TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014

TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1 Yogyakarta-Inna Garuda, 28 April 2015

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG DITETAPKAN UU ASN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Albania 113 Ethiopia 113 Guatemala 113 Nigeria 113 Timor Leste 113 Rep. Dominica 113 Ecuador 113 Mesir 113 Indonesia 113 Madagaskar 113

33 33 33 33 33 32 32 32 32 32

CORRUPTION PERCEPTION INDEX 2014 PERINGKAT

NEGARA

SKOR

85

FILIPINA

38

100

CINA

36

107

INDONESIA

34

119

VIETNAM

31

133

TIMOR LESTE

28

IN MEMORIAM

THEE KIAN WIE

“…pertumbuhan ekonomi harus diikuti kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin secara langsung tanpa hambatan birokrasi” “…lambatnya pembangunan ekonomi nasional selama ini disebabkan adanya birokrasi yang menghambat”

Government Effectiveness

100

    

The quality of public services, The quality of the civil service the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, the credibility of the government's commitment to such policies. 79

80

54

60 38

40 25 20

7 4

44

38

44

58

75

81 80

83

89

100 94

64 61

56 47

21 22 12

0

Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest)

2002 2012

TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA PERSIAPAN FACTOR DRIVEN

AKSELERASI

KEBERLANJUTAN

EFFICIENCY DRIVEN

EFFICIENCY DRIVEN

INDONESIA menjadi negara High Income

PDB Nominal per capita

PDB NOMINAL (US$ MILIAR) 711

1,335

2,416

4,257

6,793

9,706

12,989

16,578

286

302

319

336

353

POPULASI (JUTA JIWA) 237

253

269

Sumber: KEN, Proyeksi Ekonomi Indonesia 2011-2045

TRANSFORMASI BIROKRASI & PENGELOLAAN SDM APARATUR 2025

2018 DYNAMIC GOVERNANCE PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY

2013 RULE BASED BUREAUCRACY

MANAJEMEN SDM

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

PENGEMBANG AN POTENSI HUMAN CAPITAL

BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI

BONUS DEMOGRAFI

MASYARAKAT EKONOMI ASIA

Pada tahun 2015 bangsa-bangsa yang berada di kawasan Asia Tenggara yang terhimpun dalam ASEAN akan masuk ke era Masyarakat Ekonomi Asian (MEA). • •

•

• •

Dalam MEA disepakati adanya integrasi ekonomi di wilayah ASEAN. Dari kesepakatan yg sdh dirancang sejak 2003 itu, tdk hanya memperbolehkan adanya perdagangan bebas, di mana produk dr satu negara bebas dijual di negara lain, akan tetapi di sektor jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal, juga mendapatkan kebebasan untuk bergerak. Dng demikian, apabila MEA sdh berjalan, disatu negara ASEAN tdk hanya terlihat produk milik negara lain namun juga akan ditemukan dokter, insinyur, dosen, guru dr negara lain hadir di tengah masyarakat.

Diperkirakan, MEA akan menciptakan lapangan kerja dan mampu meningkatkan kesejahteraan hingga sampai 600 juta orang. Pada saat MEA diberlakukan akan terjadi permintaan tenaga kerja profesional atau terlatih sebanyak 41% (14 juta orang), tenaga kerja kelas menengah 22% (38 juta orang), dan tenaga kerja kasar 24% (12 juta oraang).

• THE COUNTRY WHO HAS QUALIFIED MAN POWER WILL BE SURVIVE. • Singapura, Malaysia, dan Thailand bisa jadi yg akan mengendalikan bahkan mendapat keuntungan dr MEA. Ini terjadi karena kualitas SDM di ketiga negara itu lebih baik namun pasar dlm negerinya sdh sempit shg merka akan akan mencari pasar yg lebih terbuka , seperti Myanmar, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Indonesia. • Bagaimana Indonesia merespon

• ISRAN NOOR KETUA APKASI SEKALIGUS BUPATI KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR : • MEA yg akan diberlakukan nanti akan berdampak pada daerahdaerah pergerakan barang, investasi, tenaga kerja, dan modal akan bergerak bebas hingga ke pelosok daerah – itu sebabnya daerah-daerah di Indonesia harus siap menghadapi MEA 2015.

