcome
berkembang menjadi productive yang
Menurut pengertian
Hasibuan
(2006:
produktivitas
154)
adalah:
“Kemampuan memperoleh manfaat yang
sebesar-besarnya
dari
prasarana
tersedia
yang
menghasilkan optimal,
sarana
dan
dengan
dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Dengan pandangan hidup dan sikap
keluaran (output) yang bahkan
kalau
mungkin
mental yang selalu berorientasi kepada keinginan untuk selalu meningkatkan
maksimal.” Perbandingan antara output (hasil) dengan
ini harus lebih baik daripada hari kemarin
input
produktivitas
(masukan). naik
ini
Jika hanya
mutu
kehidupan
karyawan
akan
mengarahkan
yang terdorong
lebih dan
kemampuan
baik, mau dan
dimungkinkan oleh adanya peningkatan
keterampilan yang dimiliki serta mau
efesiensi (waktu, bahan, tenaga) dan
melakukan pekerjaan secara antusias,
sistem kerja, teknik produksi dan adanya
bergairah menggunakan prinsip kerja
peningkatan keterampilan dari tenaga
efektif dan efisien, memperhatikan mutu
kerjanya. (Hasibuan, 2006: 156).
hasil pekerjaan, dan berusaha melampaui
Menurut Terry (Sumarsono, 2007: 62)
mengungkapkan
pengertian
produktivitas sebagai perbandingan antara
standar kerja yang sudah ditetapkan, sehingga tingkat probabilitas optimal perusahaan dapat dicapai.
apa yang dihasilkan dengan apa yang
Sementara Nawawi dan Martini
dimasukkan. Sementara itu, di lain pihak
(2004: 97) mendefinisikan produktivitas
Putti (1995: 10) menyimpulkan bahwa
kerja sebagai berikut:
produktivitas
adalah
seberapa
baik
berbagi sumber daya itu diolah bersama dan digunakan untuk mencapai suatu tingkat hasil Dengan
kata
atau sasaran spesifik. lain,
bagaimana
mengerjakan sesuatu dengan lebih baik dan bekerja lebih cerdik, tidak sematamata lebih keras. Hamsal (2006: 68) mengartikan produktivitas kerja sebagai suatu kondisi
Produktivitas kerja adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh (output) dengan jumlah sumber kerja yang dipergunakan (input). Produktivitas ini digambarkan apabila tolok ukurnya adalah uang atau harus dinilai dengan uang. Produktivitas kerja dikatakan tinggi jika hasil yang diperoleh lebih besar daripada sumber kerja yang dipergunakan. Sebaliknya produktivitas kerja dikatakan rendah, jika hasil yang diperoleh lebih kecil daripada sumber kerja yang dipergunakan”.
yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari
Memahami
konsep
dan
teori
produktivitas secara baik dapat dilakukan dengan
cara
membedakanya
dari
efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dapat
digunakan untuk mencapai suatu tingkat
didefinisikan sebagai tingkat ketepatan
hasil atau sasaran spesifik. Dengan kata
dalam memilih atau menggunakan suatu
lain, bagaimana mengerjakan sesuatu
metode untuk melakukan sesuatu (efektif
dengan lebih baik dan bekerja lebih
= do right things). Efisiensi dapat
cerdik, tidak semata-mata lebih keras.
didefinisikan sebagai tingkat ketepatan
Sementara
dan
berpendapat,
berbagai
kemudahan
dalam
Triton
PB
(2009:
80)
“Produktivitas
dapat
melakukan sesuatu (efisiensi = do things
diartikan sebagai perbandingan antara
right).
hasil-hasil
Soeprihanto
yang
keseluruhan
dicapai
sumber
dengan
daya
yang
(2009:
80)
“Produktivitas
dapat
dipergunakn atau perbandingan jumlah
diartikan sebagai perbandingan antara
produksi (output) dengan sumber daya
hasil-hasil
yang digunakan (input).”
berpendapat:
yang
dicapai
dengan yang
Berdasarkan beberapa pendapat di
dipergunakn atau perbandingan jumlah
atas maka diketahui bahwa produktivitas
produksi (output) dengan sumber daya
tidak hanya
yang digunakan (input).”
yang diperoleh (output) dengan jumlah
keseluruhan
sumber
daya
Menurut Klingner dan Nanbaldian (Soeprihanto
(2009: 133) menyatakan
perbandingan antara hasil
sumber kerja yang dipergunakan (input) tetapi juga menyangkut sikap
mental
bahwa produktivitas merupakan fungsi
(attitude of mind) yang mempunyai
perkalian dari usaha pegawai (effort),
semangat untuk melakukan peningkatan
yang didukung dengan motivasi yang
perbaikan. Dapat disimpulkan bahwa
tinggi,
pegawai
produktivitas merupakan perbandingan
(ability) yang diperoleh melalui latihan-
antara keluaran serta masukan serta
latihan. Produktivitas yang meningkat,
mengutarakan cara pemanfaatan baik
berarti performansi yang baik, akan
terhadap
dengan
menjadi
kemampuan
feedback
motivasi
bagi
bagi
pekerja
usaha, pada
atau tahap
berikutnya. Putti (1997: 10) menyimpulkan bahwa peran produktivitas sangat penting dalam suatu organisasi, hal ini karena
sumbur-sumber
dalam
memproduksi suatu barang atau jasa.
Faktor-Faktor Determinan Produktivitas Kerja Banyak memperlihatkan sangat
hasil
penelitian
bahwa
dipengaruhi
oleh
yang
produktivitas faktor:
(1)
Knowlage, (2) Skill, (3) Abilities, (4)
yang
Attitudes, dan (5)
Produktivitas yang meningkat, berarti
Behavior. (Gomes,
2003: 163).
diperoleh
melalui
prlatihan.
performansi yang baik, akan menjadi
Gomes
(2003: 166) menyatakan
bahwa produktivitas merupakan fungsi
feedback bagi usaha, atau memotivasi
pekerja pada tahap berikutnya.
perkalian dari usaha pegawai (effort), yang didukung oleh motivasi yang tinggi,
Proses keterkaitan ini dijelaskan dalam gambar berikut:
dengan kemampuan pegawai (ability), Feedback (Performance Appraisal)
Effort (motivation)
Ability (Training)
x
Productivity =
Working Condition
Sumber : Gomes (2003:161)
Gambar 1. Kaitan Usaha dan Kemampuan dengan Produktivitas
Fungsi
pegawai
dan pemerintah memberikan perhatian
memusatkan perhatian pada peningkatan
lebih besar kepada upaya pengembangan
kemampuan
para
pegawai
pengembangan
dan
motivasi
untuk
pengembangan
dari
para
pegawainya.
bekerja.
Fungsi
produktivitas
melengkapi
fungsi
peningkatan
pengadaan, yang menandakan usaha awal dari seseorang untuk menyeleksi orang
Usaha
perbaikan
dilakukan
melalui
motivasi
pekerja
dan
pelatihan. Produktivitas
tenaga
kerja
berdasarkan
kemampuan
dan
faktor-
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang yang
faktor
yang
berpengaruh
saling berhubungan satu sama lain, di
lain
akan
terhadap produktivitas kerja para pekerja selanjutnya (Gomes, 2003: 211) Kondisi
ekonomi
dan
antaranya (Handoko, 2008: 213): 1. Manusia
adalah
kuantitas,
tingkat
politik
keahlian, latar belakang kebudayaan
dewasa ini telah memaksa para pengusaha
dan pendidikan, kemampuan, sikap,
minat, struktur pekerjaan, keahlian dan
geografis,
serta
umur dari angkatan kerja.
perlindungan.
kebijakan
2. Modal adalah modal tetap, teknologi
7. Lingkungan internasional atau regional
penelitian dan pengembangan, serta
adalah kondisi perdagangan dunia,
bahan baku.
masalah-masalah
3. Proses atau metode adalah tata ruang
internasional,
perdagangan
investasi,
spesialisasi
baku
internasional, kebijakan migrasi tenaga
penolong dan mesin, perencanaan,
kerja, fasilitas latihan internasional,
koordinasi
standar kerja dan teknik internasional.
tugas,
penanganan
bahan
dan
pengawasan,
pemeliharaan melalui pencegahan serta teknologi
yang
memakai
cara
8. Umpan balik, dalam pengertian umum, umpan balik adalah informasi yang ada pada hibungan timbal balik hasil
alternatif. 4. Produksi adalah kualitas, kuantitas,
(output)
dengan
masukan
(input)
ruangan produksi, struktur campuran
dalam perusahaan, antara perusahaan
dan spesialisasi produksi.
dengan ruang lingkup internasional.
5. Lingkungan internal adalah organisasi
Dari sudut pandang ini umpan balik
dan perencanaan sistem manajemen,
dapat
perencanaan pegawai, kondisi fisik
pengukuran produktivitas. Pada tingkat
kerja, iklim kerja, tujuan perusahaan
perusahaan perlu diukur
dan tujuannya dengan lingkungan,
lain antara biaya suatu hasil (output)
sistem insentif, kebijakan personalia,
dengan masukan (input). Hasil dari
gaya
pengukuran
kepemimpinan
serta
ukuran
perusahaan.
dipertimbangkan
efektivitas
6. Lingkungan eksternal adalah kondisi
sebagai
satu sama
ini
menunjukkan
dari
metode/proses
lingkungan internal perusahaan.
ekonomi dan perdagangan, struktur
Semua faktor-faktor ini dipandang
industri, tujuan pengembangan jangka
sebagai subsistem untuk menunjukkan
panjang, pengakuan atau pengesahan,
dimana
kebijakan
pemerintahan,
cadangannya disimpan. Setiap faktor ini
kebijakan tenagaan kerja, kebijakan
memiliki pengaruh yang berbeda terhadap
penelitian
pengembangan,
produktivitas. Beberapa di antaranya di
kebijakan energi, kebijakan pendidikan
luar pengendalian orgaisasi. Misalnya
dan
bagi manajemen perusahaan akan sulit
ekonomi
latihan,
dan
kondisi
iklim
dan
potensi
produktivitas
dan
memengaruhi faktor-faktor produktivitas seperti
siklus
perdagangan,
Cara yang berguna untuk mengukur
inflasi,
produktivitas tenaga kerja adalah total
spesialisasi regional dan sebagainya yang
biaya per unit output. Pada pemikiran
terdapat pada tingkat ekonomi negara dan
paling mendasar, produktivitas adalah
internasional.
ukuran dari kuantitas dan kualitas dari
Kualitas dan kemampuan karyawan
pekerjaan yang telah dikerjakan, dengan
dipengaruhi tingkat pendidikan, motivasi
mempertimbangkan biaya sumber daya
kerja
fisik
yang dipergunakan untuk mengerjakan
karyawan yang bersangkutan. Pendidikan
perkerjaan tersebut. Ini juga berguna
memberikan
untuk melihat produktivitas sebagai rasio
mental
dan
kemampuan
pengetahuan
bukan
saja
langsung dengan pelaksanaan tugas, tetapi juga landasan untuk pengembangan diri
antara input dan output. Dalam
kaitannya
tentang
serta kemampuan untuk memanfaatkan
produktivitas menyangkut perhatian untuk
semua sarana yang ada di sekitar kita
beberapa argumentasi, yaitu: Pertama,
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
produktivitas yang tinggi mengarah ke
Menurut Suprihanto (2006: 19)
standar hidup yang lebih tinggi, seperti
terdapat beberapa faktor yang dapat
kemampuan yang lebih besar dari suatu
memengaruhi produktivitas kerja, yaitu:
perusahaan yang membayar apa yang
bakat, pendidikan dan pelatihan, nutrisi,
diinginkan
lingkungan dan fasilitas, iklim kerja,
peningkatan dalam tingkat upah secara
motivasi
keseluruhan pada perusahaan (biaya untuk
dan
industrial,
kemauan,
teknologi
kesempatan moneter
dan
Bernard
dan
hubungan manajemen,
membayar
pegawainya.
tenaga
kerja)
Kedua,
tanpa
berprestasi,
perizinan,
peningkatan dalam produktivitas akan
distribusi
Sedangkan
membawa dampak yang berakibat pada
518)
peningkatan biaya dan penurunan daya
menyebutkan pengetahuan, keterampilan,
beli. Ketiga, tingkat produktivitas yang
ability, sikap, komitmen dan perilaku
lebih rendah menjadikan lebih tingginya
karyawan
biaya tenaga kerja dan posisi kurang
berpengaruh
Russell
sebagai terhadap
(1998:
faktor
yang
produktivitas
tenaga kerja.
Dimensi Produktivitas Kerja
bersaing untuk produk suatu perusahaan. Kesimpulan dari uraian di atas, produktivitas adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif
dan efsiensi, dengan membanding antara
pekerjaannya
hasil yang diperoleh dengan sumber kerja
performance).”
yang dipergunakan. Dalam hal ini, yang menjadi
tolok
ukur
atau
unjuk
Pencapaian
kerja
tujuan
(job
perusahaan
keberhasilannya
tersebut belum sepenuhnya dikatakan
dinilai dengan uang atau bersifat material.
produktif secara keseluruhan, sebab masih
Sementara itu Kusriyanto (2005: 2)
ada unsur-unsur nilai produktivitas yang
mengemukakan perumusannya sebagai
tidak dapat diukur oleh uang atau
berikut:
material. Tolok ukur di sini adalah Produktivitas karyawan =
ketepatan penggunaan metode atau cara
Hasil yang dicapai (output ) Tenaga per satuan waktu (input )
kerja dan alat yang tersedia, di antaranya
Dari
pendapat
tersebut
kemampuan kerja personil, kedisiplinan
dapat
personil
dan
motivasi
personil.
disimpulkan bahwa ukuran produktivitas
Sebagaimana Nawawi dan Martini (2004:
karyawan
dengan
97) memberikan pengertian lebih lanjut:
menggunakan rumus tersebut. Out put
“Produktivitas hanya dapat diperoleh
merupakan hasil atau kerja sedangkan
gambarannya
input merupakan jumlah karyawan.
kreatif,
dapat
diketahui
dari
ketaatan,
tanggung dan
jawab, ketepatan
Ranfel (Timpe, 1999: 110-111)
penggunaan metode atau cara bekerja dan
mengemukakan karakteristik karyawan
lain-lain yang tampak selama personel
produktif:
(1)
sebagai
memenuhi
kualifikasi
Lebih
dari
sekadar
pekerjaan;
(2)
Mempunyai orientasi pekerjaan positif;
tenaga
kerja
melaksanakan
volume dan beban kerjanya.” Berdasarkan
penjelasan
tersebut
(3)Dewasa; dan (4) Dapat bergaul dengan
diketahui bahwa produktivitas dapat juga
efektif.
diukur melalui aspek tanggung jawab,
Sedarmayanti mengemukakan produktivitas
(2006: dalam
tenaga
144) mengukur
ketaatan,
dan
ketepatan
penggunaan metode atau cara bekerja.
