PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA

26

Jurnal JIBEKA Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016: 26 - 32

PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA, KEBIJAKAN DESA, DAN KELEMBAGAAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) Justita Dura Dosen STIE Asia Malang Abstrak Tujuan dari penelitian ini menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Responden terdiri dari 55 perempuan dan 45 laki-laki dari berbagai latar pendidikan dan pekerjaan yang berbedabeda. Semua data diolah dengan analisis regresi berganda dengan melihat uji validitas, realibiltas, dan pengujian hipotesis dengan uji F dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaaruh secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa, dan Kesejahteraan Masyarakat Abstract The purpose of this study examines the effect of financial management accountability allocation of village funds, village policy, institutional and villages on the welfare of the community. It is also conducted to determine whether the allocation of funds financial management accountability village, village policies, and village institutions jointly affect the welfare of the community. Respondents consisted of 55 women and 45 men from all walks of education and work different. All data is processed by multiple regression analysis with a look at the validity, realibiltas, and hypothesis testing by F test and t test. The results of this study indicate that accountability in financial management fund allocation village, village policies, and village institutions affect the welfare of the community, and accountability in financial management allocation of village funds, village policies, and institutional berpengaaruh village together for the welfare of society. Keywords: Village Allocation Fund, Rural Policy, Rural Institutions and Public Welfare PENDAHULUAN Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian (Rahardjo, 2010 : 28). Pengertian dari masyarakat itu merupakan sekelompok manusia yang saling berinteraksi sehingga dalam masyarakat tersebut akan terdapat kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan agar ditaati dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat. Kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat kemudian menjadi pedoman pada setiap warganya, sehingga dapat membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain (Soerjono Soekanto, 2006 : 22).

Masyarakat itu sendiri mempunyai dua sifat yaitu ada yang bersifat terbuka yang bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan menggabungkan berbagai jenis kebudayaan yang sudah ada, dan sebaliknya masyarakat yang mempunyai sifat tertutup cenderung sulit untuk menerima perubahan-perubahan karena mereka tidak terbiasa melakukan sesuatu yang mereka tidak pahami dan tidak biasa mereka jalankan, biasanya juga terjadi pada masyarakat yang masih tradisional dan tinggal di daerah pedesaan atau pegunungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh

Justita Dura: Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa ..........................27

kabupaten/kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa, dana ini dalam bentuk Alokasi dana Desa atau sering disebut sebagai ADD. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah desa dan Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa. Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari Pemerintah dan Masyarakat yang kurang. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dan sejauh mana peran dari Alokasi Dana Desa dalam program Desa sehingga tujuan Pemerintah mengalokasikan Dana Pemerintah Pusat dan Daerah bisa membantu program Desa dan tujuan Pemerintah terwujud demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)” Rumusan Masalah Pemerintah pedesaan merupakan pemerintah paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa sangat dibutuhkan. Selain dari masyarakat juga dibutuhkan kepercayaan dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi lagi yaitu pemerintah daerah dan pusat, karena dari pemerintahanlah sebagian dana di salurkan ke desa, salah satunya adalah Alokasi Dana desa (ADD). Sumber keuangan dari Alokasi Dana Desa merupakan dana dari perimbangan daerah yang cukup signifikan jumlahnya, sehingga perlu adanya penanganan yang khusus baik dalam pengelolaan maupun pencatatannya. Dengan pengelolaan yang baik diharapkan dana yang

berasal dari Alokasi Dana Desa bisa menunjang program desa sehingga tujuan pemerintah tercapai. Berdasarkan perumusan permasalahan diatas permasalahan yang muncul adalah: 1. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gubugklakah? 2. Apakah kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gubugklakah? 3. Apakah kelembagaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gubugklakah? 4. Apakah pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gubugklakah? Tujuan Penelitian Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alokasi dana desa, kebijakan desa, kelembagaan desa mempunyai pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Tinjauan Pustaka Alokasi Dana Desa Otonomi daerah sangat mendorong Pemerintah Desa untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada baik itu sumberdaya dari desa sendiri maupun dari luar. Salah satu sumberdaya dari luar desa yaitu alokasi dana dari Pemerintah Daerah yang disebut Alokasi Dana Desa. Adanya Alokasi Dana desa (ADD) tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai tujuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber daya penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan di desa. Salah satu hal yang penting untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan.

28


Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten dari APBD-nya untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa. Kebijakan pengalokasian dana (ADD), ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/60/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Jadi, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk : 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; 2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; 3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; 4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. Pemerintah daerah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama

menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Pelaporan Keuangan Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui PP. No. 24 tahun 2005, yang merupakan SAP pertama yang di miliki oleh Pemerintah Indonesia. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih unit pemerintahan yang secara ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, adapun entitas pelaporan terdiri dari: 1. Pemerintahan Pusat 2. Pemerintahan Daerah 3. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Komponen laporan keuangan entitas pelaporan yang secara peraturan perundangundangan diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawab, harus menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Disamping laporan keuangan pokok tersebut diatas entitas pelaporan diperkenankan juga untuk menyajikan Laporan Kinerja keuangan dan laporan Perubahan Ekuitas. Tujuan Pelaporan Keuangan disusun untuk informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam satu periode waktu tertentu. laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan. Peranan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Entitas Pelaporan menyajikan Laporan Keuangan dalam satu periode pelaporan secara sitematis dan terstruktur, sebagai berikut : 1. Akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan


2.