• Rendahnya kinerja dan buruknya pelayanan • Lemahnya pengukuran kinerja • Rekrutmen & promosi tdk fair nuansa kedekatan, ekonomi, politis • Lemahnya penegakan integritas • Tidak fleksibel/dinamis

ASN

11

TUJUAN UTAMA UU ASN Meningkatkan: • Independensi dan Netralitas • Kompetensi • Kinerja/ Produktivitas Kerja • Integritas • Kesejahteraan • Kualitas Pelayanan Publik • Pengawasan Dan Akuntabilitas

ASN

12

PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013

UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN TGL 15 JANUARI 2014

UNDANG-UNDANG ASN DIUNDANGKAN TANGGAL 15 JANUARI 2014

1. 19 RPP 2. 4 PERATURAN PRESIDEN 3. 1 PERMENPAN DAN RB

PEMBAHASAN R-PP

DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 NO

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

1

R-PP tentang Jabatan Administrasi dan Kompetensi

2

R-PP tentang Jabatan Fungsional

3

R-PP tentang Jabatan Pimpinan Tinggi

4

R-PP tentang Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

5

R-PP tentang Hak dan Kewajiban Pegawai ASN

6

R-PP tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan

7

R-PP tentang Pengadaan dan Tata Cara Sumpah/Janji PNS

8

R-PP tentang Pangkat dan Jabatan

9

R-PP tentang Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi, Pola Karier, Promosi dan Mutasi.

10

R-PP tentang Penilaian Kinerja.

NO

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

11

R-PP tentang Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Kemahalan, dan Fasilitas lain

12

R-PP tentang Disiplin

13

R-PP tentang Pemberhentian, Sementara, dan pengaktifan Kembali

14

R-PP tentang Pengelolaan Program Jaminan Pensiun

15

R-PP tentang Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Bantuan Hukum

16

R-PP tentang Manajemen PPPK

17

R-PP tentang PNS Yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara

18

R-PP tentang Korp Pegawai ASN

19

R-PP tentang Upaya Administratif Pertimbangan Pegawai ASN

Pemberhentian

dan

Badan

NO

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

1

R-Perpres tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab ASN

2

R-Perpres tentang Fungsi, Tugas, dan Kewenangan LAN

3

R-Perpres tentang Fungsi, Tugas, dan Kewenangan BKN

4

R-Perpres tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi PPPK

NO

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PAN DAN RB

1

R-Permen tentang Seleksi dan Tata Cara Pembentukan Tim Seleksi KASN

DIRINGKAS

1. R-PP TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 2. R-PP TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (FORMASI, PENGADAAN, PANGKAT DAN JABATAN, PENGEMBANGAN KARIER – PENGEMBANGAN KOMPETENSI – POLA KARIER – PROMOSI DAN MUTASI, PNS YG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA, PENGAKTIFAN KEMBALI, PNS YG MENCALONKAN DIRI ATAU DICALONKAN SEBAGAI PEJABAT NEGARA 3. R-PP TENTANG DISIPLIN DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 4. R-PP TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF DAN BADAN PERTIMBANGAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 4. R-PP TENTANG CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL 5. R-PP TENTANG GAJI NEGERI SIPIL 6. R-PP TENTANG PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL 7. R-PP TENTANG KORP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

R-PP TTG PPPK  KETENTUAN UMUM  STATUS DAN KEDUDUKAN  MANAJEMEN PPPK 1. PENETAPAN KEBUTUHAN; 2. PENGADAAN; 3. PENILAIAN KINERJA; 4. PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN; 5. PENGEMBANGAN KOMPETENSI; 6. PEMBERIAN PENGHARGAAN; 7. DISIPLIN; 8. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA; 9. PERLINDUNGAN

