PERANAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PENYELESAIAN HUBUNGAN

Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Penyelesaian Hubungan Industrial Di Kota Pematangsiantar

Christian Daniel Hermes Dosen Fakultas Hukum USI

Abstrak

Beragam permasalahan melatarbelakangi konflik Hubungan Industrial, diantaranya mengenai upah, jam kerja, cuti, PHK, tunjangan, kesejahteraan sampai kasus-kasus yang bersifat pidana, seperti pencurian dan kekerasan. Kenyatan tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi, jika baik buruh maupun majikan sebagai subyek hukum, memahami dengan benar hukum perburuhan, khususnya mengenai Perjanjian Kerja. Dinas Tenaga Kerja Kota Pematangsiantar berperan menjembatani penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mekanisme Undang-Undang No.2 Tahun 2004 dan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 -------------------------------------------------------------------------------------------Kata kunci: Hubungan Industrial, Perselisihan, Dinas Tenaga Kerja

Undang Dasar 1945 (Bab VI UU RI No.

PENDAHULUAN

25 Tahun 1971). Hubungan industri merupakan

Dalam melaksanakan hubungan

suatu sistem hubungan yang ter-

industrial Pancasila setiap pekerja

bentuk antara pelaku dalam proses

diarahkan untuk memiliki sikap me-

produksi barang atau jasa, yaitu

rasa ikut memiliki serta mengem-

pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

bangkan sikap memelihara dan mem-

Hubungan

industrial

yang

pertahankan

kelangsungan

usaha.

berlaku di Indonesia disebut hu-

Dalam melaksanakan hubungan in-

bungan industrial Pancasila. Hubu-

dustrial Pancasila, setiap pengusaha

ngan industrial Pancasila diarahkan

mengembangkan sikap memperlaku-

untuk menumbuhkembangkan hubu-

kan pekerja sebagai manusia atas

ngan yang harmonis atas dasar

kemitraan yang sejajar sesuai dengan

kemitraan yang sejajar dan terpadu

kodrat, harkat, martabat, dan harga

diantara para pelaku dalam proses

diri

produksi barang atau jasa yang

fesionalisme dan kesejahteraan pe-

didasarkan

kerja beserta keluarganya. Hubungan

budaya

atas

bangsa

nilai-nilai yang

luhur

terkandung

dalam sila-sila Pancasila dan Undang-

serta

industrial

meningkatkan

Pancasila

pro-

dilaksanakan

melalui sarana : (1) serikat pekerja; 18

Jurnal Elektronik DADING-Vol. 1 No.1 Tahun 2014

ISSN. 2302-6529

(2) organisasi pengusaha; (3) lem-

desakan ekonomi, kuantitas SDM

baga kerja sama bipartit; (4) lembaga

yang besar namun kualitasnya ren-

kerja sama tripartit; (5) peraturan pe-

dah, dan keengganan dari kedua

rusahaan;

belah pihak untuk mengikuti keten-

(6)

kesepakatan

kerja

bersama; (7) penyelesaian perse-

tuan

lisihan industrial; dan (8) penyuluhan

berbuntut konflik buruh majikan

dan pemasyarakatan hubungan in-

yang berlarut-larut.2)

dustrial Pancasila.1) Konflik

perjanjian

kerja,

Seiring peristiwa di atas maka dan

perkembangan ketenagakerjaan saat

majikan sudah terjadi sejak lama di

ini ditandai dengan babak baru dalam

berbagai belahan dunia. Konflik laten

penyelesaian perselisihan hubungan

itu

sejak

industrial, yaitu melalui pengadilan

revolusi industri (1776), yakni ketika

hubungan industrial dan di luar

terjadi transformasi budaya kerja

pengadilan

besar-besaran dari masyarakat petani

Undang-Undang Nomor 2 Tahun

yang bekerja di sawah, ladang, atau

2004 tentang Penyelesaian Perseli-

kebun menjadi masyarakat industri

sihan Hubungan Industrial. Lahirnya

yang

lembaga ini menghapus keberadaan

semakin

bekerja

antara

perikatan

buruh

mengemuka

di

pabrik-pabrik.