adalah:
Sedangkan faktor metode atau cara
“Produktivitas individu dapat dinilai dari
kerja dan alat bilamana dihubungkan
apa yang dilaksanakan oleh individu
dengan faktor manusia disebut aspek
tersebut dalam kerjanya. Dengan kata
teknik dalam kerja, karena menuntut
lain,
adalah
usaha untuk memberikan pendidikan dan
melaksanakan
latihan (termasuk penataran) agar para
produktivitas
bagaimana
kerja
kreatif,
individu
seseorang
memiliki
memahami pekerjaan; 4) memiliki catatan
pengetahuan, keterampilan dan sikap serta
prestasi yang berhasil; 5) mempunyai
keahlian
kebiasaan
personil
pelaksananya
dalam
mempergunakannya.
kerja yang baik; 6. cermat
Pengetahuan, keterampilan dan sikap
dapat
dipercaya
serta kemahiran teknis merupakan dasar
bersikap seadanya, jujur,
untuk mampu melaksanakan tugas secara
mempunyai rasa tanggung jawab
profesional.
kuat;
9)
dan
mengetahui
konsisten;
7)
dan tulus; 8) yang
kekuatan
dan
Dilihat dari aspek teknis ini berarti
kelemahan diri; 10) mandiri, percaya diri
produktivitas kerja akan tinggi bilamana
dan berdisiplin diri; 11) memperagakan
setiap
kecerdasan
personil
memiliki
kemampuan
sosial; 12) bergaul efektif
kerja atau menguasai cara melaksanakan
baik dengan
atasan maupun teman
suatu
sejawat;
berkomunikasi
pekerjaan,
terutama
yang
13)
dengan
berhubungan dengan penggunaan alat.
efektif; dan 14) bekerja produktif dalam
Dengan kata lain, semakin baik personil
team.
menguasai metode atau cara bekerja dan penggunaan peralatan yang diperlukan, maka
semakin
tinggi
produktivitas
kerjanya. Sebaliknya semakin kurang menguasai metode atau cara kerja dalam penggunaan peralatan yang diperlukan, maka semakin menurun atau semakin rendahnya
produktivitas
kerja
yang
dicapai. Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud adalah
produktivitas kerja pegawai hasil unjuk pekerjaan yang
dilakukan seseorang dengan memperoleh manfaat yang
sebesar-besarnya dari
sarana dan prasarana yang tersedia dalam organisasi. Indikator produktivitas kerja pegawai adalah: 1) cerdas dan dapat belajar
dengan
cepat; 2) Kreatif; 3)
Review Hasil Penelitian Sebelumnya 1. Penelitian melakukan
Winarno (2010) yang penelitian
pada
PT
Samudra Indonesia, menunjukkan hasil penelitian sebagai berikut: Komitmen Kerja berpengaruh
positif
signifikan
Produktivitas
terhadap
dan
Kerja Pegawai pada PT Samudra Indonesia.
Besarnya
pengaruh
Komitmen
Kerja
terhadap
Produktivitas Kerja Pegawai pada PT Samudra Indonesia sebesar 57,8 %. 2. Penelitian
E.
Suadi
(2011)
yang
melakukan penelitian pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, menunjukkan hasil penelitian sebagai berikut : Koordinasi
berpengaruh
signifikan
terhadap
Produktivitas
Kerja Pegawai.
bahwa
terdapat
pengaruh
terhadap produktivitas
kerja
pegawai,
dan terdapat pengaruh komitmen kerja
Kerangka Pemikiran Berdasarkan
koordinasi
uraian
di
atas
mengenai koordinasi yang mencakup 10 macam indikatornya, komitmen kerja yang mencakup 15 macam indikatornya , dan produktivita kerja yang mencakup 14 macam indikatornya maka dapat diduga
terhadap produktivitas
kerja
pegawai,
serta terdapat pengaruh koordinasi dan komitmen kerja secara bersama-sama terhadap produktivitas
kerja
pegawai,
seperti yang tergambar dalam kerangka pemikiran di bawah ini.
є Koordinasi Produktivitas Kerja Pegawai Komitmen Kerja
Gambar 2. Kerangka Pemikiran kerja
Hipotesis
secara bersama-sama terhadap
produktivitas Hipotesis penelitian adalah sebagai
signifikan
pada
Pelatihan Kabupaten Bogor. pengaruh
positif
koordinasi
produktivitas
kerja
dan
terhadap pegawai
pada
METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor. 2. Terdapat
pegawai
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
berikut: 1. Terdapat
kerja
pengaruh
penelitian
yang
tujuannya, digunakan
jenis adalah
dan
penelitian eksplanatif dengan pendekatan
signifikan komitmen kerja terhadap
korelasional. Jenis penelitain eksplanitif
produktivitas
ini
kerja
positif
Berdasarkan
pegawai
pada
digunakan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
gambaran
Pelatihan Kabupaten Bogor.
variabel,
3. Terdapat
pengaruh
positif
dan
signifikan koordinasi dan komitmen
korelasi
bertujuan
tentang
memberikan
masing-masing
dengan cara menganalisis dan
independen/bebas
pengaruh (koordinasi
variabel dan
komitmen
kerja)
dependen/terikat
terhadap
variabel
(produktivitas
kerja).
Sedangkan jenis penelitian berdasarkan sumber
datanya
atau
tempatnya
Research 2. Library Kepustakaan)
Berdasarkan
(Penelitian
studi
literatur,
peneliti berusaha untuk mencari dan membaca serta mendapatkan sumber-
digunakan:
sumber ilmiah yang terdapat dalam 1. Field Research (Penelitian Lapangan) Penelitian
lapangan
adalah
buku-buku
yang
relevan
dengan
pembahasan objek penelitian ini..
penelitian yang dilakukan dengan cara langsung mendatangi instansi,
Operasionalisasi Variabel Penelitian
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Berdasarkan operasional variabel
Pelatihan Kabupaten Bogor, dengan
disusun kisi-kisi variabel yang mencakup
jalan memberikan kuesioner kepada
variabel penelitian yang dipilah menjadi
para pegawainya. Pengumpulan data
beberapa dimenisi berdasarkan kajian
dilakukan
dengan
teori, dan masing-masing dimensi dipilah
menghubungi para responden untuk
menjadi beberapa indikator berdasarkan
mendapatkan data yang berhubungan
fakta yang ada di lapangan sebagai dasar
dengan koordinasi, komitmen kerja,
untuk menyusun kuesioner, seperti dalam
dan produktivitas kerja.
tabel di bawah ini:
langsung
Tabel 1 Variabel Koordinasi (X1)
Kisi-Kisi Variabel Penelitian Dimensi • Menggerakkan
Stoner (1996) • Menyerasikan
• Menyeimbangkan kegiatan • Pencapaian tujuan Komitmen Kerja
• komitmen kerja afektif
Meyer, Allen & Smith dalam Spector (2006)
• komitmen kerja kontinuans
• komitmen kerja normatif
Produktivitas Kerja Pegawai
• Memenuhi kualifikasi pekerjaan
Ranfel dalam Timpe (1999)
• Orientasi kerja positif • Dewasa
• Bergaul dengan efektif
Indikator
No. Item
dorongan pegawai untuk berinteraksi dorongan pegawai bekerja bekelompok dorongan pegawai bekerja dengan instansi lain keserasian tugas kelompok keserasian tugas sub bagian keserasian tugas antar instansi keseimbangan kegiatan bagian keseimbangan kegiatan dengan instansi lain tujuan kegiatan tujuan badan merasa senang menghabiskan sisa karir membanggakan pekerjaan dalam organisasi merasa menjadi bagian dari keluarga merasa terikat secara emosional rasa memiliki yang kuat khawatir tanpa memiliki pekerjaan lain merupakan kebutuhan memiliki sedikit pilihan langkanya peluang alternatif meninggalkan butuh pengorbanan terlalu sering berpindah sering berpindah tidak etis kewajiban moral tawaran tidak baik setia pada satu pekerjaan cerdas dan dapat belajar dengan cepat Kreatif memahami pekerjaan memiliki catatan prestasi yang berhasil. mempunyai kebiasaan kerja yang baik cermat dapat dipercaya dan konsisten. bersikap seadanya, jujur, dan tulus mempunyai rasa tanggung jawab yang kuat mengetahui kekuatan dan kelemahan diri mandiri, percaya diri dan berdisiplin diri memperagakan kecerdasan sosial bergaul efektif baik dengan atasan maupun teman sejawat berkomunikasi dengan efektif bekerja produktif dalam team
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang didigunakan dalam penelitian ini melalui: Kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang disusun sedemikian rupa sehingga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
dapat dengan mudah dijawab oleh para responden, sifat dari kuesioner yang diajukan ialah pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan
yang
variasi
jawabannya
sudah ditentukan dan disusun terlebih
dahulu sehingga para responden hanya
dipergunakan
memilih jawaban yang telah disediakan
kecermatan setiap nomor item kuesioner,
dan Dokumentasi untuk memperoleh data
sedangkan Uji Reliabilitas digunakan
sekunder dalam penelitian.
untuk mengukur suatu kuesioner, yang
Populasi dalam penelitian
ini
adalah pegawai Badan Kepegawaian, dan
Pelatihan
Kabupaten
Bogor sebanyak
74
Adapun
pengambilan
teknik
orang
pegawai. sampel
dalam penelitian ini digunakan teknik
Suatu instrumen dikatakan reliabel atau andal jika jawaban terhadap instrumen penelitian adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.
HASIL PENELITIAN Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
sampling jenuh (saturation sampling). Menurut
Sugiyono (2006: 43) teknik
sampling jenuh adalah semua anggota populasi jumlah
dijadikan sampel
sampel.
dalam
Sehingga
penelitian
ini
sebanyak 74 orang responden.
Dilakukan dengan
Pengujian validitas terhadap butir kuesioner
uji
korelasi Product Moment Person. Untuk mengujian
bahwa
korelasi
tersebut
signifikan atau tidak, maka hasil uji rhitung
Uji Validitas
tabel)
table
dengan
Uji
Tabel 2.
validitas
dengan taraf signifikansi 95 % dan n
= 30 adalah sebesar 0,361. Berikut adalah hasil uji validitas dan
berupa kuesioner dapat mengukur dengan tidak.
menggunakan
taraf signifikansi 95 %. Dari data tabel r (r
untuk melihat apakah alat ukur yang
atau
dengan
dapat dibandingkan dengan r
Uji Instrumen Penelitian
cermat
mengukur
disusun berdasarkan indikator variabel.
Teknik Sampling
Pendidikan
untuk
reliabilitas dari masing-masing variabel.
Hasil Uji Validitas Variabel Koordinasi
Koordinasi 1
Standarisasi uji validitas (r table) 0,361
Hasil uji validitas (rhitung) 0,720
valid
Koordinasi 2
0,361
0,619
valid
Koordinasi 3
0,361
0,523
valid
Koordinasi 4
0,361
0,604
valid
Koordinasi 5
0,361
0,596
valid
Koordinasi 6
0,361
0,682
valid
Item Pernyataan
Ket
Koordinasi 7
0,361
0,745
valid
Koordinasi 8
0,361
0,825
valid
Koordinasi 9
0,361
0,428
valid
Koordinasi 10
0,361
0,621
valid
Berdasarkan data tabel di atas,
Tabel 3
Reliability Statistics
untuk variabel koordinasi (X1) diketahui semua item pernyataan yang ada dalam variabel koordinasi (X1) adalah valid
Cronbach's Alpha
karena semua nilai rhitung lebih besar dari r
tabel
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
,894
N of Items
,899
10
= 0,361. Sehingga semua item
pernyataan,
Kuesioner koordinasi (X1) adalah
yaitu sebanyak 10 item
reliabel (andal) karena nilai cronbach α
dipergunakan untuk penelitian.
sebesar 0,894
lebih besar dari 0,700
(0,894 > 0,700)
Tabel 4.
Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Kerja
Item Pernyataan Komitmen Krj 1
Standarisasi uji validitas (r table) 0,361
Hasil uji validitas (rhitung) 0,515
valid
Komitmen Krj 2
0,361
0,773
valid
Komitmen Krj 3
0,361
0,609
valid
Komitmen Krj 4
0,361
0,557
valid
Komitmen Krj 5
0,361
0,722
valid
Komitmen Krj 6
0,361
0,691
valid
Komitmen Krj 7
0,361
0,536
valid
Komitmen Krj 8
0,361
0,456
valid
Komitmen Krj 9
0,361
0,460
valid
Komitmen Krj 10
0,361
0,585
valid
Komitmen Krj 11
0,361
0,198
tidak valid
Komitmen Krj 12
0,361
0,660
valid
Komitmen Krj 13 Komitmen Krj 14 Komitmen Krj 15
0,361 0,361 0,361
0,531 0,696 0,767
valid valid valid
Ket
Berdasarkan data tabel di atas,
Tabel 5.
Reliability Statistics
untuk variabel komitmen kerja (X2) diketahui satu item pernyataan tidak valid yaitu nomor 9 karena memiliki nilai nilai rhitung lebih kecil dari
r
tabel
Cronbach's Alpha
= 0,361,
,893
sementara item pernyataan lainnya dari variabel komitmen kerja
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
N of Items
,892
15
(X2) adalah
Kuesioner komitmen kerja (X2)
valid karena memiliki rhitung hitung lebih
adalah reliabel (handal) karena nilai
besar dari r tabel = 0,361. Sehingga dari 15
cronbach α sebesar 0,893 lebih besar dari
item pernyataan maka sebanyak 14 item pernyataan yang
0,700 (0,893 > 0,700)
dipergunakan untuk
penelitian.
Tabel 6.
