Petunjuk Teknis Operasional PNPM-Generasi

DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Petunjuk Teknis Operasional

PNPM-Generasi Sehat dan Cerdas (Versi B)

Tim Koordinasi Pusat PNPM PPK 2008

DAFTAR SINGKATAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 17 18. 19. 20. 21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33 34 35. 36. 37.

BAPDK BLM BPD BTB DOK DEPDIKNAS FK KMS KIA LPM LPD LP2K LSM MAD MDG MI MTs Musdes Musdus PNPM PPK PK P2KP Puskesmas Pustu RAB RPD RFB RT SD SLTP SLT SPC TPK TPMD TK UPK

Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif Bantuan Langsung Masyarakat Badan Perwakilan/Permusyawaran Desa Bantuan Tunai Bersyarat Dana Operasional Kegiatan Departemen Pendidikan Nasional Fasilitator Kecamatan Kartu Menuju Sehat Kesehatan Ibu dan Anak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Laporan Penggunaan Dana Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat Musyawarah Antar Desa Millenium Development Goals Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Tsanawiyah Musyawarah Desa Musyawarah Dusun Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan Pelaksana Kegiatan Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pembantu Rencana Anggaran Biaya Rencana Penggunaan Dana Realialisasi Fisik dan Biaya Rukun Tetangga Sekolah Dasar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Subsidi Langsung Tunai Surat Penetapan Camat Tim Pengelola Kegiatan Tim Pertimbangan Musyawarah Desa Tim Koordinasi Unit Pengelola Keuangan/ Kegiatan

PTO PNPM Generasi (Versi B)

i

DAFTAR ISI

i

DAFTAR SINGKATAN DAFTAR ISI

ii – iv

KODE ETIK KONSULTAN

v

BAB 1. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Tujuan 3. Pengertian Program 4. Sasaran Program 5. Prinsip-Prinsip 5.1. Keberpihakan kepada Orang Miskin 5.2. Keberpihakan kepada perempuan 5.3. Kepedulian kepada masa depan anak-anak 5.4. Transparansi 5.5. Akuntabilitas 5.6. Partisipasi 5.7. Desentralisasi 6. Nilai-nilai 6.1. Kejujuran 6.2. Kesetaraan 6.3. Kerelawanan 6.4. Keadilan 6.5. Keuletan 7. Ukuran Keberhasilan 7.1. Bidang Kesehatan 7.2. Bidang Pendidikan 8. Ketentuan Dasar Program 8.1. Desa Berpartisipasi 8.2. Jenis Kegiatan 8.3. Jenis Kegiatan yang Dilarang 8.4. Prioritas Kegiatan 8.5. Swadaya 8.6. Monitoring Pencapaian desa terhadap Ukuran Keberhasilan 8.7. Sanksi 8.8. Pengelolaan Dana BLM 9. Pendampingan dan Bantuan Teknis 10. Pendanaan 10.1. Dana Bantuan Langsung Masyarakat 10.2. Dana Administrasi-Operasional Kegiatan

1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7


8 8 9 9 9 10

ii

11 11 11 11

BAB 2. PELAKU-PELAKU PROGRAM 1. Pelaku Program di Desa 1.1. Pemerintahan Desa 1.2. Fasilitator Desa/ Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.3. Tim Pertimbangan Musyawarah Desa (TPMD) 1.4. Pelaksana Kegiatan 1.5. Kelompok Ibu-Ibu Sasaran

11 12 12

Pelaku Program di Kecamatan 2.1. Camat 2.2. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) 2.3. Puskesmas 2.4. Cabang Dinas Pendidikan Nasional dan Sekolah 2.5. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 2.6. Kelompok Kerja (Pokja) 2.7. Fasilitator Kecamatan (FK)

13 13 13

3.

Pelaku PPK di Kabupaten 3.1. Bupati 3.2. Tim Koordinasi Kabupaten 3.3. Fasilitator Kabupaten (KM Kab) PNPM Generasi

14 14 14 15

4.

Pelaku PPK di Lainnya

15

2.

13 13 14 14

18 18 18

BAB 3. TAHAPAN KEGIATAN PROGRAM 1. Persiapan dan Sosialisasi 1.1. Pengenalan Kondisi Desa dan Sosialisasi kepada Penyedia Layanan 1.2. Musyawarah Antar Desa Sosialisasi 1.3. Musyawarah Desa Sosialisasi 1.4. Musyawarah Dusun Sosialisasi 1.5. Pemilihan TPMD

19 20 22 23

2.

Perencanaan Kegiatan 2.1. Diskusi Terarah dengan Kelompok Perempuan di Dusun 2.2. Rapat Perumusan Kegiatan 2.3. Musyawarah Antar Desa Alokasi Dana 2.4. Rapat Prioritas Kegiatan 2.5. Musyawarah Desa Penetapan Usulan

24 24 26 27 29 29

3.

Pelaksanaan dan Monitoring 3.1. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 3.2. Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan 3.3. Musyawarah Desa Pertanggungjawaban

30 31 32 35


iii

4.

Penilaian Kegiatan 4.1. Penilaian Capaian Ukuran Keberhasilan 4.2. MAD Informasi Hasil Penilaian Capaian Ukuran Keberhasilan

35 35 36

BAB 4. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN 1. Pemantauan 1.1. Pemantauan Partisipatif Oleh Masyarakat 1.2. Pemantauan oleh Pemerintah yang Berwenang 1.3. Pemantauan oleh Konsultan dan Fasilitator 2. Pelaporan 3. Evaluasi 4. Pengaduan dan Penanganan Masalah

38 38 38 38 38 38 39 40

Lampiran-1: Pemetaan Sosial Kondisi Pendidikan dan Kesehatan

41

Lampiran-2: Pedoman Substansi Pendidikan dan Kesehatan

46

Lampiran-3: Tim Pertimbangan Musyawarah Desa (TPMD)

59

Lampiran-4: Acuan Penyaluran dan Pencairan Dana BLM

65

Lampiran-5: Acuan Pemantauan Melalui Buku KIA, Buku Kupon Pemantauan Kesehatan dan Daftar Hadir Siswa

67

Lampiran-6: Penjelasan Tentang Penilaian Keberhasilan

69

Lampiran-7 :Pelaporan PNPM Generasi

76

Lampiran: Tabel Capaian Minimal Ukuran Keberhasilan Lampiran: Formulir - Formulir


iv

KODE ETIK FASILITATOR DAN KONSULTAN PNPM-GENERASI Kode etik ini adalah nilai-nilai yang digali berdasar pada kesadaran akan tanggungjawab bagi terbentuknya masyarakat yang demokratis, transparan dan berkeadilan; Merupakan prinsip moral yang jika dilanggar tidak hanya berakibat terganggunya tatanan program PNPM tetapi juga berdampak pada kinerja dan profesi konsultan. Untuk mendukung terlaksananya tugas dan tanggung jawab, konsultan dan fasilitator dilarang: a)

Mengambil keputusan, melakukan negosiasi, melakukan kompromi, memberi saran, atau melakukan tindakan apapun yang merugikan masyarakat

b)

Menerima apapun dari pihak manapun dengan tujuan: - Meloloskan proses seleksi desa dan penetapan alokasi dana PNPM; - Mempengaruhi pemilihan jenis kegiatan, lokasi dan spesifikasi kegiatan PNPM dalam proses perencanaan; - Sebagai hadiah, kompensasi, komisi, tanda terima kasih, atau apapun namanya dalam kaitannya dengan profesi sebagai fasilitator.

c)

Bertindak sebagai suplier bahan dan alat, menunjuk salah satu suplier, atau berfungsi sebagai perantara;

d)

Bertindak sebagai juru bayar atau merekayasa pembayaran atau administrasi atas nama UPK, Tim Pengelola Kegiatan, Pelaksana Kegiatan atau kelompok masyarakat;

e)

Membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok;

f)

Meminjam dana PNPM dengan alasan apapun baik atas nama pribadi, keluarga, atau kelompok;

g)

Memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang merugikan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;

h)

Dengan sengaja mengurangi kualitas atau kuantitas pekerjaan;

i)

Dengan sengaja atau tidak sengaja membiarkan, tidak melaporkan, atau menutupi proses penyimpangan yang terjadi.

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik ini akan dilakukan secara menyeluruh dan berjenjang. Setiap pelanggaran terhadap larangan yang tercantum dalam kode etik ini akan berakibat diberikannya sanksi atas profesi dan pemutusan hubungan kerja, dan apabila terdapat bukti yang cukup dapat diteruskan dengan upaya hukum.


v

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk mendorong percepatan penurunan kemiskinan melalui penguatan kembali program-program penanggulangan kemiskinan yang telah ada. Mulai tahun 2007, telah dicanangkan program nasional dalam rangka melanjutkan dan mengembangkan program penanggulangan kemiskinan yang disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri). Melalui PNPM-Mandiri, pemerintah melanjutkan program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan baik seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan pada rumah-tangga miskin merupakan tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Masih tingginya angka mortalitas balita serta rendahnya tingkat penyelesaian pendidikan dasar dan menengah pertama anak-anak dalam rumah tangga miskin, merupakan isu - isu strategis yang sangat berpotensi menghambat upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Tanpa disertai upaya peningkatan kesehatan dan pendidikan, terutama kepada anak-anak generasi mendatang yang hidup dalam setiap rumah-tangga miskin, upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia akan sulit dilakukan. Ditinjau dari sisi kebutuhan masyarakat serta pelayanan pendidikan dan kesehatan di Indonesia, ada beberapa masalah yang perlu menjadi perhatian. Beberapa masalah yang terjadi dari sisi kebutuhan masyarakat adalah sebagai berikut : a. Ketidaktahuan maupun ketidakpedulian rumah tangga miskin terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan mengenyam pendidikan. b. Ketidakmampuan keuangan rumah tangga miskin untuk membiayai perawatan kesehatan maupun menyekolahkan anggota keluarganya. c. Ketidakmampuan keluarga miskin untuk secara konsisten menjaga keberlanjutan perawatan kesehatan dan pendidikan bagi anggota keluarganya. Sedangkan beberapa masalah yang terjadi dari sisi pelayanan adalah: a. Bentuk layanan kesehatan dan pendidikan yang kurang memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat miskin. b. Biaya layanan kesehatan dan pendidikan yang dinilai masyarakat cukup tinggi, terutama bagi keluarga miskin. c. Lokasi layanan kesehatan dan pendidikan yang terlalu jauh dari tempat tinggal keluarga miskin. d. Waktu layanan kesehatan dan pendidikan yang kurang sesuai dengan pola aktivitas anggota keluarga miskin. Berdasarkan permasalahan sebagaimana di atas, menunjukkan bahwa perlu ada upayaupaya strategis untuk mengatasinya. Upaya strategis yang dilakukan agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, yaitu dengan menggunakan pendekatan partisipatif dari masyarakat itu sendiri. Pengalaman dari PPK dan P2KP, menunjukkan bahwa masalah pendidikan dasar dan kesehatan ibu-anak merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin, namun belum dapat dijangkau secara optimal. Karena itu untuk lebih menajamkan PNPM-Mandiri,

PTO PNPM Generasi (versi B)

1

akan dilaksanakan uji coba program khusus bagi peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kesehatan ibu-anak. Melalui ujicoba program khusus ini, dalam jangka panjang diyakini akan mampu mengurangi angka kemiskinan dan mendorong terciptanya generasi yang sehat dan cerdas di Indonesia. Untuk selanjutnya program khusus ini disebut dengan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas atau disingkat PNPM Generasi. Program ini merupakan bagian dari PNPM Mandiri yang direncanakan akan dilakukan sampai dengan tahun 2015. Pendekatan dalam PNPM Generasi dengan menggunakan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat. Artinya bahwa program ini harus berangkat dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan diperuntukkan juga bagi masyarakat. Dibandingkan dengan pendekatan lainnya, pendekatan pemberdayaan masyarakat lebih mampu menjamin efektifitas dan keberlanjutan sebuah program penanggulangan kemiskinan. Sebagai bentuk kesinambungan dari program pemerintah yang telah ada sebelumnya, maka pelaku dan kelembagaan yang telah dibangun melalui PPK atau P2KP akan tetap digunakan dalam program ini.

2. Tujuan Program Tujuan dari program ini adalah: a. Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak-anak balita b. Meningkatnya pendidikan anak-anak usia sekolah hingga tamat Sekolah Dasar (SD/MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP/MTs).

3. Pengertian Program PNPM Generasi adalah program fasilitasi masyarakat dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan – akses pendidikan dasar dan menengah. Sebagai stimulan dalam menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan, program menyediakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Selain itu, perlu difasilitasi juga munculnya pendanaan dari sumber atau potensi yang ada di masyarakat sendiri, pemerintah daerah atau dari kelompok peduli lainnya.

4. Sasaran Program dan Penerima Manfaat Pengertian sasaran program adalah anggota masyarakat yang secara rutin dipantau perkembangan atau perolehan layanan bidang kesehatan ibu-anak dan pendidikan dasar. Dengan demikian, sasaran dari program ini adalah seluruh ibu-ibu yang sedang hamil, ibu menyusui dan bayinya, anak-anak balita, serta anak-anak usia sekolah dasar dan menengah pertama. Penerima manfaat adalah anggota masyarakat yang menerima manfaat secara langsung dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Penerima manfaat Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) diutamakan bagi mereka yang termasuk dalam kelompok rumah tangga miskin dan yang selama ini belum mendapatkan pelayanan kesehatan ibuanak dan pendidikan dasar.

5. Prinsip-prinsip Prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan program meliputi: 5.1. Keberpihakan kepada orang miskin Pengertian prinsip keberpihakan kepada orang miskin adalah orientasi pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, baik dalam proses maupun pemanfaatan harus ditujukan bagi penduduk miskin dan atau anggota masyarakat yang tidak


2

mendapatkan pelayanan secara memadai. Orang miskin harus didorong untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan seluruh kegiatan baik di desa maupun antar desa, termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya. 5.2. Keberpihakan kepada perempuan Pengertian keberpihakan kepada perempuan adalah bahwa program ini memberikan akses atau kesempatan yang luas bagi kaum perempuan, terutama dari kelompok miskin untuk berpartisipasi pada setiap tahapan yang akan dilaksanakan. 5.3. Kepedulian kepada masa depan anak-anak Pengertian prinsip kepedulian kepada masa depan anak-anak adalah bahwa program ini memberikan perhatian yang sangat besar pada kondisi dan masa depan pendidikan dan kesehatan anak-anak bagi perkembangan mereka, terutama sekali mereka yang berasal dari anggota rumah tangga miskin dan yang tidak mendapatkan pelayanan secara memadai. 5.4. Transparansi Transparansi atau keterbukaan adalah seluruh kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas. Masyarakat dan pelaku program yang berdomisili di desa dan kecamatan harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan program serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri. 5.5.

Akuntabilitas Setiap pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat ataupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang disepakati.

5.6. Partisipasi Melalui program ini, masyarakat (termasuk yang selama ini belum mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar) berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, dana maupun barang yang dimilikinya secara sukarela. 5.7. Desentralisasi Pemerintah Lokal bersama masyarakat mempunyai tanggungjawab bersama dalam upaya meningkatkan pendidikan dan kesehatan bagi kelompok penduduk miskin. Masyarakat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas untuk memutuskan dan mengelola kegiatan yang didanai melalui program secara mandiri dan partisipatif. Pemerintah lokal lebih berperan pada upaya memberikan bantuan teknis dan mendorong bagi pengembangan dan keberlanjutannya.

6. Nilai-Nilai Nilai-nilai yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program ini meliputi: 6.1. Kejujuran Setiap proses pengambilan keputusan, pengelolaan dana, dan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan jujur tanpa adanya upaya rekayasa dan manipulasi yang dapat merugikan masyarakat miskin.


3

6.2. Kesetaraan Setiap tahapan program terbuka bagi keterlibatan seluruh warga masyarakat, tanpa membedakan latar belakang, asal-usul, agama, status, jenis kelamin dan lainnya. Semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. 6.3. Kerelawanan Keterlibatan dalam setiap kegiatan, semata-mata dilandaskan pada keikhlasan untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, tanpa mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok. 6.4. Keadilan Setiap keputusan yang diambil harus menekankan asas keadilan yang didasarkan pada kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakat miskin. 6.5. Keuletan Seluruh kegiatan dilandasi oleh semangat kerja keras dan tidak mudah putus asa, untuk membantu masyarakat miskin.

7. Ukuran Keberhasilan Ukuran atau indikator keberhasilan merupakan kondisional yang akan dicapai oleh masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dalam rangka mengikuti program ini. Ukuran keberhasilan ini dimaksudkan agar masyarakat memfokuskan pada pencapaian tujuan program dan tidak hanya melakukan kegiatan pendidikan dan kesehatan secara umum. Ukuran yang digunakan adalah sebagai berikut : 7.1

Bidang Kesehatan, meliputi: a. Setiap ibu hamil diperiksa oleh bidan, minimal 4 kali pemeriksaan selama masa kehamilannya. b. Setiap ibu hamil mendapatkan minimal 90 butir pil Fe (penambah darah) selama masa kehamilannya. c. Setiap proses kelahiran ditangani oleh tenaga bidan atau dokter d. Setiap ibu yang melahirkan dan bayinya mendapatkan perawatan nifas oleh bidan atau dokter, minimal 2 kali perawatan dalam waktu 40 hari setelah proses persalinan. e. Setiap bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi standar secara lengkap f. Setiap bayi usia 12 bulan ke bawah berat badannya ditimbang dan selalu naik pada setiap bulannya ( untuk bayi di bawah usia 6 bulan, berat badannya naik lebih dari 500 g per bulan dan bayi usia 6-12 bulan naik lebih dari 300 g). g. Setiap anak usia 6 bulan sampai 59 bulan mendapatkan Vitamin A, 2 kali dalam setahun h. Setiap anak balita (bawah lima tahun) ditimbang sebulan sekali secara rutin.

7.2 Bidang Pendidikan, meliputi: a. Setiap anak usia sekolah dasar (7 tahun ke atas)1 terdaftar sebagai siswa Sekolah Dasar (SD/MI) b. Tingkat kehadiran setiap siswa SD/MI dalam mengikuti proses belajar mengajar, minimal 85%. 1

Usia sekolah SD menurut DEPDIKNAS adalah 7 sampai 12 tahun


4

c. Setiap anak usia sekolah menengah pertama2 yang sudah lulus SD/MI terdaftar sebagai siswa SMP/MTs d. Tingkat kehadiran setiap siswa SMP/MTs dalam mengikuti proses belajar mengajar, minimal 85%.

8. Ketentuan Dasar Program Ketentuan dasar program merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya untuk melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka upaya pencapaian tujuan program secara lebih terarah. Beberapa ketentuan dasar program sebagai berikut : 8.1. Desa berpartisipasi. Seluruh desa yang ada di kecamatan lokasi PNPM Generasi berhak untuk berpartisipasi dalam program ini. Desa yang berpartisipasi dalam program ini harus membuat pernyataan kesanggupan mengikuti ketentuan yang berlaku dan bersedia menyediakan kader-kader pemberdayaan masyarakat yang secara sukarela akan memfasilitasi pelaksanaan program. Pernyataan kesanggupan tersebut dibuat berdasarkan atas keputusan musyawarah masyarakat. 8.2. Jenis Kegiatan Jenis kegiatan bersifat open menu , artinya terbuka untuk kegiatan apa saja yang yang tidak termasuk dalam daftar larangan dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan program. Berbagai jenis kegiatan yang akan dilakukan, harus dapat meningkatkan jangkauan pelayanan (pendidikan dasar dan kesehatan Ibu – Anak) kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum atau tidak memanfaatkan dan mendorong kepada pencapaian ukuran keberhasilan. Kunci keberhasilan desa dalam PNPM Generasi adalah membuat kegiatan yang terfokus dan mendukung kepada anggota masyarakat yang tidak mendapatkan layanan kesehatan secara langsung dan mereka yang tidak dapat sekolah. Dibawah ini adalah contoh-contoh tentang kegiatan kesehatan yang dapat meningkatkan pemeriksaan terhadap ibu hamil, menyusui dan bayinya, pemberian imunisasi dan penimbangan terhadap balita, antara lain: a. Sosialisasi/penyuluhan yang lebih gencar tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak, khususnya kepada sasaran program yang selama ini tidak atau belum mendapatkan pelayanan kesehatan ibu-anak. b. Mengorganisir kelompok ibu-ibu peduli masalah kesehatan. c. Subsidi biaya transportasi kepada bidan atau tenaga kesehatan ke desa dan dusun terpencil atau yang bukan menjadi wilayah kerjanya. d. Subsidi biaya transportasi masyarakat menuju fasilitas kesehatan/ penyediaan angkutan perdesaan. e. Kerjasama penanganan kelahiran oleh Bidan dengan dukun bayi. f. Penyediaan tempat tinggal kepada bidan atau penyediaan ruangan dekat tempat pelayanan kesehatan (puskesmas, polindes) bagi ibu hamil tua yang mendekati tanggal kehamilannya. g. Pemberian makanan tambahan kepada balita dan ibu hamil. h. Dukungan dana bagi para kader penggerak posyandu. 2

Usia sekolah SMP menurut DEPDIKNAS adalah 13 sampai 15 tahun


5

i.

Mengadakan perjanjian kerjasama dengan LSM atau tenaga kesehatan swasta untuk memberikan paket layanan ke desa.

Sedangkan beberapa contoh kegiatan pendidikan yang dapat mendorong anak mau sekolah dan rajin mengikuti pelajaran, baik di tingkat SD/MI maupun SMP/MTS, antara lain: a. Sosialisasi atau penyuluhan secara intensif (gencar) tentang pentingnya pendidikan, khususnya kepada orang tua yang mempunyai anak tidak sekolah. b. Subsidi untuk transportasi siswa ke sekolah c. Pemeriksaan masalah kesehatan para siswa d. Pemberian makanan tambahan kepada siswa e. Penyediaan seragam, buku-buku pelajaran dan alat tulis sekolah f. Penyediaan beasiswa g. Mengontrak guru h. Pendirian sekolah/ mengembangkan kelas percontohan i. Penyediaan asrama atau tempat tinggal j. Memperbaiki infrastruktur sekolah (menambah atau memperbaiki ruang kelas) k. Memperbaiki infrastruktur menuju ke sekolah Usulan kegiatan pendirian pelayanan pendidikan atau kesehatan yang baru harus sesuai dengan rencana dari instansi pendidikan atau kesehatan di kabupaten/kota. Lebih lanjut tentang jenis kegiatan dapat di lihat pada lampiran 2 PTO ini tentang Pedoman Substansi Pendidikan dan Kesehatan. 8.3. Jenis kegiatan yang dilarang (negative lists). Jenis kegiatan yang tidak boleh dibiayai melalui program adalah: a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik, b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat Ibadah, c. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dll), d. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya, e. Pembiayaan gaji pegawai negeri, f. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja, g. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan dan penjualan barangbarang yang mengandung tembakau, h. Kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi terkait yang mengelola lokasi tersebut, i. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan dan penggunaan terumbu karang, j. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain, k. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai, l. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 Ha, m. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha, n. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 M kubik.


6

8.4. Prioritas Kegiatan Karena sifat dana yang terbatas dan tidak bisa mencukupi semua kebutuhan bidang pendidikan dan kesehatan, maka perlu dibuat prioritas kegiatan. Prioritas kegiatan ini perlu dibuat agar kegiatan yang diusulkan sesuai kebutuhan dan tidak sekedar bagi rata sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama orang miskin. Prioritas kegiatan dibuat berdasarkan atas persoalan/masalah pendidikan dan kesehatan yang sedang terjadi (misalnya kasus bayi atau balita dengan gizi buruk) dan yang paling memungkinkan dapat memenuhi atau meningkatkan capaian ukuran keberhasilan. Anggota masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan harus mendapat prioritas untuk ditangani melalui program ini. Kategori anggota masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan meliputi: 1. 2. 3. 4. 5.

Anak usia SD atau SMP yang belum sekolah Anak usia SD atau SMP yang putus sekolah Anak usia SD atau SMP yang terancam putus sekolah Bayi atau Balita yang jarang dibawa ke posyandu Bayi atau Balita yang berat badanya masih di bawah garis merah (gizi buruk atau gizi kurang) pada Kartu Menuju Sehat (KMS). 6. Ibu hamil yang jarang periksa ke bidan atau dokter Untuk menangani mereka yang masuk kategori belum mendapatkan pelayanan, maka setiap desa harus menyediakan alokasi dana khusus dari BLM desanya. Karena tingkat akses mendapatkan pelayanan yang berbeda antara daerah Jawa dan Luar Jawa, maka dibedakan alokasi dana khusus untuk membiayai kegiatan bagi anggota masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan. Untuk wilayah Jawa yang relatif akses mendapatkan pelayanan lebih mudah maka alokasi khusus dananya minimal 10% dari alokasi dana BLM Desa. Sedangkan untuk wilayah luar Jawa yang relatif lebih sulit akses mendapatkan pelayanan, maka alokasi dana khususnya minimal 25% dari alokasi dana BLM desa. 8.5. Swadaya Dana BLM PNPM Generasi bersifat stimulan dalam rangka peningkatan -akses pendidikan dan kesehatan ibu-anak. Artinya bahwa kegiatan yang akan diadakan masyarakat dalam rangka memenuhi ukuran keberhasilan program tidak semata-mata hanya berasal dari BLM. Kegiatan-kegiatan yang akan diadakan perlu didukung dari swadaya masyarakat, pemerintah daerah atau sumber dana lainnya. Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan ibu-anak. Swadaya masyarakat dan desa merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan. 8.6. Monitoring pencapaian desa terhadap ukuran keberhasilan Monitoring pencapaian desa terhadap ukuran keberhasilan perlu dilakukan secara khusus dalam program ini untuk melihat seberapa jauh tingkat pencapaian masyarakat desa dalam memenuhi seluruh indikator keberhasilan program, baik bidang kesehatan ataupun bidang pendidikan. Proses monitoring ini dilakukan secara rutin setiap bulan selama tahap pelaksanaan kegiatan sampai menjelang dimulainya siklus tahun berikutnya. Monitoring pencapaian ukuran keberhasilan dilakukan dengan melihat seberapa besar perolehan layanan pendidikan dasar atau kesehatan ibu-anak


7

dari seluruh sasaran program di desa. (Penjelasan lebih lanjut lihat Lampiran 6 PTO tentang Penilaian Keberhasilan) 8.7. Sanksi Sanksi adalah bentuk peraturan terhadap pelanggaran ketentuan atau kesepakatan yang telah dibuat untuk pelaksanaan program. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan. Sanksi dapat berupa: a. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan. b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, c. Sanksi program adalah pemberhentian bantuan program apabila kecamatan dan desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola program dengan baik, seperti: menyalahi prinsip-prinsip dan ketentuan, menyalahgunakan dana atau wewenang. Kecamatan atau desa tersebut akan dapat ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung, atau tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya. 8.8. Pengelolaan Dana BLM Dalam pelaksanaan kegiatan di desa, ada dua jenis pengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yaitu: (1). Pengelolaan dana langsung oleh Pelaksana Kegiatan dan (2). Pengelolaan dana melalui kelompok kerja (pokja). Pengelolaan langsung oleh Pelaksana Kegiatan berlaku untuk kegiatan yang langsung digunakan sekaligus, seperti: pengadaan sarana pendidikan-kesehatan atau kegiatan yang dikerjakan dalam jangka waktu yang relatif pendek, seperti: pembangunan prasarana. Pengelolaan dana untuk kegiatan ini, dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan langsung ke kas Pelaksana Kegiatan. Sedangkan pengelolaan dana melalui pokja adalah untuk kegiatan yang tidak langsung dilaksanakan sekaligus, tetapi dilaksanakan secara berkali-kali secara rutin (atau yang bersifat multiyears), seperti: kegiatan beasiswa, transportasi bidan, transportasi untuk sasaran program (ibu hamil, ibu dengan bayi/balita) ke tempat pelayanan kesehatan, honor guru tidak tetap (guru honorer), pemberian makanan tambahan (PMT) dan lain-lain. Untuk kegiatan seperti ini, penyaluran dana tidak lansung diberikan sekaligus kepada pemanfaat, tetapi diberikan secara rutin (biasanya sebulan sekali) sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya. Proses pencairan dananya, dari rekening kolektif UPK langsung ke rekening pokja. Rekening pokja ada di tingkat kecamatan dan dapat dibuka untuk beberapa kegiatan dengan spesimen tanda tangan dari UPK, perwakilan pokja, FK (selama masih ada program), dan atau wakil masyarakat yang dipilih dalam musyawarah antar desa. Pengelolaan dana langsung oleh Pelaksana Kegiatan atau yang melalui pokja harus dilakukan secara transparan dan ada laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam rapat bulanan pelaku desa, serta ditempel di papan informasi.


8

9 Pendampingan dan Bantuan Teknis Untuk pendampingan pelaksanaan di tingkat masyarakat akan dilakukan oleh FD/KPMD atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Di tingkat desa, juga dibentuk Tim Pertimbangan Musyawarah Desa (TPMD) atau sebelumnya disebut Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai penggerak pencapaian ukuran keberhasilan. Progam juga menyediakan tenaga bantuan teknis, yaitu: 2 Fasilitator untuk setiap kecamatan yang bersama-sama instansi terkait (Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan) akan memfasilitasi proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar hasil kegiatan bermutu baik. Dalam PNPM Generasi dimungkinkan adanya jenis kegiatan yang bersifat infrastruktur atau prasarana sarana perdesaan, maka salah satu fasilitator diutamakan dari pendidikan teknik sipil. Fasilitator Kecamatan diadakan melalui proses seleksi untuk mendapatkan tenaga yang bermutu baik di bidang pemberdayaan masyarakat.

10 Pendanaan 10.1 Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana BLM merupakan stimulan bagi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan program. Setiap kecamatan lokasi program akan mendapatkan alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui program ini. Besar dana untuk setiap kecamatan ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk. Dana BLM ini, selanjutnya dialokasikan ke desa-desa berdasarkan jumlah sasaran program. Untuk setiap desa di kecamatan lokasi program akan mendapat alokasi dana BLM, yang ditetapkan oleh forum Musyawarah Antar Desa (MAD). Alokasi dana BLM untuk masing-masing desa ditetapkan berdasarkan jumlah sasaran program dan tingkat kesulitan memperoleh layanan yang ada didesa tersebut. Cara perhitungan alokasi BLM untuk masing-masing desa sebagaimana rumus dibawah. Berdasarkan tingkat kesulitan akses, ada dua kategori desa (dengan kode angka) , yaitu: (1) Desa normal, jika didalam desa ada bidan desa/ puskesmas/ puskesmas pembantu (pustu) dan ada SMP/MTs. Meskipun tidak ada tempat layanan di desa, tetapi jika jarak terdekat menuju bidan/puskesmas/ puskesmas pembantu dan SMP/MTs yang ada di desa lain kurang dari 5 KM, maka desa tersebut masih masuk dalam kategori desa normal. (1,5) Desa sulit, jika di desa tidak ada bidan desa/ puskesmas/pustu atau tudak ada SMP/MTs dan jarak menuju tempat layanan lebih dari 5 KM. Untuk lokasi sulit, maka perhitungan jumlah sasaran program untuk kepentingan pembagian dana dikalikan 1,5. Rumus alokasi dana desa sebagai berikut : Jumlah (A0+A1+A2+A3+PIH desa) x tingkat akses desa X Dana BLM Kec Total jumlah {(A0+A1+A2+A3+PIH desa) x tingkat akses desa} di kecamatan

Keterangan: Tingkat akses desa sulit=1,5 Tingkat akses desa normal = 1 A0 = jumlah bayi/ anak usia < 12 bln A1 = jumlah anak usia 12 bulan s/d 59 bln


9

A2 = jumlah anak usia sekolah SD (6 th s/d 12 th ) A3 = jumlah anak usia sekolah SMP/MTS (13 th s/d 15 th) PIH = perkiraan jumlah ibu hamil diasumsikan sama dengan A0 10.2 Dana Administrasi-Operasional Kegiatan Untuk kelancaran pengelolaan kegiatan, program menyediakan dana stimulan untuk administrasi dan operasional kegiatan. Pada tahap perencanaan, disediakan Dana Operasional Kegiatan (DOK) yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan tahapan perencanaan kegiatan di tingkat kecamatan dan desa serta subsidi operasional dan transportasi bagi FD/KPMD, tim kerja TPMD. Sedangkan pada tahap pelaksanaan kegiatan, disediakan dana untuk administrasi dan operasional kegiatan bagi setiap desa yang besarnya 4% dari total dana BLM yang diterima desa. Penggunaan dana ini untuk administrasi dan operasional kegiatan (seperti: penyelenggaraan rapat rutin pelaku desa, rapat rutin kelompok ibu-ibu sasaran, foto copy formulir-formulir yang diperlukan, transportasi pencairan dana ke kecamatan, dll) di tingkat desa yang diadministrasikan oleh Pelaksana Kegiatan (PK). Untuk administrasi dan operasional di tingkat kecamatan disediakan 1% dari total dana BLM di kecamatan. Dana 1% untuk administrasi dan operasional kegiatan di tingkat kecamatan (seperti: foto copy proposal dari desa-desa, dokumen pencairan dan penyaluran dana BLM, kegiatan kunjungan antar desa, foto copy daftar hadir siswa terutama tingkat SMP untuk keperluan monitoring, honor pengurus, dll) dikelola dan diadministrasikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK).


10

BAB 2 PELAKU-PELAKU PROGRAM

Masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pelaku utama program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai fasilitator, pendamping, pembimbing dan pembina agar tujuan dapat dicapai dan prinsip-prinsip, kebijakan serta mekanisme program dapat dilaksanakan secara benar dan konsisiten.

