PERANAN AUDIT FORENSIK DALAM MEMBERANTAS WHITE COLLAR CRIMEDALAM

Danang Satrio

PERANAN AUDIT FORENSIK DALAM MEMBERANTAS WHITE COLLAR CRIME DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

PERANAN AUDIT FORENSIK DALAM MEMBERANTAS WHITE COLLAR CRIME DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA Oleh: Danang Satrio

ABSTRAK Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya good governance. Namun, keadaan saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai. Sampai saat ini pun kasus white collar crime masih saja merajalela di Indonesia. Tindakan hukum yang dberikan oleh Lembaga-lembaga tersebut tidak juga memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan kecurangan atau fraud. Dengan penerapan Audit forensik pemerintah akan meminimalisasi timbulnya resiko seperti, pelanggaran dan kasus korupsi yang terjadi sehingga mewujudkan upaya good governance yang berlandaskan transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Audit Forensik, White Collar Crime, Good Governance

PENDAHULUAN Fenomena yang terjadi di negara kita saat ini adalah mayoritas tindakan korupsi yang terjadi cenderung “ditutup-tutupi” oleh pemerintah dan pihak-pihak tertentu yang berupaya melindungi si pelaku. Transparansi sama sekali tidak tampak didalamnya yang pada akhirnya hanya menimbulkan tanda tanya besar dikalangan masyarakat. Selain itu bisa dikatakan bahwa hukum di Indonesia kurang tegas.

ISBN. 978-602-95322-7-2 | Prosiding Seminar Nasional Audit Forensik 2013

78

Danang Satrio


Kejahatan kerah putih (white collar crime ) yang masih menjadi keprihatinan masyarakat Indonesia saat ini adalah korupsi. Untuk memberantas korupsi maupun penyalahgunaan jabatan dalam bentuk kolusi atau lainnya diperlukan kemauan politik dan aksi politik yang konkrit dari pemerintah. Keberadaan lembaga anti korupsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) perlu diwujudkan peran nyatanya untuk membantu memberantas korupsi. Banyaknya tindakan korupsi di Indonesia tentunya tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum di negara yang mengaku dirinya negara hukum ini. Namun terlepas untuk berbicara tentang masalah hukum yang tentunya akan lebih lengkap jika dipaparkan langsung oleh ahlinya, disini penulis ingin membahas tentang akar dari tindakan korupsi itu sendiri. Tindakan korupsi yang sudah menjamur tentunya memberikan dampak negatif terhadap berbagai aspek dan kalangan khususnya bagi para muda-mudi dan anak-anak calon pemimpin bangsa.Tak dapat dipungkiri para pejabat pemerintah yang seharusnya menjadi teladan bagi para generasi penerus justru memberikan contoh buruk yang dapat merusak jiwa dan kepribadian generasi muda. Maraknya tindak kecurangan yang dilakukan oleh institusi pemerintah maupun non pemerintah yang disebut dengan kejahatan kerah putih (white collar crime). Kejahatan kerah putih yang meliputi korupsi, pencucian uang (money laundering), perekayasaan anggaran, penyalahgunaan asset, penyalahgunaan restitusi pajak, kredit macet, dan penipuan uang melalui internet sudah sering ditemukan. Budaya curang seakan-akan sudah membudaya di masyarakat bahkan semakin berkembang dan lebih canggih seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Hal ini ditunjukkan oleh Banyaknya kasus kejahatan kerah putih (white collar crime) tersebut membuat aksi pemberantasan terhadap kejahatan kerah putih itu mulai banyak dilakukan. Salah satu cara yang digunakan untuk memberantas kejahatan ini adalah pembentukan lembaga-lembaga ISBN. 978-602-95322-7-2 | Prosiding Seminar Nasional Audit Forensik 2013

79

Danang Satrio


pemerintah yang menangani tindak korupsi dan audit. Sayangnya, lembagalembaga dan audit yang digunakan selama ini tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera pada para pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan karena lemahnya hukum di Indonesia, sistem pengendalian intern yang kurang efektif, dan juga kurangnya peran akuntan publik dalam menyikapi kecurangan yang dilakukan dalam kejahatan ini. Banyaknya kasus kejahatan kerah putih tersebut membuat aksi pemberantasan terhadap kejahatan kerah putih itu mulai banyak dilakukan. Salah satu cara yang digunakan untuk memberantas kejahatan ini adalah pembentukan lembaga-lembaga pemerintah yang menangani tindak korupsi. Audit forensik inilah yang dirasa mampu menekan kasus kriminal karena audit forensik merupakan bentuk pengumpulan, pengevaluasian, dan pelaporan bukti hasil kegiatan serta informasi keuangan pemerintah melalui pendekatan akuntansi dan hukum sehingga segala bentuk kegiatan keuangan dapat diketahui termasuk penyimpangan. Selain itu Audit forensik juga dapat digunakan sebagai alat pengontrol dan investigasi setiap kegiatan keuangan pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat diketahui hasil bahkan pelanggarannya. Dengan itu, dapat mencegah tindakan pidana yang mungkin terjadi serta mewujudkan pemerintah yang baik serta profesional.

