RELEVANSI KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DENGAN PENINGKATAN

RELEVANSI KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DENGAN PENINGKATAN PERCERAIAN DI KABUPATEN BONE oleh Sitti Nikmah Marzuki Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone Email: [email protected] Abstrack

banyak. Namun hal ini tidak sejalan

The are many cases of adults who ended his life due to economic pressures. Even family life usually becomes quiet when the husband is not able to meet its obligations to provide for the family, cause prolonged conflict that will end in divorce. The divorce rate in Bone regency is very high, not least the economic factors. This situation triggered conflict in the family. The problem then arises is the welfare of the family, if husbend can not perform its responsibility to make a living. The wife is not able to help her husband to earn a living. But if it is constantly in progress, and the wife feels particularly a dual role then this problem can be more pointed and lead to conflict within the household and encourage the wife nor the husband decided to divorce. Therefore, the welfare of the family have relevance to the large number of divorces in Bone regency with reasons to leave for economic reasons.

dengan kesejahteraan masyarakatnya. Hal

ini

dibuktikan

banyaknya

pengangguran dan berbagai masalah dibidang ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat

yang

lemah

menuntut

adanya jalan keluar. Karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap

kelangsungan

bermasyarakat,

dampak

diantaranya

hidup

negatif

itu

meningkatnya

pengangguran, banyaknya anak putus sekolah,

masyarakat

tidak

mampu

memenuhi kebutuahn pokok sehari-hari (papan, sandang, pangan). Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika

Kata

Kunci

:

Perceraian,

Kesejahteraan, Ekonomi Pendahuluan

para

masyarakatnya

keadaan

miskin.

Oleh

dalam

karena

itu

kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan

Indonesia sebagai Negara yang

hidup

suatu

bentuk

ketidak-

sejahteraan yang menggambarkan suatu

memiliki penduduk yang padat dan

kondisi yang

memiliki potensi alam yang sangat

pemenuhan kebutuhan ekonomi.

serba kurang dalam

Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II

| No.2

180 | Sitti Nikmah Marzuki

Tak

terkecuali

dalam

hal

gambaran

manfaat

langsung

dari

pemenuhan kebutuhan rumah tangga,

investasi tersebut pada tingkat individu,

masyarakat

keluarga dan penduduk

memiliki

menengah berbagai

memenuhi

kebawah

masalah

kebutuhan

dalam

Horwood

dan

(Ferguson,

Baeutrais,

1981).

hidupnya.

Kesejahteraan tidak hanya diukur dari

Keluarga yang tidak mampu memenuhi

besarnya pendapatan atai upah yang

kebutuhan kehidupnya tidak jarang

diterima, malainkan juga oleh sistem

memberikan masalah lain. Dampak

hubungan

negatif akibat krisis ekonomi yang

masyarakat adalah suatu kondisi yang

melanda

bangsa

dirasakan

Indonesia

sangat

mem

semua

lapisan

kehidupan dilihat

oleh

masyarakat.

Terutama

lapisan

masyarakat

mengengah

kebawah

mengakhiri

tentang

masyarakat dari

hidupnya

karena

keadaan

yang

standar

Dalam

dapat

kehidupan

pembahasan

ekonomi rumah tangga

Banyaknya kasus orang dewasa yang

perlihatkan

Kesejahteraan

masyarakat (Badrudin, 2012).

seperti yang dirasakan oleh masyarakat Kota Watampone.

kerja

pengelolaan

perilaku

tujuan dari

ekonomi rumah tangga

adalah kepuasan dan kemanfataan atau

tekanan ekonomi. Bahkan kehidupan

kegunaan

keluarga biasanya menjadi tidak tenang

kemanfaatan meruapakan istilah lain

ketika

suami

Kepuasan

dan

tidak

mampu

dari kesejahteraan (well – being) yang

kewajibannya

untuk

sering digunakan sosiologi dan home-

menimbulkan

ekonomist namun mengacu pada hal

konflik yang berkepanjangan yang akan

yang sama. Analisis perilaku ekonomi

berakhir pada perceraian.

membahas

Pembahasan

sumber daya rumah tangga, materi dan

Konsep Kesejahteraan

waktu, pengeluaran untuk berbagai

memenuhi menafkahi

yang

“utility”.

keluarga,

Kesejahteraan ekonomi sebagai tingkat

terpenuhinya

input

secara

bagaimana

kepentingan

pengelolaan

(konsumsi

pangan,

kesehatan, pendidikan dan hiburan)

financial oleh keluarga. Input yang

untuk

dimaksud baik berupa pendapatan, nilai

keseimbangan

asset keluarga maupun pengeluaran.

tangga. Selain itu juga membahas

Sementara indicator ouput memberikan

dampak

AL-RISALAH | Juli - Desember 2016

senantiasa

harga

menjaga

(equlibrum)

dan

rumah

perubahannya,

RELEVANSI KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DENGAN PENINGKATAN PERCERAIAN ...| 181

bahkan dampak harapan pendapatan

Indonesia.