Hasil Uji Validitas Variabel Produktivitas Kerja Pegawai
Prod Krj Peg 1
Standarisasi uji validitas (r table) 0,361
Hasil uji validitas (rhitung) 0,646
valid
Prod Krj Peg 2
0,361
0,578
valid
Prod Krj Peg 3
0,361
0,505
valid
Prod Krj Peg 4
0,361
0,602
valid
Prod Krj Peg 5
0,361
0,734
valid
Prod Krj Peg 6
0,361
0,767
valid
Prod Krj Peg 7
0,361
0,402
valid
Prod Krj Peg 8
0,361
0,457
valid
Prod Krj Peg 9
0,361
0,634
valid
Prod Krj Peg 10
0,361
0,538
valid
Prod Krj Peg 11
0,361
0,590
valid
Prod Krj Peg 12
0,361
0,517
valid
Prod Krj Peg 13
0,361
0,431
valid
Prod Krj Peg 14
0,361
0,720
valid
Item Pernyataan
Ket
Berdasarkan data tabel di atas, untuk
variabel
pegawai (Y)
produktivitas
kerja
kuesioner kepada responden yang telah ditentukan sebanyak 74 eksemplar. Dari
diketahui semua item
kuesioner
yang
pernyataan yang ada dalam variabel
kuesioner
bisa
produktivitas kerja pegawai (Y) adalah
jumlah eksemplar kuesioner yang di
valid karena semua
lebih
analisis sebanyak 74 eksemplar. Hasil
= 0,361. Sehingga
analisis deskriptif untuk masing-masing
besar dari
r
tabel
nilai rhitung
kuesioner sebanyak 14 item dipergunakan untuk penelitian. Tabel 7
pegawai
sehingga
1. Variabel Koordinasi (X1)
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items ,896
Kuesioner
terkumpul,
semua
variabel adalah sebagai berikut:
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha ,883
disebarkan
Hasil perhitungan Variabel koordinasi (X1) diperoleh: (1) Mean = 39,46;
Standar Deviasi = 5,857; (4) Modus =
N of Items 14
produktivitas
(2) Median = 39,50; (3)
41; (5) Minimum = 25, dan (6) Maksimum = 50.
kerja
(Y) adalah reliabel (andal) hasil
karena nilai cronbach α sebesar 0,883
Untuk
gambaran
frekuensi
data
penelitian
variabel
koordinasi
lebih besar dari 0,700 (0,883 > 0,700)
(X1),
dapat
disajikan
dalam bentuk distribusi frekuensi
Analisis Deskriptif Hasil Penelitian
sebagai berikut:
Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara menyebarkan sejumlah
Tabel 8.
Distribusi Frekuensi Koordinasi
No
Skor
Frekuensi
Persentase (%)
1
25 - 28
4
5,41
2
29 - 32
3
4,05
3
33 - 36
17
22,97
4
37 - 40
15
20,27
5
41 - 44
18
24,32
6 7
45 - 48 49 - 52 Jumlah
14 3 74
18,92 4,05 100
Dari tabel distribusi frekuensi
29 - 32 dan 49 - 52 yaitu masing-
di atas perolehan skor terbanyak berkisar pada kelompok skor 41 44
masing sebanyak 3 (4,05 4,05 %).
-
Untuk memperjelas distribusi
yaitu sebanyak 18 (24,32 %),
data
variabel
koordinasi
(X1)
sedangkan perolehan skor terkecil
tersebut, dapat dilihat dari histrogram
berada pada kisaran kelompok skor
sebagai berikut:
f
24,5
28 28,5
32,5
36,5
40,5
44,5
48,5
52,5
Gambar 3. Histogram Distribusi Frekuensi Koordinasi (X1) 60; (5) Minimum = 44, dan (6)
2. Variabel Komitmen Kerja (X2)
Maksimum = 70.
Variabel komitmen kerja (X2) yang diteliti pada penelitian ini, dari
hasil
hasil perhitungan didapat: didapat (1) Mean = 57,92;
Untuk
gambaran
frekuensi
data
penelitian
variabel
komitmen kerja (X2) dapat disajikan
(2) Median = 58,50; (3)
dalam bentuk distribusi frekuensi
Standar Deviasi = 5,707; 5,707 (4) Modus =
sebagai berikut:
Tabel 9. Distribusi Frekuensi Komitmen Kerja No 1
Skor 44 - 47
Frekuensi 4
Persentase rsentase (%) 5,41
2
48 - 51
5
6,76
3
52 - 55
14
18,92
4
56 - 59
19
25,68
5
60 - 63
20
27,03
6
64 - 67
9
12,16
7
68 - 71
3
4,05
74
100
Jumlah
Dari tabel distribusi frekuensi
berada pada kisaran kelompok skor
di atas perolehan skor terbanyak
68 - 71 yaitu sebanyak 3(4,05 %).
berkisar pada kelompok skor 60 - 63 yaitu
Untuk memperjelas distribusi
sebanyak 20 (27,03 %),
data variabel komitmen kerja (X2)
sedangkan perolehan skor terkecil
tersebut, dapat dilihat dari histrogram sebagai berikut:
f
43,5
47,5
51,5
55,5
59,5
63,5
67,5
71,5
Gambar 4. Histogram Distribusi Frekuensi Komitmen Kerja Minimum = 44,, dan (6) Maksimum = 3. Variabel Produktivitas Kerja 69. Pegawai (Y) Untuk gambaran frekuensi hasil Hasil perhitungan Variabel data penelitian variabel produktivitas produktivitas kerja pegawai (Y) kerja pegawai (Y), dapat disajikan diperoleh:: (1) Mean = 56,54; (2) dalam bentuk distribusi frekuensi Median = 56,50; (3) Standar Deviasi sebagai berikut: = 6,010; (4) Modus = 53; (5)
Tabel 10. Distribusi Frekuensi Variabel Produktivitas roduktivitas Kerja Pegawai No
Skor
Frekuensi
Persentase sentase (%)
1
44 - 47
5
6,76
2
48 - 51
7
9,46
3
52 - 55
21
28,38
4
56 - 59
17
22,97
5
60 - 63
14
18,92
6
64 - 67
7
9,46
7
68 - 71
3
4,05
74
100
Jumlah Dari tabel distribusi frekuensi
sedangkan perolehan skor terkecil
di atas perolehan skor terbanyak
berada pada kisaran kelompok skor
berkisar pada kelompok skor 52 – 55,
68 - 71 yaitu sebanyak 3 (4,05 %),
yaitu
seperti
sebanyak
21
(28,38
%),
histrogram
berikut
ini.
f
43,5
47,5
51,5
55,5
59,5
63,5
67,5
71,5
Gambar 5. Histogram Distribusi Frekuensi Produktivitas Kerja Pegawai (Y)
Analisis Inferensial Hasil Penelitian
jumlah
1. Persyaratan Normalitas Untuk
keperluan
pengujian
normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Simirnov
dengan taraf signifikansi 0,05 dan
Analisis
n
=
74 74.
Rangkuman
perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 10. Uji Normalitas Variabel Penelitian Kolmogorov-Smirnov(a) Statistic Koordinasi
Dari tabel di atas, terlihat Signifikansi
koordinasi
(X1)
Karena
,976
74
Sig.
df
Komitmen ,075 74 Kerja a Lilliefors Significance Correction
komitmen kerja (X2) Karena
,200(*)
df
,986
Sig.
74
,561
diatas 0,05
(0,200 > 0,05) maka dapat disimpulkan
Alpha variabel
bahwa variabel komitmen kerja
sebesar 0,200.
Signifikansi
Shapiro-Wilk Statistic
Kolmogorov-Simirnov
Dari tabel di atas, terlihat
Kolmogorov-Simirnov dari
(X1)
normal.
Alpha
Signifikansi
diatas 0,05
berasal dari data yang berdistribusi
Kolmogorov-Smirnov(a)
bahwa
,177
bahwa variabel koordinasi
sebesar 0,200.
Statistic
Sig.
(0,200 > 0,05) maka dapat disimpulkan
variabel
Signifikansi
df
Kolmogorov-Simirnov
Alpha
Kolmogorov-Simirnov dari
Statistic
,200(*)
,077 74 a Lilliefors Significance Correction
bahwa
Shapiro-Wilk
Sig.
df
(X2)
berasal dari data yang berdistribusi
Alpha
normal.
. Kolmogorov-Smirnov(a) Statistic Produktivitas Kerja Pegawai
df
,087
74
Shapiro-Wilk
Sig.
Statistic
,200(*)
df
,983
Sig.
74
,425
a Lilliefors Significance Correction
Dari tabel di atas, terlihat bahwa
Signifikansi
Kolmogorov-Simirnov dari produktivitas
kerja
Alpha variabel
pegawai
(Y)
sebesar 0,200. Karena Signifikansi Alpha Kolmogorov-Simirnov
diatas
0,05 (0,200 > 0,05) maka dapat disimpulkan
bahwa
variabel
produktivitas
kerja
pegawai
(Y)
berasal dari data yang berdistribusi
normal 2. Persyaratan Linearitas Data Hasil perhitungan persyaratan kecocokan
model
regresi
chard adalah sebagai berikut:
dengan
a. Linearitas Y atas X1
c. Linearitas Y atas X1 dan X2 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Produktivitas Kerja Pegawai
Dependent Variable: Produktivitas Kerja Pegawai
1.0
1.0
0.8
Expected Cum Prob
Expected Cum Prob
0.8
0.6
0.4
0.6
0.4
0.2
0.2 0.0 0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Observed Cum Prob
0.0 0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Observed Cum Prob
Berdasarkan
b. Linearitas Y atas X2
chart
yang
menggambarkan hubungan antara nilai Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Produktivitas Kerja Pegawai
Expected Cum Prob
1.0
yang diprediksi dengan Normal P-P Plot
of
Regression
Standardized
Residual terlihat bahwa sebaran data
0.8
disekitar titik nol serta tidak tampak
0.6
adanya
suatu
0.4
sebaran
data
0.2
demikian model regresi ini telah
0.0 0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Observed Cum Prob
terhadap
Produktivitas Kerja Pegawai Hasil perhitungan statistik (koefisien
korelasi,
tertentu
tersebut.
persyaratan
pada
Dengan
yang
ditentukan.
3. Uji Hipotesis dan Uji Regresi Linier a. Pengaruh Koordinasi
memenuhi
pola
koefisien
determinasi, nilai t dan regresi)
pengaruh koordinasi (X1) terhadap produktivitas
kerja
(Y)
yang
diperoleh dengan bantuan komputer program SPSS (Statistical Product and Service Solutions), terangkum
pada tabel berikut ini:
Tabel 11. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Korelasi, Koefisien Determinasi, nilai t, dan Regresi No 1 2 3 4 5 6
Keterangan Koefisien korelasi (rho) Koefisien Determinasi (R square) T hitung T table Konstanta (a) Koefisien regresi (b) X1
Hasil 0,769 0,592 10,216 1,99 25,397 0,789
Sumber : Olahan SPSS, 2012
Hipotesis pertama dalam penelitian
dengan nilai ttabel. Dari tabel di atas
ini adalah:
diketahui bahwa nilai thitung yang
Ho: b1 = 0:
Tidak terdapat
diperoleh
sebesar
10,216.
dan
Sedangkan nilai ttabel pada tingkat
koordinasi
kepercayaan 95 % (∝ = 5 %)
terhadap produktivitas kerja
dengan degree of freedom (df) = 73
pegawai
adalah 1,99.
pengaruh
positif
signifikan
pada
Badan
Kepegawaian,
Pendidikan
dan
Kabupaten
Pelatihan
Bogor. H1: b1 # 0:
Dengan dibandingkan
demikian, antara
nilai
jika thitung
(10,216) dan nilai ttabel (1,99), maka Terdapat
pengaruh
nilai thitung lebih besar daripada nilai
dan
signifikan
ttabel. Ini berarti hipotesis nol (Ho)
positif koordinasi
terhadap
yang
berbunyi:
Tidak
terdapat
produktivitas kerja pegawai
pengaruh positif dan signifikan
pada Badan Kepegawaian,
koordinasi terhadap produktivitas
Pendidikan
kerja
dan
Pelatihan
Kabupaten Bogor. Jika nilai t
hitung
>t
tabel ,
pegawai
Kepegawaian, maka Ho
Pelatihan
pada
Badan
Pendidikan Kabupaten
dan Bogor
ditolak dah H1 diterima.
“ditolak”; dan hipotesis alternatif
Untuk
mengetahui
(H1)
signifikansi
pengaruh
positif dan signifikan
pengaruh koordinasi (X1) terhadap
koordinasi
terhadap produktivitas
produktivitas kerja pegawai (Y),
kerja
maka nilai
Kepegawaian,
keberartian
atau
thitung
yang diperoleh
perlu terlebih dahulu dibandingkan
yang
berbunyi:
pegawai
Terdapat
pada Pendidikan
Badan dan
Pelatihan
Kabupaten
Bogor
“diterima”.
0,600 – 0,799 0,800 – 1,000
Sumber: Sugiyono (2004: 197)
Berdasarkan
hasil
perhitungan nilai konstanta (a) dan koefisien regresi (b) sebagaimana yang terlihat pada tabel di atas maka dapat disusun persamaan regresi ˆ = sebagai berikut: Y
25,397 +
0,789 X1
Dari tabel 12 diketahui nilai koefisien
nilai konstantanya sebesar 25,397. Secara matematis, nilai konstanta
variabel
koordinasi
(X1)
bernilai 0, maka produktivitas kerja pegawai (Y) bernilai 25,397. Selanjutnya
nilai
regresi variabel bebas (koordinasi) menggambarkan adanya pengaruh
terhadap
koordinasi
(X1)
produktivitas
kerja
pegawai (Y), yaitu setiap kenaikan satu satuan variabel koordinasi (X1) akan
menyebabkan
variabel
kenaikan
produktivitas
dengan
produktivitas kerja pegawai (Y) sebesar
0,769.
mencerminkan
Nilai
ini
bahwa
antara
(X1)
dengan
produktivitas kerja pegawai (Y) secara
kualitatif
mempunyai
hubungan yang kuat dan positif. Sedangkan hasil koefisien determinasi
(R
square)
yang
diperoleh yaitu sebesar 0,592 atau
Nilai
ini
mencerminkan
bahwa
variasi perubahan pada variabel produktivitas kerja pegawai (Y) dapat
dijelaskan
oleh
variabel
koordinasi (X1) sebesar 59,2
%.
Adapun sisanya, yaitu sebesar 40,8 %
merupakan
pengaruh
dari
variabel-variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.
kerja
pegawai (Y) sebesar 0,782.
Tabel 12. Interpretasi Koefisien Korelasi (rho) Interval 0,000 – 0,199 0,200 – 0,399 0,400 – 0,599
antara
dalam prosentase sebesar 59,2 %. positif
(0,789) yang terdapat pada koefisien
positif
(rho)
variabel koordinasi (X1)
tersebut menyatakan bahwa pada
yang
korelasi
koordinasi
Dari persamaan ini tampak
saat
Kuat Sangat kuat
Tingkat korelasi Sangat lemah Lemah Sedang
b. Pengaruh Komitmen terhadap Produktivitas Pegawai
Kerja Kerja
Hasil perhitungan statistik (koefisien
korelasi,
koefisien
determinasi, nilai t dan regresi) pengaruh
komitmen
kerja
(X2)
terhadap
produktivitas
pegawai
(Y)
bantuan
kerja
diperoleh
dengan
komputer
program
Statistical
Product
and
Service
Solutions (SPSS), terangkum pada
tabel
berikut
ini:
Tabel 13. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Korelasi, Koefisien Determinasi, nilai t, dan Regresi No 1 2 3 4 5 6
Keterangan Koefisien korelasi (rho) Koefisien Determinasi (R square) T hitung T table Konstanta (a) Koefisien regresi (b) X2
Hasil 0,725 0,526 8,944 1,99 12,295 0,764
Sumber : Olahan SPSS, 2012
Hipotesis kedua dalam penelitian
pengaruh terhadap
ini adalah : Ho: b2 = 0 :
Tidak terdapat
pengaruh
positif
dan
signifikan komitmen kerja
komitmen kerja
(X2)
produktivitas kerja
pegawai (Y), maka nilai thitung yang diperoleh
perlu
terlebih
dahulu
dibandingkan dengan nilai ttabel. Dari tabel di atas diketahui
terhadap produktivitas kerja Badan
bahwa nilai thitung yang diperoleh
Kepegawaian,
Pendidikan
sebesar 8,944. Sedangkan nilai ttabel
dan
Kabupaten
pada tingkat kepercayaan 95 % (∝=
pegawai
pada
Pelatihan
5 %) dengan degree of freedom (df)
Bogor. pengaruh
= 73 adalah 1,99. Dengan demikian,
signifikan
jika dibandingkan antara nilai thitung
terhadap
(8,944) dan nilai ttabel (1,99), maka
produktivitas kerja pegawai
nilai thitung lebih besar daripada nilai
pada Badan Kepegawaian,
ttabel.