2. R-PP TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL • • • •

• • • •

•

FORMASI PENGADAAN PANGKAT DAN JABATAN PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, POLA KARIER, PROMOSI DAN MUTASI PNS YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PNS HAK KEPEGAWAIAN YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA, DAN PIMPINAN ATAU ANGGOTA LNS PNS YG MENCALONKAN DIRI ATAU DICALONKAN SEBAGAI PEJABAT NEGARA PEMBERHENTIAN

MATERI UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA

PEGAWAI ASN

P6

1. PNS (Pasal 1 butir 3 & Pasal 7)

2. PPPK (Pasal 1 butir 4 & Pasal 7)

• Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional; • Menduduki jabatan pemerintahan.

• Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan Undang-Undang. • Melaksanakan tugas pemerintahan.

• berkedudukan sebagai unsur aparatur negara • melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan • harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik

PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional

Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

PEGAWAI ASN

PNS

P6

PPPK

Jabatan ASN terdiri atas: a. Jabatan Administrasi;

b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi.

P13

PEGAWAI ASN P 20

JABATAN ASN

JABATAN ADMINISTRASI

JABATAN FUNGSIONAL

P 13

JABATAN PIMPINAN TINGGI


ADMINISTRATOR

ESELON III

APENGAWAS

ESELON IV

PELAKSANA

ESELON V

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN

JABATAN FUNGSIONAL

KEAHLIAN

PENYELIA

UTAMA

MAHIR

MADYA

TERAMPIL

MUDA

PEMULA

PRTAMA

JABATAN PIMPINAN TINGGI

UTAMA

MADYA

PRATAMA

KEWENANGAN PENGANGKATAN Presiden memilih di antara salah seorang dari tiga orang calon yang diajukan PPK dan menetapkan pengangkatannya bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Madya. PPK memilih di antara salah seorang dari tiga orang calon yang diajukan Pyb dan menetapkan pengangkatannya bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

KELEMBAGAAN • • • • •

PRESIDEN MENTERI LAN BKN KASN

PRESIDEN (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN. (2) Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN; b. KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN; c. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan d. BKN, berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.

KASN Merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. - 7 KOMISIONER - ASISTEN + PEJABAT FUNGSIONAL - SEKRETARIAT DIPIMPIN SEORANG PNS

Bertugas: a. menjaga netralitas Pegawai ASN; b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan c. melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.

Manajemen PNS Manajemen PNS meliputi: a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. pangkat dan jabatan; d. pengembangan karier; i. penggajian dan tunjangan; j. penghargaan; e. pola karier; k. disiplin; f. promosi; l. pemberhentian; g. mutasi; m. pensiun dan tabungan hari h. Penilaian kinerja tua; dan n. perlindungan.

XXXXXXXXXX 37

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGENDALIAN JUMLAH 1. Dasar penetapan kebutuhan : a. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. b. Perencanaan kebutuhan SDM 5 tahun dengan rincian per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan c. Penetapan jabatan ditetapkan dengan Peraturan Presiden. d. Jumlah jabatan ditetapkan oleh Menteri secara nasional. 2. Metode: analisis jabatan dan analisis beban kerja 3. Rasio PNS : PPPK = 60:40 sekaligus Penataan Jumlah dan sebarannya 4. Prosedur: Melalui Pengusulan (konvensional) Pendekatan Informasi Teknologi (tidak perlu usulan)

(Pasal 56 RUU ASN)

38

PENGADAAN PNS 1. 2.

3. 4.