masa

terhadap

masyarakat masih memerlukan uluran

pengeluaran masa kini. Pembahasan ini

tangan dari pemerintah untuk dapat

juga

keluarga

mempertahankan hidupnya, terutama

(rumah tangga) terhadap kerja dan

memenuhi kebutuhan yang paling dasar

liburan,

konsep

yaitu kebutuhan akan pangan.

capital

sebagai

yang

akan

meliputi

ekononmi

dating

pandangan

tabungan,

human

tabungan,

fertilitas,

nilai

nilai

ekonomi

Dengan

Adapun diperhatikan

kata

lain,

tahapan

yang

harus

dalam

meningkatan

perkawinan dan perceraian (Bryant,

kesejahteraan diantaranya: 1) Adanya

1990).

persediaan sumber-sumber pemecahan

Secara konseptual orang yang

masalah yang dapat digunakan. 2)

telah sejahtera adalah mereka yang

Pelaksanaan usaha dalam menggunakan

telah terpenuhi kebutuhan fisik maupun

sumber-sumber

kebutuhan

harus efisien dan tepat

nonfisiknya.

kesejahteraan merupakan

masyarakat sesuatu

samping

belum

standar.

Sehingga

memang

yang

ada

batasan-batasan kesejahteraan

Mengukur

sulit,

ukuran banyak

mengenai masyarakat

di

yang

difahami

guna. 3)

kesejahteraan harus

ekonomi

bersifat

masyarakat

demokratis.

4)

sekali

Menghindarkan atau mencegah adanya

kondisi

dampak buruk dari usaha tersebut.

Indonesia.

dijelaskan

masalah

Pelaksanaan usaha untuk meningkatkan

(Asriyah, 2007: 67)

Namun, indikator yang sederhana dan mudah

pemecahan

oleh

Sebaiknya usaha

tersebut

dalam tidak

melakukan menimbulkan

Moeljarto (1996:47) yang mencakup:

dampak negatif bagi masyarakat, tapi

tingginya

sebaliknya

tingkat

kesehatan,

gizi,

kesempatan

peningkatan memperoleh tingginya, keluarga

pendidikan

membantu

meningkatkan kesejahteraan ekonomi

setinggi-

masyarakat.

anak

dalam

Usaha

berpotensi

tinggi,

sedikitnya tetapi

dapat

kesejateraan

merupakan usaha untuk

sosial memenuhi

tersedianya lapangan kerja, dan mampu

kebutuhan-kebutuhan manusia. Oleh

berpartisipasi

karena

dalam

pembangunan.

itu

dalam

strategi

Kondisi tersebut pada saat ini tidak

pemenuhannya perlu tersedia sumber-

tampak pada sebagian besar masyarakat

sumber yang dapat dikelompokkan


| No.2


menjadi: 1) Uang atau barang, antara

Sejahtera dan Sejahtera I. Mereka

lain tunjangan-tunjangan, pembagian

belum tergolong miskin, tetapi baru

kembali hasil pendapatan dan bahan

bisa

materialnya untuk keperluan bantuan.

minimal. Pada kondisi tersebut, mereka

2) Jasa pelayanan (service) berupa

mudah sekali jatuh menjadi miskin.

bimbingan penyuluhan. 3) Kesempatan-

Dalam

kesempatan seperti pendidikan, latihan-

Keluarga Sejahtera BKKBN, Keluarga

latihan pekerjaan dan semacamnya.

Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

(Nurohman, 2011:123).

lebih tepat disebut sehagai Keluarga

memenuhi

kebutuhan

Program

fisik

Pembangunan

Salah satu penerapan konsep dan

Tertinggal. Karena yang disebut sebagai

definisi kemiskinan pernah dilakukan

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga

oleh

Keluarga

yang belum dapat memenuhi kebutuhan

Berencana Nasional (BKKBN) pada

dasarnya, belum mampu melaksanakan

tahun

melakukan

ibadah berdasarkan agamanya masing-

pendataan keluarga secara lengkap.

masing, memenuhi kebutuhan makan

Pendataan

tersebut

minimal dua kali sehari, pakaian yang

konsep/pendekatan

berbeda untuk di rumah, bekerja,

Badan

Koordinasi

1999

dengan

keluarga

menggunakan kesejahteraan

keluarga.

BKKBN

sekolah, dan bepergian, memiliki rumah

membagi kriteria keluarga ke dalam

yang bagian lantainya bukan dari tanah,

lima tahapan,

dan belum mampu untuk berobat di

yaitu

Keluarga Pra

Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS IIIPlus).