1. Pelaku Program di Desa Pelaku program di desa meliputi : 1.1. Pemerintahan Desa Peran Pemerintahan desa, dalam hal ini adalah Kepala Desa dan perangkatnya serta Badan Perwakilan/Permusyawaratan desa (BPD) adalah menandatangani pernyataan kesanggupan desa untuk berpartisipasi dalam program dan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah-musyawarah di tingkat desa. 1.2. Fasilitator Desa/ Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (FD/KPMD) FD atau KPMD adalah warga masyarakat yang bersedia dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Desa untuk memfasilitasi masyarakat melaksanakan tahapan proses program di tingkat desa sejak proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pelestarian kegiatan. Setiap desa memilih dan menetapkan 2 FD/KPMD, dengan minimal 1 dari FD/KPMD tersebut adalah perempuan atau diperbolehkan juga keduanya adalah perempuan. Kader-kader kesehatan, kader posyandu yang masih aktif di desa dapat dipilih menjadi FD/KPMD. Untuk memfasilitasi masyarakat dibutuhkan orang-orang yang mampu dan mau meluangkan waktu yang cukup, karena itu para penyedia layanan seperti bidan desa, kepala sekolah, kepala desa tidak dapat dipilih sebagai FD/KPMD. Untuk membantu FD/KPMD dalam menyebarluaskan informasi program dan membantu memfasilitasi pertemuan ditingkat dusun dan kelompok maka di setiap dusun perlu membentuk beberapa orang kader masyarakat (kader dusun). Untuk itu aspek kerelawanan, mau meluangkan waktu, kejujuran diharapkan ada pada diri para kader masyarakat. 1.3. Tim Pertimbangan Musyawarah Desa (TPMD) TPMD dibentuk dan dipercaya untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada musyawarah desa dalam menetapkan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan dalam PNPM Generasi. Jumlah anggota TPMD sebanyak 11 orang. Dari sebelas orang anggota yang dipilih dengan komposisi minimal adalah 6 orang perempuan. Pelakupelaku program di tingkat desa dapat menjadi anggota tim ini, kecuali aparat pemerintah desa (Kepala Desa atau perangkat desa dan pasangannya). Anggota tim ini dipilih secara berjenjang mulai dari tingkat dusun atau RT oleh masyarakat dan di tingkat desa oleh para calon dari wakil dusun itu sendiri. Kelompok ini akan mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa.


11

Tugas TPMD secara umum adalah: a. Membentuk Tim Kerja yang bertugas untuk penyusunan usulan dan monitoring. b. Melakukan rapat untuk merumuskan kegiatan yang dapat membantu meningkatkan kondisi pendidikan dasar dan kesehatan ibu dan anak di masyarakatnya c. Melakukan rapat untuk menyusun prioritas kegiatan dan membuat rekomendasi kepada musyawarah desa tentang jenis kegiatan yang akan dikerjakan dan didanai melalui swadaya, BLM, atau sumber dana lainnya, d. Melakukan rapat evaluasi terhadap pencapaian ukuran keberhasilan secara rutin setiap bulan sekali Dalam TPMD, selanjutnya dipilih diantara mereka 3 orang sebagai Tim Kerja untuk penyusunan usulan dan monitoring. Tugas Tim Kerja untuk penyusunan usulan dan monitoring sebagai berikut : a. Bersama FD/KPMD, mencocokkan gagasan-gagasan kegiatan hasil diskusi terarah dengan ukuran keberhasilan, sebagai bahan rapat perumusan gagasan. b. Bersama FD/KPMD mendokumentasikan hasil rapat perumusan gagasan sebagai bahan untuk MAD Alokasi Dana dan Lokarya dengan penyedia layanan. c. Bersama FD/KPMD mendokumentasikan hasil MAD Alokasi Dana dan lokakarya dengan penyedia layanan sebagai bahan untuk rapat prioritas usulan. d. Bersama FD/KPMD menulis proposal atau usulan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa e. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dan perolehan layanan kegiatan dari sasaran program f. Mendorong atau menggerakkan masyarakat untuk mencapai seluruh ukuran keberhasilan g. Melakukan audit antar desa setiap 3 bulan sekali Lebih lanjut mengenai tim ini lihat lampiran 3 PTO tentang TPMD. 1.4. Pelaksana Kegiatan (PK) . Pelaksana Kegiatan adalah tim yang akan melaksanakan kegiatan yang telah diputuskan musyawarah desa untuk dikerjakan atau didanai melalui program. Anggota Pelaksana Kegiatan berasal dari warga masyarakat yang dipilih dan ditetapkan oleh forum Musyawarah Desa. Anggota TPMD dan aparat pemerintah desa tidak dapat dipilih menjadi pelaksana kegiatan. Pelaksana Kegiatan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Minimal dua dari ketiga posisi tersebut diperankan oleh perempuan. Tugas pelaksana kegiatan adalah mengadministrasikan, mengelola keuangan, pengadaan bahan-bahan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didanai atau dikerjakan oleh program. Ketua pelaksana kegiatan sebagai penanggung jawab atau sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan di desa. Sedangkan sekretaris dan Bendahara sebagai pengelola administrasi dan keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, pelaksana kegiatan bertanggungjawab kepada musyawarah desa. 1.5. Kelompok Ibu-Ibu Sasaran Kelompok Ibu-ibu sasaran program adalah kelompok yang dibentuk dengan mengumpulkan seluruh ibu yang menjadi sasaran program terutama bagi mereka yang sedang hamil,dan yang memiliki anak balita. Pembentukan kelompok tergantung dari jumlah sasaran yang ada serta kondisi dari lokasi masing-masing, bisa dibentuk ditingkat RT/RW, dusun atau desa. Kelompok ini harus difasilitasi agar terjadi


12

pertemuan rutin pada setiap bulannya dan memilih diantara anggotanya yang menjadi ketua atau koordinator kelompok. Fungsi kelompok ini adalah untuk forum diskusi berbagai permasalahan yang dialami atau berbagi pengalaman diantara anggotaanggotanya, juga sebagai tempat untuk pengumpulan kupon bukti layanan yang diperoleh. Penting untuk diperhatikan, bahwa anggota masyarakat yang tidak atau belum mendapatkan pelayanan harus diikutkan dalam kelompok ini. Jika sudah ada kelompok posyandu dan ada aktivitasnya secara rutin, maka tidak perlu membentuk kelompok baru.

2. Pelaku program di Kecamatan Pelaku program di tingkat kecamatan meliputi: 2.1. Camat Camat berperan sebagai pembina pelaksanaan program di wilayah kecamatan. Camat juga berperan dalam memfasilitasi koordinasi antara masyarakat desa dengan Puskesmas dan cabang Dinas Pendidikan Nasional (Dinas Diknas) di wilayahnya. Camat beserta aparatnya juga berperan memfasilitasi penyelenggaraan proses musyawarah antar desa (MAD). 2.2. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) PjOK adalah seorang Kasi pemberdayaan masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Bupati dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan di kecamatan. 2.3. Puskesmas Kepala Puskesmas atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten berperan sebagai pembina pelaksanaan program di wilayah cakupan pelayanan Puskesmas itu berada. Tugas Puskesmas (terutama para bidan desa) adalah memberi masukan dan memfasilitasi kegiatan bidang kesehatan, seperti: kegiatan posyandu, penyuluhan masalah kesehatan, pengadaan bidan jika dibutuhkan masyarakat, serta memberikan fasilitasi lainnya yang mendukung program. Dalam program ini, puskesmas berkoordinasi dengan fasilitator. 2.4. Cabang Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) dan sekolah Kepala cabang Dinas pendidikan kecamatan atas nama Dinas Kabupaten berperan sebagai pembina pelaksanaan program dalam bidang pendidikan dasar di wilayah cakupan cabang dinas itu berada. Tugas Cabang Dinas Pendidikan termasuk pihak sekolah adalah memberi masukan dan memfasilitasi kegiatan dalam pengadaan guruguru atau fasilitas pendukung pendidikan dasar lainnya, apabila dibutuhkan oleh masyarakat, serta memberikan fasilitasi lainnya yang mendukung program. Khusus untuk pihak sekolah, pengisian daftar hadir siswa secara harian menjadi sebuah kewajiban yang harus diisi. Dalam program ini, cabang dinas Diknas dan sekolah berkoordinasi dengan fasilitator. 2.5. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan PNPM Generasi di tingkat antar desa termasuk mengkoordinasikan pertemuanpertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa. UPK PTO PNPM Generasi (versi B)

13

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang sudah ada dapat ditetapkan sebagai unit pengelola administrasi keuangan dan operasional pelaksanaan PNPM Generasi di tingkat antar desa. 2.6. Kelompok Kerja (Pokja) Pokja dibentuk untuk mengelola dana untuk kegiatan yang tidak langsung dilaksanakan sekaligus, tetapi dilaksanakan berkali-kali secara rutin (atau yang bersifat multiyears), Dalam program ini, dapat dibentuk beberapa Pokja, seperti: a. Pokja Pendidikan Dasar, untuk kegiatan seperti: beasiswa anak SD & SMP, bantuan transportasi anak sekolah. b. Pokja Kesehatan Ibu-Anak, untuk kegiatan seperti: bantuan transportasi ibu hamil dan bayinya menuju tempat layanan, pemberian makanan tambahan untuk bayi atau balita gizi buruk/ kurang dan ibu hamil. c. Pokja Dukungan Layanan dan penyuluhan, untuk kegiatan honor atau transportasi guru tidak tetap (guru honorer), transportasi bidan dan penyuluhan pendidikan atau kesehatan. Pembentukan Pokja dilakukan dengan memperhatikan jenis-jenis kegiatan yang diusulkan dari desa-desa. Kegiatan dari desa-desa yang sejenis atau relevan dijadikan satu Pokja sebagaimana di atas. Jenis pokja dan pengurus yang akan ditetapkan dibahas dan dipilih pada saat Musyawarah Antar Desa. Masing-masing Pokja, minimal terdiri dari 3 orang yang berasal dari unsur: TPMD, FD/ KPMD, Komite Sekolah, Kader Kesehatan (Kader Posyandu), Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan. Tugas pokok Pokja adalah mencairkan dana BLM dari rekening kolektif UPK dan menyalurkan ke Pelaksana Kegiatan di desa-desa. Untuk kepentingan pencairan dana, maka masingmasing pokja dapat membuka rekening dengan spesimen tanda tangan: wakil pokja, UPK, FK (selama masih program) dan/atau tokoh masyarakat yang dipilih di MAD. Rekening pokja disimpan di kantor UPK. 2.7. Fasilitator Kecamatan (FK) FK merupakan pendamping masyarakat yang bertugas memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan setiap tahapan program mulai dari tahap sosialisasi, pelatihan, pemetaan sosial, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. FK juga berperan dalam membimbing FD/KPMD, Kader Dusun atau pelaku-pelaku program di tingkat desa dan kecamatan. Dalam melakukan tugasnya FK selalu berkoordinasi dengan pelaku-pelaku program lainnya di tingkat kecamatan dan kabupaten. Setiap kecamatan akan ditempatkan 2 orang FK, dengan salah satunya diutamakan berlatar belakang pendidikan teknik sipil, yang jika ada kegiatan infrastruktur perdesaan menjadi tugas dan tanggungjawabnya untuk memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis.

3. Pelaku Program di Kabupaten Pelaku program di Kabupaten meliputi: 3.1. Bupati Bupati merupakan pembina Tim Koordinasi Kabupaten dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program di tingkat kabupaten. 3.2. Tim Koordinasi Kabupaten Tim koordinasi Kabupaten dibentuk oleh Bupati dan beranggotakan PMD/BPM, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Diknas, serta instansi lain yang dipandang perlu. PTO PNPM Generasi (versi B)

14

Tugas tim koordinasi adalah membina pengembangan peran serta masyarakat, membina administrasi kegiatan, serta mengkoordinir antar instansi terkait di kabupaten. Tim Koordinasi kabupaten dalam program ini adalah TK-PNPM Mandiri Kabupaten. Selain itu, Tim Koordinasi Kabupaten juga bertugas menyerap aspirasi dan menindaklanjuti keluhan dari masyarakat terhadap bentuk pelayanan bidang pendidikan dasar dan kesehatan yang terjadi di tingkat masyarakat. Tim koordinasi kabupaten harus memastikan bahwa apa yang telah menjadi kewajiban mereka untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat tidak dibatalkan, karena adanya program ini. 3.3. Fasilitator Kabupaten Fasilitator Kabupaten PNPM Generasi merupakan tenaga bantuan teknis untuk memfasilitasi dan membantu Tim Koordinasi Kabupaten dalam mengkoordinasikan, mengembangkan, dan melestarikan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh program. Selain itu, Fasilitator Kabupaten juga melakukan supervisi dan memantau kegiatan di kecamatan dan desa.

4. Pelaku program lainnya Pelaku program lainnya terdiri dari pelaku-pelaku di tingkat provinsi dan nasional baik dari pemerintah maupun konsultan. Tugas dan tanggung jawab pelaku lainnya akan dituangkan dalam dokumen lainnya.


15

Bagan 1 STRUKTUR ORGANISASI PNPM GENERASI

Jalur Struktural (Pemerintah)

Tingkat Nasional

Tingkat Provinsi

Tingkat Kabupaten

Tingkat Kecamatan

Jalur Fungsional (Konsultan)

Tim Pengendali PNPM Tim Koordinasi PNPM-Mandiri Nasional

KM Nas PNPM Mandiri Perdesaan KM Prov PNPM-Mandiri Perdesaan

Gubernur Tim Koordinasi PNPM-Mandiri Provinsi

Fasilitator Kabupaten PNPM Generasi

Bupati Tim Koordinasi PNPM –Mandiri Kabupaten

FK PNPM Generasi

Camat PjOK TPMD (Tim Kerja)

Tingkat Desa

Kepala Desa

Klpk. Sasaran


FD/ KPMD Kader Dusun

Pelaksana Kegiatan

Klpk. Sasaran

Klpk. Sasaran

16

ALUR TAHAPAN PROGRAM PNPM GENERASI Kecamatan

MAD Sos

Pelatihan FD/KPMD -1

Musdes Sosialisasi

Musdus Sosialisasi

Pelatihan TPMD -1

Pelatihan: * TPMD- 2 * FD - 2 * PK- UPK

MAD Alokasi Dana & Lokakarya

Rapat Perumusan Kegiatan

Diskusi Terarah Klpk Perempuan

Tahapan Persiapan dan Sosialisasi PTO PNPM Generasi (versi B)

Rapat Prioritas Kegiatan

Penulisan Proposal & RAB

Pembentukan kelompok ibu-ibu sasaran

Tahapan Perencanaan

Penilaian Kegiatan Sementara

Musdes Penetapan Kegiatan

Rapat Persiapan Pelaksana an

Penilaian Akhir Kegiatan

Musdes Ptgjwbn

1. Pelaksanaan Kegiatan 2. Monitoring rutin (bulanan) 3. Rapat bulanan Pelaku desa 4. Pertemuan bulanan klpk ibu-ibu sasaran 5. Kunjungan Pemeriksaan Antar Desa

Tahapan Pelaksanaan dan Monitoring 17

MAD Informasi Hasil Penilaian

Desa

Dusun

Tahapan Penilaian

BAB 3 TAHAPAN KEGIATAN PROGRAM Tahapan Kegiatan dalam PNPM Generasi dibagi dalam empat tahapan yaitu tahapan persiapan dan sosialisasi, tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan monitoring serta tahapan penilaian. Untuk lokasi tahun berikutnya, tahapan persiapan, sosialisasi dan perencanaan dilakukan secara beriringan dengan tahapan pelaksanaan dan monitoring tahun sebelumnya.

1. Persiapan dan Sosialisasi Tahapan persiapan dan sosialisasi dimulai dari pengenalan kondisi desa sampai dengan musyawarah dusun sosialisasi. 1.1. Pengenalan kondisi desa dan sosialisasi kepada penyedia layanan Langkah pertama yang harus dilakukan dalam memfasilitasi tahapan program ini adalah pengenalan kondisi desa yang berkaitan dengan program. Pengenalan kondisi desa dilakukan dengan: 1. Menginventarisasi data kependudukan. 2. Mengidentifikasi sarana prasarana pendidikan (SD/MI,SMP/MTs, Sekolah Terbuka yang setara SD/SMP, paket A, paket B, dan lain-lain). 3. Mengidentifikasi sarana prasarana pelayanan kesehatan, seperti; Posyandu, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan Puskesmas Pembantu (Pustu) serta kader-kader kesehatan atau kader posyandu yang ada di desa-desa. 4. Menginventarisasi program-program pendidikan/kesehatan yang telah atau sedang berjalan di desa/kecamatan. 5. Jarak rata-rata pusat dusun ke SD/MI yang ada di desa/dusun tersebut. 6. Jarak rata-rata pusat dusun ke SMP/MTs terdekat yang melayani masyarakat desa tersebut. 7. Ada atau tidak ada bidan yang di tugaskan untuk melayani masyarakat desa tersebut. 8. Jarak rata-rata pusat dusun-dusun ke Puskesmas atau Pustu (yang terdekat dengan desa). Hasil dari orientasi kondisi desa dicatat sebagai data-data yang selanjutnya diolah menjadi sebuah profil desa dan kecamatan secara sederhana yang dapat menggambarkan tentang keberadaan dan kondisi tempat-tempat pelayanan pendidikan dan kesehatan di kecamatan dan desa. Disamping itu, dalam orientasi ini juga merupakan wahana untuk memahami aspek sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Profil sederhana ini, selanjutnya merupakan bahan dasar bagi fasilitator untuk memfasilitasi tahapan-tahapan kegiatan selanjutnya. Selama masa pengenalan, sekaligus harus dijadikan sebagai ajang untuk mensosialisasikan program kepada para penyedia layanan pendidikan (sekolah, komite sekolah, guru, dll) dan kesehatan (Puskesmas, Posyandu, Polindes, bidan desa, dokter, dll) yang ada di kecamatan dan desa. Hal lain yang perlu disampaikan adalah fungsi dan peran penyedia layanan dalam program ini. Proses sosialisasi kepada penyedia layanan dilakukan dengan mendatangi dan menjelaskan kepada para penyedia layanan (sekolah, puskesmas, bidan desa) dan dilanjutkan dengan mengundang mereka untuk mendapatkan penjelasan di kecamatan/desa. Hasil yang diharapkan dalam tahap pengenalan kondisi desa adalah terisinya form 1 tentang data spesifik sekolah dan form 5 tentang data dasar kependudukan. Dalam form


18

5 ini, kolom tentang jumlah KK miskin dan kolom jumlah anak berdasarkan umur (A0,A1, A2, dan A3) tidak perlu diisi. Kolom ini diisi setelah proses pemetaan sosial. UNTUK LOKASI TAHUN BERIKUTNYA Tahap pengenalan kondisi desa bagi lokasi tahun berikutnya dilakukan dengan memperbaiki data-data tentang keberadaan tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak dan rata-rata jarak tempuh dari desa menuju tempat layanan, keberadaan sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan rata-rata jarak tempuh dari desa menuju sekolah sesuai keadaan yang ada. 1.2.

Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD Sosialisasi)

MAD Sosialisasi adalah pertemuan antar desa untuk mensosialisasikan PNPM Generasi dan mensosialisasikan hasil orientasi kondisi desa dan kecamatan. INPUT Peserta

Fasilitator Pendanaan Materi

Uraian Minimal 6 orang perwakilan desa, yang terdiri dari: Kepala Desa, wakil BPD, 4 wakil masyarakat (3 diantara 6 wakil desa adalah perempuan). Untuk lokasi tahun berikutnya meliputi: 6 orang wakil masing-masing desa terdiri atas: kepala desa, 2 FD/KPMD dan 3 anggota dari TPMD (minimal 3 orang dari 6 wakil desa adalah kaum perempuan), jika mereka masih ada. Perwakilan-perwakilan dari puskesmas, cabang dinas pendidikan Anggota masyarakat lainnya yang berminat FK dan PjOK DOK Perencanaan Swadaya Hasil rekapitulasi perhitungan sementara perolehan layanan pendidikan dan kesehatan Bahan sosialisasi PNPM Generasi ( infokit, leaflet, poster, spanduk) Kertas plano untuk menjelaskan tentang konsepsi PNPM Generasi, seperti: tujuan, prinsip, sasaran, ukuran keberhasilan, alur program. Daftar alokasi DOK Perencanaan.

PROSES

Uraian Mensosialisasikan kebijakan/ ketentuan untuk pelaksanaan program meliputi: pengertian, tujuan, sasaran, indikator keberhasilan dan Ketentuan/ kebijakan program, serta bagaimana cara kerja program. Menyusun penggunaan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan Mensepakati jadwal musdes sosialisasi di masing-masing desa. Untuk lokasi tahun berikutnya ditambahkan dengan: menyampaikan hasil perhitungan penilaian sementara pada tahun sebelumnya, melakukan evaluasi Kinerja UPK selama tahun sebelumnya dan mensepakati sanksi yang akan diterapkan


19

OUTPUT

Uraian Berita Acara Hasil MAD Sosialisasi (Form 3) yang memuat keputusan-keputusan yang dihasilkan. Dokumen rencana penggunaan DOK Perencanaan dan DOK Pelatihan Jadwal Musdes Sosialisasi untuk seluruh desa

1.3.

Musyawarah Desa Sosialisasi (Musdes Sosialisasi)

Musdes Sosialisasi adalah pertemuan terbuka bagi masyarakat mensosialisakan kebijakan program dan hasil MAD Sosialisasi. INPUT

di desa untuk

Uraian

Peserta

Terbuka bagi seluruh warga desa, perangkat desa dan lembaga yg ada di desa seperti unsur dari: PKK, BPD, LPM atau sebutan lainnya. Dalam musyawarah desa sosialisasi harus mengikutsertakan perempuan dan kelompok masyarakat miskin. Untuk lokasi tahun berikutnya, TPMD, FD/KPMD dan PK yang dipilih pada tahun sebelumnya juga menjadi peserta.

Fasilitator

Fasilitator Kecamatan (FK), PjOK

Pendanaan

Materi

DOK Perencanaan Swadaya Desa/ Masyarakat Berita Acara Hasil MAD Sosialisasi. Dokumen rencana penggunaan DOK Perencanaan dan DOK Pelatihan Bahan sosialisasi PNPM Generasi ( infokit, lembar balik, leaflet, poster, spanduk) Kertas plano untuk menjelaskan tentang konsepsi PNPM Generasi, seperti: tujuan, prinsip, sasaran, ukuran keberhasilan, alur program.

PROSES

Uraian Menyampaikan hasil keputusan MAD Sosialisasi, Untuk lokasi tahun berikutnya ditambahkan dengan: menyampaikan hasil perhitungan penilaian sementara pada tahun sebelumnya. Mensosialisasikan tentang program PNPM Generasi meliputi: pengertian, tujuan, sasaran, indikator keberhasilan dan Ketentuan/ kebijakan program, serta bagaimana cara kerja program. Pembuatan kesepakatan desa untuk berpartisipasi dalam PNPM Generasi. Menyepakati jadwal musyawarah dusun untuk sosialisasi dan penyusunan peta sosial kondisi pendidikan dan kesehatan.


20

PROSES

Uraian Pemilihan 2 orang FD/KPMD. Untuk lokasi tahun berikutnya, dilakukan dengan evaluasi terhadap kinerja FD/ KPMD yang sudah ada. FD yang dinilai baik bisa ditetapkan kembali untuk memfasilitasi tahun berikutnya. Komposisi FD/KPMD tetap 2 orang dengan minimal 1 orang adalah perempuan, atau keduanya perempuan. Pembentukan panitia pemilihan TPMD dan kesepakatan waktu pemilihannya. Untuk lokasi tahun berikutnya dapat dilakukan dengan evaluasi terhadap kinerja TPMD tahun sebelumnya. Anggota TPMD tahun sebelumnya yang dinilai baik bisa ditetapkan lagi sebagai anggota TPMD pada tahun berikutnya. Komposisi TPMD tetap 11 orang dan minimal 6 orang adalah perempuan. Selanjutnya, diantara 11 orang anggota TPMD memilih 3 orang sebagai Tim Kerja Perumusan dan Monitoring. Memilih calon pengurus UPK, bagi lokasi yang belum ada UPK.

OUTPUT

Uraian Surat Pernyataan Kesepakatan Desa untuk berpartisipasi dalam program (Form 2: ditanda tangani) Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Sosialisasi (Form 3) yang memuat keputusan-keputusan yang dihasilkan (Seperti: penetapan 3 orang FD/KPMD, anggota TPMD) Jadwal pemilihan TPMD dan musyawarah dusun

Pelatihan Dasar Fasilitator Desa/ KPMD Fasilitasi langkah-langkah berikutnya akan dilakukan oleh FK bersama-sama para FD/KPMD yang telah dipilih dan ditetapkan. Sebelum memfasilitasi masyarakat, para FD/KPMD tersebut akan mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan FD/KPMD diselenggarakan selama 4 hari dengan pendanaan dari DOK Perencanaan atau DOK Pelatihan. Hasil yang diharapkan dalam pelatihan dasar bagi Fasilitator Desa adalah: • FD/KPMD memahami dan mampu menjelaskan latar belakang, tujuan, prinsip, kebijakan dan tahapan atau mekanisme program. • FD/KPMD memahami dan mampu menjelaskan hubungan atau keterkaitan antara ukuran keberhasilan, penilaian (skoring) dan alokasi dana ke desa. • FD/KPMD memahami dan mampu menjelaskan tugas dan tanggungjawabnya • FD/KPMD memahami dan terampil dalam memfasilitasi pembuatan peta sosial • FD/KPMD terampil dalam melakukan fasilitasi diskusi terarah dan pertemuan masyarakat lainnya. • FD/KPMD terampil memberikan pendampingan kepada masyarakat. • FD/KPMD menguasai administrasi dan pelaporan yang diperlukan • FD/KPMD mampu menyusun rencana kerja fasilitasinya. Lebih lanjut tentang pelatihan FD/KPMD lihat lampiran tentang PelatihanPelatihan dalam PNPM Generasi.


21

1.4.

Musyawarah Dusun (Musdus atau sebutan lainnya) Sosialisasi

Musyawarah dusun sosialisasi adalah pertemuan terbuka bagi anggota masyarakat dusun untuk mensosialisasikan program dan melakukan pemetaan sosial kondisi pendidikan dan kesehatan. Pemetaan sosial dilakukan dengan mengajak peserta musyawarah dusun untuk menggambarkan kondisi pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kondisi anggota masyarakat sasaran program pada sebuah peta. INPUT Peserta

Fasilitator Pendanaan

Materi

Uraian Sebanyak mungkin anggota masyarakat di dusun, terutama masyarakat yang menjadi sasaran program. Untuk lokasi tahun berikutnya, perwakilan dari TPMD dianjurkan untuk mengikuti tahap ini. FD/KPMD dibantu Kader Dusun. DOK Perencanaan (terutama untuk subsidi bahan-bahan pembuatan peta sosial) Swadaya masyarakat/ desa Bahan sosialisasi (lembar balik, leaflet, poster) Berita Acara Hasil Musdes Sosialisasi Peta sosial dusun yang telah dibuat pada siklus sebelumnya (lokasi tahun berikutnya)

PROSES

Uraian Menjelaskan tentang program meliputi: pengertian, tujuan, sasaran, indikator keberhasilan dan Ketentuan/ kebijakan program, serta bagaimana cara kerja program Memilih calon anggota Tim Pertimbangan Musyawarah Desa Penyusunan peta sosial kondisi pendidikan dan kesehatan. Untuk lokasi tahun berikutnya dilakukan dengan meninjau kembali hasil pemetaan sosial tahun sebelumnya, dan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Pembuatan peta sosial atau peninjauan terhadap peta sosial tahun pertama dilakukan dengan: ¾ Mengidentifikasi atau mendata sasaran program, meliputi rumah tangga-rumah tangga yang memiliki ibu hamil, memiliki anak usia balita, memiliki anak usia sekolah dasar (SD/MI), dan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah lanjutan pertama (SMP/MTs). ¾ Mendata rumah tangga yang selama ini tidak atau belum mendapatkan layanan pendidikan dasar (atau yang putus sekolah) dan kesehatan ibu-anak. ¾ Mengidentifikasi atau mendata kondisi dan fasilitas pelayanan pendidikan dasar , kesehatan ibu-anak, baik yang dari pemerintah maupun swasta dan fasilitas umum lainnya. ¾ Menggambarkan apa yang telah diidentifikasikan sebagaimana di atas dalam sebuah peta sosial. Peta ini selanjutnya digunakan sebagai alat/media diskusi terarah untuk menggali gagasan kegiatan dengan kelompok masyarakat. Cara penyusunan peta sosial kondisi pendidikan dan kesehatan sebagaimana pada lampiran 1 tentang Pemetaan Sosial Kondisi Pendidikan dan Kesehatan.


22

PROSES

Uraian ¾ Menggali gagasan dari masyarakat secara umum terhadap program ini.

OUTPUT

Uraian Peta sosial dusun Daftar sasaran Daftar anggota masyarakat yang tidak atau belum mendapatkan layanan Form 5, Data demografi Desa terisi lengkap Berita Acara Hasil Musyawarah Dusun

1.5. Pemilihan Tim Pertimbangan Musyawarah Desa (TPMD) Pemilihan TPMD adalah proses untuk memilih anggota-anggota tim sebagai pengurus atau lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk memberikan pertimbangan kepada forum musyawarah desa dalam pengambilan keputusan tentang PNPM Generasi. Pemilihan anggota tim dengan menggunakan cara pemilihan tidak langsung melalui perwakilan masyarakat, yaitu calon-calon anggota yang telah dipilih di tingkat dusun. Cara pemilihan anggota TPMD, sebagaimana dalam lampiran 3 tentang Tim Pertimbangan Musyawarah Desa. Untuk lokasi tahun berikutnya, TPMD sudah ditetapkan pada saat Musyawarah Desa Sosialisasi. INPUT Peserta Fasilitator Pendanaan Materi

Uraian Calon-calon anggota TPMD yang telah terpilih di tingkat dusun Panitia pemilihan TPMD dan FD/KPMD DOK Perencanaan Swadaya Desa/ Masyarakat Daftar nama calon anggota TPMD hasil pemilihan di tingkat dusun Kertas plano yang telah ditulis tugas dan tanggung jawab TPMD Kriteria-kriteria anggota TPMD yang disepakati di tingkat dusun

PROSES

Uraian Menjelaskan tentang peran, tugas dan tanggung jawab TPMD Menyampaikan kriteria calon anggota tim yang telah dibuat di masing-masing dusun Mensepakati kriteria anggota tim berdasarkan kriteria yang telah disusun di tingkat dusun Menyampaikan tatacara pemilihan anggota TPMD Memilih dan menetapkan anggota tim pertimbangan musyawarah desa. Memilih dan menetapkan 3 orang anggotaTim Kerja Perumusan dan Monitoring.


23

OUTPUT

Uraian Berita Acara Hasil Pemilihan TPMD Daftar anggota TPMD

2. Perencanaan Kegiatan Tahapan perencanaan kegiatan dimulai dengan Diskusi Terarah Kelompok Perempuan sampai dengan Musyawarah Desa Penetapan Usulan. Untuk lokasi tahun berikutnya Perencanaan kegiatan dilakukan beriringan dengan proses pelaksanaan dan pemantauan tahun sebelumnya. Proses monitoring tahun sebelumnya tetap dilanjutkan untuk dibuatkan penilaian akhir untuk melihat berhasil tidaknya desa-desa dalam memenuhi ukuran keberhasilan.

2.1. Diskusi Terarah Kelompok Perempuan Diskusi terarah dengan kelompok perempuan diadakan di tingkat masyarakat dusun melalui RT, RW atau kelompok masyarakat, sebagai media kelompok-kelompok perempuan untuk mendiskusikan atau membahas masalah, potensi, dan kebutuhan bidang kesehatan ibu-anak dan pendidikan dasar dalam upaya memenuhi ukuran keberhasilan program. Diskusi terarah ini dilakukan dengan jumlah orang yang tidak terlalu banyak, idealnya dilakukan antara 15 sampai 20 orang dan tidak perlu melalui pertemuan secara formal. Dalam satu dusun tidak hanya dilakukan diskusi terarah sekali dan dalam satu kelompok saja, tetapi dilakukan beberapa kali dengan kelompok yang berbeda. Diskusi terarah juga perlu dilakukan terhadap rumahtangga yang selama ini belum atau tidak mendapatkan layanan pendidikan dasar atau kesehatan ibu-anak. Hasil yang diharapkan dari diskusi ini berupa gagasan-gagasan kegiatan atau kebutuhan. INPUT Peserta


Uraian Penduduk perempuan di dusun, terutama sekali mereka yang termasuk dalam sasaran program. Dalam diskusi terarah diwajibkan menghadirkan dari mereka yang termasuk kategori tidak mampu dan mereka yang belum mendapatkan layanan. Untuk lokasi tahun berikutnya, dalam tahap ini diharapkan perwakilan dari TPMD (minimal tim kerja) dapat hadir untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. FD/KPMD (dibantu Tim Kerja TPMD untuk lokasi tahun berikutnya) Swadaya masyarakat/desa Peta sosial dusun Daftar sasaran program Daftar anggota masyarakat yang tidak atau belum mendapatkan layanan Bahan sosialisasi (leaflet, lembar balik, poster)


24

PROSES

Uraian Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran program Menjelaskan ukuran keberhasilan sebagai kondisi yang diharapkan agar tercapainya tujuan program Menanyakan kepada peserta diskusi apakah kondisi yang sekarang terjadi sudah seperti kondisi yang diharapkan (sebagaimana ukuran keberhasilan) Mengajak diskusi dengan peserta, apa yang dibutuhkan dan/atau kegiatan apa yang akan dilaksanakan agar kondisi yang terjadi sesuai dengan yang diharapkan (sesuai dengan ukuran keberhasilan). Melanjutkan pendataan terhadap anggota masyarakat yang tidak mendapatkan layanan

OUTPUT

Uraian Daftar identifikasi masalah dan gagasan/kebutuhan (form 8) Daftar sasaran dan peta sosial yang telah di perbaiki berdasarkan klarifikasi dengan peserta diskusi Berita Acara Hasil Diskusi Terarah (gunakan form 3)

Penting untuk diperhatikan: ¾ Jika ada dan memungkinkan perlu dilibatkan petugas kesehatan, seperti bidan desa dan kader kesehatan serta guru-guru sd/smp. ¾ Gunakan peta kondisi kesehatan dan pendidikan yang sudah dibuat.

.