Dasar pengadaan: pengisian kebutuhan jabatan yang lowong sesuai kebutuhan pegawai yang ditetapkan Menteri Tahapan : a. Perencanaan b. Pengumuman lowongan c. Pelamaran d. Seleksi (administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang) e. Pengumuman hasil seleksi f. Masa percobaan g. Pengangkatan menjadi PNS Instrumen tes a. Computer Aid Test (CAT) b. LJK Metode tes: a. Masal dan waktu tertentu b.Setiap saat dan tidak masal (Pasal 58) 39

Pangkat dan Jabatan • PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. • Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. • PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. • PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi TNI dan Polri yang pangkat/jabatannya disesuaikan dengan pangkat dan jabatan di lingkungan instansi TNI dan Polri.

40

JABATAN, PANGKAT, DAN JENJANG PNS NO

JABATAN

1

2

PEGAWAI NEGERI SIPIL NOMENKLATUR

PANGKAT

JENJANG

3

4

5

21

UTAMA

Kepala LPNK 1. Sekjen 2. Sesmen 3. Sestama 4. Deputi

20

MADYA

5. Dirjen 6. Irjen 1

PIMPINAN TINGGI

7. Sekda Prop.

19

1. Ka. Biro 2. Direktur

18

3. Asisten Deputi 4. Sekda Kab/Kota 5. Asisten Daerah

17 16

PRATAMA

1

2

2

FUNGSIONAL UTAMA

FUNGSIONAL KETERAMPILAN

3

4

5

ADMINISTRASI Ahli Utama

15

Ahli Madya

14

Ahli Muda

13

Ahli Pertama

12

Penyelia

11

Mahir

10

Terampil

9

Pemula

8

ADMINISTRATOR

PENGAWAS PELAKSANA

PADANAN PANGKAT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN JABATAN DAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO 1

2

3

4 5

TNI

POLRI

PANGKAT

PANGKAT

1. Letnan Jenderal 2. Laksamana Madya 3. Marsekal Madya

Komisaris jenderal Polisi

1. Mayor Jenderal 2. Laksamana Muda 3. Marsekal Muda

Inspektur Jenderal Polisi

PEGAWAI NEGERI SIPIL PANGKAT

JABATAN

JENJANG

21

Kepala LPNK

Utama

20

1. 2. 3. 4. 5. 6.

19

7. Sekda Prop 1. Ka. Biro 2. Direktur 3. Asdep

1. Brigadir Jenderal 2. Laksamana Pertama 3. Marsekal Pertama

Brigadir Jenderal Polisi

18

Kolonel

Komisaris Besar Polisi

17

Letnan Kolonel

Ajun Komisaris Besar Polisi

16

Sekjen Sesmen Sestama Dirjen Irjen Deputi

Sekda Kab/Kot Kepala Dinas

Madya

Pratama

PROMOSI PNS • Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. • Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara: - kompetensi; - kualifikasi; - persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan; - penilaian atas prestasi kerja; - kepemimpinan, kerja sama, kreativitas; dan - pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah “tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.” • Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi yang dibentuk oleh PyB.

44

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

• Sifat Dasar pengisian: Dilakukan secara kompetitif dan terbuka dikalangan PNS • Seleksi: dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan KASN; • Proses Pengisian jabatan: • Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional, • Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat nasional, propinsi, atau antar intansi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

45

Pengisian JPT dari Non-PNS • JPT utama dan madya tertentu dapat berasal dari nonPNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam KEPRES. • JPT dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. • JPT di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 46

