TUGAS MATA KULIAH FILSAFAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS GALUH
ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AXIOLOGI DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Nama NPM Kelas Dosen
: Pipin Piniman : 82321314086 : 14 C : Prof. Dr. H. Djam’an Satori, MA.
UNIVERSITAS GALUH
PROGRAM PASCA SARJANA Jl. RE Martadinata No. 150 Telp. (0265) 776944 Fax. (0265) 776030 Ciamis 46251
ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AXIOLOGI DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
A. Pembiayaan Pendidikan Biaya pendidikan adalah biaya yang mencakup semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan (M. Asrori Ardiansyah: 2008). Sedangkan menurut Dedi Supriadi (2004: 3) Biaya (cost) dalam pengertian ini memiliki cakupan luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang). Sedangkan Pembiayaan Pendidikan Menurut Lipham adalah beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban (Lipham, 1985; Keith, 1991) Jadi, pembiayaan pendidikan merupakan kegiatan manajemen biaya baik dalam bentuk uang, barang maupun tenaga yang dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan adalah biaya minimum yang diperlukan sebuah satuan pendidikan agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan selama satu tahun. Biaya disini meliputi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Standar pembiayaan diatur dalam Permendiknas no 41 tahun 2007. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sedangkan biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa
daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya Dalam teori maupun praktik pembiayaan pendidikan, dikenal beberapa kategori biaya pendidikan. Pertama biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost) (Dedi Supriadi, 2004: 4). Biaya langsung adalah segala bentuk pengeluaran yang secara langsung menunjang dalam penyelenggaraan pendidikan, terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar mengajar
siswa,
berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang
proses
pendidikan akan tetapi memungkinkan proses pendidikan
tersebut terjadi di Sekolah. Atau bisa berupa keuntungan yang hilang (earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Kategori yang kedua menurut Dedi Supriadi (2004: 4) adalah biaya pribadi (private cost) dan biaya sosial (social cost). Biaya pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga pengeluaran rumah tangga (household expenditure). Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah yang kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Dalam pengelolaan biaya pendidikan ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu penyusunan anggaran (budgeting), pembukuan (accounting), pemeriksaan (acounting). Anggaran atau budget sebagai rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian penyusunan anggaran dapat diartikan sebagai perundingan atau kesepakatan dalam menentukan besarnya alokasi biaya dalam suatu lembaga. Anggaran
sendiri terdiri dari dua
sisi,
penerimaan
dan pengeluaran. Sisi
penerimaan berisi besarnya dana yang diterima dari setiap sumber dana, sedangkan sisi pengeluaran berisi alokasi besarnya biaya pendidikan yang harus dibiayai
B. Ontologi, Epistemologi dan Axiologi dalam Pembiayaan Pendidikan 1. Ontologi dalam Pembiayaan Pendidikan Ontologi
adalah
bagian
dari
filsafat
yang
membahas
hakekat
ilmu
pengetahuan/menemukan fakta empirik, yaitu fakta atau permasalah yang akan dicari/dipelajari, menganalisisa objek materi dari ilmu pengetahuan, yaitu hal-hal atau benda-benda empiris. Ontologis membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan Objek apa yang ditelaah pengetahuan? Adakah objek tersebut? Bagaimana wujud hakikinya? Bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa, dan mengindera) yang membuahkan pengetahuan? Dapatkah objek tersebut diketahui oleh manusia, dan bagaimana caranya? Dalam kajian Pembiayaan Pendidikan, Ketika muncul pertanyaan apa pengertian Pendidikan, maka muncul jawaban bahwa pendidikan ialah kegiatan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa (sesuai dengan yang diamanatkan UUD 1945) yang prosesnya membutuhkan biaya. Pembiayaan Pendidikan memiliki karakteristik yaitu: 1. Bahwa biaya merupakan pengorbanan ekonomis untuk tujuan pendidikan 2. Bahwa pengeluaran itu tidak dapat dihindarkan 3. Bahwa pengeluaran itu dapat diduga sebelumnya 4. Bahwa pengeluaran itu secara kuantitatif dapat dihitung (dalam