TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (BPPTSP) KOTA JAYAPURA Muh. Farid Idris.S.Pd.,MA Dosen Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas YAPIS Papua ABSTRAK Kajian mengenai transparansi dalam pelayanan publik pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura, dimana instrument yang digunakan adalah observasi dan quisioner dan tehnik analisa menggunakan tiga tahap yaitu editing, koding dan tabulating serta untuk Menentukan kualitas dari transparansi dalam pelayanan publik pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu (BPPTSP) Kota Jayapura, menggunakan klasifikasi dengan kategori Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik dan Tidak Baik. Berdasarkan penelitian dan analisis data terhadap ketiga indikator transparansi dalam pelayanan publik dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam pelayanan publik pada Badan Pelayaan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura termasuk kategori baik dengan rata-rata skor keseluruhan yaitu 3,54. Indikator keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik memiliki rata-rata skor tertinggi yaitu 3,89 dan berada pada kategori “baik”. Indikator peraturan dan prosedur pelayanan mudah dipahami oleh pengguna atau stakeholders mendapat skor rata-rata sebesar 3,09 dan “berada pada kategori cukup baik”. Indikator kemudahan memperoleh informasi berbagai aspek penyelenggaraan pelayana publik mendapat skor rata-rata sebesar 3,64 dan berada pada kategori “baik”. I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kota Jayapura sekarang ini sudah mulai memperlihatkan perkembangan yang sangat pesat, hal ini ditandai dengan banyaknya arus urban yang masuk dan membuka banyak lapangan usaha. Dalam menanggapi hal tersebut Pemerintah Kota Jayapura giat melakukan perbaikan perbaikan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Salah satunya, perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pelayanan publik yaitu dirikannya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) untuk meningkatkan pelayanan di bidang perijinan kepada masyarakat melalui satu pintu dan untuk menghindari berbagai permasalahan yang selama ini dihadapai oleh masyarakat khususnya pelaku dunia usaha di wilayah kota Jayapura. Pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (BPPTSP) diantaranya : Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Trayek, dan lain-lain. Yang menjadi duduk persoalannya adalah apakah pelayanan publik oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura sudah tranparan? Perwakilan Ombdusman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Papua, Sabar Olif Iwanggin mengatakan
pelayanan publik di Provinsi Papua, kabupaten/kota belum berjalan maksimal, baik pelayanan oleh instansi vertikal maupun otonom. Hal ini menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Papua karena pelayanan publik yang buruk adalah pintu masuk korupsi. Hingga November 2014, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah menerima 128 laporan, perilaku aparat penyelenggara negara yang tidak berintegritas didukung dengan perilaku penerima layanan yang tidak taat aturan adalah hubungan saling menguntungkan yang akan bermuara kepada korupsi (Tabloid Jubi, Edisi 8 November 2014). Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat bahwa pelayanan publik pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura berjalan cukup baik, hal ini ditandai dengan pelayanan publik berjalan dengan tertib, waktu antrian tidak terlalu lama, dan adanya Bagan Alir (Flow chart) yang dipampang di sebelah kanan ruangan pelayanan. Namun, pada hakikatnya yang merasakan transparansi dalam pelayanan publik adalah masyarakat pengguna layanan karena merekalah yang bersinggungan langsung dengan penyelenggara layanan. Untuk itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Transparansi dalam Pelayanan Publik Pada Badan
37
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana transparansi dalam pelayanan publik pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura ? C. Tujuan Penelitian Untuk mendapatkan informasi tentang transparansi dalam pelayanan publik pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura. II.TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Transparansi 1. Pengertian transparansi Kata transparansi dalam bahasa Inggrisnya transparency, secara harafiah adalah jelas (obvious), artinya dapat dilihat secara menyeluruh (able to be seen through). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan atau oppenes.Bila dikaitkan dengan aktivitas maka transparansi dapat diartikan keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. (Tahir, 2010:159)
Menurut Mardiasmo (2004:30), transparansi berarti keterbukaan (opennsess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan seumber daya publik kepada pihak–pihak yang membutuhkan informasi. Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasiinformasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Dwiyanto (2006:236:240) mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan. “Pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya. Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “aightsimple, strforward and easy toapply” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi. Indikator ketiga merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (freely dan readily available)”. Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, (2002:60) Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk
Menurut Raymond (2009:70) Transparansi adalah instrumental dan nilai normatif, baik dimaksudkan untuk meningkatkan informasi kepada warga untuk memfasilitasi pilihan yang lebih efektif dan untuk memastikan akuntabilitas yang lebih besar, dan dirancang untuk berkontribusi terhadap tata kelola yang sah dengan membantu untuk menyelesaikan masalah utama. Menurut Hafiz (2000:40) Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut menurut Andrianto (2007:20) Transparansi adalah keterbukaan secara sungguhsungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Annisaningrum (2010:2), transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memilikihak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya padaperaturan perundang-undangan.
38
membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholders yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan seperti persyaratan, biaya, dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, kalau sebagian informasi sulit diperoleh oleh para pengguna atau stakeholders maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi. Werimon (2007:8) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari: 1) adanya sistem pelaporan keuangan; 2) adanya sistem pengukuran kinerja; 3) dilakukannya auditing sektor publik; dan 4) berfungsinya saluran akuntabilitas publik (channel of accountability). Konsep transparansi menurut Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD): ” As transparency is a core governance value. The regulatory activities of government constitute one of the main contexts within which transparency must be assured. There is a strong public demand for greater transparency, which is substantially related to the rapid increase in number and influence of non governmental organisations (NGOs) or ‘civil society groups’, as well as to increasingly well educated and diverse populations (2004:66) Menurutnya bahwa konsep tranparansi adalah merupakan nilai utama dari sistem pemerintahan. Konteks utama aktivitas pemerintah harus diyakini berdasarkan pada transparansi. Terdapat kekuatan publik yang menuntut transparansi yang lebih besar. Pada hakekatnya ada kaitannya dengan percepatan dan pengaruh terhadap organisasi swasta, sebagaimana terus meningkatnya populasi masyarakat. Ini berarti tuntutan publik terhadap transparansi sudah semakin kuat. Dilain pihak, Smith (2004:66), mengemukan bahwa proses transparansi meliputi: 1. Standard procedural requirements (Persayaratan Standar Prosedur), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
2.