PENGISIAN JPT UTAMA DAN MADYA K/L PUSAT

8

MEMASTIKAN SISTEM MERIT

PRESIDEN

Laporan

KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH

6

KASN

7

MENYAMPAIKAN 3 CALON

2

PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

KOORDINASI

4

PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

PIMP K/L /PPK 1 5

MEMBENTUK

MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT

PANSEL 3

MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA 47

MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA K/L PUSAT

7

PRESIDEN

Laporan

Pembatalan, Peringatan dan Teguran

KASN

PPK


2 PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

KOORDINASI

4

8


1

6 MEMILIH & MENETAPKAN 5

MEMBENTUK

PyB


PANSEL 3

MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA

48

MEKANISME SELEKSI JPT MADYA DI DAERAH

9

KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH

KASN

7


PRESIDEN

Laporan

MENYAMPAIKAN 3 CALON

8

MENDAGRI

PENGAWASAN DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

2 PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

6

GUBERNUR/ PPK

MEMBENTUK 5

1


KOORDINASI

4


PANSEL 3


MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA DI DAERAH

7

PRESIDEN

LAPORAN

KASN

8

Pembatalan, Peringatan dan Teguran


6 2 PENGAWASAN PEMBENTUKAN

GUBERNUR/PPK

MENETAPKAN JPT

PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

5 KOORINASI

4


1

MEMBENTUK

PyB


PANSEL 3


MASA TRANSISI  INPRES NOMOR 3 TAHUN 2015  PERMENPAN 13 TAHUN 2014

PENGISIAN PERCEPATAN JPT     

Kementerian/Lembaga baru atau Kementerian/Lembaga yang melakukan reorganisasi TA 2015 Secara cepat dan tepat Menjamin kinerja fisik, keuangan dan pelayanan publik

1

PERCEPATAN

2

PENGISIAN JPT YG LOWONG

3

TERBUKA DAN KOMPETITIF

4

SINGKAT DAN SEDERHANA

Sesuai rekam jejak jabatan (kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, diklat, integritas & moralitas serta persyaratan lain yg dibutuhkan) oleh Panitia Seleksi Sekurang-kurangnya 10 hari kerja meliputi: pengumuman (5 hari), seleksi sesuai rekam jejak, serta wawancara (5 hari)

5

DAPAT DIISI NON PNS

 Dalam hal tidak ada PNS yang memenuhi syarat  Dengan persetujuan presiden

6

KOORDINASI

PPK berkoordinasi dengan KASN

7

PENGAWASAN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

POLA KARIR JPT • • • • •

Diduduki maksimal selama 5 (lima) tahun. Pejabat yang habis masa jabatannya harus mengikuti seleksi/uji kompetensi kembali untuk menduduki jabatan yang sama pada periode berikutnya. Pejabat ybs harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dengan atasan. Pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud tidak menunjukan perbaikan kinerja, maka Pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. Dari hasil seleksi ulang tersebut Pejabat ybs dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah.

53

POLA KARIR JABATAN PIMPINAN TINGGI


JABATAN FUNGSIONAL

NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

ADMINISTRATOR

FUNGSIONAL AHLI

SWASTA

PENGAWAS

FUNGSIONAL TERAMPIL

PPPK

PELAKSANA

TNI POLRI SWASTA

MUTASI PNS •

• • • •

•

Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat, antarInstansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar negeri. Dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya. Perpindahan PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. Mutasi PNS antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. Mutasi PNS daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.

• Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan: - prinsip larangan “konflik kepentingan”. - Pembiayaan sebagai dampak mutasi dibebankan pada APBN dan APBD. 55

PENILAIAN KINERJA PNS Dilakukan berdasarkan: • perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi; Memperhatikan • target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Metode • objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. • Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. • Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.

PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 56

Penggajian dan Tunjangan PNS • Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. • Dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, & resiko pekerjaan. • Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. • PNS di pusat dibebankan pada APBN, PNS di daerah dibebankan APBD. • Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas yang meliputi: – tunjangan kinerja dan (dibayar sesuai pencapaian kinerja) – tunjangan kemahalan (dibayar sesuai tingkat kemahalan: indeks harga di daerah)

• Tunjangan PNS dibebankan pada APBN dan APBD • Single Salary • Simple salary

57

Penghargaan PNS • PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. • Penghargaan tsb berupa pemberian: – – – –

tanda kehormatan; kenaikan pangkat istimewa; kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

58

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNRI 1945; b. dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