satuan uang) 5. Bahwa pengeluaran berpengaruh pada hasil, berapapun besarnya biaya yang digunakan akan berpengaruh terhadap jumlah dan mutu hasil pendidikan 6. Bahwa dalam proses penggunaan biaya dimungkinkan terjadinya penyimpangan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan dapat merugikan tujuan pendidikan Dari karakteristik di atas jelas bahwa pembiayaan pendidikan timbul karena adanya proses pendidikan yang pada pengelolaannya perlu memperhatikan penyusunan anggaran, Pelaksanaan, pembukuan, Pengawasan dan evaluasi serta pelaporan. Perhitungan pembiayaan pendidikan berdasar pendekatan kecukupan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: 1. Kebijaksanaan pemerintah di bidang keuangan 2. Besar kecilnya sebuah institusi pendidikan
3. Jumlah siswa 4. Tingkat gaji guru (karena bidang pendidikan dianggap sebagai highly labour intensive) 5. Rasio siswa dibandingkan jumlah guru 6. Kualifikasi guru 7. Tingkat pertumbuhan populasi penduduk (khususnya di negara berkembang) 8. Perubahan dari pendapatan masyarakat 2. Epistemologi dalam Pembiayaan Pendidikan Epistemologi dalam pebiayaan pendidikan berusaha menjawab bagaimana proses yang memungkinkan untuk mendapatkan pembiayaan pendidikan dengan cara yang benar, hal-hal apa yang harus di perhatikan, cara atau teknik atau sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkannya Persoalan penting dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien, mengalokasikan secara tepat, sesuai dengan skala prioritas. Untuk itu, dalam prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan-tahapan yang sistematik, yaitu: a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. b. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. c. Semua sumber dinyatakan dalam
bentuk
uang, sebab pada dasarnya
anggaran merupakan pernyataan finansial. d. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. e. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. f. Melakukan revisi usulan anggaran. g. Persetujuan revisi usulan anggaran. h. Pengesahan anggaran. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung
menunjang
Pengelolaan
keuangan
efektivitas Sekolah
dan
efisiensi pengelolaan
pendidikan.
mutlak harus ditangani sendiri oleh Sekolah
yang bersangkutan mengingat Sekolah yang paling memahami kebutuhannya.
Sekolah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan Sekolah, termasuk didalamnya mengalokasikan dan melakukan kegiatan dalam rangkamembiayai kegiatan Sekolah (Suharno, 2008: 54). Manajemen atau pengelolaan keuangan dalam Manajemen Berbasis Sekolah dibagi menjadi
tiga
fase,
yaitu
financial
planning,
implementation,
dan
evaluation. Kegiatan perencanaan finansial yang disebut budgeting, merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. Implementation involves accounting (pelaksanaan anggaran) ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. Evaluation involves merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan Nasional
Pendidikan.
sesuai
Standar
Dalam Permendiknas no 37 tahun 2010 tentang petunjuk
teknis BOS tahun 2011 disebutkan bahwa BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. 3. Axiologi dalam Pembiayaan Pendidikan Aksiologi membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapatkannya. Aksiologi ilmu terdiri dari nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan seperti yang dijumpai dalam kehidupan, yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan simbolik ataupun fisik material (Koento, 2003: 13). Teori mengatakan bahwa proses pendidikan membutuhkan biaya. Dalam hal ini pembiayaan pendidikan dalam penggunaannya harus diatur sedemikian rupa agar seluruh proses mulai dari perencanaan, penggunaan, pengawasan dan pelaporan
pembiayaan pendidikan sesuai dengan tujuan adanya pembiayaan pendidikan, yaitu berjalannya proses pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari bagan prosedur pembiayaan pendidikan di bawah ini (contoh dalam hal ini BOS) dapat dilihat bahwa axiologi dari pembiayaan pendidikan adalah terwujudunya pendidikan khususnya program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun.
Sumber: 1. PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan 2. UU No. 20 tahun 2003 3. http://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2013/09/04/standar-pembiayaan-pendidikan (tanggal 18 November 2013) 4. http://fundra-dian.blogspot.com/2010/10/ontologi-epistemologi-dan-aksiologi.html (tanggal 18 November 2013)
