PENGINVESTIGASIAN AUDIT EXPECTATION GAP PADA SEKTOR PUBLIK Rusliyawati Fakultas Ekonomi, Universitas Tanjungpura Abdul Halim Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada
ABSTRACT This study aims to investigate the existence of audit expectation gap on public sector empirically. Three variables being tested are reporting, accountability, and auditing concepts that consist of auditor independence, auditor competence, unqualified opinion and performance audit. This research uses samples from 209 respondents that consist of 30 auditors BPK, 62 parliament members, 83 local government employees and 34 citizens of West Kalimantan Province. The data collection utilizes survey method and the analysis method is One-Way ANOVA. This research suggest that there are difference perceived between auditors (BPK) and the user of local government financial statement statistically significant. This research shows the existence of audit expectation gap in public sector. Keywords: Audit Expectation Gap, Reporting, Accountability, Auditing Concepts, Auditors BPK, The User of Local Government Financial Statements, West Kalimantan
Pendahuluan Pasal 23 UUD 1945 menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban keuangan negara segera setelah tahun anggaran berakhir, dan akan menjadi dasar pemeriksaan oleh BPK. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ada kewajiban pemerintah untuk menyusun pertanggungjawaban keuangan negara. Pernyataan tersebut juga berlaku bagi pemerintah daerah (pemda). Pemda-pemda juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah dengan membuat laporan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang termuat dalam UU No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga tinggi Negara yang memegang amanat konstitusi untuk memeriksa atau mengaudit tanggungjawab pengelolaan keuangan Negara. Auditor pemerintah, BPK mendapat kepercayaan dari klien dalam hal ini pemerintah untuk memeriksa laporan keuangan yang disajikan oleh klien. Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Tidak adanya laporan keuangan memperlihatkan lemahnya akuntabilitas. Tuntutan akuntabilitas di sektor publik terkait dengan perlu dilakukannya transparansi dan pemberi informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Laporan keuangan setiap pemerintah daerah harus diaudit oleh BPK. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No 15 tahun 2006 mengenai BPK maka semua pihak dapat mengetahui fungsi dan tugas auditor BPK. Menurut UU No 15 Tahun 2006 salah satu tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya yang dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemeriksaan ini mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Output yang dihasilkan dari pemeriksaan oleh auditor BPK adalah laporan audit yang didalamnya memuat opini audit. Laporan audit ini diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Jika yang diperiksa adalah pemerintah daerah, maka auditor BPK menyerahkan laporan auditnya kepada anggota DPRD. Kemudian DPR, DPD dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan peraturan dan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan. Laporan hasil pemeriksaan auditor BPK juga diberikan kepada eksekutif, yaitu Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Kemudian apabila dalam pemeriksaan ditemukan tindak pidana maka hal tersebut dapat dilaporkan ke instansi yang berwenang. Menurut Arens (2001) laporan audit penting dalam suatu audit karena laporan menginformasikan pemakai informasi mengenai apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Dengan kata lain laporan audit adalah suatu media penyampaian pesan auditor kepada pengguna laporan keuangan. Penyampaian pesan oleh auditor melalui laporan audit kepada pengguna laporan keuangan auditan sangat mungkin terjadi perbedaan persepsi. Ini berarti pesan yang ingin disampaikan auditor disalahartikan oleh pengguna laporan keuangan auditan sehingga laporan audit menjadi tidak bermanfaat dan mungkin saja menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pengguna laporan keuangan dengan apa yang sesungguhnya menjadi tanggungjawab auditor (expectation gap) (Halim, 2001). Penelitian-penelitian mengenai expectation gap banyak dilakukan di sektor privat, sehingga terkesan penelitian di sektor publik kurang mendapat perhatian baik dari kalangan akademisi maupun dari kalangan profesional. Kondisi tersebut tidak sebanding dengan tanggungjawab yang diemban auditor dalam membantu legislatif untuk mengawasi
pengelolaan keuangan publik yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga sektor publik Penelitian audit expectation gap di sektor publik masih sangat kurang bahkan terabaikan (Chowdhury et al., 2005) sehingga penelitian ini mencoba mencari bukti secara empiris mengenai expectation gap antara auditor dan pengguna laporan keuangan daerah dilihat dari sudut pandang laporan audit dan proses pelaksanaan audit. Oleh karena itu peneliti mencoba merumuskan masalah: 1.
Apakah terdapat audit expectation gap antara BPK dan pengguna laporan keuangan daerah dilihat dari sisi pelaporan?
2.
Apakah terdapat audit expectation gap antara BPK dan pengguna laporan keuangan daerah dilihat dari sisi akuntabilitas?
3.
Apakah terdapat audit expectation gap antara BPK dan pengguna laporan keuangan daerah dilihat dari sisi konsep-konsep audit yang meliputi independensi auditor, kompetensi auditor, materialitas, bukti audit, pendapat dan audit kinerja?