(BKKBN,

2016,

www.bkkbn.go.id)

sarana kesehatan modern. Menurut

BKKBN

kriteria

keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera

(Pra-KS)

dan

Keluarga

Sejahtera I (KS I). Ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan

Indikator Kesejahteraan

sebagai

Keluarga

Sejahtera I, yaitu: 1) Anggota keluarga

Menurut Dr. Haryono Suyono,

melaksanakan ibadah sesuai agama

sekitar 56% keluarga di Indonesia

yang dianut masing-masing. 2) Seluruh

masih

anggota

berada

dalam


tingkat

Pra

keluarga

pada

umumnya


makan 2 kali sehari atau lebih. 3)

kebutuhan makan 2.100 kalori perhari

Seluruh anggota keluarga mempunyai

perkapita.

pakaian

tersebut

yang

berbeda

di

rumah,

Menurut sekarang

kriteria

BPS

tinggal

11,5%

yang

hidup

sekolah, bekerja dan bepergian. 4)

penduduk

Bagian terluas lantai rumah bukan dari

dibawah garis kemiskinan, sedangkan

tanah. 5) Bila anak sakit atau PUS

menurut

kriteria

(Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti

40,33%

penduduk

KB pergi ke sarana/petugas kesehatan

belum sejahtera. Bahkan dari dengar

serta diberi cara KB modern.

pendapat di DPR-RI terungkap lebih

Mereka

yang

Indonesia

BKKBN

adalah

Indonesia

yang

dikategorikan

dari 50% penduduk Indonesia masih

sebagai Keluarga Pra-Sejahtera adalah

Pra Sejahtera gara-gara kriteria lantai

keluarga-keluarga yang tidak memenuhi

tanah.

salah satu dari 5 (lima) indikator di atas.

dicanangkanlah gerakan gotong royong

Pendekatan

melaksanakan

BKKBN

ini

dianggap

Oleh

sebab

itu

kemudian

pemelesteran

pada

masih kurang realistis karena konsep

rumah-rumah yang masih berlantai

keluarga Pra Sejahtera dan KS I

tanah.

sifatnya normatif dan lebih sesuai

Dalam

pembangunan

keluarga

dengan keluarga kecil/inti, disamping

sejahtera, yaitu upaya menanggulangi

ke 5 indikator tersebut masih bersifat

kemiskinan pada keluarga-keluarga pra

sentralistik dan seragam yang belum

sejahtera dan sejahtera I, diperlukan

tentu relevan dengan keadaan dan

kesabaran yang cukup tinggi. Pada

budaya lokal.

hakekatnya

indikator

pendataan

keluarga

sejahtera

tersebut

Keluarga Sejahtera I, urainya, adalah

keluarga

ekonominya

baru

yang

menggunakan

perumusan

konsep

memenuhi

“Keluarga Sejahtera” yang lebih luas

kebutuhan dasarnya secara minimal,

daripada sekadar definisi kemakmuran

tetapi

memenuhi

atau kebahagiaan. Undang-Undang No.

sosial

10 tahun 1992 menyebutkan bahwa

psikologisnya.Sedangkan kriteria yang

Keluarga Sejahtera adalah keluarga

ditetapkan BPS (Biro Pusat Statistik)

yang dibentuk berdasarkan perkawinan

tentang

ialah

yang sah, mampu memenuhi kebutuhan

kemampuan seseorang untuk memenuhi

hidup spiritual dan material yang layak,

belum

bisa

kondisi

mampu

kebutuhan

garis

kemiskinan


| No.2


bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

yang dilakukan secara terus menerus

Esa, memiliki hubungan yang serasi,

untuk mempersatukan komitmen dan

selaras. dan seimbang antar anggota,

mendukung

serta

terpadu, minimal dengan sasaran yang

antara

keluarga

dengan

masyarakat dan lingkungannya. Hasil

pemetaan

pembangunan

sama.Anjuran

keluarga

di

dilakukan

perlu

kepada

secara

terus

menerus

keluarga

dengan

Indonesia mengisyaratkan bahwa kita

sasaran untuk menyesuaikan sikap,

perlu memusatkan perhatian kepada

kalau perlu merubah sikap dan tingkah

keluarga-keluarga yang masih berada

laku seluruh anggota keluarga. Sasaran

dalam tahap Pra Sejahtera dan Keluarga

harus

Sejahtera

untuk

mengambil prakarsa dan mencoba,

(KS)

I

di

desa

diusahakan

untuk

berani

diberdayakan

dengan

pendekatan

biarpun dalam bentuk yang sederhana,

pembangunan

yang

berwawasan

langkah-langkah konkrit sebagai awal

kependudukan.

Artinya

masyarakat,

dari perubahan tingkah laku dalam

disamping diajak untuk melanjutkan

bidang

pembinaan Gerakan KB yang telah

Secara sederhana mereka harus bisa

terlaksana dengan baik itu, sekarang

menindak lanjuti sikapnya yang positip

juga

dengan

harus

diajak

keluarganya

memberdayakan

menjadi

pelaku

pembangunan.

tindakan

nyata.