H1: b2 # 0 :
Terdapat
positif
dan
komitmen
Pendidikan
kerja
dan
yang
Kabupaten Bogor. Jika nilai t
hitung
>t
Ini berarti hipotesis nol (Ho)
Pelatihan
tabel ,
maka Ho
berbunyi:
Tidak
terdapat
pengaruh positif dan signifikan
ditolak dah H1 diterima.
komitmen
Untuk
mengetahui
produktivitas kerja pegawai pada
signifikansi
Badan Kepegawaian, Pendidikan
keberartian
atau
kerja
terhadap
dan Pelatihan Kabupaten Bogor
“ditolak”; dan hipotesis alternatif
produktivitas kerja pegawai (Y)
(H1)
sebesar 0,764.
yang
pengaruh
berbunyi:
Terdapat
Dari tabel 13 diketahui nilai
positif dan signifikan
koefisien
korelasi
produktivitas kerja pegawai pada
variabel
komitmen kerja (X2)
Badan Kepegawaian, Pendidikan
dengan produktivitas kerja pegawai
dan Pelatihan Kabupaten Bogor
(Y)
“diterima”.
mencerminkan
komitmen
kerja
Berdasarkan
terhadap
hasil
sebesar
(rho)
0,725.
antara
Nilai
bahwa
ini
antara
komitmen kerja (X2)
dengan
perhitungan nilai konstanta (a) dan
produktivitas kerja pegawai (Y)
koefisien regresi (b) sebagaimana
secara
yang terlihat pada tabel di atas maka
hubungan yang kuat dan positif.
dapat disusun persamaan regresi
kualitatif
mempunyai
Sedangkan hasil koefisien
ˆ = 12,295 + sebagai berikut: Y
determinasi
0,764 X2
diperoleh yaitu sebesar 0,526 atau
Dari persamaan ini tampak
(R
square)
yang
dalam prosentase sebesar 52,6 %.
nilai konstantanya sebesar 12,295.
Nilai
Secara matematis, nilai konstanta
variasi perubahan pada variabel
tersebut menyatakan bahwa pada
produktivitas kerja pegawai (Y)
saat variabel komitmen kerja (X2)
dapat
bernilai 0, maka produktivitas kerja
komitmen kerja (X2) sebesar 52,6
pegawai
12,295.
%. Adapun sisanya, yaitu sebesar
Selanjutnya nilai positif (0,764)
47,4 % merupakan pengaruh dari
yang terdapat pada koefisien regresi
variabel-variabel lain yang tidak
variabel bebas (komitmen kerja)
dilibatkan dalam penelitian ini.
(Y)
bernilai
menggambarkan adanya pengaruh yang positif komitmen kerja (X2) terhadap
produktivitas
kerja
pegawai
(Y),
dimana
kenaikan
satu
satuan
variabel
(X2)
akan
kenaikan
variabel
komitmen
kerja
menyebabkan
setiap
ini
mencerminkan
dijelaskan
oleh
bahwa
variabel
c. Pengaruh Koordinasi dan Komitmen Kerja Secara Bersama-sama terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Hasil perhitungan statistik (koefisien
korelasi,
koefisien
determinasi, nilai F dan regresi) pengaruh
koordinasi
(X1)
dan
komitmen
kerja
secara
komputer program SPSS (Statistical
terhadap
Product and Service Solutions),
produktivitas kerja pegawai (Y)
terangkum pada tabel berikut ini:
bersama-sama
(X2)
yang diperoleh dengan bantuan
Tabel 14 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Korelasi, Koefisien Determinasi, nilai F, dan Regresi No
Keterangan
Hasil
1
Koefisien korelasi (rho)
0,823
2
Koefisien Determinasi (R square)
0,677
3
F hitung
74,302
4 5
F table Konstanta (a)
3,285 12,102
6
Koefisien regresi (b) X1
0,528
7
Koefisien regresi (b) X2
0,407
Sumber : Olahan SPSS, 2012
Hipotesis ketiga dalam
Dari tabel di atas diketahui
penelitian
bahwa nilai Fhitung yang diperoleh
ini adalah :
sebesar 74,302. Sedangkan nilai
Ho: b1=b2=0: Tidak terdapat pengaruh positif
Ftabel pada tingkat kepercayaan 95 %
dan signifikan koordinasi dan
(∝= 5 %) dengan degree of freedom
komitmen
secara
(df) = 72 adalah 3,285. Dengan
terhadap
demikian, jika dibandingkan antara
pegawai
nilai Fhitung (74,302) dan nilai Ftabel
Kepegawaian,
(3,285), maka nilai Fhitung lebih
kerja
bersama-sama produktivitas pada
kerja
Badan
Pendidikan
dan
Pelatihan
besar daripada nilai Ftabel. Hal ini berarti hipotesis nol
Kabupaten Bogor.. H1: Salah satu atau keduanya b # 0:
(Ho) yang berbunyi: Tidak terdapat
Terdapat pengaruh positif dan
pengaruh positif dan signifikan
signifikan
koordinasi
koordinasi
komitmen
kerja
secara
produktivitas
Pendidikan
Kepegawaian,
dan Pelatihan Kabupaten Bogor
dan
Pelatihan
Untuk
,
maka Ho
koordinasi
komitmen kerja (X2)
signifikansi (X1)
dan secara
terhadap
produktivitas kerja pegawai (Y), maka nilai Fhitung yang diperoleh perlu terlebih dahulu dibandingkan dengan nilai Ftabel.
yang
berbunyi:
Terdapat
pengaruh positif dan signifikan koordinasi
mengetahui atau
“ditolak”; dan hipotesis alternatif (H1)
ditolak dan H1 diterima
bersama-sama
terhadap
Badan Kepegawaian, Pendidikan
Jika nilai Fhitung > Ftabel
pengaruh
bersama-sama
pegawai
Kabupaten Bogor.
keberartian
komitmen kerja
produktivitas kerja pegawai pada
kerja
Badan
secara
dan
terhadap
bersama-sama
pada
dan
secara
dan
komitmen kerja
bersama-sama
terhadap
produktivitas kerja pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor. “diterima”. Berdasarkan
hasil
perhitungan nilai konstanta (a) dan koefisien regresi (b) sebagaimana yang terlihat pada tabel di atas maka dapat disusun persamaan regresi
sebagai berikut:
ˆ = Y
bersama-sama dengan produktivitas
12,102 +
kerja pegawai (Y) sebesar 0,823.
0,528 X1 + 0,407 X2
Nilai
Dari persamaan ini tampak
ini
mencerminkan
bahwa
nilai konstantanya sebesar 12,102.
hubungan antara koordinasi (X1)
Secara matematis, nilai konstanta
dan komitmen kerja (X2)
tersebut menyatakan bahwa pada
bersama-sama dengan produktivitas
saat variabel koordinasi (X1) dan
kerja pegawai (Y) secara kualitatif
komitmen kerja
mempunyai hubungan yang sangat
(X2)
secara
bersama-sama bernilai
0,
secara
kuat dan positif.
maka
Sedangkan hasil koefisien
produktivitas kerja pegawai (Y) bernilai 12,102. Selanjutnya nilai
determinasi
positif (0,528) yang terdapat pada
diperoleh yaitu sebesar 0,677 atau
koefisien regresi variabel bebas
dalam prosentase sebesar 67,7 %.
koordinasi, dan nilai positif (0,407)
Nilai
yang terdapat pada koefisien regresi
variasi perubahan pada variabel
variabel bebas komitmen kerja, hal
produktivitas kerja pegawai (Y)
ini
dapat
menggambarkan
adanya
ini
(R
square)
mencerminkan
dijelaskan
oleh
yang
bahwa
variabel
koordinasi
koordinasi (X1) dan komitmen kerja
(X1) dan komitmen kerja (X2)
(X2) secara bersama-sama sebesar
secara
67,7
pengaruh yang positif
bersama-sama
terhadap
%. Adapun sisanya, yaitu
produktivitas kerja pegawai (Y),
sebesar
dimana setiap kenaikan satu satuan
pengaruh dari variabel-variabel lain
variabel
yang
koordinasi
(X1)
komitmen kerja (X2)
dan
kenaikan
variabel
produktivitas
kerja pegawai (Y) sebesar 0,528 dan 0,407.
tidak
%
merupakan
dilibatkan
dalam
penelitian ini.
secara
bersama-sama akan menyebabkan
32,3
PEMBAHASAN Pengaruh Koordinasi terhadap Produktivitas Kerja Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor
Dari tabel 14 diketahui nilai koefisien
korelasi
variabel
koordinasi
komitmen kerja
(rho)
(X2)
(X1)
Hasil uji hipotesis menunjukkan,
antara dan secara
nilai
t
hitung
besarnya t
tabel
sebesar 10,216 sedangkan dengan derajat bebas (df)
73 pada α (0,05) sebesar 1,99 dengan
pencegahan serta teknologi yang memakai
demikian nilai t
cara alternatif.
hitung
> t
hipotesis yang diambil ditolak
dan
H1
tabel,
sehingga
adalah
Ho
Persamaan regresi parsial adalah
:
: diterima. Artinya
ˆ = Y
25,397 + 0,789 X1. Persamaan
hipotesis yang diterima adalah : Terdapat
tersebut
pengaruh
perhitungan sebagai berikut:
positif
koordinasi pegawai
dan
signifikan
terhadap produktivitas kerja pada
Pendidikan
Badan
dan
Kepegawaian,
Pelatihan
dapat
ditunjukkan
Y
25,397
33,287
41,177
X1
0
10
20
Kabupaten Berdasarkan
Bogor. Berdasarkan pengujian hipotesis telah
terbukti
berpengaruh terhadap
bahwa,
positif
melalui
tersebut
dapat
model
regresi
dinyatakan
bahwa
koordinasi
peningkatan pelaksanaan koordinasi yang
signifikan
ada
dan
produktivitas kerja pegawai
pada
Badan
Pendidikan
dan
Kepegawaian,
Pelatihan
pada Badan Kepegawaian, Pendidikan
Bogor
dan Pelatihan Kabupaten Bogor.
terhadap peningkatan produktivitas kerja
Hasil uji hipotesis menyatakan koordinasi
berpengaruh
signifikan terhadap pegawai
pada
dan
produktivitas kerja
Badan
Kepegawaian,
pelaksanaan
positif
koordinasi
maka
akan
semakin meningkat pula produktivitas kerja pegawai pada Badan Kepegawaian,
Pelatihan
Kabupaten
Pendidikan
Adanya
pengaruh
koordinasi
Bogor.
terhadap produktivitas kerja pegawai, hal
pengaruh
pegawai, dengan kata lain semakin baik
dan
Pendidikan Bogor.
positif
mempunyai
Kabupaten
dan
Pelatihan
Kabupaten
Berdasarkan hasil pengolahan data
ini sejalan dengan pendapat Handoko
penelitian
(2008 :213). Menurut Handoko bahwa
korelasi (rho) antara koordinasi
terdapat
yang
produktivitas kerja pegawai pada Badan
berhubungan dengan produktivitas kerja,
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
diantaranya yang dikelompokkan pada
Kabupaten Bogor sebesar 0,769. Nilai ini
proses atau metode, yaitu tata ruang tugas,
mencerminkan bahwa antara koordinasi
penanganan bahan baku penolong dan
dengan produktivitas kerja pegawai pada
mesin,
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
beberapa
perencanaan,
pengawasan,
faktor
koordinasi
pemeliharaan
dan
melalui
Pelatihan
diketahui nilai koefisien
Kabupaten
Bogor
dengan
secara
kualitatif mempunyai hubungan yang kuat
Pendidikan
dan positif.
Bogor.
dan
Pelatihan
Kabupaten
koordinasi
Berdasarkan pengujian hipotesis
terhadap produktivitas kerja pegawai pada
telah terbukti bahwa komitmen kerja
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
berpengaruh
Pelatihan Kabupaten Bogor sebesar 59,2
terhadap
%. Adapun sisanya, yaitu sebesar 40,8 %
pada Badan Kepegawaian, Pendidikan
merupakan
dan Pelatihan Kabupaten Bogor.
Besarnya
pengaruh
pengaruh
dari
variabel-
positif
dan
signifikan
produktivitas kerja pegawai
Hasil uji hipotesis menyatakan
variabel lain yang tidak dilibatkan dalam
komitmen kerja berpengaruh positif dan
penelitian ini. Hasil penelitian ini sejalan dalam
signifikan terhadap
mendukung hasil penelitian sebelumnya
pegawai
yang dilakukan oleh E. Suadi, (2011)
Pendidikan
yang berjudulul : “Pengaruh Koordinasi
Bogor. Adanya pengaruh komitmen kerja
dan
terhadap produktivitas kerja pegawai ini
Kompetensi Pegawai terhadap
Produktivitas
Kerja
Pegawai
pada
pada
produktivitas kerja
Badan
dan
Pelatihan
Russell (1993:518).
