PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 2017
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
iNomor SOP
1
PEMERINTAH OAERAH PROVINSIJAWA TIMUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN OESA
Januari 2017 Januari 2017
Dasaf Hukum
1. UnOang-Undang RepuBlik Indonesia Nomor 32Tatiun 2004 tenlang Pemerintahan Daerah sebagaimana leiah diubah dengan
Disahkan oleh
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (OPMO) Provinsi Jawa Timur
Judu! SOP
Pelayanan Informasi Publik
Kuslifikasi oelaksana
1. Pejabat Struktural
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan Aniara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan
2. Sarjana
Daerah.
3. Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasionai (RPJPN) 3. Tim PPID Pembantu OPMO Pfovinsi Jawa Timur yang telah di SK Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur No.27 Tahun 2005-2025.
Tahun 2017
4. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraluran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 -2019
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017
10. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumenlasi (PPID) di Jalim
11. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organlsasi, Uraian Tugas dan Fungsi seria Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur
12. Peraturan Gubemur JawaTimur Nomor 130 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017
13- Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 133Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 14. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tim PPID OPMO Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Kelerkaitan
1.
Inlemai DPMD Provinsi Jawa Timur
2.
PPID Prov. Jatim
3.
IPeralatan/oerlenokaDan
1- PC dan printer 2. ATK
3. Dokumen pendukung perencanaan lainnya
Perinqatan
1- Keterlambatan respon permintaan InfomasI publik membawa konsekwensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 lentang Pelayanan Publik.
Pencatatan dan Dertdataan
Pemohonan Intemasi Publik dicatat dalam register infymasi
Mutu Baku
Pelaksana
No.
Uraian Prosedur PEMOHON
STAF/ ANG60TATIM PPIO
Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan Informasi kepada DPMD Prov. Jabm (datang langsung, melalul surat via
Pos/via emaii) Melayani Permohonan Informasi datang
SEKRETARIS
KETUA PPIO
ATASAN PPIO
TIM PPIO
PEMBANTU
PEMBANTU
Kelengkapan
5 Menit
•Surat
15 Menit
•Surat
pemohon (menyebutkan nama, aiamat jenis /bentuk informasi yang diminta) dengan meiampirkan KTP Mencatat semua yang disebutkan oieh pemohon Informasi Pubiik, menyediakan
•Surat
informasi
kepada
Sekretaris PPID
Melaporkan tahwa ada permohonan informasi publik dan menyediakan surat permintaan informasi pemohon
•Surat
•KTP, *ATK
•KTP, •ATK
permohonan
Output
permohonan.
permohonan,
iangsung dan memtierikan formulir permohonan Informasi untuk dlisi oleh
surat
KeL Waktu
•PC.
•Surat
permohonan,
permohonan,
15 Menit
•Surat
permohonan,
permohonan, •KTP, •ATK •ATK,
15 Menit
•Surat
•Surat
permohonan,
permohonan,
•iembar
disposisi
•iembar
Menugaskan Anggota Tim PPID untuk memberi tanda bukti pendaftaran pemohon
•Surat
informasi
permohonan,
Meiakukan Inventarisasi permohonan informasi ke daiam register, Memberikan nomor tanda bukti pendaftaran permintaan
•PC
•ATK,
15 Menit
tanda bukti
pendaftaran
•Iembar 1 hari
tanda bukti
pendaftaran
•ATK
•Surat
permohonan, tanda bukti
pendaftaran
Memberikan tanda bukti kepada pemohon informasi dengan persyaratan yang telah
•Surat
ditentukan
permohonan,
• PC
• ATK
30 Menit
tanda bukti
pendaftaran
tnda bukti
pendaftaran
Meiakukan Inventarisasi permohonan informasi dan melaporkan kepada ketua
•ATK
PPID Pembantu
'Surat
Melaporkan kepada atasan PPID Pembantu
•Surat
•Surat
SKPD
permohonan.
permohonan.
'PC
1 hari
•Surat
permohonan.
Menerima laporan dan memberi arahan rapat koordinasi anggota PPID untuk proses penyelesaian permohonan Informasi
*ATK,
1 hari
'Surat
•Surat
permohonan,
permohonan
'lembar
*lembar
disposisi
disposisi
Mengadakan rapat koordinasi anggota proses penyelesaian PPID untuk
•ATK
permohonan Informasi
'Surat
• PC
1 hari
'Surat
permohonan,
permohonan.
Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon Informasi, dicantumkan materi informasi yang diberikan, format
informasi (softcopy /hardcopy) beban biaya yang dibutuhkan apabila untuk keperluan penggandaan atau perekaman Menerima
materi
Informasi
'PC
1 hari
•ATK
"materi informasi
'Surat
permohonan 'materi informasi
Publik
dan
menandatangani tanda terima
'ATK,
15 Menit
'materi
'materi informasi
informasi 14
Mengarsipkan
materi
informasi
dan
mencatat surat keluar
'ATK
15 Menit
'PC.
'arsip materi informasi
'arsip materi informasi
Menyimpan Publik
dokumen
materi
informasi
*ATK
30 Menit
-PC,
'file materi informasi
'arsip materi informasi
KEPAU^ DiNAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVJNSIJAWA TIMUR
SWAHYUDI.SH. Msl
smblna Utama Madya .196008101985091 003