PEMBAHASAN Perkembangan teknologi audit forensik semakin pesat untuk menjawab tantangan era baru white collar crime dan creative accounting sendiri. Dan dalam melaksanakan pekerjaannya sendiri auditor forensik melakukan analisis, menafsirkan, mengikhtisarkan, dan menyajikan masalah keuangan dan bisnis sehingga dapat dipahami dengan dukungan bukti yang memadai seperti: 1. Penyidikan dan analisis bukti keuangan. 2. Mengkomunikasikan hasilnya dalam bentuk laporan. ISBN. 978-602-95322-7-2 | Prosiding Seminar Nasional Audit Forensik 2013

80

Danang Satrio


3. Memberikan kesaksian sebagai ahli di persidangan peradilan dengan menyediakan dukungan bukti. Dengan penerapan sistem seperti itu akan meminimalisasi timbulnya resiko seperti, pelanggaran dan kasus korupsi yang terjadi sehingga mewujudkan upaya good governance yang berlandaskan transparansi dan akuntabilitas. Namun, untuk menjaga kualitas hasil audit dan kredibilitas para auditor, auditor dituntut untuk semakin peka terhadap berbagai penyimpangan yang disengaja (kecurangan) dan yang tidak disengaja (kekeliruan), baik yang terdeteksi maupun yang tidak terdeteksi. Audit forensik merupakan audit gabungan keahlian yang mencakup keahlian akuntansi, auditing maupun bidang hukum/perundangan dengan harapan bahwa hasil audit tersebut akan dapat digunakan untuk mendukung proses hukum di pengadilan maupun kebutuhan hukum lainnya. Audit forensik dilakukan dalam rangka untuk memberikan dukungan keahlian dalam proses legal pemberian keterangan ahli dalam proses litigasi/litigation. Audit forensik yang sebelumnya dikenal dengan akuntansi forensik mengandung makna antara lain “yang berkenaan dengan pengadilan”. Selain itu, juga sesuatu yang berkenaan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada permasalahan hukum. Menurut Editor in chief dari Journal of Forensic Accounting D. Larry Crumbley bahwa “secara sederhana dapat dikatakan, bahwa akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum, artinya akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan atau proses peninjauan judisial atau administratif”. Secara makro cakupan audit forensik meliputi investigasi kriminal, bantuan dalam konteks perselisihan pemegang saham, masalah gangguan usaha (business interupstions)/jenis lain dan klaim assuransi, maupun business/employee fraud investigation.


81

Danang Satrio


Kecurangan (Fraud) Howard

Silverstone

dan

Michael

Sheetz

(2004)

mendefinisikan

kecurangan (fraud) sebagai sebuah aktivitas yang mengambil lokasi di bidang sosial dan memiliki konsekuensi yang besar untuk perekonomian, perusahaan, dan individu-individu. Perbedaan kecurangan (fraud) dan kekeliruan (error) adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadi salah saji dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Kecurangan dapat terjadi apabila terdapat motif, kesempatan, dan pembenaran. Banyaknya kasus kecurangan yang terjadi berasal dari ketiga elemen ini. Dalam lingkungan bisnis, fraud mempunyai arti yang lebih khusus yakni adanya ketidakjujuran atau salah saji yang disengaja mengenai aset-aset perusahaan atau manipulasi data keuangan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime) Menurut Federal Beureau Investigation (FBI) kejahatan kerah putih (white collar crime) adalah berbohong, curang, dan mencuri. Istilah ini diciptakan pada tahun 1939 dan sekarang identik dengan berbagai macam penipuan yang dilakukan oleh para profesional bisnis dan pemerintah Menurut Federal Beureau Investigation (FBI) kejahatan kerah putih (white collar crime) adalah berbohong, curang, dan mencuri. Istilah ini diciptakan pada tahun 1939 dan sekarang identik dengan berbagai macam penipuan yang dilakukan oleh para profesional bisnis dan pemerintah. Sebuah kejahatan tunggal dapat menghancurkan sebuah perusahaan, keluarga bahkan menghancurkan atau memusnahkan kehidupan mereka melalui tabungan, atau investasi. Menurut Dony Kleden Rohaniwan (2011) seorang Pemerhati politik, kejahatan kerah putih (white collar crime) adalah istilah temuan Hazel Croal untuk menyebut berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi,