yang

diatur

penyelesaian

dengan

Beragam permasalahan melatarbela-

panitia

kangi konflik hubungan industrial itu,

perburuhan sebagaimana yang diatur

diantaranya mengenai upah, jam

dalam Undang-undang Nomor 22

kerja, cuti, PHK, tunjangan, kese-

Tahun 1957 tentang Penyelesaian

jahteraan sampai kasus-kasus yang

Perselisihan Perburuhan dan Un-

bersifat pidana, seperti pencurian

dang-Undang Nomor 12 Tahun 1964

dan kekerasan. Kenyatan tersebut

tentang

sebenarnya tidak perlu terjadi, jika

Kerja.3)

Pemutusan

perselisihan

Hubungan

baik buruh maupun majikan sebagai

Dalam Undang-Undang Nomor

subyek hukum, memahami dengan

2 Tahun 2004, ditetapkan bahwa

benar hukum perburuhan, khususnya

waktu

penyelesaian

perselisihan

mengenai perjanjian kerja. Celakanya, kebutuhan untuk bekerja karena 1)

B. Siswanto Sastrohadiwiryo, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, 2005, Hal. 5-6

2)

Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, 2004. 3) Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan”, 2004.

19

Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Penyelesaian Hubungan Industrial .......Christian Daniel Hermes

hubungan litigasi

industrial

(media,

secara

non-

perusahaan dan masalah-masalah ke-

konsiliasi,

dan

tenagakerjaan lain yang timbul harus

abitrasi) dibatasi paling lama 30 hari

diselesaikan

kerja.

atau musyawarah untuk mencapai

Penyelesaian

perselisihan

hubungan industrial pada tingkat pertama

dan

pada

secara

kekeluargaan

mufakat.

pengadilan

Peraturan perundang-undangan

hubungan industrial dibatasi wak-

yang mengatur tentang penyelesaian

tunya paling lama 50 hari kerja dan

perselisihan

pada Mahkamah Agung 30 hari kerja.

yang ada dalam Undang-undang No-

Selain itu, adanya pembatasan bahwa

mor 2 Tahun 1957 yang diper-

hanya perselisihan hak dan per-

gunakan sebagai landasan dalam

selisihan pemutusan hubungan kerja

penyelesaian

(PHK) saja dapat diajukan kasasi

selama ini ternyata belum dapat

pada Mahkamah Agung tanpa melalui

mewujudkan

prosedur banding. Dengan demikian,

sederhana, cepat, adil dan murah,

diharapkan sengketa yang dihadapi

bahkan

sebaliknya

para pihak akan segera memperoleh

panjang

dan

kepastian hukum sesuai dengan asas

kepastian hukumnya. Misalnya saja

peradilan cepat, mudah, dan biaya

dalam penyelesaian arbitrase wajib

ringan.

(compulsory arbitration) dimulai dari

hubungan

hubungan

industrial

industrial

penyelesaian

secara

prosedurnya

tidak ada

jaminan

perantaraan pegawai perantara, jika PEMBAHASAN

tidak berhasil mendamaikan para pihak perselisihan tersebut diajukan

a.

Macam Perselisihan Dalam Hubungan Industrial Prinsip

hubungan

kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D).

industrial

Putusan P4D dalam waktu 14

Pancasila yang dianut di Indonesia

hari sejak putusan diambil oleh pihak

harus dipergunakan sebagai acuan

yang tidak puas dapat diajukan

dalam mengatasi/memecahkan ber-

banding ke Panitia Penyelesaian Per-

bagai persoalan yang timbul dalam

selisihan Perburuhan (P4D). Posisi

bidang ketenagakerjaan. Dalam hu-

P4P sebagai arbitrase yang berada

bungan industrial Pancasila, setiap

dalam struktur departemen tenaga

keluh kesah yang terjadi di tingkat

kerja menempatkan P4P sebagai lem20


ISSN. 2302-6529

baga arbitrase yang tidak independen

pekerja/buruh harus mengajukan fiat

yang mengakibatkan putusan P4P

eksekusi ke Pengadilan Negeri.

sebagai arbitrase tidak bersifat final

Dalam Undang-undang Nomor 2

dan binding. Oleh karena itu, putusan

tahun 2004, menyebutkan perse-

P4P masih dapat diajukan “kasasi”

lisihan hubungan industrial adalah

kepada menteri tenaga kerja dalam

perbedaan pendapat yang mengaki-

waktu 14 hari sejak putusan diambil.

batkan pertentangan antara pengu-

Menteri

atau

saha atau gabungan pengusaha de-

membatalkan putusan P4P dengan

ngan pekerja/buruh atau serikat b-

alasan demi ketertiban umum dan

uruh/pekerja karena adanya per-

atau kepentingan negara.

selisihan mengenai hak, perselisihan

dapat

Setelah

menunda

diundangkannya

Un-

kepentingan, perselisihan pemutusan

dang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

hubungan kerja dan perselisihan

tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

antar serikat pekerja/serikat buruh

penyelesaian penyelesaian melalui

dalam suatu perusahaan (pasal 1

Panitia

angka 1).