Seluma”
Russell
Hasil uji hipotesis menunjukkan, nilai
t
sebesar 8,944 sedangkan
hitung
besarnya t
tabel
dengan derajat bebas (df)
73 pada α (0,05) sebesar 1,99 dengan demikian nilai t
hitung
hipotesis yang diambil ditolak
dan
H1
> t
tabel,
sehingga
adalah
Ho
:
: diterima. Artinya
hipotesis yang diterima adalah : Terdapat pengaruh
positif
dan
signifikan
komitmen kerja terhadap produktivitas kerja pegawai pada Badan Kepegawaian,
Kabupaten
sejalan dengan pendapat Bernardin and
Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten
Pengaruh Komitmen Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor
Kepegawaian,
Bernardin
menyebutkan
and
pengetahuan,
keterampilan, ability, sikap, komitmen dan perilaku karyawan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. Persamaan regresi parsial adalah ˆ = Y
12,295 + 0,764 X2. Persamaan
tersebut
dapat
ditunjukkan
melalui
perhitungan sebagai berikut:
Y
12,295
19,755
27,575
X2
0
10
20
Berdasarkan tersebut
dapat
model dinyatakan
peningkatan kondisi
regresi bahwa
komitmen kerja
pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan
sebelumnya yang dilakukan oleh Winarno
dan
(2010)
Pelatihan
Kabupaten
Bogor
dengan
judul
“Pengaruh
mempunyai pengaruh positif terhadap
Kepemimpinan dan Komitmen Kerja
peningkatan produktivitas kerja pegawai,
terhadap Produktivitas Kerja Pegawai
dengan kata lain semakin baik kondisi
pada PT Samudra Indonesia”
komitmen kerja pegawai maka akan semakin meningkat pula produktivitas kerja pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan
Pelatihan
Kabupaten
Pengaruh Koordinasi dan Komitmen Kerja Secara Bersama-sama terhadap Produktivitas Kerja Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor
Bogor.
Hasil uji hipotesis menunjukkan, Berdasarkan hasil pengolahan data
penelitian
diketahui nilai koefisien
nilai F
hitung
besarnya F
sebesar 74,302, sedangkan dengan derajat bebas (df)
tabel
korelasi (rho) antara komitmen kerja
2 dan 72 pada
dengan produktivitas kerja pegawai pada
Dengan demikian nilai F
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
sehingga hipotesis yang diambil adalah
Pelatihan Kabupaten Bogor sebesar 0,725.
Ho : ditolak dan H1 : diterima. Artinya
Nilai ini mencerminkan bahwa
antara
hipotesis yang diterima adalah: Terdapat
komitmen kerja dengan produktivitas
pengaruh positif dan signifikan koordinasi
kerja pegawai pada Badan Kepegawaian,
dan
Pendidikan
sama
Bogor
dan
secara
Pelatihan kualitatif
Kabupaten mempunyai
hubungan yang kuat dan positif. Besarnya kerja
terhadap
pegawai Pendidikan
pada dan
pengaruh
produktivitas Badan
kerja
Kepegawaian,
Pelatihan
komitmen kerja terhadap
pegawai
pada
Pendidikan komitmen
Kabupaten
α (0,05) sebesar 3,285.
dan
hitung
> F
tabel,
secara bersama-
produktivitas Badan
kerja
Kepegawaian,
Pelatihan
Kabupaten
Bogor. Berdasarkan pengujian hipotesis telah terbukti bahwa, koordinasi komitmen kerja
dan
secara bersama-sama
Bogor sebesar 52,6 %. Adapun sisanya,
berpengaruh
yaitu sebesar 47,4 % merupakan pengaruh
terhadap produktivitas kerja pegawai pada
dari variabel-variabel lain yang tidak
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
dilibatkan dalam penelitian ini.
Pelatihan Kabupaten Bogor.
Dengan demikian hasil penelitian ini
mendukung
hasil
penelitian
positif
dan
signifikan
Hasil uji hipotesis menyatakan koordinasi
berpengaruh
positif
dan
signifikan terhadap pegawai
pada
Pendidikan Bogor.
produktivitas kerja
Badan
Kepegawaian,
X2. Berdasarkan persamaan model regresi tersebut
dapat
dinyatakan
bahwa
dan
Pelatihan
Kabupaten
peningkatan pelaksanaan koordinasi dan
Adanya
pengaruh
koordinasi
kondisi komitmen kerja secara bersama-
terhadap produktivitas kerja pegawai ini
sama
sejalan
Pendidikan
dengan
pendapat
Handoko
pada
Badan dan
Kepegawaian,
Pelatihan
Kabupaten
(2008:213). Menurut Handoko bahwa
Bogor mempunyai pengaruh yang positif
terdapat
yang
terhadap peningkatan produktivitas kerja
berhubungan dengan produktivitas kerja,
pegawai, dengan kata lain semakin baik
diantaranya yang dikelompokkan pada
pelaksanaan
proses atau metode yaitu tata ruang tugas,
komitmen kerja
penanganan bahan baku penolong dan
maka akan semakin meningkat
mesin,
dan
produktivitas kerja pegawai pada Badan
melalui
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
beberapa
faktor
perencanaan,
pengawasan,
koordinasi
pemeliharaan
pencegahan serta teknologi yang memakai cara alternatif.
koordinasi
dan
kondisi
secara bersama-sama pula
Kabupaten Bogor. Hal ini sekaligus dapat diartikan
Selain itu, hasil uji hipotesis
bahwa, untuk meningkatkan produktivitas
menyatakan komitmen kerja berpengaruh
kerja pegawai pada Badan Kepegawaian,
positif
Pendidikan
dan
signifikan
terhadap
dan
Pelatihan
Kabupaten
produktivitas kerja pegawai pada Badan
Bogor maka dapat dilakukan dengan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
upaya-upaya
peningkatan
Kabupaten
pelaksanaan
koordinasi
Bogor.
Adanya
komitmen kerja terhadap
pengaruh
produktivitas
komitmen kerja
peningkatan dan
kondisi
secara bersama-sama
kerja pegawai ini sejalan dengan pendapat
pada Badan Kepegawaian, Pendidikan
Bernardin and
Russell (1993: 518).
dan Pelatihan Kabupaten Bogor
Bernardin
Russell
and
menyebutkan
Berdasarkan hasil pengolahan data
pengetahuan, ketrampilan, ability, sikap,
penelitian
komitmen dan perilaku karyawan sebagai
korelasi (rho) antara koordinasi
faktor
komitmen kerja
yang
berpengaruh
terhadap
produktivitas tenaga kerja Persamaan
regresi
diketahui nilai koefisien dan
secara bersama-sama
dengan produktivitas kerja pegawai pada berganda
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
ˆ = 12,102 + 0,528 X1 + 0,407 adalah Y
Pelatihan Kabupaten Bogor sebesar 0,823.
Nilai ini mencerminkan bahwa
antara
2. Terdapat
pengaruh
positif
dan
koordinasi dan komitmen kerja secara
signifikan komitmen kerja terhadap
bersama-sama dengan produktivitas kerja
produktivitas kerja pegawai pada
pegawai
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
pada
Pendidikan Bogor
Badan
dan
secara
Kepegawaian,
Pelatihan
Kabupaten
kualitatif
mempunyai
hubungan yang sangat kuat dan positif. Besarnya dan
pengaruh
komitmen kerja
sama
terhadap
pegawai
pada
koordinasi
secara bersama-
produktivitas Badan
Pelatihan
Kabupaten
Bogor.
Peningkatan kondisi komitmen kerja mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan
produktivitas
kerja
pegawai pada Badan Kepegawaian,
kerja
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Kepegawaian,
Bogor. Besarnya pengaruh komitmen
Kabupaten
kerja terhadap produktivitas kerja
Bogor sebesar 67,7 %. Adapun sisanya,
pegawai pada Badan Kepegawaian,
yaitu sebesar 32,3 % merupakan pengaruh
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
dari variabel-variabel lain yang tidak
Bogor sebesar 52,6 %.
Pendidikan
dan
Pelatihan
3. Terdapat
dilibatkan dalam penelitian ini.
positif
dan
signifikan koordinasi dan komitmen
Simpulan 1. Terdapat
pengaruh
signifikan
positif
koordinasi
dan
terhadap
produktivitas kerja pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten
Bogor.
Peningkatan pelaksanaan koordinasi mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan
produktivitas
kerja
pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor. Besarnya pengaruh koordinasi terhadap produktivitas kerja pegawai pada
pengaruh
Badan
Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor sebesar 59,2 %.
kerja secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten
Bogor.
Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan kondisi komitmen kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif
terhadap
peningkatan
produktivitas kerja pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten
Bogor.
Besarnya pengaruh koordinasi komitmen kerja
dan
secara bersama-
sama terhadap produktivitas kerja pegawai pada Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor sebesar 67,7 %.
mengenai
1. Berdasarkan hasil penelitian maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor perlu melakukan pembenahan dalam aspek koordinasi
dan
komitmen
kerja.
Pembenahan pada aspek komitmen dapat
dilakukan
melalui
Perhatian
yang
lebih
baik
terhadap kebutuhan pegawai di masa depan. b.
pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor dengan mengkaji variabel lain yang
mempengaruhi
selain
koordinasi dan komitmen kerja. 4. Hasil kajian ini menjadi masukan bagi
Badan
Kepegawaian,
Bogor dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja pegawai.
Pelatihan
Armansyah, M. 2002. Pengukuran Sikap Bekerja dan Beberapa Aspek Psikologi Kesejahteraan. Jakarta: Gramedia.
Kepastian adanya peningkatan
Bauer Hans & Mark Grether. 2004. Motivation and Work Behavior. New York: McGraw-Hill, Inc.
Kepastian
untuk
Pendidikan
dapat
terus
dan
Kabupaten Bogor.
karier bagi pegawai. 2. Pimpinan
Badan
Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor
perlu
memahami
menyadari bahwa
dan
koordinasi
mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan produktivitas kerja
pegawai,
oleh
karena
itu
pelaksanaan koordinasi yang ada saat ini
kerja
Daftar Pustaka
bekerja di Badan Kepegawaian,
c.
produktivitas
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
langkah-langkah: a.
landasan
untuk melakukan kajian lebih lanjut
Saran-Saran
kerja
3. Hasil kajian ini menjadi
harus
dipertahankan
bahkan
ditingkatkan di lingkungan Badan Kepegawaian,
Pendidikan
Pelatihan Kabupaten Bogor.
dan
Bernard and Joyce E.A. Russell. 1998. Human Resource Management: An Exprential Approach. Singapore: Mc Graw- Hill Inc. Deni, Ahmad. 2006. Komitmen dalam Keluarga. Jakarta: Ghalia. Fayol,
Henry. 1999. Industrial and General Administration. Genewa International Institute.
Greenberg & Baron. 2002. Organizational Behavior. New York: Irwin Mc Graw- Hill Paul Hersey Inc. Gomes, Faustino Cardoso. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Andi.
Hamsal. M. 2006. Produktivitas Kerja. Jakarta: Universitas Indonesia. Handoko, Martin, 2008, Motivasi : Daya penggerak Tingkah Laku, Yogyakarta, Kanisius. -------. 2000. Manajemen Personalia & Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: BPFE. Hasibuan, Malayu. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Haji Masagung. Hersey
N. & Marc Siegall. 2005. Psikologi Industri/Organisasi Modern. Edisi 2. Jakarta: Arcan.
James, G. March dan Herbert A. Simon. 1999. Public Administration. New York: Alfred A. Knop. Kusriyanto, Bambang, 2005. Meningkatkan Produktivitas Karyawan. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. Kuntjoro. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. Jakarta: Ghalia Indonesia. Mac Camille, Loftus, F. Elizabeth, and Marv E. Marshall. 2006. Psychology. New York: Alfred A. Knopf Inc. Meyer, John. P., Allen & Smith, Natalie J. 2005. Management at Work. New York: John Wiley & Sons, Inc.
York: The McGraw Companies Inc.
–
Hill
Pfiffner, John M dan Robert Presthus. 1997. Public Adminsitration. New York: The Ronald Press Company. Putti J.M. 1995. A Manager’s Primer On Performance Appraisals: Concepts and Technique. USA: Federal Publications. Pte.Ltd. Sedarmayanti. 2006. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Cet. 4. Bandung: Penerbit Mandar Maju. Simanjuntak, J. Payaman. 2006. Perencanaan Sumber Daya Manusia Stratejik. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara. Sopiah. 2008. Manajemen Personalia (Pokok-Pokok, Kasus dan Soal Jawab). Jakarta: Rineka Cipta. Spector, Paul E. 2006. Industrial and Organizational Psychology: Research and Practice (Second Edition). New York: John Wiley & Sons, Inc. Stoner, A.F. James. 1996. Management, Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall inc.
Nawawi, Hadari dan Martini. 2004. Administrasi Personalia untuk Meningkatkan Produktivitas. Jakarta: Haji Masagung.
Suadi, E. 2011. Pengaruh Koordinasi dan Kompetensi Pegawai terhadap Produktivitas Kerja Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. Jakarta.
Ndraha, Taliziduhu. 2005. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta.
Suganda, Dann. 2001. Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi. Jakarta: Intermedia.
-------. 2005. Pembangunan Masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta.
Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Newstrom, John W and Davis Keith. 1997. Organizational Behavior: Human Behavior at Work. New
Sumarsono dan Suad H. 2007. Studi Kelayakan Sumber Daya Manusia.
Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Supriyanto. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE. Suprihanto, John. 2009. Manajemen Personalia (Pokok-Pokok, Kasus dan Soal Jawab). Yogyakarta: BPFE.
Terry, George R. 1992. Principles of Management. Illinois: Richard D. Irwin Inc. Timpe,
A. Dale. 1999. Kinerja. (Terjemahan). Jakarta: Gramedia Asri Media.
Tosi, Henry L and Stephen J. Carroll. 1999. Management. New York: Second Edition, John Wiley & Sons.
Syafrudin. 2006. Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Triton P.B. 2009. Produktivitas. Jakarta: Bumi Aksara.
Tax, John M. & Robert Konopaske, Michael T. Matteson. 2005. Public Adminsitration. New York: The Ronald Press Company.
Winarno. 2010. Pengaruh Kepemimpinan dan Komitmen Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai pada PT Samudra Indonesia. Jakarta.
Temaluru, E. 2001. Kriteria Kualitas Kerja. (Terjemah Baharuddin). Jakarta: Bumi Aksara.