Lebih lanjut tentang diskusi terarah lihat lampiran 1 tentang Pemetaan Sosial Kondisi Pendidikan dan Kesehatan

Pembentukan Kelompok Ibu-Ibu Sasaran Program Setelah proses diskusi terarah, FD/KPMD berdasarkan data hasil pemetaan sosial tentang sasaran program, mengumpulkan ibu hamil dan ibu yang memiliki anak balita untuk membentuk kelompok tersendiri, yang nantinya dapat mengadakan pertemuan secara rutin minimal sebulan sekali. Dalam pertemuan ini diharapkan dapat menjadi tempat berbagi masalah dan pengalaman diantara ibu-ibu sasaran program. Selain itu juga sebagai media untuk penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan bagi ibu dan anak. Pada saat pelaksanaan juga sebagai media untuk mengumpulkan kupon pemantauan tingkat pencapaian indikator terutama bidang kesehatan. Agar kelompok ini lebih tertib dan teratur maka diantara anggotanya perlu dipilih ketua atau pengurusnya. Kelompok ini sangat luwes disesuaikan dengan jumlah sasaran yang ada atau kondisi dari lokasi masing-masing. Kelompok ini bisa dibentuk di tingkat RT, RW, Dusun atau Desa. Jangan lupa, pada saat pembentukkan kelompok ini tetap harus melibatkan ibuibu sasaran program yang belum mendapatkan layanan. Untuk lokasi dusun jauh atau sulit atau yang tidak ada posyandu, FD/TPMD perlu memfasilitasi adanya kelompok tersendiri dan ada pertemuan secara rutin bulanan di daerah tersebut.


25

Pelatihan awal bagi TPMD Sebelum TPMD melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, seluruh anggota akan mendapatkan pelatihan terlebih dahulu dari Fasilitator Kecamatan. Pelatihan dilakukan selama 2 hari dengan pendanaan dari DOK Perencanaan atau DOK Pelatihan. Dalam pelatihan ini, anggota TPMD dilatih mengenai: • Cara penyusunan/perumusan kegiatan yang mendukung tercapainya ukuran keberhasilan) • Cara membuat prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan • Cara menghitung pencapaian desa di bidang pendidikan dan kesehatan dalam memenuhi seluruh ukuran keberhasilan program. Lebih lanjut tentang pelatihan TPMD lihat Lampiran tentang Pelatihan dalam PNPM Generasi. 2.2. Rapat Perumusan Kegiatan Rapat perumusan kegiatan merupakan pertemuan atau rapat formal dari anggota anggota TPMD untuk merumuskan kegiatan yang dinilai dapat memenuhi ukuran keberhasilan. INPUT Uraian Peserta Fasilitator Pendanaan Materi

Seluruh Anggota TPMD dan FD/KPMD FD/KPMD dan Fasilitator Kecamatan DOK Perencanaan Swadaya masyarakat/desa Form 5, data demografi desa yang sudah terisi lengkap Daftar sasaran program Daftar sasaran yang belum mendapatkan layanan Peta sosial desa (penggabungan dari peta sosial dusun) Form 8, Daftar Identifikasi Masalah dan Gagasan hasil diskusi terarah Bahan sosialisasi (leaflet, poster, lembar balik) Kertas plano untuk menjelaskan 12 ukuran keberhasilan Berita Acara Hasil Diskusi Kelompok Terarah

PROSES

Uraian Membahas dan menetapkan struktur organisasi, koordinator atau pengurus TPMD, mekanisme kerja, dll Menetapkan jumlah sasaran program berdasarkan hasil pemetaan sosial Menetapkan sasaran program yang belum mendapatkan layanan Mencocokkan kesesuaian gagasan kegiatan hasil diskusi terarah dari kelompok-kelompok perempuan di dusun dengan seluruh ukuran keberhasilan. Merumuskan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan ukuran keberhasilan untuk dibawa ke lokakarya dengan penyedia layanan pendidikan dan kesehatan di tingkat kecamatan, Menetapkan 3 wakil dari TPMD (Tim Kerja) untuk ikut dalam MAD alokasi dana dan lokakarya dengan penyedia layanan.


26

OUTPUT

Uraian Struktur organisasi dan kepengurusan TPMD Ditetapkannya sasaran program di desa (Form 5 ditandatangani) Ditetapkannya sasaran yang belum mendapatkan layanan Daftar kegiatan yang sesuai dengan ukuran keberhasilan dan untuk mereka yang belum mendapatkan layanan, (Form 8 terisi lengkap) Berita Acara hasil rapat (Form 3 ditandatangani).

Penting Untuk Diperhatikan: Sebelum melakukan rapat, TPMD harus sudah mendapatkan gagasan kegiatan yang telah dibahas dalam diskusi terarah kelompok perempuan. Lebih lanjut tentang Rapat Perumusan Kegiatan , lihat lampiran 3 tentang TPMD.

2.3. Musyawarah Antar Desa Alokasi Dana (MAD Alokasi Dana) MAD Alokasi Dana merupakan forum untuk menentukan alokasi dana BLM yang akan diterima oleh masing-masing desa berdasarkan atas jumlah sasaran program dan tingkat kesulitan akses desa. MAD Alokasi Dana juga merupakan forum untuk penyelenggaraan lokakarya bagi penyedia layanan pendidikan dan kesehatan. INPUT Peserta


Uraian 6 orang wakil masing-masing desa terdiri atas: kepala desa, 2 FD/KPMD dan 3 anggota tim kerja TPMD (Catatan: minimal 3 orang dari 6 wakil desa tersebut adalah dari kaum perempuan). Perwakilan dari puskesmas, cabang dinas pendidikan Anggota masyarakat lainnya yang berminat UPK (untuk lokasi tahun berikutnya) FK dan PjOK. DOK Perencanaan Swadaya Desa/Kecamatan Form 5 yang sudah teriisi lengkap Form 6 yang sudah terisi lengkap Form 8 yang sudah terisi lengkap Catatan dari pemberi layanan terhadap kegiatan yang diusulkan desa-desa.

PROSES

Uraian Menetapkan jumlah sasaran program dari masing-masing desa sebagai dasar pembagian dana BLM. Menetapkan alokasi BLM ke masing-masing desa, sesuai rumus/cara perhitungan alokasi dana setiap desa sebagaimana di atas. Memilih pengurus UPK. Untuk lokasi tahun berikutnya dilakukan dengan mengevaluasi kinerja UPK yang sudah ada sebagai pengelola pencairan dan penyaluran dana BLM di tingkat kecamatan. Menjelaskan mengenai nilai minimum pencapaian untuk masing-


27

PROSES

Uraian masing ukuran keberhasilan program dari masing-masing desa. Menjelaskan penggunaan kupon dan daftar hadir murid sebagai alat monitoring pencapaian ukuran keberhasilan

Selesai agenda MAD, langsung dilanjutkan dengan lokakarya penyedia layanan pendidikan dan kesehatan dengan peserta MAD dari masing-masing desa. Jika tidak memungkinkan dilaksanakan setelah MAD Alokasi Dana, lokakarya dapat dilakukan pada hari berikutnya. Lokakarya penyedia layanan pendidikan dan kesehatan merupakan media bagi cabang Dinas Pendidikan Kecamatan dan Puskesmas untuk menyampaikan informasi kepada wakil-wakil desa mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh para penyedia layanan untuk mengatasi masalah pendidikan dan kesehatan. Melalui lokakarya ini juga merupakan media untuk berkonsultasi bagi desadesa kepada penyedia layanan, tentang kegiatan-kegiatan yang telah dibahas dan diusulkan masyarakat serta dirumuskan oleh TPMD. Penyedia layanan, dalam hal ini cabang dinas pendidikan kecamatan dan puskesmas, akan melihat apakah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan desa memenuhi hal-hal berikut : Bermanfaat bagi ibu atau anak-anak sasaran program, terutama mereka yang masuk dalam penduduk miskin, Berpotensi tinggi untuk memenuhi ukuran keberhasilan program Mendesak untuk dilaksanakan. Potensi keberlanjutannya tinggi OUTPUT

Uraian Daftar minimum pencapaian ukuran keberhasilan dari masingmasing desa Alokasi dana per desa (form 17.1 ditandatangani) Catatan dan rekomendasi dari penyedia layanan diberikan ke desa. Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dalam lampiran formulir (Form 3).

Penting Untuk Diperhatikan: ¾ Pada saat lokakarya, hasil pemetaan kondisi pendidikan dan kesehatan dari masing-masing desa harus dibawa karena menjadi bahan untuk pembahasan bersama penyedia layanan. ¾ Pastikan hasil rumusan kegiatan oleh TPMD sudah diterima dan dipelajari oleh penyedia layanan beberapa hari sebelum penyelenggaraan lokakarya. ¾ Dengan adanya forum konsultasi tersebut, diharapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa dapat sejalan atau didukung dan tidak tumpang tindih dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh para penyedia layanan. ¾ Karena ukuran keberhasilan bidang pendidikan dan kesehatan berbeda, maka jadwal lokakarya diatur apakah bidang pendidikan dulu atau bidang kesehatan tergantung dari kondisi masing-masing kecamatan. ¾ Lokakarya penyedia layanan pendidikan melibatkan Kepala Sekolah SD/MI dan SMP/MTs (yang ada di desa-desa & kecamatan) dan Cabang Dinas Diknas. ¾ Lokakarya penyedia layanan kesehatan melibatkan Kepala Puskesmas dan bidan-bidan yang ada di kecamatan.


28

2.4. Rapat Prioritas Kegiatan Rapat ini merupakan pertemuan untuk merumuskan kembali, menyusun prioritas (termasuk untuk mereka yang belum mendapatkan layanan) dan membuat rekomendasi kegiatan yang akan dikerjakan secara swadaya, didanai dengan BLM Program atau dari sumber dana lainnya, setelah berkonsultasi dan mendapatkan masukan dari dinas terkait pada saat lokakarya. INPUT

Uraian

Peserta Fasilitator Pendanaan Materi

Seluruh anggota TPMD dan seluruh FD/KPMD Koordinator TPMD dibantu FD/KPMD DOK Perencanaan Swadaya masyarakat/desa Form 5 yang sudah terisi Form 8 yang sudah terisi Catatan dan rekomendasi dari penyedia layanan Peta sosial desa

PROSES

Uraian Menyempurnakan rumusan kegiatan yang dapat memenuhi ukuran keberhasilan berdasarkan masukan dari hasil lokakarya. Menyusun prioritas kegiatan untuk mereka yang belum mendapatkan layanan dan kegiatan lainnya dalam rangka pencapaian ukuran keberhasilan. Membuat rekomendasi kegiatan yang akan dikerjakan secara swadaya, kegiatan yang akan didanai melalui BLM program, atau dari sumber dana lainnya. Lebih lanjut tentang penyusunan prioritas usulan lihat lampiran 3, TPMD.

OUTPUT

Uraian Rekomendasi dan prioritas kegiatan (form 9.a. terisi) Berita Acara hasil rapat prioritas (Form 3).

Lebih lanjut tentang cara prioritas usulan lihat Lampiran 3, TPMD.

Penulisan proposal dan rencana anggaran biaya (RAB) Setelah ada prioritas kegiatan yang disusun dalam rapat prioritas kegiatan, tahap selanjutnya, yaitu: penulisan proposal dan pembuatan RAB dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran tentang formulir (Form 10 dan Form 22). Penulisan proposal dan RAB dilakukan bersama oleh tim kerja TPMD, dan Fasilitator Desa/KPMD. 2.5. Musyawarah Desa Penetapan Usulan Musyawarah desa penetapan usulan diadakan untuk klarifikasi dan sosialisasi rekomendasi hasil rapat prioritas tentang kegiatan yang telah diprioritaskan berdasarkan masukan dari hasil lokakarya, serta untuk mengesahkan atau menetapkan usulan kegiatan yang akan dikerjakan. Melalui musdes ini sekaligus untuk memilih dan menetapkan pelaksana kegiatan.


29

INPUT Peserta


Uraian Terbuka bagi seluruh warga desa, perangkat desa dan lembaga yg ada di desa seperti: PKK, BPD, LPM atau sebutan lainnya. Dalam musyawarah desa ini tetap harus mengikutsertakan perempuan dan kelompok masyarakat miskin dan mereka yang belum mendapatkan layanan. FD/KPMD DOK Perencanaan Swadaya Desa/ Masyarakat Peta Sosial Desa Form 5, yang terisi lengkap Form 8, yang terisi lengkap Catatan dan rekomendasi dari penyedia layanan Form 9.a, yang terisi lengkap

PROSES

Uraian Penyampaian rekomendasi oleh TPMD tentang rumusan kegiatan dan prioritas usulan kegiatan yang telah dibahas pada saat rapat prioritas kegiatan. Pembahasan rekomendasi TPMD. Pengesahan dan penetapan usulan yang akan dikerjakan secara swadaya, kegiatan yang akan didanai melalui BLM program atau dari sumber dana lainnya Memilih dan menetapkan 3 orang ( minimal 2 orang perempuan) sebagai Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya bersama UPK akan dilatih oleh FK.

OUTPUT

Uraian Daftar usulan yang akan didanai (Form 9.b) Daftar anggota Pelaksana Kegiatan (PK) yang telah disyahkan. Berita Acara Musyawarah Desa (Form 3).

3. Pelaksanaan dan Monitoring Selesai musyawarah desa penetapan usulan, berarti seluruh tahapan perencanaan kegiatan dalam program telah selesai. Untuk lokasi tahun berikutnya, jika monitoring terhadap perolehan layanan sasaran program siklus sebelumnya sudah dilakukan selama 9 bulan, maka dalam tahap pelaksanaan ini segera diadakan proses penilaian akhir kegiatan. Proses penilaian dilakukan dengan dengan menghitung total jumlah kupon pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, catatan posyandu serta daftar hadir siswa sekolah yang telah dikumpulkan mulai bulan pertama sampai bulan ke sembilan. Hasil penilaian akhir sebagai bahan evaluasi dalam rapat bulanan pelaku desa. Sebagai persiapan tahapan pelaksanaan dan monitoring dilakukan beberapa pelatihan dan kegiatan sebagai berikut:


30

Pelatihan lanjutan TPMD Pelatihan lanjutan TPMD diberikan oleh FK sebagai persiapan untuk memantau pelaksanaan kegiatan. Pelatihan dilakukan selama dua hari dengan pendanaan dari DOK Pelatihan MasyarakatBeberapa hal yang dilatihkan meliputi: ¾ Proses monitoring dan evaluasi kegiatan: seperti penggunaan kupon dan daftar hadir siswa. ¾ Proses penilaian kegiatan

Pelatihan Lanjutan FD/KPMD Pelatihan lanjutan FD/KPMD diberikan oleh FK sebagai persiapan proses fasilitasi dan kampanye program selama tahap pelaksanaan. Pelatihan ini dilakukan selama 2 hari dengan pendanaan dari DOK Pelatihan Masyarakat.

Pelatihan Pelaksana Kegiatan Pelatihan ini diberikan sebagai persiapan PK dalam melaksanakan kegiatan. Materi yang akan dilatihkan berkaitan dengan proses pencairan dan penyaluran dana serta administrasi pembukuan. Pelatihan ini diberikan oleh FK selama 2 hari dengan pendanaan dari DOK Pelatihan Masyarakat. Lebih lanjut tentang pelatihan , lihat lampiran 8 tentang Pelatihan.

Pelatihan Ketua Kelompok Sasaran Program Pelatihan kepada para ketua kelompok sasaran program dilakukan untuk menjelaskan tentang penggunaan buku KIA dan buku kupon sebagai alat monitoring. Pelatihan ini diberikan oleh FD/KPMD setelah sebelumnya mendapatkan penjelasan atau pelatihan dari FK.

Penyiapan Dokumen Pencairan Dana ke KPPN Sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan, pelaku program di tingkat desa dan kecamatan menyiapan dokumen-dokumen untuk keperluan pencairan dana BLM yang akan diajukan ke KPPN, yaitu: rekapitulasi usulan dari seluruh desa, Surat Penetapan Camat (SPC) tentang usulan yang akan didanai program, Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara UPK dengan Pelaksana Kegiatan dan dokumen-dokumen pencairan dana lainnya ( Form SPC dan Form 7) 3.1. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Rapat ini merupakan pertemuan anggota TPMD, Pelaksana Kegiatan bersama pelaku lainnya di desa untuk persiapan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa, setelah dokumen pencairan dana selesai dibuat dan dikirim ke KPPN.


31

INPUT Peserta


Uraian Seluruh anggota TPMD, Pelaksana Kegiatan dan FD/KPMD, dengan mengundang juga petugas layanan kesehatan (bidan, kader posyandu), dan petugas layanan pendidikan (kepala sekolah/ guru, komite sekolah) yang ada di desa. Koordinator TPMD dan FD/KPMD DOK Perencanaan Swadaya desa/masyarakat Usulan dan RAB yang disetujui Kertas plano yang berisi Tugas TPMD dalam monitoring Kertas plano yang berisi Tugas Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan Dokumen-dokumen pencairan dana Alat-alat monitoring pencapaian ukuran keberhasilan (buku kupon, buku KIA, catatan posyandu, contoh daftar hadir siswa)

PROSES

Uraian Membahas dan menyepakati peran, fungsi, dan pembagian tugas TPMD dan pelaksana kegiatan (PK). Menyusun rencana kerja secara terperinci meliputi: (1) rencana penyaluran dana, pengadaan bahan/alat dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai BLM; (2) rencana pertemuan dengan kelompok penerima program bidang kesehatan atau pendidikan, sesuai jenis kegiatan yang didanai; (3) rencana monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan; serta (4) rencana distribusi Buku KIA, buku kupon (sebagai alat monitoring), dll. Menyiapkan dokumen pencairan dana ke UPK, seperti Rencana Penggunaan Dana (RPD, Form 23), dan administrasi lainnya yang diperlukan, seperti buku kas (Form 24) dan formulir laporan (LPD, Form 26).

OUTPUT

Uraian Rencana kerja termasuk: • Penyaluran dana, pengadaan bahan dan alat serta pelaksanaan kegiatan • Pertemuan kelompok ibu-ibu sasaran • Distribusi buku kupon • Monitoring daftar hadir Dokumen pencarian dana diisi Form 3 (Berita Acara hasil rapat)

3.2. Pelaksanaan dan Monitoring Kegiatan Tahapan proses pelaksanaan dan monitoring kegiatan, sebagaimana dibawah ini akan difasilitasi oleh FK dan UPK. a. Pelaksanaan Kegiatan Untuk melaksanakan kegiatan, desa-desa mengajukan pencairan dana ke UPK sesuai dengan kebutuhannya. Besar dana untuk setiap pengajuan pencairan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD, Form 23) yang diajukan oleh PTO PNPM Generasi (versi B)

32

Pelaksana Kegiatan. Selain RPD, pelaksana kegiatan juga menyerahkan Laporan Penggunaan Dana (LPD, Form 26) dan bukti-bukti penggunaan dana sebelumnya ke UPK untuk mendapatkan pencairan berikutnya. UPK akan melihat kesesuaian dana yang telah diambil oleh desa dengan progres atau kemajuan kegiatan yang terjadi di lapangan. Penjelasan lengkap mengenai mekanisme pencairan dan penyaluran dana sebagaimana pada lampiran 4, PTO tentang acuan pencairan dan penyaluran dana BLM. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan juga akan diadakan pengadaan bahan dan alat. Proses pengadaan bahan dan alat harus dilaksanakan secara terbuka yang akan diselenggarakan oleh Pelaksana Kegiatan. Untuk nilai barang/alat sebesar Rp 15 juta ke bawah dilakukan dengan pembelanjaan langsung dengan membuat perbandingan harga dari sekurang-kurangnya 3 toko/penyedia barangalat. Untuk nilai barang di atas Rp 15 juta dilakukan dengan proses pelelangan secara terbuka terhadap sekurang-kurangnya 3 penawaran dari penyedia barang/alat. b. Monitoring bulanan terhadap pencapaian ukuran keberhasilan Pada setiap bulannya, FK bersama FD/KPMD dan tim kerja TPMD akan melakukan monitoring tingkat pencapaian desa dalam memenuhi seluruh ukuran keberhasilan, yaitu dengan merekapitulasi kupon pemantauan kesehatan dan daftar hadir siswa untuk pemantauan bidang pendidikan (lihat lampiran 5 PTO ini). Hasil dari rekapitulasi ini akan diberikan kepada TPMD sebagai bahan evaluasi rutin terhadap pencapaian seluruh ukuran keberhasilan pada saat rapat bulanan pelaku desa. c. Rapat bulanan pelaku desa Selama tahap pelaksanaan, TPMD bersama FD/KPMD dan pelaku desa lainnya mengadakan rapat bulanan untuk membahas dan mengevaluasi hasil setiap pencapaian indikator pada bulan tersebut. Rapat bulanan sebaiknya diselenggarakan pada awal bulan berikutnya. Hasil monitoring bulanan dari FK terhadap pencapaian ukuran keberhasilan merupakan bahan dalam rapat ini. Dalam rapat bulanan ini juga untuk evaluasi terhadap kinerja anggota TPMD, pelaksana kegiatan dan FD/KPMD. d. Pertemuan Bulanan Ibu-Ibu Sasaran Program Selama tahap pelaksanaan, kelompok ibu-ibu sasaran program yang telah dibentuk melakukan pertemuan bulanan untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan berbagi pengalaman diantara mereka. Dalam pertemuan ini, ibu-ibu juga harus membawa buku kupon untuk dikumpulkan perolehan layanan yang sesuai pada bulan tersebut. Pertemuan ibu-ibu sasaran dilakukan diakhir bulan. e. Revisi kegiatan Jika berdasarkan hasil monitoring dan rapat evaluasi bulanan diperlukan adanya perubahan oleh sebab kekeliruan di lapangan, kejadian luar biasa (wabah) terhadap sasaran program atau terjadinya bencana alam, maka bisa dilakukan revisi kegiatan. Revisi kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan yang berbeda, tetapi tetap harus memperhitungkan terhadap capaian ukuran keberhasilan. Revisi tersebut dibuat oleh pelaksana kegiatan dan TPMD melalui konsultasi dengan FK dan secara terbuka ada pemberitahuan kepada masyarakat. Pendataan perubahan tersebut harus segera dituangkan dalam Berita Acara Revisi. Proses pembuatan Berita Acara Revisi tidak boleh ditunda-tunda. Perubahan atau revisi tanpa adanya Berita Acara Revisi merupakan kelalaian atau pelanggaran. Dalam revisi kegiatan, jenis kegiatan pengganti harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sebagaimana yang telah dihasilkan melalui diskusi terarah


33

dengan kelompok perempuan dan mampu mendorong peningkatan pencapaian indikator keberhasilan program. f.

Penggantian pelaku desa Pelaku desa seperti TPMD, pelaksana kegiatan dan FD/KPMD dimungkinkan untuk diganti dengan orang lain apabila yang bersangkutan dinilai tidak mampu atau lalai melaksanakan tugasnya. Penggantian pelaku desa berdasarkan atas rekomendasi hasil rapat evaluasi bulanan, dengan mengangkat kembali calon-calon yang telah ada berdasarkan peringkat tertinggi pada saat pemilihan pelaku desa.

g. Kunjungan pemeriksaan antar desa Selama tahapan pelaksanaan kegiatan, akan dilaksanakan proses pemeriksaan secara eksternal dari orang luar desa maupun secara internal oleh pelaku program itu sendiri, melalui kunjungan pemeriksaan antar desa. Tujuan pemeriksaan antar desa adalah untuk mendorong transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana program, terutama kesesuaian perhitungan capaian desa terhadap ukuran keberhasilan, serta membantu kesiapan desa menghadapi pemeriksa-pemeriksa yang datang ke desa untuk melakukan audit (audit eksternal). Beberapa hal dilakukan dalam pelaksanaan kunjungan pemeriksaan antar desa: • Setiap desa memeriksa dan diperiksa oleh desa lain. Pemeriksaan dilakukan dengan cara berputar. Contoh mekanisme pemeriksaan di kecamatan dengan 4 desa yaitu: Desa 1 memeriksa Desa 2, Desa 2 memeriksa Desa 3, Desa 3 memeriksa desa 4, dan Desa 4 memeriksa Desa 1. • Kunjungan pemeriksaan antar desa akan dilakukan setiap 3 bulan sekali selama pelaksanaan kegiatan dengan memutar komposisi pemeriksaannya berbeda dengan komposisi pemeriksaan sebelumnya. Misalnya: Desa 1 memeriksa desa 3, desa 2 memeriksa desa 4, desa 3 memeriksa desa 1 dan desa 4 memeriksa desa 2. • Dalam kunjungannya, tim suatu desa akan memeriksa hal-hal berikut: ¾ Laporan kegiatan kesehatan dan pendidikan yang dilakukan, ¾ Jumlah kupon yang telah distempel oleh petugas kesehatan dan dibandingkan dengan pemeriksaan yang dicatat di dalam buku KIA, ¾ Daftar hadir sekolah dan aktual kehadiran murid di sekolah saat itu. • Tim pemeriksa akan memberikan hasil pemeriksaannya kepada pengelola kegiatan desa yang diperiksa, dengan tembusan ke FK. Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pada saat proses penilaian kegiatan. Catatan: Hasil kunjungan pemeriksaan antar desa dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dalam lampiran formulir (Form 3). h. Pemeriksaan/Audit Eksternal Audit eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak luar, seperti dari BPKP, misi supervisi dari program, dll. Mekanisme audit dilakukan baik secara acak maupun diarahkan pada lokasi/ kejadian tertentu.


34

3.3. Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Musyawarah desa pertanggungjawaban merupakan forum untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat desa. INPUT Peserta Fasilitator Pendanaan Materi

Uraian Terbuka bagi seluruh warga masyarakat desa serta anggota lembaga yang ada di desa (PKK, BPD, LPM). FD/KPMD Dana operasional desa Form 25 Form 27 Bukti-bukti transaksi Buku Kas Harian Form hasil penilaian

PROSES

Uraian Penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan oleh pelaksana kegiatan kepada forum musyawarah desa (Form: LP2K dan Realisasi Fisik dan Biaya, Form 27 dan Form 25). Pembahasan laporan hasil pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan, untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya. Laporan TPMD tentang pelaksanaan kegiatan dan hasil pencapaian indikator keberhasilan kepada forum musyawarah desa.

OUTPUT

Uraian Form 3, Berita Acara Hasil Musyawarah Pertanggungjawaban

Penting Untuk Diperhatikan Karena perencanaan kegiatan tahun berikutnya dapat dimulai pada tahap pelaksanaan dan monitoring, maka dalam tahap ini juga akan dilakukan penilaian sementara terhadap capaian perolehan layanan selama 4 bulan sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya. Proses penilaian lihat penjelasan di bawah ini tentang Penilaian Kegiatan. 4. Penilaian Kegiatan Penilaian kegiatan dilakukan untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan bisa mendorong untuk memenuhi target pencapaian minimal ukuran keberhasilan. 4.1. Penilaian Capaian Ukuran Keberhasilan Penilaian capaian ukuran keberhasilan dilakukan dengan membandingkan perolehan sasaran program dalam mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan dengan target


35

pencapaian minimalnya. Karena dalam pertengahan tahap pelaksanaan dan monitoring sudah dilakukan persiapan dan perencanaan tahun berikutnya, maka proses penilaian capaian ukuran keberhasilan dilakukan dua kali. Penilaian pertama, bersifat sementara dilakukan dengan dengan menghitung total jumlah kupon pemeriksaan kesehatan ibu dan anak serta daftar hadir siswa sekolah yang telah dikumpulkan dari bulan pertama sampai bulan keempat dibandingkan target capaian minimal selama 4 bulan. Sedangkan penilaian kedua merupakan penilaian akhir siklus, dihitung dari bulan pertama sampai bulan kesembilan dibandingkan dengan target minimal pencapaian ukuran keberhasilan selama 9 bulan. INPUT Penilai Materi Waktu

Uraian Fasilitator Kecamatan Form 15; Rekapitulasi Penilaian Bulanan (yang sudah diisi) Tabel minimum capaian keberhasilan untuk 4 bulan dan 9 bulan Pertengahan siklus kegiatan Di akhir siklus kegiatan.

PROSES

Uraian Proses penilaian kegiatan dilakukan dengan menghitung total jumlah kupon pemeriksaan kesehatan ibu dan anak serta daftar hadir siswa sekolah yang telah dikumpulkan oleh FK pada setiap bulannya Perhitungan jumlah kupon didapatkan dari ketua kelompok sasaran yang selanjutnya oleh FD/KPMD dihitung dan hasilnya dimasukkan dalam Tabel Perolehan Layanan Kesehatan Bulanan (form 13). Sedangkan daftar hadir siswa didapatkan dari guru-guru sekolah, yang selanjutnya dihitung tingkat kehadirannya oleh FK dan hasilnya dimasukkan dalam Tabel Kehadiran Siswa (Form 14). Setiap bulan FK akan membuat laporan penilaian kegiatan desa, yang hasilnya dimasukkan dalam Lembar Skoring Bulanan Desa (Form 16) dan ditempel di papan informasi desa. Pada akhir pelaksanaan tahun sebelumnya, perlu didata kembali tentang jumlah seluruh kelahiran yang terjadi di masing-masing desa, sebagai bahan untuk mengitung tingkatan pencapaian ukuran keberhasilan pertolongan persalinan oleh bidan. Semua dokumen penilaian dan hasil penilaiannya, selanjutnya dibawa ke MAD, sebagai dasar penentuan besarnya alokasi 20% dana penghargaan.

OUTPUT

Uraian Form 16. Lembar Skoring Bulanan Desa terisi Form 17. Lembar Skoring Tahunan Desa terisi

Lebih lanjut tentang tata cara penilaian, sebagaimana penilaian keberhasilan.

pada lampiran

6 tentang

4.2. MAD Informasi Hasil Penilaian Capaian Ukuran Keberhasilan MAD ini merupakan forum penyampaian hasil penilaian desa terhadap pencapaian ukuran keberhasilan program.


36

INPUT Peserta


Uraian 6 orang wakil masing-masing desa terdiri atas: kepala desa, 2 FD/KPMD dan 3 anggota TPMD (minimal 4 orang dari 6 wakil desa adalah kaum perempuan). Tim pemeriksa (audit) desa Perwakilan-perwakilan dari puskesmas, cabang dinas pendidikan Anggota masyarakat lainnya yang berminat FK dan PjOK Dana operasional kecamatan Form 17, form 17.1. yang telah diisi berdasarkan hasil monitoring di tahun sebelumnya Hasil audit oleh tim pemeriksa desa

PROSES

Uraian Pembahasan dan kesepakatan hasil penilaian prestasi desa-desa dalam mencapai ukuyran keberhasilan tahun berikutnya.

OUTPUT

Uraian Berita acara hasil musyawarah sebagaimana dalam lampiran formulir (Form 3).


37

BAB 4 PEMANTAUAN DAN PELAPORAN 1.

Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan untuk melihat apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur program atau tidak. Kegiatan ini dilakukan di seluruh tahapan kegiatan program, sejak pelatihan dan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Pelaku pemantauan adalah masyarakat, aparat pemerintah di berbagai tingkat, konsultan, fasilitator, lembaga donor, dan lain-lain. Manfaat dari pemantauan adalah: • Untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan kegiatan. • Input untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program • Dasar pembinaan atau dukungan teknis kepada pelaku program masyarakat.

dan

Jenis kegiatan pemantauan dalam program ini meliputi: 1.1. Pemantauan Partisipatif oleh Masyarakat Adalah pemantauan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik program dan mereka bertanggungjawab memantau proses kegiatan program tersebut. Dalam forum musyawarah desa, masyarakat dapat memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan secara sukarela demi kepentingan masyarakat desanya. Selain itu ada pemantuan melalui kunjungan silang antar desa (sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PTO ini bagian 3.2. Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring Kegiatan, poin f. Kunjungan pemeriksaan antar desa) 1.2. Pemantauan oleh Pemerintah yang Berwenang Adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang berwenang. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya. Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam program (Tim Koordinasi, Bupati, Camat, Kepala Desa, Pengawas Sekolah, Puskesmas, dll) mempunyai tugas mengunjungi lokasi pelaksanaan program, baik secara rutin maupun berkala untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan membantu memfasilitasi penyelesaian masalah. 1.3. Pemantauan oleh Konsultan dan Fasilitator Adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh konsultan atau fasilitator. Konsultan pusat, konsultan provinsi, Fasilitator kabupaten, dan FK mempunyai tanggung jawab untuk memantau kegiatan PNPM Generasi. Mereka wajib melakukan pengecekan untuk mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana, dan apakah prinsip maupun prosedur program juga diterapkan dengan benar.

2. Pelaporan Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala


38

atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan program. Mekanisme pelaporan dilakukan melalui jalur struktural pemerintahan dan jalur fungsional konsultan, sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau desa ke tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting yaitu : a. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan, b. Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan, c. Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan pada saat laporan dibuat, d. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan, e. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya, f. Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Sistem laporan dari desa agar dibuat sesederhana mungkin, mengingat keterbatasan kemampuan administratif dari pelaksana kegiatan di desa. Materi laporan berupa data dan atau informasi yang benar dan akurat jauh lebih diutamakan daripada bentuk laporannya. Lebih lanjut tentang pelaporan lihat lampiran 7, Pelaporan PNPM Generasi.

3.

Evaluasi Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh desa-desa dan di tingkat antar desa, termasuk didalamnya adalah kinerja para pelaku program. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di desa maupun di kecamatan. Hasil evaluasi dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi. Selama tahap pelaksanaan, berdasarkan hasil monitoring dengan menggunakan kupon dan daftar hadir siswa, TPMD secara rutin setiap bulan melakukan evaluasi terhadap setiap pencapaian ukuran keberhasilan. Jika dari hasil monitoring menunjukan bahwa tingkat pencapaian dibawah batas minimal ukuran keberhasilan, maka perlu dibahas dan dicari solusinya agar bulan yang akan datang bisa memenuhi minimal ukuran keberhasilan. Sementara itu di tingkat keprograman juga dilakukan serangkaian kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan pada saat tertentu (bisa dilakukan di pertengahan atau pada akhir tahun program atau siklus). Kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelaku-pelaku di lapangan. Evaluasi didasarkan atas pencapaian terhadap tujuan dari program. Di luar kegiatan di tingkat masyarakat, akan ada survey evaluasi program dalam 3 gelombang, yaitu: • survey awal • setelah pelaksanaan tahun pertama • setelah pelaksanaan tahun kedua Survey sebagaimana di atas akan dilaksanakan di setiap kecamatan, dan desanya dipilih secara acak. Survey ini termasuk kategori survey rumah tangga, dengan informan kunci adalah kepala desa, pihak sekolah,fasilitas kesehatan dan/ atau tenaga kesehatan.


39

4.