Landasan Teori Dan Hipotesis Auditing Sektor Publik Audit merupakan salah satu bentuk pelayanan jasa yang diberikan kepada publik. Pengertian auditing menurut Malan et al., (1984) adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasil-hasil tersebut kepada pihak pengguna laporan. Boynton et al., (2001) mendefinisikan auditing sebagai sebuah proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif sehubungan dengan asersi mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, untuk menentukan tingkat kesesuaian antara
berbagai asersi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Serta menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan audit dalam bidang pemerintahan dikenal dengan sebutan audit sektor publik. Tujuan pelaksanaan audit sektor publik adalah untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Secara teknis, audit pada sektor publik sama dengan audit pada sektor swasta. Menurut Jones & Bates (1990) yang membedakan pelaksanaan audit dua sektor tersebut adalah pada kebutuhan yang mendasari untuk melaporkan pengaruh politik negara yang bersangkutan dan kebijaksanaan pemerintahan. Selain itu, audit sektor publik memiliki cakupan tugas dan memiliki tanggungjawab yang lebih luas dari pada audit pada sektor swasta. Definisi Expectation Gap Tabel 2-1. Definisi Expectation Gap Peneliti
Hasil
Liggio (1974)
perbedaan persepsi antara akuntan independen dengan pemakai laporan keuangan auditan mengenai tingkat kinerja yang diharapkan (expected performance) dari profesi akuntan Komisi Cohen (AICPA kesenjangan antara apa yang publik harapkan atau inginkan 1978) dengan apa yang auditor dapat dan harapkan layak diperoleh Monroe & Woodliff (1993) perbedaan tingkat keyakinan antara auditor dan masyarakat tentang tugas dan tanggung jawab yang diasumsikan oleh auditor dan gambaran yang disampaikan oleh laporan audit Jennings et al., (1993) perbedaan antara apa yang masyarakat harapkan dari profesi pengauditan dan apa yang benar-benar disediakan oleh profesi pengauditan Porter (1993) kesenjangan antara harapan masyarakat pada auditor dan kinerja auditor yang dirasakan oleh masyarakat. Penelitian-penelitian Terdahulu Mengenai Expectation Gap Tabel 2-2. Penelitian-penelitian Terdahulu Peneliti
Hasil
Bailey et al., 1983; Epstein&Geiger,1994; Nair & Rittenberg, 1987;Kelly& Mohrweis,1989; Miller et al., 1990)
pengetahuan dari pengguna berpengaruh terhadap besarnya ukuran expectation gap & faktor komunikasi informasi yang diberikan oleh auditor dalam bentuk laporan audit terhadap pengguna juga mempunyai pengaruh terhadap expectation gap
Humprey et al., (1993)
Survei mengungkapkan suatu perbedaan yang signifikan antara auditor dan responden dalam persepsi mereka atas sifat alami auditing Gramling, Schatberg & Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi sehubungan Wallace (1996) dengan pernyatan tentang proses audit serta peran dan tanggungjawab auditor berubah setelah mahasiswa menyelesaikan studi auditingnya, tetapi persepsi yang berbeda masih tetap ada antara auditor dengan mahasiswa yang telah menyelesaikan studi auditing tersebut. Koh & Woo (1998) & Best menemukan adanya audit expectation gap di Singapura. et al., (2001) Leif Hojskov (1998 dengan menggunakan responden antara auditor dan pengguna laporan keuangan menemukan adanya expectation gap di Denmark Frank et al., (2001) menemukan adanya penyimpangan dalam profesi akuntansi yaitu antara auditor dengan siswa dan hakim, hal ini menunjukkan adanya expectation gap Fadzly & Ahmad (2004) mengembangkan literatur yang berkaitan dengan permasalahan luasnya expectation gap melalui pemberian bukti atas expectation gap di Malaysia. Penelitian dilakukan terhadap para auditor dan pengguna utama laporan keuangan Lin & Chen (2004) menemukan bukti empiris adanya audit expectation gap di China. Mereka menggunakan sektor bisnis dan lingkungan audit Krisnanto Adi Nugroho menemukan bahwa ada expectation gap diprofesi pengauditan (2004) pemerintahan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan expectation gap sektor privat Chowdhury et al., (2005) bahwa ada expectation gap antara CAG dan PAC serta CAG dan IFA’s. Al-Tawaijri (2006) menemukan audit expectation gap di negara berkembang yaitu Saudi Arabia. Dengan menggunakan wawancara terhadap beberapa perusahaan Dixon et al., (2006) Penelitian ini mengungkap bahwa di Mesir juga ditemukan expectation gap antara auditor dan investor. Antara auditor dan pengguna laporan keuangan mempunyai pandangan yang berbeda mengenai tanggungjawab dari perusahaan akuntansi yang independen dalam menyajikan laporan keuangan Yusuf Munir Sidani (2007) menemukan adanya expectation gap di Lebanon Yuliati et al., (2007) terdapat expectation gap antara pemakai laporan keuangan pemerintah dan auditor pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab auditor pemerintah Akuntabilitas dan Konsep-Konsep Audit Akuntabilitas secara umum diartikan sebagai pertanggungjawaban. Berkaitan dengan sektor publik, maka akuntabilitas juga dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Menurut Mardiasmo (2005) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: (1). Akuntabilitas vertikal (vertical accountability), yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. (2). Akuntabilitas horisontal (horizontal accountability) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Istilah akuntabilitas juga sering dipersamakan dengan stewardship. Sebenarnya, akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktifitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang yang diberi amanah kepada pemberi tanggung jawab dengan kewajiban membuat pelaporan dan pengungkapan secara jelas. Accountability (akuntabilitas) dalam
pengertian secara
luasnya
mengacu pada
memberi dan menuntut pertimbangan untuk melakukan sesuatu (Garfinkel, 1967; Silverman, 1975; Harre, 1979; Roberts & Scapens, 1985 dalam Chowdhury et al., 2005). Rerangka teoretis akuntabilitas ini berfokus pada hubungan antara penyedia informasi dan pengguna informasi dalam pembenaran untuk melakukan sesuatu. Menurut Gary et al., (1996) hal 10 dalam Chowdhury et al., (2005) menyatakan bahwa rerangka akuntabilitas berguna dalam menganalisa informasi akuntansi yang ditransmisi secara umum. Parker & Guthrie (1993) hal 71 dalam Chowdhury et al., (2005) menyatakan bahwa harapan publik akan mendominasi dan menentukan arah akuntabilitas sektor publik.