Penyelesaian

Perburuhan

Pusat

Perselisihan

(P4P)

Atas dasar itu, Undang-

dikate-

undang Nomor 2 tahun 2004 mem-

gorikan sebagai keputusan tata usaha

bagi perselisihan hubungn industrial

negara, sehingga bagi pihak yang

menjadi : (1) perselisihan hak; (2)

tidak puas dalam tenggang waktu 90

perselisihan kepentingan; (3) perse-

hari dapat mengajukan gugatan ke

lisihan pemutusn hubungan kerja;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

dan (4) perselisihan antar serikat

Jika masih ada para pihak yang tidak

pekerja/serikat buruh hanya dalam

puas terhadap putusan Pengadilan

suatu perusahaan.

Tinggi Tata Usaha Negara dalam jangka waktu 14 hari dapat me-

b.

Tata Cara Penyelesaian Hubungan Industrial dalam Sengketa

1.

Penyelesaian melalui Bipartit

ngajukan kasasi ke Mahkaman Agung. Meskipun sudah tidak ada upaya hukum lagi, tapi jika pihak pengusaha masih tetap tidak mau melaksanakan putusan

secara

sukarela,

pihak

Penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak yang berselisih secara musyawarah mufakat tanpa ikut campur 21


pihak lain, sehingga dapat mem-

adalah sarana bagi pihak-pihak yang

peroleh hasil yang menguntungkan

bersengketa untuk mendiskusikan

kedua

penyelesaiannya tanpa keterlibatan

belah

pihak.

Selain

itu,

musyawarah dapat menekan biaya serta

menghemat

Itulah

Dalam perselisihan industrial

sebabnya Undang-Undang Nomor 2

yang menjadi para pihak adalah

Tahun 2004 tentang Perselisihan

pekerja/ buruh, organisasi pekerja/

Hubungan Industrial mengharuskan

organisasi buruh dengan pengusaha

setiap perselisihan hubungan indus-

atau

trial yang terjadi diselesaikan terlebih

organisasi yang terlibat, hendaknya

dahulu melalui perundingan bipartit

pengurus atau siapa saja yang yang

secara musyawarah untuk mufakat

ditunjuk oleh anggota harus segera

(Pasal 3). Perundingan Bipartit ada-

melakukan

lah perundingan antara pekerja/

dengan

buruh atau serikat pekerja/serikat

mencari solusi terbaik dari persoalan

buruh

dengan

menyelesaikan

waktu.

pihak ketiga sebagai penengah.

Jika

perundingan/negosiasi

pihak

pengusaha

guna

untuk

yang dihadapi. Penyelesaian secara

perselisihan

hubu-

bipartiti ini bukanlah hal baru dalam penyelesaian sengketa di Indonesia,

Penyelesaian

secara

bipartit

dalam kepustakaan mengenai alterdisputes

pengusaha.

pengusaha

ngan industrial.

native

organisasi

resolution

lebih-lebih dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

(ADR)

disebut sebagai penyelesaian secara

2.

Penyelesaian melalui Mediasi

negosiasi. Secara umum negosiasi

Penyelesaian melalui mediasi

berarti upaya penyelesaian sengketa

(mediation) ini dilakukan melalui se-

oleh

orang

para

pihak

dengan

tanpa

penengah

yang

disebut

melibatkan pihak lain dengan tujuan

mediator. Mediasi adalah intervensi

mencari kesepakatan bersama atas

terhadap suatu sengketa oleh pihak

dasar kerja sama yang harmonis dan

ketiga yang dapat diterima, tidak

kreatif.

berpihak dan netral serta membantu

Negosiasi merupakan komuni-

para pihak yang berselisih mencapai

kasi dua arah yang dirancang untuk

kesepakatan secara sukarela ter-

mencapai kesepakatan pada saat para

hadap permasalahan yang diseng-

pihak mengalami konflik. Negosiasi

ketakan. 22


Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2004,

menyebutkan

ISSN. 2302-6529

jawab di bidang ketenagakerjaan.