Pengaduan dan Penanganan Masalah Setiap pengaduan dan keluhan yang muncul dari masyarakat harus segera ditanggapi secara serius dan proposional serta tidak terlalu lama dibiarkan. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud kontrol sosial atau pengawasan oleh masyarakat. Pengaduan terhadap pelaksanaan program dapat dilakukan melalui : a. Surat/berita langsung kepada Fasilitator Kecamatan, maupun Konsultan Kabupaten dan lainnya. b. Surat/ berita kepada aparat pemerintahan yang terkait, seperti: PjOK atau Tim Koordinasi program. c. Pemantau lainnya. d. SMS ke no: 021-70417954 e. Email ke : [email protected]


40

Lampiran-1: Pemetaan Sosial Kondisi Pendidikan dan Kesehatan Pemetaan sosial dalam PNPM Generasi adalah pembuatan peta sosial yang dapat menggambarkan lokasi sasaran dan layanan pendidikan dasar dan kesehatan ibu-anak di tingkat dusun. Pemetaan sosial disini dilakukan dengan: ¾ mengidentifikasi atau memetakan keberadaan sasaran program, meliputi rumah tangga-rumah tangga yang memiliki ibu hamil, memiliki anak usia balita, memiliki anak usia sekolah dasar (SD/MI), dan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah lanjutan pertama (SMP/MTs). ¾ mengidentifikasi keberadaan dan kondisi fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Langkah-langkah menyusun Peta Sosial Kondisi Pendidikan dan Kesehatan : 1. Pada saat pertemuan masyarakat di tingkat dusun: a. Sampaikan kepada peserta bahwa kita akan bersama-sama menggambarkan lokasi sasaran dan kondisi pendidikan dan kesehatan dalam sebuah peta. Sampaikan bahwa yang akan menjadi sasaran program PNPM-Generasi, meliputi: ibu hamil, bayi usia 0-12 bulan, anak usia balita (13 bln sampai dengan 59 bulan, anak usia 612 tahun dan anak usia 13 s/d 15 tahun). Selanjutnya, sampaikan bahwa rumah tangga yang didalamnya memiliki sasaran program akan digambarkan dalam peta sosial ini, termasuk sasaran program yang belum mendapatkan layanan. b. Sepakati warna rumah yang akan digunakan untuk simbol rumah tangga yang didalamnya ada yang menjadi sasaran program, seperti rumah tangga yang : (1) memiliki ibu hamil, misalnya hijau (2) memiliki anak usia dibawah 12 bulan, misalnya kuning (3) memiliki anak usia 12 bulan sampai dengan 59 bulan, misalnya merah (4) memiliki anak usia sekolah SD/MI, misalnya biru (5) memiliki anak usia sekolah SMP/MTs, misalnya hitam. c. Minta peserta untuk menentukan legenda/keterangan tentang hal-hal apa saja yang akan digambarkan dalam peta, seperti: batas desa, batas dusun, jalan, tempat peribadatan, sekolah, sumber mata air, balai desa, sungai dll. Sepakati simbolnya dalam bentuk apa. d. Fasilitasi peserta membuat peta dusun di atas kertas lebar (kertas plano), dimulai dengan membuat batas dusun dan seterusnya sesuai dengan legenda/keterangan yang telah dibuat sebelumnya. Untuk membuat kerangka peta dusun, gunakan material yang bisa diubah-ubah (gunakan tali rapia), agar mudah dikoreksi oleh peserta. Jika peserta telah sepakat barulah gunakan spidol untuk menggambarkannya. e. Minta peserta untuk menggambarkan simbol-simbol dan warna rumah warga masyarakat yang menjadi sasaran program dengan warna yang telah disepakati, di atas peta yang sudah dibuat. Jika dalam satu rumah tangga ada beberapa sasaran program maka warna rumahnya juga kombinasi antara warna-warna tersebut. Misalnya dalam satu rumah tangga ada ibu hamil, adak anak usia balita dan ada anak usia 6-12 tahun maka warna rumah keluarga ini adalah: hijau-merah-biru. f. Ajak peserta menyusun tingkatan kesejahteraan yang berlaku di masyarakat, seperti, miskin, sedang, kaya, atau menggunakan istilah setempat lainnya. Sepakati simbol yang yang akan digunakan untuk menandai tingkatan kesejahteraan. g. Ajak peserta untuk mengidentifikasi simbol rumah yang akan dimasukan sebagai sasaran program termasuk pada tingkatan kategori kesejahteraan apa; miskin, sedang, atau kaya sesuai kriteria yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.


41

h. Ajak peserta untuk mendata sasaran program yang masuk kategori belum mendapatkan layanan seperti Rumah Tangga yang mempunyai: 1. Anak usia SD atau SMP yang belum sekolah 2. Anak usia SD atau SMP yang putus sekolah 3. Bayi dan balita yang berat badannya dibawah garis merah pada Kartu Menuju Sehat (KMS) 4. Bayi atau Balita yang jarang dibawa ke posyandu 5. Ibu hamil yang jarang periksa ke bidan atau dokter 6. Ibu hamil atau yang menginginkan kehamilan yang rencana melahirkannya tidak dengan bidan atau dokter.

i. j.

Beri tanda khusus pada peta sosial dusun terhadap rumah tangga yang mempunyai sasaran program belum mendapatkan layanan. Ajak peserta untuk mendata tentang kondisi pelayanan pendidikan dasar (formal maupun informal) yang terjadi di masyarakat (form 5). Ajak peserta untuk mendata tentang kondisi pelayanan kesehatan ibu dan anak yang ada di masyarakat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun praktek swasta (form 5).

2. Pada saat Pertemuan di Tingkat Kelompok Masyarakat/Rukun Tetangga (RT), jika memungkinkan a. Peta sosial dusun yang telah dihasilkan pada saat pertemuan di tingkat dusun diklarifikasikan kepada anggota masyarakat di tingkat RT untuk memastikan ketepatan dan kebenarannya. b. Jika ada rumah tangga sasaran program yang belum masuk/tergambarkan dalam peta sosial dusun, bisa ditambahkan dan jika salah dihapus atau dirubah. Berdasarkan hasil pemetaan, FD/KPMD bersama kader dusun selanjutnya membuat daftar sasaran program tabel jumlah sasaran program. Contoh tabel sebagai berikut: Tabel: Daftar Sasaran Program

No

Nama Sasaran

Jenis Kelamin

Usia

Kategori Sasaran (A0, A1, A2, A3, IH)

Berasal dari kategori rumah tangga Belum dapat Miskin Sedang Kaya layanan

Tabel : Jumlah Sasaran Program


42

No

Sasaran

1

Jumlah ibu yang sedang hamil Jumlah ibu hamil yang jarang periksa ke bidan Jumlah bayi/ anak usia < 12 bulan Jumlah bayi yang jarang dibawa ke posyandu Jumlah anak usia 12 s/d 59 bulan Jumlah balita yang berat badannya dibawah garis merah pada KMS Jumlah balita yang jarang dibawa ke posyandu Jumlah anak usia sekolah SD/MI, 6 s/d 12 th Jumlah anak usia 6-12 tahun, tidak/ belum sekolah SD/MI (termasuk yg putus sekolah) Jumlah anak usia sekolah SMP/MTs, 13 s/d 15 th Jumlah anak usia sekolah 13-15, tidak/ belum sekolah SMP/MTs (termasuk yang putus sekolah)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Jumlah Miskin


Sedang

Kaya

Lainnya

Total

Ket

43

ACUAN DISKUSI TERARAH Hasil dari pemetaan sosial ini selanjutnya digunakan sebagai alat bantu dalam menggali gagasan masyarakat melalui diskusi terarah untuk menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat memenuhi ukuran keberhasilan. Diskusi terarah dilakukan dengan kelompok perempuan yang ada di tingkat dusun. Manfaatkanlah kelompok-kelompok perempuan yang sudah ada seperti: kelompok arisan, pengajian, PKK, dasawisma, dll. Jika kelompokkelompok perempuan seperti di atas belum ada di dusun, maka diskusi terarah dilakukan dengan mengundang penduduk perempuan di dusun, terutama sekali mereka yang termasuk dalam sasaran program. Namun sebelum mengajak peserta membahas tentang kegiatan yang dibutuhkan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya diskusi. Selanjutnya ajaklah peserta diskusi untuk mengajukan pendapatnya tentang kondisi seperti apa dan masalah atau kendala apa saja yang dirasakan masyarakat terkait dengan 12 ukuran keberhasilan di bidang kesehatan dan pendidikan. Pada saat diskusi gunakanlah peta sosial yang telah dibuat dan data-data hasil pemetaan sosial untuk memberikan gambaran kepada peserta tentang kondisi umum dari sasaran program. Setelah ada gambaran informasi sebagaimana di atas, langkah berikutnya adalah mengkaji bersama masyarakat, apakah gambaran informasi kondisi pendidikan yang ada sudah mendekati seperti pada ukuran keberhasilan bidang pendidikan dan kesehatan atau masih cukup jauh dari ukuran keberhasilan tersebut? Jika kondisi pendidikan dan kesehatan yang ada masih belum seperti target pada ukuran keberhasilan, maka FD/KPMD atau kader dusun perlu menggali permasalahan apa saja yang menyebabkan kondisi pendidikan dan kesehatan jauh dari ukuran keberhasilan tersebut. Pada saat menggali permasalahan lakukan secara berurutan apakah mulai dari bidang pendidikan terus bidang kesehatan atau sebaliknya. Untuk memudahkan jalannya diskusi, maka topik pembahasannya dilakukan secara berurutan, selesaikan topik yang satu baru ganti dengan topik yang lain. Hasil diskusi dituliskan pada formulir sebagaimana dibawah. TABEL GAGASAN KEGIATAN DUSUN: …………………………………. Sasaran

Masalah*)

Hambatan/ penyebab masalah

Gagasan Kegiatan/ kebutuhan

Ibu Hamil

Bayi dan balita

Anak sekolah usia SD/MI

Anak sekolah usia SMP/MTs *) Masalah adalah ketidak sesuaian antara apa yang ideal (sesuai ukuran keberhasilan) dengan kondisi nyata yang terjadi.


44

TIPS MENDATA SASARAN TIDAK MEMANFAATKAN PELAYANAN Untuk mendapatkan data tersebut dengan cara yaitu: A. Pada saat pemetaan sosial untuk mendata: anak usia sekolah SD dan SMP yang belum sekolah atau yang putus sekolah (drop-out). Caranya yaitu dengan mengajak peserta dalam musyawarah dusun untuk menghitung berapa anak didusun yang balum sekolah, putus sekolah. B. Setelah Pemetaan Sosial untuk mendata: Ibu hamil yang jarang periksa ke bidan/dokter, Ibu hamil atau yang menginginkan kehamilan yang rencana melahirkannya tidak dengan bidan/dokter, bayi yang jarang dibawa ke posyandu/bidan, balita yang jarang dibawa ke posyandu. Caranya yaitu FD bersama KPMD menanyakan kepada sasaran program atau ibu/orang tua dari sasaran program dengan pertanyaan sederhana: Pertanyaan untuk Ibu Hamil: 1. Apakah ibu pernah memeriksakan kehamilannya ke bidan/dokter? Jika jawaban tidak pernah Æ masuk kategori belum mendapatkan layanan. 2. Jika pernah punya anak, tanyakan: Anak ibu sebelumnya, pada saat melahirkan dibantu oleh siapa ? Lanjutkan ke pertanyaan 3 3. Untuk proses kelahiran bayi yang dikandung, ibu atau keluarga ibu ingin dibantu siapa? Jika jawaban diluar bidan/ dokter Æ masuk kategori belum mendapatkan layanan Pertanyaan untuk ibu yang mempunyai bayi: 1. Apakah bayi ibu pernah dibawa ke posyandu atau diperiksakan ke bidan/ dokter? Jika jawaban tidak pernah Æ masuk kategori belum mendapatkan layanan. Jika jawaban pernah lanjut ke pertanyaan 2. 2. Seberapa sering ibu membawa bayinya ke posyandu/ bidan ? Jika jawaban kadangkadang atau jarang, lanjutkan ke pertanyaan 3 3. Apakah dalam 3 bulan terakhir ibu pernah membawa bayi ibu ke posyandu/ bidan ? Jika jawaban tidak pernah Æ masuk kategori jarang mendapatkan layanan Pertanyaan untuk ibu yang mempunyai Balita: 1. Apakah anak balita ibu pernah dibawa ke posyandu atau diperiksakan ke bidan/ dokter? Jika jawaban tidak pernah Æ masuk kategori belum mendapatkan layanan. Jika jawaban pernah lanjut ke pertanyaan 2. 2. Seberapa sering ibu membawa anak balita ibu ke posyandu/ bidan? Jika jawaban kadang-kadang atau jarang, lanjutkan ke pertanyaan 3 3. Apakah dalam 3 bulan terakhir ibu pernah membawa anak balita ibu ke posyandu/ bidan ? Jika jawaban tidak pernah Æ masuk kategori jarang mendapatkan layanan. HASIL PENDATAAN MASUKKAN DALAM TABEL SASARAN dan TABEL JUMLAH SASARAN


45

Lampiran 2 : Pedoman Substansi Pendidikan dan Kesehatan A. Pedoman Subtansi Pendidikan Pendidikan dasar yang berkualitas akan membekali pengetahuan dan ketrampilan yang memadai kepada generasi muda dalam menjalani kehidupannya. Melalui program ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pendidikan dasar pada masyarakat lokasi program. Wajib belajar 9 tahun atau minimal lulus sekolah lanjutan tingkat pertama merupakan langkah awal menuju terjadinya peningkatan kualitas pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang berkualitas tidak sekedar anak-anak usia sekolah terdaftar sebagai siswa pada lembaga pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP/MTs) tetapi tingkat kehadiran secara rutin dalam mengikuti pelajaran di sekolah merupakan hal yang cukup penting. Tingkat kehadiran siswa yang rutin ke sekolah akan mengurangi tingginya angka putus sekolah dan tinggal kelas. Sehubungan dengan upaya peningkatan akses pendidikan pada masyarakat miskin, indikator yang digunakan dalam melihat tingkat keberhasilan dibidang pendidikan melalui program ini adalah: • Setiap anak usia 7 tahun ke atas terdaftar sebagai siswa SD/MI, • Tingkat kehadiran disekolahnya mencapai minimal 85%. • Setiap anak usia 13 s/d 15 tahun telah terdaftar sebagai siswa SMP/MTs, • Tingkat kehadiran disekolahnya mencapai minimal 85%. Bagaimana memfasilitasi masyarakat mencapai indikator bidang pendidikan ? Untuk mencapai indikator tersebut di atas, FD/KPMD dan masyarakat harus memahami masalah yang timbul dan kondisi pendidikan yang ada di desanya. Melalui pemetaan sosial dan diskusi terarah, permasalahan dan kondisi pendidikan yang terjadi di desa dapat digali bersama-sama masyarakat. Hasil pendataan pada saat pemetaan sosial yang telah dilakukan tentang gambaran informasi tentang kondisi anak-anak usia sekolah yang menjadi sasaran program meliputi: Berapa jumlah anak usia sekolah secara keseluruhan, baik tingkat SD/MI maupun SMP/MTs. Berapa jumlah anak usia sekolah yang sudah terdaftar sebagai siswa SD/MI atau SMP/MTs dan rajin atau rutin hadir di sekolah. Berapa jumlah anak sekolah yang sering tidak masuk sekolah karena alasan tertentu. Berapa jumlah anak usia sekolah yang belum atau tidak terdaftar sebagai siswa SD/MI atau SMP/MTs , termasuk yang putus sekolah. Informasi lain yang relevan. Setelah ada gambaran informasi sebagaimana di atas, langkah berikutnya adalah diskusi terarah untuk mengkaji bersama masyarakat, apakah gambaran informasi kondisi pendidikan yang ada sudah mendekati seperti pada indikator keberhasilan bidang pendidikan atau masih cukup jauh dari indikator tersebut. Jika kondisi pendidikan yang ada masih belum seperti target pada indikator pendidikan, maka FD/KPMD perlu menggali permasalahan apa saja yang menyebabkan kondisi pendidikan jauh dari indikator tersebut. Pada saat menggali permasalahan yang terjadi, mulailah dari permasalahan yang dihadapi untuk menyekolahkan anak di tingkat SD/MI, baru dilanjutkan dengan permasalahan apa saja yang ditingkat SMP/MTs.


46

Untuk menggali permasalahan yang terjadi, dapat menggunakan pertanyaan yang disampaikan kepada masyarakat seperti di bawah ini: Apa saja permasalahan yang dialami oleh keluarga atau orang tua untuk mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah? Apakah permasalahan yang sama juga dialami banyak keluarga di dusun ini? Apakah di dusun ini banyak anak yang tinggal kelas atau tidak naik kelas di sekolah? Jika banyak, kenapa? Apakah di dusun ini banyak anak yang putus sekolah? Mengapa mereka putus sekolah? Kapan anak-anak mulai putus sekolah? Mengapa? Apakah anak-anak bekerja? Apa bentuk pekerjaan yang dilakukan anak-anak? Berapa lama waktu yang digunakan anak-anak untuk bekerja pada setiap harinya? Dalam satu tahun ajaran, apakah ada masa/waktu tertentu yang mempengaruhi tingkat kehadiran anak-anak di sekolah (misalnya bersamaan dengan musim panen atau musim hujan)? Setelah tergali permasalahan-permasalahan yang muncul, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan, antara lain dengan menanyakan kepada masyarakat: Berapa rata-rata jarak yang harus ditempuh dari rumah menuju ke sekolah? Berapa biaya yang dikeluarkan orang tua untuk uang sekolah, transportasi atau seragam? Apakah di lokasi terdekat terdapat sekolah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau fasilitas pendidikan lainnya yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan non formal (Paket A, Paket B, Pendidikan Keaksaraan Fungsional, dan sekolah terbuka)? Kalau tersedia, apakah fasilitas tersebut berfungsi? (tersedia tenaga pengajar, modul pengajaran, buku dan alat Bantu belajar pengajar yang diperlukan, dan sebagainya). Apakah anak-anak harus membantu orang tua selama musim tanam/panen/melaut? Untuk berapa lama? Apakah ada masalah kekurangan gizi/ atau kelaparan? Apakah anak-anak sehat? Apakah orang tua memandang bahwa pendidikan bagi anak-anaknya merupakan hal yang cukup penting bagi anak-anaknya? Apakah ada kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi daerahnya tentang faktor keselamatan, keamanan, atau kerawanan kejahatan? Apakah terdapat kecelakaan yang timbul karena kondisi infrastruktur seperti: jalan/jembatan yang kurang baik? Apakah anak-anak aman pada waktu berjalan ke sekolah? Setelah diketahui permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi, ajak masyarakat membahas tentang: bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang terjadi, atau apa yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kondisi pendidikan agar mencapai sasaran indikator pendidikan.

Penting untuk diperhatikan Untuk mendapatkan informasi yang lebih tajam dan permasalahan yang lebih nyata dihadapi oleh masyarakat, fasilitator perlu mengadakan diskusi terarah dengan orang tua/anggota rumah tangga yang memiliki permasalahan di bidang pendidikan. Mungkin perlu dipisahkan, diskusi dengan kelompok rumah tangga atau ibu-ibu yang anaknya tidak atau belum sekolah baik di SD, di SMP dan kelompok rumah tangga atau ibu-ibu yang anaknya tidak rajin atau sering bolos sekolah.


47

Contoh-contoh permasalahan yang sering terjadi Sebagai gambaran bagi fasilitator untuk memfasilitasi diskusi kelompok, di bawah ini adalah contoh permasalahan yang sering terjadi di bidang pendidikan, sebagai berikut: Yang berkaitan dengan akses Biaya pendidikan Kesehatan anak usia sekolah Kondisi Infrastruktur sekolah Masalah guru Permasalahan pekerja anak-anak Cara pandang masyarakat terhadap pentingnya pendidikan yang masih kurang Aspek Sosial-Budaya, seperti: perkawinan dini

Alternatif solusi mengatasi permasalahan Dibawah ini adalah contoh solusi potensial yang dapat digunakan sebagai acuan pada saat memfasilitasi masyarakat untuk menentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam mencapai indikator keberhasilan bidang pendidikan:

Indikator ¾ Setiap anak usia sekolah dasar (7 tahun ke atas) terdaftar sebagai siswa Sekolah Dasar (SD/MI) ¾ Setiap anak usia sekolah menengah pertama yang sudah lulus SD/MI terdaftar sebagai siswa SMP/MTs

No

Masalah

Solusi

1.

Sekolah terlalu jauh

1. Bantuan/subsidi biaya transportasi ke sekolah 2. Penyediaan angkutan pedesaan untuk antar jemput anak sekolah 3. Orang tua bersukarela sebagai kelompok pengawal yang menyertai anaknya ke sekolah** 4. Penyediaan asrama atau tempat tinggal bagi para siswa yang tinggal jauh dari SMP/MTs** 5. Membuat sekolah penyetaraan di desa seperti; SMP/MTs terbuka, kelas jarak jauh **

2.

Orang tua tidak mampu menyekolahkan

1. Sosialisasi atau penyuluhan yang lebih gencar untuk membangun kesadaran orang tua atau masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Sosialisasi bahwa pendidikan merupakan hak dari setiap anak. 2. Perubahan periode pembayaran biaya sekolah, misalnya bisa diangsur, memberikan keringanan** 3. Beasiswa pendidikan, pembayaran biaya siswa yang tertunggak. 4. Penyediaan buku-buku pelajaran dan peralatan sekolah. 5. Kebijaksanaan seragam sekolah yang lebih


48

fleksibel, misalnya**: a. Jumlah seragam yang diperlukan dievaluasi kembali b. Memberikan subsidi seragam bagi anakanak dari keluarga miskin c. Mengusahakan seragam dari pakaian bekas yang masih layak pakai **Solusi ini harus ada koordinasi antara orang tua, sekolah, atau dinas pendidikan Indikator ¾ Tingkat kehadiran setiap siswa SD/MI dalam mengikuti proses belajar mengajar, minimal 85%. ¾ Tingkat kehadiran setiap siswa SMP/MTs dalam mengikuti proses belajar mengajar, minimal 85%.

No 1

Masalah Anak harus bantu orang tua di rumah atau bekerja

Solusi 1. Beasiswa/subsidi bagi anak anak yang telah menyelesaikan SD/MI untuk meneruskan ke SMP/MTs. 2. Jika memang menjadi kebiasaan di masyarakat, maka kalender akademik bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada, misalnya jam sekolah disesuaikan

** 2

Anak sering sakit

3

Anak sering alpa/ bolos

4

Tidak ada guru di sekolah


1. Pemberian makanan tambahan yang bergizi kepada siswa. 2. Mengadakan pemeriksaan kesehatan siswa secara berkala. Namun sebelumnya perlu diidentifikasi masalah kesehatan apa yang dialami, untuk menentukan jenis pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan. Pemeriksaan kesehatan yang sering dilakukan bisanya tentang, penyakit mata, gigi, pendengaran dan cacingan** 3. Membiasakan hidup bersih dan sehat 4. Membuat lingkungan rumah yang bersih dan sehat Memberikan motivasi kepada anak-anak, seperti memberikan penghargaan untuk anak-anak yang kehadiran sempurna di sekolah (tidak pernah bolos) 1. Mendukung profesionalisme guru ; Para anggota komite sekolah, orang tua dan pengawas sekolah harus melakukan respon aktif terhadap hal ini dengan memberikan teguran akan kewajiban dari seorang guru** 2. Mengontrak guru honorer** 3. Para orang tua yang mempunyai kompetensi mengajar bisa menjadi guru sukarelawan di kelas **

49

5

Masalah geografis atau cuaca buruk (sulit sekolah jika hujan)

Perbaikan infrastruktur akses sekolah seperti jalan atau jembatan

6.

Tidak ada MCK (jamban atau sumur)

Perbaikan infrastruktur sekolah dengan melibatkan masyarakat

7.

Perkawinan dan kehamilan dini (usia muda)

Sosialisasi atau penyuluhan yang intensif atau gencar

**Solusi yang harus ada koordinasi antara orang tua, sekolah, atau Dinas Pendidikan

B. Pedoman Subtansi Kesehatan Indikator kesehatan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan adalah sebagai berikut: 1. Setiap ibu hamil diperiksa oleh bidan, minimal 4 kali pemeriksaan selama masa kehamilannya 2. Setiap ibu hamil mendapatkan minimal 90 pil Fe , selama masa kehamilannya. 3. Setiap proses kelahiran ditangani oleh tenaga bidan atau dokter 4. Setiap ibu yang melahirkan mendapatkan perawatan nifas dan perawatan bayinya oleh bidan atau dokter, minimal 2 kali perawatan dalam waktu 40 hari setelah proses persalinan 5. Setiap bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi standar secara lengkap dan mendapatkan Vitamin A 6. Setiap bayi usia 12 bulan ke bawah berat badannya selalu naik pada setiap bulannya (untuk bayi di bawah usia 6 bulan, berat badannya naik lebih dari 500 g per bulan dan bayi usia 6-12 bulan naik lebih dari 300 g). 7. Setiap anak usia 6 bulan sampai 59 bulan mendapatkan Vitamin A, 2 kali dalam setahun 8. Setiap anak balita (bawah lima tahun) ditimbang sebulan sekali secara rutin.

Penting untuk diperhatikan !!! Setiap perempuan mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama selama kehamilan, saat melahirkan dan selama nifas.

Mengapa ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya sedikitnya 4 kali ? Setiap kehamilan mempunyai risiko dan sebagian besar risiko tersebut tidak dapat diduga. Setiap kehamilan memerlukan perhatian dari anggota keluarga karena setiap saat dapat terjadi masalah yang membahayakan. Karena itu setiap ibu hamil harus mendapatkan pemeriksaan kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilannya di fasilitas kesehatan terdekat. Pemeriksaan kehamilan pertama dilakukan pada trimester (3 bulan) pertama. Pemeriksaan kehamilan kedua pada trimester kedua dan pemeriksaan kehamilan ketiga dan keempat dilakukan pada pada trimester terakhir. Pemeriksaan dan perlakuan yang diberikan biasanya meliputi: Menanyakan pengalaman kesuburan Pemeriksaan tekanan darah Pemeriksaan berat dan tinggi badan Pemeriksaan fundus uteri Pengukuran tekanan darah Mendapat imunisasi Tetanus Toxoid Mendapat tablet penambah darah (Fe)


50

Apa saja tanda-tanda bahaya selama kehamilan ? -

Berat badan tidak bertambah (berat badan harus bertambah paling sedikit 6 kg selama kehamilan) Anemia atau kurang darah, kelopak mata pucat (kelopak mata sehat berwarna merah atau merah jambu), lelah dan mudah kehabisan nafas Pembengkakan pada kaki, lengan dan muka Bayi dalam kandungan kurang bergerak atau tidak bergerak

Apabila terjadi pendarahan atau sakit perut pada saat hamil atau tanda-tanda lain seperti yang disebutkan di atas, segera berkonsultasi kepada petugas kesehatan. Mengapa untuk melahirkan dengan pertolongan dokter atau bidan ?

Penting untuk diperhatikan !!! Penyakit dan kematian ibu dan bayi dapat dikurangi jika ibu melahirkan dengan pertolongan dokter atau bidan. Masa persalinan dan setelah persalinan merupakan saat yang paling kritis karena sebagian penyakit dan kematian ibu terjadi pada saat itu. Penyakit dan kematian tersebut dapat dikurangi bila pertolongan persalinannya dilakukan oleh dokter atau bidan dan mendapat pemeriksaan atau pengawasan pada masa 6 jam setelah persalinan. Persalinan yang ditolong oleh dokter atau bidan akan dilakukan secara bersih dan aman. Untuk memperoleh hasil yang maksimal harus dipahami oleh ibu dan semua anggota keluarga tentang pentingnya persiapan persalinan yang meliputi antara lain: mengetahui keberadaan tenaga kesehatan terdekat, tersedianya alat transportasi dan persiapan dana. Dukungan keluarga terutama suami dalam proses persalinan akan sangat membantu. Untuk itu dianjurkan agar keluaraga atau suami dapat mendampingi ibu pada saat persalinan. Tanda-tanda persalinan, yaitu saat dimulainya proses persalinan, perlu diketahui oleh ibu untuk menjamin agar pengawasan oleh tenaga kesehatan dapat dimulai sejak awal. Apa saja tanda-tanda persalinan?

Timbulnya rasa mulas dari panggul belakang ke arah depan yang semakin sering dan semakin kuat Rahim terasa keras bila diraba Keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir Keluarnya cairan ketuban

Penting untuk diperhatikan !!! Bila belum ada tanda-tanda melahirkan, tetapi air ketuban sudah keluar, segeralah minta pertolongan bidan atau dokter. Jika ada tanda komplikasi, ibu hamil harus dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit yang direkomendasi bidan atau dokter dengan segera. Rujukan harus ke sarana kesehatan bukan ke bidan atau perawat.


51

Untuk apa dilakukan perawatan kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir ?

Penting untuk diperhatikan !!! Perawatan nifas bagi ibu yang baru melahirkan dan bayinya merupakan cara terbaik untuk mencegah terjadinya kematian pada ibu dan bayinya.

Masa nifas berlangsung 6 minggu (40 hari) setelah persalinan dan merupakan masa kritis dalam kehidupan ibu dan bayinya. Sebagian besar penyakit dan kematian ibu dan bayinya terjadi pada masa nifas, terutama masa nifas dini (6 jam pertama). Bersama dengan pertolongan untuk persalinan yang aman oleh tenaga kesehatan terlatih, perawatan ibu dan bayinya pada masa segera setelah persalinan akan dapat mencegah terjadinya sebagian besar penyakit dan kematian. Bahaya utama yang mengancam ibu pada masa nifas dini adalah terjadinya pendarahan. Ibu akan meninggal bila pendarahan tersebut tidak ditanggulangi dalam dua jam. Bahaya yang mengancam bayi pada masa nifas dini adalah hipotermia, gangguan pernafasan (asfiksia) dan kondisi akibat Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Apa yang perlu diperhatikan oleh ibu dan keluarganya pada masa nifas?

Perawatan ibu dan bayinya selama 3 kali yaitu: pada minggu pertama (hari ke 3), hari ke 14 dan hari ke-40 setelah persalinan Menjaga kebersihan untuk mencegah terjadinya infeksi Air Susu Ibu yang pertama keluar (Kolostrum) melindungi bayi dari penyakit. Kolostrum merupakan sejenis susu ibu yang dihasilkan pada akhir tempoh mengandung hingga beberapa jam selepas bersalin. Ia sangat bermanfaat bagi bayi karena mengandung banyak karbohidrat, protein, dan antibodi, memiliki kandungan imun yang tinggi dan melindungi saluran pencernaan bayi. Menyusui anaknya segera stelah persalinan dan selanjutnya dilakukan secara eksklusif selama 4 bulan (hanya diberikan air susu ibu saja) Mengetahui tanda-tanda bahaya pada masa nifas, yaitu: pendarahan dari jalan lahir, keluar cairan berbau dari jalan lahir, bengkak pada muka atau tangan yang mungkin disertai pusing dan kejang-kejang, payudara bengkak kemerah-merahan.

Apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan pada saat perawatan nifas ?

Memeriksa semua ibu dan bayinya sesuai jadwal dan bila perlu mengunjungi kediaman Memberikan imunisasi pada bayinya sesuai jadwal Pemberian tablet tambah darah dan vitamin A Mengenal tanda bahaya dan tindakan yang diperlukan Membantu ibu untuk mulai menyusui bayinya dengan cara yang benar Memberikan nasehat dan penyuluhan kepada ibu tentang cara mencegah atau menunda kehamilan dengan jenis kontrasepsi yang sesuai

Mengapa imunisasi sangat penting dan setiap anak perlu mendapatkan satu paket imunisasi dasar yang lengkap dalam tahun pertama kehidupannya ? Imunisasi melindungi anak terhadap beberapa penyakit berbahaya. Anak yang tidak mendapatkan imunisasi akan lebih mudah jatuh sakit dan menjadi cacat selamanya atau kurang gizi dan kemudian meninggal.

Alasan anak harus diimunisasi lengkap sebelum berumur 1 tahun adalah:


52

Imunisasi melindungi anak dari berbagai penyakit, termasuk mereka yang lahir cacat juga perlu divaksinasi. Anak menjadi kebal karena vaksin yang diberikan dengan cara disuntikkan atau diteteskan melalui mulut, membangun daya tahan tubuh anak terhadap penyakit. Imunisasi hanya bermanfaat apabila diberikan sebelum anak jatuh sakit. Anak yang tidak diberikan imunisasi lebih mudah terserang penyakit seperti TBC, polio, hepatitis B, campak, batuk rejan dan penyakit lain yang mematikan. Anak yang berhasil selamat dari penyakit ini akan menjadi lemah dan kemungkinan tidak akan tumbuh dengan normal atau dapat mengalami cacat seumur hidupnya. Ia dapat meninggal karena kurang gizi atau penyakit lainnya. Sakit ringan seperti batuk pilek, diare, dan sakit kulit bukan halangan untuk imunisasi. Imunisasi tetap aman dilakukan bagi anak yang sedang sakit ringan, cacat atau kurang gizi. Setelah menerima imunisasi beberapa anak mungkin akan menyakit demam. Ini reaksi tidak luar biasa dan bayi harus meneruskan jadwal imunisasi.