Consultation processes (Proses Konsultasi), Adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat 3. Appeal rights (Permohonan Izin), adalah pelindung utama dalam proses pengaturan. Standar dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya korupsi. Hidayat (2007:23), mengemukakan bahwa transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Secara umum akuntabilitas publik tidak akan terjadi tanpa ditunjang transparansi dan kejelasan aturan hukum. Didalam Good Gevernance (Nugroho, Randi R.W 2004:128), transparansi adalah merupakan salah satu prinsip Good Governance. Artinya transparansi disini adalah segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga mencakup pengertian bahwa informasi tersedia secara cumacuma dan dapat diakses secara mudah dan langsung. 2. Indikator transparansi Dwiyanto (2006:236:240) menyebutkan setidaknya ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi pelayanan publik. 1. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian terhadap tingkat keterbukaan disini meliputi : persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi. Banyak pelayanan publik yang persyaratannya tidak diketahui pasti oleh warga pennguna. Penyelenggara pelayanan publik seringkali merasa tidak bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi para pengguna layanan. 2. Seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna layanan atau stakeholders. Penjelasan mengenai persyaratan, biaya, dan waktu yang diperlukan merupakan hal yang sangat penting bagi pengguna. 3. Kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin mudah pengguna layanan mendapatkan informasi tentang penyelenggraan pelayanan semakin tinggi pula tingkat transparansi pelayanan tersebut. B. Konsep Pelayanan Publik 1. Pengertian Pelayanan Publik
39
Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby dalam Atik Septi Wanati dan Ratminto (2005 : 54) Pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan. Sedangkan definisi menurut Gronroos : “Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen / pelanggan” Gronroos (1990 : 27) Prinsip pelayanan publik diatur dalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 sebagai berikut : a. Kesederhanaan b. Kejelasan : c. Kepastian dan tepat. d. Akurasi. e. Keamanan. f. Tanggung Jawab. g. Kelengkapan Sarana dan Prasarana. h. Kemudahan Akses i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan : Aparat. j. Kenyamanan 2. Transparansi Pelayanan Publik Transparansi dalam penyelenggaraan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh semua penerima kebutuhan pelayanan.
Di Indonesia, kebijakan pemerintah untuk mengembangkan transparansi dalam pelayanan diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik meliputi : a. Manajemen dan penyelenggaraan pelayanan public, b. Prosedur pelayanan, c. Persyaratan teknis dan Administratif d. Rincian Biaya Pelayanan, e. Waktu Penyelesaian Pelayanan, f. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, g. Lokasi Pelayanan, h. Janji Pelayanan, i. Standar Pelayanan Publik, j. Informasi Pelayanan. C. Variabel dan Indikator Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu transparansi dengan indikator menurut Dwiyanto (2006:236:240)yaitu : 1. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna layanan atau stakeholders 3. Kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik
D. Kerangka Konseptual Gambar 1 Kerangka Konseptual 1. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna layanan atau stakeholders 3. Kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik
Pelayanan prima
40
III. METODE PENELITIAN A. Tipe dan Dasar Penelitian Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan atau menggambarkan suatu masalah/ keadaan/peristiwa sebagaimana adanya secara sistematis. Dasar penelitian yang digunakan adalah survey. Survey adalah metode atau cara untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. Penelitian ini menggambarkan tentang transparansi dalam pelayanan publik pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura. B. Unit Analisis Unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna layanan publik pada Badan Pelayanan Perizianan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura. C. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna layanan publik pada Badan Pelayanan Perizianan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP)kota Jayapura pada bulan Desember 2015 yang berjumlah 36 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah Semua masyarakat pengguna layanan publik pada Badan Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Pintu (BPPTSP) kota Jayapura dari mulai tanggal 21-27 Desember pada 2015 yang berjumlah 36 orang. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling D. Definisi Operasional 1.
2.
3.
4.
bagaimana caranya memenuhi peraturan dan prosedur pelayanan. 5. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasaan pelanggan. E. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Data primer Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden b. Data sekunder Data sekunder ini diperoleh melalui pihak lain yang berkepentingan dan berkaitan dengan penelitian ini yang meliputi data pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura dan gambaran umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura F. Instrument Pengumpulan Data Pengumulan data merupakan langkah yang harus dilakukan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai data yang dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian. Adapun teknik-teknik yang dapat dilakukuan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut : a. Teknik kuisioner Metode ini merupakan salah satu carauntuk mendapatkan data dengan jalan mengajukan pertanyaan tertutup secara tertulis dan dijawab dengan jawaban yang disediakan peneliti untuk responden. Kuisioner daftar yang berisi suatu rangkaian pertanyaan yang mengenai satu hal atau mengenai suatu bidang. Menurut koentjoroningrat (2007:173) menyatakan bahwa, “Kuisioner dimaksudkan sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperolah data beruapa jawaban-jawaban dari responden”. Kuisioner atau angket menggunakan skala Likert yakni menggunakan lima alternatif jawaban antara lain Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), Jarang (JR), dan Tidak Pernah (TP). Dan setiap alternatife jawaban diberi bobot dengan rincian sebagai berikut :Selalu (SL) diberi bobot 5,Sering (SR) diberi bobot 4, Kadang-kadang (KD) diberi bobot 3, Jarang (JR) diberi bobot 2, dan Tidak Pernah (TP) diberi bobot1. b. Teknik observasi Observasi atau pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.Observasi dilakukan pada lokasi penelitian dengan mengindentifikasi transparansi dalam
Transparansi adalah keterbukaan dan kemudahan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam hal ini masyarakat dapat mengakses informasi dan dapat memahami proses penyelenggaraan pelayanan publik dengan baik. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Maksudnya adalah masyarakat dapat mengetahui berapa biaya, waktu dan persyaratan yang diperlukan atau dipenuhi Seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna layanan atau stakeholders. Maksudnya adalah adanya penjelasan mengenai prosedur dan peraturan pelayanan sehingga pengguna layanan dapat mengerti dan memahami prosedur dan peraturan tersebut. Kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi adalah hal yang sangat penting karna kalau tidak ada informasi maka masyarakat tidak akan tahu
41
pelayanan publik pada Badan Pelayanan Terpadu juga akan memudahkan seseorang untuk Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura. membacanya. Untuk melakukan tabulasi ini G. Teknik Analisa Data dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian agar tidak Data yang terkumpul akan diolah dan terjadi kesalahan. Adapun rumus yang dipakai dianalisis sesuai dengan tujuan dan pertanyaan untuk mengnalisis tabel yaitu : penelitian. Adapun prosedur analisis data adalah sebagai berikut: Keterangan : P = Presentase 1. Editing f = frekuensi Editing adalah pengecekan atau N = Sampel pengoreksian data yang telah dikumpulkan, 100% = Angka Konstanta karena kemungkinan data yang masuk (raw data) 4. Menentukan kualitas dari transparansi dalam atau data terkumpul itu tidak logis dan pelayanan publik pada Badan Pelayanan meragukan.Tujuan editing adalah untuk Perizinan Terpadu Satu (BPPTSP) Kota menghilangkan kesalahan-kesalahan yang Jayapura, menggunakan klasifikasi Nana terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat dalam Widoyoko (2009:230). koreksi.Pada kesempatan ini, kekurangan data Mean Kategori atau kesalahan data dapat dilengkapi atau 4,6 5,0 Sangat Baik diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang 3,6 – 4,5 Baik atau pun dengan interpolasi (penyisipan). Hal-hal 2,6 - 3,5 Cukup baik yang perlu diedit pada data masuk adalah sebagai 1,6 – 2,5 Kurang Baik berikut. 1,0 – 1,5 Tidak Baik a. Dipenuhi tidaknya instruksi sampling b. Dapat dibaca atau tidaknya data yang masuk IV. HASIL PENELTIAN &PEMBAHASAN c. Kelengkapan pengisian A. Hasil Penelitian d. Keserasian(consistency) a. Keterbukaan Proses Penyelenggaraan e. Apakah isi jawaban dapat dipahami Pelayanan Publik 2. Coding Mengukur tingkat keterbukaan proses Coding adalah pemberian atau pembuatan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi : kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk keterbukaan mengenai persyaratan, biaya, dan dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat waktu yang dibutuhkan seta mekanisme atau yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi. huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau Penyelenggara layanan harus berusaha identitas pada suatu informasi atau data yang menjelaskan kepada pengguna mengenai akan dianalisis. Contoh kode pendidikan, kode persyaratan yang harus dipenuhi beserta alasan daerah (kabupaten, kecamatan, dan desa). diperlukannya persyaratan itudalam proses 3. Tabulasi pelayanan. Dan untuk mengetahui hal tersebut Tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini : berisikan data yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Membuat tabel Tabel 4.1. Tanggapan Responden tentang adanya papan tulis yang berisi prosedur pelayanan yang di letakkan di ruangan pelayanan No Pernyataan Skor (x) Jumlah (f) f.x Persentase % 1 Tidak penah 1 0 0 0 2 Jarang 2 0 0 0 3 Kadang-kadang 3 7 21 19,4 4 Sering 4 25 100 69,4 5 Selalu 5 4 20 11,1 Total 36 100 Mean 3,91 Sumber : Data Olahan Primer 2016 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mengatakan selalu dengan persentase 11,1%, dan tanggapan responden mengenai adanya papan tidak ada satu pun responden yang nengatakan tulis yang berisi prosedur pelayanan yang di tidak pernah. Berdasarkan hasil perhitungan letakkan di ruangan pelayanan 25 orang diperoleh skor rata-rata sebesar 3,9. Jadi mengatakan sering dengan persentase 69,4%, 7 disimpulkan bahwa masyarakat melihat adanya orang responden mengatakan kadang-kadang papan tulis yang berisi prosedur pelayanan yang dengan persentase 19,4%, 4orang responden di letakkan di ruangan pelayanan yang dapat
42
