STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

pemerintah daerah provinsi jawa timur dinas pemberdayaan masyarakat dan desa standar operasional prosedur (sop) 2017 pelayanan informasi publik...

69 downloads 785 Views 451KB Size
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 2017

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

iNomor SOP

1

PEMERINTAH OAERAH PROVINSIJAWA TIMUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN OESA

Januari 2017 Januari 2017

Dasaf Hukum

1. UnOang-Undang RepuBlik Indonesia Nomor 32Tatiun 2004 tenlang Pemerintahan Daerah sebagaimana leiah diubah dengan

Disahkan oleh

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (OPMO) Provinsi Jawa Timur

Judu! SOP

Pelayanan Informasi Publik

Kuslifikasi oelaksana

1. Pejabat Struktural

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan Aniara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan

2. Sarjana

Daerah.

3. Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasionai (RPJPN) 3. Tim PPID Pembantu OPMO Pfovinsi Jawa Timur yang telah di SK Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur No.27 Tahun 2005-2025.

Tahun 2017

4. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

6. Peraluran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025.

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 -2019

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

10. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumenlasi (PPID) di Jalim

11. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organlsasi, Uraian Tugas dan Fungsi seria Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur

12. Peraturan Gubemur JawaTimur Nomor 130 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

13- Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 133Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 14. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tim PPID OPMO Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Kelerkaitan

1.

Inlemai DPMD Provinsi Jawa Timur

2.

PPID Prov. Jatim

3.

IPeralatan/oerlenokaDan

1- PC dan printer 2. ATK

3. Dokumen pendukung perencanaan lainnya

Perinqatan

1- Keterlambatan respon permintaan InfomasI publik membawa konsekwensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 lentang Pelayanan Publik.

Pencatatan dan Dertdataan

Pemohonan Intemasi Publik dicatat dalam register infymasi

Mutu Baku

Pelaksana

No.

Uraian Prosedur PEMOHON

STAF/ ANG60TATIM PPIO

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan Informasi kepada DPMD Prov. Jabm (datang langsung, melalul surat via

Pos/via emaii) Melayani Permohonan Informasi datang

SEKRETARIS

KETUA PPIO

ATASAN PPIO

TIM PPIO

PEMBANTU

PEMBANTU

Kelengkapan

5 Menit

•Surat

15 Menit

•Surat

pemohon (menyebutkan nama, aiamat jenis /bentuk informasi yang diminta) dengan meiampirkan KTP Mencatat semua yang disebutkan oieh pemohon Informasi Pubiik, menyediakan

•Surat

informasi

kepada

Sekretaris PPID

Melaporkan tahwa ada permohonan informasi publik dan menyediakan surat permintaan informasi pemohon

•Surat

•KTP, *ATK

•KTP, •ATK

permohonan

Output

permohonan.

permohonan,

iangsung dan memtierikan formulir permohonan Informasi untuk dlisi oleh

surat

KeL Waktu

•PC.

•Surat

permohonan,

permohonan,

15 Menit

•Surat

permohonan,

permohonan, •KTP, •ATK •ATK,

15 Menit

•Surat

•Surat

permohonan,

permohonan,

•iembar

disposisi

•iembar

Menugaskan Anggota Tim PPID untuk memberi tanda bukti pendaftaran pemohon

•Surat

informasi

permohonan,

Meiakukan Inventarisasi permohonan informasi ke daiam register, Memberikan nomor tanda bukti pendaftaran permintaan

•PC

•ATK,

15 Menit

tanda bukti

pendaftaran

•Iembar 1 hari

tanda bukti

pendaftaran

•ATK

•Surat

permohonan, tanda bukti

pendaftaran

Memberikan tanda bukti kepada pemohon informasi dengan persyaratan yang telah

•Surat

ditentukan

permohonan,

• PC

• ATK

30 Menit

tanda bukti

pendaftaran

tnda bukti

pendaftaran

Meiakukan Inventarisasi permohonan informasi dan melaporkan kepada ketua

•ATK

PPID Pembantu

'Surat

Melaporkan kepada atasan PPID Pembantu

•Surat

•Surat

SKPD

permohonan.

permohonan.

'PC

1 hari

•Surat

permohonan.

Menerima laporan dan memberi arahan rapat koordinasi anggota PPID untuk proses penyelesaian permohonan Informasi

*ATK,

1 hari

'Surat

•Surat

permohonan,

permohonan

'lembar

*lembar

disposisi

disposisi

Mengadakan rapat koordinasi anggota proses penyelesaian PPID untuk

•ATK

permohonan Informasi

'Surat

• PC

1 hari

'Surat

permohonan,

permohonan.

Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon Informasi, dicantumkan materi informasi yang diberikan, format

informasi (softcopy /hardcopy) beban biaya yang dibutuhkan apabila untuk keperluan penggandaan atau perekaman Menerima

materi

Informasi

'PC

1 hari

•ATK

"materi informasi

'Surat

permohonan 'materi informasi

Publik

dan

menandatangani tanda terima

'ATK,

15 Menit

'materi

'materi informasi

informasi 14

Mengarsipkan

materi

informasi

dan

mencatat surat keluar

'ATK

15 Menit

'PC.

'arsip materi informasi

'arsip materi informasi

Menyimpan Publik

dokumen

materi

informasi

*ATK

30 Menit

-PC,

'file materi informasi

'arsip materi informasi

KEPAU^ DiNAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROVJNSIJAWA TIMUR

SWAHYUDI.SH. Msl

smblna Utama Madya .196008101985091 003