Keluarga

Indonesia yang tertinggal, yang relatif tidak

Dalam Pembangunan Keluarga

pembangunan ekonomi itu.

siap

pembangunan,

menjadi harus

secara

pelaku sabar

Sejahtera yang dikaitkan dengan upaya

dituntun dan dididik untuk dijadikan

untuk menanggulangi kemiskinan dari

kekuatan pembangunan.

keluarga-keluarga Pra Sejahtera dan

Konsep Perceraian

Sejahtera I diperlukan kesabaran yang tinggi.

Mereka

memerlukan

Sesungguhnya

islam

penanganan yang sabar dan contoh-

mengharuskan

contoh sederhana agar bisa mengikuti

mempertahankan

gerakan dengan irama yang cocok

selamanya. Pernikahan yang dilakukan

dengan irama mereka sendiri. Untuk itu

antara suami dan istri terus berlangsung

perlu dilakukan kegiatan komunikasi,

sehingga

informasi, dan edukasi serta advokasi

mereka. Namun karena berbagai hal


maut

manusia

untuk

pernikahannya

memisahkan

antara


dan

konflik

yang

maka

Jika kebaikan ini sudah tidak ada,

perceraian menjadi salah satu pilihan

niat dan janji antara keduanya telah

bagi pasangan suami istri.

pudar disebabkan perangai jelek dari

Perceraian

muncul,

adalah

salah

satu

perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun pada berbagai kondisi hal tersebut dibolehkaan. Bentuk-bentuk Perceraian dalam Islam. Talak adalah melepaskan ikatan tali pernikahan atau sebagiannya. Kata thalaq dalam bahasa arab

berasal

dari

kata-kata

“thalaqayatlhuqu-thalaaqan”

yang

artinya melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat

salah satu pihak diantara keduanya. Atau hubungan sudah sudah tidak harmonis

lagi

penyebab

lainnya

tali

pengikat

perkawinan.

Thalak

merupakan isim mashdar dari kata “thalaqa-yatlhuqu-thalaaqan” jadi kata ini semakna dengan kata tahliq yang bermakna “irsal” dan “tarku” yaitu melepaskan dan meninggalkan. (Proyek Pembinaan

Prasarana

dan

Sarana

Perguruan Tinggi/IAIN, 1985: 226). Allah

telah

mensyariatkan

pernikahan untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, terbangun atas dasar cinta kasih antara kedua mempelai dan kasih sayang antara kedua

belah

mendapatkan

pihak,

serta

keturunn

menyalurkan nafsu seksual.

untuk dan

faktor yang

–faktor

membawa

kepada perpecahan terus menerus yang sulit untuk tercipta dalam ikatan suami istri yang

harmonis.

Maka dalam

kondisi seperti ini Allah mensyariatkan talak sebagai rahmat dan jalan keluar bagi pasangan suami istri. (Nikmah dkk, 2013:12). Dalam bahasa hukum syari’ah,

kongkrit seperti tali pengikat kuda maupun yang bersifat abstrak seperti

dan

perceraian

berarti

perpisahan

yang

diinginkan oleh suami sebagai haknya. Ia bebas melaksanakan haknya. Ia boleh,

bilamana

disukainya,

hak-hak

perkawinannya

melepaskan

yang diperbolehnya

sebagai ganti

maskawinnya. Tetapi, syari’at tidak menyukai

perceraian.

Hadis

Nabi

Muhammad S.A.W. ”Kawin dan jangan bercerai, karena Allah tidak menyukai laki-laki dan wanita yang tujuannya hanya

untuk

seksnya.”Walau

memuaskan suami

nafsu bebas

melaksanakan haknya untuk bercerai, ia telah

diberi

kendali-kendali

yang

memperbolehkannya menggunakan hak ini sebagai tindakan terakhir. Perintah


| No.2


Al-Qur’an adalah bahwa

seseorang

mereka yang ikut latihan secara nyata.

harus berusaha sedapat mungkin untuk

Dengan perubahan sikap, kemauan dan

bersatu dengan istrinya walau pun ia

ketrampilan yang makin tinggi untuk

tidak

rnembangun, maka mereka harus juga

menyukainya.

(Soemiyati,

1982:103).

diberikan

motivasi

untuk

Perceraian akan dilakukan jika hal

mempraktekkan latihannya. Bila telah

perkawinan tidak bisa dipertahankan

yakin maka mereka akan memerlukan

lagi. Namun cerai adalah jalan terakhir

dukungan modal, sehingga dana yang

yang

tersedia

ditempuh.