Penerapan rerangka akuntabilitas di sektor publik ini perlu diawasi atau dikendalikan dengan enam konsep audit, yaitu independensi auditor, kompetensi auditor, materialitas audit, bukti audit, pendapat wajar dan audit kinerja (Chowdhury et al., 2005). Konsep audit ini diadaptasi dari audit Comptroller Auditor General’s (CAG)
pada sektor publik. Pada
kenyataannya lima konsep audit telah diterapkan di sektor privat, terkecuali audit kinerja. Independensi auditor dalam sektor publik berhubungan dengan luasnya area sektor publik. Integritas auditor harus dilindungi dari pengaruh kelompok pemerintah pusat/daerah, status sebagai pegawai negeri sipil dan politisi. Sedangkan kompetensi auditor baik di sektor publik maupun di sektor privat adalah sama yang berbeda hanya pada audit kinerja (performance audit). Menurut Jones & Bates (1990) materialitas audit berhubungan dengan kebutuhan audit untuk mempertimbangkan tingkat jaminan yang disyaratkan oleh kelompok pengguna yang diaudit dan reaksi yang diharapkan dari pembaca laporan audit. Sedangkan bukti audit berhubungan dengan waktu dan biaya dalam proses audit, lingkup audit dan kebutuhan informasi yang dirasakan pengguna mempengaruhi proses pengumpulan bukti. Pendapat wajar dalam audit sektor publik mempunyai makna yang sama dalam audit sektor privat (Chowdhury et al., 2005). Pendapat wajar dalam laporan audit di Indonesia mengimplikasi bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Sedangkan audit kinerja, hanya berlaku pada sektor publik dimana menekankan pada efisiensi dan efektifitas dari operasi dan keefektifan hasil yang dicapai. Rerangka pemikiran dan Pembangan Hipotesis Penelitian Chowdhury et al., (2005) mencoba untuk menemukan bukti adanya audit expectation gap di Bangladesh. Responden yang dituju adalah auditor yang disebut Comptroller Auditor General’s (CAG) dan anggota parlemen yang disebut ComptrollPublic Account Committee (PAC) dan lembaga internal yang mengelola uang publik yang disebut
International Funding Agencies (IFA’s). Penelitian ini menemukan bahwa ada expectation gap antara CAG dan PAC serta CAG dan IFA’s. Di Indonesia penelitian mengenai expectation gap di sektor publik masih sangat kurang. Krisnanto Adi Nugroho (2004) menemukan bukti terdapat perbedaan persepsi antara auditor pemerintah dengan pemakai laporan keuangan auditan pemerintah, antara pemakai laporan keuangan auditan sektor swasta dengan pemakai laporan keuangan pemerintah, dan tidak ada perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan pemerintah di sektor pemerintahan daerah satu dengan pemakai laporan keuangan pemerintah daerah lain, hal ini di karenakan tingkat pendidikan anggota DPRD satu daerah dengan daerah lain relatif sama. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Yuliati et al., (2007) dengan menggunakan responden auditor pemerintah dan pengguna laporan keuangan daerah yaitu pemda dan anggota dewan. Penelitian mengenai laporan keuangan daerah yang mungkin menimbulkan expectation gap antara lain dilakukan oleh Indriani (2002) yang membuktikan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan. Sementara Pramono (2002) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan adalah minimnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasarana. Penelitian yang menguji apakah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik akan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan pernah dilakukan oleh Sopanah (2002), Isma Coryanata (2007), Simson et al., (2007) serta Jaka & Winarni (2007). Penyusunanan laporan keuangan daerah oleh pemerintah daerah juga menjadi salah satu hal yang penting dalam terciptanya pemerintah yang akuntabel dan transparan. Pemda memegang peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Kesiapan sumber daya untuk penyusunan laporan keuangan sangat dibutuhkan. Penelitian hal ini dilakukan