memudahkan pengguna layanan untuk mengetahui prosedur pelayanan. Tabel 4.2. Tanggapan Responden tentang pemberitahuan rincian biaya yangharus dikeluarkan dalam pengurusan pelayanan. No Pernyataan Skor (x) Jumlah (f) f.x Persentase % 1 Tidak penah 1 0 0 0 2 Jarang 2 1 2 2,8 3 Kadang-kadang 3 6 18 16,7 4 Sering 4 22 88 61,1 5 Selalu 5 7 35 19,4 Total 36 143 100 Mean 3,97 Sumber : Data Olahan Primer 2016 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 11,1%, dan 1 orang responden yang nengatakan tanggapan responden mengenai adanya jarang dengan persentase 2,8%. Skor rata-rata pemberitahuan rincian biaya yang harus yang diperoleh dari hasil perhitungan adalah 3,97. dikeluarkan dalam pengurusan pelayanan 22 Dari tabel diatas diatas dapat disimpulkan bahwa orang mengatakan sering dengan persentase masyarakat diberitahu oleh pengguna layanan 61,1%, 7 orang responden mengatakan selalu mengenai rincian biaya yang harus dikeluarkan dengan persentase 19,4%, 6 orang responden dalam pengurusan pelayanan. mengatakan kadang-kadang dengan persentase Tabel 4.3. Tangapan Responden tentang pemanfaatan brosur-brosur pelayanan disaat pengurusan perizinan. No Pernyataan Skor (x) Jumlah (f) f.x Persentase % 1 Tidak penah 1 0 0 0 2 Jarang 2 1 2 2,8 3 Kadang-kadang 3 8 24 12,2 4 Sering 4 20 80 55,6 5 Selalu 5 7 35 19,4 Total 36 141 100 Mean 3,91 Sumber : Data Olahan Primer 2016 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 1 orang responden yang nengatakan jarang tanggapan responden mengenai pemanfaatan dengan persentase 2,8%. Dari perhitungan brosur-brosur saat pelayanan 20 orang didapar skor rata-rata yaitu 3,91. Jadi dari tabel mengatakan sering dengan persentase 55,6%, 8 diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat orang responden mengatakan kadang-kadang smemanfaatkan brosur-brosur yang disediakan dengan persentase 22,2%, 7 orang responden saat pelayanan. mengatakan selalu dengan persentase 19,4%, dan Tabel 4.4. Tanggapan Responden tentang adanya penjelasan persyaratan pelayanan langsung dari petugas pelayanan. No Pernyataan Skor (x) Jumlah (f) f.x % 1 Tidak penah 1 0 0 0 2 Jarang 2 2 4 5,6 3 Kadang-kadang 3 5 15 13,9 4 Sering 4 22 88 61,1 5 Selalu 5 7 35 19,4 Total 36 142 100 Mean 3,94 Sumber : Data Olahan Primer 2016 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase 13,9%, dan 2 orang responden yang tanggapan responden mengenai penjelasan mengatakan jarang dengan persentase 5,6%. Dan persyaratan pelayanan langsung dari petugas dari perhitungan didapat skor rata-rata yaitu 3,94. pelayanan 22 orang mengatakan sering dengan Jadi dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase 61,1%, 7 orang responden mengatakan masyarakatmenerima langsung penjelasan selalu dengan persentase 19,4%, 5 orang mengenai persyaratan pelayanan dari petugas responden mengatakan kadang-kadang dengan pelayanan
43
Tabel 4.5. Tanggapan Responden tentang kesesuaian waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan perizinan dengan yang dirasakan. No Pernyataan Skor (x) Jumlah f.x Persentase % (f) 1 Tidak penah 1 0 0 0 2 Jarang 2 2 4 5,6 3 Kadang-kadang 3 7 21 19,4 4 Sering 4 21 84 58,3 5 Selalu 5 6 30 16,7 Total 36 139 100 Mean 3,86 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang mengatakan jarang dengan tanggapan responden mengenai waktu yang persentase 5,6%. Dan dari perhitungan didapat dibutuhkan dalam pengurusan pelayanan sesuai skor rata-rata yaitu sebesar 8,4. Jadi dapat dengan yang dirasakan : 21 orang mengatakan disimpulkan bahwa masyarakat sudah merasakan sering dengan persentase 58,3%, 7 orang kesesuain waktu selama pengurusan perizinan responden mengatakan kadang-kadang dengan dalam kata lain proses penyelenggaraan persentase 19,4%, 6 orang responden mengatakan pelayanan publik sudah dilaksanakan tepat waktu. selalu dengan persentase 16,7%, dan 2 orang Tabel 4.6. Tanggapan Responden tentang adanya petugas layanan menerima atau mendengarkan keluhan dari masyarakat yang sedang mengurus. No
Pernyataan
Skor (x)
Jumlah (f)
f.x
%
1 Tidak penah 1 0 0 0 2 Jarang 2 1 2 2,8 3 Kadang-kadang 3 9 27 25,0 4 Sering 4 17 68 47,2 5 Selalu 5 9 45 25,0 Total 36 142 100 Mean 3,94 Sumber : Data Olahan Primer 2016 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mengatakan selalu dengan persentase 25%, dan 1 tanggapan responden mengenai petugas layanan orang responden yang mengatakan jarang dengan menerima atau mendengarkan keluhan dari persentase 2,8% dan dari perhitungan didapat masyarakat yang sedang mengurus17 orang skor rata-rata sebesar 3,9. Jadi dari tabel diatas mengatakan sering dengan persentase 47,2%, 9 dapat disimpulkan bahwa petugas layanan mau orang responden mengatakan kadang-kadang menerima atau mendengarkan keluhan dari dengan persentase 25%, 9 orang responden masyarakat yang sedang mengurus pelayanan. Tabel 4.7. Tanggapan Responden tentang petugas pelayanan berlaku adil saat melakukan pelayanan No Pernyataan Skor (x) Jumlah (f) f.x Persentase % 1 Tidak penah 1 0 0 0 2 Jarang 2 2 4 5,6 3 Kadang-kadang 3 10 30 27,8 4 Sering 4 18 72 50,0 5 Selalu 5 6 30 16,7 Total 36 136 100 Mean 3,77 Sumber : Data Olahan Primer 2016 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mengatakan selalu dengan persentase 16,7%, dan tanggapan responden mengenai petugas layanan 2 orang responden yang mengatakan jarang berlaku adil saat melakukan pelayanan 18 orang dengan persentase 5,6% dan dari perhitungan mengatakan sering dengan persentase 50%, 10 didapat skor rata-rata sebesar 3,77 . Jadi dapat orang responden mengatakan kadang-kadang disimpulkan bahwa petugas layanan sudah dengan persentase 27,8%, 6 orang responden berlaku adil saat melakukan pelayanan Tabel 4.8. Tanggapan Responden tentang biaya yang dibebankan kepada pengguna layanan sudah wajar atau rasional.