Jadwal imunisasi untuk bayi : Umur Jenis Imunisasi Vitamin A Minta vitamin A pada bulan Februari 0-7 hari Hepatitis B1 dan Agustus di Posyandu. Vitamin A 1 bulan BCG membuat mata sehat, tubuh kuat dan 2 bulan Hepatitis B2, DPT 1, Polio 1 mencegah kebutaan. Vitamin A untuk 3 bulan Hepatitis B3, DPT 2, Polio 2 anak umur 6 bulan sampai 5 tahun 4 bulan DPT 3, Polio 3 9 bulan Campak, Polio 4 Sumber: Buku Kesehatan Ibu dan Anak (JICA, Kementerian Kesehatan) Pentingnya Penimbangan dan Gizi bagi anak-anak Kurang gizi dapat mengakibatkan daya tahan tubuh anak rendah, mudah terkena penyakit dan lebih lanjut lagi dapat menyebabkan kematian. Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan makanan bergizi yang berguna bagi pertumbuhan dan perkembangannya, serta mendapat pelayanan kesehatan dasar untuk mencegah penyakit dengan lingkungan yang nyaman. Apa yang harus diketahui oleh setiap keluarga dan warga masyarakat tentang gizi dan pertumbuhan anak? Anak harus tumbuh dengan baik dan mengalami pertambahan berat badan yang cukup. Berat badan anak harus ditimbang setiap bulan dari sejak lahir sampai dengan berusia 5 tahun. Apabila seorang anak tidak mengalami pertambahan berat yang cukup setiap bulannya, berarti ada sesuatu yang tidak benar telah menimpa anak tersebut. Anak sehat adalah anak yang berat badannya bertambah secara cukup. Pertambahan berat badan yang teratur merupakan ciri anak yang fisiknya tumbuh dengan baik. Anak harus selalu ditimbang berat badannya pada saat berkunjung ke Posyandu atau Puskesmas. Apabila berat badan anak tidak cukup bertambah dalam setiap bulan, berarti: - Anak perlu mendapatkan makanan yang lebih banyak dan bergizi - Anak sakit - Anak memerlukan perhatian dan perawatan

Anak memerlukan vitamin A untuk mencegah terkena penyakit dan kerusakan penglihatan. Vitamin A dapat diperoleh dari buah-buahan, sayur mayor, telur, hasil peternakan, makanan yang diperkaya, ASI atau tambahan vitamin A sendiri. Anak memerlukan makanan yang kaya akan zat besi untuk melindungi ketahanan fisik dan mentalnya. Sumber zat gizi besi adalah hati, daging, ikan, telur, dan makanan yang diberkapaya zat besi atau vitamin zat besi.


53

Sampai dengan usia 6 bulan seorang anak hanya memerlukan ASI saja (ASI ekslusif). Jangan memberikan makanan atau minuman lain selain ASI. Setelah berusia 6 bulan memerlukan makanan tambahan disamping ASI. Teruskan pemberian ASI sampai umur 2 tahun.

Bagaimana pemberian makan untuk anak Umur 1-2 tahun ?

Teruskan pemberian ASI sampai umur 2 tahun Memberi nasi lembik 3 kali sehari Tambahkan telur/ayam/ikan/tempe/tahu/daging sapi/wortel/bayam/kacang hijau/santan/ minyak pada nasi lembik Beri makanan selingan 2 kali sehari di antara waktu makan, seperti: bubur kacang hijau, pisang, biscuit, nagasari, dsb Beri buah-buahan atau sari buah Bantu anak makan sendiri

Kenapa anak mengalami kekurangan gizi?

Kekurangan makanan yang memberi energi Kekurangan makanan yang memberi vitamin A Lingkungan yang kotor/ kurang bersih Air dan makanan yang kurang bersih. Lingkungan kotor menyebabkan anak-anak yang sering sakit menceret. Anak yang sering sakit menceret tidak bisa menambah berat badan. Ketika sakit menceret anak-anak harus makan dan minum seperti biasa. Pada proses penyembuhan memberi anak makanan tambahan. Makan satu piring lebih banyak.

Apa Infeksi Saluran Pernafasan ? Batuk, pilek, sakit tenggorokan dan ingusan sering menyerang anak-anak dan dianggap tidak berbahaya. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, batuk dan pilek merupakan suatu tanda penyakit yang lebih berbahaya seperti pneumonia dan tuberculosis. Di dunia, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) mejadi penyebab kematian dari 2 juta anak balita pada tahun 2000. Anak yang batuk atau pilek harus dijaga agar tetap hangat dan diberi makan dan minum yang banyak. Terkadang, batuk dan pilek menjadi pertanda masalah serius. Anak yang nafasnya terengah-engah atau sesak kemungkinan terkena pneumonia, yaitu infeksi pada paruparu. Penyakit ini berbahaya dan anak yang mengalaminya perlu segera mendapat perawatan di Puskesmas. Anak yang menderita pneumonia memerlukan pemberian antibiotik. Pemberian obat antibiotik harus sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan. Antibiotik harus diberikan sampai habis pada anak. Keluarga dapat membantu mencegah pneumonia dengan cara memberikan ASI Eksklusif pada bayi sekurang-kurangnya pada 4 bulan pertama serta memberikan makanan bergizi dan imunisasi lengkap pada anak. Anak yang batuk terus menerus harus segera dibawa ke dokter. Kemungkinan anak terkena tuberculosis, yaitu infeksi pada paru-paru. Anak-anak dan ibu hamil sangat rentan terhadap batuk dan pilek, terutama jika terpapar oleh asap rokok dan asap dapur.


54

Bagaimana langkah-langkah fasilitasi pencapaian indikator bidang kesehatan ? Untuk mencapai indikator tersebut di atas, FD/KPMD dan masyarakat harus memahami masalah yang timbul dan kondisi kesehatan yang ada di desanya. Melalui pemetaan sosial dan diskusi terarah, permasalahan dan kondisi kesehatan yang terjadi di desa dapat digali bersama-sama masyarakat. Hasil pendataan pada saat pemetaan sosial yang telah dilakukan tentang gambaran informasi tentang kondisi sasaran program meliputi: Berapa Jumlah ibu hamil (atau yang mengharapkan kehamilan? Apakah hal ini dapat diwujudkan?) Berapa Jumlah balita? Berapa Jumlah bayi dibawah usia 1 tahun Berapa Jumlah ibu hamil yang akan mencari (meminta) pertolongan persalinan dari dukun bayi/bidan di desa Berapa jumlah bayi dan balita yang jarang dibawa ke posyandu Berapa jumlah ibu hamil yang jarang periksa ke bidan Selanjutnya teridentifikasi juga tentang pelayanan kesehatan yang ada di dusun, seperti: Apakah di dusun atau di desa terdapat polindes atau pustu? Berapa jauh lokasi polindes atau pustu tersebut? Apakah ada bidan di desa? Berapa kali bidan dapat datang ke desa? Setelah ada gambaran informasi sebagaimana di atas, langkah berikutnya adalah diskusi terarah untuk mengkaji bersama masyarakat, apakah gambaran informasi kondisi kesehatan yang ada sudah mendekati seperti pada indikator keberhasilan bidang pendidikan atau masih cukup jauh dari indikator tersebut. Jika kondisi yang ada masih belum seperti target pada indikator kesehatan, maka fasilitator desa perlu menggali permasalahan apa saja yang menyebabkan kondisi kesehatan jauh dari indikator tersebut. Untuk menggali permasalahan yang terjadi, lakukan identifikasi dulu beberapa hal sebagaimana pertanyaan dibawah ini:

Siapa yang telah menerima pelayanan (di antara wanita hamil, dan anak-anak balita) Siapa yang tidak menerima pelayanan, dan alasan kenapa mereka tidak menerima pelayanan Siapa yang menjadi pemberi pelayanan kesehatan utama di masyarakat Apakah masyarakat telah memahami manfaat pemeriksaan pra, paska kelahiran? Apakah sosialisasi yang lebih baik diperlukan? Apakah wanita hamil melakukan pemeriksaan pra kelahiran sekurang-kurangnya empat kali? Apakah mereka melakukan setidaknya dua kali pemeriksaan pasca kelahiran? Apakah wanita pergi ke dukun bayi atau bidan untuk memperoleh bantuan persalinan? Apakah alasan bagi wanita pergi untuk memperoleh bantuan persalinan ke dukun bayi? Apakah alasan ekonomi, dapat dijangkau atau alasan sosio cultural? Berapa kali posyandu diadakan? Dan di berapa banyak lokasi?

Setelah mendapatkan gambaran kondisi kesehatan dan tempat layanan yang ada sebagaimana di atas, maka FD/KPMD melanjutkan dengan mengidentifikasi masalahmasalah kesehatan yang terjadi dimasyarakat, dengan menggunakan pertanyaan seperti di bawah ini: Apa saja permasalahan yang dialami oleh keluarga dan orang tua dalam mengakses layanan kesehatan bagi wanita hamil dan anak balita? Apakah masalah yang sama juga dialami oleh banyak keluarga?


55

Mengapa masyarakat masih memilih dibantu persalinannya oleh dukun bayi ketimbang bidan yang terlatih? Apakah karena memang tidak ada bidan atau bidan jarang ada di desa? Mengapa bidan tidak hadir secara teratur?

Langkah berikutnya adalah mengajak masyarakat untuk mencari pemecahan terhap masalah yang dihadapi masyarakat dibidang kesehatan, yaitu dengan menanyakan: Pendekatan seperti apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan minimnya akses terhadap layanan kesehatan? Menurut anggota masyarakat, apa solusi yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan kurangnya pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak?

Penting untuk diperhatikan Fasilitator perlu mengadakan diskusi kelompok dengan ibu-ibu calon penerima manfaat agar didapat permasalahan yang lebih nyata dan solusi apa yang diperlukan. Dalam diskusi kelompok juga untuk menemukan penyebab kurangnya akses terhadap layanan kesehatan (contohnya, apa sebab wanita tak mengunjungi bidan untuk meminta pertolongan kesalinan, tetapi ke dukun bayi, apakah karena mereka malu kalau orang lain melihat alat kewanitaannya; apa sebabnya tidak semua bayi menerima imunisasi lengkap, dll ).

Contoh-contoh Permasalahan di bidang kesehatan ibu dan anak Di bawah ini adalah contoh-contoh masalah yang sering terjadi di bidang kesehatan masyarakat, terutama bagi ibu dan anak. Permasalahan Akses : Jarak jauh dan transportasi mahal Biaya pelayanan kesehatan Infrastruktur fisik layanan kesehatan terbatas Terbatasnya Staf kesehatan dan persediaan barang Sosial budaya- Malu mengunjungi bidan Kurangnya penyuluhan atau sosialisasi masalah kesehatan ibu dan anak

Alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan Dibawah ini adalah contoh alternatif solusi potensial yang dapat digunakan sebagai acuan pada saat memfasilitasi masyarakat untuk menentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam mencapai indikator keberhasilan bidang kesehatan:

Indikator Pelayanan kesehatan Ibu Hamil Dan Anak ¾ Setiap ibu hamil diperiksa oleh bidan, minimal 4 kali pemeriksaan selama masa kehamilannya. ¾ Setiap ibu hamil mendapat minimal 90 pil Fe selama masa kehamilannya. ¾ Setiap proses kelahiran ditangani oleh tenaga bidan atau dokter ¾ Setiap ibu yang melahirkan mendapatkan perawatan nifas dan perawatan bayinya oleh bidan atau dokter, minimal 2 kali perawatan dalam waktu 40 hari setelah proses persalinan.


56

No

Masalah

Solusi

1. Keluarga yang miliki Kartu ASKESKIN akan mendapat pelayanan kesehatan gratis 2. Masyarakat mengetahui jenis layanan kesehatan yang seharusnya gratis seperti imunisasi, pemeriksaan pra dan paska kelahiran. 3. Penyediaan dana desa untuk wanita hamil yang membutuhkan jasa persalinan dari para professional terlatih. 2 Puskesmas jauh atau tidak 1. Menyediakan biaya transportasi untuk bidan, atau sebaliknya, memberikan biaya transportasi ada bidan desa kepada ibu hamil atau ibu dengan balita. 2. Membuat sistem komunikasi (memakai handphone atau radio) supaya bidan atau dokter bisa dipanggil dan bisa datang dengan cepat dalam keadaan kelahiran atau keadaan darurat 3. Penyediaan sarana transportasi (dalam keadaan darurat) 4. Menyediakan perumahan untuk bidan di desa, atau sebaliknya disediakan tempat tinggal yang dekat dengan puskesmas, polindes bagi ibu hamil. 5. Mengontrak bidan untuk tinggal/atau menggunakan lebih banyak waktunya untuk tinggal di dusun/desa. 6. Mengadakan perjanjian dengan LSM untuk memberikan paket layanan ke desa termasuk pendidikan kesehatan 7. Mengadakan layanan pra kelahiran dan persalinan. Bekerja sama dengan kader posyandu. Hubungan yang lebih kuat dengan puskesmas, sehingga terdapat cukup ketersediaan imunisasi, iron tablet, buku KIA, timbangan,dst. 3 Pemahaman yang kurang 1. Kerjasama dengan bidan dan perawat bahwa penyuluhan dan sosialisasi yang efektif dan atau persepsi yang tidak intensif atau terus menerus tentang pentingnya sama kesehatan ibu dan anak serta sosialisasi paket dasar layanan kesehatan. 2. Sosialisasi jenis-jenis layanan yang diberikan cuma cuma dan berapa banyak biaya untuk layanan tertentu. 3. Kerjasama dengan LSM bidang kesehatan dalam mengatasi masalah kesehatan 4. Mengorganisir kelompok ibu-ibu: Wanita hamil dan ibu –ibu kelompok umur produktif secara bersama-sama pergi mengunjungi tempat pelayanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan informasi kesehatan dan jenis-jenis pelayanan kesehatan. **Solusi ini harus ada koordinasi antara orang tua, puskesmas, bidan, dll. 1

Tidak mampu atau tidak punya biaya


57

Indikator Pelayanan Kesehatan Anak Balita ¾ Setiap bayi usia 12 bulan ke bawah berat badannya selalu naik pada setiap bulannya (untuk bayi di bawah usia 6 bulan, berat badannya naik lebih dari 500 g per bulan dan bayi usia 6-12 bulan naik lebih dari 300 g). ¾ Setiap bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi standar secara lengkap ¾ Setiap anak usia 6 bulan sampai 59 bulan mendapatkan Vitamin A, 2 kali dalam setahun ¾ Setiap anak balita (bawah lima tahun) ditimbang sebulan sekali secara rutin.

No

Masalah

Solusi

Posyandu tidak rutin atau terlalu 1. Mengajukan penambahan posyandu 2. Menyediakan dukungan dana bagi para jauh kader & pengelola posyandu (sebagai contoh: untuk biaya transportasi) 2 Puskesmas tidak ikut dalam 1. Mengajukan keluhan/permohonan resmi ke Puskesmas posyandu, terutama pada saat 2. Memberikan bantuan kas dana ke pemberian imunisasi posyandu untuk biaya transportasi. 3 Orang tua balita sering tidak ikut 1. Kader posyandu melakukan kunjungan dari rumah ke rumah balita yang tidak hadir dalam posyandu hadir posyandu 2. Pemberian suplemen nutrisi atau makanan tambahan dengan penyuluhan kesehatan **Solusi ini harus ada koordinasi antara orang tua, puskesmas, bidan, dll. 1

Bagi anggota masyarakat pemegang askeskin/ kartu miskin atau yang membawa surat keterangan miskin dari kepala dusun seharusnya mendapatkan layanan kesehatan dasar sebagaimana dalam indikator secara Cuma-Cuma (gratis), kecuali biaya pertolongan persalinan.


58

Lampiran 3: Tim Pertimbangan Musyawarah Desa (TPMD) Pengertian TPMD TPMD adalah tim pengurus PNPM Generasi yang dibentuk dan dipercaya oleh masyarakat sebagai mitra dari pemerintah desa untuk menyusun perencanaan upaya-upaya pencapaian ukuran keberhasilan dari program peningkatan kesehatan dan pendidikan dasar bagi masyarakat miskin melalui PNPM Generasi. Tim ini dibentuk dari, oleh dan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan bersama dari masyarakat terutama tentang pendidikan dan kesehatan, sehingga tim ini akan dibangun secara sukarela, kesetaraan, transparan dan demokratis. Mengapa dibentuk TPMD ? Masalah pendidikan dan kesehatan, seringkali luput dari perhatian masyarakat ketika mereka berbicara tentang pembangunan (untuk berbicara masalah pembangunan di perdesaan masih didominasi oleh kaum laki-laki, sementara itu hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan sering lebih banyak dihadapi oleh kaum perempuan). Berbicara pembangunan sering diartikan oleh masyarakat untuk pembangunan infrastruktur perdesaan (jalan, jembatan, saluran irigasi) atau memberi tambahan modal untuk kegiatan ekonomi. Sebagian masyarakat seringkali juga masih mengabaikan akan pentingnya kesehatan dan pendidikan. Kebiasaan yang sudah turun temurun yang dari sisi pendidikan dan kesehatan kurang baik, masih banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat. Supaya ada tim yang dari masyarakat yang memfokuskan diri terhadap pentingnya aspek pendidikan dan kesehatan (terutama pendidikan dasar dan kesehatan ibu-anak), maka melalui program PNPM Generasi dibentuklah TPMD dengan sebagian besar anggotanya dari kaum perempuan. Siapa anggota TPMD? Jumlah anggota tim ini adalah 11 orang. Anggota TPMD yang dipilih adalah setiap warga desa setempat yang dipilih oleh masyarakat itu sendiri. Jumlah anggota tim yang dipilih adalah 11 orang dengan komposisi minimal 6 orang adalah perempuan. Aparat pemerintah desa (Kades dan perangkatnya) tidak bisa menjadi anggota TPMD. Apa kriteria anggota TPMD? Kriteria anggota tim yang dipilih pada dasarnya diputuskan sendiri oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan terutama kejujuran dan kerelawanan yang bersifat netral. Nilai-nilai seperti ini dapat dimiliki oleh siapa saja, baik yang tua atau muda, miskin atau kaya, berpendidikan atau tidak, dll. Karena itu, kemampuan orang berbicara, tingkat pendidikan atau jabatan sesorang bukan menjadi kriteria yang utama dalam memilih anggota TPMD. Apa saja tugas TPMD ? Tugas TPMD secara umum adalah: Membentuk Tim Kerja yang bertugas untuk penyusunan usulan dan monitoring.


59

Melakukan rapat untuk merumuskan kegiatan yang dapat membantu meningkatkan kondisi pendidikan dasar dan kesehatan ibu dan anak di masyarakatnya Melakukan rapat untuk menyusun prioritas kegiatan dan membuat rekomendasi kepada musyawarah desa tentang jenis kegiatan yang akan dikerjakan dan didanai melalui swadaya, BLM, atau sumber dana lainnya, Melakukan rapat evaluasi terhadap pencapaian ukuran keberhasilan secara rutin setiap bulan sekali

Dalam TPMD, selanjutnya dipilih diantara mereka 3 orang sebagai Tim Kerja penyusunan usulan dan monitoring.

untuk

Tugas Tim Kerja untuk penyusunan usulan dan monitoring sebagai berikut : Bersama FD/KPMD, mencocokkan gagasan-gagasan kegiatan hasil diskusi terarah dengan ukuran keberhasilan, sebagai bahan rapat perumusan gagasan. Bersama FD/KPMD mendokumentasikan hasil rapat perumusan gagasan sebagai bahan untuk MAD Alokasi Dana dan Lokarya dengan penyedia layanan. Bersama FD/KPMD mendokumentasikan hasil MAD Alokasi Dana dan lokakarya dengan penyedia layanan sebagai bahan untuk rapat prioritas usulan. Bersama FD/KPMD menulis proposal atau usulan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dan perolehan layanan kegiatan dari sasaran program Mendorong atau menggerakkan masyarakat untuk mencapai seluruh ukuran keberhasilan Melakukan audit antar desa setiap 3 bulan sekali Selanjutnya tim ini akan menyusun sendiri tugas-tugasnya secara rinci sesuai kondisi dari masing-masing desa. TPMD akan mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa. Bagaimana TPMD memprioritaskan usulan kegiatan dalam rapat prioritas usulan? TPMD akan menyusun prioritas usulan setelah lokakarya dengan penyedia layanan dilakukan. Prioritas pertama yang harus dilakukan adalah diperuntukkan bagi kegiatan yang bermanfaat bagi anggota masyarakat yang belum menerima layanan. Salah satu pilihan alat untuk memprioritaskan kegiatan adalah dengan menggunakan Analisa Kuadran Prioritas Usulan. Analisa kuadran prioritas usulan dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu dengan mengklasifikasikan usulan-usulan yang sudah diajukan ke dalam 4 tingkatan. Tingkat pertama adalah usulan yang harus segera dikerjakan (jangka pendek), Tingkat kedua adalah usulan yang harus segera dibuat rencana pelaksanaannya (jangka menengah), Tingkat ketiga adalah usulan yang harus sudah dipikirkan bagaimana cara untuk pelaksanaannya (jangka panjang) dan Tingkat ke empat adalah usulan yang masih dipertimbangkan. Untuk membuat tingkatan usulan ini berdasarkan dua aspek, yaitu: dari sisi manfaat atau kepentingannya dan dari sisi waktu. Yang menjadi tolok ukur sebuah kegiatan dari sisi manfaat meliputi: 1. Bermanfaat bagi kelompok atau rumah tangga miskin 2. Dapat meningkatan pencapaian ukuran/ indikator keberhasilan 3. Memberikan dampak positif untuk keberlanjutannya Sedangkan yang menjadi tolok ukur kegiatan dari aspek waktu adalah mendesak atau tidaknya (dapat ditunda) dari kegiatan tersebut.


60

Mengingat apa yang telah diusulkan pasti dirasakan oleh masyarakat adalah sesuatu yang penting dan mendesak, maka dari masing-masing kriteria ini harus diklasifikasikan kembali menjadi: Aspek manfaat: 1. Sangat Penting (SP): Sebagian besar yang memanfaatkan adalah dari rumah tangga miskin Akan meningkatkan ukuran/ indikator keberhasilan program yang akan dicapai Potensi keberlanjutannya sangat besar 2. Cukup Penting (CP): Hanya sebagian kecil yang memanfaatkan dari rumah tangga miskin Hanya sedikit indikator keberhasilan yang akan dicapai Potensi keberlanjutannya kurang Aspek Waktu: 1. Sangat Mendesak (SM) Harus dilaksanakan sesegera mungkin atau tidak bisa ditunda-tunda Kegiatan terfokus untuk menangani kelompok masyarakat yang selama ini tidak memperoleh layanan pendidikan dasar atau kesehatan ibu-anak. Anak-anak yang terancam drop out sekolah 2. Cukup Mendesak (CM) Masih bisa ditunda Kriteria di atas masih bisa dikembangkan dan tentunya harus sudah dipahami oleh TPMD sebelum membahas usulan-usulan kegiatan apakah akan dimasukkan pada tingkat pertama, kedua, ketiga atau keempat. Kuadran Prioritas Usulan:

Sangat Penting (SP)

Cukup Penting (CP)

CM + SP

SM + SP

Prioritas 3.

Prioritas 1.

CM + CP

SM + CP

Prioritas 4.

Prioritas 2.

Cukup Mendesak (CM)

Sangat Mendesak (SM)

Tingkat 1 merupakan prioritas pertama jika usulan disepakati Sangat Mendesak (SM) Sangat Penting (SP). Tingkat 2, merupakan prioritas kedua jika usulan disepakati Sangat Mendesak (SM) Cukup Penting (CP) Tingkat 3, merupakan prioritas ketiga jika usulan disepakati Cukup Mendesak (CM) Sangat Penting (SP). Tingkat 4, merupakan prioritas keempat jika usulan disepakati Cukup Mendesak (CM) Cukup Penting (CP).


dan dan dan dan

61

Bagaimana Cara pemilihan anggota TPMD? Anggota tim dipilih oleh perwakilan anggota masyarakat melalui pertemuan ditingkat desa yang dihadiri oleh seluruh calon anggota tim dari masing-masing dusun ditambah 2 calon anggota yang dipilih dan diusulkan dari unsur PKK. Calon anggota tim dipilih oleh warga masyarakat di tingkat dusun. Pemilihan calon anggota tim ini dilakukan melalui pertemuan musyawarah masyarakat di tingkat RT (jika RT berjalan efektif) dan Dusun. Fasilitator perlu memberikan penyadaran kepada peserta tentang nilainilai kemanusian dan kemasyarakatan merupakan landasan dalam memilih anggota tim. Yang dibutuhkan untuk membantu masyarakat melaksanakan program ini adalah orangorang yang jujur dan rela, bukan untuk mencari orang yang pintar dan pandai bicara. Sebelum melakukan pemilihan, peserta pertemuan dusun berdiskusi untuk menentukan kriteria apa saja yang dibutuhkan sebagai anggota TPMD. Acuan masyarakat dalam menentukan kriteria utama didasarkan pada nilai-nilai kemanusian dan kemasyarakatan, seperti: kejujuran, kerelaan dll. a. Pemilihan calon anggota TPMD tingkat RT (jika RT berjalan efektif). Proses pemilihan calon anggota tim diharapkan dapat dimulai dari tingkatan kelompok masyarakat yang paling rendah, yaitu RT. Pemilihan di tingkat RT dilakukan untuk memilih calon anggota tim, sebanyak 4 orang, minimal 2 perempuan. Proses pemilihan calon anggota tim, sebaiknya dilakukan setelah warga masyarakat mendapatkan penjelasan tentang apa itu program PNPM Generasi dan telah tersusun peta sosial kondisi pendidikan dan kesehatan. Dengan telah memahami program dan mengetahui kondisi atau masalah pendidikan dan kesehatan yang terjadi, diharapkan mereka akan memilih calon-calon yang peduli dan menyadari akan pentingnya pendidikan dasar dan kesehatan ibu-anak serta suka rela untuk menanganinya dan bersedia untuk dipilih menjadi calon anggota TPMD. Proses ini difasilitasi oleh Kader Dusun atau dibantu Fasilitator Desa. Proses pemilihannya sebagai berikut: • Jelaskan kepada peserta musyawarah tentang apa yang dimaksud dengan TPMD, apa fungsinya dan apa saja tugas dan tanggungjawabnya. • Ajak peserta musyawarah RT untuk berdiskusi dan mensepakati tentang kriteria apa saja yang sebaiknya diperlukan untuk menjadi anggota TPMD. Catatan: sebagaimana di atas, kriteria yang akan dibuat lebih didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan. • Minta kepada peserta untuk menyebutkan siapa-siapa saja warga masyarakat (lakilaki maupun perempuan) yang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati, dan buat daftar nama-namanya. Jumlah yang dinominasikan memenuhi kriteria, minimal sebanyak 8 orang dan lebih dari separonya adalah perempuan. • Dari 8 orang tersebut, mereka melakukan pemilihan secara tertutup. Masing-masing orang menuliskan 4 nama (minimal 2 calon perempuan) yang menurutnya dinilai layak mewakili RT, sebagai calon anggota TPMD (boleh menulis namanya sendiri). • Selanjutnya dilakukan perhitungan dan dibuatkan urutan mulai dari nama yang paling banyak dipilih dan seterusnya. Tetapkan terlebih dahulu 2 orang teratas dari calon perempuan, baru diambilkan 2 orang lagi dari urutan tertinggi, untuk menjadi calon anggota TPMD dari RT tersebut. 4 orang dari masing-masing RT inilah, yang selanjutnya akan dipilih sebagai calon anggota TPMD tingkat dusun.


62

b. Pemilihan tingkat Dusun. b.1. Jika melalui pemilihan di tingkat RT terlebih dulu Proses pemilihan dilakukan pada saat Musyawarah Dusun dan difasilitasi oleh FD/KPMD dibantu kader dusun. Jumlah calon anggota dari wakil dusun, bervariasi tergantung dari jumlah dusun, sebagaimana dibawah ini. Tabel jumlah calon dari masing-masing dusun Jumlah dusun dalam Jumlah calon anggota desa TPMD per dusun 1 – 3 dusun 12 orang 4 – 6 dusun 4 orang > 6 dusun 2 orang

Jumlah minimal calon dari perempuan 6 orang 2 orang 1 orang

Sebelum pemilihan, kader dusun akan menyampaikan terlebih dahulu kriteria calon anggota tim yang telah dibuat di masing-masing RT. Selanjutnya peserta musyawarah dusun mensepakati kriteria calon anggota TPMD berdasarkan kriteria yang telah disusun dari masing-masing RT. Proses pemilihan bukan oleh semua yang hadir di musyawarah dusun, tetapi hanya oleh calon anggota yang telah dipilih dari masing-masing RT. Proses pemilihannya pada prinsipnya sama dengan pada saat pemilihan di tingkat RT, yaitu: • •

Masing-masing peserta menuliskan nama sejumlah orang sesuai jumlah calon anggota TPMD tingkat dusun (sesuai tabel di atas), dengan menulis seimbang antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya dilakukan perhitungan dan dibuatkan urutan mulai dari nama yang paling banyak dipilih dan seterusnya. Sekian orang teratas laki-laki dan sekian orang teratas perempuan, sesuai tabel di atas menjadi calon anggota TPMD dari dusun tersebut. Mereka yang sudah terpilih di tingkat dusun ini, selanjutnya akan memilih dan dipilih untuk menjadi anggota TPMD di tingkat desa.

b.2. Jika tanpa pemilihan di tingkat RT Proses pemilihan sama dengan proses pemilihan di tingkat RT, dengan memilih sejumlah calon sesuai Tabel jumlah calon dari masing-masing dusun sebagaimana di atas. c. Pemilihan tingkat Desa. Pemilihan anggota TPMD dilakukan pada saat pertemuan seluruh calon dari wakil dusun di tingkat desa, yang difasilitasi oleh FD/KPMD dibantu FK. Peserta pemilihan adalah calon-calon anggota TPMD yang telah dipilih dari masing-masing dusun ditambah dua orang calon anggota dari unsur PKK. Jika ada peserta lain yang bukan calon dari wakil dusun atau 2 orang wakil PKK, maka mereka ini tidak berhak untuk memilih dan dipilih. Mereka boleh ikut pertemuan atau musyawarah tetapi hanya sebagai peninjau. Sebelum dilakukan pemilihan anggota TPMD, FD/KPMD akan memfasilitasi beberapa hal terlebih dahulu, antara lain: • Penjelasan tentang apa TPMD, apa peran, tugas dan tanggung jawabnya • Kesepakatan pokok-pokok pikiran yang akan dituangkan dalam tata tertib atau aturan dalam TPMD. • Menyampaikan kriteria calon anggota tim yang telah dibuat di masing-masing dusun


63

•

Mensepakati kriteria anggota tim berdasarkan kriteria yang telah disusun di tingkat dusun

Proses pemilihan anggota TPMD dilakukan secara tertutup, dengan masing-masing peserta menulis 11 orang (boleh namanya sendiri) yang dirasakan atau dinilai memenuhi sejumlah kriteria yang telah disepakati (seimbang antara laki-laki dan perempuan). Kemudian kertas yang sudah tertulis 11 nama, dikumpulkan dan dilakukan perhitungan terhadap nama-nama yang ada dan dibuatkan urutan mulai dari nama yang paling banyak dipilih dan seterusnya. 6 nama orang teratas perempuan ditetapkan terlebih dulu menjadi anggota tim desa tersebut, selanjutnya musyawarahkan apakah akan menambah kuota anggota tim dari perempuan atau tidak. Jika akan menambah kuota perempuan, sepakati berapa tambahannya dan lanjutkan dengan urutan calon perempuan berikutnya. Baru kemudian, lanjutkan dengan mengambil urutan teratas dari calon laki-laki untuk memenuhi sampai 11 orang anggota TPMD. Koordinator tim dipilih diantara anggota oleh anggota-anggota tersebut dalam rapat pertama kali, dimana wewenang dan hak suara koordinator adalah sama dengan anggota yang lain.


64

Lampiran 4 : Acuan Penyaluran dan Pencairan Dana BLM Penerima dana adalah kelompok masyarakat melalui pelaksana kegiatan dengan penanggung jawab Ketua pelaksana kegiatan TPMD. Penyaluran dana BLM yang bersumber dari APBN akan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening kolektif desa yang diadministrasikan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) dengan nama “Rekening PNPM Generasi” pada Bank Pemerintah setempat. Rekening PNPM Generasi di buka dengan specimen tanda tangan: (1) Ketua UPK, (2) Fasilitator Kecamatan (FK), dan (3) Wakil dari Musyawarah Antar Desa (MAD). Setiap pergantian personil dari ketiga pihak tersebut harus dilakukan penggantian specimen tanda tangan. Proses penyaluran dana dari KPPN ke UPK, dilakukan dalam tiga tahap yaitu masingmasing tahap pertama 40%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 20% dari jumlah nilai proposal yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan yang disetujui dan ditandatangani Ketua UPK dengan pelaksana kegiatan dan diketahui oleh Camat dan kepala desa. Tata cara dan prosedur akan diatur melalui Surat Edaran dari Departemen Keuangan Tata cara Pencairan Dana dari KPPN ke Rekening kolektif desa adalah sebagai berikut:

a. Penyaluran 40% dana Tahap I Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyertakan nomor rekening kolektif desa dengan dilampiri: 1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), form: 7 2. Surat Penetapan Camat (SP Camat) tentang Alokasi Dana 3. Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK), Form:21 4. Kwitansi 1 (KW-1), Form: 28

b. Penyaluran 40% dana Tahap II Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahap II apabila penggunaan dana tahap I telah mencapai 90% atau lebih, dengan dilampiri: 1. Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK) Form: 21, 2. Kwitansi 1 (KW-1) (Form 28)

c. Penyaluran 20% dana Tahap III Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahap III jika penggunaan dana tahap II telah mencapai 90% atau lebih, dengan dilampiri: 1. Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK) Form: 21 2. Kwitansi 1 (KW-1): Form 28 Atas dasar SPP dan dokumen penunjang lainnya, serta sesuai tahapan penyaluran dana sebagaimana di atas, selanjutnya pihak lembaga yang ditunjuk oleh program akan mentransfer dana BLM ke rekening kolektif desa tersebut. Tata cara Pencairan Dana oleh sebagai berikut:


pelaksana kegiatan dari rekening kolektif desa adalah

65

a. Pelaksana Kegiatan dibantu kader desa menyusun dokumen pengajuan pencairan dana sesuai kebutuhan dan rencana pelaksanaan desa yang dituliskan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD), Form: 23. b. Dokumen RPD yang pertama tersebut, diajukan ke UPK dengan dilampiri proposal lengkap (termasuk RAB), yang selanjutnya akan diperiksa kelengkapan dan keabsahannya oleh UPK. c. UPK memisahkan pengajuan penggunaan dana dari desa yang akan disalurkan ke Kas Pelaksana Kegiatan dan yang harus disalurkan ke rekening Pokja. d. UPK menyiapkan slip penarikan dari rekening kolektif dan Kwitansi (KW-2), Form:29 dan memberikan uang kepada Pelaksana Kegiatan serta mentransfer ke rekening pokja yang sesuai untuk rencana kegiatan yang bersifat multiyears. e. Pokja selanjutnya akan menyalurkan dana kepada Pelaksana Kegiatan sesuai kebutuhan desa. f. Pelaksana kegiatan mencatat transaksi penerimaan dana dari UPK dan Pokja dalam buku kas harian. g. Jika dana di Kas pelaksana kegiatan sudah digunakan, maka dapat diajukan kembali permintaan pencairan dana berikutnya. Permintaan pencairan dana tetap sesuai kebutuhan dan rencana pelaksanaan desa yang ditulis dalam RPD. Untuk permintaan pencairan dana berikutnya ini, tidak perlu dilampiri dengan proposal kegiatan, tetapi dilampiri dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) Form 26 sebelumnya dan bukti-bukti pengeluarannya. h. UPK menyiapkan slip penarikan dari rekening kolektif dan Kwitansi (KW-2), Form 29 dan memberikan uang kepada Pelaksana Kegiatan serta mentransfer ke rekening pokja yang sesuai untuk rencana kegiatan yang bersifat multiyears. i. Proses di atas diulang kembali sampai dengan dana BLM terserep seluruhnya.