bahwa

Disini terjadi kontradiktif yang mes-

mediasi hubungan industrial yang

tinya menjadi mediator adalah siapa

selanjutnya disebut mediasi adalah

saja yang dikehendaki oleh para

penyelesaian hak, perselisihan kepen-

pihak yang memiliki keahlian dan

tingan, perselisihan pemutusan hubu-

kemampuan

ngan kerja, dan perselisihan antar

kemungkinan

serikat pekerja/serikat buruh hanya

pada

dalam

jawab di bidang ketenagakerjaan.

suatu

perusahaan

melalui

untuk

itu

termasuk

dipilihnya

instansi

yang

pegawai

bertanggung

musyawarah yang ditengahi oleh

Sedangkan

seorang atau lebih mediator yang

mediator untuk memberikan anjuran

netral (Pasal 1 angka 11). Sedangkan

tertulis masih dalam batas kewe-

mediator hubungan industrial yang

nangan mediator guna membantu

selanjutnya disebut mediator adalah

para pihak mencari format penye-

pegawai

yang

lesaian serta anjuran tersebut bukan

memenuhi syarat- syarat sebagai

merupakan keputusan yang bersifat

mediator

mengikat.

ketenagakerjaan yang

ditetapkan

oleh

menteri untuk bertugas melakukan

terhadap

kewajiban

Penyelesaian perselisihan hubu-

mediasi dan mempunyai kewajiban

ngan

memberikan anjuran tertulis kepada

menurut ketentuan Pasal 4, didahului

para pihak yang berselisih untuk

dengan tahapan sebagai berikut :

menyelesaikan

a.

perselisihan

perselisihan

kepentingan,

hak,

industri

melalui

mediasi

Jika perundingan bipartit gagal,

perseli-

salah satu atau kedua belah

sihan pemutusan hubungan kerja dan

pihak mencatatakan perselisi-

perselisihan antar serikat pekerja/

hannya kepada instansi yang

serikat buruh hanya dalam suatu

bertanggung jawab di bidang

perusahaan (Pasal 1 angka 12).

ketenagakerjaan setempat de-

Dari pengertian di atas dise-

ngan melampirkan bukti upaya

butkan bahwa mediasi dilakukan oleh

penyelesaian

pihak ketiga yang netral, tapi yang

sudah dilakukan.

menjadi mediator adalah pegawai pada

instansi

yang

bertanggung

b.

secara

bipartit

Setelah menerima pencatatan, instansi

yang

bertanggung 23


c.

jawab di bidang ketenagaker-

satu perusahaan melalui musyawarah

jaan wajib menawarkan kepada

yang ditengahi oleh seorang atau

para pihak untuk menyepakati

lebih konsiliator yang netral (Pasal 1

memilih penyelesaian melalui

angka 13). Sedangkan konsiliator

konsiliasi atau arbitrase.

hubungan industrial yang selanjutnya

Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari

disebut konsiliator adalah seorang

para pihak tidak menentapkan

atau lebih yang memenuhi syarat-

pilihan, instansi yang bertang-

syarat sebagai konsiliator ditetapkan

gungjawab di bidang ketenaga-

oleh

kerjaan melimpahkan penyele-

melakukan konsiliasi dan berselisih

saian kepada mediator.

untuk

menteri,

yang

menyelesaikan

bertugas perselisihan

kepentingan, perselisihan pemutuhan 3.

Penyelesaian siliasi

Melalui

Kon-

hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat/serikat buruh hanya

Penyelesaian melalui konsiliasi (conciliation) ini dilakukan melalui

dalam satu perusahaan (Pasal 1 angka 14).

seorang atau beberapa orang atau badan sebagai penengah yang disebut

4.

konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihakpihak

yang

berselisih

untuk

Penyelesaian bitrase Dengan

kratisasi

melalui

adanya

dalam

Ar-

era

demo-

semua

aspek

menyelesaikan perselisihannya seca-

kehidupan berbangsa dan benegara,

ra damai. Konsiliator ikut serta secara

perlu

aktif memberikan solusi terhadap

masyarakat

dalam

masalah yang diperselisihka.