Islam

meletakkan

dapat

diberikan

sebagai

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

dukungan agar mereka bisa memulai

untuk

mempraktekkan gagasannya yang akan

pelaksanaan

talak

dan

menciptakan halangan-halangan yang

menguntungkan

sebisa mungkin mencegah terjadinya

dengan kata lain melaksanakan proyek-

talak. Namun jika perempuan dengan

proyek pembangunan yang dilakukan

alasan apapun sudah tidak dicintai dan

oleh keluarga mereka sendiri. Untuk

dia

membantu mengembangkan pemasaran,

dibenci

kondisi

oleh

suami

suami. yang

Ataupun

tidak

lagi

pemerintah

ketika

harus

dijual,

bisa

atau

mulai

memenuhi

kewajibannya

dapat

mengembangkan perdagangan di desa-

menyakitkan

istri.

yang

desa dan bisa mengembangkan pasar-

Kejadian

menyakitkan seperti ini merupakan

pasar

hinaan

penyiksaan

dikembangkan pusat rujukan sebagai

terhadap istri. Apakah maslahat kita

wahana bagi keluarga-keluarga yang

menjaga istri semacam ini di dalam

melakukan

rumah dengan paksaan hukum dan kita

perdagangan baru tapi menginginkan

mencegahnya dari penceraian.

konsultasi untuk mendapatkan nasehat

terbesar

dan

baru.

Demikian

kegiatan

pula

perlu

industri

dan

dan konsultasi teknis. Sedang untuk mengetahui

perkembangannya,

Tingkat Perceraian Di Kabupaten

disamping perlu dilakukan evaluasi

Bone

secara nasional diperlukan pula evaluasi Pendidikan dan latihan itu harus

dilakukan dengan contoh-contoh nyata yang

memberi

keuntungan


kepada

mandiri dari masing-masing keluarga sehingga

dapat

membantu

mereka

menilai apakah usahanya berhasil atau


masih perlu dipacu lagi. Evaluasi ini

Solusi

yang

akan ditawarkan

harus didasarkan pada indikator yang

dalam penelitian ini adalah pemahaman

setiap kemajuannya memberi motivasi

tujuan

positif untuk makin maju dan pandai

ekonomi

bersyukur

memutuskan

karena

kesejahteraannya

pernikahan calon

dan

kemapanan

pengantin untuk

sebelum menikah.

makin bertambah baik. Tabel 1 Jumlah Perceraian di Kabupaten Bone pada Pengadilan Agama Watampone Faktor penyebab No

Bulan

Tahun

Terus Moral Meninggalkan Menyakiti menerus 2014 14 25 7 28

Jumlah kasus

1

Oktober

80

2

Nopember 2014

13

36

7

21

83

3

Desember 2014

11

35

3

19

78

4

Januari

2015

28

43

6

41

122

5

Februari

2015

32

33

7

24

102

6

Maret

2015

17

31

19

23

90

7

April

2015

15

36

11

33

101

8

Mei

2015

19

24

4

21

73

9

Juni

2015

20

30

3

29

94

10

Juli

2015

12

29

9

19

69

11

Agustus

2015

16

22

2

19

59

12

September 2015

27

44

19

33

124

Sumber : Data Perceraian Pengadilan Agama, 2015.


| No.2


Berasarkan data di atas, dari sekian kasus

perceraian

yang

terjadi

Hal ini dilihat dari kondisi ekonomi

di

suami yang tidak memiliki penghasilan

Kabupaten Bone dapat dilihat jumlah

yang tetap. Demikian pula dengan istri

perceraian di Kabupaten Bone sangat

yang tidak memiliki penghasilan dan

tinggi. Pada tiap bulannya tidak kurang

kecenderungan

dari angka lima pulu kasus bahkan

mencari nafkah hanya urusan suami dan

sampai mencapai angka ratusan kasus

istri tidak memiliki tanggung jawab

perceraian.

membantu ekonomi keluarga.

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa faktor penyebab terbesar terjadinya perceraian ada pada item meninggalkan dan terus menerus. Dalam kolom moral terdapat beberapa

faktor

dan faktor terbesar yang mendominasi penyebab terjadinya perceraian adalah tidak ada tanggung jawab. Sedangkan pada item terus-menerus faktor penyebab paling dominan adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.

Kabuapaten

masyarakat

pendidikan yang rendah, sehingga suami sangat susah untuk mencari pekerjaan yang

layak dengan berbekal ijazah

sekolah dasar. Hal ini menyebabkan suami bekerja hanya serabutan sehinga penghasilan kebutuhan

tidak

mampu

keluarga.

menutupi

Kecenderungan

yang terjadi bahwa ketika suami tidak mampu

memberikan

nafkah

kepada

tetap atau penghasilan yang minim, istri tidak berusaha untuk menjadi penopang, sehingga dengan pertimbangan yang tidak matang dan keadaaan istri yang

menjadi korban perceraian pada tahan

sudah tidak mampu bertahan, sehingga

keluarga pra sejahtera hal ini dilihat dari

jalan keluar yang dianggap paling muda

hasil penelitian yang dilakukan bahwa

adalah bercerai. (Hukmiah dkk, 2013:

dari 15 kasus perceraian yang dilakukan

56).