oleh Ria & Fidelis (2004) yang menemukan bahwa sumber daya sub bagian akuntansi masih kurang, pelatihan-pelatihan konsep akuntansi juga masih sangat kurang sehingga mengakibatkan lack of knowledge semakin besar. Kekurangpahaman dan keengganan masyarakat untuk mengetahui pentingnya fungsi dari laporan keuangan daerah juga akan menimbulkan perbedaan persepsi antara masyarakat dengan auditor BPK. Hasil audit terhadap laporan keuangan daerah oleh auditor BPK tidak akan tidak akan bisa dimengerti oleh masyarakat, selama masyarakat masih beranggapan bahwa laporan keuangan daerah hanya diperuntukkan bagi orang akuntansi dan keuangan saja. Hal seperti inilah yang bisa menimbulkan perbedaan persepsi, sehingga menimbulkan expectation gap antara auditor dan pengguna laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Chowdhury et al., (2005) mengenai expectation gap di Bangladesh menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh peneliti dengan berdasarkan pada penelitian sebelumnya. Chowdhury et al., (2005) menggunakan dimensi pelaporan, akuntabilitas dan konsep-konsep audit yang terdiri dari independensi auditor, kompetensi auditor, materialitas, bukti audit, pendapat wajar dan audit kinerja. Berdasarkan teori-teori di atas maka peneliti mencoba mengeksplorasi keberadaan audit expectation gap di sektor publik dengan menggunakan auditor BPK, anggota DPRD, pemerintah daerah dan masyarakat sebagai responden. Oleh karena itu maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: H1
: Terdapat audit expectation gap antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah dilihat dari sisi pelaporan
H2
: Terdapat audit expectation gap antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah dilihat dari sisi akuntabilitas
H3a : Terdapat audit expectation gap antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah dilihat dari sisi independensi auditor H3b : Terdapat audit expectation gap antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah dilihat dari sisi kompetensi auditor H3c : Terdapat audit expectation gap antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah dilihat dari sisi materialitas H3d : Terdapat audit expectation gap antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah dilihat dari sisi bukti audit H3e : Terdapat audit expectation gap antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah dilihat dari sisi pendapat wajar H3f : Terdapat audit expectation gap antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah dilihat dari sisi audit kinerja
Metode Penelitian Objek Penelitian Objek penelitian ini adalah persepsi responden mengenai laporan audit yang diukur dari sisi pelaporan, sisi akuntabilitas dan sisi konsep-konsep audit yang meliputi independensi auditor, kompetensi auditor, materialitas, bukti audit, pendapat wajar, dan audit kinerja. Penelitian dilakukan terhadap para responden yang ada di wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Populasi dan Sampel Penelitian Populasi penelitian ini dikelompokkan sebagai berikut : 1.
Auditor yaitu para auditor yang ada pada kantor perwakilan BPK-RI di Pontianak
2.
Pengguna laporan audit yaitu para anggota DPRD di Propinsi Kalimantan Barat
3.
Pengguna laporan audit yaitu pemerintah daerah yang ada di Propinsi Kalimantan Barat
4.
Pengguna laporan audit yaitu masyarakat yang ada di Kalimantan Barat, yang diwakili oleh para akademisi dan auditor Kantor Akuntan Publik (KAP)
Metode Pengumpulan Data Metoda pengambilan data yang digunakan adalah survey method. Dalam survei, data dikumpulkan dari para responden dengan menggunakan kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data diperoleh melalui kuesioner yang langsung disebarkan kepada auditor BPK, anggota DPRD, pegawai pemerintah daerah dan masyarakat. Variabel Penelitian Penelitian ini berjudul ”Penginvestigasian Audit Expectation Gap pada Sektor Publik.” Penelitian ini menguji persepsi antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah. Persepsi yang diteliti pada kedua kelompok responden meliputi persepsi terhadap dimensi pelaporan, akuntabilitas dan konsep-konsep audit yang terdiri dari independensi auditor, kompetensi auditor, materialitas, bukti audit, pendapat wajar serta audit kinerja. Adanya perbedaan persepsi antara kedua kelompok responden tersebut menunjukkan terdapatnya ”audit expectation gap” diantara kedua kelompok responden tersebut. Instrumen yang digunakan adalah instrumen yang telah dipakai Chowdhury et.al., (2005) dengan skala Likert tujuh poin.
Analisis Data dan Pembahasan Deskripsi dan Analisis Data Pengiriman kuesioner dilakukan selama dua bulan, yaitu dari bulan Juni sampai bulan Juli. Kuesioner disebarkan ke lima pemerintah daerah yang ada di Kalimantan Barat, yaitu pemerintah propinsi, Pemerintah Kota Pontianak, Pemda Kabupaten Pontianak, Pemda Kabupaten Sanggau dan Pemda Kabupaten Sintang.
