TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PBJ

Download Meningkatkan peran serta UMKM. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Mendorong pemerataan ...

0 downloads 373 Views 2MB Size
MATERI 2

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PBJ Pelatihan Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018 1

TUJUAN PELATIHAN Setelah Materi Ini Disampaikan, Diharapkan Peserta Mampu Mengetahui dan Memahami : • Tujuan PBJ • Kebijakan PBJ

• Prinsip PBJ • Etika Pengadaan Pada PBJ

2

⃝ Tujuan Pengadaan Barang/Jasa ⃝ Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ⃝ Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

⃝ Etika Pengadaan Barang/Jasa

3

Apa Tujuan Pengadaan Barang/Jasa ?

spek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Mendorong pengadaan berkelanjutan

Mendorong pemerataan ekonomi

Meningkatkan produksi dalam negeri

Tujuan Meningkatkan keikutsertaan industriPengadaan kreatif Meningkatkan peran serta UMKM Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan b/j hasil penelitian Meningkatkan peran pelaku usaha nasional

Pasal 4

5

Tujuan Pengadaan 1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari aspek :

KUALITAS Sesuai Kebutuhan dan spesifikasi Contoh ; Fungsionalitas, Adaptabilitas dan flexibilitas, masa pakai, inovasi/Keunikan, Garansi dsb.

JUMLAH Jumlah sesuai kebutuhan Contoh : Pengadaan sesuai jumlah kebutuhan

WAKTU Penyelesaian pekerjaan Contoh : Pengadaan 10 unit laptop dilakukan pengiriman sekaligus

Pasal 4

Tujuan Pengadaan 1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari aspek :

BIAYA

LOKASI

PENYEDIA

Kompetitif Contoh ; Kontrak yang sesuai dengan harga pasar

Lokasi barang/jasa manfaatkan Contoh : Penyedia wajib mengirim sesuai lokasi penggunaan barang/jasa

Kualifikasi yang tepat Contoh : penyedia barang/jasa sesuai dengan kualifikasinya misal kecil dan non kecil

Pasal 4

Tujuan Pengadaan 2. Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri

• Menumbuhkembangkan produksi dalam negeri • Menghidupkan industri pendukung dan bahkan industri baru • Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan • Dapat memperkuat terjadinya transfer teknologi • Menggerakkan roda perekonomian nasional

Pasal 4

Tujuan Pengadaan 3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah • Penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan • Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan • Mendorong peningkatan kualifikasi UMKM

Pasal 4

Tujuan Pengadaan 4. Meningkatkan Peran Pelaku Usaha Nasional

• Membatasi keikutsertaan pelaku usaha asing

• kewajiban pelaku usaha asing untuk bermitra dengan pelaku usaha nasional.

Pasal 4

Tujuan Pengadaan 5. Mendukung Pelaksanaan Penelitian Dan Pemanfaatan

Barang/Jasa Hasil Penelitian • Mendorong proses penelitian

• Proses hilirisasi dan komersialisasi produk-produk penelitian.

Pasal 4

Tujuan Pengadaan 6. Meningkatkan Keikutsertaan Industri Kreatif • Menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh suatu negara • Menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif • Mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran • Memberikan dampak sosial yang positif • Menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan positif • Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan

Pasal 4

Tujuan Pengadaan 7. Mendorong Pemerataan Ekonomi

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik secara geografis dan demografis melalui pemerataan pembangunan.

Pasal 4

Tujuan Pengadaan 8. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan • untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk K/L/PD sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya

Pasal 4

⃝ Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

⃝ Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ⃝ Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

⃝ Etika Pengadaan Barang/Jasa

15

Apa yang dimaksud dengan Kebijakan ?

Kebijakan PBJ

Informasi Dan Transaksi Elektronik SNI

tan UMKM

an penelitian dan industri kreatif;

aan Berkelanjutan

Pasal 5

Kebijakan PBJ

Memperkuat Kelembagaan dan SDM

UKPBJ

• Wajib membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berbentuk struktural • SDM PBJ wajib memiliki kompetensi dibidang pengadaan barang/jasa

Kebijakan PBJ

Mengembangkan E Marketplace PBJ og Elektronik

nal, Sektoral & Lokal)

Daring e Shop)

han Penyedia der/e-selection)

Pasal 5

Kebijakan PBJ

Menggunakan Teknologi, Informasi serta Transaksi Elektronik

• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi PBJ • Mengembangkan perekonomian nasional dengan mengembangkan

e-marketplace

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Kebijakan PBJ

Mendorong Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri dan SNI Dalam pelaksanaan PBJ, K/L/PD wajib:



Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional



Dalam perencanaan pengadaan menggunakan produk dalam negeri jika TKDN dan BMP paling rendah 40 %



Dalam tender/seleksi memberikan preferensi harga



Memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik

Pasal 5

Kebijakan PBJ

Kesempatan kepada UMKM

• Menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha kecil • Nilai paket pekerjaan PBJ paling banyak Rp 2.5 M diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil, kecuali menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil • Mencantumkan produk usaha kecil dalam katalog elektronik • Penyedia non kecil bekerjasama dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau kerjasama lainnya