dengan

khususnya

Disamping itu kondisi tingkat

yang

obsevasi

Bone

urusan

keluarga karena pekerjaan yang tidak

Tingkat Kesejateraan Masyarakat Korban Perceraian di Kabupaten Bone Kesejahteraan

melimpahkan

alasan

ekonomi

Berdasarkan data tersebut, maka

memiliki tingkat ekonomi yang rendah.

dapat dipahami bahwa faktor ekonomi



sangat

terhadap

menjadi masalah lagi jika dalam sebuah

peningkatan jumlah perceraian. latar

rumah tangga memiliki ekonomi yang

belakang pendidikan yang rendah dan

baik. Bahkan sebuah rumah tangga yang

penghasilan yang tidak tetap dan tidak

baik ekonomimya juga bisa memberikan

mempu memenuhi kebutuhan keluarga

pengaruh yang baik pada keluarga besar.

akan

beropengaruh

menimbulkan

konflik.

Bahkan

Sudah menjadi tanggung jawab

muncul konflik yang lebih besar hingga

seorang

berakhir terhadap perceraian.

kebutuhan

Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dengan Tingkat Perceraian di Kabupaten Bone Kesejahteraan ekonomi keluarga

suami

untuk

keluarganya.

memenuhi Dan

sudah

menjadi kewajiban bagi istri untuk mampu

mengelola

dan

bertanggung

jawab terhadap keuangan rumah tangga. Meski seorang suami berkewajiban untuk

memiliki relevansi terhadap peningkatan

bekerja

jumlah perceraian di Kabupaten Bone,

ekonomi

hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian

perempuan atau para istri yang juga aktif

terhadap masyarakat yang mengalami

bekerja membantu suami. Hal ini masih

perceraian. Keadaan ekonomi yang tidak

bisa di lakukan selama ada kesepakatan

menentu memicu terjadi konflik dalam

antara dua pihak dan tidak kelalaian

keluarga sehingga pada akhirnya menjadi

mengenai

boomerang

masing pihak.

yang

bisa

mengurangi

keharmonisan keluarga.

demi

memenuhi

keluarga.

tanggung

Juga

jawab

kebutuhan terdapat

masing-

Masalah kemudian muncul jika dalam keluarga, kepala keluarga tidak

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa kesejahteraan ekonomi keluarga merupakan salah satu penunjang berlansungnya sebuah rumah tangga. Kesejahteraan ekonomi dalam sebuah rumah tangga bisa memberikan pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan bukan

dapat melakukan tanggung jawabnya untuk mencari nafkah. Namun hal ini dapat di atasi jika pihak istri tdiak keberatan dan dapat membantu suami tuk mencari nafkah. Tetapi jika hal ini terus menerus berlangsung, dan pihak istri merasa meiliki peran ganda maka hal masalah ini bisa semakin meruncing dan


| No.2


menimbulkan

konflik

dalam

rumah

perceraian di Kabupaten Bone dapat di

tangga. Untuk melihat relevansi tingkat

dilihat pada hasil observasi terhadap

kesejahteraan

korban perceraian sebagai berikut:

ekonomi

terhadap

Tabel 2 Data Pengaruh Ekonomi terhadap Jumlah Perceraian di Kabupaten Bone No

1

2

3

4

Responden Asal Daerah

JK Usia Peker-jaan Pend. Kondisi Ekonomi Sebelum Menikah dan konflik yang muncul setelah pernikahan KMD P 19 Mahasiswa SLTA Kondisi ekonomi pra nikah Dusun Belu - Suami bekerja sebagai petani Desa dan penghasilan tidak tetap Tadang - Istri masih sementara kuliah Palie Konflik yang muncul Kec. - Tidak memperhatikan Ulaweng kebutuhan keluarga - Suami tidak memberikan nafkah dan orang tua istri yang menafkahi selama ini RBT P 45 URT MTs Kondisi ekonomi pra nikah Dusun Ellue - Suami bekerja pedagang kain Desa dan tidak memiliki penghasilan Walimpong tetap Kec. Bengo - Istri tidak memiliki pekerjaan Konflik yang muncul - Tergugat sering marah persoalan sepele - Suami meninggalkan istri dan tidak memberikan jaminan - Suami lebih mementingkan kebutuhan keluarga suami dari pada istri TAK P 24 URT SD Kondisi ekonomi pra nikah Dusun - Suami Tidak miliki pekerjaan Lapatena tetap Desa Jompie - Istri Tidak memiliki pekerjaan Kec. Konflik yang muncul Ulaweng - Suami meninggalkan istri dan tinggal di rumah orang tuanya - Suami tidak memberikan nafkah HP 26 URT SMP Kondisi ekonomi pra nikah