82

Danang Satrio


baik secara struktural yang melibatkan sekelompok orang maupun secara individu. Seperti diketahui bahwa prinsip pemerintahan yang baik atau good governance memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, kemandirian, integritas dan partisipasi. Namun kenyataannya itu sulit diwujudkan karena aparat pemerintah, termasuk pemerintah Indonesia, kini marak melakukan tindakan kriminal seperti korupsi dan penggelapan dana lainnya sehingga kasus tersebut semakin meningkat tajam dan kian memprihatinkan. Kasus tersebut muncul karena mudahnya pelaku menerapkan semacam penipuan atau fraud sehingga kejahatannya sulit dididentifikasi dan hanya pengadilan forensik yang bisa melacaknya. Dengan itu, dapat mencegah tindakan pidana yang mungkin terjadi serta mewujudkan pemerintah yang baik serta profesional Menurut Exellent Lawyer (2010) dalam hal korupsi, auditor forensik mempergunakan standar audit yang berlaku. Standar audit lapangan yang kedua harus dilaksanakan dengan patuh sebagai langkah awal. Standar tersebut mengatakan “pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan untuk menentukan sifat, saat, dan luas pengujian yang akan dilakukan”. Perkembangan konsep pengendalian intern yang mutakhir harus dicermati oleh auditor forensik karena peranannya terbukti sangat besar dalam setiap audit. Mewujudkan Good Governance di Indonesia Seperti diketahui bahwa prinsip pemerintahan yang baik atau good governance memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, kemandirian, integritas dan partisipasi. Namun kenyataannya itu sulit diwujudkan karena aparat pemerintah, termasuk pemerintah Indonesia, kini marak melakukan tindakan kriminal seperti korupsi dan penggelapan dana lainnya sehingga kasus tersebut semakin meningkat tajam dan kian memprihatinkan.


83

Danang Satrio


Mewujudkan konsep good governance dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi. Prasyarat minimal untuk mencapai good governance adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan (Hunja, 2009). Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada

proses

pencapaian

keputusan

dan

pelaksanaannya

yang

dapat

dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawaban kepada publik.

SIMPULAN Adanya tindak kecurangan keuangan dan kejahatan kerah putih di tanah air Indonesia yang semakin canggih tetapi tidak didukung oleh fundamental hukum yang kuat, menimbulkan keprihatinan masyarakat. Perlunya sarana untuk memberantas kejahatan kerah putih ini sangat dibutuhkan. Audit laporan keuangan tidak cukup untuk mendeteksi dan mengungkapkan kecurangan dalam kejahatan keuangan.Salah satu ilmu yang dikembangkan di Indonesia untuk membantu audit laporan keuangan yaitu akuntansi forensik. Auditor forensik yang diharuskan memiliki kompetensi khusus yang berbeda dengan auditor laporan keuangan melihat dari peran pentingnya dalam pemberantasan kejahatan kerah putih. ISBN. 978-602-95322-7-2 | Prosiding Seminar Nasional Audit Forensik 2013

84


Danang Satrio

Audit forensik merupakan bentuk pengumpulan, pengevaluasian, dan pelaporan bukti hasil kegiatan serta informasi keuangan pemerintah melalui pendekatan akuntansi dan hukum sehingga segala bentuk kegiatan keuangan dapat diketahui termasuk penyimpangan. Dengan penerapan sistem seperti itu akan meminimalisasi timbulnya resiko seperti, pelanggaran dan kasus korupsi yang terjadi

sehingga mewujudkan

upaya good

governance yang berlandaskan

transparansi dan akuntabilitas

REFERENSI Audit

Forensik

Untuk

Mendeteksi

Risiko

Fraud

atau

Kecurangan.

http://mediainformasi.org/audit-forensik-untuk-mendeteksi-risiko-fraudatau-kecurangan/, diakses Januari 2013 Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non-Experts

Howard

Silverstone and Michael Sheetz (Jan 2, 2004) Good

Governance

Paradigma

Pencegahan

Korupsi.

http://www.ambonekspres.com/index.php? option=read&cat=42&id=42340 diakses Januari 2013 Good

Governance

&

Pemberantasan

Korupsi,

http://www.iaiglobal.or.id/v02/berita/ detail.php?catid=&id=421, diakses Januari 2013 Journal of Forensic Accounting D. Larry Crumbley (Louisiana State University) Editor-In-Chief: Korupsi adalah Inti Good Governance http://feb.ub.ac.id/korupsi-adalah-inti-darigood-governance.html, diakses Januari 2013 Mengkritisi Clean And Good Governance Di Indonesia. Hunja 2009.


85

Danang Satrio


Mengungkap Tindak Kecurangan (Korupsi) Dengan bantuan Forensic Accountant (Fraud

Auditor).

Excellent

Lawyer.

April

2010. http://excellent-

lawyer.blogspot.com/2010/04/mengungkap-tindak-kecurangankorupsi.html, diakses Januari 2013 Review

Kejahatan

Kerah

Putih

(white

Collar

Crime).

http://merliastarina.blogspot.com/2013/01/review-kejahatan-kerah-putihwhite.html, diakses Januari 2013


86

PERANAN AUDIT FORENSIK DALAM MEMBERANTAS WHITE COLLAR CRIMEDALAM

Recommend Documents