44
No 1 2 3 4 5 Total Mean
Pernyataan Tidak penah Jarang Kadang-kadang Sering Selalu
Skor (x) 1 2 3 4 5
Jumlah (f) 1 1 7 23 4 36 3,77
f.x 1 2 21 92 20 136
Persentase % 2,8 2,8 19,4 63,9 11,1 100
Sumber : Data Olahan Primer Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan persentase 11,1%, dan 1 orang responden tanggapan responden mengenai biaya yang yang mengatakan jarang dengan persentase 2,8%. dibebankan kepada pengguna layanan sudah Dan responden yang menjawab tidak pernah ada wajar atau rasional23 orang mengatakan sering 1 orang dengan persentase 2,8%. Jadi dapat dengan persentase 63,9%, 7 orang responden disimpulkan bahwa biaya yang dibebankan mengatakan kadang-kadang dengan persentase kepada pengguna layanan sudah rasional atau 19,4%, 4 orang responden mengatakan selalu wajar. Tabel 4.9. Tanggapan Responden tentang petugas pelayanan ramah, sopan, dan terbuka dalam memberi layanan. No Pernyataan Skor (x) Jumlah f.x Persentase % (f) 1 Tidak penah 1 0 0 0 2 Jarang 2 1 2 2,8 3 Kadang-kadang 3 5 15 13,9 4 Sering 4 23 92 63,9 5 Selalu 5 7 35 19,4 Total 36 144 100 Mean 4,00 Sumber : Data Olahan Primer 2016 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 19,4%, 5 orang responden mengatakan kadangtanggapan responden mengenai petugas kadang dengan persentase 13,9% dan dari pelayanan ramah, sopan, dan terbuka dalam perhitungan didapat skor rata-rata sebesar 4,00. memberi layanan ada 23 orang mengatakan Jadi dapat disimpulkan bahwa petugas layanan sering dengan persentase 63,9%, 7 orang ramah,sopan, dan terbuka dalam memberi responden mengatakan selalu dengan persentase pelayanan kepada masyarakat. Tabel 4.10. Rekpitulasi Tabel Indikator Keterbukaan Proses Penyelenggaraan Pelayanan Publik No 1
2
3
4
5
Jawaban responden Adanya papan tulis yang berisi prosedur layanan yang diletakkan diruangan pelayanan Pemberitahuan rincian biaya yang harus dikeluarkan Pemanfaatan brosurbrosur pelayanan saat mengurus perizinan Adanya penjelasan persyaratan langsung dari petugas pelayanan Kesesuaian waktu pelayanan dengan yang dirasakan saat
Selalu
Sering
Kadangkadang
Jarang
Tidak pernah
Jumlah
Mean
11,1%
69,4%
19,4%
0
0
100%
3,91
19,4
61,6%
16,7%
2,8%
0
100%
3,97
19,4%
55,6%
22,2%
2,8%
0
100%
3,91
19,4%
61,1%
13,9%
5,6%
0
100%
3,94
16,7%
58,3%
19,4%
5,6%
0
100%
3,86
45
6
7
8
9
mengurus perizinan Adanya petugas layanan yang menerima atau mendengar keluhan dari pengguna layanan Petugas layanan berlaku adil saat melakukan pelayanan biaya yang dibebankan kepada pengguna layanan sudah wajar atau rasional petugas pelayanan ramah, sopan, dan terbuka dalam memberi layanan. Rata-rata
25%
47,2%
25%
2,8%
0
100%
3,94
16,7%
50%
27,8%
5,6%
0
100%
3,77
11,1%
63,9%
19,4%
2,8%
2,8%
100%
3,77
63,9%
13,9%
2,8%
0
100%
4.00
19,4%
35,07/ 9 = 3,89
Sumber : Data Olahan Primer 2016 b.
peraturan dan prosedur pelayanan dapat banayak? Mengapa prosedur terlalu panjang dan dipahami dengan mudah oleh pengguna berbelit-belit? Mengapa waktunya lama dan atau stakeholder. biayanya begitu besar? Pertanyaan seperti itu Seberapa mudah peraturan dan prosedur sering muncul pada sebagian pengguna. Untuk itu pelayanan dapat dipahami oleh penguna layanan perlu membuat peraturan dan prosedur yang memiliki arti penting dalam proses dipahami dengan mudah oleh pengguna.Untuk penyelenggaraan pelayanan publik, seringkali kita mengetahui hal tersebut dapat dilihat pada tabel mendengar keluhan dari masyarakat yang dibawahini : mempertanyaan, mengapa persyaratan terlalu Tabel 4.11. Tanggapan Responden tentang pemahaman mengenai prosedur pelayanan yang dijelaskan oleh petugas pelayanan No Pernyataan Skor (x) Jumlah (f) f.x Persentase % 1 Tidak penah 1 0 0 0 2 Jarang 2 1 2 2,8 3 Kadang-kadang 3 6 18 16,7 4 Sering 4 21 84 58,3 5 Selalu 5 8 40 22,2 Total 36 144 100 Mean 4,00 Sumber : Data Olahan Primer 2016 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mengatakan kadang-kadang dengan persentase tanggapan responden mengenai pemahaman 16,7% dan dari perhitungan didapat skor rata-rata terhadap penjelasan petugas pelayanan ada 21 sebesar 4,00. Jadi dari tabel diatas dapat orang mengatakan sering dengan persentase disimpulkan bahwa penjelasan mengenai 58,3%, 8 orang responden mengatakan selalu prosedur pelayanan oleh petugas pelayanan dapat dengan persentase 22,2%, 6 orang responden dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Tabel 4.12. Tanggapan responden tentang pemahaman mengenai prosedur persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan. No Pernyataan Skor (x) Jumlah (f) f.x Persentase % 1 Tidak penah 1 0 0 0 2 Jarang 2 2 4 5,6 3 Kadang-kadang 3 3 9 8,3 4 Sering 4 27 108 75,0 5 Selalu 5 4 20 11,1 Total 36 141 100 Mean 3,91
46