Alur P e ncairan D ana B LM dari R e ke ning K ole ktif D e sa ke P e laksana K e giatan

P ros es peny eles aian tahap terk ahir Rek P ok ja

Rek UP K

S P P B + RP D+ LP D + K W 2

1,2,ds t.

Tahap penc airan

Ua ng m a s uk Ka s pe la k s a na k e gia ta n

P eny iapan LP D

habis

m as ih Catatan k egiatan y ang harus dibay ar

P e m b a ya ra n

S aldo K as

B uk ti-buk ti


P e m b u ku a n

66

Lampiran 5: Acuan Pemantauan melalui Buku KIA , Buku Kupon Pemantauan Kesehatan dan Daftar Hadir Siswa Buku KIA Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) adalah buku yang dibagikan kepada semua ibuibu usia subur dan ibu-ibu yang mempunyai anak balita. Dalam buku tersebut berisi antara lain : 1. Nama ibu yang bersangkutan. 2. Pedoman makanan yang bergizi selama ibu hamil dan menyusui. 3. Pedoman pemeriksaan ibu hamil selama kehamilan. 4. Pedoman vitamin dan obat-obatan selama kehamilan. 5. Pedoman perawatan waktu persalinan dan setelah persalinan. 6. Pedoman imunisasi terhadap anak. 7. Pedoman tentang penimbangan balita. 8. Kartu Menuju Sehat (KMS) berupa grafik perkembangan berat dan tinggi balita. Dalam program PNPM Generasi, buku KIA dijadikan sebagai media untuk memantau pelaksanaan kegiatan yang didanai program. Dalam buku KIA ini akan ditambahkan dengan buku kupon sebagai bukti pemeriksaan oleh bidan atau tenaga kesehatan. Buku Kupon Buku kupon digunakan untuk memonitor jumlah pemeriksaan berkala oleh bidan/perawat/tenaga medis terhadap ibu hamil dan bayi berumur dibawah satu tahun. Buku kupon ini akan diselipkan/ditambahkan ditengah-tengah halaman buku KIA sebagai alat bukti telah adanya pemeriksaan juga dengan menggunakan stempel yang dipegang oleh bidan atau tenaga medis. Bagaimana menggunakan buku KIA dan buku kupon ? 1. Semua ibu hamil atau ibu dengan anak dibawah 1 tahun harus mendapatkan atau memiliki buku KIA dari petugas kesehatan atau puskesmas. 2. Selama pemetaan sosial, ibu hamil dan ibu dengan anak dibawah satu tahun telah diidentifikasi dan dibuat daftar nama-namanya, serta dikelompokkan agar nantinya dapat dilakukan pertemuan secara rutin. Kelompok ini dapat dibentuk di setiap RT atau RW atau dusun, yang tingkatannya paling cocok atau sesuai dengan jumlah sasaran dan kondisi wilayahnya. Pilih diantara mereka untuk menjadi ketua atau koordinator kelompok. 3. FD/KPMD mendistribusikan buku-buku kupon yang sudah ada nomor serinya kepada ibu hamil dan ibu dengan anak dibawah satu tahun: a. Buku kupon ini berisi kupon-kupon untuk pelayanan kesehatan mulai dari pemeriksaan kehamilan sampai dengan penimbangan bayi usia satu tahun ke bawah. Sedangkan bagi anak balita di atas usia satu tahun akan dimonitor dengan menggunakan catatan yang ada di posyandu. b. FD/KPMD akan mencatat kode seri dan nama dari ibu-ibu/anak-anak pada saat mendistribusikan buku-buku kupon tersebut dan dicatat di Laporan Distribusi Buku Kupon (Form 11). 4. Setiap pemberi layanan (bidan atau petugas kesehatan) akan mendapat stampel dari PNPM Generasi untuk menandai telah diberikannya layanan.Ketika Ibu-ibu mendapatkan layanan kesehatan/ pemeriksaan, buku kupon yang dimilikinya harus


67

5.

6.

7.

8. 9.

distempel oleh bidan/petugas kesehatan pada kupon yang relevan dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan. Setiap bulannya, pada hari ke 27 diadakan pertemuan dengan kelompok ibu-ibu. Dalam pertemuan ini, Ketua kelompok mengumpulkan kupon-kupon yang telah distempel untuk dihitung dan dimasukkan dalam lembaran matrik yang selanjutnya ditandatangani oleh ibu-ibu dalam kelompok tersebut (Form 13). Setiap bulannya, pada hari ke 28 FD/KPMD mengumpulkan hasil perhitungan dan kupon-kuponnya dari kelompok-kelompok yang ada di desa dan selanjutnya dibuatkan lembaran ringkasan hasil perhitungan tingkat desa. FD/KPMD membuat hasil perhitungan berdasarkan lembaran matrik dari kelompok ibu-ibu yang ada di desa. (formulir Tabel Perolehan Layan Kesehatan Bulanan, Form 13). Setiap bulannya, pada hari ke 29 FD/KPMD menyampaikan hasil capaian indikator kesehatan (dengan melihat lembaran hasil perhitungan dan kupon) kepada TPMD dan selanjutnya TPMD membuat berita acara yang dilampiri dengan lembaran hasil perhitungan dan kupon. Setiap bulannya, pada hari ke 30, FK mengumpulkan seluruh berita acara dari TPMD yang telah dilampiri dengan lembaran perhitungan dan kupon. FK membuat rincian hasil perhitungan per desa dan memasukkan kedalam laporan Rekapitulasi Bulanan Penilaian Desa (Form 15).

Pemantauan Kehadiran Siswa Untuk mengetahui tingkat kehadiran siswa dilakukan dengan menggunakan buku daftar hadir yang ada di sekolah. Sesuai ketentuan, pada setiap hari sekolah perlu dilakukan pendataan terhadap kehadiran siswa di sekolah. Daftar hadir siswa akan dikumpulkan di setiap kelas oleh guru atau kepala sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah perlu menetapkan satu guru yang akan mengumpulkan daftar hadir dari seluruh kelas yang ada disekolah untuk direkapitulasi dan dimasukkan dalam Tabel Kehadiran Siswa (Form 14). Tabel kehadiran siswa ini, setiap tanggal 1 akan disampaikan kepada FK. Selanjutnya, Tabel Kehadiran Siswa (Form 14) ini akan dikembalikan kepada guru sebelum tanggal 15 pada setiap bulannya. Dari hasil pengumpulan data kehadiran siswa, FK akan membuat laporan penilaian kegiatan yang dituliskan pada Lembar Skoring Bulanan Desa, Form 16) dan Rekapitulasi Bulanan Penilaian Desa (Form 15). Tabel: Jumlah hari tidak masuk sekolah per siswa untuk mencapai kehadiran minimal 85% Hari-sekolah di dalam satu bulan Maksimal siswa tidak hadir (alpa atau bolos, sakit, ijin), kecuali ada bencana 26 - 20 hari sekolah 3 hari 19 – 14 hari sekolah 2 hari 13 – 6 hari sekolah 1 hari 5 – 1 hari sekolah 0 hari


68

Lampiran 6: Penjelasan Tentang Penilaian Keberhasilan Untuk lebih memastikan apakah program dinilai berhasil atau belum maka perlu dilakukan proses penilaian keberhasilan. Untuk menilai keberhasilan perlu ada indikator yang jelas dan bisa diukur. Sebagaimana di Bab 1 PTO ini, PNPM Generasi telah menyediakan indikator yang akan digunakan untuk melihat keberhasilan program, yaitu: Indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat keberhasilan adalah: Bidang Kesehatan, meliputi: a. Setiap ibu hamil diperiksa oleh bidan, minimal 4 kali pemeriksaan selama masa kehamilannya. b. Setiap ibu hamil mendapatkan minimal 90 pil Fe, selama masa kehamilannya. c. Setiap proses kelahiran ditangani oleh tenaga bidan atau dokter d. Setiap ibu yang melahirkan dan bayinya mendapatkan perawatan nifas oleh bidan atau dokter, minimal 2 kali perawatan dalam waktu 40 hari setelah proses persalinan. e. Setiap bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi standar secara lengkap f. Setiap bayi usia 12 bulan ke bawah berat badannya selalu naik pada setiap bulannya (untuk bayi di bawah usia 6 bulan, berat badannya naik lebih dari 500 g per bulan dan bayi usia 6-12 bulan naik lebih dari 300 g). g. Setiap anak usia 6 bulan sampai 59 bulan mendapatkan Vitamin A, 2 kali dalam setahun h. Setiap anak balita (bawah lima tahun) ditimbang sebulan sekali secara rutin. Bidang Pendidikan, meliputi: i. Setiap anak usia Sekolah Dasar (7 tahun ke atas) terdaftar sebagai siswa Sekolah Dasar (SD/MI) j. Tingkat kehadiran setiap siswa SD/MI dalam mengikuti proses belajar mengajar, minimal 85%. k. Setiap anak usia Ssekolah Menengah Pertama yang sudah lulus SD/MI terdaftar sebagai siswa SMP/MTs l. Tingkat kehadiran setiap siswa SMP/MTs dalam mengikuti proses belajar mengajar, minimal 85%.

Apa pengertian dari penilaian keberhasilan? Pengertian dari penilaian keberhasilan adalah untuk melihat seberapa jauh tingkat pencapaian masyarakat desa dalam memenuhi seluruh indikator keberhasilan program, baik bidang kesehatan ataupun bidang pendidikan, setelah desa-desa tersebut melaksanakan kegiatan-kegiatannya dalam satu siklus tahapan program. Mengapa penilaian keberhasilan dilakukan? Alasan mengapa penilaian keberhasilan dilakukan, yaitu: Untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan evaluasi tentang apakah kegiatan yang telah dan sedang dilakukan mampu mendorong peningkatan tingkat kesehatan ibu-anak dan pendidikan dasar di desanya. Bagaimana menentukan bahwa desa itu dikatakan berhasil atau tidak? Penilaian keberhasilan diukur dengan membandingkan nilai yang dicapai oleh desa terhadap nilai capaian minimal untuk desa itu sendiri yang besarannya telah ditentukan


69

oleh program. Jika desa tersebut nilainya melampaui minimal capaiannya maka desa tersebut bisa dikatakan berhasil dalam melaksanakan program ini. Apa yang dimaksud dengan nilai minimal capaian indikator? Nilai capaian indikator adalah batasan minimum yang dijadikan standar untuk menentukan tingkat keberhasilan dari desa-desa dalam melaksanakan program ini. Dari 12 indikator sebagaimana di atas, masing-masing mempunyai nilai capaian minimal indikator keberhasilan. Nilai minimal capaian indikator dihitung berdasarkan jumlah sasaran program dan tingkat kesulitan masyarakat desa untuk mencapai tempat layanan kesehatan dan pendidikan. Ukuran tingkat kesulitan yang digunakan adalah jarak antara pusat desa s/d tempat pelayanan pendidikan atau kesehatan. Tingkat kesulitan desa dibagi dalam 3 kategori, yaitu: standar ( jika tempat pelayanan ada di desa), sulit ( jika tempat pelayanan berjarak < 10 km dari desa), dan sangat sulit (jika tempat pelayananan berjarak >10 km dari desa). Dengan demikian nilai minimal capaian indikator tidak akan sama antara desa yang satu dengan desa lainnya. Desa dengan kategori sangat sulit dengan jumlah sasaran yang banyak tentunya akan mempunyai nilai minimal capaian indikator yang lebih kecil dari pada desa dengan kategori normal dengan yang jumlah sasaran banyak. Untuk memudahkan dalam mendapatkan nilai minimal capaian indikator, maka program menyediakan tabel minimal pencapaian indikator sesuai jumlah sasaran program dan tingkat kesulitannya sebagaimana terlampir. Bagaimana proses melakukan penilaian keberhasilan? Proses penilaian keberhasilan dilakukan setelah tahap musdes penetapan usulan dan rapat persiapan pelaksanaan sampai dengan sebelum MAD Sosialisasi tahun berikutnya selama 9 bulan yang dibagi dalam dua tahapan, yaitu: 1. Pemantauan bulanan terhadap nilai capaian dari masing-masing indikator. Pemantauan bulanan dilakukan dengan menghitung nilai yang berhasil dicapai dalam bulan sebelumnya. Nilai capaian per indikator pada setiap bulannya, dihitung dengan menggunakan media/ alat monitoring berupa kupon untuk indikator kesehatan dan daftar hadir sekolah untuk indikator pendidikan. Dari rekapitulasi kupon dan daftar hadir ini, setiap bulannya akan diketahui berapa jumlah capaian dari setiap indikator untuk masing-masing desa. Hasil pemantauan rutin ini dituangkan sebagaimana dalam formulir skoring bulanan (Form 16 terlampir), selanjutnya disampaikan kepada TPMD/desa. Berdasarkan hasil dari pemantauan rutin bulanan, TPMD mengadakan rapat rutin untuk membahas apakah pada bulan sebelumnya sudah diperkirakan memenuhi ukuran keberhasilan atau belum. Jika belum maka TPMD perlu mengambil langkah-langkah strategis yang dapat mendorong terhadap pemenuhan ukuran keberhasilan. 2. Penilaian sementara Penilaian sementara dilakukan setelah ada pemantauan bulan keempat, yaitu dengan membandingkan nilai capaian perolehan layanan desa selama empat bulan pemantauan dengan nilai minimal capaian indikator keberhasilan dalam 4 bulan. Penilaian sementara dilakukan, karena proses perencanaan tahun berikutnya dimulai beriringan dengan pelaksanaan tahun sebelumnya. Hasil penilaian sementara digunakan bagi desa-desa sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya. 3. Penilaian akhir Penilaian akhir keberhasilan, yaitu dilakukan dengan membandingkan antara nilai akhir hasil pencapaian terhadap seluruh indikator selama satu siklus dengan angka tingkatan minimal pencapaian indikator. Untuk mendapatkan nilai akhir hasil capaian dilakukan dengan menjumlahkan nilai capaian bulanan per indikator/ukuran keberhasilan. Selanjutnya dalam penilaian akhir ini akan digunakan sebagai dasar pemberian


70

penghargaan. Karena tingkat kesulitan dan beban biaya yang diperlukan untuk memenuhi indikator yang satu dengan yang lain berbeda, maka tiap-tiap indikator diberikan bobot secara khusus. Contoh: Berdasarkan hasil pemetaan sosial di desa A, diperoleh data sasaran program sebagai berikut: A0 (anak usia 0-12 bln) = 15 bayi A1 (anak usia 1-5 th) = 60 balita A2 (anak usia 6-12 th) = 90 anak, 80 anak sekolah di SD/MI dan 10 anak tidak sekolah A3 (anak usia 13-15 th) = 35 anak, 30 anak sekolah di SMP/MTs dan 5 anak tidak sekolah IH (ibu hamil) = 8 ibu Keberadaan layanan: Bidan ada di desa, SMP/MTs di luar desa lebih dari 5 km dan SD/MI ada di dalam desa. Berdasarkan data tersebut, maka nilai capaian minimal per indikator sesuai dengan tabel adalah sebagai berikut: Tabel Capaian Minimal Indikator Desa: A No

Indikator

Sasaran

Jumlah

Nilai Minimal/ tahun

1

Jumlah pemeriksaan kehamilan oleh bidan minimal 4 kali

PIH=A0

15

26

2

Jumlah paket pil Fe (90 butir) yg diberikan kepada ibu hamil selama masa kehamilan

PIH=A0

15

6

3

Jumlah proses kelahiran yang ditangani oleh tenaga bidan atau dokter

PIH=A0

15

4

4

Jumlah perawatan nifas oleh bidan atau dokter, minimal 2 kali perawatan dalam waktu 40 hari setelah proses persalinan.

PIH=A0

15

7

5

Jumlah imunisasi standar secara lengkap untuk bayi < 12 bulan

A0

15

77

6

Jumlah bayi yang bobotnya selalu naik pada setiap bulannya

A0

15

79

7

Jumlah pil vitamin A yang diberikan kepada anak usia 6 bulan sampai 59 bulan, 2 kali dalam setahun

A0+A1

75

46

A0+A1

75

262

A2 A2 A3 A3

90 90 35 35

60 377 12 76

8 9 10 11 12

Jumlah penimbangan balita rutin sebulan sekali. Pendaftaran anak usia SD/MI 85 % tingkat kehadiran siswa SD/MI Pendaftaran anak usia SMP/MTS 85 % tingkat kehadiran siswa SMP/MTS

Keterangan

Dari contoh data di atas, kalau kita merujuk pada salah satu indikator keberhasilan tentang pemeriksaan kehamilan oleh bidan, maka dalam satu siklus tahapan program bagi desa A minimal harus ada 26 pemeriksaan kehamilan oleh bidan, untuk indikator proses penanganan kelahiran, minimal harus ada 4 ibu hamil yang pertolongan persalinannya ditangani oleh bidan. Untuk indikator penimbangan balita, minimal harus ada 262 penimbangan balita dalam satu tahunnya.


71

Nilai dari masing-masing indikator dihitung atau diukur secara rutin pada setiap bulannya sesuai dengan proses penanganan atau pelayanan yang terjadi dan tercatat oleh petugas pelayanan pada bulan tersebut. Bentuk pencatatan atau bukti terjadinya proses penanganan pelayanan pendidikan atau kesehatan, dengan menggunakan catatan standar yang sudah ada ditambah dengan disediakannya kupon sebagai alat kontrolnya. Melanjutkan contoh di atas, pada bulan pertama tercatat 13 penimbangan balita, berarti nilai untuk indikator ini sebesar 13. Masukkan angka ini pada tabel skoring bulanan sebagaimana dibawah ini. Jumlah pemeriksaan kehamilan oleh bidan pada bulan pertama ada 3, berarti nilai atas indikator pemeriksaan kelahiran sebesar 3. Hasil pencatatan rutin bulanan ini bisa digunakan oleh TPMD sebagai alat untuk melakukan evaluasi. Dari contoh untuk indikator penimbangan balita yang tercatat mempunyai nilai 13 menunjukkan bahwa proses penimbangan balita belum dilakukan pada seluruh balita yang ada di desa (15 balita). Artinya pada bulan pertama ada 13 balita yang ditimbang dan masih ada 2 balita yang tidak ditimbang. Contoh lainnya lagi yang berkaitan dengan indikator pendidikan, yaitu tentang tingkat kehadiran. Dengan dimonitoring dan dicatat secara rutin bulanan, maka TPMD dapat melakukan evaluasi bulanan secara rutin. Selanjutnya dalam rapat rutin TPMD, perlu membahas apa solusinya agar bulan berikutnya bisa seluruh balita dilakukan penimbangan.

Ref: Form 20 Halaman 1 Propinsi:

Tanda tangan Nama FK: Fatimah Tanggal:___ Tanda tangan:

PNPM Generasi Lembar skoring bulanan desa Kabupaten:

Kecamatan:

Nama desa: A Jumlah KK:

#

1

2

3

Indikator Pemeriksaa n ibu hamil: Jumlah kupon pemeriksaan kehamilan Mendapatka n Pil zat besi: Jumlah kupon pil zat besi a. Jumlah proses persalinan/k elahiran b. Pertolongan persalinan total

Bula n1

3

Bulan 2

Bulan 3

Bulan 4

Bulan 5

Bulan 6

Bulan 7

+

+

+

+

+

+

+

+

=

+

+

+

+

+

+

+

+

=

+

+

+

+

+

+

+

+

=

+

+

+

+

+

+

+

+

=

Bulan 8

Bulan 9

Jmlh

Nilai pertolongan persalinan = (jumlah proses persalinan / jumlah pertolongan persalinan total) * A0 / 12 * 9

4

Pemeriksaa n nifas: Jumlah kupon pemeriksasa n nifas

+

+


+

+

+

+

+

+

=

72

5

6

7

8 9

10

Imunisasi lengkap Jumlah kupon pemberian imunisasi Gizi Bayi: Jumlah bayi yang berat badan naik Vitamin A: Jumlah pil vitamin A Penimbang an bulanan anak balita Pendaftara n SD/MI Kehadiran pada SD/MI: Jumlah murid yang hadir 85% hari sekolah

11

Pendaftara n SMP/MTS

12

Kehadiran pada SMP/MTS: Jumlah murid yang hadir 85% hari sekolah.

13

+

+

+

+

+

+

+

+

=

+

+

+

+

+

+

+

+

=

+

+

+

+

+

+

+

+

=

+

+

+

+

+

+

+

+

=

Hasil pendaftaran di bulan Juli

+

+

+

+

+

+

+

+

Hasil pendaftaran di bulan Juli

+

+

+

+

+

+

+

+

=

=

=

=

Bagaimana cara menghitung nilai hasil pencapaian terhadap indikator keberhasilan ? Nilai hasil pencapaian desa dalam satu tahun, dihitung berdasarkan penjumlahan nilai hasil pencapaian pada setiap bulannya. Nilai hasil pencapaian setiap bulan dihitung dengan menggunakan : (1) kupon dan buku KIA untuk indikator bidang kesehatan, dan (2) buku pendaftaran siswa ke SMP/MTS dan daftar hadir siswa untuk indikator bidang pendidikan. Khusus untuk indikator penanganan kelahiran, pemeriksaan ibu hamil dan perawatan nifas diperlukan data tentang jumlah seluruh kelahiran pada tahun ini. Untuk itu FK perlu mendata tentang jumlah kelahiran di desa pada tahun ini. Dari hasil rekapitulasi kupon dan buku KIA, serta daftar hadir, hasilnya dimasukkan dalam lembar skoring desa sebagaimana di bawah ini. Bagaimana menggunakan kupon dan buku KIA lihat lampiran 5, tentang Acuan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan melalui Buku KIA dan Kupon Pemantauan Kesehatan serta Kehadiran Siswa. Nilai akhir dari setiap indikator didapatkan dengan menjumlahkan angka-angka/nilai-nilai bulanan yang telah dicapai selama satu siklus tahapan. Selanjutnya setiap indikator dikatakan telah terpenuhi jika, nilai akhir setiap indikator dikurangi nilai capaian minimal tidak sama dengan nol atau negatif. Atau dengan kata lain, desa akan dikatakan berhasil bila setelah dalam satu siklus tahapan program, nilai dari setiap indikator kebehasilan ada di atas nilai minimal indikator sebagaimana di atas. Untuk bisa membandingkan tingkatan indikator yang berhasil dicapai oleh desa-desa, maka masing-masing indikator diberi bobot secara khusus. Bobot dari masing-masing indikator


73

dihitung berdasarkan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pendapatkan pelayanan bidang pendidikan atau kesehatan (lihat kolom bobot bonus pada lembar skoring tahunan desa). Dengan demikian, nilai bonus terhadap pencapaian indikator merupakan pengalian dari nilai pencapaian masing-masing indikator selama setahun dengan bobot angka penghargaan masing-masing indikator. Sedangkan skor/nilai pencapaian desa, merupakan penjumlahan dari nilai pencapaian masing-masing indikator. Contoh: Ref: Form 22 Halaman 2

Program PNPM Generasi

Propinsi:

Kabupaten:

Nama FK: Tanda tangan:

Lembar skoring tahunan desa Kecamatan:

Nama desa: Jumlah KK:

Penilaian tahunan

Indikator

1

2 3 4

5

6

Pencapaian total tahunan (dari laporan bulanan kolom “Jumlah”)

Pemeriksaan ibu hamil: Jumlah kupon pemeriksaan kehamilan Mendapatkan Pil zat besi: Jumlah kupon pil zat besi Jumlah proses persalinan/kelahiran Pemeriksaan nifas: Jumlah kupon pemeriksasan nifas Imunisasi lengkap Jumlah kupon pemberian imunisasi Gizi Bayi: Jumlah bayi yang berat badan menaik

=R-M (sama dengan nol bila negatip)

(M) Minimum pencapaian

D× W Nilai tahu nan

(W) Bobot Bonu s

35

-

26

=

9

×

12

=

108

9

-

6

=

3

×

7

=

21

4,5*

-

4

=

0,5

×

100

=

50

12

-

7

=

5

×

25

=

125

83

-

77

=

6

×

4

=

24

80

-

79

=

1

×

4

=

4

7

Vitamin A: Jumlah pil vitamin A

268

-

262

=

6

×

10

=

60

8

Penimbangan bulanan anak balita

56

-

46

=

10

×

2

=

20

9

Terdaftar di SD/MI

80

-

60

=

20

×

25

=

500

10

Kehadiran pada SD/MI: Jumlah murid yang hadir 85% hari sekolah

380

-

377

=

3

×

2

=

6

11

Terdartar di SMP/MTs

30

-

12

=

18

×

50

=

900

12

Kehadiran pada SMP/MTS: Jumlah murid yang hadir 85% hari sekolah.

80

-

76

=

4

×

5

=

20

Total nilai desa

1838

* Nilai untuk pencapaian proses persalinan/kelahiran tidak berdasarkan pada jumlah kupon persalinan yang dipantau tetapi dihitung berdasarkan rumus :


74

Jumlah proses kelahiran oleh bidan/ dokter A0 ________________________________________ x _________ x 9 bulan) Jumlah total kelahiran yang terjadi dalam 1 tahun 12(bulan)

Berdasarkan rumus di atas, maka nilai 4,5 untuk proses persalinan diperoleh dari 4(jumlah kupon) 15 (A0) _______________________________x __________ x 9 (bulan) = 4,5 10 (Total kelahiran dalam 1 tahun 12 (bulan)


75

Lampiran 7 PELAPORAN PNPM GENERASI

Bagian penting dari pemantauan dan evaluasi adalah laporan tentang hasil. Laporanlaporan ini harus dibuat secara sederhana dan seringkas mungkin. Para pelaku program, khususnya konsultan mempunyai tanggung jawab untuk membuat laporan seakurat mungkin dan tepat waktu kepada penyelia mereka. Jika konsultan tidak melaporkan secara akurat dan tepat waktu, hak ini akan berdampak negatif kepada evaluasi kinerja mereka. a. Alur Pelaporan Konsultan mempunyai tanggungjawab di lapangan untuk mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data dari wilayah kerja mereka dan melaporkan hasilnya pada setiap bulan kepada penyelia mereka. Alur laporan dapat dilihat seperti di bawah ini. Pengirim/Konsultan: FD & TPMD FK

Laporan asli dikirim ke: FK

Fasilitator Kabupaten

Fasilitator Kabupaten Korprop

Korprop

TL – KM Nasional

TL KM-Nasional

Pimpinan Program PPK Pusat

Tanggal pengiriman: Sebelum Tanggal 2 setiap bulan SebelumTanggal 7 setiap bulan Sebelum Tanggal 15 setiap bulan Sebelum Tanggal 21 setiap bulan Sebelum Tanggal 28 setiap bulan

Konsultan atau fasilitator harus yakin bahwa copy laporan lengkap.

Copy laporan dikirim ke:

FD, TPMD sebagai arsip

PjOK FK sebagai arsip TK – Kab Fasilitator Kabupaten sebagai arsip TK-PPK Propinsi Korwil sebagai arsip TL KM-Pusat sebagai arsip

disimpan/diarsipkan secara

b. Pelaporan Pada Tingkat Desa Pada tingkat desa, FD bersama TPMD bertanggung jawab untuk membuat laporan kepada FK. FD wajib mengirim laporan mereka kepada FK pada tanggal 30 setiap bulan. FD harus melengkapi dan mengirim formulir seperti di bawah ini: No

Formulir yang harus dikirim

1.

Form 3: Berita Acara Pertemuan

2.

Form 5: Data Dasar Kependudukan

3.

Form 8: Daftar Identifikasi Masalah dan Gagasan

4. 5.

Form 9: Daftar Prioritas Usulan Form 10: Proposal Kegiatan

6.

Form 11: Laporan Distribusi Buku Kupon


Frekuensi Pengiriman Setiap bulan seluruh berita acara pertemuan/ kegiatan pada bulan tersebut 1 x Setelah tahapan pemetaan sosial 2 x Setelah tahapan diskusi terarah dan Rapat TPMD-1 1 x Setelah Rapat TPMD-2 1 x Setelah ada keputusan kegiatan yang akan dilaksanakan Setiap mendistribusikan buku kupon kepada sasaran ibu hamil dan bayi

76

7. 8. 9. 10. 11.

Form 12: Laporan Masalah Pelayanan yang Dihadapi Form 13: Tabel Perolehan Layanan Kesehatan Bulanan Form 14: Kehadiran Bulanan Siswa

Setiap bulan sekali, setelah tahapan perencanaan Setiap bulan sekali, setelah tahapan perencanaan Setiap bulan sekali, setelah tahapan perencanaan Form 26: Laporan Penggunaan Dana Setiap bulan selama pencairan dan pelasanaan Form 27: Laporan Penyelesaian Pelaksanaan 1 x Pada akhir pelaksanaan Kegiatan

3 bulan 3 bulan 3 bulan proses

FD dan TPMD juga diperkenankan untuk menyerahkan foto, berbagai cerita dan dokumentasi lainnya jika diinginkan. c. Pelaporan pada tingkat kecamatan Pada tingkat kecamatan, FK umumnya bertanggung jawab membuat laporan kepada Fasilitator Kabupaten. FK diwajibkan mengirim laporan kepada Fasilitator Kabupaten pada tanggal 2 setiap bulan. FK juga diwajibkan mengirim copy laporan kepada PjOK dan menyimpan satu copy untuk dirinya sendiri. Adalah penting bagi FK untuk mereview dan mendiskusikan laporan bulanan mereka dengan Fasilitator Kabupaten di saat pertemuan koordinasi bulanan. FK diwajibkan mereview laporan dari FD dan TPMD, dan kemudian meringkas informasi tersebut untuk laporan bulanan mereka kepada Fasilitator Kabupaten. Laporan FK harus sejujur dan setepat mungkin. FK harus tidak ragu-ragu dalam melaporkan poin-poin yang baik dan yang buruk. Secara umum, laporan bulanan FK kepada Fasilitator Kabupaten harus memasukkan butirbutir di bawah ini: 1. 2. 3.

4. 5. 6.

Kegiatan FK bulan ini dan rencana kegiatan untuk bulan depan Penjelasan mengenai kemajuan dan status dari siklus PNPM Generasi Selama pelaksanaan, jelaskan kemajuan masing-masing jenis kegiatan dan perolehan layanan bidang pendidikan dan kesehatan yang diukur melalui 12 indikator keberhasilan program. Jumlah dana yang dicairkan pada bulan lalu sampai hari ini. Evaluasi terhadap perkembangan penerapan prinsip PNPM Generasi seperti partisipasi, transparansi dan kepedulian kepada masa depan anak, dll. Berbagai masalah yang muncul dan saran penyelesaiannya.

Dalam laporan FK dilampirkan – Formulir berikut ini : No 1. 2. 3. 4

Formulir yang harus dikirim

Frekuensi Pengiriman

Form 4: Pemantauan Partisipasi Masyarakat

1 x tiap bulan selama tahap perencanaan dan pelaksanaan Form 6: Rekapitulasi Hasil Pemetaan Sosial tingkat 1 x Setelah terkumpul seluruh form Kecamatan 5 data dasar kependudukan. Form 9: Daftar Prioritas Usulan 1 x Setelah seluruh form 9 dari FD/TPMD dikirim ke FK. Form 10: Proposal Kegiatan 1 x Setelah proposal dikirim oleh FD


77

5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Form 15: Rekapitulasi Bulanan Penilaian desa

Setiap bulan sekali, setelah 3 bulan tahapan perencanaan (Selama tahap pelaksanaan) Form 16: Lembar Skoring Bulanan Desa Setiap bulan sekali, setelah 3 bulan tahapan perencanaan Form 17: Lembar Skoring Tahunan desa 1 x Pada akhir pelaksanaan Form 17.1 : Lembar Penetapan Besar Dana Setiap setelah MAD Penetapan Alokasi Dana Form 18 : Rekapitulasi Masalah Pelayanan Setiap bulan sekali, setelah 3 bulan Kesehatan dan Pendidikan tahapan perencanaan Form 19: Laporan Masalah yang Dihadapi dalam 1 x tiap bulan selama tahap Pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan Form 20: Laporan Keadaan Force Majeur Setiap ada kejadian force majeur Form 21: Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif Setiap BAPDK yang dibuat UPK (BAPDK) dilampirkan

Sebagai tambahan, ini tergantung pada siklus kegiatan program, FK harus mengirim laporan insidental berikut kepada Fasilitator Kabupaten: 1. Surat Penetapan Camat tentang kegiatan yang akan didanai dalam PNPM Generasi 2. Laporan tentang kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan 3. Laporan Akhir Kegiatan Di waktu tertentu, FK juga diminta tentang laporan insidental untuk isu khusus atas suatu masalah. Sebagai contoh, jika Unit Penanganan Pengaduan menginginkan informasi tambahan mengenai status untuk persoalan tertentu, konsultan bisa diminta untuk menulis laporan mengenai isu tersebut. Dalam laporannya, FK menyertakan foto-foto dokumentasi tentang aktivitas atau kegiatan yang terjadi. d. Pelaporan Pada Tingkat Kabupaten Pada tingkat kabupaten, Fasilitator Kabupaten umumnya bertanggung jawab membuat laporan kepada Korprop di wilayahnya. Fasilitator Kabupaten harus mengirimkan laporannya kepada Korprop pada tanggal 5 setiap bulannya. Fasilitator Kabupaten harus mengirim copy-nya kepada TK Kabupaten dan menyimpan satu copy sebagai arsip. Adalah penting bagi Fasilitator Kabupaten untuk mendiskusikan laporan bulanan mereka secara terbuka dengan Korprop di pertemuan koordinasi bulanan. Fasilitator Kabupaten harus melakukan review terhadap laporan FK dan meringkasnya untuk laporan bulanan mereka kepada Korprop. Laporan Fasilitator Kabupaten harus jujur, akurat dan seringkas mungkin. Fasilitator Kabupaten seharusnya tidak ragu-ragu dalam melaporkan poin baik maupun buruk. Laporan haruslah singkat dan jelas dan tidak boleh lebih dari 10 halaman dalam bentuk penjelasan. Secara umum, laporan bulanan Fasilitator Kabupaten harus memasukkan poin berikut ini: 1.