Dusun Lerang Desa Abbumpunge ng Kec. Cina

5

SBA Dusun Arokke Desa Lili Riattang Kec. Lapri

23

URT

SD

6

EBT P Dusun Kalakkang Desa Ulaweng Riaja Kec. Amali

45

URT

SD

7

RNP Dusun Ulleu Desa Walimpong Kec. Bengo

P

45

URT

MTs

8

JBMS

L

48 Wiraswasta SMA

- Suami bekerja sebagai petani dan penghasilan tidak menentu - Istri Tidak memiliki pekerjaan Konflik yang muncul - Suami malas mencari nafkah sehingga tidak mampu menafkahi keluarga - Suami pergi meninggalkan istrinya dan memilih tinggal bersama orang tuanya Kondisi ekonomi pra nikah - Suami bekerja sebagai petani dan penghasilan tidak menentu - Istri Tidak memiliki pekerjaan Konflik yang muncul - Suami malas mencari nafkah sehingga tidak mampu menafkahi keluarga - Suami tidak memberikan nafkah selama 5 tahun. Kondisi ekonomi pra nikah - Suami bekerja sebagai petani dan penghasilan tidak menentu - Istri Tidak memiliki pekerjaan Konflik yang muncul - Suami memilih kembali ke rumah orang tua selama tiga tahun dua bulan - Suami tidak memberikan jaminan nafkah Kondisi ekonomi pra nikah - Suami bekerja sebagai pedagang dan penghasilan tidak menentu - Istri Tidak memiliki pekerjaan Konflik yang muncul - Suami sering marah walau masalah sepele - Suami pergi dengan wanita lain dan tidak mampu menafkahi keluarga. Kondisi ekonomi pra nikah - Suami bekerja sebagai Wiraswasta di bidang perikanan - Istri tidak memiliki pekerjaan


| No.2


9

KBM P Jl. Husain Jeddawi Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat

29

Guru Honor

S1

10

SST P Dusun Calimpo Desa Laccori Kec. Dua Boccoe

41

URT

SD

11

KAS Dusun Tange’e Desa Lebonge Kec. Cenrana

22

Tidak ada

SMA

P


Konflik yang muncul - Sering terjadi percekcokan dan pertengkaran - Istri boros dan tidak ada tanggung jawab dan tidak perhatian terhadap rumah tangga Kondisi ekonomi pra nikah - Suami bekerja sebagai supir mobil dan penghasilan tidak menentu - Istri bekerja sebagai guru honor Konflik yang muncul - Suami selingkuh dengan perempuan lain - Suami tidak mau hidup bersama dan mandiri bersama istri - Suami tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin selama 5 tahun. Kondisi ekonomi pra nikah - Suami bekerja sebagai petani - Istri tidak memiliki pekerjaan Konflik yang muncul - Suami tidak memberikan kepercayaan istri untuk mengelolah keuangan keluarga - Suami sering marah dan memukul istri - Suami pergi dari rumah dan memilih pulang ke rumah orang tuannya selama hampir dua tahun dan tidak memberikan nafkah. Kondisi ekonomi pra nikah - Suami tidak memiliki pekerjaan - Istri tidak memiliki pekerjaan Konflik yang muncul - Suami tidak pernah mencari nafkah sehingga tidak mampu menafkahi keluarga - Suami pergi merantau dan setelah pulang tidak menemui istrinya kembali


12

KBT P Tokaseng Kel. Tokaseng Kec. Tellu Siattinge

39

URT

SD

13

SBS P Dusun Lacigai Desa Palongki Kec. Tellu Siattinge

33

URT

SD

14

RMB P Dusun Lapatena Desa Jompie Kec. Ulaweng

27

URT

SD

15

RHN P Desa Ajjalireng Kec. Tellu Siattinge

35

URT

MTs

Kondisi ekonomi pra nikah - Suami bekerja sebagai tukang somel kayu - Istri tidak memiliki pekerjaan Konflik yang muncul - Suami sering marah dan sering memukul - Sering terjadi perselisihan dan percekcokan karena suami terlalu kikir - Suami pergi tanpa permisi dan alasan yang jelas dan tidak memberikan nafkah selama satu tahun lebih. Kondisi ekonomi pra nikah - Suami tidak memiliki pekerjaan - Istri tidak memiliki pekerjaan Konflik yang muncul - Suami tidak pernah mencari nafkah sehingga tidak mampu menafkahi keluarga - Suami pergi merantau dan setelah pulang tidak menemui istrinya kembali Kondisi ekonomi pra nikah - Suami Tidak miliki pekerjaan tetap - Istri Tidak memiliki pekerjaan Konflik yang muncul - Suami meninggalkan istri dan tinggal di rumah orang tuanya - Suami tidak memberikan nafkah Kondisi ekonomi pra nikah - Suami bekerja sebagai pedagang dan penghasilan tidak menentu - Istri Tidak memiliki pekerjaan Konflik yang muncul - Suami sering marah walau masalah sepele - Suami pergi dengan wanita lain dan tidak mampu menafkahi keluarga.