Sumber : Data Olahan Primer 2016 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase 8,3%, dan 2 orang mengatakan jarang tanggapan responden mengenai pemahaman dengan persentase 5,6% dan dari perhitungan terhadap prosedur persyaratan yang ditetapkan didapat skor rata-rata sebesar 3,91. Jadi dari tabel ada 27 orang mengatakan sering dengan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat persentase 75%, 4 orang responden mengatakan mengerti dengan prosedur persyaratan yang telah selalu dengan persentase 11,1%, 3 orang ditetapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan responden mengatakan kadang-kadang dengan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura Tabel 4.13. Tanggapan Responden tentang kesulitan dalam pelakukan pengurusan pelayanan No Pernyataan Skor (x) Jumlah (f) f.x Persentase % 1 Tidak penah 1 0 0 0 2 Jarang 2 30 60 83,3 3 Kadang-kadang 3 1 3 2,8 4 Sering 4 3 12 8,3 5 Selalu 5 2 10 5,6 Total 36 85 100 Mean 2,36 Sumber : Data Olahan Primer 2016 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mengatakan kadang-kadang dengan persentase tanggapan responden mengenai kesulitan dalam 2,8% dan perhitungan skor rata-rata didapat melakukan pelayanan ada 30 orang mengatakan sebesar 2,36. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarang dengan persentase 83,3%, 3 orang masyarakat jarang mendapat atau mengalami responden mengatakan sering dengan persentase kesulitan dalam melakukan pengurusan 8,3%, 2 orang responden mengatakan selalu pelayanan dengan persentase 85,6%, dan 1 orang Tabel 4.14. Tanggapan Responden tentang prosedur pelayanan berbelit-belit. No Pernyataan Skor (x) Jumlah (f) f.x Persentase % 1 Tidak penah 1 0 0 0 2 Jarang 2 21 42 58,3 3 Kadang-kadang 3 7 21 19,4 4 Sering 4 2 8 5,6 5 Selalu 5 6 30 16,7 Total 36 101 100 Mean 2,8 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selalu dengan persentase 16,7%, dan 2 orang tanggapan responden mengenai prosedur mengatakan sering dengan persentase 5,6% dan pelayanan yang berbelit ada 21 orang mengatakan dari hasil perhitungan skor rata-rata didapat 2,8. jarang dengan persentase 58,3%, 7 orang Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur pelayanan responden mengatakan kadang-kadang dengan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu persentase 19,4%, 6 orang responden mengatakan Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura tidak berbelit-belit. Tabel 4.15. Tanggapan Responden tentang mengetahuiadanya pungutan lain diluar biaya yang ditetapkan dalam rincian biaya yang telah ditetapkan. No Pernyataan Skor (x) Jumlah f.x Persentase % (f) 1 Tidak penah 1 0 0 0 2 Jarang 2 19 38 52,8 3 Kadang-kadang 3 8 24 22,2 4 Sering 4 4 16 11,1 5 Selalu 5 5 25 13,9 Total 36 103 100 Mean 2,86 Sumber : Data Olahan Primer 2016 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kadang dengan persentase 22,2%, 5 orang tanggapan responden mengenai adanyapungutan responden mengatakan selalu dengan persentase lain diluar biaya yang telah ditetapkan ada 19 13,9%, dan 4 orang mengatakan sering dengan orang mengatakan jarang dengan persentase persentase 11,1%.dan dari perhitungan didapat 52,8%, 8 orang responden mengatakan kadangskor rata-rata sebesar 2,86. Jadi dapat
47
disimpulkan bahwa masyarakat jarang yang telah ditetapkan mengetahui adanya pungutan lain diluar biaya Tabel 4.16. Tanggpan Responden tentang waktu yang cukup lama dalam proses pelayanan. No Pernyataan Skor (x) Jumlah (f) f.x Persentase % 1 Tidak penah 1 3 3 8,3 2 Jarang 2 19 38 52,8 3 Kadang-kadang 3 6 18 16,7 4 Sering 4 5 20 13,9 5 Selalu 5 3 15 8,3 Total 36 94 100 Mean 2,61 Sumber : Data Olahan Primer 2016 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mengatakan sering dengan persentase 8.3%, dan tanggapan responden mengenai waktu yang lama yang mengatakan tidak pernah ada 3 orang dalam proses pelayanan ada 19 orang mengatakan dengan persentase 8,3% dan dari perhitungan jarang dengan persentase 52,8%, 6 orang didapat skor rata-rata. Jadi dapat disimpulkan responden mengatakan kadang-kadang dengan bahwa waktu penyelesaian pelayanan tidak terlalu persentase 16,7%, 5 orang responden mengatakan lama. sering dengan persentase 13,9%, 3 orang Tabel 4.17. Rekapitulasi Tabel Indikator Peraturan dan Prosedur Pelayanan dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna layanan Atau stakeholder. No Jawaban responden Selalu Sering Kadang- Jarang Tidak Jumlah Mean kadang pernah 1
2
3 4 5
6
Pemahaman mengenai penjelasan prosedur layanan oleh petugas layanan Pemahaman mengenai prosedur pelaynan yang telah ditetapkan Kesulitan saat mengurus perizinan Prosedur pelayanan yang berbelit-belit Mengetahui adanya pungutan lain selain biaya yang telah ditetapkan Waktu yang lama saat proses pelayanan Rata-rata
22,2%
58,3%
16,7%
2,8%
0%
100%
4,00
11,1%
75%
8,3%
5,6%
0%
100%
3,91
5,6%
8,3%
2,8%
83,3%
0
100%
2,36
16,7%
5,6%
19,4%
58,3%
0
100%
2,8
13,9
11,1%
22,2%
52,8%
0
100%
2,86
8,3%
13,9%
16,7%
16,7%
52,8%
100%
2,61
18,54/6 = 3,09
Sumber : Data Olahan Primer 2016 Kemudahan dalam memperoleh informasi pelayanan publik, karena semakin mudah berbagai aspek penyelenggaraan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek pelayanan publik penyelanggaraan pelayanan publik maka semakin Kemudahan dalam memperoleh informasi tinggi tingkat transparansi penyelenggaran berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan pelayanan tersebut. Untuk mengetahui hal publik merupakan indikator yang sangat penting tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : dalam mengukur tingkat transparansi dalam Tabel 4.18. Tanggapan Responden tentang standar pelayanan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. No Pernyataan Skor (x) Jumlah (f) f.x Persentase % 1 Tidak penah 1 0 0 0 2 Jarang 2 2 4 5,6 3 Kadang-kadang 3 6 18 16,7 4 Sering 4 22 88 61,1 c.
