x
PERJANJIAN NOMINEE SEBAGAI SARANA PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INTISARI Yosia Hetharie1 dan Taufiq El Rahman2 Permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah masih adanya praktek penguasaan hak milik atas tanah oleh WNA melalui perjanjian nominee dengan menggunakan kedok WNI sehingga seolah-olah tidak melanggar UU. Tindakan ini pun di legalkan oleh notaries/PPAT yang notabene memahami dengan jelas hukum yang berlaku. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan, kekuatan mengikat, dan akibat hukum pelaksanaan perjanjian nominee dalam penguasaan hak milik atas tanah oleh WNA berdasarkan hukum perjanjian Indonesia serta peran dan tanggungjawab notaris/PPAT dalam mengeluarkan akta-akta perjanjian nominee. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang merupakan data sekunder atau disebut penelitian kepustakaan, kemudian untuk menunjang dan melengkapi data sekunder tersebut, maka dilakukan penelitian lapangan yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk laporan deskriptif analitis dengan pengolahan data, baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh dari penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka pada penelitian ini didapatkan bahwa perjanjian nominee dalam hal penguasaan tanah oleh WNA dengan jalan meminjam nama WNI tidak sah sejak awal diadakannya perjanjian ada itikad tidak baik dari para pihak, bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dengan tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan bertentangan dengan Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), dan dipertegas dengan Pasal 26 ayat (1) UUPA. Oleh karena tidak sahnya perjanjian nominee tersebut maka, secara yuridis tidak memiliki kekuatan mengikat artinya konsekuensi yuridis dari adanya perjanjian nominee yang sesungguhnya melanggar UU dan karenanya batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada negara sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA. Peran Notaris/PPAT dalam mengeluarkan akta-akta terkait dengan perjanjian nominee harus tetap berlandaskan kepada aturan yang berlaku. Jika akta yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT merugikan para pihak, maka Notaris/PPAT dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian tersebut. Kata kunci : Penguasaan Hak Milik atas tanah, Perjanjian Nominee.
1 2
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
NOMINEE AGREEMENT AS A MEANS OF TITLE TO LAND TENURE BY FOREIGN CITIZENS BY THE BOOK OF CIVIL LAW ABSTRACT Yosia Hetharie1 and Taufiq El Rahman2 The main issues of concern in this study is still the practice of control of land ownership by foreigners through a nominee agreement by using the guise of citizen so as if it did not violate the Act. This action was legalized by a notary / PPAT that in fact understand clearly applicable law. Therefore, this study aims to analyze the validity, binding strength, and as a result of the implementation of treaty law nominee in the control rights to land by foreigners based on the law of treaties Indonesia as well as the role and responsibilities of a notary / PPAT in issuing deeds nominee agreement. The method used in this thesis is normative empirical research, the research done by examining the legal material which is called the secondary data or library research, and to support and complement the secondary data, the research field located in Yogyakarta. The results of this study manifested in a descriptive report with data processing, whether derived from the research literature and the data obtained from field research, using qualitative methods. Based on the results of research conducted by the author, so in this study showed that the nominee agreement in terms of acquisition of land by foreigners to borrow the citizen name is not valid since the beginning of the holding no bad faith agreement of the parties, contrary to the principle of freedom of contract by not qualify objective the validity of an agreement as provided for in Article 1320 of the Civil Code, and contrary to Article 9, Article 21 paragraph (1), and reaffirmed by Article 26 paragraph (1) BAL. Therefore, not the validity of the nominee agreement, legally do not have binding force means the juridical consequences of their actual nominee agreement violates the law and therefore null and void and the land fell to the state as required in Article 26 paragraph (2) BAL. The role of the Notary/PPAT in issuing deeds relating to a nominee agreement must still be based on the applicable rules. If the deeds issued by the Notary/PPAT detrimental to the party, then the Notary/PPAT can be requested, with overall responsibility for the losses. Keywords: Control Properties on the ground, Nominee Agreement.
1
Law Student of Gadjah Mada University, Yogyakarta.
2
Law Faculty Lecturer of Gadjah Mada University, Yogyakarta.
xi