2.

Kegiatan utama konsultan bulan ini dan rencana kegiatan bulan depan (termasuk informasi mengenai pelatihan, pertemuan koordinasi dan laporan kunjungan lapangan, dll) Penjelasan tentang kemajuan dan status siklus program.


78

3.

4. 5.

6.

7.

8.

Selama pelaksanaan, penjelasan tentang jenis kemajuan kegiatan dan perolehan layanan bidang pendidikan dan kesehatan yang diukur melalui 12 indikator keberhasilan program. Jumlah dana yang dicairkan pada bulan lalu hingga hari ini. Evaluasi terhadap perkembangan penerapan prinsip-prinsip PNPM Generasi seperti partisipasi masyarakat, transparansi, kepedulian kepada masa depan anak dan lain lain. Berbagai masalah yang ditemukan dan saran penyelesaiannya – bagian ini harus se spesifik mungkin dalam mengindentifikasi masalah di tingkat Kabupaten. Fasilitator Kabupaten diharuskan merekap berbagai masalah utama seperti yang dilaporkan oleh FK atau berdasarkan hasil kunjungan lapangan Fasilitator Kabupaten. Untuk masalah-masalah yang masih dalam proses (yang pernah dilaporkan sebelumnya) Fasilitator Kabupaten harus mempunyai status terakhir tentang kasus tersebut dan kemajuan apa yang telah dibuat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Bagian ini harus memasukkan perbaikan (up-date) pada kasus yang ditunda (pending) dari Unit Penanganan Pengaduan, BPKP, FK, masyarakat dan lainnya. Sebagai Sebagai tambahan, ini tergantung pada siklus kegiatan program, Fasilitator Kabupaten harus mengirim laporan insidental berikut kepada Korprop: • Laporan pelatihan yang dilakukan • Surat Penetapan Camat tentang kegiatan yang akan didanai dalam PNPM Generasi • Laporan Akhir Fasilitator Kabupaten dengan dibantu operatornya memasukkan data-data dari formulir sebagaimana di atas, dari para FK supaya informasi yang ada dalam formulir tersebut dapat dimasukan ke dalam database di tingkat Kabupaten.

Dalam laporannya, Fasilitator Kabupaten menyertakan foto-foto dokumentasi tentang aktivitas atau kegiatan yang terjadi. e. Pelaporan PadaTingkat Provinsi Pada tingkat provinsi, Korprop umumnya bertanggung jawab membuat laporan kepada TL KM-Nasional. Korprop diwajibkan untuk mengirimkan laporannya kepada TL- KM Nasional pada tanggal 10 setiap bulan. Copy laporan harus dikirimkan kepada TK- Propinsi dan satu copy disimpan sebagai arsip Korwil. Korwil harus mereview laporan dari para Fasilitator Kabupaten dan meringkas informasi tersebut untuk laporan bulanan mereka kepada TL-KM Nasional. Korprop harus memanfaatkan data yang ada didalam database di kantor wilayah. Laporan korprop haruslah sejujur dan seakurat mungkin. Laporan haruslah singkat dan jelas, dan panjangnya tidak boleh lebih dari 10 halaman dalam bentuk penjelasan. Secara umum, bentuk laporan Korprop kepada TL-KM Nasional formatnya sama seperti laporan Fasilitator Kabupaten (lihat bagian sebelumnya). f.

Laporan Tingkat Nasional

Pada tingkat nasional, TL KM-Nasional akan menyiapkan laporan bulanan kepada Satuan Kerja (Satker) PPK Pusat pada tanggal 20 setiap bulan. TL akan meringkas laporan yang berasal dari wilayah dengan menggunakan format yang mirip dengan yang digunakan oleh Korprop.


79

Lampiran 8 PELATIHAN PELAKU MASYARAKAT PNPM GENERASI

No 1.

Jenis Pelatihan Pelatihan FD (1)

Peserta 3 orang per desa

Pokok Bahasan • • • • • • • • •

2.

Pelatihan TPMD (1)

3 orang per desa

• • • • •

3.

Pelatihan FD (2)

3 orang per desa

• • • •

4.

Pelatihan TPMD (2)

3 orang per desa

• • • • • •

Pelatih/ narasumber FK dan F-Kab (KM-Kab)

3 hari

Pengertian, konsep dan kebijakan PNPM Generasi Subtansi kegiatan dan indikator keberhasilan Tugas dan tanggung jawab TPMD dan tim kerja perumusan dan monitoring Teknik perumusan gagasan Teknik prioritas usulan

FK

2 hari

DOK Pelatihan

Pelatihan kelompok ibu-ibu sasaran program Monitoring kegiatan dan perolehan layanan sasaran program Penggunaan alat-alat monitoring (buku kupon, daftar hadir siswa, catatan posyandu) Kampanye program dengan konsep Super (Sukses dan Perhatian) Pelaporan Sistem skoring dan penilaian keberhasilan Monitoring kegiatan dan perolehan layanan sasaran program Fungsi rapat bulanan Pelaku Desa Kunjungan pemeriksaan antar desa Evaluasi kegiatan

FK dan F-Kab (KM Kab)

2 hari

DOK Pelatihan

FK

2 hari

DOK Pelatihan

Perubahan kebijakan PNPM Generasi (untuk lokasi lama) Konsep dan kebijakan PNPM generasi tahuhn 2008 (lokasi baru) Alur tahapan PNPM Generasi Subtansi kegiatan dan indikator keberhasilan Tugas dan tanggung jawab FD Teknik sosialisasi dan diseminasi program dengan alat: lembar balik, poster, leaflet, infokit Teknik pemetaan sosial Teknik penggalian gagasan melalui metode FGD Pengaduan dan penanganan masalah

Durasi

Sumber Dana DOK Pelatihan

No

5.

Jenis Pelatihan

Pelatihan PK dan UPK

Peserta

3 orang per desa

Pokok Bahasan

• • • • • •


Pelatih/ narasumber

Tugas dan Tanggungjawab PK dan UPK Pembukuan dan administrasi sederhana (termasuk pengarsipan) Proses pencairan dan penyaluran dana Pengelolaan kegiatan multiyears Pengadaan bahan dan alat Revisi kegiatan

81

FK

Durasi

2 hari

Sumber Dana

DOK Pelatihan

LAMPIRAN MINIMUM PENCAPAIAN UNTUK 4 BULAN

Tabel Capaian Minimal

PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas

Untuk Praktis Bulan ke 4 Sasaran = IH = A0

Sasaran = IH = A0

Sasaran = IH = A0

Indikator 1 Jumlah min pemeriksaan kehamilan (dengan harapan setiap ibu hamil diperiksa 4 kali)

Indicator 2 Jumlah minimum pil zat besi/pil tambah darah (dengan harapan setiap ibu hamil dapat minimal 90 pil)

Indikator 3 Jumlah minimum bantuan persalinan oleh bidan/dokter selama 4 bulan

Jarak rata-rata antara dusun-dusun dengan layanan terdekat



Jumlah anak atau ibu hamil tiap desa

Bidan di desa

1 - 4 km

>= 5 km

Bidan di desa

1 - 4 km

>= 5 km

Bidan di desa

1 - 4 km

>= 5 km

Kurang dari 4 5-6 7- 8 9-10 11-12 13-14 15-16 17- 18 19- 20 21- 22 23- 24 25- 26 27 – 28 29 – 30 31- 32 33 – 34 35 – 36 37 – 38 39 – 40 41 – 42 43 – 44 45 – 46 47 – 48 49 – 50 51 – 52 53 – 54 55 – 56 57 – 58 59 – 60 61 – 62 63 – 64 65 – 66 67 – 68 69 – 70 71 – 72 73 – 74 75 – 76 77 – 78 79 – 80 81 – 82 83 – 84 85 – 86 87 – 88 89 – 90 91 – 92 93 – 94 95 – 96 97 – 98 99 – 100

3 4 5 7 8 10 12 13 15 16 18 19 21 22 24 25 27 28 30 32 33 35 36 38 39 41 42 44 45 47 49 50 52 53 55 56 58 59 61 62 64 65 67 69 70 72 73 75 76

3 4 5 6 8 9 11 12 13 15 16 18 19 21 22 23 25 26 28 29 31 32 33 35 36 38 39 40 42 43 45 46 48 49 50 52 53 55 56 58 59 60 62 63 65 66 67 69 70

2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17

1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15

1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15

0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11

0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

* Desa yang ada SMP kelas jauh atau SMP satu atap masuk kriteria ini

PTO PNPM Generasi Versi B

82



Untuk Praktis Bulan ke 4 Sasaran = IH = A0

Sasaran = IH = A0

Sasaran = IH = A0

Indikator 4 Jumlah minimum perawatan nifas oleh bidan/tenaga medis (dengan harapan setiap bayi diperiksa 2 kali dalam 40 hari setelah lahir)

Indikator 5 Jumlah minimum imunisasi yang diberikan kepada anak-anak (<12 bln) (dengan harapkan setiap anak dapat jadwal imunisasi standar lengkap)

Jumlah minimum bayi yang berat badan menaik (500 gram untuk <6 bulan, 300 gram untuk 6-12 bulan)




Bidan di desa

1 - 4 km

>= 5 km

Bidan di desa

1 - 4 km

>= 5 km

Kurang dari 4 5-6 7- 8 9-10 11-12 13-14 15-16 17- 18 19- 20 21- 22 23- 24 25- 26 27 – 28 29 – 30 31- 32 33 – 34 35 – 36 37 – 38 39 – 40 41 – 42 43 – 44 45 – 46 47 – 48 49 – 50 51 – 52 53 – 54 55 – 56 57 – 58 59 – 60 61 – 62 63 – 64 65 – 66 67 – 68 69 – 70 71 – 72 73 – 74 75 – 76 77 – 78 79 – 80 81 – 82 83 – 84 85 – 86 87 – 88 89 – 90 91 – 92 93 – 94 95 – 96 97 – 98 99 – 100

1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21

1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6

9 11 16 21 25 30 34 39 43 48 53 57 62 66 71 76 80 85 89 94 98 103 108 112 117 121 126 130 135 140 144 149 153 158 162 167 172 176 181 185 190 194 199 204 208 213 217 222 227

9 11 15 20 24 29 33 37 42 46 51 55 60 64 68 73 77 82 86 90 95 99 104 108 112 117 121 126 130 135 139 143 148 152 157 161 165 170 174 179 183 187 192 196 201 205 210 214 218

7 9 13 17 20 24 28 32 35 39 43 46 50 54 58 61 65 69 72 76 80 84 87 91 95 98 102 106 110 113 117 121 124 128 132 136 139 143 147 150 154 158 162 165 169 173 176 180 184


Indikator 6


9 12 16 21 26 30 35 40 44 49 54 58 63 68 72 77 82 87 91 96 101 105 110 115 119 124 129 133 138 143 147 152 157 161 166 171 175 180 185 189 194 199 203 208 213 217 222 227 231

83



Untuk Praktis Bulan ke 4 Sasaran = balita = A0 + A1

Sasaran = balita = A0 + A1

Indikator 8 Indikator 7 Jumlah minimum pil Vitamin A yang diberikan ke Jumlah minimum penimbangan anak balita selama balita berumur lebih dari 6 bulan (dengan 4 bulan harapkan dua dosis per tahun)

Jarak rata-rata antara dusun-dusun dengan layanan terdekat Jumlah anak atau ibu hamil tiap desa

Bidan di desa

1 - 4 km

>= 5 km

Kurang dari 4 5-6 7- 8 9-10 11-12 13-14 15-16 17- 18 19- 20 21- 22 23- 24 25- 26 27 – 28 29 – 30 31- 32 33 – 34 35 – 36 37 – 38 39 – 40 41 – 42 43 – 44 45 – 46 47 – 48 49 – 50 51 – 52 53 – 54 55 – 56 57 – 58 59 – 60 61 – 62 63 – 64 65 – 66 67 – 68 69 – 70 71 – 72 73 – 74 75 – 76 77 – 78 79 – 80 81 – 82 83 – 84 85 – 86 87 – 88 89 – 90 91 – 92 93 – 94 95 – 96 97 – 98 99 – 100

1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 26 26 27 27

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26

1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 19


1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26


84



Untuk Praktis Bulan ke 4 Sasaran = A2

Sasaran = A2

Indikator 9

Indikator 10

Sekolah Dasar: jumlah murid anak usia 7-12 terdaftar di SD

SD: jumlah murid yang hadir di kelas sekurang-kurangnya 85% setiap hari selama satu bulan (selema 4 bulan)

3 3 5 6 7 9 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33 34 36 37 38 40 41 42 44 45 46 48 49 50 52 53 54 56 57 58 60 61 62 64 65 67

17 21 30 38 47 55 64 72 80 89 97 106 114 123 131 140 148 157 165 174 182 191 199 207 216 224 233 241 250 258 267 275 284 292 301 309 318 326 334 343 351 360 368 377 385 394 402 411 419

Jumlah anak atau ibu hamil tiap desa Kurang dari 4 5-6 7- 8 9-10 11-12 13-14 15-16 17- 18 19- 20 21- 22 23- 24 25- 26 27 – 28 29 – 30 31- 32 33 – 34 35 – 36 37 – 38 39 – 40 41 – 42 43 – 44 45 – 46 47 – 48 49 – 50 51 – 52 53 – 54 55 – 56 57 – 58 59 – 60 61 – 62 63 – 64 65 – 66 67 – 68 69 – 70 71 – 72 73 – 74 75 – 76 77 – 78 79 – 80 81 – 82 83 – 84 85 – 86 87 – 88 89 – 90 91 – 92 93 – 94 95 – 96 97 – 98 99 – 100



85



Untuk Praktis Bulan ke 4 Sasaran = A3

Sasaran = A3

Indikator 11 SMP: jumlah anak usia SMP terdaftar di SMP

Indikator 12 SMP: jumlah murid yang hadir di kelas, dimana sekurang-kurangnya 85% setiap hari selama satu bulan (selema 4 bulan)

Jarak rata-rata antara dusun-dusun Jarak rata-rata antara dusun-dusun ke SLTP(s) yang melayani ke SLTP(s) yang melayani Jumlah anak atau ibu hamil Di desa - 4 km 5 - 9 km* tiap desa Kurang dari 4 5-6 7- 8 9-10 11-12 13-14 15-16 17- 18 19- 20 21- 22 23- 24 25- 26 27 – 28 29 – 30 31- 32 33 – 34 35 – 36 37 – 38 39 – 40 41 – 42 43 – 44 45 – 46 47 – 48 49 – 50 51 – 52 53 – 54 55 – 56 57 – 58 59 – 60 61 – 62 63 – 64 65 – 66 67 – 68 69 – 70 71 – 72 73 – 74 75 – 76 77 – 78 79 – 80 81 – 82 83 – 84 85 – 86 87 – 88 89 – 90 91 – 92 93 – 94 95 – 96 97 – 98 99 – 100

2 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 41 42

1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 29 29 30 31 31 32 33 33 34

>= 10 km

Di desa - 4 km

5 - 9 km*

>= 10 km

1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27

11 13 19 24 29 34 40 45 50 56 61 66 71 77 82 87 93 98 103 108 114 119 124 130 135 140 146 151 156 161 167 172 177 183 188 193 198 204 209 214 220 225 230 235 241 246 251 257 262

9 11 15 19 24 28 32 37 41 45 50 54 58 63 67 71 76 80 84 89 93 97 102 106 110 115 119 123 128 132 136 141 145 149 154 158 162 167 171 175 180 184 188 193 197 201 206 210 214

7 9 12 15 19 22 26 29 33 36 40 43 46 50 53 57 60 64 67 70 74 77 81 84 88 91 94 98 101 105 108 112 115 119 122 125 129 132 136 139 143 146 149 153 156 160 163 167 170



86

LAMPIRAN MINIMUM PENCAPAIAN UNTUK 9 BULAN (AKHIR PELAKSANAAN)



Akhir Pelaksanaan Kegiatan (9 bulan)

Sasaran = IH = A0

Sasaran = IH = A0

Sasaran = IH = A0

Indikator 1 Jumlah min pemeriksaan kehamilan (dengan harapan setiap ibu hamil diperiksa 4 kali)

Indicator 2 Jumlah minimum pil zat besi/pil tambah darah (dengan harapan setiap ibu hamil dapat minimal 90 butir)

Indikator 3 Jumlah minimum bantuan persalinan oleh bidan/dokter selama 9 bulan





Bidan di desa

1 - 4 km

>= 5 km

Bidan di desa

1 - 4 km

>= 5 km

Bidan di desa

1 - 4 km

>= 5 km

Kurang dari 4 5-6 7- 8 9-10 11-12 13-14 15-16 17- 18 19- 20 21- 22 23- 24 25- 26 27 – 28 29 – 30 31- 32 33 – 34 35 – 36 37 – 38 39 – 40 41 – 42 43 – 44 45 – 46 47 – 48 49 – 50 51 – 52 53 – 54 55 – 56 57 – 58 59 – 60 61 – 62 63 – 64 65 – 66 67 – 68 69 – 70 71 – 72 73 – 74 75 – 76 77 – 78 79 – 80 81 – 82 83 – 84 85 – 86 87 – 88 89 – 90 91 – 92 93 – 94 95 – 96 97 – 98 99 – 100

7 9 12 16 19 23 26 29 33 36 40 43 47 50 54 57 61 64 68 71 74 78 81 85 88 92 95 99 102 106 109 113 116 120 123 126 130 133 137 140 144 147 151 154 158 161 165 168 172

6 8 11 14 18 21 24 27 30 34 37 40 43 46 50 53 56 59 62 66 69 72 75 78 81 85 88 91 94 97 101 104 107 110 113 117 120 123 126 129 133 136 139 142 145 149 152 155 158

5 6 9 11 14 17 19 22 24 27 29 32 34 37 39 42 44 47 50 52 55 57 60 62 65 67 70 72 75 78 80 83 85 88 90 93 95 98 100 103 105 108 111 113 116 118 121 123 126

2 2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 14 14 15 16 17 17 18 19 20 20 21 22 23 24 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37 37 38

1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 29 29 30 31 32 32 33 34 34

1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 25 26 27 27 28 29 29 30 31 31 32 33

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25

1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5



87




Sasaran = IH = A0

Sasaran = IH = A0

Indikator 4 Jumlah minimum perawatan nifas oleh bidan/tenaga medis (dengan harapan setiap bayi diperiksa 2 kali dalam 40 hari setelah lahir)

Sasaran = IH = A0

Indikator 6 Indikator 5 Jumlah minimum imunisasi yang diberikan Jumlah minimum bayi yang berat kepada anak-anak (<12 bln) (dengan badan menaik (500 gram untuk <6 harapkan setiap anak dapat jadwal bulan, 300 gram untuk 6-12 bulan) imunisasi standar lengkap)




Bidan di desa

1 - 4 km

>= 5 km

Bidan di desa

1 - 4 km

>= 5 km

Kurang dari 4 5-6 7- 8 9-10 11-12 13-14 15-16 17- 18 19- 20 21- 22 23- 24 25- 26 27 – 28 29 – 30 31- 32 33 – 34 35 – 36 37 – 38 39 – 40 41 – 42 43 – 44 45 – 46 47 – 48 49 – 50 51 – 52 53 – 54 55 – 56 57 – 58 59 – 60 61 – 62 63 – 64 65 – 66 67 – 68 69 – 70 71 – 72 73 – 74 75 – 76 77 – 78 79 – 80 81 – 82 83 – 84 85 – 86 87 – 88 89 – 90 91 – 92 93 – 94 95 – 96 97 – 98 99 – 100

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 17 17 18 19 20 20 21 22 23 23 24 25 26 26 27 28 29 29 30 31 32 32 33 34 35 35 36 37

1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13

21 26 36 46 57 67 77 88 98 108 118 129 139 149 160 170 180 190 201 211 221 232 242 252 263 273 283 293 304 314 324 335 345 355 366 376 386 396 407 417 427 438 448 458 468 479 489 499 510

20 25 35 45 55 65 74 84 94 104 114 124 134 144 154 164 174 184 194 203 213 223 233 243 253 263 273 283 293 303 313 323 333 342 352 362 372 382 392 402 412 422 432 442 452 462 471 481 491

17 21 29 38 46 54 63 71 79 88 96 104 113 121 129 138 146 155 163 171 180 188 196 205 213 221 230 238 246 255 263 271 280 288 297 305 313 322 330 338 347 355 363 372 380 388 397 405 413


21 26 37 47 58 68 79 89 100 110 121 132 142 153 163 174 184 195 205 216 226 237 247 258 268 279 289 300 310 321 331 342 352 363 373 384 395 405 416 426 437 447 458 468 479 489 500 510 521


88






Indikator 7 Jumlah minimum pil Vitamin A yang diberikan ke balita berumur lebih dari 6 bulan (dengan harapkan dua dosis per tahun)

Jumlah minimum penimbangan anak balita selama 9 bulan

Indikator 8

Jarak rata-rata antara dusun-dusun dengan layanan terdekat Jumlah anak atau ibu hamil tiap desa

Bidan di desa

1 - 4 km

>= 5 km

Kurang dari 4 5-6 7- 8 9-10 11-12 13-14 15-16 17- 18 19- 20 21- 22 23- 24 25- 26 27 – 28 29 – 30 31- 32 33 – 34 35 – 36 37 – 38 39 – 40 41 – 42 43 – 44 45 – 46 47 – 48 49 – 50 51 – 52 53 – 54 55 – 56 57 – 58 59 – 60 61 – 62 63 – 64 65 – 66 67 – 68 69 – 70 71 – 72 73 – 74 75 – 76 77 – 78 79 – 80 81 – 82 83 – 84 85 – 86 87 – 88 89 – 90 91 – 92 93 – 94 95 – 96 97 – 98 99 – 100

2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25 27 28 29 30 32 33 34 35 36 38 39 40 41 43 44 45 46 48 49 50 51 53 54 55 56 58 59 60 61

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58

2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 41 42


14 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283 290 297 304 311 318 325 332 339 346


89



Sasaran = A2


Sasaran = A2

Indikator 9

Indikator 10

Sekolah Dasar: jumlah murid anak usia 7-12 terdaftar di SD

SD: jumlah murid yang hadir di kelas sekurangkurangnya 85% setiap hari selama satu bulan (untuk 9 bulan)

3 3 5 6 7 9 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33 34 36 37 38 40 41 42 44 45 46 48 49 50 52 53 54 56 57 58 60 61 62 64 65 67

17 21 30 38 47 55 64 72 80 89 97 106 114 123 131 140 148 157 165 174 182 191 199 207 216 224 233 241 250 258 267 275 284 292 301 309 318 326 334 343 351 360 368 377 385 394 402 411 419

Jumlah anak atau ibu hamil tiap desa Kurang dari 4 5-6 7- 8 9-10 11-12 13-14 15-16 17- 18 19- 20 21- 22 23- 24 25- 26 27 – 28 29 – 30 31- 32 33 – 34 35 – 36 37 – 38 39 – 40 41 – 42 43 – 44 45 – 46 47 – 48 49 – 50 51 – 52 53 – 54 55 – 56 57 – 58 59 – 60 61 – 62 63 – 64 65 – 66 67 – 68 69 – 70 71 – 72 73 – 74 75 – 76 77 – 78 79 – 80 81 – 82 83 – 84 85 – 86 87 – 88 89 – 90 91 – 92 93 – 94 95 – 96 97 – 98 99 – 100



90



Sasaran = A3


Sasaran = A3

Indikator 11 Indikator 12 SMP: jumlah anak usia SMP terdaftar di SMP: jumlah murid yang hadir di kelas, SMP dimana sekurang-kurangnya 85% setiap hari selama satu bulan (untuk 9 bulan)

Jarak rata-rata antara dusun-dusun Jarak rata-rata antara dusun-dusun ke SLTP(s) yang melayani ke SLTP(s) yang melayani Jumlah anak atau ibu hamil tiap desa

Di desa - 4 km

5 - 9 km*

>= 10 km

Di desa - 4 km

5 - 9 km*

>= 10 km

Kurang dari 4 5-6 7- 8 9-10 11-12 13-14 15-16 17- 18 19- 20 21- 22 23- 24 25- 26 27 – 28 29 – 30 31- 32 33 – 34 35 – 36 37 – 38 39 – 40 41 – 42 43 – 44 45 – 46 47 – 48 49 – 50 51 – 52 53 – 54 55 – 56 57 – 58 59 – 60 61 – 62 63 – 64 65 – 66 67 – 68 69 – 70 71 – 72 73 – 74 75 – 76 77 – 78 79 – 80 81 – 82 83 – 84 85 – 86 87 – 88 89 – 90 91 – 92 93 – 94 95 – 96 97 – 98 99 – 100

2 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 41 42

1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 29 29 30 31 31 32 33 33 34

1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27

11 13 19 24 29 34 40 45 50 56 61 66 71 77 82 87 93 98 103 108 114 119 124 130 135 140 146 151 156 161 167 172 177 183 188 193 198 204 209 214 220 225 230 235 241 246 251 257 262

9 11 15 19 24 28 32 37 41 45 50 54 58 63 67 71 76 80 84 89 93 97 102 106 110 115 119 123 128 132 136 141 145 149 154 158 162 167 171 175 180 184 188 193 197 201 206 210 214

7 9 12 15 19 22 26 29 33 36 40 43 46 50 53 57 60 64 67 70 74 77 81 84 88 91 94 98 101 105 108 112 115 119 122 125 129 132 136 139 143 146 149 153 156 160 163 167 170



91

LAMPIRAN FORMULIR-FORMULIR

Form 1:

PNPM Generasi Sehat dan Cerdas

Tujuan : Untuk mencatat data dasar jumlah anak sekolah di desa Frekuensi: 1 kali pada orientasi desa Tanggal Bulan / Tahun: ______________________

Data Spesifik Sekolah Diisi oleh: FK

No

Provinsi

Jumlah Siswa

Tingkat NIS

Nama Sekolah

Alamat Sekolah

Sekolah (SD/SMP)

: ______________________└─┴─┘

Kabupaten : _____________________└─┴─┴─┘ Kecamatan : _____________________└─┴─┴─┘ Desa :______________________└─┴─┴─┘ Nama FK: ___________________________

Kelas 1 P L

Kelas 2 P L

Kelas 3 P L

Kelas 4 P L

Kelas 5 P L

Kelas 6 P L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lampiran Formulir PTO PNPM Generasi Versi B

92

Form 2 PNPM Generasi Sehat dan Cerdas

PERNYATAAN KESIAPAN MASYARAKAT MENGIKUTI PNPM GENERASI SEHAT DAN CERDAS Diisi oleh Tujuan Frekuensi

: Kepala Desa : Untuk menuangkan kesepakatan desa berpartisipasi dalam program : Satu kali pada awal dimulainya program

Berdasarkan atas hasil musyawarah desa yang dihadiri oleh warga masyarakat pada tanggal …………………….. dan setelah mendapatkan informasi dan membahas bersama tentang tujuan, sasaran dan ketentuan dalam PNPM - Generasi, dengan ini kami atas nama masyarakat: Desa Kecamatan Kabupaten

: …………………………………. : …………………………………. : ………………………………….

Bersepakat dan menyatakan kesiapan warga masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan PNPM - Generasi. Kesiapan kami sekaligus merupakan kesediaan untuk menjalankan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melibatkan peran serta masyarakat termasuk kaum perempuan dan warga miskin dan mengusulkan warga masyarakat yang secara suka rela bersedia sebagai Fasilitator Desa, kader dusun dan pelaku-pelaku tingkat desa lainnya. Demikian pernyataan kami dalam rangka mengikuti program PNPM - Generasi. ………………..,…………………. Kepala Desa……………………. (……………………) Mengetahui dan Menyetujui, Wakil dari Peserta Musyawarah Nama 1. …….……………………… 2. …….……………………… 3. …….……………………… 4. …….……………………… 5. …….……………………… 6. ……………………………. 7. ……………………………. 8. ……………………………. 9. ……………………………. 10…………………………….. dst

Alamat ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. …………………………………….


Ttd. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

93


BERITA ACARA PERTEMUAN/MUSYAWARAH ............................ * Diisi oleh Tujuan Frekuensi

: Notulen/ Pencatat hasil pertemuan : Mendokumentasikan proses kegiatan dan keputusan yang diambil berkaitan dengan program : Setiap terjadi musyawarah/pertemuan yang berkenaan dengan program

Dalam rangka pelaksanaan Program PNPM – Generasi Sehat dan Cerdas untuk tahun anggaran …………… di Kecamatan ………………………….. Kabupaten ………………….. Provinsi ……………………. maka pada : Hari dan Tanggal Jam Tempat

: …………………………………………………………… : pukul……………….……s.d. pukul ………….………. : ……………………..……………………………….……

telah diselenggarakan pertemuan......................... *) yang dihadiri oleh wakil – wakil dari masyarakat serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan PNPM – Generasi Sehat dan Cerdas sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir. Materi atau topik yang dibahas dalam pertemuan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat/ pertemuan dan narasumber adalah :

A.

Materi atau Topik ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

B.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat Sekretaris / Notulis Narasumber

: : :

.…………………….. dari …………………………………. .…………………….. dari …………………………………. 1. …………….…….. dari …………………………………. 2. ………….……….. dari …………………………………. 3. ……….………….. dari …………………………………. 4. …….…………….. dari …………………………………. 5. ….……………….. dari ………………………………….

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Pertemuan/ Musyawarah **), yaitu : ………………………………………………………………………………………………………......................... …………………………………………………………………………………………………………………........... …………………………………………………………………………………………………………………........... …………………………………………………………………………………………………………………........... …………………………………………………………………………………………………………………........... …………………………………………………………………………………………………………………...........


94

C.

Tingkat Keterlibatan Masyarakat

JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI KEGIATAN Jumlah Peserta Orang Miskin (Laki-laki + Laki-laki Perempuan (utk kegiatan yg Perempuan) relevan)

KOMENTAR UMUM

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

…………………… , tanggal …………………… Pemimpin Rapat

(

Notulis / Sekretaris

)

(

)

Mengetahui ***), …………………..

(

)

Mengetahui dan Menyetujui, Wakil dari Peserta Musyawarah Nama 1. …….……………………… 2. …….……………………… 3. …….……………………… 4. …….……………………… 5. …….……………………… 6. ……………………………. 7. ……………………………. 8. ……………………………. 9. ……………………………. 10…………………………….. dst

Alamat ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. …………………………………….

Ttd. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………..

Tembusan: 1. 2. 3. Catatan : 1. *) Diisi dengan jenis pertemuan yang telah dilaksanakan. 2. **) Keputusan diambil secara: musyawarah mufakat atau pemungutan suara/voting 3. ***) Diisi dengan nama pejabat penanggung jawab yang terkait


95

Form 4:


Tujutan: Untuk mencatat data tentang tingkat partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan program Frekuensi: Bulanan Tanggal Bulan / Tahun: _______________________

Provinsi : ______________________________ └─┴─┘ Kabupaten : ___________________________ └─┴─┴─┘ Kecamatan: ___________________________ └─┴─┴─┘

PEMANTAUAN PARTISIPASI MASYARAKAT Diisih oleh: FK

Nama FK: ____________________________

JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI KEGIATAN DESA

KEGIATAN


TANGGAL PELAKSANAAN

LOKASI

Jumlah (Laki-laki + Perempuan)

Laki-laki

Perempuan

Orang Miskin(utk kegiatan yg relevan)

KOMENTAR UMUM

96

Form 5

Provinsi


Tujuan: Untuk mencatat data dasar tentang demografi desa

Data Dasar Kependudukan

Frekuensi: 1 kali setelah pemetaan sosial

Diisi oleh: FD dan Tim Pertimbangan Musyawarah Desa

Tanggal: bulan / tahun : ____________________ Jumlah Penduduk No Nama Dusun

Lapiran Formulir PTO PNPM Generasi Versi B

Kecamatan : _____________________└─┴─┴─┘ Desa

:______________________└─┴─┴─┘

Ya / Tidak Apakah ada bidan di desa? Jumlah KK Jumlah KK Jumlah Anak Dalam Peta Sosial Berdasarkan Umur Miskin Dalam A1 (12 - 59 bulan) A0 (dibawah 12 bulan) A2 (6 -12 tahun) Peta Sosial Total

Jumlah

: ______________________└─┴─┘

Kabupaten : _____________________└─┴─┴─┘

tdk dpt layanan

Total

tdk dpt layanan

Total

tdk dpt layanan

A3 (13 -15 tahun) Total

Jarak ke SMP Kalau tidak: terdekat Jarak ke puskesmas

tdk dpt layanan km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

km

(rata-rata)

97

Form 6:


Tujuan: Untuk mencatat rekapitulasi data dasar demografi setiap desa

Diisi oleh: FK Bayi (A0) Jumlah Jumlah KK Jumlah KK Penduduk Miskin

Nama Desa

Total A0

A0 (tdk dpt layanan)

Balita (A1)

Total A1


: ________________________└─┴─┘

Kabupaten : _______________________└─┴─┴─┘ Kecamatan : _______________________└─┴─┴─┘

Rekapitulasi Hasil Pemetaan Sosial tingkat Kecamatan

Frekuensi: 1 kali, rekapitulasi dari desa Tanggal Bulan / Tahun: _______________________

No

Provinsi

Nama FK: ___________________________________

Anak Usia SD (A2)

Total A2


Anak Usia SMP(A3)

Total A3


Kalau tidak, berapa jarak Apakah ada bidan desa ke Pukesmas/Pustu desa Terdekat

Jarak ke SMP terdekat

1

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

2

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

3

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

4

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

5

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

6

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

7

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

8

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

9

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

10

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

11

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

12

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

13

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

14

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

15

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

16

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

17

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

18

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

19

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

20

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

21

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

22

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

23

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

24

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

25

Desa : _____________________└─┴─┴─┘

km

km

Jumlah


98


SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB) Diisi oleh Tujuan Frekuensi

: Pelaksana Kegiatan dan UPK : Mendokumentasikan perjanjian penyaluran bantuan dana BLM dari UPK kepada Pelaksana Kegiatan : Satu kali pada saat persiapan pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan

Nomor : Tanggal : Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

I.