ANALISIS PENATAUSAHAAN DAN PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TAHUN PAJAK 2013 Disusun oleh: Deddy Arief Setiawan 1)
ABSTRAK Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Mineral dan Batubara semakin meningkat dari tahun ke tahun dan menjadi penyumbang terbesar keseluruhan penerimaan PBB pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penatausahaan dan perhitungan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara mulai dilakukan di tahun 2013. Tahun sebelumnya PBB Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas tiga objek PBB, yaitu objek PBB Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C; objek PBB Sektor Pertambangan Non Migas Galian C; dan objek PBB sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak Karya atau Kontrak Kerja sama. Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-132/PJ/2013, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-64/PJ/2012. Dokumentasi penatausahaan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP), dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Penatausahaan tersebut dijalankan sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Perhitungan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi penetapan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara pada Areal Onshore, Areal Offshore, dan Tubuh Bumi. Penetapan tersebut sesuai dengan pengumpulan data masukan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PBB Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bangunan yang telah dibuatkan Bagan SPPT untuk Areal Onshore, SPPT untuk Areal Offshore, dan SPPT untuk Tubuh Bumi. Agar perhitungan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, Direktorat Jenderal Pajak harus membuat buku panduan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku Kata Kunci: PBB Pertambangan Mineral dan Batubara
1
) Dosen STIAMI Jakarta
Berdasarkan Nota Keuangan dan
Penyumbang penerimaan PBB terbesar
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dalam lima tahun terakhir adalah PBB
Tahun
pertambangan, PBB perkotaan, dan PBB
Anggaran
2012
(http://www.depkeu.go.id/Ind/),
pedesaan. PBB pertambangan merupakan
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
penyumbang terbesar dengan kontribusi
(PBB)
dalam
rata-rata sebesar 65,8 persen dan nilainya
periode tahun 2006 s.d. 2010, yaitu pada
cenderung meningkat. Data selengkapnya
tahun tahun 2006 sebesar Rp20,9 triliun
mengenai perkembangan PBB tahun 2006
menjadi Rp28,6 triliun pada tahun 2010.
s.d. 2011 dapat dilihat dibawah ini.
cenderung
meningkat
Perkembangan Pajak Bumi Dan Bangunan, 2006-2011*) (triliun rupiah)
Berdasarkan data dan informasi mengenai pertumbuhan penerimaan PBB Pertambangan tersebut, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan penataan PBB Pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi pada tahun 2012 dan berlanjut tahun 2013, sedangkan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara baru dilakukan tahun 2013. Penatausahaan dan perhitungan PBB Pertambangan baik PBB Pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi, dan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya dan sulit dilaksanakan, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan data dan informasi mengenai pertumbuhan penerimaan PBB Pertambangan tersebut, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah
melakukan
penataan
PBB
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi pada tahun 2012 dan berlanjut tahun 2013, sedangkan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara baru dilakukan tahun 2013. Penatausahaan dan perhitungan PBB Pertambangan baik PBB
serta Panas Bumi, dan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya dan sulit dilaksanakan, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis penatausahaan dan perhitungan objek PBB Pertambangan. Namun, ruang lingkupnya penelitian ini hanya
meliputi
PBB
Pertambangan
Mineral dan Batubara. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan metode kasus (Kuncoro, 2003). Metode
kasus lebih sering digunakan untuk menemukan
ide-ide
baru
mengenai
hubungan antarvariabel, yang kemudian diuji lebih mendalam dalam penelitian eksploratif. Ide tersebut bersumber dari pelaksanaan undangan
peraturan perpajakan
dan
1. Objek PBB Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C. 2. Objek PBB Sektor Pertambangan Non Migas Galian C.
perundang-
3. Objek PBB sektor pertambangan yang
peraturan
dikelola berdasarkan Kontrak Karya
tersebut sebagai metode pengumpulan
atau Kontrak Kerja sama.
data.
Rincian Objek PBB Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdiri atas
Dasar Hukum PBB Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum
tahun
Pertambangan
Mineral
2013 dan
tiga objek PBB tersebut di atas dapat PBB
dilihat di bawah ini.
Batubara
terbagi menjadi tiga objek PBB, yaitu:
Rincian Objek PBB Pertambangan Mineral dan Batubara Objek PBB Pertambangan Non Minyak dan Gas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C
Objek PBB Pertambangan Non Minyak dan Gas Galian C
Objek PBB Pertambangan Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara
Objek PBB Pertambangan Mineral dan Batubara
Objek PBB Sektor Pertambangan Non-Migas
Galian
C
Tulis; Batu Setengah Permata; Batu Kapur; Batu Apung;
Batu Permata;
(http://www.ortax.org/ortax/) berdasarkan
Bentonit; Dolomit; Feldspar; Garam Batu
Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah
(Halite); Grafit; Granit/Andesit; Gips;
Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Kalsit; Kaolin; Leusit; Magnesit; Mika;
Daerah, diatur bahwa bahan Galian
Marmer; Nitrat; Opsidien; Oker; Pasir
Golongan
Dan
C
sebagaimana
dimaksud
dalam ayat (1) meliputi: Asbes; Batu
Kerikil;
Pasir
Kuarsa;
Perlit;
Phospat; Talk; Tanah Serap (Fullers Earth); Tanah Diatome; Tanah Liat;
Tawas (Alum); Tras; Yarosif; Zeolit;
kuarsa; perlit; phospat; talk; tanah serap
Basal;
tersebut
(fullers earth); tanah diatome; tanah liat;
selaras dengan Pasal 57 ayat (1) Undang-
tawas (alum); tras; yarosif; zeolit; basal;
undang Nomor 28 Tahun 2009 tetang
trakkit; dan Mineral Bukan Logam dan
Pajak Daerah dan Retribusai Daerah,
Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan
diatur bahwa Objek Pajak Mineral Bukan
peraturan perundang-undangan.
Trakkit.
Logam dan
Ketentuntan
Batuan
adalah kegiatan
Sejarah
ketentuan
peraturan
pengambilan Mineral Bukan Logam dan
perpajakan objek PBB Pertambangan
Batuan yang meliputi: asbes; batu tulis;
Mineral dan Batubara yang meliputi
batu setengah permata; batu kapur; batu
ketiga objek PBB tersebut diatas menjadi
apung; batu permata; bentonit; dolomit;
bagian yang terpenting untuk dijelaskan
feldspar; garam batu (halite); grafit;
sebelum memberikan ulasan landasan
granit/andesit; gips; kalsit; kaolin; leusit;
teori berdasarkan dasar hukum objek PBB
magnesit; mika; marmer;
Pertambangan Mineral dan Batubara.
nitrat;
opsidien; oker; pasir dan kerikil; pasir
Sejarah tersebut dapat dilihat dibawah ini.
Sejarah Ketentuan Peraturan Perpajakan Objek PBB Pertambangan Mineral dan Batubara Objek PBB Pertambangan Non Minyak dan Gas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C
1. KEP-16/PJ/1998 2. SE-26/PJ.6/1999 jo. SE- 47/PJ.6/1999 3. SE-48/PJ/2011
Objek PBB Pertambangan Non Minyak dan Gas Galian C
1. KEP-16/PJ/1998 2. SE-27/PJ.6/1999
Objek PBB Pertambangan Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara
KEP-16/PJ/1998
Objek PBB Pertambangan Mineral dan Batubara 1. PER-32/PJ/2012 2. KEP-132/PJ/2013 3. SE-64/PJ/2012
Tahun Pajak 2013
Dasar hukum pemajakan Objek
Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Pajak PBB Pertambangan Mineral dan
Tambahan Lembaran Negara Republik
Batubara tahun 2013 sebagai bahan
Indonesia Nomor 4959);
pertimbangan meliputi:
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
2009
tentang
Pajak
Daerah
dan
tentang Ketentuan Umum dan Tata
Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik
Republik
Nomor 130,
Nomor
Indonesia 49,
Tahun
Tambahan
1983
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir
Undang
Nomor
dengan 16
Undang-
Tahun
Indonesia
Tahun
Tambahan
2009
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5110);
Nomor 4999);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang
2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
dan
Usaha Pertambangan Mineral dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik
Batubara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Indonesia Tahun 2010 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
Indonesia Nomor 5111);
Pajak
Bumi
telah diubah dengan Undang-Undang
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi
Negara Republik Indonesia Tahun
dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi
Negara Republik Indonesia Nomor
dan Bangunan;
3569);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pertambangan Mineral dan
tentang Tata Cara Penetapan Harga
Batubara (Lembaran Negara Republik
Patokan
Penjualan
Mineral
dan
produksi.
Kegiatan
eksplorasi
merupakan tahapan kegiatan usaha
Batubara;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber
pertambangan untuk memperoleh
Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011
informasi secara terperinci dan
tentang Tata Cara Penetapan Wilayah
teliti
Usaha
Sistem
dimensi, sebaran, kualitas, dan
Pertambangan
sumber daya terukur dari bahan
Pertambangan
Informasi
Wilayah
dan
tentang
lokasi,
bentuk,
galian, serta informasi mengenai
Mineral dan Batubara.
lingkungan sosial dan lingkungan
KAJIAN TEORI
hidup. Kemudian, kegiatan operasi
Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak
produksi
merupakan
Objek pajak PBB Pertambangan
kegiatan
usaha
Mineral
dan
Batubara
adalah
bumi
yang
tahapan
pertambangan
meliputi
konstruksi,
dan/atau bangunan yang berada di dalam
penambangan,
kawasan yang digunakan untuk kegiatan
pemurnian,
usaha
pengangkutan dan penjualan, serta
pertambangan
mineral
dan
pengolahan, termasuk
batubara. Bumi pada Objek pajak PBB
sarana
Pertambangan
lingkungan sesuai dengan hasil
Mineral
dan
Batubara
pengendalian
dampak
studi kelayakan.
terdiri dari:
Pengertian areal permukaan
1. Permukaan bumi, meliputi: a. tanah dan/atau perairan pedalaman (onshore),
terdiri
dari
Areal
Produktif, Areal Belum Produktif yang meliputi Areal Cadangan Produksi
dan
Dimanfaatkan,
Areal
Belum
Areal
Tidak
Produktif, Areal Emplasemen, dan Areal Pengaman; b. perairan lepas pantai (offshore). Permukaan
bumi
tersebut
digunakan
untuk
kegiatan
eksplorasi
dan/atau
operasi
bumi pada onshore meliputi areal produktif
adalah
areal
yang
dimanfaatkan
untuk
kegiatan
penambangan
yang
sedang
dilakukan
pengambilan
galian
tambang; areal cadangan produksi adalah areal yang dimanfaatkan untuk tetapi
kegiatan
penambangan,
belum
pengambilan
galian
dilakukan tambang;
areal belum dimanfaatkan adalah areal yang belum dimanfaatkan
untuk kegiatan penambangan atau
adalah konstruksi teknik yang ditanam
areal
atau dilekatkan secara tetap pada tanah
yang
kegiatan
sedang
dilakukan
penyelidikan
umum,
dan/atau
studi
eksplorasi
dan/atau
perairan.
digunakan
untuk
Kawasan kegiatan
yang usaha
kelayakan; areal tidak produktif
pertambangan mineral dan batubara
adalah areal yang sama sekali
tersebut meliputi:
tidak
dapat
diusahakan
untuk
a. wilayah izin pertambangan atau
kegiatan penambangan, atau areal
wilayah
yang telah selesai diusahakan;
dan
areal emplasemen adalah areal
pertambangan
sejenis;
b. wilayah di luar wilayah izin
yang di atasnya dimanfaatkan
pertambangan
atau
untuk
dan/atau
pertambangan
sejenis
fasilitas
merupakan satu kesatuan yang
areal
digunakan untuk kegiatan usaha
yang
pertambangan
bangunan
pekarangan
serta
penunjangnya; pengaman
dan
adalah
areal
dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha pertambangan.
wilayah
mineral
yang
dan
batubara. Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral
2. Tubuh bumi yang berada di bawah
dan/atau batubara dan tidak terikat
permukaan bumi, berupa Tubuh Bumi
dengan
Eksplorasi atau Tubuh Bumi Operasi
pemerintahan yang merupakan bagian
Produksi,
dari tata ruang nasional. Wilayah izin
yaitu
Tubuh
Bumi
batasan
administrasi
Eksplorasi adalah tubuh bumi yang
pertambangan
memiliki potensi hasil produksi galian
pertambangan yang diberikan kepada
tambang berupa sumber daya mineral
pemegang izin pertambangan untuk
atau
kegiatan usaha pertambangan yang
batubara;
dan
Tubuh
Bumi
adalah
Operasi Produksi adalah tubuh bumi
meliputi
yang
Pertambangan (WIUP), Wilayah Izin
telah
produksi
menghasilkan
galian
tambang
hasil berupa
Usaha
Wilayah
Izin
wilayah
Pertambangan
Usaha
Khusus
mineral atau batubara.
(WIUPK), atau Wilayah Pertambangan
Bangunan pada objek pajak PBB
Rakyat (WPR). Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara
Pertambangan adalah wilayah yang
diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah wilayah
Pengenaan PBB Mineral dan Batubara
1. Pendaftaran dan Pendataan Sarana pendataan objek pajak
yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus. Wilayah Pertambangan Rakyat adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan pertambangan
kegiatan
usaha
rakyat.
Wilayah
pertambangan sejenis adalah wilayah pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya atau perjanjian
karya
pengusahaan
pertambangan batubara yang masih
Subjek pajak PBB Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang badan
yang
secara
nyata
mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, atas objek pajak PBB Pertambangan Mineral dan Batubara. Subjek pajak tersebut yang dikenakan kewajiban
membayar
PBB
Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi
PBB
Pertambangan
Batubara
adalah
Mineral
pengisian
dan Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) dengan jelas, benar, dan lengkap, serta dilampiri peta. Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Mineral dan Batubara adalah surat yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak sektor pertambangan
berlaku.
atau
Pertambangan
Wajib
Pajak
PBB
Pertambangan Mineral dan Batubara.
untuk
pertambangan
mineral
dan
batubara ke Direktorat Jenderal Pajak. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Mineral dan Batubara adalah formulir yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak sektor
pertambangan
untuk
pertambangan mineral dan batubara. Surat
Pemberitahuan
Objek
Pajak PBB Pertambangan Mineral dan Batubara digunakan untuk jenis sub sektor onshore, offshore, dan tubuh bumi, serta harus ditandatangani oleh subjek pajak atau Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek
Pajak
PBB
Pertambangan
Mineral dan Batubara terdiri dari: a. LSPOP
untuk
objek
PBB
Mineral
dan
Areal
Objek
Batubara. pajak
Pajak di luar wilayah izin pertambangan
permukaan bumi, meliputi: 1) LSPOP untuk onshore (kode L01-41) yang rincian objek pajak Bumi adalah sebagai
wilayah
atau
pertambangan
sejenis merupakan areal onshore di luar wilayah
izin
berikut: a) Areal
Objek
Pajak
(2) Areal
Belum
(a) Areal Cadangan
Belum
Dimanfaatkan Tidak
(4) Areal Emplasemen
onshore
b) Areal Objek Pajak di luar wilayah
izin
pertambangan
atau
pertambangan
dalam izin
pertambangan
yang
dikuasai oleh pihak ketiga dikenakan
PBB
sektor lainnya, atau objek pajak
(5) Areal Pengaman
Batubara.
wilayah
dan
Produktif
dan
Areal Lainnya merupakan areal
Produksi
(3) Areal
pajak PBB Pertambangan Mineral
Produktif
(b) Areal
sejenis
yang merupakan objek
(1) Areal Produktif
wilayah
pertambangan/wilayah pertambangan
Onshore
c)
merupakan objek pajak
yang
dikenakan
PBB
tidak sesuai
Pasal 3 ayat (1) Undangundang PBB. 2) LSPOP untuk offshore (kode
sejenis
L01-42) yang rincian objek
Areal Lainnya
pajak Bumi adalah sebagai
Areal
Objek
Pajak
Onshore merupakan areal onshore di dalam wilayah
izin pertambangan yang
berikut: a) Areal Offshore
Objek
Pajak
b) Areal Objek Pajak di luar
b. LSPOP
untuk
wilayah
izin
bangunan meliputi:
pertambangan
atau
1) LSPOP
wilayah
pertambangan
sejenis
objek
untuk
pajak
bangunan
umum (kode L02-41) yang rincian objek pajak Bangunan adalah sebagai berikut:
c) Areal Lainnya Areal
Objek
Pajak
a) Perumahan
Offshore merupakan areal
b) Perkantoran
Offshore atau laut di dalam
c) Pabrik
wilayah izin pertambangan
d) Toko/Apotik/Ruko
yang
e) RS/Klinik
merupakan
objek
pajak PBB Mineral dan
f) Olahraga/Rekreasi
Batubara.