| No.2


Berdasarkan hal diatas, maka

Kesimpulan

dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan

Kesejahteraan

keluarga memiliki relevansi terhadap

dambaan setiap manusia, masyarakat

banyaknya

jumlah

yang sejahtera tidak akan terwujud jika

Kabupaten

Bone

meninggalkan

perceraian dengan

karena

di

alasan persoalan

para

hidup

masyarakatnya

keadaan miskin.

merupakan

hidup

dalam

Kasus perceraian

ekonomi disebabkan oleh : a) Suami

yang

belum memiliki pekerjaan yang tetap

didominasi oleh masalah ekonomi.

dan istri juga tidak memiliki pekerjaan.

Dari sekian kasus gugatan cerai oleh

Sehingga

memenuhi

istri, masalah suami yang tidak bekerja

kebutuhan hidup. b) Istri tidak mau

dan tidak sanggup memberikan nafkah

membantu suami memenuhi kebutuhan

adalah dasar ajuan mereka. Ditambah

keluarga, dengan anggapan memenuhi

adanya anak dan masih menumpang di

kebutuhan keluarga hanya tanggung

rumah keluarga semakin manambah

jawab suami dan ketika suami tidak

masalah. Tidak adanya rumah pribadi

mampu memenuhi kebutuhan keluarga,

baik dimiliki sendiri ataupun menyewa,

istri kemudian memutuskan bercerai. c)

kebutuhan anak yang semakin besar

Menikah

oleh

semakin bertambah, kebutuhan rumah

keinginan orang tua memiliki cucu,

tangga maupun kebutuhan pribadi istri

atau karena terjadi kehamilan sebelum

yang tidak terpenuhi merupakan faktor

menikah, sehingga mau tidak mau

masalah ekonomi yang terjadi dalam

harus menjalani pernikahan. d) Suami

rumah tangga yang dapat memincu

malas untuk bekerja karena karakter

perceraian. Sehingga dapat dikatakan

yang tidak mau bekerja keras. e)

bahwa tingkat kesejahteraan suami dan

Perilaku istri yang boros dan tidak

istri serta kondisi ekonomi rumah

mampu

tangga memiliki relevansi terhadap

tidak

mampu

muda

mengatur

disebabkan

keuangan

dan

keinginan berbelanja yang berlebihan atau besar pasak dari pada tiang.

ada

di

peningkatan Kabupaten maupun

jumlah Bone

istri

meninggalkan jalan


Kabupaten

Bone

perceraian

di

sehingga

suami

memutuskan

untuk

pasangannya

dengan bercerai.


Daftar Pustaka Aedy, Hasan. Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Pespektif Islam : Sebuah Studi Komparasi”, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. Al-Athar, Abd Nashr Taufik. 2000. Saat Anda Meminang, Terj. Abu Syarifah dan Afifah. Jakarta: Pustaka Azam. Basyir, Ahmad Azar. 1995. “Hukum Perkawinan Islam”, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Indikator dan Kriteria Kesejahteraan Keluarga, dikutip di www.bkkbn.go.id. Akses 10 April 2016. Badrudin, Rudy. Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2012. Fergusson, D.M. L.J. Horwood, A.L. Beautrais, 1981, The Measurement of Family Material Well Being, Journal of Marriage and the Family, 43 (3) hal. 715-725. Husain, Hukmiah. Marzuki, Sitti Nikmah. Hasanah, Uswatun. Karakteristik Orang Tua Tunggal dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaanya dalam Meningkatkan Ekonomi Kelurga di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, Penelitian Kolektif Pendidikan Tinggi Kementerian Agama RI, 2013. Karim, Adiwarman A. Ekonomi Makro Islam, (Cet. 4; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011. Marzuki, Sitti Nikmah, Hukmiah Husain, Uswatun Hasanah,. Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone dalam Tinjauan Ekonomi Syariah, Penelitian Kolektif Pendidikan Tinggi Kementerian Agama RI, 2015. al-Maududi, Abu A’Ala. Pedoman Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: Darul Ulum Press, t.t. Moeljarto Tjokrowinoto. Pembangunan: Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996. Nurohman, Dede Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2011. Wardatul Asriyah, Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah, “Skripsi”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007, Tidak diterbitkan. Thalib, Muhammad, Manajemen Keluarga Sakinah, Yogyakarta: Pro U, 2007. Satker Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Unit KIE, Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), 2006.


| No.2


Soemiyati. Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1982. Subhan, Zaitunah, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, Jakarta: El- Kahfi, 20008. As-Subki, Ali Yusuf, Fiqih Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam, Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 2010. Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi/IAIN Jakarta. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985.


RELEVANSI KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA DENGAN PENINGKATAN

Recommend Documents