Tabel 4-1. Tingkat Pengembalian Kuesioner Kelompok Responden Kuesioner dikirim Kuesioner kembali dan dapat digunakan Respon Rate
Anggota DPRD 125
Pemda
Masyarakat
BPK
100
45
30
62
83
34
30
49, 6%
83%
75, 56%
100%
Statistik Deskriptif Tabel 4-2. Statistik Deskriptif Variabel
Mean
Pelaporan Akuntabilitas Independensi auditor Kompetensi auditor Pendapat Wajar Audit Kinerja
5,7491 5,4378 5,7081 5,8026 5,5981 5,4896
Deviasi Standar 0,97670 1,18827 1,19307 0,86719 1,08805 1,07816
Median
Min
Max
6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000
1 1 1 1 2 1
7 7 7 7 7 7
Pengujian Data Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan analisa faktor. Alat uji yang lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah Kaiser Meyer Olkin-Measure of Sampling Adequacy (KMO-MSA). Nilai KMO-MSA bervariasi dari nol (0) sampai dengan satu (1). Nilai yang dikehendaki harus > 0,50 untuk dapat dilakukan analisis faktor (Hair et al., 2006). Hasil uji validitas yang disajikan pada Tabel 4-3 menyatakan bahwa semua item pernyataan pada masing-masing variabel penelitian memiliki nilai yang valid. Artinya semua item pernyataan bisa digunakan. Tabel 4-3. Hasil Pengujian Validitas Variabel Pelaporan Akuntabilitas Independensi Kompetensi Materialitas Bukti audit Pendapat Audit Kinerja
Nilai KMO MSA 0,889 0,500 0,806 0,599 0,500 0,500 0,635
Faktor Loading 0,489 – 0,866 0,852 0,823 – 0,894 0,819 – 0,897 0,781 0,714 0,789 – 0,905
Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas, suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Peneliti menggunakan metoda internal consistency dengan menggunakan cronbach’s alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60 (Nunnaly, 1967). Hasil uji reliabilitas yang disajikan pada Tabel 4-4 menunjukkan bahwa dua dari delapan variabel yang diuji memperoleh nilai cronbach’s alpha di bawah 0,60. Kedua variabel tersebut yaitu variabel materialitas dan variabel bukti audit. Nilai cronbach’s alpha yang rendah dari kedua variabel tersebut, gejalanya telah terbukti dari kegiatan pilot test yang dilakukan sebelum kuesioner disebar kepada responden. Hasil pilot test yang diperoleh menyatakan bahwa nilai cronbach’s alpha dari kedua variabel tersebut memang kurang dari 0,60. Sehingga dapat dikatakan tidak reliabel. Tabel 4-4. Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Pelaporan Akuntabilitas Independensi Kompetensi Materialitas Bukti audit Pendapat Audit Kinerja
Cronbach’s Alpha 0,869 0,622 0,872 0,659 0,360 0,036 0,779
Pengujian Hipotesis Berdasarkan pada hasil verifikasi terhadap data yang diperoleh, maka jumlah hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini hanya enam hipotesis. Semua hipotesis tersebut diuji dengan menggunakan alat analisa one-way ANOVA. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu akan dilakukan pengujian asumsi. Pengujian asumsi meliputi pengujian normalitas sebaran dan pengujian homogenitas (kesamaan varians).
Tabel 4-5. Uji Homogenitas dan Normalitas Variabel Pelaporan Akuntabilitas Independensi Kompetensi Pendapat Audit Kinerja
Levene-test 0,000 0,003 0,000 0,030 0,145 0,713
Asymp. Sig 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.4.1 Pengujian hipotesis 1: Terdapat audit expectation gap antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah dilihat dari sisi pelaporan. Tabel 4-6. Statistik Uji Hipotesis 1 Rata-rata Pelaporan
Between Groups
Sum of Squares 27.220
df 3
Mean Square 9.073 .835
Within Groups
171.200
205
Total
198.419
208
F 10.865
Sig. .000
Hasil pengujian hipotesis yang disajikan pada Tabel 4-6 menunjukkan nilai F-test sebesar 10,865 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini berarti bahwa dengan menggunakan tingkat α sebesar 0,05, maka secara statistis H0 ditolak dan H1 didukung. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah yang diwakili oleh anggota DPRD, pemda dan masyarakat berkaitan dengan dimensi pelaporan. Hasil ini memberikan bukti bahwa terdapat audit expectation gap antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah berkaitan dengan pelaporan hasil audit. 4.4.2 Pengujian hipotesis 2: Terdapat audit expectation gap antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah dilihat dari sisi akuntabilitas. Tabel 4-7. Statistik Uji Hipotesis 2 Rata-rata Akuntabilitas
Between Groups
Sum of Squares 30.544
df 3
Mean Square 10.181 1.284
Within Groups
263.148
205
Total
293.691
208
F 7.932
Sig. .000
Hasil pengujian hipotesis yang disajikan pada Tabel 4-7 menunjukkan nilai F-test sebesar 7,932 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini berarti bahwa
dengan
menggunakan tingkat α sebesar 0,05, maka secara statistis H0 ditolak dan H2 didukung. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah yang diwakili oleh anggota DPRD, pemda dan masyarakat berkaitan dengan dimensi akuntabilitas. Hasil ini memberikan bukti bahwa terdapat audit expectation gap antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah berkaitan dengan dimensi akuntabilitas. 4.4.3 Pengujian hipotesis 3a: Terdapat audit expectation gap antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah dilihat dari independensi Auditor. Tabel 4-8. Statistik Uji Hipotesis 3a Rata-rata Independensi Sum of Squares 44.354
3
Mean Square 14.785
Within Groups
251.717
205
1.228
Total
296.071
208
Between Groups
df
F 12.041
Sig. .000
Hasil pengujian hipotesis yang disajikan pada Tabel 4-8 menunjukkan nilai F-test sebesar 12,041 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini berarti bahwa dengan menggunakan tingkat α sebesar 0,05, maka secara statistis H0 ditolak dan H3a didukung. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah yang diwakili oleh anggota DPRD, pemda dan masyarakat berkaitan dengan dimensi independensi auditor. Hasil ini memberikan bukti bahwa terdapat audit expectation gap antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah berkaitan dengan dimensi independensi auditor.