g) Hotel/Resto/Wisma
Areal
Objek
Pajak di luar wilayah izin
h) Bengkel/Gudang
pertambangan atau wilayah
i) Gedung Pertemuan
pertambangan
j) Bangunan Pabrik
sejenis
merupakan areal Offshore atau laut di luar wilayah
k) Apartemen/Kondominiu m
izin pertambangan/wilayah
l) Pompa Bensin (Kanopi)
pertambangan sejenis yang
m) Tangki Minyak
merupakan
objek
n) Gedung Sekolah
PBB
Pertambangan
Mineral
dan
pajak
Batubara.
o) Lain-lain 2) LSPOP
untuk
bangunan
Areal Lainnya merupakan
khusus (kode L02-42) yang
areal
rincian objek pajak Bangunan
Offshore
dalam
wilayah izin pertambangan
adalah sebagai berikut:
yang dikuasai oleh pihak
a) Jalan yang diperkeras di
ketiga dan dikenakan PBB
lokasi
sektor lainnya, atau objek
dan/atau dalam komplek
pajak yang tidak dikenakan PBB sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-undang PBB.
penambangan
b) Dermaga/Pelabuhan Khusus
c) Landasan
pesawat
terdiri atas bentuk produksi
terbang
dan hasil produksi; dan
d) Cerobong
Mineral
Bukan
Logam
e) Conveyor
atau Batuan terdiri atas
f) Pipa
bentuk produksi dan hasil
g) Silo
produksi.
h) Tangki
2) LSPOP untuk tubuh bumi
i) Kilang
operasi produksi (kode L03-
j) Lain-lain
42) yang rincian objek pajak
c. LSPOP untuk objek pajak tubuh
Tubuh Bumi adalah biaya
bumi meliputi:
produksi galian tambang Biaya
1) LSPOP untuk tubuh bumi
Pengupasan Lapisan Tanah,
eksplorasi (kode L03-41) yang
Biaya
rincian objek pajak Tubuh
Produksi
Bumi adalah luas total wilayah
Biaya
izin
Pemurnian
pertambangan
atau
Pengambilan Galian
Tambang,
Pengolahan Hasil
Hasil
dan/atau Produksi
wilayah pertambangan sejenis
Galian Tambang, dan Biaya
dengan tahapan kegiatan usaha
Pengangkutan Hasil Produksi
pertambangan yang meliputi:
Galian Tambang.
a) Eksplorasi yang terdiri atas penyelidikan eksplorasi,
umum, perpanjangan
eksplorasi,
dan
studi
LSPOPPBB
SPOP
Pertambangan
dan Mineral
dan Batubara berdasarkan jenis sub sektor meliputi: a. SPOP jenis sub sektor onshore
kelayakan. b) Operasi
Penyampaian
Produksi
yang
dilampiri dengan LSPOP untuk
terdiri atas konstruksi dan
onshore dan LSPOP untuk objek
penambangan.
pajak bangunan.
LSOP ini berisi data galian
b. SPOP
jenis
sub
tambang Batubara terdiri
sektoroffshoredilampiri
atas jenis batubara dan
LSPOP untuk offshore dan LSPOP
kualitas dan harga jual
untuk objek pajak bangunan.
setahun; Mineral Logam
dengan
c. SPOP jenis sub sektortubuh bumi
areal
objek
pajak
yang
dilampiri dengan LSPOP untuk
dikenakan dengan nilai bumi
objek pajak tubuh bumi
per meter persegi masing-
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
masing
areal
objek
tidak
pajak
menyampaikan SPOP dan LSPOP
dimaksud,
kepada subjek pajak atau Wajib Pajak
areal produktif.
paling lambat tanggal 31 Januari tahun
Tata cara menentukan nilai
pajak. Subjek pajak atau Wajib Pajak
bumi
tersebut harus menyampaikan SPOP
masing-masing areal adalah
dan LSPOP ke Kantor Pelayanan Pajak
sebagai berikut:
Pratama paling lama 30 (tiga puluh)
a) Untuk
per
termasuk
meter
persegi
Areal
Belum
hari setelah tanggal diterimanya SPOP
Dimanfaatkan dan Areal
dan LSPOP oleh subjek pajak atau
Emplasemen,
Wajib Pajak.
tahapan: (1) Melakukan
2. Penilaian Penilaian
objek
PBB
Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka penentuan besarnya nilai bumi per meter persegi dan/atau nilai bangunan per meter persegi adalah
pengumpulan pembanding
data berupa
objek sejenis; (2) Melakukan terhadap
analisis data
pembanding tersebut
sebagai berikut:
untuk
a. Nilai bumi per meter persegi
Nilai bumi per meter persegi permukaan
bumi
merupakan hasil pembagian antara total nilai permukaan bumi dengan total luas areal objek pajak yang dikenakan. Total nilai permukaan bumi merupakan
jumlah
menentukan
nilai bumi per meter
1) Permukaan Bumi
untuk
melalui
dari
perkalian luas masing-masing
persegi dari masingmasing
data
pembanding; (3) Menentukan indikasi bumi
nilai rata-rata
per
meter
persegi. Nilai
indikasi
rata-rata
bumi per meter persegi
untuk
Areal
Belum
operasi
produksi
Dimanfaatkan dan Areal
merupakan
Emplasemen
tersebut
pembagian antara nilai
merupakan nilai bumi per
bumi untuk tubuh bumi
meter persegi untuk Areal
operasi produksi dengan
Belum Dimanfaatkan dan
luas
Areal Emplasemen.
pertambangan.
b) Untuk Areal Cadangan
hasil
wilayah
izin
b) Nilai bumi untuk tubuh
Produksi,
Areal
Tidak
bumi
Produktif,
dan
Areal
ditentukan sebesar hasil
Pengaman,
ditentukan
operasi
bersih
produksi
produksi
galian
dengan cara melakukan
tambang dalam satu tahun
penyesuaian
sebelum
nilai
bumi
persegi
terhadap per
untuk
Areal
pajak
meter
dikalikan dengan Angka
Areal
Kapitalisasi.
Belum Dimanfaatkan. c) Untuk
tahun
Offshore,
menggunakan nilai bumi
b. Nilai bangunan persegi
dalam
Keputusan
Direktur
persegi
bangunan. 2) Total
untuk tubuh bumi eksplorasi
nilai
bangunan
merupakan
jumlah
nilai
bangunan
masing-masing
bangunan.
menggunakan nilai bumi per
3) Nilai
bangunan
masing-
masing bangunan ditentukan
dengan Keputusan Direktur
sebesar biaya pembangunan
Jenderal Pajak.
baru
3) Tubuh Bumi Operasi Produksi
setelah
dikurangi
penyusutan.
a) Nilai bumi per meter persegi untuk tubuh bumi
hasil
bangunan dengan total luas
Nilai bumi per meter persegi
meter persegi yang ditetapkan
merupakan
pembagian antara total nilai
Jenderal Pajak. 2) Tubuh Bumi Eksplorasi
meter
1) Nilai bangunan per meter
per meter persegi yang ditetapkan
per
Tata Mineral
cara dan
penetapan Batubara
PBB
menurut
ketentuan
Kontrak
Perjanjian
Karya
Pertambangan sesuai
Karya
atau
Sebesar 40 % dari Nilai Jual
Pengusahaan
Objek Pajak apabila Nilai Jual
Batubara
dengan
ditetapkan
ketentuan
dalam
Objek
Pajaknya
Rp1.000.000.000,00
(satu
Kontrak Karya atau Perjanjian Karya
miliar rupiah ) atau lebih;
Pengusahaan Pertambangan Batubara,
Sebesar 20 % dari Nilai Jual
yang masih berlaku.
Objek Pajak apabila Nilai Jual
Penilaian
objek
PBB
Pajak Objeknya kurang dari
Pertambangan Mineral dan Batubara
Rp1.000.000.000,00
terkait dengan tiga ketentuan yang
miliar rupiah). b. Peraturan
berlaku, yaitu: a. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak bumi
Pasal 1, diatur bahwa besarnya Nilai Jual Kena Pajak sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 Pajak
Keuangan
Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan
Pajak
Bumi
dan
Bangunan.
dan Bangunan.
tentang
Menteri
(satu
dan
Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, ditetapkan untuk: 1) Obyek pajak dan perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebesar 40 % (empat puluh persen ) dari Nilai jual Objek Pajak; 2) Objek pajak lainnya:
Pasal 2 ayat (1), Klasifikasi NJOP Bumi untuk Objek Pajak Sektor Perkebunan, Objek Pajak Sektor Perhutanan, Sektor
dan
Objek
Pertambangan
sebagaimana
ditetapkan
Pajak adalah dalam
Lampiran I huruf A Peraturan Menteri
Keuangan
merupakan
bagian
ini,
yang
yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal 2 ayat (2), dalam hal nilai jual Bumi untuk Objek Pajak Sektor Perkebunan, Objek Pajak Sektor Perhutanan, dan Objek Pajak Sektor Pertambangan lebih
besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi
NJOP
Bumi
c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak
yang
Nomor KEP-132/PJ/2013 tentang
tercantum dalam Lampiran I huruf
Nilai Bumi Per Meter Persegi
A Peraturan Menteri Keuangan ini
untuk Areal Offshore, Nilai Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat
Per Meter Persegi untuk Tubuh
(1), nilai jual
Bumi
Bumi tersebut
Eksplorasi,
dan
Angka
ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
Kapitalisasi,
Pasal 2 ayat (3), Klasifikasi NJOP
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak
Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
untuk
Objek
Pajak
untuk
Penentuan
Sektor Perkebunan, Objek Pajak
Pertambangan
Sektor Perhutanan, dan Objek
Pertambangan Minyak Bumi, Gas
Pajak Sektor Pertambangan adalah
Bumi,
sebagaimana
Pertambangan
ditetapkan
dalam
Lampiran I huruf B Peraturan Menteri
Keuangan
merupakan
bagian
ini,
yang
yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
dan
untuk
Panas
Bumi
Mineral
dan dan
Batubara Tahun Pajak 2013.
Kesatu: Nilai bumi per meter persegi untuk areal offshore pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas
Pasal 2 ayat (3), dalam hal nilai jual Bangunan untuk Objek Pajak Sektor Perkebunan, Objek Pajak Sektor Perhutanan, dan Objek
bumi dan pertambangan mineral dan batubara ditetapkan sebesar Rp11.204,00 (sebelas ribu dua ratus empat rupiah).
Pajak Sektor Pertambangan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bangunan yang tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri Keuangan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan Bangunan.
sebagai
NJOP
Kedua: Nilai bumi per meter persegi untuk
tubuh
bumi
eksplorasi
pertambangan minyak bumi, gas bumi
dan
panas
pertambangan batubara
bumi
mineral
ditetapkan
dan dan
sebesar
sebesar Rp140,00 (seratus empat puluh rupiah).
Ketiga:
4) Membuat dan menyampaikan
Angka kapitalisasi untuk:
usulan
1) Pertambangan minyak bumi
Menteri Keuangan mengenai
Keputusan
dan gas bumi, serta panas
Klasifikasi
bumi sebesar 10,04 (sepuluh
NJOP
koma nol empat);
Pengenaan Pajak Bumi dan
2) Pertambangan mineral sebesar 8,20
(delapan
koma
dua
dan
Besarnya
sebagai
Dasar
Bangunan ke Kanwil DJP paling
lambat
tanggal
3) Pertambangan
batubara
5) Mencetak SPPT dan salinan:
sebesar 10,25 (sepuluh koma
a) SPPT untuk onshore;
dua puluh lima).
b) SPPT
Penetapan
Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pertambangan
Mineral
dan
Batubara meliputi kegiatan sebagai berikut:
paling lambat tanggal 31 Mei tahun pajak. 6) Mengirimkan SPPT kepada ke Wajib Pajak paling lambat tanggal 15 Juni tahun pajak. b. KPP Pratama membuat Daftar Ketetapan
a. Berdasarkan SPOP dan LSPOP, Kantor Pelayanan Pajak Pratama: 1) Melakukan
penelitian SPOP
dan
LSPOP.
dan LSPOP ke dalam basis data.
Mineral
dan
Batubara dan menyampaikan ke Kantor
Wilayah
Direktorat
Jenderal Pajak dan
Direktorat
Ekstensifikasi
Penilaian,
dan
tahun pajak. c. KPP
Pratama
melakukan
pemberkasan SPOP dan LSPOP,
3) Melakukan
(FDM).
PBB
paling lambat tanggal 30 Juni
2) Melakukan perekaman SPOP
Formulir
offshore;
c) SPPT untuk tubuh bumi,
dan
Pengadministrasian
untuk
dan/atau
3. Penetapan dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
kelengkapan
31
Maret tahun pajak.
puluh);
PBB
konsep
perekaman Data
Masukan
FDM, dan Salinan SPPT per objek pajak.
PEMBAHASAN PBB Pembahasan
PERHITUNGAN
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan
perhitungan
PBB
Pertambangan Mineral Dan Batubara meliputi bagan SPPT untuk Onshore, SPPT untuk Offshore, dan SPPT untuk Tubuh Bumi. Bagan tersebut menjelaskan
setiap
SPPT.
Berdasarkan
bagan tersebut, studi kasus perhitungan PBB
Pertambangan
Batubara
dibuat
dan
Mineral
Dan
disertai
solusi
jawabannya. Bagan setiap SPPT dapat dilihat dibawah ini.
SPPT untuk onshore Dasar Pengenaan PBB Mineral dan Batubara adalah NJOP Bumi dan NJOP Bangunan NJOP Bumi Permukaan bumi merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi per meter persegi.
NJOP Bumi Per Meter Persegi Hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi.
Nilai Bumi Per Meter Persegi Permukaan bumi merupakan hasil pembagian antara total nilai permukaan bumi dengan total luas areal objek pajak yang dikenakan.
Total Nilai Bumi Untuk Permukaan bumi Jumlah dari perkalian luas masing-masing areal objek pajak yang dikenakan dengan nilai bumi per meter persegi masing-masing areal objek pajak dimaksud, tidak termasuk areal produktif.
NJOP Bangunan Hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi
NJOP Bangunan Per Meter Persegi Hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan.
Nilai Bangunan Per Meter Persegi Hasil pembagian antara total nilai bangunan dengan total luas bangunan.