Nama : ……………………………… Jabatan : Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PPK/ PNPM- Generasi, Kecamatan ………….……….., Kabupaten ………………..., Propinsi ………………......... Berdasarkan Musyawarah Antar Desa tanggal …......…, bertindak atas nama Forum, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

II.

Nama : Jabatan :

……………………………. Ketua Pelaksana Kegiatan PNPM- Generasi,

Desa …………….………, Kecamatan ……………….., Kabupaten ………………… Berdasarkan kesepakatan Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal ………………… ditunjuk selaku ketua pelaksana kegiatan , selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut :

(1)

Pihak Pertama, menyetujui pembayaran dana Bantuan PNPM- Generasi kepada Pihak Kedua sebesar Rp. …………….….. (dengan huruf)

(2)

Dana ini disetujui untuk membiayai kegiatan berikut :

(a)

Nama kegiatan Jumlah dana Sifat bantuan

: Kesehatan : Rp. ………………… (dengan huruf) : Bantuan lepas

(b)


: Pendidikan : Rp. ………………… (dengan huruf) : Bantuan lepas

(c)


: ............................... (lainnya) : Rp. ………………… (dengan huruf) : Bantuan lepas

(d)

Biaya administrasi dan operasional Desa dan UPK


sebesar Rp. ……………… 99

(3)

(4)

Pihak Kedua akan menyerahkan dana kepada kelompok masyarakat sesuai dengan usulan yang diajukan dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Atas penyerahan dana tersebut harus dibuat Berita Acara Serah Terima / Tanda Terima. Pihak Kedua wajib menyebarluaskan SPPB ini melalui papan pengumuman paling sedikit di tiga tempat umum di desa.

Pihak Pertama Ketua UPK ……………

Pihak Kedua Ketua Pelaksana Kegiatan Desa ……..…………

(………………………….)

(………………………….)

Mengetahui:

Camat Kecamatan ………….………

Kepala Desa ……………

(….………………………….)

(…..………………………….)

Lampiran SPPB : 1). Proposal / usulan desa 2). Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dokumen-dokumen tersebut dibuat rangkap lima : 1).Camat (tanda tangan asli). 2).Kepala Desa (tanda tangan asli). 3).Unit Pengelola Kegiatan (UPK) (tanda tangan asli). 4).Pelaksana Kegiatan (tanda tangan asli) 5).Fasilitator Kecamatan.


100

Form 8:

Provinsi


Tujuan: Untuk mencatat hasil diskusi terarah dari setiap dusun tentang masalah dan gagasan yang ada & hasil rapat Perumusan Kegiatan Frekuensi: 2 kali, merupakan rekap dari diskusi terarah tingkat dusun dan rapat Perumusan Kegiatan

Daftar Identifikasi Masalah dan Gagasan

: ______________________└─┴─┘

Kabupaten : ____________________└─┴─┴─┘ Kecamatan : ____________________└─┴─┴─┘

Diisi oleh: FD dan TPMD, Dilaporkan kepada FK Kolom No s/d penyebab masalah diisi berdasarkan hasil diskusi terarah Kolom Jenis gagasan kegiatan s/d Pendanaan dari swadaya/BLM/ Lainnya berdasarkan hasil rapat Perumusan Kegiatan

Desa

:___________________└─┴─┴─┘ Jumlah Keseluruhan

Identifikasi sasaran

Jumlah yg tdk dpt layanan

Jumlah yang Miskin


Pendanaan dari swadaya/BLM/lainnya

Jumlah Penduduk Jumlah KK

Tanggal Bulan / Tahun: _______________________

Jumlah ibu hamil Jumlah bayi (<12 bulan) Jumlah anak Balita (1-5 tahun) Jumlah anak usia SD/MI (6 - 12 tahun) Jumlah anak usia SMP/MTs (13 - 15 tahun)

No

Sasaran

Masalah

Penyebab masalah / hambatan

Jenis Gagasan Kegiatan

Volume Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Jumlah Pemanfaat

1 Ibu Hamil

2 Bayi dan Balita

3 Anak usia SD/ MI

4 Anak usia SLTP/ MTs


101

No

Sasaran

Masalah


Penyebab masalah / hambatan

Jenis Gagasan Kegiatan

Volume Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Jumlah Pemanfaat


Pendanaan dari swadaya/BLM/lainnya

102

Form : 9.a


Tujuan: Mencatat hasil rapat TPMD untuk prioritas kegiatan Frekuensi: 1 kali Setelah Rapat Prioritas Kegiatan Tanggal Bulan / Tahun: _______________________ Tahun Anggaran……………………

Provinsi

DAFTAR PRIORITAS USULAN HASIL RAPAT PRIORITAS KEGIATAN Diisi oleh: TPMD, Dilaporkan kepada FK

: ______________________ └─┴─┘

Kabupaten : __________________ └─┴─┴─┘ Kecamatan : __________________ └─┴─┴─┘ Desa:_______________________ └─┴─┴─┘ Nama FK: _________________

No.

Jenis Kegiatan

Target Volume Kegiatan

Lokasi

Jumlah Penerima Manfaat (orang)

Uraian Manfaat

Kesanggupan Swadaya

Gagasan berasal dari

Target Indikator

1

2

3

4

5

6

7

8

9

........................................

Tanggal

: ....................................................

Keterangan : 1.

Kolom 6 berisi manfaat yang dapat diperoleh bila kegiatan tersebut dilaksanakan

2.

Kolom 7 berisi kesanggupan swadaya yang telah dimusyawarahkan dalam musyawarah kelompok/dusun


Mengetahui (……...………..) Koordinator TPMD

Disiapkan oleh: (………….……….....) FD

(………….……..) FD

103

Form : 9.b


Tujuan: Mencatat hasil rapat TPMD untuk prioritas kegiatan

Provinsi

DAFTAR USULAN YANG DIBIAYAI BLM PNPM GENERASI

Frekuensi: 1 kali Setelah Rapat Prioritas Kegiatan Tanggal Bulan / Tahun: ______________________ Tahun Anggaran……………………

Diisi oleh: TPMD, Dilaporkan kepada FK

: ______________________└─┴─┘

Kabupaten : __________________└─┴─┴─┘ Kecamatan : __________________└─┴─┴─┘ Desa:_______________________└─┴─┴─┘ Nama FK: _________________

No.

Jenis Kegiatan

Target Volume Kegiatan

Lokasi

Jumlah Penerima Manfaat (orang)

Uraian Manfaat

Gagasan berasal dari

Target Indikator

1

2

3

4

5

6

7

8

........................................

Tanggal

Besar Biaya dari BLM Besar Biaya dari PNPM Generasi Swadaya atau lainnya 9

10

Total Biaya 11

: ....................................................

Keterangan : 1.

Kolom 6 berisi manfaat yang dapat diperoleh bila kegiatan tersebut dilaksanakan


Mengetahui (……...………..) Koordinator TPMD

Disiapkan oleh: (………….……….....) FD

(………….……..) FD

104


PROPOSAL KEGIATAN Diisi oleh Tujuan Frekuensi

: Tim Pertimbangan Musyawarah Desa dan Fasilitator Desa : Menuliskan usulan kegiatan dan rencana anggaran yang akan dilaksanakan : Satu kali setelah ada keputusan usulan yang akan dilaksanakan

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Propinsi

Usulan dari Bidang kegiatan Jenis kegiatan Lokasi kegiatan Sumber Pembiayaan

BLM (Rp)

Swadaya (Rp)

Seluruhnya

Yg belum dpt layanan

Jumlah pemanfaat L P JML

1.

org org org

Lainnya (Rp)

Orang Miskin org org org

……. org ……..%

Latar belakang: (Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya , serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi )

2. Target Indikator yang akan dicapai (Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah)

3. Kegiatan yang akan dilakukan : (Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan pendanaan dari program PNPM- Generasi , swadaya ataupun sumber lain, Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)


105

4. Manfaat yang akan diperoleh (Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai. Mis: meningkatnya perilaku hidup sehat/derajad kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah,dll . Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif)

5. Keterlibatan kelompok miskin dan yang belum mendapatkan layanan dalam perencanaan (Jelaskan bagaimana dan berapa banyak penentuan usulan ini )

kelompok orang miskin terlibat dalam perencanaan

dan dalam

6. Potensi Sumber daya (Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan , termasuk swadaya)

7. Rencana pelaksanaan kegiatan (Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)

8. Lampiran-lampiran: a. b. c.

Peta Sosial Desa Daftar Prioritas Usulan Hasil Musyawarah Desa Berita Acara Musyawarah Desa

Disiapkan oleh Fasilitator Desa & TPMD 1. 2. 3.

…………………………………… . …………………………………….. ……………………………………..


Mengetahui 1. 2.

………………………….………….…(Kades) …………………………………(Koordinator TPMD)

106

Form 11:


Tujuan: Untuk mencatat data penerima Buku Kupon di desa Frekuensi: Pada saat distribusi buku Kupon Tanggal Bulan / Tahun: _______________________

LAPORAN DISTRIBUSI BUKU KUPON DESA Diisih oleh: FD

Provinsi

: ______________________________└─┴─┘

Kabupaten : ____________________________└─┴─┴─┘ Kecamatan : ____________________________└─┴─┴─┘ Desa :__________________________└─┴─┴─┘ Nama FD : _________________________

1

2

3

Nama ibu

Kode Buku

Baru atau Pemberian Ulangan karena rusak/hilang

Lapiran Formulir PTO PNPM Generasi Versi B

107

Form : 12 Tujuan: Melaporkan masalah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan Frekuensi: setiap bulan Tanggal: _____________________

No.

Provinsi


: ________________________________└─┴─┘

LAPORAN MASALAH PELAYANAN YANGKabupaten : ______________________________└─┴─┴─┘ Kecamatan : ______________________________└─┴─┴─┘ DIHADAPI Desa :______________________________└─┴─┴─┘ Diisih oleh: FD bersama TPMD, Dilaporkan kepada FK

Upaya Yang Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah

Kendala dan Masalah

Apakah ada masalah dengan ketersediaan : a. Tablet Zat Besi b. Vaksin c. Jarum Suntik d. Vitamin A e. Kehadiran staf Puskesmas di Posyandu f. Keharusan membayar pada pelayanan gratis g.Tidak di stempel/cap oleh petugas kesehatan h. Kupon i. Guru yang tidak masuk j. Guru tidak mengisi daftar hadir siswa

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Nama FK: ___________________________

Bantuan Yang Diharapkan Dalam Penyelesaian Masalah

□ Tidak □ Tidak □ Tidak □ Tidak □ Tidak □ Tidak □ Tidak □ Tidak □ Tidak □ Tidak

*) Isilah dengan tanda X pada ya atau tidak

Tanggal,.........................................................…

(___________________________) Kader Desa/ TPMD


108

Form : 13


Tujuan: Untuk mencatat secara rutin layanan kesehatan yang diperoleh Ibu dan anak.

No

Nama Ibu dan Anak

Kecamatan : __________________________└─┴─┴─┘ Desa :__________________________└─┴─┴─┘ Nama FK: ___________________________

Diisi oleh: Ketua kelompok ibu dan FD , dilaporkan kepada TPMD dan FK Usia Menurut Kategori Bayi

Balita

: ___________________________└─┴─┘

Kabupaten : __________________________└─┴─┴─┘

Tabel Perolehan Layanan Kesehatan Bulanan

Frekuensi: 1 kali per bulan Tanggal Bulan / Tahun: _______________________

Usia Anak (bulan)

Provinsi

Pada bulan ini apakah ibu atau anak mendapat pelayanan: (Isi dengan X untuk ya) Pemeriksaan Pil Fe (zat kehamilan besi)

Proses persalinan

Pemeriksaan Nifas

Imunisasi

Imunisasi

Imunisasi

Imunisasi

Imunisasi

BCG

Hep B

DPT

Polio

Campak

Kenaikan berat badan

Vitamin A

Tanda tangan ibu Penimbangan

Jumlah Jumlah kelahiran bulan ini :


109

Form 14:

Provinsi : ___________________________└─┴─┘ Kabupaten : ________________________└─┴─┴─┘ Kecamatan : ________________________└─┴─┴─┘ Nama Desa : __________________ Diisi oleh: FD/TPMD berdasarkan daftar hadir sekolah, diberikan kepada FK+D PNPM Generasi Sehat dan Cerdas

Tujuan: Untuk mencatat tingkat kehadiran siswa setiap sekolah Frekuensi: 1 kali pada setiap bulan

Kehadiran Bulanan Siswa

Tahun Ajaran : ……..... / ……… Nama Petugas : ……………………………..… Kelas : …………………….. #

Nama siswa

Nama Sekolah

Juli Ya Tdk

Hari Sekolah Boleh tdk hadir

Agus Ya Tdk

Sep Ya Tdk

26-20 hari

19-14 hari

13 - 6 hari

5 - 1 hari

3 hari

2 hari

1 hari

0 hari

Apakah siswa ini hadir 85% hari sekolah bulan : Mar Okt Nop Des Jan Feb Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk

Apr Ya Tdk

Mei Juni Ya Tdk Ya Tdk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


110

Form : 15

Provinsi


Tujuan: Untuk mencatat dan memantau pencapaian nilai sesuai indikator untuk setiap desa. Frekuensi: 1 kali setiap bulan Tanggal Bulan / Tahun: _______________________

Indikator Indikator 1

Jml kupon pemeriksaan kehamilan

Indikator 2

Jumlah kupon Pil Fe (zat besi)

Indikator 3

Jml kupon proses persalinan/ kelahiran

Indikator 4

Jml kupon pemeriksaan paska kelahiran (Pemeriksaan Nifas)

Indikator 5

Jml kupon pemberian Imunisasi

Indikator 6

Jml kupon berat badannya naik

Indikator 7

Jml Pil Vitamin A

Indikator 8

Jml Penimbangan Balita

Indikator 9

Jml anak terdaftar di SD

Indikator 10

Jml siswa SD yg hadir >85% hari sekolah

Indikator 11

Jml anak terdaftar SMP

Indikator 12

Jml siswa SMP yg hadir >85% hari sekolah

Rekapitulasi Bulanan Penilaian Desa

: ____________________________└─┴─┘

Kabupaten : ___________________________└─┴─┴─┘ Kecamatan : ___________________________└─┴─┴─┘

Diisi oleh: Fasilitator Kecamatan Nama Desa

Nama Desa

Nama Desa

Nama Desa

Nama Desa

Keterangan …………………., …………………… 200.. Fasilitator Kecamatan

(………………………………...…….)


111

FORM: 16

Lembar skoring bulanan desa Diisi oleh : FK

Frekwensi : 1 kali setiap bulan Propinsi: No

Tanda tangan Nama FK: Tanggal:___ Tanda tangan:

Program PNPM - Generasi

Kabupaten: Bulan 1

Bulan 2

Bulan 3

Jumlah KK:

Kecamatan: Pemantau an antar desa 1

Bulan 4

Bulan 5

______

Bulan 6

Nama desa: Pemanta uan antar desa 2

Bulan 7

Bulan 8

Bulan 9

Pemantaua n antar desa 3

Jumlah

1

Pemeriksaan ibu hamil: Jumlah kupon pemeriksaan kehamilan

+

+

+

+

+

+

+

+

=

2

Mendapatkan Pil zat besi: Jumlah kupon pil zat besi

+

+

+

+

+

+

+

+

=

a. Jumlah proses persalinan/kelahiran

+

+

+

+

+

+

+

+

=

b. Pertolongan persalinan total

+

+

+

+

+

+

+

+

=

+

+

+

+

+

+

+

+

=

3

4

Pemeriksaan nifas: Jumlah kupon pemeriksasan nifas

5

Imunisasi lengkap Jumlah kupon pemberian imunisasi

+

+

+

+

+

+

+

+

=

6

Gizi Bayi: Jumlah bayi yang berat badannya naik

+

+

+

+

+

+

+

+

=

7

Vitamin A: Jumlah pil vitamin A

+

+

+

+

+

+

+

+

=

8


+

+

+

+

+

+

+

+

=

9

Pendaftaran SD

10

Kehadiran pada SD: Jumlah murid yang hadir 85% hari sekolah

11

Pendaftaran SMP

12

Kehadiran pada SMP: Jumlah murid yang hadir 85% hari sekolah.

=

Pendaftaran di bulan Juli

+

+

+

+

+

+

+

+

=

Pendaftaran di bulan Juli

+


+

+

+

+

+

+

=

+

=

112

Tanda tangan Nama FK: ______ Tanggal:___ Tanda tangan: Jumlah KK:


FORM: 17

Lembar Skoring Tahunan Desa

Frekwensi : Pada akhir penilaian kegiatan Propinsi:

Diisi oleh : FK Kabupaten:

Kecamatan:

Nama desa: Penilaian tahunan

Indikator

Pencapaian total tahunan (dari laporan bulanan kolom “Jumlah”)

=R-M (sama dengan nol bila negatif)

(M) Minimum pencapaian

D×W Nilai tahunan

(W) Bobot Bonus

1

Pemeriksaan ibu hamil: Jumlah kupon pemeriksaan kehamilan

-

=

×

12

=

2

Mendapatkan Pil zat besi: Jumlah kupon pil zat besi

-

=

×

7

=

3

Persalinan: Jumlah proses persalinan/kelahiran

“nilai pertolongan persalinan” = (jumlah proses persalinan/jumlah pertolongan persalinan total) * A0 /12 * 9 -

=

×

100

=

4

Pemeriksaan nifas: Jumlah kupon pemeriksaan nifas

-

=

×

25

=

5

Imunisasi lengkap: Jumlah kupon pemberian imunisasi

-

=

×

4

=

6

Gizi Bayi: Jumlah bayi yang berat badan menaik

-

=

×

4

=

7

Vitamin A: Jumlah pemberian pil vitamin A

-

=

×

10

=

8


-

=

×

2

=

9

Pendaftaran SD

-

=

×

25

=

10

Kehadiran pada SD: Jumlah murid yang hadir 85% hari sekolah

-

=

×

2

=

11

Pendaftaran SLTP

-

=

×

50

=

12

Kehadiran pada SLTP: Jumlah murid yang hadir 85% hari sekolah.

-

=

×

5

=

Total nilai desa (jumlah dari bonus desa)


113

Form 17 ( lanjutan ) Indikator

Bobot per setiap kali mencapai

Standar pencapaian per tahun

Bobot per tahun (rata-rata)

1 Pemeriksaan ibu hamil: Jumlah kupon pemeriksaan kehamilan

12

Per kunjungan

4

50

2 Mendapatkan Pil zat besi: Jumlah kupon pemberian pil zat besi

7

Per packet (30 pil)

7

50

Persalinan: Jumlah kupon proses persalinan

100

Per persalinan

1

100

Pemeriksaan nifas: Jumlah kupon pemeriksasan nifas

25

Per kunjungan

2

50

Imunisasi lengkap: Jumlah kupon pemberian imunisasi

4

Per suntik/titik

12

50

Gizi Bayi: Jumlah bayi yang berat badannya naik

4

Per anak

12

50

Vitamin A: Jumlah pemberian pil vitamin A

10

Per capsul

2

25


2

Per anak per penimbangan

12

25

9 Pendaftaran SD

25

Per anak

1

25

10 Kehadiran murid SD: Jumlah murid yang hadir 85% hari sekolah

2

Per anak per bulan

10

25

11 Pendaftaran SLTP

50

Per anak

1

50

12 Kehadiran murid SLTP: Jumlah murid yang hadir 85% hari sekolah.

5

Per anak per bulan

10

50

3 4 5 6 7 8


114

FORM: VERSI 17.1

Lembar Penetapan Besar Dana Dasar Sasaran

Frekwensi : Pada akhir penilaian kegiatan Kabupaten:

Kecamatan: B

A

No

_____

Diisi oleh : FK

Propinsi:

Nama Desa

Tanda tangan Nama FK: Tanggal:___ Tanda tangan :


Tingkat Kesulitan (1 atau 1,5)

Jumlah Sasaran desa (A0+A1+A2+A3+PIH)

C

D

E

F

Jumlah sasaran kecamatan (jumlah colum A)

% sasaran (A/B * 100)

Jumlah Dana Dasar Kecamatan

Dana Dasar Desa

1

orang

X

/

=

%

X

=

2

orang

X

/

=

%

X

=

Rp.

3

orang

X

/

=

%

X

=

Rp.

4

orang

X

/

=

%

X

=

Rp.

5

orang

X

/

=

%

X

=

Rp.

6

orang

X

/

=

%

X

=

Rp.

7

orang

X

/

=

%

X

=

Rp.

8

orang

X

/

=

%

X

=

Rp.

…………………orang

X 100

Rp.

Rp. ………………..

9

orang

X

/

=

%

X

=

Rp.

10

orang

X

/

=

%

X

=

Rp.

11

orang

X

/

=

%

X

=

Rp.

12

orang

X

/

=

%

X

=

Rp.

13

orang

X

/

=

%

X

=

Rp.

14

orang

X

/

=

%

X

=

Rp.

15

orang

X

/

=

%

X

=

Rp.

16

orang

X

/

=

%

X

=

Rp.

17

orang

X

/

=

%

X

=

Rp.


115

Form : 18


Tujuan: Mencatat dan memantau masalah/keluhan yang terjadi di desa dan tindakan yang sudah dilakukan. Frekuensi: Tanggal Bulan / Tahun: _______________________

REKAPITULASI MASALAH PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN

: __________________________________________└─┴─┘

Kabupaten : __________________________________________└─┴─┴─┘ Kecamatan : __________________________________________└─┴─┴─┘

Diisi oleh: Fasilitator Kecamatan

Berikan tanda silang ( X ) jika ada laporan / keluhan di desa tentang : Ketersediaan dari : Staf Diharuskan No.

Provinsi

Nama desa Tablet FE

Vaksin

Jarum / Alat Suntik

Vitamin A

Puskesmas tidak hadir di posyandu

membayar untuk pelayanan

Penyedia Guru tidak layanan tidak mengisi Guru tidak hadir mengecap daftar hadir kupon siswa

Lainnya

Jelaskan masalah lain bila ada

Tindakan yang sudah dilakukan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


116

Form : 19


Tujuan: Melaporkan masalah di dalam implementasi program Frekuensi: setiap bulan Tanggal: _____________________

No.

Desa

LAPORAN MASALAH YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN

Provinsi

: ___________________________└─┴─┘

Kabupaten : __________________________└─┴─┴─┘ Kecamatan : _________________________ └─┴─┴─┘

Diisi oleh: FK

Kendala dan Masalah

Upaya Yang Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah

Bantuan Yang Diharapkan Dalam Penyelesaian Masalah

Tanggal,.........................................................…

(___________________________) Fasilitator Kecamatan



117

Form : 20


Tujuan: Mencatat dan melaporkan bila terjadi keadaan diluar kendali. Frekuensi: Bila diperlukan

Laporan Keadaan Force Majeur

Tanggal Bulan / Tahun: _________________

No.

Penyebab Kejadian

Provinsi

: ______________________└─┴─┘

Kabupaten : _____________________└─┴─┴─┘ Kecamatan : _____________________└─┴─┴─┘ Desa :______________________└─┴─┴─┘

Diisi oleh: Fasilitator Kecamatan

Lokasi

Deskripsi Keadaan

Tanggal,..................................................................

(___________________________) Faslitator Desa/ TPMD



118

Form : 21


Tujuan: Untuk mencatat pencairan dana setiap desa di kecamatan Frekuensi: 1 kali setiap pencairan dana Tanggal Bulan / Tahun: _______________________

Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK) Diisih oleh: UPK

Nomor: ..................... Pada hari ini………………., tanggal……………………., kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : ………………………........., Jabatan: Ketua UPK, Kecamatan …….......…………….. 2. Nama : ………………….…...……., Jabatan: Ketua pelaksana kegiatan Desa……………………………… 3. Nama : ………………….………...., Jabatan: Ketua pelaksana pe kegiatanDesa……………………………….. 4. Nama : …….............….….…...…., Jabatan: Ketua pelaksana kegiatan Desa…………………………….. 5. Nama : ........................................,Jabatan: Ketua pelaksana kegiatan Desa.................................................. 6. Nama : ........................................,Jabatan: Ketua pelaksana kegiatan Desa.................................................. 7. Nama : ........................................,Jabatan: Ketua pelaksana kegiatan Desa..................................................

No

Provinsi : ________________________ └─┴─┘ Kabupaten : _____________________ └─┴─┴─┘ Kecamatan : _____________________ └─┴─┴─┘

Nama Desa dan Kegiatan

Dana yang disetujui pada SPPB (RP)

Kumulatif Pencairan Dana (RP)

8. Nama 9. Nama 10. Nama 11. Nama 12. Nama 13. Nama 14. Nama 15. Nama

: ……………………......, Jabatan: Ketua pelaksana kegiatan Desa...……………… : ………………………..., Jabatan: Ketua pelaksana kegiatan Desa...……………… : ……..............….…..., Jabatan: Ketua pelaksana kegiatan Desa...……………… : ................................, Jabatan: Ketua pelaksana kegiatan Desa...……………… : ................................, Jabatan: Ketua pelaksana kegiatan Desa...……………… : ................................, Jabatan: Ketua pelaksana kegiatan Desa...……………… : ................................, Jabatan: Ketua pelaksana kegiatan Desa...……………… : ................................, Jabatan: Ketua pelaksana kegiatan Desa...………………

Pengajuan Pencairan Dana (RP)

Sisa dana yang belum diserap (RP)

Keterangan

TOTAL Berdasarkan pemberian bantuan ini, maka seluruh desa melalui Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab sepenuhnya atas penyelesaian kegiatan dimaksud dengan pendampingan dari FK. Ketua Pelaksana Kegiatan

Ketua UPK Kecamatan

Desa: ………………………………………………………Desa: ………………………………………………………… ………………………………………………………… Desa: ………………………………………………………Desa: ……………………………………………………………………………….. Desa: ………………………………………………………Desa: ……………………………………………………………………………….. Desa: ………………………………………………………Desa: ……………………………………………………………………………….. Desa: ………………………………………………………Desa: ……………………………………………………………………………….. Desa: ………………………………………………………Desa: ……………………………………………………………………………….. Desa: ………………………………………………………Desa: ……………………………………………………………………………….. Lampiran Formulir PTO PNPM Generasi Versi B

119

Form : 22

Provinsi


RENCANA ANGGARAN BIAYA

Tujuan: Lampiran proposal kegiatan Frekuensi: 1 kali untuk setiap jenis / paket kegi Tanggal ______________

: ________________ └─┴─┘

Kabupaten : _____________└─┴─┴─┘ Kecamatan : ______________└─┴─┴─┘ Desa :_____________└─┴─┴─┘

Diisi oleh: TPMD dan FD

No.RAB Jenis Kegiatan Ukuran/dimensi Volume URAIAN Total

dari Swadaya

Satuan

dari sumber Dari Dana lain PNPM-G

Harga Satuan

Jumlah Total

Rp.

Rp.

1. Bahan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1…. Sub Total 1) 2 Upah 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2. … Sub Total 2) 3 Alat 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3. … Sub Total 3) 4 Lainnya 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4. … Sub Total 4) Dari PNPM-G: 2% Operational Kec 3% operasional desa

Sumber Dana G:

Dari Swadaya TOTAL BIAYA :

…………. , ………….. 200

Disutujui oleh :

Dibuat oleh Koordinator TPK dan FD

PjOK

Fasilitator K

(________)


(________)

(________)

(________)

120

Form : 23


Tujuan: Untuk mencatat rencana penggunaan dana dan kemajuan pencairan

Provinsi

: ______________________└─┴─┘


RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

Frekuensi: Setiap tahap pencairan

Diisi oleh: Pelaksana Kegiatan

Tanggal _______________________

Penggunaan Dana Kegiatan

Harga

Realisasi s/d

Pengajuan

Jumlah

Unit/

Satuan

Jumlah

tahap lalu (Rp)

Sekarang (Rp)

Kumulatif

Satuan

Rp.

Rp.

Total Pengajuan ( ............................................................................................................................................)

Rp.

..........,

......200... Dibuat oleh Bendahara Pelaksana Kegiatan

Disetujui Ketua Pelaksana Kegiatan ( ____________ )

( _____________ ) Mengetahui


FK

PjOK

(__________)

(_______) 121

Form : 24 Tujuan: Mencatat transaksi keuangan Frekuensi:Bulanan Tanggal: _______________ Tanggal


Buku Kas Harian

Provinsi

: _____________________└─┴─┘

Kabupaten :____________________└─┴─┴─┘ Kecamatan :____________________└─┴─┴─┘ Desa :_________________________└─┴─┴─┘

Diisi oleh: Pelaksana Kegiatan Uraian

No Bukti

Penerimaan

Pengeluaran

Saldo

Jumlah

Tanggal, ………………… Mengetahui

Dibuat oleh

(………………………..) Ketua Pelaksana Kegiatan

(……………………..) Bendahara Pelaksana Kegiatan


122

Form : 25

Provinsi


Tujuan: Laporan keuangan realisasi tiap kegiatan

REALISASI FISIK & BIAYA

Frekuensi: Bulanan Tanggal:_____

: ________________________└─┴─┘

Kabupaten : _____________________└─┴─┴─┘ Kecamatan :______________________└─┴─┴─┘ Desa

:____________________ └─┴─┴─┘

Diisi oleh: Pelaksana kegiatan

No.RAB

:

Jenis kegiatan Ukuran/dimensi

: :

Volume

URAIAN

Total

Dari

Dari

Swadaya

lainnya

Dari Dana PNPM Generasi

Satuan

HARGA SATUAN

JUMLAH TOTAL

(Rp.)

^(Rp.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Sub Total 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 Sub Total 2) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 10 Sub Total 3) TOTAL BIAYA Dari PNPM- Generasi 1% Operasional Kecamatan Sumber Dana

4% operasional Desa Dari Swadaya

Disetujui oleh: Ketua pelaksana kegiatan

(______________________)


Dibuat oleh: Bendahara Pelaksana Kegiatan

(___________________)

123

Form : 26

Provinsi


Tujuan: Mencatat hasil kegiatan dari dana yang dicairkan pada tahap pencairan sebelumnya Frekuensi: Sebelum pencairan berikutnya Tanggal _______________________

Jenis Kegiatan

: _____________________└─┴─┘


LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD) Diisi oleh: Pelaksana Kegiatan

Indikator

Lokasi Kegiatan (Dusun)

Jumlah Biaya Pada Laporan Ini (Rp)

Kumulatif Biaya (Rp)

Keterangan

Jumlah Saldo Kas pada saat ini …………………………………………………….. Rp. …………… …..……………..,………………200… Diperiksa oleh : UPK

Dibuat oleh : Ketua Pelaksana Kegiatan

(___________________)

(___________________)

Mengetahui: Fasilitator Kecamatan (___________________________) Lampiran Formulir PTO PNPM Generasi Versi B

124

Form : 27 Tujuan: Melaporkan penyelesaian kegiatan Frekuensi: Akhir Pelaksanaan


Provinsi

LAPORAN PENYELESAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

: ________________

└─┴─┘

Kabupaten : _______________ └─┴─┴─┘ Kecamatan : _______________ └─┴─┴─┘ Desa :_______________ └─┴─┴─┘

Diisi oleh: Pelaksana Kegiatan

Tanggal________________

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini kami : I.

Nama Jabatan

: …………………………………….. : Ketua Pelaksana Kegiatan PNPM Generasi Kecamatan ………………… Kabupaten .......…....……………. Propinsi …………………….. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu

II.

Nama Jabatan

: …………………………………….. : Koordinator Tim Pertimbangan Musyawarah Desa Kecamatan ………………… Kabupaten .......…....……………. Propinsi …………………….. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Kesatu telah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan dibawah ini sepenuhnya (100%), dan hasilnya telah diperiksa oleh Pihak Kedua dan dinilai sesuai dengan rencana kegiatan yang tercantum pada Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Nomor : ……… Yang disempurnakan melalui Berita Acara Revisi (kalau ada revisi) dan Laporan Fisik dan Biaya

(a)

Jenis Kegiatan : Bidang Kesehatan

: Rp…………..

: Bidang Pendidikan

: Rp…………..

: Bidang lainnya

: Rp…………..

: Biaya Operasional

: Rp…………..

Jumlah Bantuan (b)

Waktu Pelaksanaan

: Rp…………. : …………….

Pihak Kesatu Ketua pelaksana kegiatan

Pihak Kedua Koordinator TPMD

(________________)

(________________)


125


KUITANSI -1(KW 1) Diisi oleh Tujuan Frekuensi

: UPK : Bukti transaksi keuangan : Setiap saat diperlukan

Telah terima dari

: …………………………………………………………………….

Uang sebesar

: ……………………………………………………(dengan huruf)

Terbilang

: Rp…………………… (dengan angka)

Untuk Keperluan : Pembayaran tahap ….., dalam rangka pelaksanaan PNPM Generasi bagi desa……………………………………….., Kecamatan………………. Sesuai BAPDK Nomor………………….., tanggal…………………

Yang Membayar …………………

Yang menerima UPK Kecamatan

(..........................)

(.................................)

Tanggal : ………………….

Tanggal : ………………….


126


KUITANSI –2 (KW 2) Diisi oleh Tujuan Frekuensi

: UPK : Bukti transaksi keuangan : Setiap saat diperlukan

Telah terima dari

: UPK Kecamatan...........................................................

Uang sebesar

: ……………………………………………………(dengan huruf)

Terbilang

: Rp…………………… (dengan angka)

Untuk Keperluan

: Pembayaran biaya ................................................................ Untuk Kegiatan ..................................................................... Atas nama desa....................................................

Yang Membayar UPK Kecamatan

Yang menerima Pelaksana Kegiatan

(..........................)

(.................................)

Tanggal : ………………….

Tanggal : ………………….


127


Bukti Penerimaan – Buku Diisi oleh Tujuan Frekuensi

: FK : Bukti penerimaan buku KIA dan buku kupon : Setiap saat diperlukan

Telah terima dari

: Fasilitator Kecamatan...........................................................

Jumlah buku : ……………………………………………………(dengan huruf)

Terbilang

: …………………… (dengan angka)

Untuk

: Buku KIA ke Puskesmas:................................................................ Atas nama Kepala Puskesmas: ........................................................ Atau Buku Kupon ke Desa: .....................................................................

Atas nama Pelaksana Kegiatan desa.............................................

Yang Menberikan buku FK Kecamatan

Yang menerima

(..........................)

(.................................)

Tanggal : ………………….

Tanggal : ………………….


128

Petunjuk Teknis Operasional PNPM-Generasi

Recommend Documents