48
5 Total Mean
Selalu
5
6 36 3,88
30 140
16,7 100
Sumber : Data Olahan Primer 2016 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan persentase 16,7%, dan 2 orang tanggapan responden mengenai standar pelayanan mengatakan sering dengan persentase 5,6% dan yang dapat diakses dengan mudah oleh dari perhitungan didapat skor rata-rata sebesar masyarakat ada 22 orang mengatakan sering 3,88. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat dengan persentase 61,1%, 6 orang responden dapat dengan mudah mengakses informasi mengatakan kadang-kadang dengan persentase mengenai standar pelayanan. 16,7%, 6 orang responden mengatakan selalu Tabel 4.19. Tanggapan Responden tentang adanya petugas pelayanan yang dapat dimintai informasi mengenai persyaratan pelayanan. No Pernyataan Skor (x) Jumlah f.x Persentase % (f) 1 Tidak penah 1 1 1 0 2 Jarang 2 2 4 5,6 3 Kadang-kadang 3 5 15 1,9 4 Sering 4 18 72 50,0 5 Selalu 5 10 50 22,8 Total 36 142 100 Mean 3,94 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mengatakan jarang dengan persentase 5,6%, dan tanggapan responden mengenai adanya petugas yang mengatakan tidak pernah ada 1 orang pelayanan yang dapat dimintai informasi tentang dengan persentase 22,8% dan dari perhitungan persyaratan pelayanan ada 18 orang mengatakan didapat skor rata-rata sebesar 3,94. Jadi dapat sering dengan persentase 50%, 10 orang disimpulkan bahwa masyarakat dapat mengetahui responden mengatakan selalu dengan persentase informasi mengenai persyaratan pelayanan dari 27,8%, 5 orang responden mengatakan kadangpetugas layanan. kadang dengan persentase 13,9%, 2 orang Tabel 4.20. Tanggapan Responden tentangadanya informasi mengenai biaya pelayanan di informasikan secara terbuka kepada masyarakat. No Pernyataan Skor (x) Jumlah f.x Persentase % (f) 1 Tidak penah 1 0 0 0 2 Jarang 2 3 6 8,3 3 Kadang-kadang 3 6 18 16,7 4 Sering 4 24 96 66,7 5 Selalu 5 3 15 8,3 Total 36 135 100 Mean 3,75 Sumber : Data Olahan Primer 2016 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mengatakan jarang dengan persentase 8,3%, dan tanggapan responden mengenai informasi 3 orang mengatakan selalu dengan persentase mengenai biaya pelayanan di informasikan 8,3%, dan dari perhitungan didapat skor rata-rata secara terbuka kepada masyarakat ada 24 orang sebesar 3,75. Jadi dapat disimpulkan bahwa mengatakan sering dengan persentase 66,7%, 6 informasi mengenai biaya pelayanan di orang responden mengatakan kadang-kadang informasikan secara terbuka kepada masyarakat. dengan persentase 16,7%, 3 orang responden Tabel 4.21. Tanggapan Responden tentang adanya kesulitan saat meminta informasimengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan No Pernyataan Skor (x) Jumlah (f) f.x Persentase % 1 Tidak penah 1 0 0 0 2 Jarang 2 22 44 8,3 3 Kadang-kadang 3 6 18 16,7 4 Sering 4 3 12 66,7
49
5 Total Mean
Selalu
5
5 36 2,75
25 99
8,3 100
Sumber : Data Olahan Primer 2016 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada persentase 8,3%, dan dari perhitungan terhadap 22 orang mengatakan jarang dengan persentase skor rata-rata didapat nilai 2,75. Jadi dapat 61,1%, 6 orang responden mengatakan kadangdisimpulkan bahwa masyarakat tidak mengalami kadang dengan persentase 16,7%, 3 orang kesulitan dalam memperoleh berbagai informasi responden mengatakan selalu dengan persentase pelayanan. 13,9%, dan 3orang mengatakan sering dengan Tabel 4.22. Tanggapan Responden tentang informasi mengenai semua aspek penyelenggaraan pelayanan di setiap jenis pelayanan bersifat transparan, adil dan bertanggung jawab. No Pernyataan Skor (x) Jumlah f.x Persentase % (f) 1 Tidak penah 1 1 1 2,8 2 Jarang 2 3 6 8,3 3 Kadang-kadang 3 3 9 8,3 4 Sering 4 20 80 55,6 5 Selalu 5 9 45 25,0 Total 36 141 100 Mean 3,91 Sumber : Data Olahan Primer 2016 Dari tabel diatas dapat dilihat ada 20 orang dengan persentase 2,8% dan dari perhitungan mengatakan sering dengan persentase 55,6%, 9 didapat nilai skor rata-rata sebesar 3,91. Jadi orang responden mengatakan selalu dengan dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai persentase 25%, 3 orang responden mengatakan semua aspek penyelenggaraan pelayanan di setiap kadang-kadang dengan persentase 8,3%, 3 orang jenis pelayanan bersifat transparan, adil dan mengatakan jarang dengan persentase 8,3%, dan bertanggung jawab. yang mengatakan tidak pernah ada 1 orang Tabel 4.23 Rekapitulasi Tabel Indikator Kemudahan Memperoleh Informasi Berbagai Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Publik No Jawaban responden Selalu Sering Kadang- Jarang Tidak Jumlah Mean kadang pernah 1
2
3
4
5
Standar pelayanan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Adanya petugas layanan yang dapat dimintai informasi mengenai persyaratan pelayanan Informasi mengenai biaya diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat Kesulitan saat meminta informasi berbagai aspek pelayanan Informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan disetiap jenis perizinan sudah transparan, adil dan bertanggung jawab
16,7%
61,%
16,7%
5,6%
0%
100%
3,88
27,8%
50%
13,9%
5,6%
2,8%
100%
3,94
8,3%
66,7%
16,7%
8,3%
0
100%
3,75
13,9%
8,3%
16,7%
61,1%
0
100%
2,75
25%
55,6%
8,3%
2,8
100%
3,91
8,3%
Rata-rata
1823/5= 3,64
Sumber : Data Olahan Primer 2016
50
B. Pembahasan Transparansi pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi, dalam hal ini adalah badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura merupakan kewajibannya untuk mepertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misinya dalam memberikan pelayanan sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa menciptakan transparansi berarti menyelaraskan prosedur pelayanan sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang ada di masyarakat demi kepuasan pelanggan serta menjunjung tinggi prinsip keterbukaan. Terciptanya transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini tidak saja menguntungkan bagi masyarakat akan tetapi juga mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan pemerintahan. Dan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan dari 36 kuisioner yang dibagikan pada responden (dalam hal ini masyarakat pengguna layanan publik pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura) dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai indikator dari transparansi dalam