Total Nilai Bangunan Jumlah nilai bangunan masing-masing bangunan
SPPT untuk Offshore Dasar Pengenaan PBB Mineral dan Batubara adalah NJOP Bumi dan NJOP Bangunan NJOP Bumi Permukaan bumi merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP bumi per meter persegi.
NJOP Bumi Per Meter Persegi Hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi.
Nilai Bumi Per Meter Persegi Permukaan bumi merupakan hasil pembagian antara total nilai permukaan bumi dengan total luas areal objek pajak yang dikenakan.
Total Nilai Bumi Untuk Permukaan bumi Areal Offshore ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
NJOP Bangunan Hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi
NJOP Bangunan Per Meter Persegi Hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan.
Nilai Bangunan Per Meter Persegi Hasil pembagian antara total nilai bangunan dengan total luas bangunan.
Total Nilai Bangunan Jumlah nilai bangunan masing-masing bangunan
SPPT untuk Tubuh Bumi Dasar Pengenaan PBB Mineral dan Batubara adalah NJOP Bumi. NJOP Bumi
Tubuh Bumi Eksplorasi Hasil perkalian antara luas wilayah izin pertambangan dengan NJOP bumi per meter persegi.
NJOP Bumi Per Meter Persegi Hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi.
Nilai Bumi Per Meter Persegi Tubuh bumi eksplorasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Tubuh Bumi Operasi
NJOP Bumi Per Meter Persegi
Produksi Hasil perkalian antara luas wilayah izin pertambangan dengan NJOP bumi per meter persegi.
Hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi.
Nilai Bumi Per Meter Persegi Tubuh bumi operasi produksi merupakan hasil pembagian antara nilai bumi untuk tubuh bumi operasi produksi dengan luas wilayah izin pertambangan.
Nilai Bumi Untuk Tubuh Bumi Operasi Produksi Hasil bersih produksi galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak dikalikan dengan Angka Kapitalisasi.
Hasil bersih produksi galian tambang ditentukan sebesar pendapatan kotor dikurangi dengan biaya produksi galian tambang atas objek dimaksud. Angka Kapitalisasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Studi
kasus
perhitungan
Pertambangan/Wilayah
PBB
Pertambangan
Pertambangan Mineral dan Batubara Perusahaan
ABC
Sejenis
merupakan
pengusaha pertambangan mineral bukan logam
atau
golongan
C.
Data
= 0 m2, Nilai
g. Areal Lainnya
2. Bangunan
penguasaaan dan pemanfaatan bumi dan
a. Pabrik
= 3.000 m2, Nilai
Bangunan Rp450.000,00/m2
bangunan Tahun Pajak 2013 pada areal onshore nya adalah sebagai berikut:
b. Gudang
=
900
m 2,
Nilai
Bangunan Rp150.000,00/m2
1. Bumi
= 50 c. ĥKantor a, Nilai Bumi=Rp1.500,00/m 200 m2, 2 Nilai
a. Areal Produktif
Bangunan Rp500.000,00/m2
b. Areal Belum Produktif 1) Areal Cadangan Produksi
d. Perumahan = 100 ĥa, Nilai Bumi = Rp1.200,00/m 2.000 m2, 2Nilai
2) Areal Belum Dimanfaatkan
= 50 ĥBangunan a, Nilai Bumi Rp. 800,00/m22 Rp200.000,00/m
c. Areal Tidak Produktif
3.= Tubuh 10 ĥa, Nilai BumiBumi untuk Rp.Eksplorasi 500,00/m2= 215 ĥa, Nilai Bumi Rp. 1.500,00/m2
d. Areal Emplasemen 1) Pabrik
2 4.= Lama 5.000 Penambangan m2, Nilai Bumi30Rp10.000,00/m Tahun
2) Gudang
2 5.= Hasil 1.000 bersih m2, Nilai produksi Bumi Rp10.000,00/m galian tambang
3) Kantor
2 = Tahun 500 m2, Nilai Pajak Bumi Rp10.000,00/m 2012 sebesar
4) Perumahan
= Rp500.000.000,00. 3.000 m2, Nilai Bumi Rp10.000,00/m2
6.= 15 ĥĥaa,=Nilai 10.000 Bumi m2 Rp500,00/m2
e. Areal Pengaman f. Areal Objek Pajak Diluar Wilayah
= 0 m2, Nilai Bumi Rp0,00/m2
Izin A.
Rekapitulasi Data Bumi Areal untuk Onshore No. 1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8. 9.
Peruntukan Areal Areal Produktif Areal Belum Produktif a. Areal Belum Produktif b. Areal Belum Dimanfaatkan Areal Tidak Produktif Areal Emplasemen a. Pabrik b. Gudang c. Kantor d. Perumahan Areal Pengaman Areal Objek Pajak Diluar Wilayah Izin Pertambangan/Wilayah Pertambangan Sejenis Areal Lainnya Jumlah ( 2.a. + 2.b. + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) Nilai Bumi Per M
2
2
Nilai Bumi Per M Luas (M ) 500.000
2
1.000.000 500.000 100.000
1.200 800 500
5.000 1.000 500 3.000 50.000 -
10.000 10.000 10.000 10.000 500 -
1.659.500
-
Nilai Bumi (Rp)
1.200.000.000 400.000.000 50.000.000 50.000.000 10.000.000 5.000.000 30.000.000 25.000.000 -
1.770.000.000 1.067
Keterangan:
Rp1.770.000.000,00 dengan total luas
Nilai Bumi per meter persegi sebesar Rp1.067,00/m
2
pembagian
1.659.500
antara total nilai permukaan bumi sebesar
produktif.
B.
merupakan
areal objek pajak yang dikenakan sebesar m2
tidak
termasuk
areal
Rekapitulasi Data Bangunan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Peruntukan Bangunan Pabrik Gudang Kantor Perumahan Jumlah ( 1 + 2 + 3 + 4 ) Nilai Bangunan Per M
2
Luas (M ) 3,000 900 200 2,000 6,100
2
Nilai Bangunan Per M 450,000 150,000 500,000 200,000 -
Nilai Bangunan (Rp) 1,350,000,000 135,000,000 100,000,000 400,000,000 1,985,000,000 325,410
2
antara
Keterangan: Nilai Bangunan per meter persegi sebesar Rp325.410,00/m2 merupakan pembagian
total
nilai
bangunan
sebesar
Rp1.985.000.000,00 dengan total luas bangunan sebesar 6.100 m2.
C. Rekapitulasi Data Tubuh Bumi Eksplorasi No. 1.
2 2 Luas (M ) Nilai Bumi Per M Nilai Tubuh Bumi (Rp) 2.150.000 140 301.000.000
Objek Tubuh Bumi Eksplorasi
Keterangan:
Keputusan
Direktur
Jenderal
Nilai Tubuh Bumi Eksplorasi per meter
Nomor KEP-132/PJ/2013.
Pajak
persegi sebesar Rp140,00/m2 merupakan D.
Rekapitulasi Data Tubuh Bumi Operasi Produksi No. Hasil Bersih Produksi Galian Tambang Angka Kapitalisasi Nilai Tubuh Bumi (Rp) 1. 500.000.000 8,20 4.100.000.000
Keterangan:
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
Angka Kapitalisasi pertambangan mineral
132/PJ/2013.
sebesar
8,20
merupakan
Keputusan
E. PBB Terutang untuk Areal Onshore dan Tubuh Bumi No. Objek Pajak
Nilai Bumi/Bangunan Per M
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Bumi Bangunan Tubuh Bumi Eksplorasi Tubuh Bumi Operasi Produksi NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak NJOPTKP NJOPKP Persentase NJKP NJKP Tarif PBB PBB Terutang
2
Per M
NJOP
Kelas Klasifikasi NJOP
2
1.100 310.000 140 1.990
1.067 325.410 140 1.907
Keterangan:
1.659.500 6.100 2.150.000 2.150.000
1.825.450.000 Kelas A.183 1.891.000.000 Kelas B.086 301.000.000 Kelas A.200 4.100.000.000 Kelas A.176 8.117.450.000 Jumlah = 1 s.d. 4 10.000.000 8.107.450.000 Rumus = 5 - 6 40% 3.242.980.000 Rumus = 7 x 8 0,50% 16.214.900 Rumus = 9 x 10
Meter Persegi untuk Tubuh Bumi
Nilai Tubuh Bumi Operasi Produksi sebesar
Luas
Kelas Bumi/Bangunan
Rp1.907/m
2
Eksplorasi, dan Angka Kapitalisasi
merupakan
PBB
Pertambangan
Mineral
dan
pembagian antara Nilai Tubuh Bumi
Batubara. Untuk tahun 2013, Wajib
Operasi
Pajak
Produksi
Rp4.100.000.000,00
sebesar
dengan
Luas
132/PJ/2013 tentang Nilai Bumi Per Meter Persegi untuk Areal Offshore,
Simpulan Kesimpulan
Nilai Bumi Per Meter Persegi untuk
pembahasan
penatausahaan
dan
Pertambangan
Mineral
perhitungan dan
Tubuh Bumi Eksplorasi, dan Angka
PBB
Kapitalisasi,
Batubara
untuk
Penentuan
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak
terdiri atas: Penatausahaan
merupakan
kegiatan
meliputi
yang
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
suatu
Pertambangan untuk Pertambangan
prosedur
Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas
pendataan Subjek Pajak dan/atau Objek
Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
Wilayah Izin Pertambangan.
1.
menggunakan
Pajak
Bumi dan Pertambangan Mineral dan
PBB Pertambangan
Batubara Tahun Pajak 2013.
Mineral; dan prosedur penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Nilai Bumi Per Meter Persegi untuk Areal Offshore, Nilai Bumi Per
2.
Perhitungan pengumpulan
merupakan data
suatu masukan
pertambangan mineral dan batubara
areal onshore/offshore dan penetapan
pipa, silo, tangki, kilang, lain-
PBB
lain;
Pertambangan
Mineral
dan
Batubara pada Areal Onshore, Areal
e. Tubuh bumi eksplorasi; dan
Offshore, dan Tubuh Bumi. Data
f. Tubuh bumi operasi produksi.
masukan yang terkait dengan PBB
Pehitungan
PBB
Pertambangan
Pertambangan Mineral dan Batubara
Mineral dan Batubara tahun pajak 2013
dapat dirinci sebagai berikut:
sangat berbeda dengan perhitungan PBB
a. Areal
Objek
Pajak
Onshore
Pertambangan
Non
Migas
selain
meliputi Areal Produktif, Areal
Pertambangan Energi Panas Bumi dan
Belum
(Areal
Galian C, serta PBB Sektor Pertambangan
Cadangan Produksi dan Areal
Non Migas Galian C. Hal tersebut terlihat
Belum
Dimanfaatkan),
Areal
dalam beberapa buku perpajakan yang
Tidak
Produktif,
Areal
mengulas perhitungan PBB Pertambangan
Areal
Non Migas selain Pertambangan Energi
Produktif
Emplasemen,
dan
Pengaman;
Panas Bumi dan Galian C, serta PBB
b. Areal Objek Pajak Offshore;
Sektor Pertambangan Non Migas Galian
c. Bangunan
C seperti Buku 8 (Delapan) Tahun
umum
meliputiperumahan, perkantoran,
Pembahasan
pabrik,
toko/apotik/ruko,
Konsultan Pajak (USKP) PBB, BPHTB
rs/klinik,
olahraga/rekreasi,
dan Bea Meterai 2002 – 2009 (Murtopo,
hotel/resto/wisma,
Soal
Ujian
Sertifikasi
2010); Buku Cara Menghitung PBB,
bengkel/gudang,
gedung
BPHTB, dan Bea Meteral (Supriyanto,
pertemuan,
pabrik,
2010); dan Perpajakan – Pendekatan
bangunan
apartemen/kondominium, pompa
Sertifikasi
bensin (kanopi), tangki minyak,
Murtopo,
gedung sekolah, lain-lain;
Binsarjono, 2011).
d. Bangunan khusus meliputi jalan yang
diperkeras
penambangan komplek,
A-B-C,
Buku
Sjafardamsah,
Pehitungan
PBB
I
(Purno Tugiman
Pertambangan
di
lokasi
Mineral dan Batubara tahun pajak 2013
dan/atau
dalam
didasarkan
dermaga/pelabuhan
khusus,
landasan
pesawat
terbang,
cerobong,
conveyor,
pada
ketentuan
perundang-undangan
peraturan
perpajakan
yang
meliputiPeraturan Direktur Jenderal Pajak nomor
PER-32/PJ/2012,
Keputusan
Direktur Jenderal Pajak nomor KEP132/PJ/2013, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-64/PJ/2012. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PBB Pertambangan
Mineral
dan
Batubara
meliputi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bangunan yang telah dibuatkan Bagan SPPT untuk Areal Onshore, SPPT untuk Areal Offshore, dan SPPT untuk Tubuh Bumi.
Saran Saran yang terkait dengan PBB Pertambangan
Mineral
dan
Batubara
adalah Direktorat Jenderal Pajak segera membuat
buku
Pertambangan
panduan
Mineral
dan
PBB Batubara
sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku agar tidak menimbulkan suatu penafsiran yang berbeda-beda Pertambangan menjadi
pasti
agar
pemungutan
Mineral dan
dan adil.
PBB
Batubara Kemudian
bersamaan dengan itu, Direktorat Jenderal Pajak
melakukan
penyuluhan
atau
sosialisasi PBB Pertambangan Mineral dan Batubara kepada fiskus sebagai petugas pajak dan Wajib Pajak sebagai masyarakat pembayar pajak.
DAFTAR PUSTAKA Buku: Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Penerbit Erlangga. Murtopo, Purno. 2010. Buku Delapan Tahun Pembahasan Soal Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) PBB, BPHTB dan Bea Meterai 2002 – 2009. Jakarta: Mitra Wacana Media. Purno Murtopo, Sjafardamsah, Tugiman Binsarjono. 2011. Perpajakan – Pendekatan Sertifikasi A-B-C, Buku I. Jakarta: Mitra Wacana Media. Rusjidi, Muhammad. 2005. PBB, BPHTB, dan Bea Meterai. Jakarta: PT INDEKS. Supriyanto, Heru. 2010. Buku Cara Menghitung PBB, BPHTB, dan Bea Meteral. Jakarta: PT INDEKS.
Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata (Lembaran Cara Perpajakan Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun Wilayah 2010 tentang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-132/PJ/2013 tentang Nilai Bumi Per Meter Persegi untuk Areal Offshore, Nilai Bumi Per Meter Persegi untuk Tubuh Bumi Eksplorasi, dan Angka Kapitalisasi, untuk Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi dan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun Pajak 2013. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-64/PJ/2012 tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral Dan Batubara.
Website: Http://www.pajak.go.id. Http://www.ortax.org. Http://www.klikpajak.com. http://www.depkeu.go.id.