59

Pemberhentian PNS PNS diberhentikan dengan hormat karena:  Menjadi anggota/Pengurus Parpol;  meninggal dunia;  Mencalonkan/dicalonkan sebagai  atas permintaan sendiri; pejabat negara;  mencapai batas usia pensiun;  Tidak mencapai target sasaran kerja;  perampingan organisasi;  Melanggar salah satu disiplin berat;  tidak cakap jasmani dan/atau rohani. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena: dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara singkat 2 (dua) tahun dengan tidak berencana. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena: melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

60

Pemberhentian Sementara PNS PNS diberhentikan sementara, apabila: • diangkat menjadi pejabat negara; • diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau • ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

61

Batas Usia Pensiun Batas usia pensiun PNS yaitu: – 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; – 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan – sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi Pejabat Fungsional (PP 21/2014).

62

Jaminan Pensiun & Jaminan Hari Tua • Hak bagi PNS yang berhenti bekerja. • PNS diberikan jaminan pensiun apabila: – – – – –

meninggal dunia; atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu; mencapai batas usia pensiun; perampingan organisasi /kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

• Jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. • Sumber pembiayaan berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.

63

Perlindungan Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:  jaminan kesehatan; Mencakup jaminan sosial  jaminan kecelakaan kerja; yg diberikan dalam program jaminan sosial nasional  jaminan kematian; dan  bantuan hukum. -> berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

64

MANAJEMEN PPPK Manajemen PPPK meliputi: a. penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. penilaian kinerja; d. gaji dan tunjangan; e. pengembangan kompetensi; f. pemberian penghargaan; g. disiplin; h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan i. perlindungan. 65

REGULASI PENGISIAN PPPK

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PPPK PERATURAN PRESIDEN TENTANG JABATAN YANG DAPAT DIISI PPPK PERATURAN MENTERI PAN DAN RB MENGENAI PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN YANG DAPAT DIISI PPPK 66

R-PP MANAJEMEN PPPK FOKUS PENGATURAN

AMANAT UU ASN (Ps. 93-105)/ DESAIN RPP

KOREA

Kriteria Jabatan

 tidak berkaitan dengan perumusan dan Boleh diposisi mana saja yang penetapan kebijakan; memerlukan keahlian yang spesifik  tidak berkaitan dengan pengambilan (expert) keputusan dalam pertahanan dan keamanan negara, rahasia negara dan keuangan negara  tidak berwenang mengambil keputusan dalam pengelolaan asset, personil dan keuangan;  bersifat teknis operasional;  bersifat pelayanan; dan/atau  bersifat mandiri

Proporsi Jumlah

-

Pengembangan kompetensi

Hanya beberapa hari karena sudah  Bentuk kursus/seminar/penataran  Paling banyak 15 hari kerja dalam 1 dianggap ahli tahun

1-2% dari total pegawai pemerintah

R-PP MANAJEMEN PPPK FOKUS PENGATURAN Gaji

AMANAT UU ASN (Ps. 93-105)/ DESAIN RPP

KOREA

 berdasarkan beban kerja, tanggung  Lebih tinggi ( 1,5 – 7 x gaji PNS di jabatan yang sama) dari PNS karena jawab jabatan, dan resiko pekerjaan merupakan pakar/expertise

Pola karier

 Diamanatkan namun PPPK terbatas  Tidak ada pola karier karena sudah dengan masa kerja kontrak maka dianggap ahli sebaiknya tidak ada pola karier

Masa kontrak

 Minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang  Minimal 2 tahun dan dapat sesuai kebutuhan dan berdasarkan diperpanjang setiap tahun sampai penilaian kerja dengan 5 tahun setelahnya yang bersangkutan harus reapply

Legal standing

 Tunduk pada hukum administrasi negara

 Tunduk pada hukum administrasi negara

Pensiun

 Tidak mendapat pensiun

 Tidak mendapat pensiun

Rasio PNS dan PPPK

 Direncanakan 60 berbanding 40

 100 berbanding 1

Terima Kasih

TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014

Recommend Documents