pelayanan publik yaitu: a. Ketebukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Dari 36 kuisioner yang dibagikan, keseluruhan responden mengatakan bahwa keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan hampir seluruh responden menjawab dengan kategori sering pada setiap pertanyaan dari indikator keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik dan berdasarkan rata-rata skor yang diperoleh, keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura berada pada kategori “baik” dengan nilai 3,89. Meskipun demikian dari hasil pengamatan penulis, penulis masih melihat adanya beberapa pengguna yang tidak memiliki hak yang sama dengan pengguna lainnya, hal ini ditandai dengan ada beberapa pengguna yang tidak antri pada loket pelayanan mereka langsung masuk keruangan dimana ruangan tersebut merupakan ruangan staf dan pegawai petugas layanan, meskipun saat penulis mempertanyaan hal tersebut kepada Kasubid pelayanan beliau mengatakan kalau pengguna tersebut hanya mau memastikan bahwa perizinan yang mereka urus sudah diproses dan ingin berkonsultasi mengenai beberapa hal yang menyangkut perizinan yang mereka urus, biasanya ini dilakukan oleh
pengguna yang mengurus beberapa perizinan dan perizinan tertentu. b. Seberapa mudah peraturan dan prosedur layanan dapat dipahami oleh pengguna atau stakeholders Dari 36 kuisioner yang dibagikan, dapat dilihat bahwa masih ada masyarakat yang merasa kesulitan saat pengurusan perizinan serta sebahagian masyarakat merasa waktu yang dibutuhkan saat melakukan perizinan masih lama. Hal ini ditandai dengan masih banyak responden menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan kesulitan dan waktu yang dibutuhkan dengan kategori kadang-kadang dan dari hasil perhitungan didapat skor rata-rata sebesar 3,09 dan berada pada kategori “cukup baik”. Ini artinya masyarakat belum terlalu paham dengan peraturan dan prosedur serta waktu perizinan yang telah ditetapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura. Dan berdasarkan pengamatan penulis penulis melihat kurangnya kedisiplinan pegawai saat melayani masyarakat hal ini ditandai dengan saat jam pelayanan sudah dibuka, beberapa loket pelayanan atau helpdesk masih kosong atau tidak ada pegawai, padahal loket pelayanan atau helpdesk adalah hal penting dalam pelayanan sehingga masyarakat bisa bertanya mengenai persyaratan, biaya, dan prosedur pelayanan. c. kemudahan dalam memperoleh informasi berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Dari 36 kuisioner dibagikan, keseluruhan responden mengatakan bahwa informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura dapat diakses dengan mudah, hal ini ditandai dengan hampir seluruh responden menjawab kategori sering pada setiap pertanyaan dari indikator kemudahan memperoleh informasi berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan dan berdasarkan perhitungan rata-rata skor kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik pada pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura publik berada pada kategori “baik”dengan rata-rata skor 3,64. V. PENUTUP A. Kesimpulan 1. Berdasarkan penelitian dan analisis data terhadap ketiga indikator transparansi dalam pelayanan publik dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam pelayanan publik pada Badan Pelayaan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura termasuk
51
kategori baik dengan rata-rata skor keseluruhan yaitu 3,54 2. Indikator keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik memiliki rata-rata skor tertinggi yaitu 3,89 dan berada pada kategori “baik”, 3. Indikator peraturan dan prosedur pelayanan mudah dipahami oleh pengguna atau stakeholders mendapat skor rata-rata sebesar 3,09 dan “berada pada kategori cukup baik” 4. Indikator kemudahan memperoleh informasi berbagai aspek penyelenggaraan pelayana publik mendapat skor rata-rata sebesar 3,64 dan berada pada kategori “baik”. B. Saran 1. Perlu dibuat ruang konsultasi agar masyarakat yang mengurus tidak perlu mencari orang-orang dalam dan diruang konsultasi disediakan petugas pelayanan yang mampu memberi segala informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan perizinan publik pada Badan Pelayaan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura dengan demikian keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik dapat diwujudkan secara optimal 2. Peraturan dan prosedur layanan lebih disedehanakan lagi agar tidak ada kesalahan saat pengurusan perizinan dan agar masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengurus perizinan. 3. Kedisiplinan pegawai perlu ditingkatkan agar perwujudan transparansi dalam pelayanan publim betul-betul terlaksana dengan baik. DAFTAR PUSTAKA Ardana, Komang, Ni Wayan Mujiati dan Anak Agung Ayu Sriathi. 2009, Perilaku Keorganisasian, Yogyakarta : Graha Ilmu. Arikunto, S (2002). Prosedur Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta
Kartono, Kartini. 2011. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Rajawali Pers. Mangkunegara, Anwar Prabu. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Margono S. 2007. Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK. PT. Rineka Cipta, Jakarta. Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. Nazir, Mohammad (1999). Metode Penelitiaan. Jakarta: Erlangga Pasolong, Harbani. 2008. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta. Riduwan. 2004. metode Riset. Jakarta : Rineka Cipta Rivai, Veithzal. 2003. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Ruslan, Rosady. 2003. Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers. Safaria, Triantono. 2004. Kepemimpinan. Yogjakarta: Graha Ilmu. Siagian Sondang. 2002, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Jakarta: Rineka Cipta. ---------------------. 2002. Teknik Menumbuhkan dan Memelihara Perilaku Organisasional. Jakarta: Haji Mas Agung. Soekidjo Notoatmodjo. 2003. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta -----------. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA. Tambunan, Emil H. 2005. Kunci Menuju Sukses dalam manajemen dan kepemimpinan. Bandung: Indonesia Publishing House. Thoha. M. (2001). Kepemimpinan Dalam Manajemen: Suatu Pendekatan Perilaku. Jakarta: Rajawali Press. --------------. (2004). Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
52