3.

4.

pelaksanaa kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan. Manajemen untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah. Transparasi untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders. Keseimbangan antargenerasi untuk memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran.

Kebijakan Desa Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukumpun memiliki wewenang tersebut. meskipun berskala kecil dan lokal yang mencangkup wilayah administrasi desa itu sendiri. Secara undang-undang, kebijakan formal di level desa tertuah dalam bentuk peraturan desa. secara struktur undang-undang dan ketatanegaraan, peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab otonomi desa tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan pemerintah kota/kabupaten. Meskipun demikian desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus. Kelembagaan Desa Istilah lembaga sosial dalam ilmu-ilmu sosial umumnya, dan dalam Sosiologi khususnya, merupakan terjemahan dari social institution. Namun istilah ini bukan merupakan terjemahan satu-satunya. Koentjaraningrat, menerjemahkannya dengan pranata sosial. Sedangkan Soerjono Soekanto dalam bukunya “Sosilogi, Suatu Pengantar“, 1986, menggunakan istilah lembaga kemasyarakatan untuk istilah tersebut. Ternyata, bukan saja istilahnya yang beragam, melainkan juga pengertian yang terkandung di dalamnya. Malahan, dalam The International Encyclopedia of Sociology, yang disunting oleh Michael Mann (1984 : 172) dijelaskan bahwa Sosiologi telah lama dan sering berbicara tentang lembaga sosial, namun pengertiannya kurang jelas dan beragam. Ada yang mengartikan lembaga sosial secara lebih

abstrak, yakni sebagai suatu kompleks nilai dan norma-norma tertentu. Di lain pihak ada yang mengartikannya secara lebih konkrit daan longgar, yakni menyangkut berbagai macam pola orgaanisasi atau kepentingan tertentu. Pengertian yang kedua ini seringkali bertautan dengan konsep asosiasi. Namun bagaimanapun beragamnya pengertian lembaga sosial, tentu terdapat pengertian yang bersifat definitif. Berikut ini beberapa definisi mengenai lembaga sosial yang mungkin akan memperjelas pengertian kita mengenai lembaga. Menurut Paul B. Horto dan Chester L. Hunt (terjemahan, 1987 : 244), lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Menurut Soerjono Soekanto (1986:178), lembaga kemasyarakatan adalah merupakan himpunan daripada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Adapun kelembagaan desa di pedesaan antara lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Koperasi Unit Desa (KUD), dan lain-lain. Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tata cara dan penghidupan social, material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohnai, dan social bagi diri, keluarga dan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan pendataan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik tahun 2006 yang menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Kerangka Konseptual Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

Alokasi Dana Desa Kebijakan Desa Kelembagaan Desa

Hipotesis

Kesejah teraan Masyar akat

30

H1


:

Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gubugklakah H2 : Pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gubugklakah H3 : Pengaruh kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gubugklakah H4 : Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gubugklakah METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini dilakukan di Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang digunakan dengan penelitian kuantitatif menggunakan metode penelitian kasual dengan karakteristik masalah hubungan sebab akibat. Populasinya adalah sekelompok warga yang mempunyai karakteristis tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2009:10) yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Gubugklakah. Sedangkan sample yang digunakan 100 jiwa (responden) terdiri dari PNS, Pedagang, Petani, Peternak, Karyawan Swasta, dan lain-lain. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data diperoleh dengan menggunakan kuesioner dengan Skala Likert 1-5 yang disebar kepada responden dan diisi secara jujur oleh responden. Sumber data yang digunakan dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi, kuesioner, observasi, dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dengan regresi linier berganda. HASIL PEMBAHASAN Alokasi Dana Desa yang diperoleh dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat maka hasil penelitian dihasilkan dari hasil kuesioner 100 responden di Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang terdapat 55 responden perempuan dan 45 laki-laki dengan berbagai pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan Sarjana yang memiliki berbagai macam-macam pekerjaan seperrti PNS, pedagang, petani, peternak, karyawan swasta dan lain-lain. Sebagian

besar responden dari pekerjaanya sebagai petani dan berpendidikan SD. Dari perhitungan beberapa variable diperoleh bahwa data dapat dikatakan valid karena r hitung > r table yaitu untuk variable Alokasi Dana Desa 0,6010 > 0,1966, variable Kebijakan Desa 0,7780 > 0,1966, variable Kelembagaan Desa 0,7970 > 0,1966, dan Variabel kesejahteraan masyarakat 0,6190 > 0,1966. Terlihat dalam table berikut : Tabel 1. Uji Vadilitas Correlations TOTALX 1