perselisihan

hubungan

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun

2004,

disebutkan

bahwa

diakomodir

keterlibatan penyelesaian industrial

melalui konsiliasi maupun arbitrase. Penyelesaian

perselisihan

melalui

konsiliasi hubungan industrial yang

arbitrase pada umumnya telah diatur

selanjutnya disebut konsiliasi adalah

dalam Undang-undang Nomor 30

penyelesaian

Tahun 1993 tentang Arbitrase dan

perselsihan

kepenti-

ngan, perselisihan pemutusan hubu-

Alternatif

Penyelesaian

Sengketa

ngan kerja, atau perselisihan antar

yang berlaku di bidang sengketa

serikat/serikat buruh hanya dalam

bisnis. Karena itu, arbitrase hubu24


ISSN. 2302-6529

ngan Inudstrial sesuai dengan asas

yang disebut arbiter dan para pihak

hukum lex specialis derogat lex gene-

menyatakan akan menaati putusan

rali.

yang diambil oleh arbiter. UndangLembaga arbitrase di Indonesia

Undang Nomor 30 Tahun 1999

bukanlah hal yang baru, tapi sesung-

memberikan defenisi arbitrase adalah

guhnya sudah dikenal sejak lama,

cara

salah satu ketentuan yang merupakan

perdata di luar peradilan umum yang

sumber

dilaksanakannya

didasarkan atas suatu perjanjian

arbitrase sebelum adanya Undang-

arbitrase yang dibuat secara tertulis

Undang Nomor 30 Tahun 1999

oleh para pihak yang bersengketa

adalah ketentuan yang diatur dalam

(Pasal 1 angka 1).

hukum

Pasal 337 Reglement Indonesia yang

penyelesaian

suatu

perkara

Sebagai undang-undang yang

diperbagarui (Het Harzienen Indone-

bersifat

sisisch Reglement, Staatsblad 1941 ;

Nomor 2 Tahun 2004 memberikan

44) atau Pasal 705 Reglemen acara

pengertian arbitrase hubungan indus-

untuk daerah luar Jawa dan Madura

trial yang selanjutnya disebut arbi-

(Rechtsreglement

trase

Buitengewesten,

khusus,

adalah

Undang-Undang

penyelesaian

suatu

Staatcblad 1927 ; 227). Pengaturan

perselisihan kepentingan, dan per-

tentang

selisihan

kelembagaannya

diatur

antar

serikat

pekerja/

dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal

serikat buruh hanya dalam satu

651

Perdara

perusahaan, di luar pengadilan perse-

(Reglement op de Rechtsvordering,

lisihan hubungan industrial melalui

Staatsblad 1847 ; 52) bagi semua

kesepakatan tertulis dari para pihak

golongan penduduk Hindia Belanda.

yang berselisih untuk menyerahkan

Dengan

penyelesaian

Reglement

Acara

diundangkannya

Undang-

perselisihan

kepada

Undang Nomor 33 Tahun 1999 selu-

arbiter yang putusannya mengikat

ruh ketentuan tersebut dinyatakan

para pihak dan bersifat final (Pasal 1

tidak berlaku lagi.

angka 15). Sedangkan arbiter hubu-

Arbitase merupakan penyelesai-

ngan industrial yang selanjutnya

sengketa

pengadilan

disebut arbiter adalah seorang atau

berdasarkan kesepakatan para pihak

lebih yang dipilih oleh para pihak

yang dilakukan oleh pihak ketiga

yang berselisih dari daftar arbiter

an

di

luar

25


yang ditetapkan oleh menteri untuk

sistem mediasi serta hasilnyapun

memberikan

mengenai

final dan binding. Yang dapat disebut

perselisihan kepentingan, dan perse-

dengan perselisihan hubungan indus-

lisihan antar serikat pekerja/serikat

trial sesuai dengan Undang-undang

buruh hanya dalam satu perusahaan

Nomor 2 Tahun 2004 yaitu : perse-

yang

penyelesaiannya

lisihan hak, perselisihan kepentingan,

melalui arbitrase yang putusannya

perselisihan pemutusan hubungan

mengikat para pihak dan bersifat

kerja dan perselisihan antar serikat

final (Pasal 1 angka 16).

pekerja/serikat buruh, hanya dalam

putusan

diserahkan

satu perusahan. PENUTUP PUSTAKA Tata cara penyelesaian hubungan industrial perburuhan Pancasila ada

4

(empat)

macam

proses

penyelesaian antara lain : melalui bipartit, melalui mediasi, melalui konsiliasi dan abitrasi. Bahwa penyelesaian hubungan industrial perburuhan dapat juga diselesaikan dengan

B. Siswanto Sastrohadiwiryo. 2005. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Djumadi. 2004. Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja. Husni, L. 2004. Pengantar Hukum Ketenagakerjan Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta : Raja Grafindo Persada..

26

PERANAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PENYELESAIAN HUBUNGAN

Recommend Documents