4.4.4 Pengujian hipotesis 3b: Terdapat audit expectation gap antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah dilihat dari kompetensi Auditor. Tabel 4-9. Statistik Uji Hipotesis 3b Rata-rata Kompetensi
Between Groups
Sum of Squares 17.766
df 3
Mean Square 5.922 .676
Within Groups
138.655
205
Total
156.421
208
F 8.756
Sig. .000
Hasil pengujian hipotesis yang disajikan pada Tabel 4-9 menunjukkan nilai F-test sebesar 8,756 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini berarti bahwa dengan menggunakan tingkat α sebesar 0,05, maka secara statistis H0 ditolak dan H3b didukung. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah yang diwakili oleh anggota DPRD, pemda dan masyarakat berkaitan dengan dimensi kompetensi auditor. Hasil ini memberikan bukti bahwa terdapat audit expectation gap antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah berkaitan dengan dimensi kompetensi auditor. 4.4.5 Pengujian hipotesis 3e: Terdapat audit expectation gap antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah dilihat dari pendapat wajar. Tabel 4-10. Statistik Uji Hipotesis 3e Rata-rata Pendapat
3
Mean Square 5.414
Within Groups
229.997
205
1.122
Total
246.239
208
Between Groups
Sum of Squares 16.242
df
F 4.826
Sig. .003
Hasil pengujian hipotesis yang disajikan pada Tabel 4-10 menunjukkan nilai F-test sebesar 4,826 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Hasil ini berarti bahwa dengan menggunakan tingkat α sebesar 0,05, maka secara statistis H0 ditolak dan H3e didukung. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah yang diwakili oleh anggota DPRD, pemda dan masyarakat berkaitan dengan pendapat wajar. Hasil ini memberikan bukti bahwa terdapat
audit expectation gap antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah berkaitan dengan dimensi pendapat wajar. 4.4.6 Pengujian hipotesis 3f: Terdapat audit expectation gap antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah dilihat dari audit kinerja. Tabel 4-11. Statistik Uji Hipotesis 3f Rata-rata Audit Kinerja
Between Groups
Sum of Squares 12.355
df 3
Mean Square 4.118 1.119
Within Groups
229.429
205
Total
241.783
208
F 3.680
Sig. .013
Hasil pengujian hipotesis yang disajikan pada Tabel 4-11 menunjukkan nilai F-test sebesar 3,680 dengan nilai signifikansi sebesar 0,013. Hasil ini berarti bahwa dengan menggunakan tingkat α sebesar 0,05, maka secara statistis H0 ditolak dan H3f didukung. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah yang diwakili oleh anggota DPRD, pemda dan masyarakat berkaitan dengan audit kinerja. Hasil ini memberikan bukti bahwa terdapat audit expectation gap antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan daerah berkaitan dengan dimensi audit kinerja.
Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian dan Saran Kesimpulan Hasil Pengujian hipotesis 1 dapat disimpulkan bahwa, terdapat perbedaan persepsi antara auditor BPK dengan pengguna laporan keuangan daerah yaitu anggota DPRD, pemda dan masyarakat. Hal ini menunjukkan eksistensi audit expectation gap diantara pengguna laporan keuangan daerah. Perbedaan persepsi yang terbesar terjadi antara auditor BPK dan masyarakat. Hasil Pengujian hipotesis 2 dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara auditor BPK dengan pengguna laporan keuangan daerah yaitu anggota DPRD, pemda dan masyarakat dilihat dari akuntabilitas. Perbedaan ini menunjukkan eksistensi audit
expectation gap antara BPK dan pengguna laporan keuangan daerah. Perbedaan persepsi yang terbesar terjadi antara auditor BPK dan masyarakat. Hasil Pengujian hipotesis 3a dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara auditor BPK dengan pengguna laporan keuangan daerah yaitu anggota DPRD, pemda dan masyarakat dilihat dari independensi. Perbedaan persepsi yang terbesar terjadi antara auditor BPK dan masyarakat. Hasil Pengujian hipotesis 3b dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara auditor BPK dengan pengguna laporan keuangan daerah yaitu anggota DPRD, pemda dan masyarakat dilihat dari kompetensi. Perbedaan ini menunjukkan eksistensi audit expectation gap diantara pengguna laporan keuangan daerah. Perbedaan persepsi yang terbesar terjadi antara auditor BPK dan masyarakat. Hasil Pengujian hipotesis 3e terdapat perbedaan persepsi antara auditor BPK dengan pengguna laporan keuangan daerah yaitu anggota DPRD, pemda dan masyarakat. Perbedaan persepsi juga terjadi antara BPK dengan masyarakat. Perbedaan persepsi yang terbesar terjadi antara auditor BPK dan pemda. Hasil Pengujian hipotesis 3f terdapat perbedaan persepsi antara auditor BPK dengan pengguna laporan keuangan daerah yaitu anggota DPRD, pemda dan masyarakat dilihat dari audit kinerja. Perbedaan persepsi juga terjadi antara DPRD dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan eksistensi expectation gap diantara pengguna laporan keuangan daerah. Perbedaan persepsi yang terbesar terjadi antara auditor BPK dan masyarakat. Keterbatasan Penelitian Keterbatasan penelitian ini antara lain : 1.
Penelitian ini dilakukan di daerah Kalimantan Barat sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisir untuk seluruh Indonesia.
2.
Instrumen
dan
daftar
pertanyaan
yang
digunakan,
dikembangkan
dengan
menerjemahkan instrumen penelitian sebelumnya yang dilakukan di luar negeri (Bangladesh). Peneliti berusaha menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia dan telah melakukan beberapa kali perbaikan namun tetap memiliki kelemahan-kelemahan. 3.
Keterbatasan yang melekat dimetode survei, yaitu peneliti tidak bisa mengontrol jawaban responden. Karena bisa saja responden tidak jujur dalam menjawab pernyataan yang diajukan.
4.
Pengujian statistik parametrik yang dilakukan mungkin belum tepat, karena masih ada beberapa variabel yang belum memenuhi asumsi homogenitas, sehingga hasil yang pengujian variabel tersebut belum dapat diyakini sepenuhnya.
