MATERI 2
TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PBJ Pelatihan Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018 1
TUJUAN PELATIHAN Setelah Materi Ini Disampaikan, Diharapkan Peserta Mampu Mengetahui dan Memahami : • Tujuan PBJ • Kebijakan PBJ
• Prinsip PBJ • Etika Pengadaan Pada PBJ
2
⃝ Tujuan Pengadaan Barang/Jasa ⃝ Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ⃝ Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
⃝ Etika Pengadaan Barang/Jasa
3
Apa Tujuan Pengadaan Barang/Jasa ?
spek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Mendorong pengadaan berkelanjutan
Mendorong pemerataan ekonomi
Meningkatkan produksi dalam negeri
Tujuan Meningkatkan keikutsertaan industriPengadaan kreatif Meningkatkan peran serta UMKM Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan b/j hasil penelitian Meningkatkan peran pelaku usaha nasional
Pasal 4
5
Tujuan Pengadaan 1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari aspek :
KUALITAS Sesuai Kebutuhan dan spesifikasi Contoh ; Fungsionalitas, Adaptabilitas dan flexibilitas, masa pakai, inovasi/Keunikan, Garansi dsb.
JUMLAH Jumlah sesuai kebutuhan Contoh : Pengadaan sesuai jumlah kebutuhan
WAKTU Penyelesaian pekerjaan Contoh : Pengadaan 10 unit laptop dilakukan pengiriman sekaligus
Pasal 4
Tujuan Pengadaan 1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari aspek :
BIAYA
LOKASI
PENYEDIA
Kompetitif Contoh ; Kontrak yang sesuai dengan harga pasar
Lokasi barang/jasa manfaatkan Contoh : Penyedia wajib mengirim sesuai lokasi penggunaan barang/jasa
Kualifikasi yang tepat Contoh : penyedia barang/jasa sesuai dengan kualifikasinya misal kecil dan non kecil
Pasal 4
Tujuan Pengadaan 2. Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri
• Menumbuhkembangkan produksi dalam negeri • Menghidupkan industri pendukung dan bahkan industri baru • Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan • Dapat memperkuat terjadinya transfer teknologi • Menggerakkan roda perekonomian nasional
Pasal 4
Tujuan Pengadaan 3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah • Penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan • Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan • Mendorong peningkatan kualifikasi UMKM
Pasal 4
Tujuan Pengadaan 4. Meningkatkan Peran Pelaku Usaha Nasional
• Membatasi keikutsertaan pelaku usaha asing
• kewajiban pelaku usaha asing untuk bermitra dengan pelaku usaha nasional.
Pasal 4
Tujuan Pengadaan 5. Mendukung Pelaksanaan Penelitian Dan Pemanfaatan
Barang/Jasa Hasil Penelitian • Mendorong proses penelitian
• Proses hilirisasi dan komersialisasi produk-produk penelitian.
Pasal 4
Tujuan Pengadaan 6. Meningkatkan Keikutsertaan Industri Kreatif • Menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh suatu negara • Menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif • Mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran • Memberikan dampak sosial yang positif • Menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan positif • Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan
Pasal 4
Tujuan Pengadaan 7. Mendorong Pemerataan Ekonomi
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik secara geografis dan demografis melalui pemerataan pembangunan.
Pasal 4
Tujuan Pengadaan 8. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan • untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk K/L/PD sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya
Pasal 4
⃝ Tujuan Pengadaan Barang/Jasa
⃝ Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ⃝ Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
⃝ Etika Pengadaan Barang/Jasa
15
Apa yang dimaksud dengan Kebijakan ?