Pasal 5

Kebijakan PBJ

Mendorong Penelitian dan Industri Kreatif Penelitian

Industri Kreatif

PBJ diatur sendiri dalam Peraturan Menristekdikti

Mengintegrasikan aset dan potensi industri kreatif

Pelaksana diperluas

Mendorong inovasi

Penelitian berbasis output sesuai kebutuhan masyarakat

Meningkatkan kesadaran potensi industri kreatif

Dapat lebih dari 1 tahun

Apresiasi industri kreatif termasuk HAKI (hak atas kekayaan intelektual Pasal 5

Kebijakan PBJ

Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

• Mengurangi barang yang bersumber fosil antara lain mengeluarkan 13 SNI Ekolabel yang akan diberlakukan wajib mulai tahun 2020 • Penerapan konservasi energi dengan pemberlakuan label tingkat hemat energi pada peralatan listrik rumah tangga • Pemberlakukan UMR dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja

Pasal 5

⃝ Tujuan Pengadaan Barang/Jasa ⃝ Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

⃝ Prinsip Pengadaan Barang/Jasa ⃝ Etika Pengadaan Barang/Jasa

25

Prinsip Pengadaan

EFESIE TRANSPARA BERSAING AKUNTABEL N EFEKTI N ADIL TERBUK F A Pasal 6

26

⃝ Tujuan Pengadaan Barang/Jasa ⃝ Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ⃝ Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

⃝ Etika Pengadaan Barang/Jasa

27

Tidak menerima, menawarkan/ menjanjikan

Menghindari penyalah gunaan wewenang

Tertib & Tanggung Jawab

Etika Pengadaan

Mencegah pemborosan

Profesional, Mandiri & Jujur

Tidak saling mempengaruhi

Menghindari Conflict Of Interest

Menerima & tanggung jawab

Pasal 7

28

Pertentangan Kepentingan (1) Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;

konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;

konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana;

Pasal 7

29

Pertentangan Kepentingan (2) Pengurus/Manajer koperasi yang mengikuti Tender/Seleksi padaK/L/PD, yang mana pengurus koperasi merangkap sebagai PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan/PP;

PPK/Pokja Pemilihan/PP baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia;

beberapa perusahaan yang mengikuti tender/ seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupuntidak langsung oleh pihak yang sama, yang mana sahamnya lebih dari 50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

Pasal 7

30

Peran Serta Usaha Kecil •Usaha Mikro •Usaha Kecil •Usaha kecil

Pasal 65

Peran Serta Usaha Kecil

Pengertian Usaha Mikro

• usaha produktif • orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan • memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 65

Peran Serta Usaha Kecil

Pengertian Usaha Kecil • Usaha ekonomi produktif • Berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan Usaha • bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar • Memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 65

Peran Serta Usaha Kecil • Menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan efisiensi, persaiangan usaha yang sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis

• Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa paling banyak Rp 2.5 M diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.

Pasal 65

Peran Serta Usaha Kecil

• Mencantumkan produk barang/jasa usaha kecil dalam katalog elektonik • Penyedia non kecil bekerjasama dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau kerjasama lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan

Pasal 65

Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam pelaksanaan PBJ, K/L/PD wajib:

Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional Wajib menggunakan produk dalam negeri jika TKDN + BMP minimal 40 %

LKPP dan/atau K/L/PD mencantumkan produk dalam negeri dalam katalog elektronik

Pasal 66

Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pengadaan Barang Impor dimungkinkan dalam hal: 1. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; 2. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan Pasal 66

PREFERENSI HARGA Preferensi harga pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor nasional adalah 7.5% di atas harga penawaran terendahdari kontraktor asing

Hanya diberikan kepada Barang/jasa dalam negeri dengan TKDN paling rendah 25% Barang produksi dalam negeri tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa bernilai paling sedikit di atas Rp 1 M

Preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri maksimal 25% Pasal 67

Rumus Perhitungan HEA

HEA = (1−KP )× HP HEA = Harga Evaluasi Akhir KP = Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) x Preferensi tertinggi KP = Koefisien Preferensi HP = Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik Pada HEA yang sama, pemilik TKDN terbesar menjadi pemenang

Tidak mengubah harga penawaran, tetapi HEA dapat merubah urutan peringkat pemenang tender/seleksi Pasal 67

Pengadaan Berkelanjutan

Pasal 68

40

anjang usia barang/jasa tersebut;

Pengadaan Berkelanjutan

ha lokal

erhadap kesehatan

gan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pasal 68

41

Pelaksanaan Pengadaan Berkelanjutan

n/ PP/agen pengadaan

• merencanakan dan menganggarkan

• spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak

• Dokumen Pemilihan

Pasal 68

42

Terimakasih

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa V.2018

43