Saran 1.
Perluasan jumlah sampel pada propinsi-propinsi lainnya, agar hasil pengujian yang diperoleh dapat digeneralisir untuk seluruh Indonesia.
2.
Menggunakan dimensi materialitas dan bukti audit yang merupakan bagian dari konsepkonsep audit karena dalam penelitian ini dua dimensi tersebut tidak memenuhi uji reliabilitas maka pengujian terhadap dimensi tersebut tidak dilakukan. Penelitian berikutnya dianjurkan menggunakan instrumen penelitian tersebut.
3.
Mempertimbangkan alternatif untuk menurunkan expectation gap di sektor publik antara lain dengan meningkatkan pemahaman atas pengauditan terhadap pengguna laporan keuangan daerah, terutama anggota DPRD, pemda dan masyarakat.
4.
Pemerintah juga perlu meningkatkan sumber daya manusia di pemda masing-masing yaitu dengan menyekolahkan stafnya ke jenjang pendidikan tertentu, atau dengan melakukan pelatihan-pelatihan audit ke pegawai-pegawai pemda.
5.
Perlu disosialisasikan pentingnya transparansi laporan keuangan daerah kepada masyarakat sebagai salah satu cara agar masyarakat mengerti cara membaca laporan
keuangan daerah auditan sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi. Hal ini bisa dilakukan melalui media elektronik atau media cetak. 6.
Penyempurnaan
standar
auditing.
Pemerintah
sudah
melakukan
pengurangan
expectation gap di sektor publik dengan menerbitkan Standar Audit Pemerintah 1995 yang telah diperbaharui dengan diterbitkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar Audit Pemerintah 1995 yang digantikan dengan SPKN harus tetap memperhatikan SPAP. Oleh karena itu perlu adanya penyempurnaan mengenai standar pengauditan di Indonesia dengan cara melakukan perbaikan-perbaikan pada SPAP dan disosialisasikannya SPKN kepada pengguna laporan keuangan daerah.
Daftar Pustaka Adams, Carol A., & Richard Evans, 2004, Accountability, Completeness, Credibility and The Audit Expectations Gap, The Journal Of Corporate Citizenship, Academic Research Library, p. 97. AICPA, 1983, Statement on Auditing Standard no 47; Audit Risk and Materiality in Conducting Audit, New York. AlTawaijry, Abdulrahman A., 2006, Expectation Gaps In Relation To Corporate Auditing In Developing Countries: Case Of Saudi Arabia, EABR & ETLC, Italy. Arrens, A.A and Loebbecke, J.K., 2001, Auditing: An Integrated Approach, Prentice Hall Inc., New Jersey. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 1995, Standar Audit Pemerintahan, Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2005, Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Jakarta. Best, Peter J.,Buckby, Sherrena, & Tan, Clarice, March 2001, Evidence of Expectation Gap in Singapore, Managerial Auditing Journal, 134-144. Bostick, Lisa N & Luehlfing Michael S., 2004, Minimizing The Expectation Gap, Allied Academics International Conference, Vol 9, No. 1, New Orleans. Boynton, W.C., Johnson, R.N., & Kell, W.G., 2001, Modern Auditing, Seventh Edition, John Wiley & Sons Inc.
Chowdhury, Riazur R., John Innes, & Reza Kouhy., 2005, The Public Sector Audit Expectations Gap in Bangladesh, Managerial Auditing Journal, Vol. 20, No. 8, pp. 893908. Cooper, Donald R & Pamela S. Schindler., 2003, Business Research Method, Eight Edition, Mc Graw Hill, Singapore. Coryanata, Isma., 2007, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD), Simposium Nasional akuntansi, Makasar. Dewing, Ian P & Russel Peter. O., 2002, UK Fund Managers, Audit Regulation And The New Accountancy Foundation: Towards A Narrowing Of The Audit Expectation Gap? Managerial Auditing Journal, p. 537-545. Dixon, R., Woodhead, A.D., & Sohlima M., 2006, An Investigation of The Expectation Gap in Egypt, Managerial Auditing Journal, Vol 21 No.3. Epstein, M., & M, Geiger., January 1994, Investor Views of Audit assurance: Recent Evidence of The Expectation Gap, The Journal of Accountancy, p. 60-66. Fadzly, Mohamed Nazri, & Ahmad, Zauwiyah, 2004, Audit Expectation Gap The Case of Malaysia, Managerial Auditing Journal, Vol 19 No.7, Frank, Kimberly E., Lowe, D. Jordan, & Smith, James K., 2001, The Expectation Gap: Perpectual Differences Betwen Auditors, Jurors, and Students, Managerial Auditing Journal, March, 145-149. Government Accounting Office, 1999, Government Accounting Standards, Washington D.C: United States, GAO. Gramling, A.A., Schatzberg & W. Wallace., 1996, The Role of Undergraduate Auditing Coursework in Reducing the Expectation Gap, Accounting Education, p.131-161. Hair, J.F., Black, William C. Babin, Barry J. Anderson, Rolph E. Tatham, & Ronald L. 2006. “Multivariate Data Analysis” 6th ed. Upper Saddle River, Prentice Hall International, Inc. Halim, Abdul, November, 2003, Auditing (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan), Jilid 1, Edisi Ketiga, UPP AMP YKPN, Yogyakarta. Hojskov Leif, 1998, The Expectation Gap Between Users’ and Auditors’ Materiality Judgements in Denmark, Accounting., Auditing and Accountability Journal, Japan. Humprey, C., & S. Turley., 1993, The Audit Expectations Gap in Britain: An Empirical Investigation, Accounting Business Research, Vol 23, p 395-411. Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Januari 2001, Standar Profesional Akuntan Publik, Salemba Empat, Jakarta.