Pearson Correlation

TOTAL ,610* *

Sig. (2-tailed)

,000

N TOTALX 2

TOTALX 3

TOTALL Y

1

100

Pearson Correlation

100

,778*

1

*

Sig. (2-tailed)

,000

N

100

Pearson Correlation

,797

100

*

1

*

Sig. (2-tailed)

,000

N

100

Pearson Correlation

,619

100

*

1

*

Sig. (2-tailed)

,000

N

100

100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). Tabel 2. Uji Reabilitas Reliability Statistics Cronbach's Alpha

N of Items

X1

,801

6

X2

,782

6

X3

,792

6

,749 6 Y Pada uji reabilitasnya juga diperoleh bahwa untuk variable alokasi dana desa berada pada kisaran 0,8010 hal ini sangat baik karena nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari kisaran penduduk. Begitupula dengan variable kebijakan


desa, kelembagaan desa, dan kesejahteraan masyarakat dalam kisaran baik jua karena Cronbach’s Alpha lebih besar dari kisaran penduduk. Uji normalitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa pada histogram dan normal probabilitu plotnya memiliki pola berdistribusi normal yang ditandai dengan bentuk grafik yang menyerupai lonceng serta tepat ditengah sumbu X dan Y. selain itu juga pada uji kolomogrovsmirnov nilai sig > 0,05 yaitu 0,200 > 0,05 berarti residual terdistribusi secara normal. Ditunjukan dalam diagram berikut : Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas nilai VIF < 10 yaitu X1 1,209, X2 1,147, dan X3 1,091 berarti tidak terdapat korelasi antara variable independen dalam model regresi atau tidak terjadi multikolinieritas. Sedangkan uji heteroskedastisitasnya terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah 0 ada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi. Tabel 4. Uji F ANOVAa Model 1

F Regression

Sig.

23,148

,000b

Residual Total Tabel 5. Uji t Coefficientsa Standardized Coefficients Model

Beta

T

Sig.

X1

,414

4,848

,000

X2

,447

5,372

,000

X3

,422

5,191

,000

Pada analisis regresi berganda diperoleh hasil uji F dalam table ANOVA nilai probabilitasnya < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05 berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variable alokasi dana desa, kebijakan desa, kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada Uji t diperoleh nilai sig < 0,05 (H1, H2, H3) berarti dapat disimpulkan alokasi dana desa berpengaruh terdapat kesejahteraan masyarakat, kebijakan desa berpengaruh terdapat kesejahteraan masyarakat dan kelembagaan desa juga berpengaruh terdapat kesejahteraan masyarakat. Dengan hal ini alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa mempunyai dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan melihat dari tolak ukur yaitu pendapatan daerah, dimana pendapatan pasti berhubungan dengan masalah ekonomi maasyarakat guna untuk pembangunan infrastruktur desa dan masyarakat dengan menyampaikan aspirasinya kepada kelembagaan desa dengan berbagai kebijakan desa tentunya. SIMPULAN DAN SARAN Dari hasil pengujian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Terdapat juga pengaruh secara bersama-sama (simultan) antara ketiga variable tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan data dari responden tidak menggunakan data laporan tahunan desa yang berjalan. Maka saran untuk peneliti selanjutnya dengan menambah data pendukung laporan keuangan tahunan desa agar lebih akurat dalam meneliti terutama mengenai kesejahteraan masyarakat. Daftar Pustaka 1. Azwardi, Sukanto, 2014, Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12, No. 1 hal : 29-41.

32

2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. 16. 17. 18.


Astri Furqani. 2010. Tesis: Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good governance (Studi pada Pemerin- tahan Desa Kalimo’ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep). Jatim: UPN. Badan Pusat Data Statistik Tahun 2006. Chandra, 2012, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No. 6 Hal 1203-1212. Elsa Dwi, 2016, Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng, Artikel Ilmiah, Jember. Ghozali, Imam, 2006, Aplikasi Analisis Mutivarite dengan SPSS, Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponergoro, Semarang. Hanafi, 2013, Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kesambon Malang. Mahfudz, 2009, Analisis Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan masyarakat dan Kelembagaan Desa. Universitas Diponegoroo. Semarang. Thomas, 2013, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, Journal Pemerintahan Integratif, No. 1 Hal 51-64. ----------,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. ----------,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Pasal 1, 2, dan 6. Rahardjo, 2010, Pengantar Sosiologi Pedesaandan Pertanian, Gadjah Mada University. Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Ilmu Pengantar, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. Supranto, J, 2001, Statistik Teori dan Aplikasi, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Erlangga. Umar Husein, 2015, Metode Penelitian, Jakarta : Salemba Empat. ----------,Undang-undang Nomor 6 Taun 2014 tentang Desa. ----------,Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Yoyok Sudarmaji. 2009. Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan

Keuangan Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati).

PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA

Recommend Documents