Kebijakan PBJ
Informasi Dan Transaksi Elektronik SNI
tan UMKM
an penelitian dan industri kreatif;
aan Berkelanjutan
Pasal 5
Kebijakan PBJ
Memperkuat Kelembagaan dan SDM
UKPBJ
• Wajib membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berbentuk struktural • SDM PBJ wajib memiliki kompetensi dibidang pengadaan barang/jasa
Kebijakan PBJ
Mengembangkan E Marketplace PBJ og Elektronik
nal, Sektoral & Lokal)
Daring e Shop)
han Penyedia der/e-selection)
Pasal 5
Kebijakan PBJ
Menggunakan Teknologi, Informasi serta Transaksi Elektronik
• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi PBJ • Mengembangkan perekonomian nasional dengan mengembangkan
e-marketplace
Pasal 5
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Kebijakan PBJ
Mendorong Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri dan SNI Dalam pelaksanaan PBJ, K/L/PD wajib:
•
Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional
•
Dalam perencanaan pengadaan menggunakan produk dalam negeri jika TKDN dan BMP paling rendah 40 %
•
Dalam tender/seleksi memberikan preferensi harga
•
Memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik
Pasal 5
Kebijakan PBJ
Kesempatan kepada UMKM
• Menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha kecil • Nilai paket pekerjaan PBJ paling banyak Rp 2.5 M diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil, kecuali menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil • Mencantumkan produk usaha kecil dalam katalog elektronik • Penyedia non kecil bekerjasama dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau kerjasama lainnya
Pasal 5
Kebijakan PBJ
Mendorong Penelitian dan Industri Kreatif Penelitian
Industri Kreatif
PBJ diatur sendiri dalam Peraturan Menristekdikti
Mengintegrasikan aset dan potensi industri kreatif
Pelaksana diperluas
Mendorong inovasi
Penelitian berbasis output sesuai kebutuhan masyarakat
Meningkatkan kesadaran potensi industri kreatif
Dapat lebih dari 1 tahun
Apresiasi industri kreatif termasuk HAKI (hak atas kekayaan intelektual Pasal 5
Kebijakan PBJ
Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan
• Mengurangi barang yang bersumber fosil antara lain mengeluarkan 13 SNI Ekolabel yang akan diberlakukan wajib mulai tahun 2020 • Penerapan konservasi energi dengan pemberlakuan label tingkat hemat energi pada peralatan listrik rumah tangga • Pemberlakukan UMR dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja
Pasal 5
⃝ Tujuan Pengadaan Barang/Jasa ⃝ Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
⃝ Prinsip Pengadaan Barang/Jasa ⃝ Etika Pengadaan Barang/Jasa
25
Prinsip Pengadaan
EFESIE TRANSPARA BERSAING AKUNTABEL N EFEKTI N ADIL TERBUK F A Pasal 6
26
⃝ Tujuan Pengadaan Barang/Jasa ⃝ Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ⃝ Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
⃝ Etika Pengadaan Barang/Jasa
27
Tidak menerima, menawarkan/ menjanjikan
Menghindari penyalah gunaan wewenang
Tertib & Tanggung Jawab
Etika Pengadaan
Mencegah pemborosan
Profesional, Mandiri & Jujur
Tidak saling mempengaruhi
Menghindari Conflict Of Interest
Menerima & tanggung jawab
Pasal 7
28
Pertentangan Kepentingan (1) Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;
konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana;
Pasal 7
29
Pertentangan Kepentingan (2) Pengurus/Manajer koperasi yang mengikuti Tender/Seleksi padaK/L/PD, yang mana pengurus koperasi merangkap sebagai PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan/PP;
PPK/Pokja Pemilihan/PP baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia;
beberapa perusahaan yang mengikuti tender/ seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupuntidak langsung oleh pihak yang sama, yang mana sahamnya lebih dari 50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
Pasal 7
30
Peran Serta Usaha Kecil •Usaha Mikro •Usaha Kecil •Usaha kecil
Pasal 65
Peran Serta Usaha Kecil
Pengertian Usaha Mikro
• usaha produktif • orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan • memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Pasal 65
Peran Serta Usaha Kecil
Pengertian Usaha Kecil • Usaha ekonomi produktif • Berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan Usaha • bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar • Memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 65
Peran Serta Usaha Kecil • Menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan efisiensi, persaiangan usaha yang sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis
• Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa paling banyak Rp 2.5 M diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.
Pasal 65
Peran Serta Usaha Kecil
• Mencantumkan produk barang/jasa usaha kecil dalam katalog elektonik • Penyedia non kecil bekerjasama dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau kerjasama lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan
Pasal 65
Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam pelaksanaan PBJ, K/L/PD wajib:
Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional Wajib menggunakan produk dalam negeri jika TKDN + BMP minimal 40 %
LKPP dan/atau K/L/PD mencantumkan produk dalam negeri dalam katalog elektronik
Pasal 66
Penggunaan Produk Dalam Negeri
Pengadaan Barang Impor dimungkinkan dalam hal: 1. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; 2. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan Pasal 66
PREFERENSI HARGA Preferensi harga pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor nasional adalah 7.5% di atas harga penawaran terendahdari kontraktor asing
Hanya diberikan kepada Barang/jasa dalam negeri dengan TKDN paling rendah 25% Barang produksi dalam negeri tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa
Pengadaan Barang/Jasa bernilai paling sedikit di atas Rp 1 M
Preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri maksimal 25% Pasal 67
Rumus Perhitungan HEA
HEA = (1−KP )× HP HEA = Harga Evaluasi Akhir KP = Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) x Preferensi tertinggi KP = Koefisien Preferensi HP = Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik Pada HEA yang sama, pemilik TKDN terbesar menjadi pemenang
Tidak mengubah harga penawaran, tetapi HEA dapat merubah urutan peringkat pemenang tender/seleksi Pasal 67
Pengadaan Berkelanjutan
Pasal 68
40
anjang usia barang/jasa tersebut;
Pengadaan Berkelanjutan
ha lokal
erhadap kesehatan
gan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 68
Pasal 68
41
Pelaksanaan Pengadaan Berkelanjutan
n/ PP/agen pengadaan
• merencanakan dan menganggarkan
• spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak
• Dokumen Pemilihan
Pasal 68
42
Terimakasih
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa V.2018
43