Indriani, Rini. 2002. Pengaruh Pengetahuan dan Rules, Procedures, and Policies (RPPs) terhadap Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten/Kota Se-Propinsi Bengkulu). Tesis Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta, Tidak Dipublikasikan. Jogiyanto, 2004, Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman, BPFE, Yogyakarta. Jones & Bates, 1990, Public Sector Auditing: Practical Techniques For An Integrated Approach, Chapman and Hall, London. Jones, R., Pandlebury, M, 1984, Public Sector Accounting, Prentice Hall, UK. Kell, Walter.G & William, 1992, Modern Auditing 5th ed. John Wiley and Sons Inc, New York. Koh, Hian Chye, & Woo, E. Sah, March 1998, The Expectation Gap in Auditing, Managerial Auditing Journal, 147-154. Komite Standar Akuntansi pemerintah Pusat dan Daerah, 2003, Draft Publikasian Standar Akuntansi Pemerintahan: Kerangka Konseptual, Jakarta. Lin Z., Jun & Feng Chen, 2004, An Empirical Study of The Audit ‘Expectation Gap’ In the People’s Republic of China, International Journal of Auditing, Vol 8, p. 93-115. Lowe, D Jordan, 1994, The Expectation Gap In The Legal System : Perception Differences between Auditors and Judges, Journal of Applied Business Research, Vol. 10, No. 3, pp. 39-45, Laramie. Lowe J., & K. Pany., August 1993, Expectation of The Audit Function, The CPA Journal, p. 58-59. Mahmudi, Januari 2007, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, Dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial Dan Politik), UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Malan, R.M., Fountain Jr. J.R., Arrowsmith, D.S., & Lockridge II, R.L.,1984, Performance Auditing in Local Government, Government Finance OfficerAssociation, Chicago Illinois. Mardiasmo, 2005, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta. Mulyadi & Kanaka Puradiredja, 1998, Auditing, Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta. Monroe, G.S., Woodlift, D., 1993, The Effect of Education on The Audit Expectation Gap, Accounting and Finance, pp.61-78. Nugroho, Krisnanto Adi, 2004, Analisa Atas Expectation Gap Pada Profesi Pengauditan Pemerintah, Tesis, Universitas Gadjah Mada. Nunally, 1967, Psychometric Methods, McGraw-Hill, New York.
Ojo, Marianne, February 2006, Eliminating the Audit Expectations Gap: Myth or Reality?, MPRA Paper, No. 32 Pemerintah Republik Indonesia, 2006, UU no 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, 2006, UU no 15 Tahun 2006 tentang BPK, Jakarta. Porter, Brenda, 1993, An Empirical Study of The Audit Expectation-Performance Gap,Accounting and Business Research, Vol. 24, No. 93, p.49, London. Pramono, Agus., H., Pengawasan Legislatif terhadap eksekutif dalam Penyelenggaraan pemerintah daerah, Tesis S-2 tidak dipublikasikan, Program pasca sarja Imu Adminstrasi Negara. Universitas Brawijaya Ricchiute, 1989, Auditing and Assurance Services, Sixth Edition, South-Western College Publishing. Ryon, R.P., & A. Haber, 1982, Bussines Statistic, Richard D Irwin Inc, Home-Wood, Illinois, p. 176 Sandra, Ria., & Alimbudiono, 2004, Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol. 5, No. 02. Sekaran, Uma, 2003, Research Method for Business. John Wiley & Sons. Inc, New York. Shaikh, Junaid M., Talha, Mohammad, 2003, Credibility and Expectation Gap in Reporting on Uncertainties, Managerial Auditing Journal, June, 517-529. Sopanah, 2003, Pengaruh partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Tesis Pascasarjana UGM, Tidak Dipublikasikan. Sidani, Yusuf Munir, 2007, The Audit Expectation Gap: Evidence From Lebanon, Managerial Auditing Journal, Vol 22 No. 3, pp. 288-302. Singarimbun, Masri & Sofian Effendi, 1982, Metode Penelitian Survey, LP3E,. Jakarta. Tomczyk, S., October 1993, Book Reviews: Christopher Humprey, Peter Moizar And Stuart Turley, The Audit Expectation Gap In The United Kingdom, Accounting Review, p. 962-963. Werimon, Simson., Imam Ghozali, & Mohamad Nazir, 2007, Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD), Simposium Nasional Akuntansi, Makasar. Wolf, Fran M., Tackett, James A., & Claypool, Gregory A., Sept 1999, Audit Distater Futures: Antidotes For The Expectation Gap?, Managerial Auditing Journal, 468-478.
Yeni, Nini Syofri, 2000, Persepsi Mahasiswa, Auditor Dan Pemakai Laporan Keuangan Terhadap Peran Dan Tanggungjawab Auditor: Studi Empiris Mengenai Expectation Gap, Tesis, Universitas Gadjah Mada. Yuliati, Retno., Jaka Winarna & Doddy Setiawan, 2007, Expectation Gap antara Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah dan Auditor Pemerintah, Simposium Nasional Akuntansi, Makasar.
